Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Respons BI soal Pabrik Uang Palsu di UIN Makassar

    Respons BI soal Pabrik Uang Palsu di UIN Makassar

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia buka suara terkait pengungkapan adanya pembuatan dan pengedaran uang palsu di UIN Makassar, Sulawesi Selatan. 

    Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI) Marlison Hakim menyampaikan apresiasi upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap adanya pembuat dan pengedar uang palsu di wilayah Sulawesi Selatan. 

    Untuk itu, dirinya meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai peredaran uang palsu dengan mengenali ciri-cirinya. 

    “Bank Indonesia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir dan tetap dapat bertransaksi secara tunai dan mengenali ciri-ciri uang asli dengan cara 3D [Dilihat, Diraba, dan Diterawang],” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (20/12/2024).

    Marlison menegaskan bahwa Bank Indonesia juga telah melakukan koordinasi intensif bersama Polda Sulawesi Selatan dalam pengungkapan kejahatan pemalsuan uang rupiah tersebut.

    Selanjutnya, bank sentral juga siap mendukung Polri dalam proses penyidikan kasus uang palsu dengan melakukan klarifikasi atas barang bukti uang palsu dan siap memberikan bantuan ahli rupiah dalam hal diperlukan. 

    Polri dan Bank Indonesia pun tergabung dalam Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) yang juga terdiri dari Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan.

    Marlinson meminta, apabila masyarakat mendapatkan/menemukan uang yang dicurigai/diduga palsu sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwenang, perbankan atau Bank Indonesia.

    Adapun, rasio uang palsu terhadap Uang Yang Diedarkan (UYD) menunjukan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. 

    Hal tersebut tercermin dari rasio uang palsu terhadap UYD sebesar 4 ppm/peace per milion (4 lembar dalam setiap 1 juta uang yang beredar) sepanjang 2024. Angka tersebut lebih rendah dari 2022 dan 2023 pada 5 ppm serta 9 dan 7 ppm di tahun 2020 & 2021. 

    Kualitas uang yang dipalsukan sangat rendah jika dibandingkan dengan Rupiah asli seperti menggunakan kertas HVS dan cetak offset biasa, sehingga masih dengan mudah dikenali masyarakat dengan cara 3D.

    Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono menyampaikan bahwa mengacu Currency News edisi November 2024, uang kertas Rp50.000 tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai peringkat ke-2 “World’s Most Secure Currencies” versi BestBrokers. 

    Hal tersebut juga menunjukkan bahwa uang Rupiah kertas Rp50.000 TE 2022 sebagai pecahan teraman ke-2 di dunia dengan 17 fitur keamanan canggih. Sehingga rupiah semakin sulit dipalsukan dan makin mudah dikenali.

    “Tahun ini kita kembali memperoleh penghargaan yaitu uang rupiah Rp50.000 itu menjadi peringkat kedua dalam kategori mata uang paling aman dan sulit dipalsukan di dunia,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (18/12/2024). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, sebanyak 17 orang tersangka pembuat dan pengedar uang palsu di dalam Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terancam hukuman pidana penjara seumur hidup. 

    Kapolda menjelaskan, dari 17 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, dua di antaranya adalah oknum pegawai Bank BUMN Indonesia, beberapa lainnya oknum dari pegawai Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Kampus II Jalan Yasin Limpo Kabupaten Gowa, Sulsel. 

    Inisial dari 17 tersangka tersebut masing-masing AI, NM, KA, IR, NS, JBP, AA, SAR, SU, AK, IL, SM, MS, SR, SW, MN, dan RM. Selain itu, masih ada tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.

  • Ditjen Pajak Ungkap Hitungan PPN 12%, Harga Minuman & TV Jadi Segini

    Ditjen Pajak Ungkap Hitungan PPN 12%, Harga Minuman & TV Jadi Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah akan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. PPN naik dari yang sebelumnya dikenakan sebesar 11%.

    Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan merilis contoh perhitungan harga berang setelah dikenakan PPN tarif terbaru. Ini dipublikasikan melalui akun instagram, Jumat (20/12/2024)

    Misalnya untuk pembelian minuman, apabila harga aslinya Rp7.000 maka setelah dikenakan PPN 12% menjadi Rp7.840. Naik 09% dari sebelumnya.

    Kemudian untuk televisi dengan harga Rp5.000.000. Sebelumnya konsumen harus membayar Rp5,5 juta dengan PPN 11%. Setelah ada kenaikan, maka harganya akan menjadi Rp5,6 juta.

    Foto: Doc: Ditjen Pajak
    Doc: Ditjen Pajak

    (mij/mij)

  • Ekonom Senior Sarankan Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau – Halaman all

    Ekonom Senior Sarankan Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengembangan bioethanol harus dilakukan untuk mendukung transisi energi.

    Hanya saja, dalam kondisi penciptaan pasar seperti sekarang, harga jual bioetanol harus terjangkau masyarakat.

    “Dengan meningkatnya tuntutan peduli lingkungan yang kuat, pengembangan bioethanol harus tetap dilakukan. Tetapi, marketnya harus dicari dulu. Nah, dalam kondisi creating market, salah satunya adalah dengan harga yang terjangkau masyarakat. Kalau harga bioethanol terlalu mahal, lama-lama masyarakat kosong. Tak ada yang mau beli,” kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad dalam pernyataannya kepada wartawan, Jumat(20/12/2024) di Jakarta.

    Karena itulah, menurut Tauhid, pemerintah harus ’berkorban’. Selain meniadakan pajak ethanol yang akan digunakan sebagai bahan bakar nabati (BBN), Pemerintah juga bisa memberikan subsidi dan berbagai insentif agar harga bioethanol terjangkau.

    Hal lain yang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar bioethanol, lanjut Tauhid adalah dengan mendorong lingkungan bisnis menggunakan BBN tersebut.

    Tauhid mencontohkan, jika perusahaan ingin memperoleh sertifikat ESG, maka kendaraan operasional harus menggunakan bioethanol. Menurutnya, cara itu akan mendorong penggunaan bioethanol sehingga pasarnya akan membesar.  

    Tauhid juga mendukung perlunya diversifikasi bahan baku. Upaya tersebut bisa dilakukan, agar bioethanol juga bisa diproduksi dengan harga jual yang terjangkau.

    ”Bisa saja diversifikasi, asal perhitungan ekonominya masuk. Selain itu, pabrik etanolnya tidak jauh dari lahan bahan baku sehingga biaya transportasi juga bisa ditekan,” pungkas Tauhid.

    Pemerintah memang menyatakan keseriusan dalam pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN). Selain memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai, upaya juga dilakukan melalui penekanan harga produksi.

    Seperti disampaikan Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi Kementerian ESDM Efendi Manurung, Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan memberi dukungan mulai dari hulu, antara lain pembibitan tebu dan pemupukan.

    “Keseriusan itu artinya, harganya bisa kita tekan kalau kita berikan dukungan mulai dari hulu, pembibitan, pemupukan, unit produksi dan sebagainya. Sehingga nanti di produk akhir, harganya bisa lebih kompetitif dengan harga BBM fosil yang disubsidi,” ujar Efendi sebelumnya, pada acara diskusi publik di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Dukungan yang dimaksud, kata Efendi, Pemerintah memberikan subsidi pada setiap tahapan prosesnya. Subsidi diberikan, mulai hulu sehingga mencapai harga keekonomian saat dijual ke pasar.

    Terkait dukungan tersebut, Efendi mengatakan, posisi Pemerintah saat ini masih menerima semua masukan, baik dalam bentuk hasil riset maupun pendapat ahli. “Kita masih mendorong riset-riset bioetanol generasi kedua, ketiga dan seterusnya,” ujar Efendi.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi juga memastikan, bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai. “Jadi kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak, tanpa cukai. Jadi sudah jelas tanpa cukai,” kata Eniya saat itu.

  • Geo Dipa Energi Ungkap Strategi Maksimalkan Potensi Panas Bumi RI

    Geo Dipa Energi Ungkap Strategi Maksimalkan Potensi Panas Bumi RI

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Geo Dipa Energi (Persero) mengungkap strategi untuk memaksimalkan potensi panas bumi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan giat melakukan eksplorasi.

    Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi Geo Dipa Energi Ilen Kardani mulanya mengungkap Indonesia memiliki kapasitas panas bumi sekitar 23 gigawatt (GW), di mana sudah digunakan sebesar 2,6 GW atau 11 persen dari total kapasitas dalam negeri.

    “Kita tentunya, salah satu mission vehicle dari Kementerian Keuangan, giat melakukan eksplorasi. Karena eksplorasi itu dalam dunia thermal itu yang paling tinggi risikonya, dan kita harus mengambil risiko tersebut,” ujar Ilen dalam acara CNN Indonesia Business Summit di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).

    Tak hanya untuk eksplorasi panas bumi, pihaknya juga melihat potensi-potensi lain turunan dari panas bumi itu sendiri. Selain menjual listrik dari panas bumi, yang bisa dikembangkan termasuk mineral kritis seperti litium dan silika.

    Menurut Ilen, potensi-potensi ini bisa menambah nilai ekonomi ke depannya.

    Selain itu, perusahaan pelat merah tersebut akan mengembangkan dan memaksimalkan apa yang sudah dimiliki perusahaan, termasuk area di Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat, di mana masing-masing area memproduksi sebanyak 55 megawatt (MW) panas bumi.

    Di samping itu, Ilen juga mengungkap pada tahun ini Geo Dipa Energi telah menyelesaikan pengeboran 22 sumur di kedua area tersebut, masing-masing sebanyak 10 sumur di Dieng dan 12 sumur di Patuha. Menurutnya, capaian itu sudah sesuai dengan target.

    “Kita baru saja bulan ini sign contract EPC (Engineering, Procurement, Construction) untuk pembangunan, Patuha ini dua, dan setelah itu nanti jalan, tentunya kita masih punya tugas panjang lagi, karena kita memiliki ESG dengan PLN itu 800 MW,” tuturnya.

    “Jadi masih banyak PR yang harus kita kembangkan untuk mencapai 800 MW tadi. Masih banyak perlu investasi, perlu pengembangan, perlu sumber daya manusia, teknologi, dan seterusnya,” jelas Ilen.

    (del/agt)

  • Tok! Pemerintah Rombak Aturan Main DHE, Berlaku Januari 2025

    Tok! Pemerintah Rombak Aturan Main DHE, Berlaku Januari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyelesaikan rapat koordinasi evaluasi peraturan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Hasilnya, revisi aturan itu akan terbit pada Januari 2025.

    Rapat itu dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza, hingga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu.

    Airlangga mengatakan, aturan DHE SDA itu akan diubah secara menyeluruh, mulai dari level Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sebagaimana diketahui PP DHE SDA kini diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2023.

    “Jadi untuk kapannya (pengumuman perubahan) lagi kita siapin PP, PMK, dan juga kita siapin PBI nya, dan juga dari OJK. Time framenya mungkin sekitar sebulan dari sekarang,” kata Airlangga saat ditemui usai rapat koordinasi tersebut di kantornya, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Meski belum mau mendetailkan apa saja yang diubah dalam aturan PP DHE SDA, ia menekankan, dari hasil rapat evaluasi ini implementasi PP DHE yang wajib ditempatkan sebesar 30% dari total ekspor telah berjalan dengan baik dengan tingkat kepatuhan eksportir hampir 90%.

    Selain itu, ia memperkirakan, potensi retensi dari hasil penempatan dolar hasil ekspor yang diwajibkan selama tiga bulan di sistem keuangan dalam negeri akan mencapai US$ 14 miliar.

    “Kita perkirakan bisa sampai akhir tahun ini US$ 14 billion, tentu kita akan intensifkan lagi retensi yang 3 bulan, dan kita juga melihat kan kita punya trade baik, antara ekspor dan impor kan positif di November, tinggi,” ucap Airlangga.

    Sebagaimana diketahui, kajian perubahan ketentuan PP DHE SDA ini sudah lama santer berhembus sejak pertengahan tahun lalu. Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede mengatakan, selain rancangan ketentuan durasi penempatan yang lebih lama di dalam negeri, nilai hasil ekspor yang harus disimpan di sistem keuangan domestik juga tengah dikaji.

    Ia mengatakan, opsi yang dipertimbangkan ialah apakah menurunkan kewajiban penempatan dananya menjadi 25% dari yang selama ini sebesar 30% atau bahkan menaikkannya ke level 50% sampai dengan 75%.

    “Apakah 50% atau 75%, apakah 25%, itu masih akan dikaji,” kata Raden seusai menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, pada awal Desember lalu.

    Raden menekankan, perubahan ketentuan ini dilakukan dalam rangka pemerintah semakin menciptakan transparansi pencatatan nilai hasil ekspor yang selama ini terjadi di Indonesia. Selain itu, juga untuk makin mempertambah cadangan devisa pemerintah untuk stabilitas kurs.

    “Kalau dia lebih banyak lagi yang bisa masuk maka cadangan devisa kita akan lebih baik, ya. Jadi kita jadi punya instrumen untuk bisa tetap membuat, menjaga rupiah stabil,” tegasnya.

    Sebagai informasi, dalam aturan yang berlaku saat ini, para eksportir dengan nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor 250 ribu dolar AS atau lebih, wajib menempatkan DHE-nya minimal 30% ke rekening khusus (reksus) dalam negeri yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI) minimal 3 bulan.

    (arj/mij)

  • Sabun, Pakaian hingga Deterjen Bakal Kena PPN 12 Persen?

    Sabun, Pakaian hingga Deterjen Bakal Kena PPN 12 Persen?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Center of Economic and Law Studies (Celios) mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah mulai 1 Januari 2025.

    Para ekonom menilai tarif PPN 12 persen ini akan tetap menyasar sebagian besar kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, meskipun pemerintah menegaskan barang pangan akan dikecualikan.

    Celios menegaskan sebenarnya pengecualian barang pangan dari pengenaan tarif PPN bukan kebijakan baru. Hal itu sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 sebelum lahirnya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021.

    Sehingga para ekonom Celios menilai klaim pemerintah membuat narasi ‘barang mewah’ lebih terkesan sebagai manuver politik untuk meredam kritik publik. Menurut mereka, kenyataannya kenaikan tarif PPN tetap akan dikenakan pada sebagian besar kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpendapat PPN 12 persen masih berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat, termasuk peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.

    “Bahkan deterjen dan sabun mandi apa dikategorikan juga sebagai barang orang mampu? Narasi pemerintah semakin kontradiksi dengan keberpihakan pajak,” ujar Bhima dalam keterangan resmi, Senin (16/12).

    “Selain itu kenaikan PPN 12 persen tidak akan berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak, karena efek pelemahan konsumsi masyarakat, omzet pelaku usaha akan mempengaruhi penerimaan pajak lain seperti PPh Badan, PPh 21, dan bea cukai,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perek) Susiwijono Moegiarso mengatakan pada prinsipnya semua barang dan jasa yang selama ini kena PPN bakal terdampak kenaikan pajak. Namun, memang ada yang dikecualikan seperti sembako yang dikonsumsi masyarakat luas.

    Sedangkan, selain yang dikecualikan akan tetap dikenakan. Apalagi, yang hanya dinikmati segelintir orang sudah pasti dipungut PPN 12 persen.

    “(Pakaian dan kosmetik beli di mal kena PPN?) Secara regulasi seluruh barang dan jasa yang memang subjek PPN akan kena dulu. Tapi terus dari itu ada yang dikecualikan, dilakukan pembebasan atau tidak dikenakan,” ujar Susi, sapaan akrabnya, ditemui di kantornya, Selasa (17/12).

    Ia pun menekankan detail jenis dan harga barang yang akan dikenakan PPN 12 persen mulai tahun depan akan segera dirilis. Saat ini aturannya sedang disusun bersama dengan Kementerian Keuangan.

    “Kalau di luar itu semuanya, per hari ini policynya akan dikenakan. Tapi detailnya akan seperti apa, kita akan tunggu di PMK-nya. Jadi kalau nanya barang yang lain apapun di luar itu, penjelasannya seperti itu. Semuanya barang dan jasa yang kena PPN akan kena tambahan 1 persen,” pungkas Susi.

    (del/agt)

  • Kasasi Gagal Sritex Tetap Pailit, Menperin Agus Gumiwang Minta Pabrik Tetap Beroperasi  – Halaman all

    Kasasi Gagal Sritex Tetap Pailit, Menperin Agus Gumiwang Minta Pabrik Tetap Beroperasi  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi menyandang status pailit usai pengajuan kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). 

    Dengan status pailit yang sudah berkekuatan hukum tetap, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan pemerintah akan terus menjaga agar Sritex tetap berproduksi.

    “Pemerintah ingin memastikan dan akan terus berupaya agar going concern-nya tetap dijaga. Artinya pabrik masih tetap harus berjalan, tetap produksi. Ini penting agar perusahaan masih bisa tetap mengirim produk-produknya sesuai dengan pesanan dalam kontrak yang sudah ditandatangani khususnya kontrak-kontrak yang berasal dari luar negeri,” tutur Agus di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

    Dengan menjaga produksi Sritex, pemerintah ingin perusahaan mengamankan suplai ke perusahaan client agar marketnya tidak diambil pemain lain.

    “Kita tidak inginkan barang-barang yang selama ini di ekspor oleh Sritex nanti diisi oleh negara lain. Itu yang kita tidak mau, sebab itu going concern yang sangat penting, bahwa pabrik masih harus tetap berjalan,” jelas Menperin.

    Menperin menambahkan, pemerintah tidak ingin dengan berhentinya produksi Sritex dapat menyebabkan penghentian hubungan kerja dengan karyawan.

    “Kita ingin memastikan PHK itu tidak terjadi di Sritex. Ini semua berkaitan dengan hajat hidup dari banyak pihak, khususnya para pekerja yang ada di Sritex,” ucap Agus.

    Pemerintah sendiri akan melakukan berbagai langkah untuk menangani Sritex. Menperin AGK sendiri sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak.

    “Saya sendiri hari ini sudah berkomunikasi dengan pihak Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, mudah-mudahan bisa kita lakukan minggu depan sebelum kita masuk ke tahun baru untuk mengundang kurator yang sudah ditunjuk,” terangnya.

    Nantinya kurator tersebut akan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menangani masalah Pailit Sritex.

     

  • Airlangga Tinjau Aturan Pailit Imbas Sritex: Terlalu Mudah Bangkrutkan

    Airlangga Tinjau Aturan Pailit Imbas Sritex: Terlalu Mudah Bangkrutkan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan meninjau ulang aturan pailit usai kasus yang melilit Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex. Pasalnya Sritex pailit usai digugat oleh hanya satu supplier.

    “Dan tentu ini merupakan sebuah hal yang juga mengkhawatirkan, karena terlalu mudah untuk membangkrutkan sebuah perusahaan, karena cukup oleh satu suplier. Nah ini juga kita akan review terkait dengan regulasi mengenai kepailitan,” katanya ditemui di Gedung Transmedia, Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).

    Terkait kasasi Sritex yang ditolak Mahkamah Agung (MA), Airlangga mengatakan perusahaan akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Ia pun berharap Sritex dapat terus beroperasi.

    Ia juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait kegiatan ekspor-impor Sritex agar tetap bisa berjalan.

    “Kta berharap bahwa proses daripada Sritex ini going constant, jadi produksi diharapkan bisa terus berjalan. Nah sekarang juga komunikasi dengan lembaga terkait, termasuk Bea Cukai. Sehingga kalau proses berjalan, dalam proses ini restrukturisasi dengan kurator ini menjadi penting,” katanya.

    Putusan pailit Sritex mulanya datang dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) silam.

    Pembatalan Perdamaian

    Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, putusan pailit itu dijatuhkan terkait permohonan PT Indo Bharat Rayon yang mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon (Sritex Group) lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

    PN Semarang memutus pailit Sritex setelah mengabulkan permohonan pihak Indo Bharat Rayon yang meminta pembatasan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati sebelumnya.

    Kemudian, pemohon meminta putusan PN Niaga Semarang nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (homologasi) dibatalkan. Pemohon meminta para termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

    PT Indo Bharat Rayon (IBR) adalah salah satu lini usaha yang terafiliasi dengan konglomerasi bisnis asal India, Aditya Birla Group. Perusahaan ini berdiri dan mulai beroperasi pada 1980 silam.

    (feb/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • KPK Panggil Dirjen Bea Cukai di Kasus Rita Widyasari

    KPK Panggil Dirjen Bea Cukai di Kasus Rita Widyasari

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Askolani) di kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

    Askolani (A) dijadwalkan untuk diperiksa oleh penyidik sebagai saksi pada kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh Rita. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama A, Direktur Jenderal Bea dan Cukai,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Jumat (20/12/2024).

    Dalam catatan Bisnis, ini bukan pertama kalinya eselon I Kemenkeu diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus Rita. Sebelumnya, pada Oktober 2024, lembaga antirasuah telah memeriksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata. 

    Pada keterangan terpisah, Tessa menyebut saat itu Isa diperiksa dalam kaitannya untuk mendalami soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara.  

    “Saksi dimintakan keterangannya terkait dengan PNBP dari Produksi Batubara di Kab. Kutai Kartanegara,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024). 

    Untuk diketahui, kasus Rita berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi olehnya dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara per metric tonne. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, KPK menduga adanya penerimaan gratifikasi oleh Rita saat menjabat Bupati terkait dengan produksi batu bara di daerahnya. 

    Kasusnya berbeda dengan suap izin pertambangan. Asep memaparkan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.  

    Adapun KPK juga menduga ada praktik pencucian uang dari hasil korupsi Rita. Pada Mei 2024, KPK melakukan penggeledakan di Jakarta, Samarinda dan Kutai Kartanegara. Penggeledahan dilakukan pada sembilan kantor dan 19 rumah. 

    Hasilnya, penyidik menyita 72 mobil dan 32 motor; 6 tanah dan bangunan; uang Rp6,7 miliar dalam bentuk rupiah serta setara Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS dan lainnya; serta barang bukti dokumen elektronik. 

  • Vietnam Siapkan Reformasi Birokrasi Pangkas Kementerian-Lembaga Negara

    Vietnam Siapkan Reformasi Birokrasi Pangkas Kementerian-Lembaga Negara

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Vietnam akan melakukan reformasi besar-besaran dengan memangkas kementerian, lembaga negara, hingga lembaga penyiaran, demi mengurangi hambatan dalam birokrasi dan investasi asing.

    Berdasarkan rencana reformasi tersebut, lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran televisi negara termasuk di antara badan-badan yang akan ditutup.

    Kementerian Investasi, yang bertanggung jawab untuk menyetujui proyek-proyek industri, akan digabungkan dengan Kementerian Keuangan.

    Menurut dokumen Partai Komunis Vietnam yang ditinjau Reuters, proposal birokrasi pemerintahan tersebut masih dalam tahap awal dan dapat berubah menjelang pengesahan di parlemen pada Februari 2025 mendatang.

    Sejauh ini belum ada kabar soal berapa banyak jumlah pegawai negeri yang akan dipangkas, namun ribuan PNS kemungkinan akan terpengaruh dampak reformasi birokrasi ini.

    Sebagai salah satu negara pusat industri di Asia Tenggara, Vietnam sangat bergantung pada investasi asing di bidang manufaktur.

    Namun dalam beberapa tahun terakhir, ketidakpuasan dari sisi investor semakin keras, terutama atas keterlambatan persetujuan proyek dan reformasi regulasi, yang diperparah oleh kasus korupsi.

    Menanggapi kritikan itu, pemimpin baru Partai Komunis Vietnam To Lam bulan ini meluncurkan rencana perombakan besar-besaran terhadap badan-badan negara.

    “Untuk sementara waktu, investor mungkin mengalami penundaan atau ketidakpastian saat struktur baru dibangun,” kata Kepala Firma Hukum Internasional Luther di Vietnam, Leif Schneider.

    “Namun prospek jangka panjangnya lebih optimis. Vietnam dapat menjadi tujuan yang lebih ramah bagi investor, jika reformasi tersebut dilaksanakan secara efektif,” imbuhnya.

    (dna/dna)