Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

Negara Terancam Merugi Rp 15 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat peredaran rokok ilegal berpotensi merugikan negara mencapai Rp 15 triliun. Kondisi tersebut tidak lain karena industri rokok merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijanti Punguan menjelaskan, industri rokok merupakan salah satu sektor terbesar di Indonesia yang produksinya mencapai ratusan miliar batang setiap tahun.

Merujuk data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2023, produksi rokok di Indonesia mencapai 318 miliar batang, meliputi rokok ilegal sebesar 6,9%. Artinya, rokok ilegal mencapai 22 miliar batang pada 2023.

“Kalau kita kalikan minimal cukai satu batang rokok yang dikenakan minimal itu Rp 750 itu mencapai hampir Rp 15 triliun kerugian negara,” ujar Merrijanti dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar B-Universe, di HQ PIK 2, Banten, Kamis (12/12/2024).

Dia menambahkan, jika dikalikan dengan cukai tertinggi, yaitu Rp1.300 × 22 miliar batang, dapat dilihat sangat signifikan potensi kehilangan penerimaan negera.

Selaras dengan itu, Kepala Pusat Industri Pedagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho menyebut industri rokok ilegal berpotensi mengurangi penerimaan cukai negara dan kebocoran penerimaan negara. Dia pun meminta pemerintah segera bertindak.

“Negara akan kehilangan penerimaan tidak hanya dari cukai, tetapi PPN. Jadi, pemerintah harus segera melakukan upaya extra ordinary. Jika tidak, ke depan kebocoran terkait penerimaan negara pasti tidak akan teratasi,” bebernya.

Menurut Andry, peredaran rokok ilegal berdampak terhadap penerimaan cukai. Apalagi, 90% penerimaan cukai negara berasal dari industri rokok.

Selain itu, rokok ilegal berkontribusi sekitar 7% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang meliputi produksi, distribusi, ritel, hingga penyuplai bahan baku tempakau, yakni perkebunan tembakau.

Sebagai informasi B-Universe menggelar FGD membahas peredaran rokok ilegal dan tantangan industri rokok atau tembakau. FGD dihadiri para narasumber kompeten di antaranya Direktur Eksekutif IndoData Danis Wahidin, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Henry Najoan, dan Ketum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia Benny Wachjudi.

Selain itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, Kementerian Perindustrian Merrijanti Punguan, Kepala Pusat Industri Pedagangan & Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho, Direktur Komunikasi & Bimbingan Pengguna Jasa, dan Direktorat Jenderal Bea & Cukai Nirwala Dwi Heryanto.

Diskusi soal peredaran rokok ilegal berjalan aktif melibatkan peserta dari berbagai stakeholder, seperti Perwakilan Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (Yaya & Sigit), Perwakilan Gudang Garam (Fendi Wu & Heri Yanuari Kustanto), Director Public Affairs PT Djarum (Mutiara Diah Asmara).

12/12/2024 20:33
Menginvestigasi Lima ‘Desa Fiktif’ di Sulawesi Tenggara

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri bersama Kemenko Polhukam; Kementerian Keuangan; serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; melakukan kajian terhadap sejumlah desa yang disebut fiktif. Di antaranya, desa yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Tim ini berjumlah 13 orang dan bekerja pada 15-17 Oktober. Mereka melakukan kajian ke lima desa yang disebut sebagai desa fiktif. Namun, lima desa itu dirahasiakan namanya.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menerangkan, kajian tim ini menyatakan, desa yang mereka kunjungi bukanlah fiktif, melainkan desa yang sedang dalam proses penataan adminitrasi. Dia menambahkan, lima desa ini sudah ada sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UU ini mengatur syarat pembentukan desa. Turunan UU ini, Kemendagri menerbitkan Permendagri tentang penataan desa yang salah satu syaratnya adalah mencantumkan jumlah penduduk.

Nata menerangkan, tim gabungan ini melakukan investigasi soal aliran dana desa yang masuk ke sana. Namun, dia belum bisa menerangkan hasil kajian tim tersebut sebab masih belum tuntas. Ketika Kemendagri menemukan adanya penyelewangan dana desa, tindakan tegas pun akan dilakukan.

“Kalau memang persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah, tapi memang kalau persoalan administrasinya ada yang keliru ini, kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut. Kami yakinkan kalau memang persoalan itu benar,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa baru karena anggaran dana desa. Berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar dapat kucuran dana desa.

“Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),” ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin 4 November.

12/12/2024 20:30
SMI Kucur Pinjaman Reguler Rp150 M ke RSUD Sanjiwani Sejak 2016

Jakarta, CNN Indonesia —

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) alias SMI berbagi manfaat nyata pendanaan untuk RSUD Sanjiwani selaku rumah sakit rujukan di Bali Timur.

SMI mendukung pembangunan proyek infrastruktur rumah sakit di Gianyar ini sejak 2016 lalu. Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah memaparkan kala itu pihaknya memberikan pinjaman reguler senilai Rp150 miliar.

“Kita memberikan plafon pinjaman (untuk RSUD Sanjiwani) kurang lebih sekitar Rp627 miliar (sejak 2016). Status project-nya beroperasional dan pembayarannya itu lancar,” kata Reynaldi dalam Media Gathering di Bali, Selasa (10/12).

Manfaat dari pinjaman di 2016, antara lain penambahan pelayanan poliklinik atau fasilitas kesehatan dari 18 unit menjadi 29 unit. Ada juga dampak positif berupa tambahan jumlah kapasitas tempat tidur di RSUD Sanjiwani.

Sedangkan dua pinjaman lainnya digelontorkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). SMI menyalurkan Rp134 miliar di 2020 dan Rp343 miliar pada 2021.

“Dengan kita ikut membantu membangun RS Sanjiwani ini, secara umum terjadi peningkatan 58,6 persen dari sisi jumlah kunjungan. Berarti masyarakat mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan lebih banyak,” tuturnya.

Reynaldi turut mengecek langsung kondisi rumah sakit tersebut. Ia mengaku kagum saat melihat suasana dan kebersihan RSUD di Gianyar, Bali tersebut.

Ia berkeliling di RSUD Sanjiwani, mengecek sejumlah fasilitas dan infrastruktur kesehatan yang ada. Reynaldi mengapresiasi kinerja apik rumah sakit rujukan di Bali Timur itu.

“Untuk fasilitas pelayanan publik itu, suasana yang bersih, tidak bau, itu sangat penting sekali. Saya rasa, saya lihat itu (kebersihan) di sini (RSUD Sanjiwani),” beber Reynaldi usai meninjau rumah sakit tersebut, Rabu (11/12).

“Tren pertumbuhan pendapatan dari RS Sanjiwani sejak 2019-2023, di sini sangat terlihat bahwa sejak kita memberikan pinjaman, maka tren pertumbuhan pendapatan rumah sakit ini meningkat. Khususnya sangat tinggi di 2023, itu sebesar Rp275 miliar,” sambungnya.

Pada 2019 lalu, pendapatan RSUD Sanjiwani baru menyentuh Rp94 miliar, kemudian meningkat ke Rp133 miliar di 2020. Pendapatan yang dikantongi rumah sakit ini masih sanggup bertahan di kisaran Rp98 miliar pada 2021, lalu melonjak ke posisi Rp122 miliar di tahun berikutnya.

Direktur RSUD Sanjiwani Nyoman Bayu Widhiartha menyambung penjelasan SMI. Ia merinci saat ini ada lebih dari 100 dokter berpraktik di rumah sakit ini, di mana 72 di antaranya merupakan spesialis.

“Kebanyakan yang datang (berobat) ke kita adalah bedah, penyakit dalam, karena kita adalah (rumah sakit) rujukan Bali Timur,” tegas Nyoman.

“Biasanya, pasien-pasien itu akan dirujuk ke sini dari rumah sakit-rumah sakit swasta dan Puskesmas. Kebetulan dokter spesialis dan sub-spesialis bedah di kami sudah lengkap,” jelasnya.

Nyoman juga menyambut baik kesiapan SMI untuk kembali mendanai proyek infrastruktur kesehatan lain di RSUD Sanjiwani. Ia berterima kasih atas lampu hijau yang diberikan oleh special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan tersebut.

(skt/pta)

12/12/2024 20:25
Eks Staf Sri Mulyani Bicara Penurunan PPN Jadi 8 Persen di Vietnam

Jakarta, CNN Indonesia —

Eks Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membahas soal penurunan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Vietnam dari 10 persen menjadi 8 persen.

Topik itu dibahas lewat cuitan di media sosial X resminya @prastow, di tengah ramai pembicaraan tentang wacana pemerintah menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang bakal diberlakukan mulai 2025.

Ia menyebut pemerintah Vietnam resmi memperpanjang penurunan tarif PPN dari 10 persen ke 8 persen untuk jenis barang dan jasa tertentu sampai dengan 30 Juni 2025.

Penurunan tarif tersebut berlaku untuk sektor penerbangan, transportasi, pariwisata, akomodasi, pendidikan dan pelatihan, agrikultur, manufaktur dan pengolahan, dan perumahan sosial.

Menurut Prastowo, Indonesia lebih maju dibanding Vietnam dalam hal besaran fasilitas PPN di beberapa sektor tersebut dibandingkan Vietnam. Jika Vietnam menerapkan PPN 8 persen, Indonesia malah memungut 0 persen alias bebas PPN untuk sektor-sektor tertentu.

“Bahkan (Indonesia) di agrikultur banyak yg mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Termasuk sektor pendidikan. Yang kalah di manufaktur atau industri pengolahan. Ini (sektor manufaktur atau industri pengolahan) dampak penggandanya besar jika ada fasilitas,” cuit Prastowo, Rabu (11/12).

[Gambas:Twitter]

Pemerintah akan menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. Kenaikan dilakukan dengan dalih menjalankan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam beleid itu, pemerintah dan DPR memang menetapkan PPN naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025. Belakangan, Presiden Prabowo dan Menkeu Sri Mulyani menyebut kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya berlaku pada barang mewah.

Sementara itu, pemerintah Vietnam menurunkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 8 persen hingga Juni 2025. Kebijakan diskon PPN ini berlaku sejak 2022.

Perpanjangan kebijakan penurunan PPN ini diharapkan dapat membantu merangsang daya beli dan mendorong geliat bisnis. Pemerintah Vietnam ingin harga barang dan jasa turun agar ekonomi tumbuh.

Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan turunnya PPN sebesar 2 persen akan membuat penerimaan negara berkurang sekitar US$1,02 miliar atau sekitar Rp16,29 triliun (asumsi kurs Rp15.970) pada paruh pertama 2025.

Namun, pemerintah Vietnam optimis penurunan PPN ini akan membantu mendorong produksi dan bisnis, yang juga akan menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.

(del/pta)

12/12/2024 17:30
Pemerintah Persiapkan Data Penerima BLT Subsidi, Berlaku Mulai 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan masih mempersiapkan data bersama Badan Pusat Statistik/BPS terkait calon penerima subsidi BBM skema baru melalui BLT yang akan berlaku pada 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menuturkan bersama BPS, pihaknya membentuk pusat data tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinannya.

Bukan hanya dengan BPS, pemerintah juga sedang memadankan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

“Itu yang sedang dicoba dikombinasikan seluruh datebase yang ada. Database yang dimiliki PLN dan Pertamina semua sedang dipadukan oleh BPS dan itu akan jadi dasar nanti BLT subsidi langsung dan lain sebagaianya,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (11/12/2024).

Mengacu Undang-Undang (UU) No. 62/2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, tercantum pemerintah akan melakukan program subsidi energi yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya mulai tahun depan atau 2025.

Meski demikian, pelaksanaan penyaluran subsidi dengan berbasis data pengguna akan dilakukan secara bertahap dengan kesiapan teknis, kondisi ekonomi, dan/atau daya beli masyarakat.

Untuk tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melakukan belanja subsidi energi, yakni BBM, LPG, dan listrik pada 2025 senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024.

Besaran anggaran untuk belanja subsidi energi tersebut belum termasuk kompensasi energi senilai Rp190,89 triliun untuk 2025.

Terdiri dari subsidi listrik yang naik dari Rp75,83 triliun dalam pagu 2024 menjadi Rp89,75 triliun untuk tahun depan. Kemudian subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) tercatat mencapai Rp26,66 triliun. Angka tersebut naik dari pagu 2024 yang senilai Rp25,82 triliun.

Sementara subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg justru terpantau turun pada tahun depan, dari Rp87,45 triliun menjadi Rp87 triliun.

Lain kesempatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terkait skema baru penyaluran BBM subsidi telah rampung.

Skema penyaluran BBM subsidi belakangan bakal berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Adapun subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

“Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas [rapat terbatas] dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan,” kata Bahlil usai menghadiri Rakornas Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

12/12/2024 15:38
PT SMI Digadang Jadi Mini World Bank, Ini Tugas & Fungsinya

Bali, CNBC Indonesia – PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI, Perseroan di bawah Kementerian Keuangan, diproyeksikan menjadi Development Financial Infrastructure (DFI). Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansyah mengatakan, sebagai lembaga keuangan yang sedang bertransformasi menjadi DFI, Perseroan tidak hanya mengejar laba dan aset, tetapi juga mengukur seberapa besar dampak yang bisa diberikan kepada masyarakat.

“Analogi yang sering dipakai kepada kami adalah mini World Bank,” kata Reynaldi, Selasa (10/12/2024).

“Kalau World Bank adalah lembaga keuangan yang kasih pinjaman bantuan ke negara-negara, PT SMI dianalogikan skala kecilnya. Kami memberi pembiayaan kepada pemda (pemerintah daerah).”

Meski begitu, Reynaldi mengakui, sebagai ‘mini World Bank,’ porsi pembiayaan yang diberikan PT SMI kepada pemda masih terhitung kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan untuk badan usaha. Hingga Triwulan 3 2024, porsi pembiayaan untuk pemda telah mencapai total Rp38 triliun, sementara porsi pembiayaan untuk badan usaha telah menyentuh angka Rp82 triliun.

Karena itu, sambung Reynaldi, pihaknya akan meningkatkan porsi pembiayaan publik, termasuk untuk pemda, mulai 2025 mendatang, sebagai komitmen Perseroan agar peran sebagai DFI bisa terpenuhi.

“Salah satu tolak ukur DFI yaitu impact apa yang telah dia berikan kepada daerah dan lingkungan dengan proyek infrastruktur yang dibangun,” ujarnya.

Salah satu proyek infrastruktur untuk pembiayaan publik yang berhasil dibangun berkat pinjaman dari PT SMI adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sanjiwani di Kabupaten Gianyar, Bali. Perseroan telah menyalurkan pinjaman dengan total sekitar Rp500 miliar, yang terbagi dalam tiga periode sejak 2019, untuk pembangunan gedung rumah sakit dan alat-alat medis pendukung.

Laporan RSUD Sanjiwani mencatat bahwa sejak penambahan fasilitas, terjadi peningkatan kunjungan pasien sebanyak 58%. Ini artinya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dari segi ekonomi, pendapatan RSUD Sanjiwani juga meningkat nyaris 200% dari Rp94 miliar pada 2019 melonjak ke angka Rp275 miliar pada 2023.

Direktur Utama RSUD Sanjiwani mengatakan, sebagai rumah sakit rujukan di Bali timur, masyarakat kini tak perlu lagi pergi jauh ke Denpasar ataupun rumah sakit swasta untuk mendapatkan pelayanan medis yang lebih serius.

(hsy/hsy)

12/12/2024 10:35
Subsidi BBM Jadi BLT Mulai Januari 2025, Data Ini Akan Jadi Acuan

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan memastikan, data penyaluran subsidi BBM yang rencananya juga akan dialihkan sebagian menjadi bantuan langsung tunai atau BLT pada 2025 akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saat ini, BPS sedang kerja terutama untuk bikin data base tunggal mengenai penduduk Indonesia sesuai dengan tingkat kemiskinan dan sebagainya,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Isa mengatakan, data yang diramu BPS itu akan mengkombinasikan data base penduduk dari berbagai sumber, bulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, hingga data base PLN dan Pertamina.

Meski begitu, Isa menekankan, hingga saat ini data itu masih diolah oleh BPS, sehingga belum ada detail dari jumlah peneriman hingga kebutuhan anggaran yang disediakan dari perubahan skema subsidi tersebut.

“Itu akan jadi dasar nanti BLT, subsidi langsung, dan lain sebagainya. Ini sekarang sedang dikerjakan, ini mungkin ada penjelasannya lebih jelas di 2025,” ucap Isa.

Sebagai informasi, Pemerintah akan mengambil keputusan dan mengumumkan skema baru penyaluran subsidi energi, baik Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, pada awal 2025 mendatang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan skema baru penyaluran subsidi energi ini akan diumumkan setelah Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto yang diperkirakan baru akan dilakukan pada 2025 mendatang.

Bahlil menyebut, kajian metode pemberian subsidi pun sudah rampung.

“Kalau ditanya tentang itu (subsidi BBM) menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang insya Allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas dan setelah diputuskan ratas baru kami umumkan. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semua,” ungkapnya saat ditemui usai menghadiri Rapat Koordinasi Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

“2025, Insyaallah,” ungkap Bahlil saat ditanya kapan perkiraan ratas dan pengumumannya.

(arj/haa)

12/12/2024 10:10
Setoran PNBP Sudah Lampaui Target, Dividen BUMN Jadi Penopang

Jakarta, CNBC Indonesia – Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sudah mencapai Rp 522,4 triliun per akhir November 2024 atau 106,2% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2024 senilai Rp 492 triliun. Meski begitu, capain itu masih lebih rendah 4% dibanding catatan periode yang sama tahun lalu Rp 544,2 triliun.

“PNBP dari sisi target on track, bahkan beberapa komponennya juga telah memenuhi target,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/12/2024).

“Dibanding tahun lalu memang lebih rendah tapi asumsi dan proyeksi kita untuk PNBP memang lebih rendah,” tegasnya.

Sebetulnya, realisasi PNBP yang tumbuh positif hanya ditopang oleh dua komponen, yakni PNBP kekayaan negara yang dipisahkan (KND) maupun badan layanan umum (BLU). Komponen lainnya terkontraksi, atau nilainya lebih rendah dari realisasi per November 2023.

Untuk setoran KND, telah mencapai Rp 86,4 triliun, setara 100,6% dari target APBN 2024 dan tumbuh 5,9% secara tahunan. Realisasi pertumbuhan ini utamanya berasal dari setoran dividen BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan dari Bank BUMN.

Sementara itu, yang berasal dari BLU setoran PNBP nya mencapai Rp 88,8 triliun atau 106,5% dari target APBN dengan pertumbuhan 10,8%. Realisasi PNBP BLU yang tumbuh ini berasal dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, layanan pendidikan, dan pendapatan pengelolaan dana BLU serta jasa layanan perbankan BLU.

“Jadi yang menolong sumbangan dari kinerja BUMN, laba BUMN, dan BLU juga meningkat,” ucap Anggito.

Adapun setoran PNBP yang trennya masih terkontraksi ialah SDA migas yang minus 4,5% dengan nilai Rp 104,1 triliun atau 94,5% dari target APBN 2024. Hal ini dipengaruhi penurunan lifting minyak dan gas bumi akibat tertundanya onstream dan penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Sebagaimana diketahui lifting minyak realisasinya masih terus di bawah target APBN, yakni hanya 571,7 ribu barel per hari dari target 635 ribu barel per hari. Sedangkan lifting gas juga hanya 973 ribu barel setara minyak per hari dari target asumsi makro APBN 2024 sebesar 1.033 ribu barel setara minyak per hari.

Kondisi serupa juga terjadi untuk SDA Non Migas yang minus 15,2% dengan total nilai Rp107,7 triliun atau 110,4% dari target. Kontraksi setoran ini disebabkan moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 23,5%.

Harga acuan batu bara saat ini US$ 121,4/ton atau turun 41,85% dibandingkan posisi per 2023 yang senilai US$ 208,8/ton, padahal jumlah produksi naik 4,98% dari 723,4 juta ton menjadi 759,4 juta ton. Akibatnya royalti batu bara hanya senilai Rp 70,8 triliun atau turun 23,45% dari tahun lalu Rp 92,5 triliun.

Terakhir, untuk PNBP lainnya minus 7,7% menjadi Rp 135,5 triliun meski sudah sebesar 117,7% dari target tahun ini. Turunnya realisasi PNBP lainnya ini dipicu menurunnya pendapatan hasil tambang, sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan Pendapatan PNBP K/L, terutama dari pendapatan non layanan yang sifatnya tidak berulang pada Kejaksaan, Kominfo, dan Kemenkes.

Di sisi lain, pendapatan layanan cenderung mengalami pertumbuhan positif, terutama pendapatan layanan di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Hukum dan HAM.

(arj/haa)

12/12/2024 09:45
SMI Siap Jadi Mini World Bank Demi Pemerataan Infrastruktur RI

Bali, CNN Indonesia —

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap bertransformasi menuju ‘Mini World Bank’.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan tujuannya mencapai Development Financial Institution (DFI). ‘Mini World Bank’ dianggap analogi yang sesuai untuk menggambarkan rencana BUMN ini ke depan.

“Analogi yang sering dipakai kepada kami itu adalah ‘Mini World Bank’,” kara Reynaldi dalam Media Gathering PT SMI di Bali, Selasa (10/12).

“World Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman (dan) bantuan ke pemerintah, ke negara-negara. Kita (SMI) ini dianalogikan skala kecilnya. Kami memberikan pembiayaan kepada pemerintah daerah (pemda)-pemda,” jelasnya.

SMI mengakui porsi pembiayaan infrastruktur untuk daerah masih kalah dari proyek badan usaha. Reynaldi menyebut pemda se-Indonesia selama ini menerima komitmen pembiayaan Rp38 triliun, tertinggal dari badan usaha yang mendapatkan Rp82 triliun.

Ia ingin mengejar pembiayaan untuk pemerintah daerah. Langkah ini diyakini menjadi jalan membawa SMI menuju Development Financial Institution.

“Agar Indonesia secara keseluruhan memiliki tingkat infrastruktur yang relatif merata, dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat … Ke depan kita akan membuat lebih merata exposure kami di Indonesia Tengah maupun Timur,” janji sang dirut.

Reynaldi juga mengklaim pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bahkan, menurutnya urusan ini memenuhi 6 dari 8 poin impian Prabowo tersebut.

Meski fokus SMI ke depan menggenjot pembiayaan bagi pemda, Reynaldi menekankan tak bakal meninggalkan infrastruktur yang digarap badan usaha. Ia menegaskan PT SMI tetap berperan untuk terus membangun infrastruktur di Indonesia.

“Apakah itu melalui (pendanaan proyek) renewables (energy) ataupun yang lainnya, di situ peran kita (mendanai pembangunan infrastruktur),” tegasnya.

“Kalau pemda biasanya lebih ke kebutuhan dasar, yaitu pasar, rumah sakit, sekolah, jalan, penerangan jalan umum. Bahwa nantinya sekolah (yang dibangun pemda) ditenagai pakai solar cell dan segala macam, itu dimungkinkan saja,” tutup Reynaldi.

(skt/pta)

12/12/2024 08:28
Peraturan Penyederhanaan Distribusi Pupuk Subsidi Masuk Tahap Final, Segera Diajukan ke Prabowo – Halaman all

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut bahwa proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi telah memasuki tahap final.

Regulasi yang akan menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi ini akan segera diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sudaryono menyebut penyederhanaan akan mengubah alur distribusi yang sebelumnya melibatkan banyak kementerian dan lembaga, menjadi satu pintu di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Sekarang kita sederhanakan, kita ringkas, dan insyaallah segera kita ajukan kepada bapak presiden agar tahun depan kita sudah bisa merealisasikan secara bertahap,” kata Sudaryono di Kantor Pupuk Indonesia, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (12/12/2024).

Sudaryono mengatakan, Prabowo secara prinsip telah menyetujui penyederhanaan regulasi pupuk subsidi ini.

Sebab, sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.

Sudaryono berharap dengan mekanisme baru ini distribusi pupuk bersubsidi akan lebih mudah.

Para petani diharapkan akan semangat untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

“Insyaallah bapak presiden secara prinsip setuju, tinggal di lingkup kita secara teknis harus memastikan pupuk yang akan didistribusikan gampang dan membuat para petani senang,” ujar Sudaryono.

Ia pun meminta para petani untuk bersabar dan mengikuti seluruh mekanisme yang akan diterapkan.

Menurut Sudaryono, kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran.

Penyaluran yang tepat sasaran dinilai bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung tercapainya swasembada pangan dalam waktu dekat.

“Kami mohon kepada petani, percayalah proses ini menjadi komitmen prioritas. Ini bagian dari keinginan Bapak Presiden yang menginginkan penyaluran pupuk tepat sasaran,” ucap Sudaryono.

“Sehingga dengan mekanisme ini insyaallah produktivitas kita naik, semangat naik, produksi naik, dan swasembada bisa kita raih dalam tempo dan waktu secepat mungkin,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah resmi memangkas rantai distribusi pupuk bersubsidi.

Hal itu dipastikan usai Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi terbatas yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) lain.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa distribusi pupuk subsidi yang selama ini melibatkan banyak pihak seperti bupati, gubernur, dan beberapa kementerian, akan dipangkas.

Sistem distribusi yang baru ini akan menjadikan Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab utama, yang akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait distribusi pupuk subsidi.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan bahwa sebelumnya ada setidaknya delapan K/L yang terlibat dalam proses distribusi pupuk subsidi.

Hal itu, menurut dia, membuat proses tersebut menjadi sangat rumit dan tidak efisien.

Dengan kebijakan baru ini, Kementerian Pertanian cukup menyerahkan kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang kemudian akan mendistribusikan pupuk subsidi kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

“Nah dari Kementerian Pertanian cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia kirim kepada Gapoktan. Itu yang diaudit, dipertanggungjawabkan, kemudian nanti Kementerian Keuangan bayar,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

Gapoktan, yang langsung berhubungan dengan petani akan bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk kepada anggotanya.

Jadi, jika ada masalah terkait distribusi, Gapoktan akan bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa pupuk sampai ke petani.

“Kalau ada kesalahan penerima, berarti data ada di Gapoktan. Tidak salah satu petani menghambat seluruh proses. Tidak begitu lagi,” ujar Zulhas.

Pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa perubahan ini akan mulai Januari 2025.

Peraturan Presiden (Perpres) akan disiapkan dalam satu bulan ini, kemudian akan ditindaklanjuti peraturan turunan dari Kementerian Pertanian.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa ini adalah berkah bagi petani seluruh Indonesia

“Kita sepakati bahwa dipersingkat, dipermudah, disederhanakan. Kami mewakili pemerintah membuat keputusan untuk distribusi pupuk,” kata Amran.

“Kami serahkan ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung direct ke kelompok tani,” lanjutnya.

12/12/2024 07:07