Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri

    Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri

    Jakarta (ANTARA) – Perdagangan barang impor ilegal yang kian merajalela masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang terus ditangani oleh pemerintah di sepanjang 2024. Caranya, selain dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau yang dikenal dengan Satgas Impor Ilegal.

    Masih segar di ingatan, pada tahun lalu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberantas penjualan pakaian bekas asal impor yang membanjiri lapak-lapak beberapa pusat perbelanjaan dan juga loka pasar.

    Pusat belanja yang menjual barang bekas seperti Pasar Senen, Jakarta dan Pasar Gedebage, Bandung, dirazia. Tak hanya itu, lapak-lapak perdagangan digital yang menjual barang-barang thirfting juga diblokir.

    Upaya ini cukup berhasil, meski pada akhirnya para penjual seperti bermain kucing-kucingan dengan pemerintah dalam penjualannya baik secara online maupun offline.

    Setelah perdagangan pakaian bekas asal impor, pemerintah kembali dihadapkan dengan maraknya penjualan barang impor, khususnya barang-barang konsumsi dengan harga sangat murah atau predatory pricing di loka pasar. Hal ini dianggap sangat berbahaya karena dapat mematikan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga industri kecil menengah (IKM).

    Kemendag pun langsung mengeluarkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, guna melindungi perdagangan dalam negeri.

    Masalah belum selesai sampai di situ. Para pemasok barang impor ilegal ini semakin lihai. Bahkan, mereka menyimpan barang-barang gelap tersebut pada gudang-gudang logistik yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Dengan gerak cepat, pemerintah lalu membentuk Satgas Impor Ilegal yang terdiri dari Kemendag, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

    Satgas Impor Ilegal

    Satgas ini resmi terbentuk pada 19 Juli 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa satgas akan fokus untuk melakukan pengawasan terhadap importir atau distributor.

    Pengawasan ini tidak dilakukan terhadap semua barang impor. Hanya tujuh jenis saja, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

    Pembentukan satgas ini di antaranya dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal. Harga arang itu jauh dari harga yang semestinya, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal itu berdampak terhadap terjadinya PHK, penutupan pabrik dan lain-lain.

    Dasar hukum atas pembentukan Satgas tersebut adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

    Tujuan pembentukan satgas itu untuk menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor. Tugas dari Satgas tersebut antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diperlakukan tata niaga impornya.

    Kemudian, menetapkan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk standar SNI dan pajak.

    Satgas juga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran dan tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

    Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024.

    Rugikan negara

    Peredaran barang-barang impor ilegal, jelas sangat merugikan negara. Apabila dihitung secara keseluruhan angka kerugian lebih dari Rp100 miliar.

    Selama bertugas hingga akhir Desember tahun ini, satgas impor ilegal telah mengekspos beberapa temuan di tempat yang berbeda. Pengawasan pertama dilakukan pada 26 Juli 2024 di Kawasan Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara.

    Produk-produk selundupan dari luar negeri ini diperkirakan senilai Rp40 miliar yang terdiri dari ponsel pintar dan komputer tablet senilai Rp2,7 miliar, pakaian jadi Rp20 miliar, barang elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

    Berikutnya, ekspos temuan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada 6 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini ditemukan barang elektronik, tekstil, alas kaki dan lainnya, senilai Rp46 miliar

    Temuan ketiga yang diekspos di Kemendag, Jakarta, pada 19 Agustus 2024, senilai Rp20 miliar. Adapun barang-barang temuan ini terdiri dari mesin gerinda, mesin bor, ponsel dan tablet, panci presto elektrik, mesin cuci mobil, kotak kontak dan saklar, komoditi wajib SNI, produk tertentu (barang tekstil sudah jadi), produk elektronik, plastik hilir, produk kehutanan dan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

    Selanjutnya, pada 23 September 2024, satgas impor ilegal menyita 2.939 lembar ( pieces) karpet impor senilai Rp10 miliar di Tangerang, Banten. Kemudian, pada 30 September 2024 di Jakarta, berupa kosmetik ilegal yang nilainya mencapai Rp11,4 miliar.

    Lebih lanjut, 3 Desember 2024, Mendag Budi Santoso memimpin ekspos barang impor ilegal berupa keramik senilai Rp9,8 miliar di Surabaya, Jawa Timur.

    Berdasarkan hasil pengawasan dan riset yang dilakukan oleh Satgas Impor Ilegal, para importir atau distributor ini merupakan warga negara asing (WNA). WNA tersebut mengambil barang dari luar negeri dan dijual melalui perdagangan digital serta dipasok ke distributor besar di pusat-pusat grosir seperti Pasar Tanah Abang dan Mangga Dua, Jakarta. Fakta tersebut menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan akan terus dilakukan pencarian terhadap distributornya.

    Evaluasi Satgas

    Tugas dari Satgas Impor Ilegal akan selesai pada akhir Desember 2024, atau dua hari lagi. Namun, Mendag Budi Santoso sempat mengatakan bahwa terbuka peluang adanya perpanjangan masa kerjanya.

    Menurut Budi, penetapan masa kerja hingga akhir Desember lantaran memiliki harapan tidak ada lagi impor ilegal sebelum tahun berganti. Namun, apabila target tersebut belum tercapai maka akan ada evaluasi untuk perpanjangan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

    Melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, satgas ini akan bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

    Pada akhirnya, satgas apapun yang akan dibentuk pada 2025, merupakan upaya bersama dari pemerintah untuk memerangi peredaran barang impor ilegal. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri.

    Pertumbuhan pasar dalam negeri yang positif, akan dibarengi dengan pendapatan negara yang meningkat, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen akan tercapai.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenhub siapkan pendanaan alternatif untuk remajakan dan tambah kapal

    Kemenhub siapkan pendanaan alternatif untuk remajakan dan tambah kapal

    Ada skema-skema (pendanaan) lain juga yang kami pelajari, mungkin dengan skema G2G (government-to-government) atau skema pengadaan oleh pemerintah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempersiapkan semua opsi pembiayaan alternatif untuk meremajakan dan menambah jumlah kapal laut sebagai upaya dalam pengembangan sektor transportasi laut.

    “Kami akan menggunakan tidak hanya sekadar pembiayaan dari pemerintah, tapi juga opsi-opsi lain yang memungkinkan sektor angkutan laut ini akan semakin menjadi lebih baik,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi usai meninjau kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (29/12) sore.

    Ia menyatakan bahwa kebutuhan akan angkutan laut akan meningkat dalam tiga bulan mendatang bertepatan dengan periode mudik Idul Fitri 1446 Hijriah, yang diperkirakan jatuh pada 31 Maret hingga 1 April 2025.

    Namun, ia menyadari bahwa tidak mudah untuk menyediakan kapal baru dalam waktu tiga bulan, mempertimbangkan proses penganggaran dan pengadaan yang memerlukan waktu.

    Meskipun begitu, Dudy menyampaikan bahwa pihaknya sebagai regulator tetap akan memastikan kelaikan kapal dan kenyamanan para penumpang pada periode mudik mendatang.

    “Memang tidak mungkin kita menyediakan kapal dalam waktu tiga bulan, tapi kami (Kemenhub) sebagai regulator akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh PELNI (PT Pelayaran Nasional Indonesia) dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan,” katanya.

    Ia pun menuturkan bahwa angkutan laut untuk periode mudik Idul Fitri mendatang akan lebih difokuskan untuk melayani penumpang di wilayah barat dan tengah Indonesia.

    “Jadi, mungkin frekuensinya akan lebih cepat dibandingkan ke wilayah timur,” ucapnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, yang akrab disapa Tiko, menyampaikan bahwa telah ada pengajuan dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) bagi Pelni selama tiga tahun yang rencananya digunakan untuk peremajaan enam kapal mulai tahun depan.

    Pihaknya juga akan mencari opsi pembiayaan terbaik untuk memenuhi kebutuhan peremajaan dan penambahan angkutan laut tersebut bersama Kemenhub, Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Kementerian Keuangan.

    “Ada skema-skema (pendanaan) lain juga yang kami pelajari, mungkin dengan skema G2G (government-to-government) atau skema pengadaan oleh pemerintah dan sebagainya,” ujarnya.

    Tiko menyatakan bahwa pihaknya bersama Pelni juga berupaya untuk mengoptimalkan pola operasi dengan mengubah pola konsep rute point-to-point atau koneksi langsung antara daerah keberangkatan dengan tujuan menjadi hub-to-spoke atau memadukan penggunaan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpan.

    Pihaknya juga akan terus membangun kerja sama antara PELNI sebagai BUMN dengan para pelaku swasta sehingga kapasitas ekosistem transportasi laut di Indonesia dapat lebih berkembang.

    “Dan tentunya juga skema penugasan maupun PSO (public service obligation)-nya kami pertajam dengan Pak Menhub, sehingga semakin efisien dan Pelni punya kapasitas untuk berinvestasi lagi,” imbuhnya.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Duit Korupsi CSR Bank Indonesia Merembes ke Komisi Keuangan DPR?

    Duit Korupsi CSR Bank Indonesia Merembes ke Komisi Keuangan DPR?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami pengakuan anggota DPR Satori terkait seluruh anggota komisi keuangan mendapatkan peruntukan corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI). 

    Untuk diketahui, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem itu menyebut kegiatan CSR BI turut diperuntukan bagi seluruh anggota komisi XI DPR. Satori sebelumnya diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam dugaan korupsi CSR BI, Jumat (27/12/2024), bersama dengan politisi DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan.

    Menanggapi pernyataan Satori, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut semua informasi yang diperlukan untuk mengungkap kasus tersebut akan ditindaklanjuti. 

    “Yang pasti semua informasi yg menurut penyidik diperlukan untuk mengungkap dugaan korupsi pada CSR BI pasti akan ditindaklanjuti,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (29/12/2024). 

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa Satori dan Heri Gunawan diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saksi. 

    Dia menyebut lembaganya belum menetapkan siapapun sebagai tersangka lantaran surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum. Namun, dia mengakui penyidik mendalami pengetahuan Satori dan Heri atas dugaan rasuah CSR BI itu. 

    “Kita masih pendalaman karena kembali lagi sprindik- sprindik umum yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi akan didalami keterlibatannya,” paparnya kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

    Adapun Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menanggapi perkembangan pemberitaan terkait penyalahgunaan pemanfaatan CSR yang disalurkan, terkait penjelasan jenis program PSBI dan tata kelola pelaksanaannya.

    Denny mengemukakan bahwa PSBI sejatinya memiliki tiga program atau tiga pilar yaitu pemberdayaan ekonomi, kepedulian sosial serta SDM unggul. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

    Pengakuan Komisi XI

    Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024), Satori mengatakan telah secara kooperatif menjelaskan kepada penyidik perihal kegiatan program CSR BI. 

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Satori menduduki jabatan sebagai anggota Komisi XI DPR pada periode 2019-2024. Kini, dia terpilih lagi ke Senayan namun bertugas di Komisi VIII.

    Dia mengakui bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR mendapatkan program CSR dari BI. Namun, dia membantah adanya dugaan rasuah pada penyaluran dana sosial dari bank sentral itu. 

    “Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” ujarnya kepada wartawan. 

    Satori pun menyebut dia tak menerima dana CSR. Dana bantuan sosial yang diketahui olehnya dialirkan ke yayasan dalam bentuk program untuk penerima di daerah pemilihan (dapil) asalnya. 

    “Semua kepada yayasan. Ya yayasan yang ada untuk penerimanya itu,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Heri Gunawan menyampaikan bahwa program CSR BI itu merupakan program biasa yang diberikan selayaknya dari mitra kerja pemerintah setiap komisi DPR. 

    Sebagaimana diketahui, BI merupakan salah satu mitra kerja Komisi XI yang membidangi keuangan. Beberapa mitra lain yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PPN/Bappenas dan lain-lain. 

    “Itu kan program biasa dari mitra di setiap komisi, mungkin baik ke penyidik aja karena itu masuk ke materi, takutnya saya enggak enak nanti,” katanya.

    Penggeledahan BI

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah ruangan di kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari bukti kasus dugaan korupsi dana CSR BI. 

    Salah satu ruangan yang digeledah penyidik di kantor BI, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024), adalah ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo. Sementara itu, ada satu ruangan di salah satu direktorat di OJK yang ikut digeledah penyidik tiga hari setelahnya, Kamis (19/12/2024). 

    KPK menyebut akan meminta klarifikasi atas bukti-bukti yang ditemukan saat proses penggeedahan. Proses penggeledahan juga berpeluang untuk dilakukan lagi guna melengkapi alat bukti perkara dugaan rasuah di lingkungan bank sentral itu. 

    Adapun, penegak hukum di KPK menduga dana CSR dimaksud diterima oleh penerima yang tidak tepat atau proper. Penerimanya adalah sejumlah yayasan.

    “Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen dari pada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper. Kurang lebihnya seperti itu,” jelas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan kepada wartawan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). 

    Lembaga antirasuah telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Artinya, belum ada pihak yang resmi ditetapkan tersangka.

  • 32 Ribu Tujuan Keuangan Tercapai, dari Dana Nikah hingga Beli Rumah

    32 Ribu Tujuan Keuangan Tercapai, dari Dana Nikah hingga Beli Rumah

    Jakarta: Aplikasi investasi digital di Indonesia, Bibit.id, mencatat lebih dari 32 ribu tujuan keuangan yang berhasil tercapai sepanjang 2024. Mulai dari dana pernikahan, pendidikan, membeli rumah impian, hingga dana pensiun.
     
    PR & Corporate Communication Lead Bibit.id, William, mengatakan, di 2024, Bibit telah membantu investor berinvestasi di berbagai kelas aset yang terdiversifikasikan.
     
    “Mulai dari reksa dana, surat berharga negara yang dapat dibeli di pasar primer dan sekunder seperti Obligasi Negara Ritel (ORI), Savings Bond Ritel (SBR), Sukuk Tabungan (ST), Sukuk Ritel (SR), Fixed Rate (FR), Project Based Sukuk serta saham,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Minggu, 29 Desember 2024.
     
    Systematic Investment Plan

    Dia menambahkan, di 2024 pula, Bibit memperkenalkan strategi investasi bernama Systematic Investment Plan (SIP) menjadi populer di tengah masyarakat Indonesia.
    Systematic Investment Plan (SIP) merupakan gabungan dari strategi the power of compounding dan DCA. SIP mewajibkan investor untuk menyetorkan uang ke reksa dana dalam jumlah yang sama, terjadwal, dan dalam horizon waktu yang sudah disesuaikan dengan tujuan keuangan mereka.
     
    Dia mencontohkan, apabila investor ingin membeli hunian impian dalam waktu 10 tahun ke depan, maka strategi SIP sangat cocok untuk membantunya berinvestasi dengan disiplin, mudah, fleksibel, dan tentunya dalam portofolio yang terdiversifikasikan.
     
    “Strategi SIP semakin mudah dijalankan karena Bibit menyediakan metode pembayaran Autodebit dengan RDN Wallet, GoPay, dan Bank Jago. Dengan beberapa klik, investor hanya perlu membuat portofolio investasi, memilih produk reksa dana yang mereka inginkan, mengisi nilai investasi yang hendak dicapai, mengatur jadwal investasi rutin serta memilih metode pembayaran,” jelas dia.
     
    Selain itu, di 2024, tercatat ada lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat oleh para investor menggunakan strategi SIP. Pihaknya berharap angkanya akan terus meningkat di tahun depan.
     
     

    Mitra Distribusi Surat Berharga Negara

    Di sisi lain, Bibit.id juga menutup 2024 menjadi satu-satunya Mitra Distribusi Surat Berharga Negara (SBN) kategori fintech yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yakni “Mitra Distribusi Surat Utang Negara (SUN) Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” serta “Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel Terbaik Tahun 2024 Kategori Financial Technology.
     
    William mengatakan kesuksesan ini mengulang kesuksesan serupa di 2023 dan 2022. Sebelumnya, Bibit didaulat menjadi Mitra Distribusi (Midis) SUN Ritel Terbaik Tahun 2022, Midis SBSN Ritel Terbaik Tahun 2022 dan 2023 Kategori Fintech serta Midis SUN Ritel Terbaik Kategori Fintech dan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 2023.
     
    “Sepanjang 2024, Bibit juga menjadi Midis SBN yang mencatatkan jumlah investor SBN baru terbesar. Ini sejalan dengan misi kami membantu pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi di instrument SBN,” kata dia.
     
    Tidak hanya itu, di 2024, Bibit juga menyabet penghargaan “WealthTech of the Year” dalam ajang Asia FinTech Awards 2024. Bibit mengalahkan empat finalis lain yang berasal dari Singapura, di antaranya Bank of Singapore, Moomoo Singapore, RealVantage, dan Syfe.
     
    Bibit menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang masuk dalam kategori WealthTech (wealth technology). Penghargaan dari dalam dan luar negeri merupakan cerminan dari kepercayaan masyarakat terhadap Bibit, yang sejak awal berdirinya di 2019, telah membantu jutaan investor di lebih dari 490 kota di Indonesia untuk berinvestasi di Pasar Modal.
     
    “2024 merupakan tahun yang gemilang dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama para pengguna, yang setia berjalan bersama Bibit dalam perjalanan investasi mereka,” kata William.
     
    Pada Mei 2024, aplikasi Bibit telah diunduh lebih dari 10 juta kali di Google Play dan menjadi aplikasi investasi digital pertama di Indonesia yang meraih pencapaian ini. 
    Pencapaian ini tidaklah mengherankan mengingat Bibit yang terus berinovasi dari waktu ke waktu.
     
    Pada saat berdiri di 2019, Bibit dikenal sebagai aplikasi investasi reksa dana online yang memudahkan masyarakat bisa membeli produk-produk reksa dana terbaik dengan aman, mudah, dan dengan jumlah minimal Rp100 ribu atau bahkan Rp10 ribu saja.
     
    Ke depannya, William menyampaikan Bibit akan terus berinovasi untuk menghadirkan pengalaman yang aman, mudah, dan menyenangkan bagi masyarakat Indonesia dalam berinvestasi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Perang Atrisi dari Iran Mulai Berdampak, Israel Alami Defisit Keuangan Rp 566 Triliun pada 2024 – Halaman all

    Perang Atrisi dari Iran Mulai Berdampak, Israel Alami Defisit Keuangan Rp 566 Triliun pada 2024 – Halaman all

    Perang Atrisi dari Iran Mulai Berdampak, Israel Alami Defisit Keuangan Rp 566 Triliun pada 2024

    TRIBUNNEWS.COM – Perang atrisi yang dilancarkan Iran dan milisi proksinya dalam kerangka ‘Poros Perlawanan’ mulai berdampak terhadap Israel.

    Dari sisi perekonomian, Kementerian Keuangan Israel memperkirakan anggaran tahun 2024 akan mencatat defisit fiskal sebesar 7,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Defisit ini merupakan peningkatan signifikan dari ekspektasi sebelumnya yang mengindikasikan defisit hanya sebesar 6,6 persen (pada 2024),” kata laporan Khaberni, Minggu (29/12/2024). 

    Laporan itu menyatakan, peningkatan defisit fiskal Israel ini mencerminkan dampak perang yang sedang berlangsung di Gaza dan eskalasi militer di Lebanon, Yaman, Suriah, dan front lain.

    “Munculnya front-front (perang) pertempuran ini mengakibatkan peningkatan belanja militer Israel secara signifikan,” kata laporan itu.

    Israel menuding, Iran berada di belakang para milisi perlawanan di kawasan mulai dari Hizbullah Lebanon hingga Houthi di Yaman yang menjadikan solidaritas terhadap perjuangan Palestina melawan agresi Israel di Gaza sebagai dalil terus menyerang negara zionis tersebut.

    Di sisi lain, milisi proksi Iran seperti Hizbullah dan Houthi terus menggaungkan strategi perang atrisi terhadap Israel.

    Gerakan Hamas, juga menyatakan menjalankan taktik ini melawan pasukan Israel.

    Sebagai informasi, Perang atrisi adalah strategi militer yang bertujuan melemahkan lawan dengan cara terus-menerus menyerang pasukan dan peralatan mereka hingga mereka kelelahan dan tidak dapat melanjutkan pertempuran.  

    Kementerian Keuangan Israel memperkirakan defisit hanya akan mencapai 4,2 persen pada tahun 2023, namun seiring dengan meningkatnya ketegangan militer dan meluasnya cakupan konflik di kawasan, biaya militer meningkat secara signifikan. 

    Menurut perkiraan, defisit akan mencapai sekitar 35 miliar dolar AS atau sebesar Rp 566,5 Triliun pada akhir tahun ini.

    Angka fantastis ini mencerminkan beban keuangan yang diakibatkan oleh perang.

    Tentara IDF Israel dalam Perang kedua melawan Lebanon. Israel mengancam akan melancarkan perang ketiga seiring intensifnya serangan roket Hizbullah ke pemukiman Yahudi di utara Israel. (tangkap layar ap)

    Belanja Militer Bengkak, Bantuan AS Belum Sepenuhnya Terwujud

    Pada tahun 2022, Israel mencapai surplus anggaran sebesar 0,6 persen dari PDB, berkat belanja militer yang stabil, peningkatan investasi asing, dan peningkatan pengumpulan pajak.

    Namun, awal tahun 2024 menunjukkan dampak krisis keuangan yang memporak-porandakan perekonomian Israel akibat eskalasi militer dan belanja pertahanan yang tinggi.

    “Dalam upaya untuk mengatasi defisit ini, Parlemen Israel (Knesset) baru-baru ini setuju untuk memperluas anggaran tahun 2024 untuk menutupi biaya militer, karena total pengeluaran ditetapkan sekitar 760,5 miliar shekel (sekitar 207 miliar dolar), dan termasuk anggaran reguler sebesar 557,5 miliar shekel ( 152 miliar dolar) dan anggaran untuk pengembangan proyek. Neraca modal berjumlah 202,8 miliar shekel ($55,3 miliar),” kata laporan Khaberni.

    Meskipun ada upaya Kementerian Keuangan Israel untuk mengurangi defisit melalui dukungan Amerika Serikat (AS), dukungan militer yang dijanjikan AS belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga memperburuk situasi keuangan Israel.

    “Pada saat yang sama, laporan ekonomi menunjukkan bahwa defisit fiskal Israel telah mencapai tingkat rekor, sebagian disebabkan oleh peningkatan belanja militer dan lemahnya pertumbuhan ekonomi, yang memberikan tantangan besar bagi pemerintah di masa depan,” kata laporan Khaberni.

    Sebuah rudal diluncurkan saat berlangsungnya latihan tahunan Pasukan Garda Revolusi Iran (IRGC) di wilayah pesisir Teluk Oman dan dekat Selat Hormuz, Iran. (tangkap layar The Jerusalem Post/credit photo: Reuters))

    Iran Targetkan Kehancuran Israel Pada 2040

    Israel dan Iran, dua musuh lama di kawasan, telah saling bertukar serangan langsung beberapa kali selama 2024 ini.

    Serangan sekitar 200 rudal hipersonik Iran ke Israel pada Rabu (2/10/2024) silam, digaungkan hanya sebagian kecil dari kekuatan Teheran dalam menghancurkan kekuatan musuh bebuyutannya itu.

    Serangan itu dideklarasikan Iran sebagai pembalasan yang sudah mereka janjikan atas kematian sejumlah tokoh penting mereka, baik tokoh militer dalam negeri maupun pemimpin gerakan proksi di kawasan.

    Pemimpin gerakan proksi yang dimaksud antara lain pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dan tentu saja yang terbaru, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Hassan Nasrallah.

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian, secara terbuka mengatakan, apa yang menjadi pertunjukan pada Rabu dini kemarin hanya sebagian kecil dari kekuatan rudal Iran.

    Teheran, kata dia, masih menyimpan banyak kekuatan senjata yang bisa dikerahkan untuk menyerang Israel meski mendapat bantuan dari Amerika Serikat (AS) dan sekutu baratnya.

    Lalu kenapa Iran tak sekalian meluncurkan semua kekuatan rudal mereka ke Israel?

    Untuk mengetahui jawaban tersebut, Shlomo Ben-Ami, mantan menteri luar negeri Israel, pernah memberikan analisisnya saat Iran memberikan pembalasan ke Israel atas pemboman konsulat mereka di Damaskus, Surah, April silam.

    Sistem pertahanan Israel mencoba mencegat serangan roket balistik Iran yang ditembakkan ke negara Yahudi itu di dekat kota utara Baqa al-Gharbiya pada Selasa malam, 1 Oktober 2024. (AFP)

    Perang Atrisi, Targetkan Kehancuran Israel Pada 2040

    Dimuat di laman situs The Strategist, Ben-Ami secara sederhana mengindikasikan kalau Iran tidak melancarkan pembalasan habis-habisan karena menjalankan strategi perang atrisi jangka panjang terhadap Israel.

    All out menghadapi Israel yang didukung Amerika Serikat dalam tempo singkat, dinilai justru akan menyeret Iran dalam perang dahsyat melibatkan nuklir yang justru menghancurkan diri sendiri. 

    “Iran telah menunjukkan kehati-hatiannya dengan gamblang; bersikap radikal tidak berarti bersikap tidak rasional dan ingin bunuh diri. Alih-alih pertikaian bersejarah, nuklir atau konvensional, Iran tampaknya melancarkan perang atrisi jangka panjang terhadap Israel,” kata ulasan Ben-Ami di laman tersebut, dikutip Selasa (2/10/2024).

    Untuk menjelaskan strategi perang atrisi yang dilancarkan Iran ini, Ben-Ami menarik ke belakang soal motivasi Iran memerangi Israel.

    Menurutnya, seperti halnya Adolf Hitler, Vladimir Putin, dan bahkan Osama bin Laden, niatan Iran memerangi Israel muncul karena nilai-nilai ideologis dan keyakinan.

    “Dorongan untuk melenyapkan Israel berakar pada kepercayaan eskatologis Syiah bahwa Mahdi, Imam Kedua Belas dan mesias Islam, akan muncul kembali di akhir dunia.

    Rezim Iran semakin melihat pemberantasan Israel sebagai langkah yang diperlukan untuk kembalinya Mahdi. 

    Pendiri Republik Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, mengaitkan kemunduran Islam secara historis dengan konspirasi asing, menuduh kekuatan Barat menggunakan Zionisme untuk menyusup ke Timur Tengah.

     Dari perspektif ini, membebaskan tempat-tempat suci Islam di Yerusalem dari kendali Israel dan menghancurkan rezim Zionis akan menebus dan memperbarui Islam kontemporer.

    Yang mengkhawatirkan, banyak orang di rezim Iran telah mengindikasikan bahwa waktunya tepat untuk mencapai tujuan suci ini,” kata Ben-Ami dalam tulisannya.

    Ben-Ami lalu menjabarkan apa yang dia ketahui terkait hal itu.

    “Pada tahun 2017, Iran meluncurkan jam digital yang menghitung mundur hari-hari hingga kehancuran Israel pada tahun 2040. Pameran yang terletak di Palestine Square, Teheran, mewujudkan komitmen lama Republik Islam untuk memusnahkan negara Yahudi tersebut,” katanya dalam ulasan itu.

    Ben-Ami menilai, sebagian orang memandang janji Iran ini sebagai sekadar ‘latihan retorika’ untuk menggalang dukungan di dalam negeri dan di seluruh dunia Muslim.

    Namun, seiring berlanjutnya perang Gaza dan tampaknya akan meluas, tambah Ben-Ami, banyak orang di Israel, termasuk mantan perdana menteri Ehud Barak, melihat rencana yang dapat ditindaklanjuti yang ingin dilaksanakan Iran, meskipun konsekuensinya tidak dihiraukan.

    Ben-Ami yang juga menjabat sebagai wakil presiden Toledo International Center for Peace tersebut, mencatat kalau pada tahun 2020, Ayatollah Ali Khamenei, penerus Khomeini sebagai pemimpin tertinggi, menyebut rezim Zionis sebagai ‘tumor kanker’ yang ‘tidak diragukan lagi akan dicabut dan dihancurkan.’

    “Akhir tahun lalu, Hossein Salami, kepala Korps Garda Revolusi Iran, bersumpah untuk menyingkirkan Israel ‘dari muka bumi’ setelah serangan udara Israel di Damaskus menewaskan seorang jenderal tinggi Iran,” kata  penulis buku Prophets Without Honor: The 2000 Camp David Summit and the End of the Two-State Solution (Oxford University Press, 2022) itu.

    Melemahkan Israel, Menghindari Perang Terbuka Secara Langsung 

    Ben-Ami menambahkan, Perang Gaza menggambarkan strategi Iran untuk mengepung Israel dengan jaringan pasukan proksi, termasuk Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, Jihad Islam di Tepi Barat, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Suriah dan Irak. 

    “Tujuannya adalah untuk melemahkan Israel sambil menghindari konfrontasi langsung,” kata dia.

    Serangan ratusan rudal pada Rabu malam dan serangan pesawat nirawak dan rudal besar-besaran Iran terhadap Israel pada April, kata dia, merupakan pengecualian penting dari strategi Iran tersebut.

    Namun, kata Ben-Ami, serangan pembalasan langsung Iran ke Israel, dua kali hanya dalam waktu sekitar enam bulan, perlu untuk menjaga kredibilitas sebagai pemimpin dari apa yang disebut Poros Perlawanan dan di antara konstituen konservatifnya.

    Keputusan Iran baru-baru ini untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel melalui proksinya dipengaruhi oleh kapasitas Hamas yang mengejutkan untuk mengisolasi negara itu dan mengungkap kelemahannya.

    Secara khusus, Iran tidak dapat mengabaikan fakta bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober telah menggagalkan rencana Arab Saudi untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham dan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. 

    Serangan mematikan dan perang yang terjadi setelahnya telah menggagalkan visi besar Presiden Joe Biden tentang aliansi Arab Sunni-Israel yang didukung AS, yang dipandang Iran sebagai ancaman eksistensial.

    Selain itu, Iran baru-baru ini membuat ‘kemajuan yang mengkhawatirkan dan belum pernah terjadi sebelumnya menuju program nuklir militer,’ menurut Institut Studi Keamanan Nasional Israel.

    Namun, ini tidak berarti bahwa Iran akan meluncurkan bom nuklir pertamanya di Tel Aviv. Sebaliknya, dengan payung nuklir ini, Iran dapat melipatgandakan upayanya untuk melemahkan Israel, menggunakan cara konvensional untuk menghancurkannya. 

    “Mengingat kemampuan serangan balasan Israel yang diantisipasi, Iran memahami bahwa pertikaian nuklir kemungkinan akan mengakibatkan kehancurannya sendiri,” katanya.

    Untuk menjaga kredibilitasnya sebagai pemimpin Poros Perlawanan, Iran pernah memperingatkan, seperti yang dilakukan misinya di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 Juni, tentang ‘perang yang menghancurkan’ jika Israel menyerang Lebanon, Iran ingin menghalangi Israel dan mencegah perang non-nuklir yang dapat menghancurkan ‘aset-aset’ Lebanonnya.

    Serangan langsung ke Israel pada Rabu malam, adalah juga upaya Iran untuk menjaga citra pemimpin Poros Perlawanan di mata para  proksinya.

    “Adapun Hizbullah bergabung dalam perang melawan Israel hanya untuk menyelamatkan muka di hadapan Palestina dan akan senang jika Perdana Menteri Israel Binyamin Netanyahu menyetujui gencatan senjata di Gaza yang akan melepaskan milisi Syiah dari konflik tersebut,” kata Ben-Ami.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan menolak proposal gencatan senjata di Gaza yang mengakhiri perang dengan Hamas seperti usulan yang disampaikan Amerika Serikat kepadanya. (Times of Israel/Dudu Bachar)

    Netanyahu Gali Lubang Kubur Sendiri

    Dengan latar belakang ini, kata Ben-Ami, pendorong utama bagi Iran untuk melancarkan perang gesekan (atrisi) sebenarnya adalah pemerintah Israel sendiri. 

    Tujuan Netanyahu yang tidak realistis untuk mencapai ‘kemenangan penuh’ di Gaza justru ‘melayani’ strategi Iran untuk menipu Israel dalam konflik yang tidak meyakinkan sambil mengatur rencana jangka panjang untuk menghancurkan negara Yahudi tersebut, kata dia dalam analisisnya. 

    Dengan memperpanjang perang secara tidak perlu dan menolak menerima peran Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza, ujar Ben-Ami, pemerintah Netanyahu telah mengisolasi Israel, merenggangkan hubungan dengan para dermawan AS-nya, dan mengikis pencegahan strategisnya sendiri.

    “Ternyata satu-satunya fanatik yang benar-benar tidak rasional dan suka menarik pelatuk dalam persamaan yang mematikan ini adalah Netanyahu dan sekutu teofasisnya, yang bertekad untuk terlibat dalam perang apokaliptik di Gaza dan Lebanon.

    Ketika Israel utara terbakar akibat rentetan roket terbesar Hizbullah hingga saat ini, dan penduduk sipilnya dievakuasi, Orit Strock, menteri permukiman dan misi nasional dari Partai Zionis Religius, berseru bahwa ini adalah ‘waktu keajaiban’ bagi permukiman Tepi Barat. Strock merujuk pada kepercayaan bahwa Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh Israel dan mewariskan tanah itu kepada mereka.

    Para halusinator mesianik ini memiliki kolaborator yang bersedia di Netanyahu. Bersama-sama, mereka melakukan lebih banyak hal untuk memusnahkan proyek nasional Yahudi daripada yang dapat dicapai Iran sendiri,” tulis Ben-Ami menyimpulkan kalau Israel tengah mendesain sendiri kehancuran mereka.

     

    (oln/khbrn/*)

     

  • Kemenkeu: Tax Holiday Paling Banyak Dinikmati Industri Pionir, Cek Detailnya

    Kemenkeu: Tax Holiday Paling Banyak Dinikmati Industri Pionir, Cek Detailnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan melaporkan insentif perpajakan berupa tax holiday paling banyak dinikmati dan diminati oleh industri pionir. 

    Merujuk pada Laporan Belanja Perpajakan 2023, nilai belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir mencapai Rp5,18 triliun. 

    Adapun insentif ini berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan untuk penanaman modal baru pada 18 kelompok industri pionir sebesar 50% atau 100% dengan jangka waktu 5-20 tahun, tergantung nilai investasi. Di mana nilai investasi minimal Rp100 miliar.

    Tercatat jumlah pemanfaat insentif tax holiday ini mencapai 20 Wajib Pajak (WP) Badan sepanjang 2023.

    Meski realisasi tersebut terpantau lebih rendah daripada 2021 dan 2022 yang masing-masing senilai Rp7,3 triliun dan Rp7,94 triliun, pemanfaatan tax holiday ini lebih diminati daripada tax holiday di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri. 

    Di mana pada 2023, pemerintah hanya melakukan belanja pajak untuk tax holiday KEK senilai Rp36 miliar dan tax holiday kawasan industri Rp0 alias belum ada Wajib Pajak yang memanfaatkan tax holiday di kawasan industri.

    Sementara untuk 2024 dan 2025, pemerintah memproyeksikan belanja insentif tax holiday untuk industri pionir akan meningkat masing-masing ke level Rp5,6 triliun dan Rp6 triliun.

    Tak ayal bila pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian tax holiday kepada industri pionir tersebut. 

    Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020, insentif pajak sejatinya berakhir pada 9 Oktober 2024. Namun pemerintah memutuskan melakukan perpanjangan hingga sampai 31 Desember 2025.

    Perpanjangan ini tertuang dalam PMK No. 69/2024 tentang Perubahan atas PMK No. 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

    Tax holiday sendiri ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

    Dalam perpanjangan kali ini, terdapat sedikit perubahan peraturan. Di antaranya adalah tax holiday tidak berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Pasalnya, pemerintah menerapkan pajak minimum global 15% atau pilar kedua prinsip Global Anti-Base Erosion (GloBE). 

     Adapun, berikut deretan industri pionir yang berhak menerima tax holiday berdasarkan Pasal 3 ayat 2 PMK No. 69/2024: 

    Industri logam dasar hulu yang terdiri atas besi baja; atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi 
    Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/ atau batu bara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi
    Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi
    Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika
    Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin
    Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur
    Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik
    Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor
    Industri pembuatan komponen utama kapal
    Industri pembuatan komponen utama kereta api
    Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara
    Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya
    Infrastruktur ekonomi; atau
    Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

  • Bahlil Sebut Pemerintahan Prabowo Cuma Jalankan UU soal PPN 12 Persen

    Bahlil Sebut Pemerintahan Prabowo Cuma Jalankan UU soal PPN 12 Persen

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya melaksanakan amanat Undang-undang dalam kebijakan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen per Januari 2025.

    “Prinsipnya begini, presiden itu kan disumpah untuk menjalankan undang-undang. Nah, terkait dengan apa pun yang dilakukan dan diperintahkan oleh undang-undang, maka saya pikir kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakannya,” kata Bahlil ditemui di Pos Pengamatan Gunung Merapi, Sleman, DIY, Minggu (29/12).

    Bahlil berkata kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan DPR dan pemerintah sejak 2021 silam.

    “Khusus PPN, memang undang-undang itu tahun 2021 dibuat,” tegas Menteri ESDM tersebut.

    Bahlil bilang melalui UU HPP telah disepakati bahwa tarif PPN naik secara bertahap naik mulai 2022 menjadi 11 persen dan dalam menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

    Bahlil menegaskan Prabowo menyadari pengaruh kenaikan PPN terhadap kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah mencari jalan tengah. Alhasil, lanjut dia, PPN 12 persen ini hanya akan menyasar barang-barang kategori mewah saja.

    “Maka yang 12 persen itu yang barang-barang mewah saja, tetapi kalau yang menjadi kebutuhan rakyat dan sifatnya produk lokal itu tidak dikenakan 12 persen, artinya PPN-nya tetap 11 persen,” katanya.

    “Tapi kalau beli mobil, barang-barang yang mahal, itu dikenakan 12 persen,” pungkas Bahlil.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang dihadapkan penolakan rakyat atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dalam beberapa hari terakhir.

    Lebih dari 197.753 orang telah menandatangani petisi menolak kenaikan PPN itu, berdasarkan data yang masuk hingga Sabtu (28/12) kemarin.

    Kenaikan PPN 12 persen dilakukan sebagai buah dari pengesahan UU HPP yang disahkan pada masa pemerintahan Jokowi, ayah Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wakil Presiden RI saat ini.

    Adapun kalimat Bahlil soal PPN 12 persen mengincar barang mewah ini tak sejalan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyatakan kebijakan ini berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam rilis resmi, Minggu (21/12).

    Artinya, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat mulai dari sabun mandi, pulsa, hingga langganan video streaming seperti Netflix.

    Dwi menegaskan hanya ada 3 barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyakita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11 persen.

    “Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1 persen akan ditanggung oleh pemerintah (DTP). Sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut,” tegasnya.

    Meski begitu, ada sejumlah kebutuhan pokok lain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN. DJP Kementerian Keuangan menyebut barang dan jasa tersebut tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya 0 persen.

    (kum/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bahlil Bicara soal PPN 12 Persen: Presiden Disumpah untuk Jalankan UU Yogyakarta 29 Desember 2024

    Bahlil Bicara soal PPN 12 Persen: Presiden Disumpah untuk Jalankan UU Yogyakarta 29 Desember 2024

    Bahlil Bicara soal PPN 12 Persen: Presiden Disumpah untuk Jalankan UU
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Soal
    kenaikan PPN
    12 persen pada Januari 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    yang sekaligus Ketua Umum Partai Golkar menyebut kebijakan itu merupakan kewajiban pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
    “Prinsipnya Presiden itu disumpah untuk menjalankan undang-undang. Terkait apapun yang dilakukan dan diperintahkan undang-undang, saya pikir kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya,” katanya di Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (29/12/2024) sore.
    “Khusus PPN memang dalam undang-undang tahun 2021 dibuat. Bahwa kenaikan itu dilakukan bertahap 11 persen dan paling lambat 2025 12 persen,” imbuh dia.
    Namun lanjut Bahlil, Presiden Prabowo mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sehingga diambil jalan tengah.
    Jalan tengah yang diambil yakni PPN 12 persen dikenakan pada barang-
    barang mewah
    , sedangkan untuk barang kebutuhan masyarakat yang sifatnya produk lokal, PPN tetap 11 persen.
    “Kalau beli mobil, barang-barang mahal itu dikenakan 12 persen,” imbuhnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah menegaskan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hanya naik 1 persen pada tahun 2025 dan berlaku tidak hanya untuk barang mewah.
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (
    Kemenkeu
    ) Dwi Astuti mengatakan, tarif PPN hanya naik 1 persen pada 1 Januari 2024, yaitu dari yang saat ini sebesar 11 persen menjadi 12 persen.
    “Terkait dengan mungkin perbincangan di media sosial, ini ada kesan seolah-olah naiknya tuh 12 persen dari tadinya nol. Nah ini yang mungkin perlu saya luruskan. Naiknya itu 1 persen dari 11 persen jadi 12 persen nanti di tanggal 1 Januari 2025,” ujarnya dalam Media Briefing di kantornya, Jakarta, Senin (23/12/2024).
    Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen juga tidak dilakukan pemerintah secara mendadak.
    Dalam Pasal 7 UU HPP disebutkan, tarif PPN sebesar 11 persen berlaku pada 1 April 2022 dan tarif PPN 12 persen berlaku mulai paling lambat 1 Januari 2025.
    “Jadi sebenarnya pengenaan per 1 Januari itu kan bukan pengenaan tiba-tiba jadi 12 persen. Pengenaannya kan hanya naik dari 11 persen ke 12 persen,” jelas Susi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kecelakaan Jeju Air, Presiden Sementara Korsel Perintahkan Evakuasi Maksimal

    Kecelakaan Jeju Air, Presiden Sementara Korsel Perintahkan Evakuasi Maksimal

    Jakarta –

    Pesawat mengangkut 181 orang jatuh di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan pagi ini. Presiden sementara Korea Selatan Choi Sang-mok yang menggantikan Presiden sementara Han Duck Soo yang juga dimakzulkan, memerintahkan otoritas pemerintah terkait untuk melakukan upaya maksimal untuk operasi penyelamatan korban.

    “Choi Sang-mok memerintahkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanahan, serta otoritas pemadam kebakaran dan kepolisian, serta meminta badan-badan terkait untuk mengerahkan semua peralatan dan personel yang tersedia untuk operasi penyelamatan,” berdasarkan pernyataan yang dirilis kantor Kementerian Ekonomi dan Keuangan, dilansir kantor berita Yonhap, Minggu (29/12/2024).

    Choi juga menekankan perlunya berhati-hati untuk memastikan keselamatan petugas pemadam kebakaran selama operasi penyelamatan.

    “Presiden sementara saat ini sedang dalam perjalanan ke lokasi kejadian,” tambah keterangan dari kantor Kementerian Keuangan.

    Diketahui sebuah pesawat Jeju Air dengan 181 penumpang jatuh pada pukul 9:07 pagi ini saat tiba di Bandara Internasional Muan di Muan, Korsel. Dilaporkan sebanyak 28 korban tewas sejauh ini.

    Lihat video: Kecelakaan Jeju Air di Korsel: 80 Orang Tewas, 2 Luka, dan 99 Hilang

    (yld/knv)

  • Pengamat Sebut Kenaikan PPN Pengaruhi Biaya Produksi Secara Jangka Pendek – Halaman all

    Pengamat Sebut Kenaikan PPN Pengaruhi Biaya Produksi Secara Jangka Pendek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai tahun 2025 terus menjadi sorotan. Salah satu dampak yang kerap dibahas adalah bagaimana peningkatan tarif PPN dinilai dapat mempengaruhi besaran biaya produksi.

    Berdasarkan Keterangan Tertulis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. 3 Tahun 2024 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, kenaikan besaran PPN untuk bahan baku dan bahan pembantu lokal dinilai tidak memiliki dampak signifikan secara umum. Namun, bagaimana sebenarnya pengaruhnya terhadap biaya produksi dan harga barang di masyarakat?

    Yustinus Prastowo, pengamat dan staf khusus Menteri Keuangan tahun 2019-2024, menyatakan bahwa kenaikan PPN bisa meningkatkan biaya produksi dalam jangka pendek. Hal ini karena PPN yang lebih tinggi secara otomatis menaikkan harga barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi.

    “Kenaikan PPN memang bisa berdampak pada biaya produksi, karena PPN yang lebih tinggi akan meningkatkan harga barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Namun, dampaknya tergantung pada sektor dan rantai pasokan. Perusahaan bisa saja mengalihkan beban kenaikan biaya ini kepada konsumen, tergantung pada elastisitas permintaan untuk produk mereka,” jelasnya.

    Dengan kata lain, sektor dengan permintaan produk yang elastis cenderung lebih berhati-hati dalam menaikkan harga, sedangkan sektor lain mungkin langsung mengalihkan biaya tambahan kepada konsumen.

    Selain dampak jangka pendek, di sisi lain kenaikan PPN juga bisa memberikan manfaat besar jika dana yang terkumpul digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Alhasil, hal ini dapat meningkatkan efisiensi logistik, menurunkan biaya produksi, dan mendorong produktivitas nasional.

    “Jika kenaikan PPN digunakan untuk meningkatkan infrastruktur atau layanan publik, maka dalam jangka panjang dapat mengurangi biaya produksi secara keseluruhan,” tambah Prastowo.

    Prastowo menjelaskan bahwa tambahan penerimaan pajak dari kenaikan PPN diharapkan menjadi salah satu pendorong utama stabilitas ekonomi negara. Penerimaan ini tidak hanya akan memperkuat kas negara, tetapi juga memberikan ruang bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta berbagai program perencanaan jangka panjang. Langkah ini diyakini dapat menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebijakan ini berpotensi menghasilkan multiplier effect yang signifikan. Penyerapan tenaga kerja akan meningkat, sementara fasilitas umum yang menunjang kebutuhan dan mobilitas masyarakat dapat terus diperbaiki. Dengan strategi yang tepat, kenaikan tarif PPN ini diproyeksikan mampu membawa dampak positif jangka panjang, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Pemerintah pastikan stabilitas harga kebutuhan pokok

    Mengantisipasi dampak kenaikan PPN, pemerintah memberikan perlindungan khusus untuk barang dan jasa kebutuhan pokok melalui pembebasan PPN atau tarif 0 persen. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. 

    Barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas ini meliputi barang kebutuhan pokok: beras, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran; Jasa penting: pelayanan kesehatan medis, pendidikan, angkutan umum, persewaan rumah susun umum, dan lainnya; dan Barang lain: buku, kitab suci, rumah sederhana, listrik, air minum, dan vaksin polio.

    Pemerintah juga memberikan insentif pajak yang diperkirakan mencapai Rp265,6 triliun pada tahun 2025 untuk menjaga perekonomian tetap stabil.

    Bagi pelaku usaha, kenaikan PPN dapat menjadi tantangan sekaligus peluang. Dengan strategi operasional yang inovatif dan manajemen biaya yang efektif, perusahaan dapat menjaga daya saing tanpa terlalu membebani konsumen.

    Kenaikan PPN memang dapat memengaruhi biaya produksi, tetapi pemerintah telah mengambil langkah strategis untuk melindungi kebutuhan pokok masyarakat. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi ekonomi jika diiringi dengan penggunaan dana yang tepat.