Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Angkat Daya Beli Masyarakat, Diskon 50 Persen Tarif Listrik Dinilai Positif – Halaman all

    Angkat Daya Beli Masyarakat, Diskon 50 Persen Tarif Listrik Dinilai Positif – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keputusan pemerintah memberikan diskon tarif listrik 50 persen terhadap 97 persen pelanggan listrik PLN pada Januari-Februari 2025 dinilai sangat positif.

    Diskon tarif listrik mampu mendukung daya beli masyarakat, khususnya pelanggan rumah tangga dengan daya rendah.

    Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov, mengatakan kebijakan ini tentunya dapat membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas yang sebagian besar bergantung pada tarif listrik bersubsidi.

    “Selain itu, hal ini juga merupakan respons yang tepat terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat tahun depan, di mana inflasi dan biaya hidup sering kali mempengaruhi kemampuan membeli barang dan jasa dasar,” ujarnya, Selasa (17/12/2024).

    Menurut dia, diskon tarif listrik membuat pelanggan PLN penerima manfaat dapat memanfaatkan penghasilannya untuk kebutuhan pokok lainnya.

    Di balik kebijakan tersebut, Abra Talatto mengatakan ada beberapa hal yang perlu dicermati lebih lanjut.

    Pertama, menurut dia, meski diskon ini menyasar 81,4 juta pelanggan Rumah Tangga (RT) dari total 84 juta pelanggan PLN, keberlanjutannya dalam jangka panjang harus diperhatikan agar tidak membebani keuangan PLN, terutama dalam hal pemeliharaan infrastruktur dan kestabilan pasokan listrik. 

    Kedua, lanjut Abra Talatto,  efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan daya beli juga perlu dipantau dengan hati-hati dan dievaluasi apakah akan efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru hanya menjadi langkah sementara yang tidak berdampak besar pada pola konsumsi jangka panjang.

    “Artinya, jika dari hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat maka Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan stimulus diskon listrik tersebut,” katanya.

    Ketiga, Abra Talatto mengatakan kebijakan diskon listrik ini tentunya berimplikasi terhadap kebutuhan tambahan anggaran kompensasi listrik.

    “Artinya, Kementerian Keuangan juga perlu memastikan agar pembayaran kompensasi tersebut dapat berjalan secara lancar sehingga tidak mengganggu operasional PLN,” ujar Abra Talatto.

    Dia menilai, penerapan diskon otomatis pada pelanggan prabayar dan pascabayar juga menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem pelayanan PLN, yang dapat mempermudah pelanggan dalam menikmati manfaat kebijakan ini tanpa kesulitan administratif.

    “Meski demikian, PLN perlu memastikan bahwa kualitas pelayanan tetap terjaga, dan bahwa ada pemantauan yang efektif untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penyaluran diskon,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, Abra Talatto mengatakan kebijakan ini adalah langkah yang patut diapresiasi, namun perlu diimbangi dengan evaluasi dan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif pada operasional PLN dan sektor energi secara keseluruhan.

     

  • Beli Baju-Kosmetik di Mal Kena PPN 12 Persen Mulai Januari 2025

    Beli Baju-Kosmetik di Mal Kena PPN 12 Persen Mulai Januari 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memastikan pakaian dan kosmetik yang dijual di pusat perbelanjaan atau mal akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai tahun depan. Tarif PPN itu naik dibandingkan saat ini hanya 11 persen.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pada prinsipnya semua barang dan jasa yang selama ini kena PPN bakal terdampak semua. Namun, memang ada yang dikecualikan seperti sembako yang dikonsumsi masyarakat luas.

    Sedangkan, selain yang dikecualikan akan tetap dikenakan. Apalagi yang hanya dinikmati segelintir orang sudah pasti dipungut PPN 12 persen.

    “(Pakaian dan kosmetik beli di mal kena PPN?) Secara regulasi seluruh barang dan jasa yang memang subjek PPN akan kena dulu. Tapi terus dari itu ada yang dikecualikan, dilakukan pembebasan atau tidak dikenakan,” ujar Susi sapaan akrabnya ditemui di kantornya, Selasa (17/12).

    Menurut Susi, beberapa barang yang di luar pembebasan pajak dan kena PPN, maka akan diberi insentif ditanggung pemerintah (DPT). Misalnya beli rumah atau properti maksimal harga Rp5 miliar dan kendaraan listrik mendapatkan stimulus PPN DTP.

    “Di luar itu ada ternyata barang yang juga dikonsumsi masyarakat, yang tidak masuk di kelompok, yang ternyata juga diperlukan untuk tidak dikenakan. Akhirnya pemerintah menggunakan skema DTP,” jelasnya.

    Ia pun menekankan detail jenis dan harga barang yang akan dikenakan PPN 12 persen mulai tahun depan akan segera dirilis. Saat ini aturannya sedang disusun bersama dengan Kementerian Keuangan.

    “Kalau di luar itu semuanya, per hari ini policynya akan dikenakan. Tapi detailnya akan seperti apa, kita akan tunggu di PMK-nya. Jadi kalau nanya barang yang lain apapun di luar itu, penjelasannya seperti itu. Semuanya barang dan jasa yang kena PPN akan kena tambahan 1 persen,” pungkas Susi.

    Pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang. Namun, ada beberapa barang yang tidak akan dikenakan PPN.

    Ada juga barang yang kena PPN.

    Berdasarkan data pemerintah, berikut daftar 8 jenis barang yang dikenakan PPN 12 persen mulai tahun depan:

    1. Beras super premium

    2. Buah-buahan premium

    3. Daging premium

    4. Ikan mahal seperti salmon premium, tuna premium

    5. Udang dan crustacea premium (king crab)

    6. Jasa pendidikan premium

    7. Jasa pelayanan kesehatan medis premium

    8. Listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 VA.

    (ldy/agt)

  • Indonesia Mulai Implementasikan WE Finance Code, Ini Hasil yang Diharapkan – Page 3

    Indonesia Mulai Implementasikan WE Finance Code, Ini Hasil yang Diharapkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia berkomitmen sebagai negara kedua di dunia yang melaksanakan Women Entrepreneurs (WE) Finance Code. Tujuan utama dari WE Finance Code adalah untuk menutup kesenjangan akses pembiayaan yang dialami perempuan pengusaha, utamanya UMKM Perempuan, yang terjadi di seluruh dunia.

    Dalam implementasinya, WE Finance Code, Indonesia didukung oleh Asian Development Bank (ADB) dan Islamic Development Bank (IsDB) untuk menciptakan serangkaian standar dan ekspektasi yang sama tentang bagaimana mendukung usaha yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan guna meningkatkan akses pembiayaan bagi mereka.

    Di bawah koordinasi dan kepemimpinan Co-Champions WE Finance Code Indonesia, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah telah dilakukan serangkaian aktivitas, termasuk melakukan pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait.

    Soft Launching telah dilakukan pada Desember 2023, dilanjutkan dengan Kick-off Meeting pada Februari 2024 serta serangkaian FGD dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga Jasa Keuangan, dan Asosiasi pada Juni 2024.

    Hari ini merupakan tahap awal implementasi WE Finance Code di Indonesia.

    Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Adi Budiarso menyampaikan, potensi perempuan yang mencapai hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia sangat besar.

    “Partisipasi perempuan pengusaha yang memiliki atau memimpin UMKM terhadap perekonomian sangat signifikan dan berpotensi menjadi semakin besar dengan pemberian dukungan dan pendampingan yang tepat, salah satunya melalui WE Finance Code,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).

    Selanjutnya, di tingkat global ditekankan oleh Head of the Women Entrepreneurs Finance Initiative (WE-Fi) Secretariat Wendy Teleki, bahwa WE Finance Code memiliki tiga pilar kunci, yaitu kepemimpinan, data, dan aksi.

    Teleki menyampaikan apresiasi atas upaya Indonesia, serta optimis Indonesia dapat menjadi model global dalam menutup kesenjangan pembiayaan bagi perempuan pengusaha melalui inovasi dan aksi kolektif dari pelaku usaha jasa keuangan konvensional dan syariah. Indonesia merupakan salah satu pelopor dengan adanya peluncuran WE Finance Code ini yang diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan setelah penandatanganan komitmen.

    Indonesia Country Director Islamic Development Bank (IsDB) Amer Bukvic menekankan peran penting Indonesia dan kolaborasi bersama IsDB dan ADB dalam mendorong inklusi keuangan perempuan melalui WE Finance Code.

    “Dukungan ini mencakup kepemimpinan, pengumpulan data, kebijakan progresif, dan mobilisasi sumber daya untuk memberdayakan UMKM perempuan,” kata dia.

    Bukvic juga menyampaikan, bahwa ke depan IsDB dan ADB akan terus bekerjasama untuk mendorong banyak lembaga lain menandatangani WE Finance Code, dan mengembangkan kapasitas perempuan pengusaha melalui dukungan teknis agar lebih banyak lagi dampak ekonomi yang diraih.

     

  • Inilah Kelompok Pekerja Padat Karya Gaji di Bawah 10 Juta yang Bakal Bebas Pajak Penghasilan di 2025

    Inilah Kelompok Pekerja Padat Karya Gaji di Bawah 10 Juta yang Bakal Bebas Pajak Penghasilan di 2025

    TRIBUNJATIM.COM – Simak siapa saja pekerja padat karya yang akan bebas pajak penghasilan di 2025.

    Diketahui pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan (PPh) untuk para pekerja di sektor padat karya yang memiliki gaji di bawah Rp 10 juta, mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

    Adapun penetapan PPN 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Dari Rp 4,8 juta–Rp 10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah, khusus untuk industri padat karya, ya,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, dikutip dari siaran akun YouTube Perekonomian RI, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menuturkan, kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah sektor padat karya.

    Pasalnya, kondisi daya beli dari masyarakat kelas menengah dalam beberapa waktu ke belakang juga sedang menurun.

    Lantas, siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok pekerja padat karya yang dibebaskan PPh pada 2025?

    Kelompok pekerja padat karya yang bebas PPh

    Istilah “padat karya” mengacu pada suatu proses atau industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasanya.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, sektor padat karya yang dimaksud mencakup industri, seperti:

    Industri tekstil dan pakaian jadi
    Industri furnitur
    Industri alas kaki atau sepatu dan sebagainya.

    Dia menegaskan, rincian lengkap mengenai industri yang akan menerima fasilitas tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan.

    Tak hanya memberikan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), pemerintah juga memberi insentif berupa pembiayaan industri padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, insentif tersebut diberikan dengan tujuan untuk revitalisasi mesin guna mendukung produktivitas dengan subsidi bunga 5 persen.

    Selain itu, pemerintah juga memberi bantuan sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) pada sektor padat karya selama enam bulan.

    Ilustrasi gaji. (Tribunnews.com)

    Diketahui kenaikan PPN 12 persen disoroti sejumlah media asing.

    Dalam konferensi pers pada Senin (16/12/2024), pemerintah Indonesia mengumumkan tarif PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen per Januari,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Kompas.com, Senin.

    Lantas, apa kata media asing soal tarif PPN 12 persen di Indonesia?

    Reuters: PPN tidak jadi hanya untuk barang-barang mewah

    Melalui artikel berjudul “Indonesia presses ahead with VAT hike across the board, not only luxury goods”, Reuters menyoroti langkah pemerintah yang tetap melanjutkan rencana kenaikan tarif PPN.

    “Secara hukum, tarif PPN dijadwalkan naik satu poin persentase menjadi 12 persen mulai 1 Januari, tetapi ada tekanan publik yang semakin besar untuk menundanya, sehingga mendorong anggota parlemen untuk mengusulkan kenaikan PPN selektif,” tulis Reuters.

    Namun, pemerintah Indonesia tidak jadi memberlakukan kenaikan tarif PPN selektif hanya pada barang-barang mewah saja, melainkan di seluruh sektor.

    Bahkan, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk pertama kalinya PPN akan dikenakan pada makanan dan layanan berkualitas premium, termasuk sekolah internasional dan rumah sakit kelas atas.

    Guna meringankan dampak kenaikan tarif PPN, kantor berita dunia itu menuliskan, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

    Beberapa di antaranya adalah pembebasan PPN atas properti tertentu, perluasan insentif pajak kendaraan elektronik, dan pembebasan pajak penghasilan bagi masyarakat dengan gaji di bawah Rp 10 juta.

    Selain itu, pemerintah Indonesia turut menurunkan tarif listrik hingga 50 persen selama dua bulan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

    Bloomberg: Kenaikan PPN dilanjut di tengah pelemahan daya beli dan PHK

    Media Bloomberg juga menyoroti kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen dalam artikel bertajuk “Indonesia to Hike VAT Next Year, Offers Perks to Soften Blow”.

    Kantor berita yang berpusat di New York, Amerika Serikat ini mengungkapkan, Indonesia akan melanjutkan kenaikan PPN pada 2025, sembari menawarkan sejumlah insentif untuk mengurangi dampaknya terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Keputusan untuk meneruskan kenaikan PPN ini muncul di tengah-tengah reaksi publik dan politik dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang melawan pelemahan daya beli dan serentetan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur,” tulisnya.

    Bloomberg menyebutkan, protes publik juga meningkat saat pemerintah melontarkan gagasan amnesti pajak atau kebijakan pengampunan pajak baru.

    Hal itu memicu persepsi bahwa kebijakan pajak hanya membebani kelas bawah dan menengah, dan berpihak pada orang-orang superkaya.

    “Kita harus menjaga APBN tetap sehat, sehingga menjadi sumber solusi, bukan sumber krisis,” tulis media asing tersebut, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Berdasarkan laporan Bank Dunia, konsumsi menyumbang lebih dari separuh produksi domestik Indonesia dan merupakan mesin pertumbuhan penting bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

    Pertumbuhan produk domestik bruto pun merosot ke level terendah dalam satu tahun, sebesar 4,95 persen pada kuartal ketiga.

    Sementara itu, inflasi merosot ke level terendah dalam lebih dari tiga tahun pada bulan November.

    “Namun, menangguhkan kenaikan pajak secara langsung akan berisiko mengikis pendapatan negara, dengan PPN menyumbang lebih dari 25 persen dari total penerimaan pajak tahun lalu,” kata Bloomberg.

    Di sisi lain, menurut estimasi Kementerian Keuangan, putaran terbaru dari pembebasan dan insentif diperkirakan akan mengurangi sekitar Rp 40 triliun dari pendapatan negara, dan meningkatkan total biaya menjadi Rp 445,5 triliun atau 1,83 persen dari PDB pada 2025.

    Meski demikian, mengutip Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, Indonesia dapat mempertahankan target defisit anggaran sebesar 2,53 persen dari PDB untuk tahun depan.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Prabowo Bertolak ke Mesir, Akan Lanjut Temui PM Malaysia Anwar Ibrahim

    Prabowo Bertolak ke Mesir, Akan Lanjut Temui PM Malaysia Anwar Ibrahim

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Malaysia pada pekan ini usai mengunjungi Mesir.

    “Juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim,” kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (17/12).

    Prabowo telah bertolak ke Kairo, Mesir, pada hari ini, Selasa dalam rangka kunjungan kenegaraan sekaligus menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8).

    Prabowo mengatakan bahwa kunjungan ini memiliki arti penting, mengingat kunjungan kenegaraan terakhir Presiden RI ke Mesir dilakukan pada 11 tahun yang lalu.

    “Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah,” ujar Prabowo.

    Di Kairo, Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Republik Arab Mesir, Abdel Fattah El-Sisi di Istana Kepresidenan Al Ittihadiyah. Kunjungan ini menjadi momen penting bagi kedua negara yang selama ini menjalin kerja sama erat di berbagai bidang.

    Kemudian Prabowo juga akan menghadiri KTT D-8 yang digelar di Kairo, Mesir. Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah serah terima jabatan Ketua D-8 dari Mesir kepada Indonesia. Indonesia akan memegang kepemimpinan organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan tersebut untuk periode 2026-2027.

    “Karena itu saya hadir dan dalam selesainya KTT itu saya akan juga melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri,” kata dia.

    Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan di Indonesia akan tetap berjalan secara efektif selama kunjungan luar negeri ini. Ia pun berharap agar agenda kenegaraan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

    “Tentunya kita berdoa selalu Tuhan Yang Maha Besar akan meridai dan melindungi semua kegiatan kita dengan niat yang terbaik,” ucap Presiden Prabowo.

    Sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim turut memberi komentar atas sikap utusan khusus Presiden Prabowo Subianto sekaligus penceramah Miftah Maulana yang sempat mengolok-olok penjual es teh. Ejekan Miftah viral di media sosial dan menjadi sorotan publik.

    Komentar Anwar muncul saat menghadiri rapat bulanan soal anggaran di Kementerian Keuangan Malaysia. Anwar menyebut sikap Miftah tak pantas sebagai orang yang mengklaim tahu agama.

    “Inilah salah satu contoh sikap angkuh, sombong, yang terkadang tidak hanya terjadi di kalangan orang yang tak tahu agama, tak tahu akhlak,” kata dia, dikutip New Straits Times, Kamis (5/12).

    “Orang yang paham agama, yang berbicara tentang Islam, iman, salat, sunah, (juga memiliki sikap sombong) jika keluar kata-kata penghinaan,” imbuh dia.

    (rzr/bac)

    [Gambas:Video CNN]

  • Wamenperin Respons Alfamart Tutup 400 Gerai, Kaji Insentif Khusus

    Wamenperin Respons Alfamart Tutup 400 Gerai, Kaji Insentif Khusus

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza merespons penutupan 400 gerai PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk alias Alfamart sepanjang 2024.

    Ia menegaskan Kemenperin terus mengkaji semua sektor dan subsektor industri. Faisol mencatat ritel menjadi salah satu yang kontribusinya kuat untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

    “Nah, yang hari ini (penutupan gerai Alfamart) itu juga beberapa bagian terganggu karena rantai pasok situasi global. Namun, kami percaya bahwa ini (sektor ritel) masih bisa tumbuh besar,” bebernya usai Launching Roadmap Pengembangan Jasa Industri 2025-2045 di Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

    “Makanya kami juga sedang mengkaji apakah bisa diberikan insentif tambahan kepada sektor-sektor seperti ini (ritel) supaya bisa lebih tumbuh di tahun depan dan beberapa tahun ke depan lagi,” ungkap Faisol.

    Wamenperin Faisol menegaskan pihaknya tak bisa bekerja sendiri. Ia mengatakan mesti menggandeng Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

    Kendati, ia menyinggung tugas berat yang tengah dihadapi dua kementerian tersebut. Faisol mencontohkan Kemenkeu sedang putar otak bagaimana mengumpulkan sumber-sumber penerimaan baru.

    “Tentu kami harus mengajak Kementerian (Kemenko) Perekonomian dan Kementerian Keuangan untuk membahas lebih serius (insentif untuk pengusaha ritel),” jelas sang wakil menteri.

    “Kemenko Perekonomian punya beban tinggi dan Kementerian Keuangan hari ini juga harus kerja keras untuk mengumpulkan sumber pemasukan baru untuk pemerintah dan negara,” sambung Faisol.

    Terpisah, Corporate Affairs Director Alfamart Solihin mengatakan penutupan 400 gerai ditempuh imbas biaya sewa yang tinggi. Di lain sisi, penjualan toko ritel mereka turun.

    Solihin menegaskan pihaknya lebih memilih membuka gerai baru ketimbang harus mempertahankan 400 cabang tersebut. Alfamart telah membuka lebih dari 1.000 gerai sepanjang 2024, sehingga total gerai mereka saat ini mencapai 20 ribu.

    “Kenapa (400 gerai Alfamart) ditutup? Ya, pasti ada sebabnya. Pertama, harga sewa memang naiknya luar biasa,” ucap Solihin saat dikonfirmasi.

    “Toko-toko yang tidak untung yang memang oleh karena faktor seperti tadi, sewanya naik. Kalau kita terus menerus mengikuti kepakuan daripada landlord ya, mohon maaf bisnis kita tidak untung atau pas-pasan, ya buat apa? Sementara kita masih ada tempat yang bisa kita sewa lebih feasible,” imbuhnya.

    (skt/sfr)

  • Pajak PPh 21 Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta Ditanggung Pemerintah

    Pajak PPh 21 Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta Ditanggung Pemerintah

    JAKARTA – Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan gaji sampai dengan 10 juta per bulan, pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan ( PPh 21 ) untuk para pekerja di sektor padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Prabowo subianto sudah memerintahkan agar sektor padat karya ini menjadi perhatian penting.

    BACA JUGA: BPR Kencana Kota Cimahi Dilikuidasi, LPS Siapkan Dana Simpanan Nasabah

    ‘’Hal ini karena sektor padat karya sedang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir,’’ ujar Sri Mulyaa dalam keterangan ujarnya, dikutip selasa, (17/12/2024).

    Menurutnya,  pemerintah akan memberikan keringanan insentif untuk pajak penghasilan ( PPh 21 ) bagi para pekerja yang bergerak di indutri padat karya.

    “Jadi gajinya capai 10 juta maka PPh pasal 21-nya ditanggung pemerintah sampai 10 juta per bulan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Diduga Minta Imbalan, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Cimahi jadi Tersangka!

    Sri Mulyani menuturkan, industri padat karya yang dimaksud adalah usaha yang melibatkan para pekerja sdalam jumlah banyak, seperti pada industri tekstil, sepatu sampai dengan furniture.

    Selain itu, untuk mendukung industri padat karya berkembang dan kembali bangkit pemerintah juga memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk pembiayaan pengadaan mesin industri.

    Pemerintah juga akan memberikan bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen untuk industri padat karya selama 6 bulan.

    BACA JUGA: Pedagang Pasar Gedebage Ngamuk, Ancam Buang Sampah ke Kantor Perumda Pasar dan DLHK Kota Bandung

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indo (Apindo) mengaku telah bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar insentif pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kembali diberikan oleh pemerintah.

    Hal ini diusulkan karena saat ini tingkat daya beli masyarakat juga sedang turun dan pemberian insentif ini pernah dilakukan ketika Pandemi Covid-19.

    BACA JUGA: Proyek Galian Kabel BUMD Kota Bandung PT Bandung Infra Investama Dikerjakan Serampangan!

    Akan tetapi, pemberian insentif tersebut tidak diperpanjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022.

    Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto menuturkan, pengajuan insentif PPh 21 DTP sudah diajukan ke kementerian keuangan.

    Pihaknya juga mengajukan DTP PPh 21 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan usulan tersebut akan dipertimbangkan.

  • Insentif PPnBM DTP 3 Persen Cuma Buat Mobil Hybrid Produksi Lokal

    Insentif PPnBM DTP 3 Persen Cuma Buat Mobil Hybrid Produksi Lokal

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Rustam Effendi mengingatkan pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) 3 persen cuma buat mobil hybrid yang dirakit secara lokal. 

    “PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/12).

    Ia menjelaskan, dasar hukum pemberian insentif di mobil hybrid ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021.

    Pemerintah pada Senin (16/12) mengumumkan pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3 persen untuk mobil hybrid, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Insentif atau stimulus untuk mobil hybrid diumumkan bersamaan dengan paket insentif untuk beberapa sektor penting sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat usai diterapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tahun depan.

    “PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan berbasis baterai atau electric vehicle (EV) masih dilanjutkan, dan yang terbaru, pemerintah memberikan diskon sebesar 3 persen untuk kendaraan bermotor hybrid,” kata Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan disiarkan secara daring. 

    Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang meminta perusahaan otomotif roda empat segera mendaftarkan model mobil hybrid ke Kementerian Perindustrian supaya mendapatkan insentif PPnBM 3 persen.

    “Untuk insentif hybrid saya minta agar produsen mobil hybrid yang ada di Indonesia untuk segera mendaftarkan merek-mereknya kepada kami agar tahun depan mulai 1 Januari sudah bisa menikmati insentif stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah,” kata Agus.

    Ia menjelaskan program insentif ini pada dasarnya merupakan program LCEV yang diatur dalam Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021.

    “Termasuk untuk hybrid di dalamnya ada nilai TKDN yang harus menjadi kriteria,” kata dia.

    (can/fea)

    [Gambas:Video CNN]

  • PPN Naik 12 Persen, Negara Berpotensi Terima Rp75 Triliun

    PPN Naik 12 Persen, Negara Berpotensi Terima Rp75 Triliun

    JABAR EKSPRES – Permerintah berpotensi terima penambahan penerimaan negara senilai Rp75 Triliun dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang direncanakan pada 1 Januari 2025.

    “(Potensi penerimaan) itu sekitar Rp75 triliun,” kata Kepala Badan kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

    Ia mengatakan pemerintah terus mendengarkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan PPN, terutama mengenai asas keadilan.

    BACA JUGA: Cek Daftar UMK Jabodetabek 2025, Bekasi Tertinggi!

    Meskipun, pemerintah menaikan tarif PPN sebesar 12 persen 2025 namun pemerintah tetap memberikan fasilitas pembebasan dan pengenaan PPN.

    Insentif perpajakan yang diberikan pemerintah untuk pembebasan PPN pada 2025 diperkirakan mencapai Rp265,5 triliun, dengan rincian bahan makanan sebesar Rp77,1 triliun, insentif UMKM Rp61,2 triliun, transportasi Rp34,4 triliun, jasa Pendidikan dan kesehatan Rp30,8 triliun.

    Kemudian, keuangan dan asuransi Rp27,9 triliun, otomotif dan property Rp15,7 triliun, listrik dan air Rp14,1 triliun, Kawasan bebas Rp1,6 triliun, serta insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial Rp700 miliar.

    BACA JUGA: Tiga Perusahaan Mobil Bangun Pabrik di Indonesia, Ini Kata Menperin

    Sementara barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium menjadi sasaran pengenaan tarif PPN 12 persen.

    Misalnya dalam bahan makanan premium seperti wagyu dan salmon, jasa Pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 VA.

    “Kami pastikan masyarakat miskin dan rentan kami lindungi. Masyarakat yang mampu yang membayar, tentu sesuai dengan undang-undang. Ini akan kami berikan prinsip keadilan,” tutur Febrio.

    BACA JUGA: Cairkan Saldo Rp275.000 Ke E-Wallet Lewat Aplikasi Penghasil Uang, Intip Tips & Triknya

    Untuk lebih detail terkait objek pajak PPN 12 persen dan barang/jasa yang diberi insentif akan tertuang dalam peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah yang diterbitkan kemudian.

    Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depannya.

    “APBN tahun depan kan belum mulai, tapi akan kami Kelola,” ujar Febrio.

    BACA JUGA: Karyawan Rugi Rp4 Juta, Klub Motor CB Nganjuk Viral Gegara Numpang Istirahat di Indomaret

    Sementara, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa pelanggan PLN tidak perlu melakukan apa pun untuk mendapatkan diskon tarif listrik sebesar 50 persen.

  • Makan Bergizi Gratis Berpotensi Untungkan Peternak hingga Rp 10 Triliun

    Makan Bergizi Gratis Berpotensi Untungkan Peternak hingga Rp 10 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com  – Pemerintah berencana untuk mulai melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG) mulai 2 Januari 2025. Berbagai proses persiapan dan uji coba telah dilaksanakan. Salah satunya adalah kerja sama dengan para peternak sebagai supplier bahan baku makan bergizi gratis.

    Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Subendro mengatakan, pihaknya menyambut baik program makan bergizi gratis . Nanang menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG dapat mendorong pendapatan dari para peternak.

    “Kami menyambut dengan sangat sukacita program makan bergizi gratis ini. Karena kami sangat berharap di antara menu-menu makan yang diberikan kepada 82 juta siswa, nantinya ada dalam satu minggu itu paling tidak satu hari yang menggunakan daging sapi,” kata Nanang kepada Beritasatu.com, Senin (16/12/2024).

    Ia melanjutkan, dalam kalkulasi PPSKI, kalau seandainya di dalam menu itu satu minggu sekali dan setiap siswa diberikan daging sapi ukuran kecil 30 gram per anak, maka dampaknya sudah sangat luar biasa.

    “Itu sudah setara dengan sekitar lebih dari 700.000 ekor. Itu nilai ekonominya lebih dari  Rp 10 triliun,” ucap Nanang.

    Selain itu, Nanang menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis memungkinkan para peternak untuk memotong ongkos kirim hewan, sehingga bisa menghemat pengeluaran.

    “Ini dampak kepada masyarakat peternak di daerah itu luar biasa. Dengan adanya program ini, para peternak tidak perlu menjual ke kota besar. Cukup di daerah masing-masing. Ini akan mengurangi biaya transportasi, yang biasanya keuntungan peternak berkurang karena proses yang panjang ini,” jelas Nanang.

    Dengan adanya program makan begizi gratis ini, peternak bisa memangkas biaya-biaya yang tidak perlu, sehingga dampak ekonominya bagi para peternak akan sangat bagus.

    Dalam penyelenggaraan MBG yang akan dimulai pada awal tahun depan, Nanang berharap pemerintah dapat memberikan insentif modal bagi peternak agar bisa memenuhi kebutuhan program MBG secara jangka panjang.

    “Para peternak, khususnya para peternak rakyat butuh suntikan modal lagi untuk program makan bergizi gratis ini. Saya melihat perbankan semacam keengganan untuk menyalurkan kredit kepada para peternak,” paparnya.

    Keengganan bank salurkan kredit karena akibat non performing loan atau NPL-nya sempat naik karena para peternak banyak mengalami kerugian karena penyakit BMK yang lalu.

    “Saya rasa program di pemerintah seperti makan bergizi gratis ini mesti disinergikan antara program dari Kementerian Pertanian dengan dari Kementerian Keuangan. Diharapkan Kementerian Keuangan bisa memberikan himbauan kepada perbankan untuk menyalurkan kredit ke peternak,” pungkas Nanang.