Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Pemerintah Beri Insentif saat PPN 12%, Penerimaan Negara Berpotensi Hilang Rp40 Triliun

    Pemerintah Beri Insentif saat PPN 12%, Penerimaan Negara Berpotensi Hilang Rp40 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan negara berpotensi hilang Rp30 triliun hingga Rp40 triliun pada tahun depan akibat belasan insentif fiskal yang diberikan pemerintah untuk kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pihaknya tidak khawatir dengan potensi kehilangan penerimaan negara tersebut. Pemerintah, sambungnya, menganggap potensi kehilangan tersebut sebagai belanja pemerintah.

    Meski penerimaan negara berpotensi berkurang, Febrio meyakini kekuatan fiskal tetap akan terjaga. “Nanti kita kelola lagi APBN-nya,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

    Oleh sebab itu, sambungnya, target defisit anggaran APBN 2025 sebesar Rp616 triliun belum berubah. Lagipula, sambungnya, kebijakan PPN dari 11% menjadi 12% juga akan berdampak positif ke penerimaan negara.

    “Itu sekitar Rp75 triliun [potensi penerimaan negara akibat kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%],” ungkap Febrio.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan penerimaan perpajakan sangat diperlukan untuk biaya berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Akibatnya, PPN harus tetap naik.

    Hanya saja, sebagai mengkompensasi, pemerintah keluarkan kebijakan insentif fiskal agar kenaikan PPN tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

    “Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

    Berikut Daftar Skema Insentif Fiskal 2025:

    1. Beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula konsumsi, tetap bebas PPN.

    2. Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap bebas PPN.

    3. MinyakKita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah).

    4. PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025.

    5. PPh Pasal 21 karyawan industri padat karya yang bergaji sampai dengan Rp10 juta, ditanggung pemerintah

    6. Diskon Listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA selama Januari—Februari 2025

    7. Bantuan pangan/beras tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta kader pembangunan manusia (KPM) selama Januari—Februari 2025

    8. Diskon PPN 100% sampai dengan Rp2 miliar untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar

    9. Pekerja yang mengalami PHK akan diberikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan dan kartu prakerja.

    10. Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas di sektor padat karya.

    11. Bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan. 

    12. Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% untuk KBLBB CKD dan CBU (kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang diimpor dalam keadaan utuh dan dalam keadaan terurai lengkap)

    13. PPN ditanggung pemerintah (DTP) 10% KBLBB CKD

    14. Bea masuk nol untuk KBLBB CBU.

    15. PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah DTP 3% kendaraan listrik hybrid. 

  • Netflix dan Spotify cs Kena PPN 12% Tahun Depan

    Netflix dan Spotify cs Kena PPN 12% Tahun Depan

    Jakarta –

    Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik jadi 12% juga menyasar layanan hiburan digital seperti musik dan film, termasuk Netflix dan Spotify. Hal ini dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo.

    Dengan begitu biaya jasa layanan aplikasi tersebut akan naik saat kebijakan baru berlaku. PPN naik dari 11% menjadi 12% akan berlaku pada 1 Januari 2024.

    “(Netflix) iya kena, (Spotify) iya sama,” katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan PPN naik jadi 12% sesuai amanah pengaturan PPN pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “PPN tahun depan akan naik 12% per 1 Januari. Namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%,” sebut Airlangga.

    Kebutuhan yang dikenakan PPN 0% antara lain seperti kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur, sayur, dan susu. Begitu pula dengan jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, hingga jasa keuangan.

    Dengan penerapan kebijakan PPN 12%, Airlangga mengatakan, pemerintah berupaya memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah. PPN yang akan ditanggung pemerintah 1% untuk barang kebutuhan pokok sehingga akan tetap kena 11%.

    (ily/ara)

  • Apa Itu LPDP dan Kapan Dibuka untuk 2025?

    Apa Itu LPDP dan Kapan Dibuka untuk 2025?

    Jakarta, Beritasatu.com – Biaya kuliah yang tidak sedikit sering kali menjadi hambatan mendapatkan pendidikan tinggi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menyediakan beasiswa LPDP. Lalu, kapan LPDP dibuka pada 2025?

    LPDP merupakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Program ini menyediakan beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

    Beasiswa ini diperuntukkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S-2) atau doktoral (S-3).

    LPDP awalnya merupakan satuan kerja di bawah Kemenkeu yang mengelola dana pendidikan, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 Tahun 2010. Pada 30 Januari 2012, LPDP kemudian diubah menjadi lembaga layanan umum dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 01 2011.

    Sejak itu, LPDP menjadi salah satu beasiswa yang sangat dinanti, menciptakan persaingan ketat di antara para calon pendaftar. Kapan LPDP 2025 dibuka?

    Pendaftaran LPDP 2025
    Pendaftaran beasiswa LPDP untuk 2025 diperkirakan akan dibuka dua kali, yaitu pada periode Januari hingga Februari 2025 dan Juni hingga Juli 2025.

    Namun, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai tanggal pendaftaran, calon pendaftar dapat mengunjungi situs resmi LPDP di https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/beasiswa/pendaftaran-beasiswa/.

    Bagi yang berminat, sangat disarankan untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum mendaftar. Beasiswa LPDP 2025 mencakup biaya pendidikan, asuransi, dan berbagai kebutuhan lainnya, sehingga persaingan untuk mendapatkannya cukup ketat.

  • Kemenkeu sosialisasikan lelang aset negara kepada masyarakat di CFD

    Kemenkeu sosialisasikan lelang aset negara kepada masyarakat di CFD

    Direktur Lelang Tavianto Noegroho dalam kegiatan `DJKN On The Street: Bid, Move, Optimize`di Jakarta, Minggu (15/12/2024). (ANTARA/HO-Kementerian Keuangan)

    Kemenkeu sosialisasikan lelang aset negara kepada masyarakat di CFD
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 15 Desember 2024 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan menyosialisasikan lelang aset negara kepada masyarakat melalui kegiatan “DJKN On The Street: Bid, Move, Optimize” di Jakarta pada hari bebas kendaraan bermotor (car free day/CFD).

    “Acara ini tidak hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga sebuah ajakan untuk mengenal lebih dekat bagaimana kita bersama-sama dapat menjaga dan mengelola aset negara demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Direktur Lelang Tavianto Noegroho di Jakarta, Minggu.

    Melalui kegiatan itu, DJKN ingin mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam lelang karena siapa pun bisa berpartisipasi (bid), bersama-sama bergerak untuk mengoptimalkan aset negara (move), dan mengoptimalkan aset negara untuk kepentingan masyarakat (optimize).

    “Aset negara itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ada jalan, jembatan, gedung sekolah, gedung pemerintahan, waduk dan sebagainya. Tugas kita bersama yaitu menggunakan aset negara dengan sebaik-baiknya dan tidak merusak,” tambah dia.

    Berbagai aktivitas dihadirkan DJKN dalam kegiatan itu, seperti senam zumba, permainan interaktif, dan pelaksanaan lelang. Variasi aktivitas itu bertujuan untuk mengundang partisipasi masyarakat.

    DJKN merupakan unit di bawah Kementerian Keuangan berperan sebagai pengelola aset negara atau barang milik negara (BMN).

    Selain mengelola BMN, DJKN juga memberikan pelayanan jual beli dengan cara lelang. Sebagai salah satu instrumen jual beli, lelang dapat menggerakkan perekonomian nasional. Barang-barang yang dilelang pun beragam, mulai dari kendaraan, tanah, rumah, hingga barang-barang lainnya.

    “Dalam memberikan pelayanan lelang, kami telah menggunakan platform digital yaitu lelang.go.id yang terbuka sehingga setiap orang bisa mengakses informasi lelang secara adil dan transparan,” jelas Tavianto.

    Pelayanan lelang yang diberikan DJKN dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui portal lelang.go.id, cukup ikuti lima cara yaitu daftar akun di lelang.go.id, pilih dan cek objek lelang, setor uang jaminan, ajukan penawaran dan melunasi kewajiban jika ditunjuk pemenang lelang.

    Sumber : Antara

  • Meski Bekas, Gedung Kampus Swasta ini Dilelang Capai Rp180 Miliar, DJKN: Aset yang Paling Mahal

    Meski Bekas, Gedung Kampus Swasta ini Dilelang Capai Rp180 Miliar, DJKN: Aset yang Paling Mahal

    TRIBUNJATIM.COM – Siapa sangka meski bekas, gedung kampus swasta dilelang dengan harga miliaran.

    Bahkan menjadi aset termahal dilelang oleh pemerintah tahun ini.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Tavianto Noegroho.

    Ia mengungkapkan bangunan bekas kampus merupakan aset yang paling mahal yang dilelang oleh pemerintah tahun ini.

    “Jadi kemarin ada bekas kampus swasta yang kami lelang nilainya mencapai Rp 180 miliar, ini aset yang paling mahal atau tinggi yang pernah kami lelang tahun ini,” ujarnya usai menghadiri DJKN On The Street: Bid, Move, Optimize” di Jakarta, Minggu (15/12/2024), dikutip dari Kompas.com.

    Lebih lanjut Tavianto menyebutkan per awal Desember 2024 ini total omzet yang berhasil dibukukan oleh DJKN dari lelang sebesar sekitar Rp 40 triliun.

    Omzet ini pun diprediksi akan terus meningkat lantaran jumlah layanan lelang yang diselenggarakan oleh DJKN mencapai ratusan ribu lelang.

    “Tahun lalu puluhan ribu nah tahun ini ada 108.000 lelang yang kami layani, mudah-mudahan paling tidak sama kayak tahun lalu omzetnya atau lebih banyak. Tahun lalu omzetnya capai Rp 44 triliun, semoga bisa lebih,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Tavianto juga menegaskan lelang yang resmi dari pemerintah hanya diadakan oleh DJKN melalui website resminya di lelang.go.id.

    Apabila ada lelang lain yang mengatasnamakan pemerintah namun dilakukan diluar website resmi tersebut, dipastikan itu adalah lelang palsu alias penipuan.

    “Selain itu yang membedakan lelang asli dan palsu oleh DJKN bisa dilihat dari pengiriman uang jaminan, di DJKN pengiriman uangan jaminan hanya dilakukan melalui Virtual Account (VA) kita, kalau disuruh transfer ke rekening perusahaan atau pribadi dipastikan itu penipuan. Karena jaminan hanya dikirim melalui virtual account,” pungkasnya.

    Ilustrasi lelang gedung. (SHUTTERSTOCK via KOMPAS.com)

    Sementara itu, sebuah penginapan kumuh ramai dipesan wisatawan untuk menginap ini viral di media sosial.

    Meski kumuh, banyak wisatawan tertarik untuk menyewa.

    Bahkan rumah kumuh tersebut sudah penuh dipesan hingga 2026 mendatang.

    Harga sewa per malam pun mengejutkan.

    Lantas bagaimana penampakan dan harganya?

    Adapun rumah kumuh yang jadi favorit waisatawan tersebut berada di Bangkok, Thailand.

    Terletak di pusat kota Bangkok, Thailand, rumah ini memiliki tujuh kamar yang disewakan melalui platform Airbnb.

    Meski kumuh dan sudah sangat tua dengan fasilitas sederhana, namun kenyataannya menjadi pilihan akomodasi yang diminati wisatawan.

    Dikutip dari AsiaOne via Tribun Trends pada Minggu (17/11/2024), pemiliknya yang bernama Supoj menjelaskan secara terbuka kondisi akomodasi dan apa yang ditawarkannya.

    Hotel ini menyediakan kamar pribadi, fasilitas dasar, Wi-Fi dan kamar mandi bersama.

    Bahkan untuk bentuk kamar mandinya saja, harus menyiram dengan air dari ember.

    Didalamnya sendiri dilengkapi dengan kipas angin dan kelambu, dengan tempat tidur yang diletakkan langsung di lantai. 
     
    Untuk biaya sewa kamar di akomodasi ini sangat terjangkau.

    Yakni berkisar antara 19 baht hingga 360 baht atau setara Rp8.600 hingga Rp163 ribu per malam.

    Salah satu kamar yang dikenal dengan nama Boss Room 3.

    Bahkan sudah penuh dipesan hingga Februari 2026.

    Supoj sendiri awalnya mendapatkan warisan rumah kayu dari pamannya yang meninggal dunia.

    Untuk biaya renovasi rumah yang terlalu tinggi, sehingga ia memutuskan untuk menyewakan saja agar biasa mendapat uang.

    Bahkan Supoj memiliki kriteria tamu yang akan menginap di rumahnya yang disewakan.

    “Saya mencintai setiap tamu seperti keluarga, bayangkan Anda bersama anggota keluarga atau teman baru. Silakan [jangan ragu] menghubungi saya kapan saja selama Anda menginap jika Anda memerlukan bantuan,” tulisnya dalam deskripsi iklannya.

    Mengejutkannya lagi, tamu yang menginap di rumahnya ini memberikan ulasan bintang lima dan semua kamar memiliki skor keseluruhan di atas 4,9 bintang dari total 5.

    Bahkan Supoj sendiri menyediakan grup obrolan untuk berkomunikasi dengan penyewa dan sering mengantar mereka ke bandara.

    Saat ini terdapat sekitar delapan hingga sepuluh penyewa yang tinggal di rumah tersebut menurut Vision Thai.

    Bagaimana, minat untuk mencobanya?

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Harga Rokok Naik, Waspada Produk Ilegal Makin Menjamur – Page 3

    Harga Rokok Naik, Waspada Produk Ilegal Makin Menjamur – Page 3

    Hal ini dapat terlihat dari dampak di daerah banyak sekali daerah-daerah yang mengandalkan aktivitas ekonomi yang juga bertumpu pada industri hasil tembakau.

    “Jadi, kalau kita menekan terlalu keras terhadap industri hasil tembakau, menurut Andry, akan memberikan tekanan terhadap daerah khususnya penghasil tembakau. Kami mengharapkan pemerintah melihat hal ini, bahwa tidak serta merta dengan menaikkan tarif HJE, maka pilar pengendalian akan tercapai. Yang terjadi sebaliknya, bahwa HJE ini sangat berimplikasi makin suburnya rokok ilegal. Untuk kondisi sekarang, karena PMK 97/2024 sudah keluar, maka mau tidak mau, pemerintah perlu menjaga agar konsumsi tidak bergeser ke rokok ilegal,” tegasnya.

    Di lain sisi, Andry Satrio mengapresiasi Kementerian Keuangan tidak menaikkan CHT tahun depan. Sebab, dengan menaikkan CHT berimplikasi tidak tercapainya penerimaan yang ditargetkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

    “Karena itu, diperlukan kebijakan fiskal berupa relaksasi untuk pemulihan IHT berupa moratorium CHT dan HJE. Mengingat sudah cukup porsi antara 72% – 83% dari hasil penjualannya merupakan pungutan resmi pemerintah,” tukas Andry Satrio. 

  • 3 Menteri Prabowo Kampanyekan Pelayanan Publik Ramah Disabilitas

    3 Menteri Prabowo Kampanyekan Pelayanan Publik Ramah Disabilitas

    Jakarta, Beritasatu.com – Tiga menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelar kampanyekan pelayanan publik ramah disabilitas guna mendorong dan menggelorakan penyelenggaraan pelayanan publik inklusif. Kampanye ini didukung oleh berbagai komunitas kelompok rentan, termasuk warga disabilitas.

    Tiga menteri tersebut di antaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebagai inisiator. Kemudian, didukung oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Rini menjelaskan, tujuan terselenggaranya kampanye publik bertajuk “Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, Untuk Kita Semua” untuk menyuarakan pentingnya pelayanan publik yang ramah terhadap seluruh kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

    “Jadi kami hari ini mengundang organisasi disabilitas untuk bersama-sama mewujudkan agar seluruh instansi pemerintah itu sudah mulai memperhatikan bagaimana mereka memperbaiki layanan-layanan lebih inklusif,” ungkap Rini, saat ditemui di agenda car free day (cfd) di kawasan Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, pada Minggu (15/12/2024).

    Selain dihadiri langsung oleh tiga menteri, kampanye pelayanan publik ramah disabilitas ini juga didukung oleh berbagai instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). 

    Tak hanya itu, acara ini juga menghadirkan berbagai ragam booth, seperti booth dari Puskesmas Senen; Pusat Bahasa Isyarat Indonesia DKI Jakarta; PJS; Pijat Tunanetra dari Pertuni dan Pelita; dan Mata Hati koffie (Barista Tunanetra). 

    Rini berharap seluruh instansi pemerintah nantinya akan lebih sadar untuk memberikan akses yang setara dalam memberikan layanan, baik untuk umum maupun kaum rentan termasuk disabilitas, perempuan, anak, lansia. 

    “Jadi ini bukan hanya kaitannya dengan masalah disabilitas, perempuan hamil, seperti itu anak-anak. Kemudian juga para lansia. Jadi mudah-mudahan dengan kampanye hari ini semua instansi pemerintah sudah bisa, sudah mulai membuka aksesnya untuk kelompok-kelompok rentan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Natalius Pigai menambahkan, kampanye publik ini sejalan dengan Asta Cita Presiden nomor empat yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

    “Kami sebagai Kementerian harus tentu akan mendukung penuh upaya-upaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok rentan,” ujarnya.

    Sebagai informasi, ada sejumlah komunitas disabilitas yang mendukung kampanye ini disemarakkan, diantaranya adalah Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI); Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni); Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin); dan FORMASI Disabilitas Jakarta. 

    Selain itu, turut mendukung juga perwakilan dari Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS); Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI); Pemberdayaan Tuli Buta Indonesia (PELITA); Ikatan Sindroma Down Indonesia (ISDI); serta Forum ASN Inklusif dalam kampanye pelayanan publik ramah disabilitas ini.

  • CPA Australia Luncurkan Panduan untuk Mendukung UMKM Indonesia Naik Kelas – Halaman all

    CPA Australia Luncurkan Panduan untuk Mendukung UMKM Indonesia Naik Kelas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – CPA Australia, badan profesional akuntansi memperkenalkan panduan  untuk mendorong berkembangnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Panduan ini berisi tips bagi UMKM di berbagai bidang seperti peningkatan operasional, manajemen risiko, tata kelola, dan keberlanjutan bisnis.

    Survei Tahunan Usaha Kecil Asia-Pasifik CPA Australia mendapati temuan bahwa usaha kecil Indonesia termasuk yang tercepat pertumbuhannya di kawasan, meskipun masih terdapat peluang untuk perbaikan.

    Kepala Regional CPA Australia untuk Asia Tenggara Priya Terumalay mengatakan, hasil survei menunjukkan momentum pertumbuhan yang terus kuat di Indonesia selama dua tahun terakhir, mencerminkan kepercayaan terhadap bisnis dan perekonomian.

    “Dengan data survei yang menunjukkan kemungkinan beberapa usaha kecil lokal dapat naik kelas menjadi bisnis besar dan sukses secara global dalam beberapa tahun mendatang, profesi akuntansi perlu mendukung pembangunan kapasitas sebagai mitra dan penasihat terpercaya,” ujarnya, Minggu (15/12/2024).

    Dikatakannya, perangkat ini menyediakan alat dan panduan penting untuk mendukung UMKM membangun ketahanan bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional.”

    Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI Adi Budiarso menambahkan pentingnya UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan dukungan profesional seperti akuntan.

    “Dia mengatakan, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan mempekerjakan 97 persen tenaga kerja.

    Dengan lebih dari 64 juta UMKM pada tahun 2023, mereka sangat penting bagi stabilitas ekonomi dan pembangunan inklusif.

    “Untuk membuka potensi penuh mereka sebagai penggerak transformasi ekonomi, kita harus mendukung mereka dengan kebijakan yang tepat, akses keuangan, digitalisasi, dan praktik berkelanjutan.”

    Menurutnya, Panduan Pengelolaan UMKM dari CPA Australia adalah upaya yang patut diapresiasi untuk memberikan panduan berharga kepada UMKM guna meningkatkan daya saing mereka.

    Perangkat ini diluncurkan pada acara Member Recognition Ceremony untuk memberikan penghargaan kepada anggota CPA Australia yang telah mencapai status CPA setelah berhasil menyelesaikan Program CPA, anggota yang telah mencapai status Fellow, serta anggota senior dengan masa keanggotaan 10 hingga 30 tahun.

  • Bekas Stafsus Menteri Keuangan Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Bukan Keinginan Sri Mulyani – Halaman all

    Bekas Stafsus Menteri Keuangan Sebut Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Bukan Keinginan Sri Mulyani – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, mengatakan bahwa bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen bukanlah keinginan Sri Mulyani, Joko Widodo, atau bahkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mau klarifikasi ya, PPN 12 persen bukan maunya Bu Sri Mulyani, bukan maunya Kementerian Keuangan, bukan maunya Pak Jokowi, apalagi Pak Prabowo yang baru memerintah. Ini keputusan politik bersama, karena undang-undang. Baik pada waktu dirumuskan dan saya yakin maksud tujuannya baik,” kata Pras dalam acara Insight Hub PKB Vol 2: Wacana PPN 12 Persen, Solusi Fiskal atau Beban Bagi Masyarakat?,” yang digelar di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    Dia menjelaskan bagaimana PPN ini dinaikkan secara bertahap dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun.

    “Lalu kenapa PPN? Inilah kontribusi DPR yang juga bagus. Kami akhirnya sepakat 12 persen, tapi dua tahap. 11 persen dulu di 2022, lalu menjadi 12 persen di 2025, sambil mengamati kondisi ekonomi membaik atau tidak,” kata dia.

    Menurut Pras, kesepakatan dinaikannya PPN karena pajak penghasilan tidak mengangkat penerimaan negara. 

    “PPN semua bayar, gotong royong PPN itu. Tapi kan regresif pak, yang kaya dan miskin kalau beli Indomie sama-sama bayar 10 persen. Oke, kalau begitu yang kebutuhan pokok kita nol-kan,” kata Pras.

    “Tetap dipertahankan kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, transportasi tetap nol sampai sekarang, tidak bayar pajak. Sampai di situ kita bisa menerima, sampai akhirnya PPN 12 persen mau diterapkan,” pungkas dia.

    Diketahui, Pemerintah akan secara resmi mengumumkan soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen pada Senin pekan depan 16 Desember 2024. 

    Hal itu disampikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (13/12/2024). 

    “Diumumkan hari Senin, jam 10 nanti diundang. Soal PPN dan paket kebijakan ekonomi,” kata Airlangga.

    Sekarang ini pemerintah kata Airlangga masih melakukan penghitungan mengenai tarif PPN yang akan diberlakukan nanti. Yang pasti kata dia, PPN multi tarif akan diberlakukan.

    “Ya ada. Ada tarif tertentu,” katanya.

    Airlangga mengatakan nantinya payung hukum PPN multi tarif tersebut ada yang berupa peraturan menteri keuangan (PMK) dan ada juga yang berupa peraturan pemerintah.

    Airlangga mengatakan selain mengenai PPN, pada pekan depan, pemerintah juga akan mengumumkan paket kebijakan ekonomi baru. Namun ia belum mau menyampaikan paket kebijakan seperti apa yang akan diberlakukan nantinya.

    “Nanti diumumkan di kantor Menko,” pungkasnya.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025 akan berlaku selektif. Kenaikan tarif PPN yang tadinya 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang-barang mewah saja.

    Hal itu disampikan Prabowo sebelum meninggalkan Istana Negara, Jakarta, pada Jumat malam, (6/12/2024).

    “Kan sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo.

    “Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah,” Imbuhnya.

    Presiden Prabowo memastikan bahwa kenaikan tarif PPN tidak akan membebani rakyat kecil. Menurutnya rakyat kecil tetap terlindungi dari kenaikan tarif PPN.

    “Sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil ya,” katanya.

    Sejumlah pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, (5/12/2024). 

    Mereka diantaranya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir, Ketua Komisi 11 Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi 3 Habiburokhman, dan lainnya. 

    Mereka menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan aspirasi hasil rapat paripurna DPR mengenai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku pada 1 Januari 2025.  

    “Kami telah banyak berdialog dan berdiskusi dengan Bapak Presiden,” kata Dasco.

    Sementara itu Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan Presiden kenaikan tarif PPN 12 persen tetap berlaku pada Januari 2025 mendatang. Hanya saja kenaikan tersebut berlaku selektif.

    “Hasil diskusi kami dengan Bapak Presiden, kita akan tetap mengikuti undang-undang bahwa PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025. Tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif,” kata Misbakhun.

    Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen kata Misbakhun hanya berlaku untuk barang barang mewah saja. 

    “Selektif kepada beberapa komoditas baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah,” katanya.

    Dengan kata lain kata Misbakhun, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya dibebankan kepada para konsumen barang mewah. Sementara masyarakat yang membeli barang selain barang mewah tetap dikenakan tarif Ppn 11 persen.

    “Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” pungkasnya.

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Tantangan Kawasan Industri hingga Pengembangan Rupiah Digital

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Tantangan Kawasan Industri hingga Pengembangan Rupiah Digital

    Bisnis, JAKARTA— Pengembang kawasan industri menghadapi tantangan berupa lesunya kinerja manufaktur. Namun, masih ada peluang dari investor kelas kakap untuk menyediakan kawasan dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.

    Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengatakan tahun ini investasi sektor manufaktur seperti elektronik dan kendaraan listrik masih menunjukkan minat yang stabil, utamanya dari investor asing. Penyedia lahan akan fokus mengembangkan kawasan industri nasional dan melakukan penyesuaian tren pasar, seperti pengembangan kawasan industri berbasis ramah lingkungan dan digital atau yang dikenal saat ini dengan sebutan Smart Eco Industrial Park.

    Peluang ini pun membawa optimisme di tengah kontraksi kinerja manufaktur. Indeks pembelian manajer (PMI) yang dirilis S&P Global mencatat bahwa kinerja manufaktur telah terjebak di zona kontraksi sejak Juli. Berita tersebut merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Sabtu (14/12/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

    Tantangan Kawasan Industri Menjawab Kebutuhan Raksasa Teknologi
    Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 hektare per November 2024. Lahan terisi mencapai 59,76% atau 56.423 hektare dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 hektare merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.

    Menurut Himpunan Kawasan Industri (HKI), hal ini menunjukkan penjualan lahan di kawasan industri pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil meski ada beberapa tantangan ekonomi global dan domestik. Apalagi, Kementerian Perindustrian melihat pengembangan kawasan industri yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) bisa mencapai Rp2.785 triliun hingga 2039.

    Sejumlah perusahaan tercatat telah mengumumkan komitmen investasinya. Sebagai contoh, produsen pendingin ruangan terbesar dunia asal Jepang, PT Daikin Industries Indonesia (DIID) resmi menyelesaikan pembangunan pabrik AC full-scale pertama di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Pabrik tersebut berlokasi Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang. 

    Pemerintah juga sedang melobi peningkatan investasi raksasa teknologi Apple Inc. di Indonesia hingga Rp15 triliun, meski belum ada kata sepakat. Bagaimana tanggapan para pengelola kawasan industri di Tanah Air? Simak artikel selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Prospek Cerah Proyek LNG di Tengah Minimnya Gas Pipa

    Keberadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Tanah Air kian diminati sebagai sumber energi, terutama di tengah minimnya pasokan gas pipa dalam beberapa tahun terakhir.

    Terlebih, dalam 10 tahun ke depan Indonesia bahkan diperkirakan mengalami surplus gas hingga 1.715 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) yang berasal dari sejumlah proyek potensial, termasuk peningkatan produksi LNG. Sejalan dengan itu, sejumlah perusahaan juga sudah mulai berlomba-lomba masuk ke dalam proyek LNG, seperti halnya yang dilakukan PT Pertamina International Shipping (PIS), belum lama ini.

    Melalui Papua Bersama Konsorsium, Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina itu bakal terlibat langsung dalam proyek pengembangan fasilitas regasifikasi darat (land-based regasification plant) dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) LNG di Papua Utara.

    Selain PT PIS, PT Sumber Energi Andalan Tbk. (ITMA) juga tengah mengerjakan proyek pembangunan processing LNG di Jawa Timur, dengan nilai investasi mencapai sekitar US$28 juta atau setara dengan Rp445,76 miliar (asumsi kurs Rp15.920 per dolar AS). Bagaimana perkembangan proyek LNG lainnya? Simak artikel selengkapnya melalui tautan yang tersedia.
     
    Langkah Taktis ECB Pangkas Suku Bunga Demi Pertumbuhan

    Bank sentral Eropa atau ECB memangkas suku bunga acuannya pada pengujung 2024 sebagai upaya membangkitkan perekonomian yang lesu. Pelonggaran diyakini akan berlanjut pada tahun depan. 

    Bank sentral untuk 20 negara yang menggunakan mata uang euro ini menurunkan suku bunga deposito bank, yang mendorong kondisi pembiayaan di benua biru menjadi 3% dari 3,25%. Suku bunga tersebut berada pada rekor 4,0% hanya pada Juni 2024.

    ECB mengisyaratkan bahwa pemangkasan lebih lanjut dimungkinkan dengan menghapus referensi untuk mempertahankan suku bunga. ECB mengatakan ekonomi ‘cukup ketat’ untuk tingkat biaya pinjaman yang mengekang pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini masih tetap ketat karena kebijakan moneter masih tetap ketat dan kenaikan suku bunga di masa lalu masih menular ke stok kredit yang ada.

    Apa saja faktor yang mendukung pemangkasan suku bunga oleh ECB? Artikel selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.
     
    Fintech Kontribusi ke Pajak Digital Hampir Rp3 Triliun, Kalahkan Kripto

    Negara menerima setoran pajak dari sektor pinjaman berbasis fintech hampir Rp3 triliun dalam 5 tahun terakhir, lebih besar ketimbang pajak kripto yang mencapai ratusan miliar rupiah.

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) capai Rp2,86 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,71 triliun.

    Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 98 penyelenggara fintech lending yang terdaftar di OJK per September 2024. Adapun total aset mereka mencapai Rp8,1 triliun.
     
    Lalu, pajak digital dari perusahaan teknologi, termasuk raksasa seperti Google yang disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE mencapai Rp24,49 triliun. Total pajak dari sektor usaha ekonomi digital alias pajak digital sebesar Rp31,05 triliun hingga 30 November 2024. Sektor mana yang menjadi incaran pemerintah? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Bank Indonesia Rampungkan Tahapan Awal Rupiah Digital

    Bank Indonesia (BI) telah merampungkan proof of concept rupiah digital tahap pertama yang merupakan bagian dari Proyek Garuda. Penyelesaian tahap pertama tersebut merupakan satu dari tiga tahap pengembangan Rupiah Digital yang telah dimulai sejak tahun 2022 dengan melewati proses penyusunan white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik.

    Dalam laporan resminya yang dikutip Jumat (13/12/2024), potensi rupiah digital untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran Indonesia dapat terwujud apabila dapat mencapai tiga tujuan. Pertama, menjadi alat pembayaran digital yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Kedua, mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem di era digital dan, ketiga, mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi ekonomi keuangan digital (EKD) secara nasional. Bagaimana rancangan pengembangan rupiah digital oleh BI? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.