Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Pemprov Jakarta Bakal Terapkan PPN 12% Ikuti Pemerintah Pusat

    Pemprov Jakarta Bakal Terapkan PPN 12% Ikuti Pemerintah Pusat

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan dirinya masih akan berkoordinasi dengan jajaran.

    “Nanti saya akan bicarakan dulu ya. Pastinya kalau itu keputusan pemerintah, namanya pemerintah daerah kan bagian dari pemerintah pusat,” kata Teguh kepada wartawan di Kawasan Cawang, Jakarta Timur, Rabu (18/12/2024).

    Sementara itu dihubungi secara terpisah, Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan bahwa Pemprov Jakarta dipastikan mengikuti aturan Pemerintah Pusat perihal PPN 12%.

    “Kami pasti mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat,” ujar Lusiana.

    Diketahui, pemerintah resmi menekan kebijakan PPN 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat, Lusi mengatakan, Pemprov juga bakal memberikan PPN 12 persen pada barang dan jasa yang diatur dalam UU HPP.

    Ada beberapa barang yang terbebas dari PPN 12 persen, di antaranya ada daging ayam, daging sapi, ikan tongkol, bawang merah, dan gula pasir konsumsi.

    “(Untuk insentifnya) Pasti mengikuti. Untuk PPN 12 persen, Pemprov ikut dari kebijakan pusat,” kata Lusi.

    “Kalau di Pemprov sudah, untuk sosialisasi ke masyarakat (luas) itu tugasnya Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan karena PPN merupakan pajak pusat,” imbuhnya.

    Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan PPN jadi 12% penting untuk menjaga stabilitas perekonomian, perlindungan sosial sekaligus mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diharapkan bisa terwujud melalui peningkatan pendapatan negara.

    “Peningkatan pendapatan negara di sektor pajak itu penting untuk mendorong program Asta Cita dan prioritas Pak Presiden baik untuk kedaulatan dan resiliensi di bidang pangan dan kedaulatan energi,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    (bel/jbr)

  • 2025, Bea Cukai Akan Resmikan Pemindai Peti Kemas di 3 Pelabuhan

    2025, Bea Cukai Akan Resmikan Pemindai Peti Kemas di 3 Pelabuhan

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan meresmikan alat pemindai peti kemas barang impor dan ekspor di tiga pelabuhan pada 2025.

    Sebelumnya, Bea Cukai dan Pelindo meresmikan 10 alat pemindai peti kemas di terminal peti kemas (TPK) Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (18/12/2024).

    “Kita akan melanjutkan implementasi ini, bukan hanya di Tanjung Priok, tetapi juga di pelabuhan Tanjung Emas dan Tanjung Perak pada kuartal  I 2025,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani di tempat penimbunan sementara TPK Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (18/12/2024).

    Kemudian pada kuartal II 2025, DJBC dan Pelindo akan meresmikan alat pemindai peti kemas lagi di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Nantinya, pelabuhan tersebut akan menjadi wilayah besar untuk kegiatan ekspor dan impor.

    “Tiga pelabuhan besar dengan volume signifikan, pemasukan dan pengeluaran barang ekspor di wilayah Jawa di awal kuartal I 2025, bisa kita standarisasi dari sisi pelayanan pengawasan,” ujar Askolani.

    Askolani menambahkan, kecanggihan alat ini mampu memindai isi peti kemas Bea Cukai ini tanpa perlu membuka fisik kontainer, termasuk limbah dan narkotika.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono menyampaikan dukungannya atas upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi keluar dan masuk barang serta memastikan pendapatan negara. “Pelindo mendukung inisiatif dari kementerian dan lembaga serta mendukung pemerintahan Presiden Prabowo,” tambahnya.

    Adapun 10 alat pemindai peti kemas milik Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok tersebar di lima lokasi, antara lain JICT, TPS Koja, NPCT-MTI, TER3-MAL, dan Graha Segara. Penyediaan alat peti kemas ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara. 

  • Bea Cukai Resmikan 10 Alat Pemindai Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok

    Bea Cukai Resmikan 10 Alat Pemindai Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok

    Jakarta, Beritasatu.com – Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meresmikan pemberlakuan 10 alat pemindai peti kemas barang impor dan ekspor di terminal peti kemas (TPK) Koja, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (18/12/2024).

    Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan, pemberlakuan alat pemindai peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok ini merupakan wujud dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

    “Ini sebagai langkah nyata kabinet baru dari program Asta Cita. Alhamdulillah dalam waktu dekat kita bisa memperkuat proses pelayanan dan pengawasan kita di pelabuhan-pelabuhan TNI,” ujar Aslolani dalam sambutannya.

    Askolani melanjutkan, alat pemindai peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok mempermudah transparansi kegiatan impor dan ekspor dengan proses yang cepat, terjangkau, dan pengawasan yang ketat.

    Dengan alat yang mampu memindai isi peti kemas tanpa membuka kontainer, pemeriksaan lebih efisien, mengurangi waktu tunggu, serta mencegah penyelundupan barang ilegal.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono menyampaikan dukungannya atas upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi keluar dan masuk barang serta memastikan pendapatan negara. “Pelindo mendukung inisiatif dari kementerian dan lembaga serta mendukung pemerintahan Presiden Prabowo,” tambahnya.

    Adapun 10 alat pemindai peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok tersebar di lima lokasi, antara lain JICT, TPS Koja, NPCT-MTI, TER3-MAL, dan Graha Segara. Penyediaan alat peti kemas ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara. 
     

  • Diskon PPnBM Sasar Mobil Hybrid Buatan Lokal, Apa Saja Modelnya?

    Diskon PPnBM Sasar Mobil Hybrid Buatan Lokal, Apa Saja Modelnya?

    Jakarta

    Diskon PPnBM tiga persen untuk mobil hybrid hanya berlaku untuk yang diproduksi lokal. Berikut ini mobil hybrid produksi lokal yang berpotensi dapat diskon PPnBM.

    Pemerintah telah mengumumkan rangkaian insentif untuk industri otomotif Tanah Air. Insentif ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Salah satu jenis kendaraan yang dipastikan mendapat insentif adalah mobil hybrid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut mobil hybrid bakal mendapat insentif berupa diskon PPnBM tiga persen.

    Namun rupanya insentif tersebut tak berlaku untuk semua mobil hybrid yang dijual di Indonesia. Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengungkap, diskon PPnBM itu hanya berlaku untuk mobil hybrid buatan lokal.

    “PPnBM DTP 3 persen hybrid hanya untuk produksi dalam negeri peserta program Kemenperin, yang berhak mendapatkan reduced tarif PPnBM,” ujar Rustam dilansir CNN Indonesia.

    Rustam menjelaskan, dasar hukum pemberian diskon PPnBM untuk mobil hybrid di Indonesia telah tertuang dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 74 Tahun 2021. Bila mengacu pada kebijakan tersebut, artinya tak semua mobil hybrid mendapat diskon PPnBM.

    Mengutip data impor yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), sejumlah mobil hybrid masih berstatus impor CBU. Contohnya Accord hybrid dan CR-V hybrid masih didatangkan Honda dari Thailand. Selanjutnya, mobil-mobil hybrid Toyota seperti Corolla Altis, Prius HEV, Camry Hybrid, Alphard Hybrid, hingga Corolla Cross Hybrid juga belum diproduksi di dalam negeri.

    Selanjutnya Lexus juga mendatangkan mobil hybridnya secara utuh dari Jepang. Mobil hybrid BMW pun demikian, belum diproduksi dalam negeri. Begitupun dengan mobil hybrid Nissan yang masih diimpor utuh dari luar negeri.

    Saat ini, diketahui ada beberapa mobil hybrid yang diproduksi dalam negeri mulai dari Kijang Innova Zenix hybrid, Yaris Cross hybrid, Suzuki Ertiga hybrid, Suzuki XL7 hybrid, dan Haval Jolion.

    (dry/din)

  • Bukan Cuma Barang Mewah, Pakaian hingga Kosmetik Kena PPN 12%

    Bukan Cuma Barang Mewah, Pakaian hingga Kosmetik Kena PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% tidak hanya akan dikenakan untuk barang/jasa yang bersifat mewah pada 1 Januari 2025. Barang-barang umum seperti pakaian hingga kosmetik juga akan dikenakan PPN 12%.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menjelaskan barang/jasa yang dibebaskan dari tarif PPN 12% diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2024 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2020.

    Selain itu, diputuskan ada tambahan tiga barang strategis yang tarif PPN-nya ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 1% yaitu MinyakKita, tepung terigu, dan gula industri. Artinya, tiga barang tersebut kena PPN 11%.

    “Nah di luar itu sebenarnya secara legalnya kan tetap kena PPN 12%. Artinya ada tambahan 1% dari yang ada sekarang, kan gitu,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Singkatnya, secara umum barang/jasa yang telah menjadi kebutuhan umum seperti pakaian, sepatu, kosmetik, jajanan, hingga layanan streaming (Netflix, Spotify, dan sejenisnya) akan tetap kena PPN 12%

    Susi juga tidak menampik ada perluasan enam barang/jasa yang akan dikenakan PPN meski sebelumnya sudah dibebaskan. Barang/jasa tersebut dikenai PPN karena bersifat mewah.

    Barang/jasa yang dimaksud yaitu beras premium, buah-buahan premium, daging premium (wagyu, daging kobe), ikan mahal (salmon premium, tuna premium), udang dan krustasea premium (king crab), jasa pendidikan premium, jasa pelayanan kesehatan medis premium, serta listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 volt ampere (va).

    Sebelumnya, barang/jasa tersebut termasuk yang dibebaskan PPN karena tersebut bahan makan, listrik, dan jasa sektor pendidikan/kesehatan seperti yang diatur PP 49/2024 dan Perpres 59/2020.

    Susi menjelaskan Kementerian Keuangan sedang menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang nantinya merincikan kriteria hingga kategori enam barang/jasa premium itu yang akan dikenakan PPN 12%.

    “Nanti masih harus menunggu teknis detilnya kan di PMK,” ujarnya.

    Berikut Barang/Jasa yang Bebas PPN:

    Bahan makanan (daging, ikan, beras, cabai, gula pasir, telur ayam ras, dan bawang—kecuali yang bersifat premium yang nanti dirincikan dalam PMK)
    Jasa pendidikan 
    Jasa pelayanan kesehatan medis
    Jasa pelayanan sosial
    Jasa angkutan umum
    Jasa keuangan 
    Jasa persewaan rumah susun dan umum 

     

  • Beban Hidup Masyarakat Berkurang Berkat Diskon Tarif Listrik

    Beban Hidup Masyarakat Berkurang Berkat Diskon Tarif Listrik

    Jakarta: Keputusan pemerintah dalam pemberian diskon tarif listrik 50 persen terhadap 97 persen pelanggan listrik PLN pada Januari-Februari 2025 dinilai menjadi langkah yang positif dalam mendukung daya beli masyarakat, khususnya pelanggan rumah tangga dengan daya rendah.
     
    “Kebijakan ini tentunya dapat membantu meringankan beban biaya hidup, terutama bagi keluarga dengan penghasilan terbatas yang sebagian besar bergantung pada tarif listrik bersubsidi,” kata Kepala Center of Food, Energy & Sustainable Development Indef Abra Talattov dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 17 Desember 2024.
     
    Selain itu, lanjutnya, hal ini juga merupakan respons yang tepat terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat tahun depan, di mana inflasi dan biaya hidup sering kali mempengaruhi kemampuan membeli barang dan jasa dasar.
    “Dengan adanya diskon tarif listrik, pelanggan PLN penerima manfaat dapat memanfaatkan penghasilannya untuk kebutuhan pokok lainnya,” sebut dia.
     
    Namun di balik kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dicermati lebih lanjut. Pertama, meski diskon ini menyasar 81,4 juta pelanggan Rumah Tangga (RT) dari total 84 juta pelanggan PLN, keberlanjutannya dalam jangka panjang harus diperhatikan agar tidak membebani keuangan PLN, terutama dalam hal pemeliharaan infrastruktur dan kestabilan pasokan listrik.
     
    Kedua, efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan daya beli juga perlu dipantau dengan hati-hati dan dievaluasi apakah akan efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau justru hanya menjadi langkah sementara yang tidak berdampak besar pada pola konsumsi jangka panjang.
     
    “Artinya, jika dari hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan stimulus diskon listrik tersebut,” tutur Abra.
     

     

    Pembayaran kompensasi ke PLN harus lancar

    Ketiga, kebijakan diskon listrik ini tentunya berimplikasi terhadap kebutuhan tambahan anggaran kompensasi listrik. Artinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga perlu memastikan agar pembayaran kompensasi tersebut dapat berjalan secara lancar sehingga tidak mengganggu operasional PLN.
     
    Selain itu, penerapan diskon otomatis pada pelanggan prabayar dan pascabayar juga menunjukkan adanya kemajuan dalam sistem pelayanan PLN, yang dapat mempermudah pelanggan dalam menikmati manfaat kebijakan ini tanpa kesulitan administratif.
     
    Meski demikian, PLN perlu memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga, dan ada pemantauan yang efektif untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau ketidaktepatan dalam penyaluran diskon.
     
    “Secara keseluruhan, kebijakan ini adalah langkah yang patut diapresiasi, namun perlu diimbangi dengan evaluasi dan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif pada operasional PLN dan sektor energi secara keseluruhan,” tutup Abra.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Pemerintah meraup Rp7,1 triliun dari lelang sukuk pekan ini

    Pemerintah meraup Rp7,1 triliun dari lelang sukuk pekan ini

    Penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp10,79 triliun.

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah meraup dana senilai Rp7,1 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 17 Desember 2024.

    Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyatakan penawaran masuk pada lelang kali ini mencapai Rp10,79 triliun.

    Dari tujuh seri sukuk yang dilelang, Pemerintah hanya menyerap dana dari empat seri, di antaranya SPNS01092025 (pembukaan kembali), PBS003 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

    Sementara untuk seri SPNS09062025 (pembukaan kembali), PBS029 (pembukaan kembali), dan PBS034 (pembukaan kembali), Pemerintah memutuskan untuk tidak menyerap dana meski masing-masing menerima penawaran masuk Rp2,04 triliun, Rp123 miliar, dan Rp166 miliar.

    Serapan tertinggi berasal dari seri PBS038 yang dimenangkan sebesar Rp3,55 triliun, dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 7,15988 persen.

    Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049 mencapai Rp3,88 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 7,1 persen dan imbal hasil tertinggi 7,34 persen.

    Untuk seri SPNS01092025, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp3,15 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,38000 persen.

    Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 1 September 2025 mencapai Rp3,21 triliun, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,38 persen dan imbal hasil tertinggi 6,9 persen.

    Untuk seri PBS030, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp300 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,89907 persen.

    Jumlah penawaran masuk untuk seri yang jatuh tempo pada 15 Juli 2028 mencapai Rp494 miliar, dengan imbal hasil terendah yang masuk 6,87 persen dan imbal hasil tertinggi 7,25 persen.

    Untuk seri PBS003, jumlah nominal yang dimenangkan mencapai Rp100 miliar dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,88989 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • SMI salurkan 23,3 juta dolar AS dukung proyek energi bersih di Batam

    SMI salurkan 23,3 juta dolar AS dukung proyek energi bersih di Batam

    Fenomena krisis iklim tak luput dari perhatian PT SMI, salah satunya dengan berkontribusi aktif dalam menurunkan emisi karbon melalui pembiayaan proyek-proyek renewable energy

    Jakarta (ANTARA) – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI), special mission vehicle Kementerian Keuangan dalam pembiayaan pembangunan, menyalurkan 23,3 juta dolar AS untuk mendukung pengembangan energi bersih melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Tembesi.

    Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menyampaikan di Jakarta, Selasa, bahwa pembiayaan dengan nilai sekitar Rp373,45 miliar (kurs 1 dolar AS = Rp16.028) tersebut disalurkan kepada PT Nusantara Tembesi Baru Energi (PT NTBE), anak usaha PT TBS Energi Utama Tbk (kode saham: TOBA).

    Ia mengatakan bahwa pembangunan PLTS berkapasitas 46 MegaWatt peak (MWp) tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, dan menjadi proyek panel surya terapung (floating solar panel) terbesar kedua setelah PLTS Cirata.

    “Fenomena krisis iklim tak luput dari perhatian PT SMI, salah satunya dengan berkontribusi aktif dalam menurunkan emisi karbon melalui pembiayaan proyek-proyek renewable energy,” ucap Reynaldi Hermansjah.

    Pihaknya berharap PLTS tersebut nantinya dapat mengakomodasi kebutuhan energi di wilayah Kepulauan Riau serta menarik investor asing untuk berinvestasi di Batam sehingga dapat turut menggerakkan perekonomian lokal.

    PLTS Trembesi Batam saat ini sedang menjalani tahap konstruksi dengan target penyelesaian operasi komersial penuh pada kisaran kuartal II hingga kuartal III 2025.

    “Semoga proyek PLTS Tembesi ini, dapat menghasilkan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga bagi kelestarian lingkungan. Kita harapkan kerja sama seperti ini akan membuka peluang kolaborasi lainnya, demi ketersediaan energi bersih untuk generasi saat ini dan masa depan,” ujar Reynaldi.

    Pembiayaan PT SMI di bidang ketenagalistrikan telah mendorong peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 7,7 Gigawatt (GW) yang digunakan untuk menerangi 5,9 juta rumah tangga, atau setara dengan 23,6 juta jiwa.

    Dari kapasitas 7,7 GW tersebut, 2 GW di antaranya merupakan energi baru terbarukan yang berasal dari tenaga air, minihydro, surya, bayu, biomassa, dan panas bumi.

    Emisi karbon yang dapat dihindari dari proyek-proyek energi terbarukan yang telah dibiayai PT SMI pun tercatat mencapai 1,55 juta ton/tahun.

    Presiden Direktur PT Energi Baru TBS (PT EBT), sub-holding PT TBS Energi Utama Tbk yang menaungi PT NTBE, Dimas Wibowo menyambut baik dukungan PT SMI serta PT PLN Nusantara Power dan PT PLN Nusantara Renewable yang merupakan sponsor dalam proyek PLTS Terapung Tembesi tersebut.

    Pihaknya pun yakin bahwa proyek tersebut akan berperan penting dalam memperkuat bauran energi terbarukan khususnya di Batam dan di Indonesia secara keseluruhan.

    “Melalui kolaborasi erat dengan PLN Nusantara Power dan PLN Batam, kami ingin mewujudkan sinergi yang kuat dalam menyediakan energi bersih yang terjangkau bagi masyarakat”, imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bisakah Cina Tahun 2025 Keluar dari Stagnasi Ekonomi? – Halaman all

    Bisakah Cina Tahun 2025 Keluar dari Stagnasi Ekonomi? – Halaman all

    Pada pertemuan ekonomi tahunan Cina minggu lalu, Presiden Xi Jinping mengumumkan kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, termasuk mengambil langkah-langkah menuju penurunan suku bunga dan lebih banyak pinjaman pemerintah.

    Cina sedang berjuang dengan perlambatan ekonomi dan lemahnya permintaan konsumen dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian disebabkan oleh jatuhnya pasar real estate, di mana banyak kelas menengah Cina menyimpan kekayaannya.

    Xi mengatakan Cina bertujuan untuk menerapkan kebijakan fiskal yang “lebih proaktif” dan kebijakan moneter yang “cukup longgar” untuk tahun depan. Menurut penelitian bank investasi Goldman Sachs, pertumbuhan PDB riil Cina diperkirakan akan melambat menjadi 4,9% pada tahun 2024 dari 4,5% pada tahun 2025.

    Lizzi C. Lee, peneliti Ekonomi Cina di Asia Society, sebuah wadah pemikir yang berbasis di New York, mengatakan kepada DW bahwa “Konferensi Kerja Ekonomi ” tahun ini menyampaikan sinyal yang “sangat mendesak”.

    Pada tahun 2025, Cina akan menghadapi tantangan ekonomi baru, dimana Presiden terpilih AS Donald Trump mulai menjabat pada bulan Januari dan telah berjanji untuk menerapkan tarif tinggi terhadap ekspor Cina.

    Strategi pertumbuhan Cina

    Menurut Kantor Berita Xinhua yang dikelola pemerintah Cina, Xi menekankan pada konferensi tersebut bahwa tugas utama untuk tahun depan adalah “meningkatkan konsumsi secara giat, meningkatkan efisiensi investasi, dan memperluas permintaan domestik secara komprehensif.”

    Selain itu, pihak berwenang akan meningkatkan “tingkat defisit fiskal, memperluas penerbitan obligasi khusus pemerintah jangka panjang” dan mengadopsi kebijakan moneter yang cukup longgar untuk mengurangi persyaratan cadangan dan suku bunga guna memastikan likuiditas yang cukup.

    Wang Guochen, seorang peneliti di Lembaga Penelitian Ekonomi Chung-Hua Taiwan, kepada DW mengatakan, pelonggaran tersebut berarti pihak berwenang akan mulai mencetak lebih banyak uang sambil membeli obligasi pemerintah dalam skala yang lebih besar tahun depan.

    Pada bulan September, Bank Rakyat Cina meluncurkan langkah-langkah stimulus ekonomi terbesar sejak pandemi COVID-19, dengan mengucurkan sekitar 1 triliun yuan ke dalam sistem perbankan. Lalu pada bulan November, Kementerian Keuangan memperkenalkan rencana pembiayaan utang sebesar 10 triliun yuan ($1,4 triliun) untuk mengurangi tekanan pada pemerintah daerah.

    Wang Guochen memperingatkan, Cina telah jatuh ke dalam “perangkap likuiditas” dalam beberapa tahun terakhir. Meski kebijakan moneter dilonggarkan dan suku bunga diturunkan, masyarakat masih lebih memilih menabung dibandingkan belanja, karena pesimistis terhadap masa depan.

    Pasar real estat kunci untuk meningkatkan pertumbuhan

    Beijing menetapkan target pertumbuhan PDB pada tahun 2024 sebesar 5%. Para ekonom memperkirakan, pemerintah Cina mungkin akan menetapkan target yang sama untuk tahun 2025. Berdasarkan data resmi pada tiga kuartal pertama, pencapaian tujuan tersebut masih merupakan tantangan.

    “Walaupun angka 5% bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, namun untuk mencapainya akan memerlukan tindakan tegas, terutama dalam stabilisasi properti… mengingat sektor konstruksi perumahan menyumbang sekitar 20% PDB dan mewakili 70% kekayaan rumah tangga,” kata pakar ekonomi Lizzi C. Lee.

    Selain itu, pasar real estate melibatkan berbagai industri hulu dan hilir. Ketika pasar sedang lesu, hal ini menyebabkan kemerosotan ekonomi yang meluas dan bahkan berdampak pada keuangan pemerintah daerah.

    Wang Guochen meyakini, kunci untuk menstabilkan pasar real estate adalah jika pemerintah Cina membeli perumahan inventaris lokal. Dengan melakukan hal ini, “setidaknya semua orang merasa bahwa keuntungan dari kehancuran sektor real estate telah tercapai,” katanya, dan hal ini berpotensi mengembalikan kepercayaan pada pasar.

    Meskipun para pemimpin Cina tidak secara langsung menyebutkan perang dagang AS-Cina selama konferensi tahunan tersebut, mereka menekankan bahwa “dampak buruk yang dibawa oleh perubahan lingkungan eksternal saat ini semakin mendalam.”

    “Pada saat yang sama, Cina diam-diam menyempurnakan perangkat untuk merespons jika ketegangan meningkat. Investigasi keamanan siber, pengetatan kontrol ekspor, dan pengawasan peraturan terhadap perusahaan asing semuanya akan dilakukan,” kata Lizzi C. Lee. Cina juga secara aktif menjalankan strategi untuk meningkatkan produksi dalam negeri dalam menghadapi perang teknologi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat, khususnya di sektor semikonduktor.

    Namun Wang mengatakan upaya mencapai kemandirian teknologi di bidang semikonduktor akan memerlukan investasi besar tanpa jaminan kesuksesan. Selain itu, memprioritaskan industri-industri ini dapat merangsang pertumbuhan sektor jasa. Akibatnya, “kemandirian teknologi dan meningkatnya permintaan dalam negeri pasti akan berbenturan.”

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

  • 7 Ruas Tol Gratis Saat Libur Nataru, Ini Daftarnya

    7 Ruas Tol Gratis Saat Libur Nataru, Ini Daftarnya

    Jakarta

    Sebanyak 7 ruas tol akan dioperasikan secara fungsional pada libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025. Artinya, tol tersebut belum dikenakan tarif atau masih gratis.

    “Selama masa uji coba tol fungsional, pengendara yang melintas tidak dikenai tarif alias gratis,” tulis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Instagramnya @ditjenkn Selasa (17/12/2024).

    Tol yang beroperasi secara fungsional itu ada yang berada di Jawa dan Sumatera. Berikut 7 ruas tol yang masih gratis tersebut:

    1. Tol Jakarta-Cikampek II Selatan seksi 3 segmen Kutanegara-Sadang dengan panjang 8,5 km.

    2. Tol Solo-Yogyakarta seksi 1.2 segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 km.

    3. Tol Probolinggo-Banyuwangi seksi I Gending-Kraksaan sepanjang 12,9 km.

    4. Tol Sigli-Banda Aceh seksi I Padang Tiji-Seulimeum sepanjang 24,6 km.

    5. Tol Binjai-Langsa seksi 3 Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 19 km.

    6. Tol Pekanbaru-Padang seksi I Padang-Sicincin sepanjang 36,6 km

    7. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sebagian seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura sepanjang 10,1 km

    [Gambas:Instagram]

    (acd/acd)