Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Dorong Ekspor Nasional, LPEI Salurkan Pembiayaan PKE Lebih dari Rp7 Triliun pada 2024

    Dorong Ekspor Nasional, LPEI Salurkan Pembiayaan PKE Lebih dari Rp7 Triliun pada 2024

    Jakarta: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mencatat penyaluran pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sepanjang tahun 2024 lebih dari Rp7 triliun. Capaian ini mencerminkan komitmen LPEI dalam meningkatkan daya saing ekspor nasional dan berkontribusi terhadap developmental impact sebesar Rp18,3 triliun dalam ekosistem ekspor.
     
    Angka developmental impact tercermin dari setiap Rupiah pembiayaan yang disalurkan oleh LPEI menghasilkan multiplier penciptaan devisa sebesar 2,59 kali. Sejak 2020 hingga Desember 2024, LPEI telah menyalurkan pembiayaan PKE senilai lebih dari Rp20 triliun, menjangkau lebih dari 90 negara tujuan ekspor.
     
    PKE merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Komite PKE bersama Kementerian perdagangan, serta Kementerian Perindustrian yang bertujuan mendorong ekspor barang, jasa, dan kegiatan pendukung lainnya. Program ini menyediakan fasilitas pembiayaan untuk proyek atau transaksi yang sulit dilaksanakan secara komersial, namun penting untuk mendukung ekspor nasional sehingga dapat bersaing di pasar global.
     

    Saat ini, terdapat delapan program PKE yang dikelola oleh LPEI, yaitu PKE untuk mendukung ekspor ke Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin, PKE Industri Farmasi serta Alat Kesehatan, PKE Trade Finance, PKE Usaha Kecil Menengah, PKE Alat Transportasi, PKE Industri Penerbangan, PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas, dan PKE Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
    Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi, menjelaskan PKE merupakan wujud kehadiran negara melalui Kementerian Keuangan RI yang disalurkan oleh LPEI, agar mendorong industri strategis sehingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia.
     
    “Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara produsen berkualitas global, mendorong penerimaan devisa negara, dan menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan dampak pembangunan dan bisnis yang berkelanjutan,” kata Maqin U. Norhadi.
     

    Sebagai pelaksana Program PKE, LPEI ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk terus mendorong industri strategis Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Beberapa pencapaian ekspor yang didukung oleh PKE meliputi ekspor pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ke Filipina, Nepal, dan Senegal, ekspor gerbong penumpang dan gerbong datar buatan INKA ke Bangladesh dan Selandia Baru, serta dukungan ekspor vaksin Bio Farma ke lebih dari 160 negara.
     
    Program PKE juga telah membuka pasar baru di negara non-tradisional seperti Afrika, melalui ekspor semen ke berbagai negara di kawasan tersebut, dukungan proyek kontraktor Indonesia di Aljazair, dan ekspor jasa riset geoteknikal ke Kongo.
     
    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan Heri Setiawan menyatakan PKE telah menunjukkan keberhasilan di berbagai sektor strategis, termasuk pesawat terbang dan transportasi, serta membuka pasar ekspor baru di negara-negara non-tradisional seperti kawasan Afrika.
     
    “Kami berharap PKE dapat terus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sehingga pelaku usaha dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi yang mampu bersaing di tingkat internasional dan menciptakan lebih banyak peluang ekspor,” ujar Heri Setiawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Surveyor Indonesia pastikan produk impor penuhi ketentuan lewat VPTI

    Surveyor Indonesia pastikan produk impor penuhi ketentuan lewat VPTI

    Awalnya hanya beberapa komoditas (yang ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan). Per tahun ini kita sudah sampai 43 komoditas (komoditas impor yang dilakukan verifikasi). Insya Allah kita sudah masuk, ada di pipeline kami di 2025 ada empat komoditas

    Jakarta (ANTARA) – PT Surveyor Indonesia bersama PT Sucofindo, anggota Holding BUMN IDSurvey, memastikan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia telah memenuhi ketentuan pemerintah melalui kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) yang dilakukan sejak 2002.

    Direktur Komersial Surveyor Indonesia Saifuddin Wijaya menjelaskan bahwa pemenuhan ketentuan yang dimaksud seperti kesesuaian spesifikasi dan persyaratan, HS Code, jumlah atau volume produk, hingga kesesuaian untuk aturan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas).

    “Awalnya hanya beberapa komoditas (yang ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan). Per tahun ini kita sudah sampai 43 komoditas (komoditas impor yang dilakukan verifikasi). Insya Allah kita sudah masuk, ada di pipeline kami di 2025 ada empat komoditas lagi, dan itu sudah ada diskusi dengan Kementerian Perdagangan,” kata Saifuddin dalam media gathering di Jakarta, Senin.

    Dalam Kerja Sama Operasi (KSO), Surveyor Indonesia bersama Sucofindo melakukan verifikasi terhadap barang impor di tempat lokasi sebelum masuk ke perbatasan negara. Adapun KSO Surveyor Indonesia-Sucofindo memiliki tujuh kantor cabang luar negeri dan dukungan sembilan afiliasi global, dalam rangka pemberian layanan VPTI yang optimal.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Surveyor Indonesia Sandry Pasambuna menambahkan, ke depan pihaknya akan lebih memperkuat kerja sama dengan pemerintah dalam melakukan verifikasi produk impor. Apalagi, di tengah pemberantasan produk impor ilegal yang saat ini menjadi perhatian pemerintah.

    “Seperti yang kita tahu bahwa banyak barang-barang yang masuk secara ilegal di Indonesia, seperti kain tekstil, yang ini membuat beberapa perusahaan tekstil Indonesia tidak bisa beroperasi lagi. Di sini peran Surveyor Indonesia sebagai ‘The Guardian of Assurance’ akan memastikan ke depannya tidak akan ada seperti ilegal importir yang seperti yang sudah terjadi sebelumnya,” kata Sandry.

    Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri TICCS (testing, inspection, certification, consultation), Sandry menyampaikan bahwa sepanjang tahun ini Surveyor Indonesia juga telah mendukung berbagai proyek terutama sektor minyak dan gas, transportasi dan infrastruktur, batu bara dan mineral, hingga proyek-proyek yang mendukung sustainability.

    Ia menyebutkan, saat ini Surveyor Indonesia juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan serta Kemenko Perekonomian untuk membangun national dashboard untuk menjawab tantangan pengaturan Uni Eropa (UE) mengenai produk bebas deforestrasi atau The European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • LPEI Sudah Salurkan Pembiayaan PKE Rp7 Triliun di 2024

    LPEI Sudah Salurkan Pembiayaan PKE Rp7 Triliun di 2024

    Jakarta, FORTUNE – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melaporkan penyaluran pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE)  telah mencapai lebih dari Rp7 triliun sepanjang 2024.

    Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi, mengatakan bahwa capaian ini berkontribusi terhadap developmental impact sebesar Rp18,3 triliun dalam ekosistem ekspor.

    “Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara produsen berkualitas global, mendorong penerimaan devisa negara, dan menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan dampak pembangunan dan bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (3/12).

    Angka developmental impact tercermin dari setiap rupiah pembiayaan yang disalurkan oleh LPEI sehingga menghasilkan multiplier penciptaan devisa sebesar 2.59 kali.

    Seperti diketahui, dalam periode 2020-Desember 2024, LPEI telah menyalurkan pembiayaan PKE senilai lebih dari Rp20 triliun dan menjangkau lebih dari 90 negara tujuan ekspor.

    Berdasarkan data ini, terdapat delapan program PKE yang dikelola, yaitu PKE untuk mendukung ekspor ke Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin; PKE Industri Farmasi serta Alat Kesehatan; PKE Trade Finance; PKE Usaha Kecil Menengah; PKE Alat Transportasi; PKE Industri Penerbangan; PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas; dan PKE Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

    PKE merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Komite PKE bersama Kementerian perdagangan serta Kementerian Perindustrian, yang bertujuan mendorong ekspor barang, jasa, dan kegiatan pendukung lainnya.

    Program ini menyediakan fasilitas pembiayaan untuk proyek atau transaksi yang sulit dilaksanakan secara komersial, namun penting untuk mendukung ekspor nasional di pasar global.

  • Pemerintah siapkan 8 strategi dorong ekonomi tumbuh 8 persen

    Pemerintah siapkan 8 strategi dorong ekonomi tumbuh 8 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menjelaskan delapan strategi dan satu langkah kebijakan untuk mendorong ekonomi tumbuh 8 persen berkelanjutan.

    Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.

    “Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter yang pro-growth,” ujarnya dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, RPJMN merupakan indikator kinerja serta fokus pembangunan yang tergambar dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) lima tahun ke depan. PSN sendiri adalah proyek prioritas terpilih yang berkontribusi signifikan dalam pencapaian sasaran RPJMN, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat.

    Menurut dia, salah satu PSN yang memberikan dampak luas dalam program MBG yang akan memenuhi gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, serta mendorong prestasi dan partisipasi siswa.

    “PSN ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama RPJMN. Dengan kontribusi pembelanja negara Rp71 triliun, bisa meningkatkan 0,86 persen,” ungkap Kepala Bappenas.

    Program MBG akan mendorong permintaan baru terhadap hasil pertanian, pangan, lapangan kerja, hingga sarana dan pra sarana logistik yang bakal menumbuhkan desa swasembada pangan, energi, serta air. Hal ini diiringi sinergi dengan pengembangan hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.

    Jika Presiden Prabowo pada waktu itu punya program big push strategy, ini adalah contoh big push strategy yang langsung bisa dilaksanakan, karena agregat demand yang besar diminta akan menimbulkan supply juga yang besar. Jadi, demand create supply ini akan menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dan diharapkan program PSN ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Rachmat Pambudy.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,3 persen, kemudian pada 2026 sebesar 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • DJP tegaskan buku fiksi hingga komik tetap bebas PPN 

    DJP tegaskan buku fiksi hingga komik tetap bebas PPN 

    Sehingga apabila persyaratan yang tidak dipenuhinya belum ada putusan pengadilan maka tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan buku dengan kategori buku fiksi hingga buku komik tetap diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama tidak dikategorikan sebagai buku yang melanggar hukum.

    Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 3 Ayat (2), buku yang dibebaskan PPN yakni buku yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); tidak mengandung unsur pornografi; tidak mengandung unsur kekerasan; dan tidak mengandung ujaran kebencian.

    “Sehingga apabila buku fiksi atau komik memenuhi persyaratan di atas maka dapat dikategorikan sebagai buku umum yang mengandung unsur pendidikan,” ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Dwi Astuti menjelaskan penentuan apabila buku tersebut melanggar hukum hanya dapat ditetapkan lewat putusan pengadilan.

    “Sehingga apabila persyaratan yang tidak dipenuhinya belum ada putusan pengadilan maka tetap mendapatkan fasilitas pembebasan PPN,” jelasnya.

    Namun, jika putusan pengadilan menyatakan buku tersebut merupakan buku yang melanggar hukum maka penerbit atau importir buku wajib membayar PPN sesuai ketentuan, yakni 11 persen untuk 2024, dan naik menjadi 12 persen pada 2025.

    Agar informasi mengenai pembebasan PPN untuk buku dipahami para pelaku industri, Dwi Astuti menyampaikan pihaknya telah melakukan sosialisasi melalui situs pajak.go.id serta media sosial DJP.

    Adapun secara rinci, dalam Pasal 1 PMK 5/2020, buku didefinisikan sebagai karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

    Sementara Pasal 2 merinci impor dan/atau penyerahan buku yang dibebaskan dari pengenaan PPN mencakup buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama.

    Salah satu definisi buku pelajaran umum dalam aturan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, dengan buku pendidikan adalah buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan dan pendidikan khusus.

    Definisi lain buku pelajaran umum adalah buku umum yang mengandung unsur pendidikan.

    PMK 5/2020 menjelaskan buku umum yang mengandung unsur pendidikan yang berhak menerima fasilitas pembebasan PPN adalah buku yang tidak bertentangan dengan Pancasila; diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA); serta mengandung pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian.

    Sebelumnya, dalam PMK 122/2013, buku seperti buku hiburan, musik, roman populer, sulap, iklan, promosi suatu usaha, katalog di luar keperluan pendidikan, karikatur, horoskop, horor, komik, dan reproduksi lukisan tidak termasuk dalam buku pelajaran umum. Namun, aturan ini telah dicabut setelah penerbitan PMK 5/2020.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penerapan PPN 12% Tinggal Menghitung Hari, Sederet Aturan Pendukung Belum Terbit

    Penerapan PPN 12% Tinggal Menghitung Hari, Sederet Aturan Pendukung Belum Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — PPN 12% akan efektif berlaku per 1 Januari 2025 alias dua hari lagi. Sementara terpantau aturan terkait PPN Ditanggung Pemerintah, kebijakan insentif, maupun pengenaan PPN untuk barang mewah belum terbit. 

    Meski pemerintah masih memiliki sisa hari ini dan besok untuk menerbitkan ketentuan tersebut, tetapi otoritas terkait belum dapat memastikan kapan aturan tersebut akan meluncur. 

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Deni Surjantoro pun menyampaikan bahwa saat ini aturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP) maupun untuk barang mewah, masih dalam penggodokan. “[Ketentuan tersebut] masih dalam pembahasan,” ujarnya, Senin (30/12/2024). 

    Meski pemerintah tetap menaikkan tarif PPN menjadi 12%, otoritas fiskal juga memberikan insentif berupa PPN DTP 1% atas tiga bapokting Minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri. 

    Sementara pemerintah juga berencana menerapkan PPN 12% untuk barang/jasa mewah yang sebelumnya tidak dipungut pajak. 

    Penyesuaian tarif PPN untuk barang/jasa mewah tersebut rencananya untuk jasa pendidikan termasuk uang sekolah atau uang kuliah di fasilitas pendidikan internasional atau yang berbayar mahal. 

    Kemudian untuk layanan rumah sakit kelas VIP (premium) dan kelompok makanan yang berasal dari impor atau harga premium. 

    Barang/jasa tersebut akan dikenakan tarif PPN 12% dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.

    Lebih lanjut, untuk PPN DTP bapokting saja membutuhkan revisi PMK untuk masing-masing barangnya. Begitu pula dengan pemberian insentif PPN DTP properti yang sejatinya berakhir pada 2024 dan akan pemerintah perpanjang hingga akhir 2025. 

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan sekalipun peraturan belum terbit, untuk barang keputuhan pokok dan barang penting (bapokting) tetap 11% dan jasa pendidikan/kesehatan akan tetap bebas PPN pada 1 Januari mendatang. 

  • LPEI salurkan pembiayaan PKE lebih dari Rp7 triliun sepanjang 2024

    LPEI salurkan pembiayaan PKE lebih dari Rp7 triliun sepanjang 2024

    Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara produsen berkualitas global

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank mencatat penyaluran pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) sebesar lebih dari Rp7 triliun sepanjang tahun 2024.

    Plt Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI Maqin U Norhadi mengatakan capaian ini mencerminkan komitmen LPEI dalam meningkatkan daya saing ekspor nasional dan berkontribusi pada developmental impact sebesar Rp18,3 triliun dalam ekosistem ekspor.

    “PKE merupakan inisiatif pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Komite PKE bersama Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perindustrian yang bertujuan untuk mendorong ekspor barang, jasa dan kegiatan pendukung lainnya,” kata Maqin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Maqin menjelaskan program PKE menyediakan fasilitas pembiayaan untuk proyek atau transaksi yang sulit dilaksanakan secara komersial namun penting untuk mendukung ekspor nasional sehingga dapat bersaing di pasar global.

    Saat ini, terdapat delapan program PKE yang dikelola oleh LPEI, yaitu PKE untuk mendukung ekspor ke Kawasan Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin, PKE Industri Farmasi serta Alat Kesehatan, PKE Trade Finance, PKE Usaha Kecil Menengah, PKE Alat Transportasi, PKE Industri Penerbangan, PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas, dan PKE Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

    Ia mengatakan PKE merupakan wujud kehadiran negara melalui Kementerian Keuangan RI yang disalurkan oleh LPEI agar mendorong industri strategis sehingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia.

    “Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara produsen berkualitas global, mendorong penerimaan devisa negara dan menggerakkan ekosistem ekspor yang mampu menciptakan dampak pembangunan dan bisnis yang berkelanjutan,” jelasnya.

    Sebagai pelaksana Program PKE, LPEI ditugaskan oleh Kementerian Keuangan untuk terus mendorong industri strategis Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional.

    Beberapa pencapaian ekspor yang didukung oleh PKE meliputi ekspor pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Filipina, Nepal dan Senegal, ekspor gerbong kereta api penumpang dan gerbong datar buatan INKA ke Bangladesh dan Selandia Baru, serta dukungan ekspor vaksin Bio Farma ke lebih dari 160 negara

    Adapun Program PKE juga telah membuka pasar baru di negara non-tradisional seperti Afrika, melalui ekspor semen ke berbagai negara di kawasan tersebut, dukungan proyek kontraktor Indonesia di Aljazair dan ekspor jasa riset geoteknikal ke Kongo.

    Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan Heri Setiawan menyatakan PKE telah menunjukkan keberhasilan di berbagai sektor strategis, termasuk pesawat terbang dan transportasi, serta membuka pasar ekspor baru di negara-negara non-tradisional seperti kawasan Afrika.

    “Kami berharap PKE dapat terus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sehingga pelaku usaha dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi yang mampu bersaing di tingkat internasional dan menciptakan lebih banyak peluang ekspor,” ujar Heri Setiawan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pakar Ingatkan Makan Bergizi Gratis Bisa Jadi Skandal Korupsi Besar

    Pakar Ingatkan Makan Bergizi Gratis Bisa Jadi Skandal Korupsi Besar

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Center of Economic and Law Studies (Celios) mewanti-wanti program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis, berpotensi menjadi skandal korupsi terbesar.

    Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar menyebut ini bakal terjadi andai Prabowo kukuh dengan skema penyaluran makan gratis yang bersifat sentralistis. Apalagi, skema tersebut melibatkan banyak pihak yang berpotensi membuat anggaran bocor lebih besar.

    “Justru menjadi bancakan baru, potensi korupsi, bahkan bisa menjadi skandal korupsi yang sangat besar, seperti yang terjadi di Tiongkok berkaitan dengan makan siang untuk anak sekolah,” ungkapnya dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Laporan ‘Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis’ via Zoom, Senin (30/12).

    “Kami simulasikan beberapa aspek potensi inefisiensi dan kita melihat ada potensi korupsi sebesar Rp8,52 triliun pada tahun depan (2025) dari total anggaran Rp71 triliun, apabila skema sentralistis itu dilaksanakan oleh pemerintah,” sambung Media.

    Menurut Celios, pendanaan program makan gratis seharusnya ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke sekolah-sekolah di daerah. Media menekankan penyaluran anggaran makan gratis yang kemudian langsung dikelola sekolah bakal lebih efisien.

    Media juga membandingkan empat aspek utama dari skema sentralisasi dan desentralisasi makan gratis. Pertama, total risiko korupsi yang lebih rendah jika disalurkan langsung ke sekolah, yakni sebesar Rp1,77 triliun di 2025.

    Kedua, persentase risiko korupsi yang bisa mencapai 12 persen andai pemerintah tetap melaksanakan program ini secara terpusat. Sedangkan skema desentralisasi memiliki potensi korupsi 2,5 persen.

    “Menurut kami, desentralistik itu way better, jauh lebih baik dibandingkan sentralistik. Total risiko korupsinya jauh lebih kecil,” tegasnya.

    Aspek ketiga adalah fokus distribusi, di mana skema terpusat diklaim bakal lebih mengutamakan vendor besar dan dapur umum alias satuan unit pelayanan. Sementara itu, cara desentralisasi bisa melibatkan sekolah, UMKM, dan pihak-pihak lokal.

    Keempat, Media membandingkan efisiensi pengawasan makan gratis dari dua skema tersebut. Ia menegaskan efisiensi pengawasan skema sentralistik lebih rendah ketimbang desentralistik.

    (skt/pta)

  • Pemerintah akan Terbitkan SBN 2025, Cek Informasinya

    Pemerintah akan Terbitkan SBN 2025, Cek Informasinya

    Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melakukan rapat koordinasi tahunan tentang rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter tahun 2025 pada Jumat (27/12).

    Hasil rapat tersebut menginformasikan bahwa pemerintah akan mengelola kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan defisit APBN 2025 yang terukur dan strategi pembiayaan yang cermat.

    Adapun proyeksi defisit APBN 2025 sebesar 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp616 triliun. Pembiayaan defisit APBN 2025 akan dipenuhi melalui pembiayaan utang yang secara neto sebesar Rp775,8 triliun dan pembiayaan nonutang yang secara neto sebesar minus Rp159,7 triliun.

    Pembiayaan utang ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik.

    Strategi penerbitan SBN dari sisi besaran, jadwal penerbitan, tenor, instrumen, dan metode penerbitan termasuk melalui transaksi bilateral (bilateral buyback/debt switch) dan penawaran umum, dilakukan secara terukur, antisipatif dan fleksibel.

    “Bank Indonesia akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder pada tahun 2025,” tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, dikutip Senin (30/12).

    Diketahui, pembelian SBN dari pasar sekunder ini telah memperhitungkan kebutuhan permintaan likuiditas karena kenaikan uang primer, baik dalam bentuk uang kartal, rekening giro bank di Bank Indonesia, maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dipegang oleh penduduk bukan bank.

    Dari sisi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan likuiditas, jumlah pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI juga mempertimbangkan perubahan likuiditas. Perubahan tersebut umumnya diakibatkan lalu lintas devisa dan operasi keuangan pemerintah, kenaikan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM), operasi moneter rupiah dan valuta asing, serta SBN milik BI yang akan jatuh tempo selama 2025.

    “Operasi moneter pro-market Bank Indonesia juga akan terus dioptimalkan melalui instrumen moneter SRBI dengan menjadikan SBN sebagai underlying asset,” tulis dalam keterangan.

    Mekanisme pembelian SBN

    Pembelian SBN dari pasar sekunder oleh BI akan dilakukan dari pelaku pasar dan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah. 

    Bilateral debt switch dengan pemerintah dilakukan atas SBN yang berasal dari Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia No. 326/KMK.08/2020 – No. 22/8/KEP.GBI/2020 tanggal 7 Juli 2020 sebagaimana diubah dengan Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Bank Indonesia No. 347/KMK.08/2020 – No. 22/9/KEP.GBI/2020 (SKB II) 20 Juli 2020 yang akan jatuh tempo pada 2025.

    Mekanisme debt switch tersebut dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler. SBN tersebut dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

    SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter BI dan kesinambungan fiskal pemerintah. Mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kementerian Keuangan dan BI telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada tahun 2021 dan 2022.

  • Daftar BUMN yang Bakal Merger di 2025

    Daftar BUMN yang Bakal Merger di 2025

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin memangkas jumlah perusahaan pelat merah menjadi tinggal 30 saja. Salah satunya upayanya adalah dengan menggabungkan sejumlah bisnis perusahaan sejenis alias merger.

    Ia menyatakan kementeriannya telah merancang peta jalan untuk periode 2024-2034 terkait rencana konsolidasi perusahaan pelat merah, termasuk merampingkan BUMN menjadi 30 tersebut.

    “Kalau bisa BUMN berjumlah 30-an. Sekarang kan 41. Nah, ke depan 30-an,” ucap Erick di sela-sela acara Mandiri Investment Forum di Jakarta beberapa waktu silam.

    Erick mengungkap rencana pemangkasan ini sebenarnya bukan ide baru. Sejak awal menjabat pada 2019, dirinya telah merencanakan pengurangan jumlah BUMN.

    Ini dilakukan sebagai bagian dari program restrukturisasi BUMN, yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMN. Berikut daftar BUMN yang akan merger pada 2025:

    Pelindo – Pelni – ASDP

    Erick memastikan akan melakukan merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT Pelayaran Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

    Nantinya, sektor BUMN transportasi dan angkutan laut tersebut akan dipimpin Pelindo sebagai holding, sementara ASDP dan Pelni menjadi entitas usahanya.

    “Kita sudah dorong (merger tersebut). Nanti yang jadi holding itu Pelindo,” ujar dia di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (17/12).

    Rencana penggabungan usaha ketiga BUMN tersebut juga ditujukan untuk mengatasi isu dari mahalnya biaya logistik nasional serta aspek keselamatan penumpang.

    KAI – INKA

    Merger PT Kereta Api Indonesia atau KAI dan PT Industri Kereta Api (INKA) juga direncanakan supaya ke depan kinerja kedua perusahaan bisa lebih lincah. Erick mengatakan proses penggabungan kedua BUMN tersebut sudah dilakukan sejak empat tahun terakhir.

    “Kita lagi menggodok (penggabungan), kan masih ada timetable-nya,” kata dia.

    Ia menambahkan ketika proses merger di Kementerian BUMN sudah matang, pihaknya akan langsung ke Kementerian Keuangan untuk meminta persetujuan.

    PTPN – Perhutani

    Erick mengusulkan agar perusahaan-perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang perkebunan juga bisa disatukan. Misalnya, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perum Perhutani.

    Menurutnya, jika kedua BUMN tersebut digabungkan, hal itu bisa menghasilkan lahan yang luas hingga 2,2 juta hektare (ha). Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah untuk mendukung program swasembada pangan.

    “Nah, ini yang kita harus remapping,” ujar dia di Gedung DPR RI Jakarta, beberapa waktu silam.

    Holding RS BUMN – Bio Farma

    Erick juga mengusulkan agar holding rumah sakit (RS) pelat merah yang sudah disatukan sebelumnya dapat berada di bawah naungan PT Bio Farma (Persero) selaku induk Holding BUMN Farmasi. Harapannya, konsolidasi tersebut akan memperkuat pelayanan kesehatan atau health care nasional.

    “Kita sedang juga mencoba apa mungkin rumah sakit yang sudah kita merger-kan itu sudah jadi satu, dipindahkan ke bawah Bio Farma, supaya ini menjadi sebuah sistem health care antara apotek, produksi, dan juga rumah sakit,” jelas dia.

    BUMN Karya

    Erick juga sebelumnya memastikan bakal melebur tujuh BUMN Karya menjadi tiga. Pertama, ia akan melebur PT Waskita Karya Tbk dengan PT Hutama Karya alias HK. Kedua, PT Nindya Karya disatukan dengan PT Brantas Abipraya dan PT Adhi Karya Tbk.

    Lalu merger atau konsolidasi ketiga, yakni PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).

    Erick menegaskan peleburan ini menjadi opsi penyehatan bisnis di bidang konstruksi. Ia menyebut klasifikasi tiga kelompok BUMN Karya agar fokus pada tugas masing-masing.

    (del/pta)