Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp151,22 Triliun dalam 15 Tahun

    Penyaluran FLPP Rumah Subsidi Tembus Rp151,22 Triliun dalam 15 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap telah menyalurkan KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tembus 1,59 juta unit dalam periode 15 tahun belakangan.

    Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa anggaran yang telah diguyur pemerintah untuk membiayai rumah subsidi tembus Rp151,22 triliun.

    “Sejak digulirkan pada tahun 2010 hingga 20 Desember 2024 atau selama 15 tahun, KPR Subsidi FLPP telah mencapai realisasi KPR sebesar 1,59 juta unit rumah MBR senilai Rp151,22 triliun,” kata Heru dalam agenda Penandatanganan Kerja Sama KPR FLPP bersama Bank Penyalur di Jakarta, Senin (23/12/2024). 

    Sementara itu, Heru menegaskan bahwa total dana kelolaan hingga saat ini dilaporkan telah tembus 116,27 triliun.

    Adapun, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengguyur anggaran sebesar Rp28,2 triliun untuk pengadaan 220.000 unit kuota FLPP pada 2025. 

    Di mana alokasi penyaluran FLPP itu masih menggunakan skema eksisting yakni 75:25. Perinciannya, sebesar 75% diguyur lewat APBN sedangkan 25% nya dialokasikan dari perbankan.   

    “Pada 2025 mendatang, pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana sebesar Rp28,2 Triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220.000 unit rumah,” jelas Heru.

    Sekadar informasi, perumahan FLPP adalah perumahan yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memiliki rumah dengan cara memberikan pembiayaan atau kredit dengan bunga yang sangat ringan. 

    Nantinya, penyaluran FLPP 2025 itu sudah mulai dapat dilakukan pada Januari 2025. Sehingga, pada waktu tersebut bank penyalur sudah dapat melakukan akad KPR FLPP dengan kreditur.

  • Bank Mandiri Jadi Penyalur FLPP dengan Tingkat Keterhunian Terbaik, Komitmen Perluas Akses KPR bagi MBR – Page 3

    Bank Mandiri Jadi Penyalur FLPP dengan Tingkat Keterhunian Terbaik, Komitmen Perluas Akses KPR bagi MBR – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Komitmen dalam mewujudkan program 3 juta rumah yang diinisiasi pemerintah lewat optimalisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus diperkuat oleh Bank Mandiri. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya bank bersandi saham BMRI tersebut memberikan dukungan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lewat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Hal ini pun dibuktikan hingga akhir November 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran unit KPR berskema FLPP sebesar 68% secara year on year (YoY) menjadi Rp 1,06 triliun. Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto menyatakan penyaluran pembiayaan pada sektor properti tersebut tercatat dengan kualitas kredit yang terjaga optimal. 

    Raih Peringkat I Bank Penyalur FLPP

    Dengan kinerja ini, BP TAPERA yang menjadi koordinator program FLPP dan TAPERA menempatkan Bank Mandiri sebagai Peringkat I Bank Penyalur FLPP dengan pertumbuhan Unit Tertinggi secara YoY sebesar 68%. Bank Mandiri juga menempati Peringkat I Penyalur FLPP dengan Tingkat Keterhunian Terbaik dari 10 Bank penyalur Tertinggi FLPP dengan Skor 96,21%.

    “Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank Mandiri sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kami menilai, sektor properti berpotensi memiliki multiplier effect dalam memacu pertumbuhan perekonomian nasional,” ujar Aquarius dalam keterangan resmi pada Selasa (24/12). 

    Apresiasi tersebut diserahkan pada acara Penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyaluran FLPP dan TAPERA tahun 2025 yang dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban. 

    Dalam event yang berlangsung di Auditorium Kementerian PU pada Senin, 23 Desember 2024, Bank Mandiri bersama dengan 38 Bank Penyalur lain serta 22 Asosiasi pengembang turut serta dalam menandatangani Komitmen Bersama untuk Menyukseskan Program 3 Juta rumah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menekan angka backlog pasokan rumah serta sebagai bentuk nyata peran Bank Mandiri untuk menyediakan hunian yang berkualitas, terjangkau dan tepat sasaran. 

    “Peningkatan penyaluran KPR FLPP dan TAPERA oleh Bank Mandiri di tahun 2025 akan terus berlanjut dengan fokus pada pembentukan ekosistem perumahan serta pembiayaan secara end to end di sisi supply dan demand agar tercipta portfolio KPR Subsidi dengan kualitas kredit yang tetap terjaga. Selain hal tersebut, Bank Mandiri juga akan memperluas demand yang tidak hanya pada segmen Fix Income (Pegawai) namun juga pada segmen Non-Fix Income, yang memiliki potensi masih sangat besar,” papar Aquarius.

    Ia pun melanjutkan bahwa bersama BP TAPERA, Bank Mandiri berharap penyaluran FLPP di tahun 2025 bisa berjalan dengan lebih baik dan tercipta penyaluran yang berkelanjutan. Dalam mewujudkan hal ini, Bank Mandiri juga ikut memanfaatkan platform digital yang digunakan untuk memasarkan KPR dan menghadirkan inovasi transaksi yang Adaptif dan Solutif bagi masyarakat melalui fitur Livin’ KPR di Super Apps Livin’ by Mandiri. 

    Adapun hingga akhir November 2024 total penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Mandiri telah mencapai Rp 67,3 Triliun. Nilai tersebut tumbuh 16,6% yoy dari posisi November 2023.

  • Link Pengumuman Kelulusan PPPK 2024 – Page 3

    Link Pengumuman Kelulusan PPPK 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Hasil seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I tahun 2024 resmi diumumkan mulai hari ini, Selasa (24/12). Berdasarkan jadwal resmi yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), periode pengumuman PPPK 2024 berlangsung hingga 31 Desember 2024.

    Peserta yang ingin mengetahui hasil seleksi PPPK dapat mengeceknya melalui beberapa cara yang telah disediakan. Berikut panduan lengkapnya:

    Cara Mengecek Hasil Seleksi PPPK 2024 Tahap I

    1. Melalui Portal SSCASN

    Langkah-langkah untuk mengecek hasil seleksi melalui laman resmi SSCASN BKN:

    Akses situs sscasn.bkn.go.id.
    Klik menu “Login” atau “Masuk” di pojok kanan atas halaman.
    Masukkan NIK dan password akun Anda.
    Klik tombol “Masuk” untuk mengakses dashboard.
    Setelah berhasil login, akan muncul resume pendaftaran.
    Periksa keterangan kelulusan Anda pada bagian hasil seleksi PPPK 2024.

    2. Melalui Situs Resmi Instansi yang Dilamar

    Peserta juga dapat mengecek pengumuman melalui situs resmi instansi masing-masing. Setiap instansi akan menampilkan informasi terkait hasil seleksi PPPK di laman pengumumannya.

    Daftar Situs Resmi Instansi untuk Cek Hasil PPPK 2024

    Berikut adalah tautan resmi beberapa instansi pemerintah yang membuka rekrutmen PPPK 2024:

    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): https://infocasn.kemendagri.go.id/

    – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB): https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns/

    – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): https://casn.esdm.go.id/

    – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham): https://casn.kemenkumham.go.id/

    – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf): https://kemenparekraf.go.id/pengumuman

    – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): https://ropeg.kkp.go.id/

    – Kementerian Keuangan (Kemenkeu): https://rekrutmen.kemenkeu.go.id/

    – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): https://pu.go.id/pengumuman

    – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): https://casn.menlhk.go.id/

    – Kementerian Kesehatan (Kemenkes): https://casn.kemkes.go.id/

    – Kementerian Perdagangan (Kemendag):https://rekrutmen.kemendag.go.id/pppk/

    – Kementerian PPN/Bappenas: https://rekrutmen.bappenas.go.id/pppk

    – Kementerian Perhubungan (Kemenhub): https://cpns.dephub.go.id/site/pengumuman

    – PPPK Kementerian Perindustrian (Kemenperin): https://rekrutmen.kemenperin.go.id/.

  • Bagaimana Kenaikan Gaji ASN 2025? Ini Jawaban MenPANRB – Page 3

    Bagaimana Kenaikan Gaji ASN 2025? Ini Jawaban MenPANRB – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, memberikan bocoran soal kenaikan gaji PNS tahun depan.

    Suharso memastikan gaji PNS akan naik secara bertahap, khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, termasuk TNI/Polri.

    “Kenaikan gaji ASN, terutama guru, dosen, nakes, penyuluh, TNI/Polri, akan naik secara bertahap,” ujar Suharso dalam konferensi pers Nota Keuangan 2025 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

    Namun, untuk kepastiannya apakah gaji PNS 2025 jadi naik atau tidak, itu akan disampaikan oleh Prabowo Subianto.

    “Itu biar disampaikan presiden terpilih, Pak Prabowo,” kata Suharso.Dengan begitu, belum ada kepastian mengenai besaran kenaikan gaji pada abdi negara tahun depan. Padahal, Kementerian Keuangan sebelumnya sempat mengatakan bahwa besaran kenaikan gaji PNS akan diumumkan pada 16 Agustus 2024, dalam agenda rutin pembacaan Nota Keuangan dan RUU APBN 2025.

    “Itu (gaji PNS 2025) nanti tanggal 16 Agustus saja, akan seperti apa, pasti disampaikan di situ,” ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

     

  • Politisi Demokrat Sebut Kenaikan PPN 12% Hal Mulia, Apa Maksudnya?

    Politisi Demokrat Sebut Kenaikan PPN 12% Hal Mulia, Apa Maksudnya?

    Bisnis.com, JAKARTA — Politisi Partai Demokrat Herman Khaeron alias Hero menyebut kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% diperuntukkan untuk barang mewah saja.

    Menurut dia, barang mewah ini dikonsumsi oleh orang yang berkecukupan atau berkemampuan. Namun, katanya, pada saat yang sama juga harus diimbangi oleh kebijakan afirmatif atau kebijakan yang prorakyat guna meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat.

    “Jadi ya, intinya bahwa ingin ada suatu pendapatan dari kalangan berkemampuan, kemudian digeser kepada yang memang membutuhkannya, saya kira ini sungguh mulia ya,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/12/2024).

    legislator jebolan IPB ini mengingatkan ke depannya pemerintah bisa menyiapkan mitigasi untuk adanya dampak dari kenaikan di kalangan berkemampuan ini terhadap sektor lainnya.

    Seperti contoh, ujarnya, untuk sektor yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat yaitu sembako kebijakan afirmatifnya dikenakan PPN 0%. 

    Menurutnya, ada juga insentif-insentif yang akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan insentif untuk meningkatkan kemampuan ekonomi di masyarakat kelas tertentu.

    “Saya meyakini pemerintah telah mempersiapkan, merencanakan mitigasi dan cara-cara yang lebih terukur,” pungkasnya.

    Lebih jauh, Politikus Demokrat ini menuturkan perlunya kenaikan PPN ini karena didasarkan pada amanat Undang-Undang HPP Nomor 7 tahun 2021 yang sudah disepakati bersama baik oleh pemerintah maupun DPR pada beberapa tahun lalu.

    PPN 12% bukan hanya untuk barang mewah

    Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% bukan hanya berlaku untuk barang/jasa mewah seperti yang sempat disampaikan DPR maupun pemerintah. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti memaparkan tidak seluruh jenis barang/jasa akan terkena kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Walaupun begitu, bukan berarti hanya barang mewah yang terkena PPN 12%.

    Berikut pernyataan lengkap Ditjen Pajak dalam siaran pers yang disampaikan pada Sabtu (21/12/2024): 

    Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, yaitu minyak goreng curah “Kita”, tepung terigu dan gula industri. Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah (DTP), sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut.

    Artinya, secara umum barang/jasa yang telah menjadi kebutuhan umum seperti pakaian, sepatu, kosmetik, jajanan, hingga layanan streaming (Netflix, Spotify, dan sejenisnya) akan tetap kena PPN 12%.

  • Periksa Bos Bea Cukai, KPK Dalami Proses Ekspor Batu Bara di Kasus Rita Widyasari

    Periksa Bos Bea Cukai, KPK Dalami Proses Ekspor Batu Bara di Kasus Rita Widyasari

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses ekspor batu bara pada kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari.

    Hal itu didalami dari keterangan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani yang sebelumnya diperiksa oleh penyidik KPK pekan lalu, Jumat (20/12/2024). 

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan ekspor batu bara,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika kepada wartawan, dikutip Selasa (24/12/2024). 

    Pada keterangan terpisah, Tessa menjelaskan bahwa penyidik memerlukan keterangan Askolani mengenai ekspor komoditas tersebut. 

    Apalagi, tersangka Rita atau RW diduga menerima gratifikasi terkait dengan produksi batu bara per metric tonne. Batu bara itu diekspor ke luar negeri. 

    Meski demikian, lanjut Tessa, KPK belum sampai kepada dugaan adanya keterlibatan Dirjen Bea Cukai secara langsung pada kasus RW. 

    “Tidak semua saksi itu paham perkara intinya, bisa jadi yang bersangkutan dipanggil karena ada prosedur yang diketahui penyidik dan penyidik butuh keterangan bisa dikatakan semi ahli untuk menjelaskan proses tersebut seperti apa, jadi bisa jadi yang bersangkutan tidak tahu tetapi hal ini masih di dalami penyidik,” kata Tessa. 

    Dalam catatan Bisnis, ini bukan pertama kalinya eselon I Kemenkeu diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus RW. Sebelumnya, pada Oktober 2024, lembaga antirasuah telah memeriksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata terkait dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara.  

    Untuk diketahui, kasus Rita berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi olehnya dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara per metrik ton. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, KPK menduga adanya penerimaan gratifikasi oleh Rita saat menjabat Bupati terkait dengan produksi batu bara di daerahnya. Kasusnya berbeda dengan suap izin pertambangan. 

    Asep memaparkan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.  

    Di sisi lain KPK juga menduga ada praktik pencucian uang dari hasil korupsi Rita. Pada Mei 2024, KPK melakukan penggeledakan di Jakarta, Samarinda dan Kutai Kartanegara. Penggeledahan dilakukan pada sembilan kantor dan 19 rumah. 

    Hasilnya, penyidik menyita 72 mobil dan 32 motor; 6 tanah dan bangunan; uang Rp6,7 miliar dalam bentuk rupiah serta setara Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS dan lainnya; serta barang bukti dokumen elektronik.

  • Airlangga Sebut QRIS, E-Money dan Kartu Kredit Tak Kena PPN 12 Persen

    Airlangga Sebut QRIS, E-Money dan Kartu Kredit Tak Kena PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan transaksi menggunakan QRIS, e-money, dan berbagai layanan keuangan digital lainnya tetap bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    “Transaksi tidak di QRIS, tidak (tidak kena PPN 12 persen). Mastercard, visa semua nggak ada PPN. Jadi itu yang kemarin diramaikan,” ujar Airlangga dalam diskusi dengan pemimpin media massa di Jakarta, Senin (23/12).

    Ia menegaskan jasa, bahan pokok, dan barang penting, seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena sejak awal telah ditetapkan bebas dari pajak tersebut.

    “Jadi kalau bicara PPN, yang pasti jasa, bahan pokok, dan penting itu semuanya bebas PPN. Karena memang tidak pernah dikenakan PPN. Ini mulai dari beras dan kebutuhan pokok itu,” tambahnya.

    Selain transaksi digital, Airlangga menyebutkan sejumlah sektor lain yang juga bebas dari kewajiban PPN, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, pulsa, hingga jasa asuransi dan jasa keuangan.

    “Transportasi enggak bayar PPN. Kesehatan enggak bayar PPN. Pendidikan enggak bayar PPN. E-Toll tidak bayar PPN. Pulsa tidak bayar PPN,” pungkasnya.

    Airlangga sebelumnya mengatakan hingga saat ini dirinya belum mengantongi daftar produk-produk yang akan terdampak PPN 12 persen. Adapun penetapan barang kena PPN 12 persen ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

    “Belum terima setoran (daftar barang mewah dari Sri Mulyani),” kata Airlangga sembari tersenyum, saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

    (lau/pta)

  • Gaji PNS Naik Tahun Depan? Ini Kata Menteri PANRB

    Gaji PNS Naik Tahun Depan? Ini Kata Menteri PANRB

    Jakarta –

    Gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sempat diisukan akan naik di tahun 2025. Bahkan, kenaikannya masuk ke dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang menyebut akan ada penyesuaian upah aparatur sipil negara (ASN).

    Lalu apakah gaji ASN jadi naik tahun depan?

    Dikonfirmasi lebih lanjut terkait hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini tidak berbicara banyak. Menurutnya hal ini perlu dikonfirmasi langsung ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    “Gaji PNS itu sama Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” kata Rini, ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (24/12/2024).

    Saat ditanya apakah sudah ada pembahasan lebih lanjut bersama Sri Mulyani soal wacana kenaikan gaji di tahun depan, ia juga belum dapat memastikannya.

    “Nanti kita cek lagi dengan Menteri Keuangan,” ujarnya.

    Begitu pula dengan rencana penerapan skema single salary. Menurut Rini, belum banyak pembahasan terkait skema ini. Saat ini, Kementerian PANRB masih dalam proses menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang nantinya akam memuat skema tersebut.

    “RPP lagi kita siapkan. Kan kita RPP Manajemen ASNsaja belum selesai,” kata dia.

    Sebagai informasi, wacana kenaikan gaji ASN di 2025 tercantum dalam KEM-PPKF 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyebut arah kebijakan belanja pegawai pada tahun depan akan difokuskan kepada empat aspek, salah satu di antaranya adalah gaji PNS.

    Suharso Monoarfa yang dulu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pernah menjelaskan bahwa kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan bagi ASN, khususnya guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), penyuluh, serta anggota TNI dan Polri.

    “Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI dan Polri akan dilakukan secara bertahap,” ujar Suharso dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).

    Program kenaikan gaji ini merupakan bagian dari delapan program unggulan Prabowo-Gibran yang sudah dimasukkan dalam postur RAPBN 2025. Fokus utama pemerintah adalah memastikan bahwa kenaikan gaji ini akan meningkatkan kesejahteraan para ASN, khususnya di sektor-sektor penting yang berdampak langsung pada masyarakat.

    Di kesempatan berbeda, saat masih di Kabinet Indonesia Maju, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyampaikan, gaji PNS akan naik atau tidak akan diumumkan langsung oleh Prabowo yang nantinya akan menjalankan pemerintahan berikutnya.

    “Nanti Presiden terpilih akan menyampaikan ya,” beber Sri Mulyani ketika dikonfirmasi langsung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/) silam.

    Lihat juga Video: Daftar Presiden yang Menaikan Gaji PNS Paling Banyak

    (acd/acd)

  • Pelayanan Kesehatan ‘Premium’ Kena PPN 12 Persen, Ini Respons ARSSI

    Pelayanan Kesehatan ‘Premium’ Kena PPN 12 Persen, Ini Respons ARSSI

    Jakarta –

    Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) menilai perlu ada definisi lebih lanjut terkait pelayanan kesehatan premium menyusul kebijakan Kementerian Keuangan mengenai kenaikan PPN 12 persen. Pihaknya mengatakan kenaikan satu persen pun dapat memengaruhi komponen harga hingga 20 persen.

    “Orang yang sedang sakit, sedang membutuhkan pelayanan, apakah di situ harus dikenakan pajak? Nah ini melanggar HAM nggak, dan mungkin nanti biayanya akan lebih tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan pasien BPJS, walaupun pasien itu naik ke VIP. Ke VIP itu kan sudah dilimitasi, nah ini juga akan sangat memberatkan sekali ke pasien-pasien BPJS itu,” kata Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi kepada ANTARA, Selasa (17/24/2024).

    Iing menambahkan jika PPN 12 persen diberlakukan, bebannya hanya pada tarif kamar saja, idak pada obat-obatan dan alat kesehatan penunjang. Di sisi lain, pihaknya merasa keberatan dengan PPN tersebut, dan akan memberikan masukan-masukan terkait kebijakan serta mengajukan pernyataan secara tertulis.

    Sebelumnya diberitakan Kementerian Keuangan membuka peluang terkait jasa kesehatan atau Rumah Sakit (RS) premium dan sekolah internasional dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

    “Maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal,” Menkeu Sri Mulyani.

    (kna/kna)

  • Melirik Indikator Ekonomi Makro Jelang Akhir Tahun, Asumsi 2024 Tercapai?

    Melirik Indikator Ekonomi Makro Jelang Akhir Tahun, Asumsi 2024 Tercapai?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggunakan asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN 2024 dan berbagai kebijakan ekonomi.

    Seiring berjalannya tahun ditambah dengan dinamika global yang meningkat, pemerintah merevisi asumsi tersebut melalui outlook yang disampaikan kepada DPR pada pertengahan tahun ini.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di antaranya memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 5,2% menjadi 5,1%. Begitu pula dengan rupiah yang semula diasumsikan Rp15.000 per dolar AS, dirinya melihat outlook pada akhir tahun akan mencapai pada rentang Rp15.900 hingga Rp16.100 per dolar AS.

    “Nilai tukar masih dibayangi volatilitas pasar global. Potensi risiko diinamika pasar keuangan global bagi rupiah dan yield SBN perlu terus diwaspadai,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

    Akibatnya, pemerintah memprediksi akan ada peningkatan belanja di tengah penerimaan yang tidak akan mencapai target dan membuat defisit lebih besar.

    Bahkan bila memperhatikan antara APBN 2024 dengan outlook-nya, seluruh asumsi dari tujuh indikator makroekonomi diprediksikan tidak sejalan dengan target awal.

    Selain pertumbuhan ekonomi dan rupiah, inflasi yang sebelumnya diasumsikan mencapai 2,5%, namun pemerintah memasang outlook 2,7%—3,2%. Sementara realisasinya pada November 2024 mencapai 1,55% year on year (YoY).

    Kemudian tingkat imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) yang semula diprediksi sebesar 6,7%, realisasinya kini sebesar 6,81%. Kondisi tersebut terdampak akibat yield US Treasury (UST) yang mengalami kenaikan.

    Sementara harga minyak mentah, lifting minyak dan gas, ketiganya tidak ada yang menyentuh target awal APBN. Namun demikian, posisi saat ini berada di dalam rentang outlook.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet melihat bahwa pada dasarnya beberapa asumsi makro tersebut memiliki karakteristik ataupun sensitifitas yang berbeda untuk penerimaan dan juga belanja.

    Misalnya rupiah yang melemah jauh dari target awal dapat mempengaruhi potensi penerimaan negara yang relatif lebih besar. Namun, hal tersebut sensitif terhadap belanja negara yang akan naik lebih tinggi.

    Sementara untuk pos asumsi makro pertumbuhan ekonomi, maka ada potensi angka ataupun nilai (PDB) yang akan hilang dengan tidak tercapainya asumsi makro untuk pos pertumbuhan ekonomi.

    Yusuf memandang kondisi asumsi makro untuk nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada angka untuk pertumbuhan realisasi APBN di mana pendapatan negara pertumbuhannya relatif kecil sebesar 1,29% dan belanja negara pertumbuhannya relatif besar 15,29%.

    “Jika tren ini kemudian berlanjut terutama untuk bulan terakhir di Desember maka peluang melebarnya defisit anggaran dibandingkan target yang tercantum akan semakin terbuka,” ujarnya, Selasa (23/12/2024).

    Meski demikian, Yusuf meyakini bahwa defisit memang akan lebih besar dari target awal 2,29% dari PDB atau 522,8 triliun. Namun, tidak akan mencapai outlook pemerintah yang senilai Rp609,7 triliun. 

    Berikut perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2024 

    Indikator
    APBN 
    Outlook 
    Posisi Terakhir*

    PE (%, YoY)
    5,2
    5,1
    4,95**

    Inflasi (%)
    2,8
    2,7—3,2
    1,55

    Nilai tukar (Rp/US$)
    15.000
    15.900—16.100
    16.181

    Yield SBN 10 Tahun (%)
    6,7
    6,9—7,1
    6,81

    Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)
    82
    79—85
    78,74

    Lifting Minyak (ribu barel per hari)
    635
    565—609
    571,7

    Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)
    1.033
    943—1.007
    973

    Sumber: Kementerian Keuangan, diolah.

    *realisasi per November 2024 

    **realisasi kuartal III/2024