Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Maruarar Jelaskan Skema Bangun Rumah dari Tanah Hasil Korupsi

    Maruarar Jelaskan Skema Bangun Rumah dari Tanah Hasil Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan skema pembangunan perumahan rakyat melalui tanah sitaan hasil korupsi.

    Menurutnya, lahan-lahan sitaan dari berbagai kasus hukum termasuk lahan sitaan Kejaksaan Agung itu bakal menyasar untuk masyarakat yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau dengan gaji di bawah Rp8 juta per bulan.

    “Arahannya [Presiden Prabowo] sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/1/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa lahan sitaan ini nantinya akan diinventarisir terlebih dahulu dan dikuasai negara lewat pencatatan di Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

    Selanjutnya, setelah melalui pencatatan aset tetap tersebut akan dipindahkan ke Bank Tanah, sehingga instansinya baru bisa menggunakan lahan tersebut untuk membangun perumahan rakyat.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa Kementeriannya saat ini sedang berkoordinasi dengan lintas lembaga untuk membentuk kepastian hukum yang melandasi proses tersebut.

    “Lahan-lahan itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah. Kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan,” tuturnya

    Maruarar memastikan bahwa lahan sitaan itu diharapkan oleh Prabowo agar bisa tetap dimiliki negara. Namun, peruntukannya bisa digunakan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Beliau sudah menyampaikan arahan, bagaimana tanah-tanah itu tetap berada di lingkungan negara. Namun, nanti bangunannya itu bisa dimiliki oleh konsumen, oleh rakyat. Kami akan menidaklanjuti dengan Menteri ATR,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kementeriannya juga akan menyiapkan skema khusus untuk masyarakat yang berpenghasilan namun tak tetap.

    “Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, yaitu yang berpenghasilan Rp 8 juta ke bawah dan juga untuk masyarakat yang tak bergaji tapi punya penghasilan,” pungkas Maruarar.

  • Prabowo Bakal Bebaskan PPN Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Selama 6 Bulan hingga Hapus BPHTB

    Prabowo Bakal Bebaskan PPN Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Selama 6 Bulan hingga Hapus BPHTB

    Prabowo Bakal Bebaskan PPN Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Selama 6 Bulan hingga Hapus BPHTB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    akan memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0 persen untuk
    rumah
    dengan harga di bawah Rp 2 miliar selama enam bulan ke depan.
    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Maruarar Sirait
    mengatakan, kebijakan ini menjadi salah satu kebiasaan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.
    “Kemudian juga PPN, 6 bulan ke depan untuk rumah yang di bawah Rp 2 miliar itu 0 persen. Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat,” ungkap Maruarar, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
    Selain
    PPN 0 persen
    untuk kategori rumah tertentu, pemerintah juga berencana menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, serta menghilangkan retribusi untuk persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
    “Kita sudah membuat SKB (Surat Keputusan Bersama) Mendagri, Menteri PU, dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0 persen, yang harusnya bayar 5 persen. Dan itu sangat membantu rakyat,” tambah dia.
    Maruarar, yang biasa disapa Ara, menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki gaji kurang dari Rp 8 juta per bulan.
    Ia mengatakan, insentif ini pun dapat terlaksana karena kerja sama berbagai kementerian atau lembaga, mulai dari Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian ATR, dan lain-lain.
    “(Meringankan) Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus kepada prorakyat, dan kami jalankan,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gedung pemerintah di Jakarta dinilai punya potensi pascapindah ke IKN

    Gedung pemerintah di Jakarta dinilai punya potensi pascapindah ke IKN

    Apabila gedung milik pemerintah yang kosong ini dianggap sebagai pasok baru, ini dapat memperburuk kondisi pasar yang sudah kelebihan pasok ruang kantor

    Jakarta (ANTARA) – Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto menilai gedung kantor pemerintah di Jakarta memiliki potensi yang menarik untuk dimanfaatkan dan dikolaborasikan dengan pihak swasta pasca ibu kota pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) nanti.

    Ia menyebut gedung-gedung kantor yang akan dikosongkan ini bisa dijadikan opsi bagi para penyewa karena lokasinya strategi di kawasan pusat bisnis.

    “Meskipun banyak bangunan milik pemerintah yang ada sudah tua, namun memiliki keunggulan strategis karena lokasinya yang kebanyakan berada di kawasan pusat bisnis,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Kendati demikian, Ferry mengatakan gedung-gedung milik pemerintah ini juga bisa memperburuk kondisi pasar properti yang sudah kelebihan pasok. Terlebih jika kondisinya kosong sehingga dianggap sebagai pasokan baru.

    “Apabila gedung milik pemerintah yang kosong ini dianggap sebagai pasok baru, ini dapat memperburuk kondisi pasar yang sudah kelebihan pasok ruang kantor,” katanya.

    Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, sebanyak 40 gedung pemerintah, termasuk kementerian dan lembaga negara (tidak termasuk aset BUMN), mencakup 1,34 juta meter persegi ruang kantor di Jakarta.

    Jumlah tersebut mencapai 55 persen dari total ruang kosong atau sekitar 2,43 juta meter persegi di sektor perkantoran komersial.

    Ferry menyoroti bahwa gedung kantor milik pemerintah masih menarik untuk dikolaborasikan dengan entitas swasta. Namun, mengubahnya menjadi ruang kantor komersial yang dapat disewakan akan jadi pekerjaan yang menantang karena masih berlimpahnya pasok ruang kantor saat ini.

    “Dari perspektif investasi, bermitra dengan sektor swasta untuk aset milik pemerintah menghadirkan tantangan karena nilai buku aset yang tinggi. Hal ini sulit untuk mencapai hasil yang ideal mengingat pendapatan sewa yang relatif rendah,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, banyak perusahaan multinasional yang sangat memperhatikan standar Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE) serta sertifikasi bangunan hijau.

    “Sehingga memungkinkan dibutuhkan pekerjaan tambahan yang signifikan untuk membuat bangunan-bangunan tersebut agar sesuai dengan standar modern,” katanya.

    Ferry mengatakan kolaborasi dengan sektor swasta akan lebih menarik jika ada opsi penawaran penjualan aset. Meski diizinkan secara aturan, namun proses ini melibatkan prosedur ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga penjualan aset negara jarang terjadi.

    Di masa lalu, model BOT (Build-Operate-Transfer) cukup menarik karena aset properti tidak terlalu bernilai tinggi sehingga menghasilkan pengembalian yang menarik.

    “Namun untuk saat ini, dengan nilai aset yang relatif tinggi dan pendapatan sewa yang masih tertekan, memperpanjang periode konsesi yang akan membuat skema BOT menjadi layak,” katanya.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPN 12% Barang Mewah, Potensi Tambahan Pendapatan Negara ‘Cuma’ Rp3 Triliun

    PPN 12% Barang Mewah, Potensi Tambahan Pendapatan Negara ‘Cuma’ Rp3 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan potensi tambahan penerimaan negara akibat penerapan PPN 12% khusus barang mewah tidak terlalu signifikan.

    Suryo mengaku sudah melakukan perhitungan dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu terkait potensi tambahan penerimaan negara akibat keputusan Presiden Prabowo Subianto yang ingin PPN 12% hanya untuk barang mewah.

    “Hitung-hitungan kami dengan Pak Febrio kemarin ya range-nya [rentannya] sekitar Rp1,5 triliun sampai Rp3 triliunan,” ucap Suryo dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2025).

    Dia pun menyatakan akan terus memperluas basis perpajakan agar pendapatan negara bisa dimaksimalkan. Direktorat Jenderal Pajak, sambungnya, akan melakukan intensifikasi agar setiap wajib pajak membayar kewajibannya yang terutang dan ekstensifikasi sumber baru penerimaan.

    Untuk itu, Suryo mengaku tidak bisa bekerja sendiri. Dia menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

    “Kami pun juga melakukan join [kerja sama] untuk paling tidak mencari sumber-sumber baru tadi yang belum ke-cover [tercakup] selama ini atau mungkin kurang kami cover,” jelasnya.

    Sebagai informasi, penerapan tarif PPN 12% khusus untuk barang mewah diperkirakan dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp71,8 triliun.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa potensi pendapatan negara dari penerapan PPN 12% khusus barang mewah hanya sekitar Rp3,2 triliun. Padahal, sambungnya, potensi penerimaan negara apabila PPN 12% diberlakukan pada semua barang/jasa mencapai Rp75 triliun.

    “Ini tentunya pilihan yang sulit bagi pemerintah,” kata Dasco dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (1/1/2025).

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan tetap memberikan paket insentif fiskal sebesar Rp38,6 triliun meski PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Paket insentif fiskal tersebut berupa diskon pajak untuk pembelian rumah, diskon listrik, dan pajak gaji karyawan ditanggung pemerintah.

    Sementara itu, ruang fiskal pemerintah seperti yang ditetapkan dalam APBN 2025 memang sempit. Kementerian Keuangan mencatat profil utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

    Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

    Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, Pemerintahan Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang.

    Di sisi lain, APBN 2025 telah menetapkan belanja pemerintahan senilai Rp3.621,3 triliun. Dengan skema ini, hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan karena sisanya digunakan untuk membayar utang.

  • Kominfo hingga Polri Setor PNBP Terbesar ke Sri Mulyani, Capai Rp57,3 Triliun

    Kominfo hingga Polri Setor PNBP Terbesar ke Sri Mulyani, Capai Rp57,3 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat lima Kementerian/Lembaga memberikan kontribusi terbesar terhadap kas negara berupa penerimaan negara bukan pajak atau PNBP senilai Rp57,3 triliun selama 2024.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyampaikan lima teratas K/L tersebut dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau kini dikenal dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan realisasi mencapai Rp22,6 triliun.

    “Kominfo lebih tinggi dari [target] APBN, sementara Polri lebih rendah [dari target APBN],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/1/2025).

    Anggito memaparkan realisasi yang lebih tinggi Rp0,6 triliun dari target awal tersebut utamanya berasal dari peningkatan pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio.

    Urutan kedua, Kepolisian RI (Polri) menyumbang Rp10 triliun yang berasal dari pendapatan penerbitan dan perpanjangan SIM, pendapatan misi pemeliharaan perdamaian dunia, dan pendapatan BPJS pada Faskes Tingkat Pertama dan Lanjutan.

    Meski demikian, realisasi tersebut tak mencapai target APBN yang senilai Rp11 triliun maupun outlook 2024 senilai Rp10,8 triliun.

    Kemudian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berhasil memberikan Rp10,5 triliun kepada kas negara, lebih tinggi dari target Rp8,5 triliun. Hal ini berasal dari pendapatan jasa transportasi dari pendapatan kepelabuhan, pendapatan dari konsesi bidang transportasi, dan pendapatan Track Access Charge (TAC).

    Posisi keempat, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga berhasil menyetorkan Rp11,2 triliun ke kas negara dari target Rp8 triliun. 

    Kenaikan ini berasal dari pendapatan pelayanan administrasi dan hukum (visa dan paspor). Hal ini dipengaruhi peningkatan volume kunjungan wisata ke Indonesia, didukung aplikasi visa elektronik melalui MOLINA Imigrasi. 

    Terakhir, Kementerian ATR/BPN menyumbang Rp3,1 triliun atau naik Rp0,1 triliun dari target sebagai akibat tingginya volume permohonan layanan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). 

    Secara umum, realisasi PNBP K/L meningkat atau mencapai 156,9% dari target APBN 2024. Anggito dalam paparannya menyebutkan bahwa kondisi tersebut utamanya didukuung peningkatan layanan, perbaikan tata kelola, dan penyempurnaan regulasi PNBP. 

    Sementara PNBP secara keseluruhan tercatat mencapai Rp579,5 triliun sepanjang 2024 atau 117% melebihi target APBN. 

    Meskipun demikian, membandingkan dengan realisasi 2023 lalu yang mencapai Rp612,5 triliun, realisasi PNBP 2024 mengalami kontraksi 5,4%.

  • Dunia Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanan Ini Luar Biasa!

    Dunia Kembali Gelap, Sri Mulyani: Tekanan Ini Luar Biasa!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menganggap tekanan ekonomi global akan sangat besar pada tahun ini, yang bisa memberikan dampak langsung terhadap Indonesia.

    Ia memastikan, pemerintah akan konsisten menjaga kesehatan iklim ekonomi di dalam negeri saat besarnya tekanan ekonomi global tersebut. Termasuk untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia.

    “Kami tau tekanan ini luar biasa, tapi berbagai upaya dilakukan untuk melindungi masyarakat dan daya belinya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN 2024 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip pada Selasa (7/1/2025)

    Sri Mulyani menyebutkan berbagai tekanan yang dapat mempengaruhi ekonomi domestik itu di antaranya berbagai permasalahan politik dan peperangan yang masih terus berlangsung hingga kuartal IV-2024.

    “Tekanan sangat bertubi-tubi dan sangat besar dari berbagai faktor, entah itu faktor musim el nino, geopolitik, policy Fed Fund Rates, pelemahan ekonomi di RRT (China),” ungkap Sri Mulyani.

    “Di kuartal IV ini kita lihat beberapa policy dan lingkungan global juga tetap dinamis dan ini mengantarkan kita di 2025,” tegasnya.

    Menurut Sri Mulyani, sebetulnya untuk tekanan ekonomi dari Asia ada secercah harapan, setelah pemerintah China mulai fokus memulihkan pelemahan ekonominya dengan meluncurkan berbagai paket stimulus, baik dari sisi moneter maupun fiskal. China merupakan salah satu negara mitra perdagangan terbesar Indonesia.

    Masalahnya, negara yang memiliki kapasitas ekonomi terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat tengah mendapat sorotan pelaku pasar keuangan dan ekonomi setelah hasil Pilpres 2024 kembali dimenangkan Presiden Donald Trump yang terkenal memiliki kebijakan negatif terhadap lingkungan stabilitas perdagangan global maupun pasar keuangan.

    “Makanya ini periode pemerintah Presiden Trump yang kedua disebutnya 2.0 yang semua orang kemudian melihat pada saat beliau jadi presiden banyak kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi AS, tapi juga ekonomi dunia, termasuk penetapan tari dan berbagai kebijakan yang sangat inward looking atau nasionalistik,” tutur Sri Mulyani.

    Di benua Eropa pun masih banyak permasalahan yang terjadi di negara-negara kawasannya, seperti Prancis, Jerman, hingga Inggris. Permasalahan ketiga negara besar di Eropa itu terletak pada APBN mereka yang tak menemukan titik kesepakatan dengan pihak parlemen untuk disepakati menunjang aktivitas pemerintahannya.

    “Jadi di Eropa, kondisi tidak membaik, dua ekonomi terbesar di Eropa, Prancis dan Jerman mengalami krisis, kalau saya tambahkan dengan UK (United Kingdom) sebetulnya. Di Inggris telah terjadi pergantian kekuasaan, ini juga karena masalah budget dan ekonomi yang melemah, Jerman sekarang mengalami tekanan yang sama, dan di Prancis juga mengalami tekanan politik akibat kondisi ekonomi yang tidak membaik,” ungkap Sri Mulyani.

    Sebagaimana diketahui, untuk menghadapi berbagai tekanan itu pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk awal tahun ini yang terdiri dari 12 paket kebijakan, seperti Pemberian Bantuan Pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada masyarakat desil 1 dan 2 selama 2 bulan (Januari dan Februari 2025), dengan sasaran sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

    Lalu, Diskon sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), dengan menyasar sebanyak 81,42 juta pelanggan, mencakup konsumsi 9,1 Twh/bulan yang setara 35% total konsumsi listrik nasional.

    Adapula PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar. Skema insentif tersebut diberikan sebesar diskon 100% untuk bulan Januari – Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli – Desember 2025.

    PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) dengan rincian sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%, dan sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.

    PPnBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD).

    Pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0%, sesuai program yang sudah berjalan, maupun Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid.

    Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan yang berlaku untuk sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur.

    Optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan memberikan dukungan berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan Rp2,4 juta, kemudahan akses informasi pekerjaan, dan akses Program Prakerja.

    Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan bagi sektor industri padat karya yang diasumsikan untuk 3,76 juta pekerja.

    Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% juga kembali diberikan sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024. Untuk WP OP UMKM lainnya tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% selama 7 tahun sejak pertama kali terdaftar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun maka akan diberikan pembebasan PPh.

    Terakhir, ialah berupa pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu.

    (arj/mij)

  • Setoran Pajaknya Lancar, Begini Kondisi Dunia Usaha Selama 2024

    Setoran Pajaknya Lancar, Begini Kondisi Dunia Usaha Selama 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Setoran pajak sepanjang tahun anggaran 2024 senilai Rp 1.932,4 triliun atau hanya 97,2% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024 senilai Rp 1.988,9 triliun.

    Tak capai targetnya penerimaan pajak ini disebabkan setoran dari industri penopang ambles pada paruh pertama 2024 dibanding tahun sebelumnya, meskipun pada paruh kedua mengalami perbaikan dengan pertumbuhan tinggi.

    Di antaranya ialah sektor industri pengolahan yang porsinya menyumbang 25,8% dari total penerimaan pajak. Pada kuartal I-2024, setoran pajak industri pengolahan minus 13,4%, kuartal II minus 16,7%, dan pada kuartal III naik menjadi 9,9%, hingga kuartal IV tumbuhnya 24,3%.

    “Industri pengolahan ini positif karena sebagian besar karena CPO dan juga karena beberapa industri pengolahan lainnya,” kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu saat konferensi pers APBN di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, dikutip Selasa (7/1/2025)

    Untuk sektor perdagangan yang menyumbang porsi 25,5% terhadap total penerimaan pajak hanya negatif pada kuartal I sebesar 6%, namun pada kuartal II mampu tumbuh 1,1%, berlanjut di kuartal III yang tumbuh 13,8%, dan kuartal IV tumbuh 20,3%.

    Industri keuangan dan asuransi yang menyumbang sekitar 13,5% dari total penerimaan pajak setorannya konsisten di zona positif, dengan pertumbuhan kuartal I sebesar 13,9%, kuartal II 11,4%, kuartal III 11,5%, dan kuartal IV tumbuh 23,6%.

    Adapun sektor pertambangan pada kuartal I anjlok drastis dengan minus mencapai 58,5% dan pada kuartal II minus 59,5%. Sedangkan pada kuartal III-2024 berbalik arah dengan pertumbuhan 23,2% hingga akhirnya pada kuartal IV-2024 tumbuh 59,6% setoran pajaknya dibanding tahun lalu.

    “Pertambangan sesuai yang tadi saya sampaikan adanya pengaruh dari moderasi harga,” ucap Anggito.

    Sektor konstruksi dan real estat juga tumbuh kencang pada kuartal IV-2024 dengan capaian kenaikan 25,6%. Padahal, pada kuartal I tumbuhnya hanya 4,4%, kuartal II tumbuh 9,6%, dan kuartal III tumbuh 4,1%.

    Transportasi dan pergudangan hanya merosot setoran pajaknya pada kuartal II dengan minus 3,3%, saat kuartal I masih tumbuh 5,2%, kuartal III makin tinggi menjadi 13,6%, hingga kuartal IV-2024 tumbuh 20,8%.

    Sedangkan sektor jasa perusahaan konsisten tumbuh tinggi dari kuartal I sebesar 15%, kuartal II tumbuh 14,8%, kuartal III 20,9%, dan kuartal IV tumbuhnya 25,7%.

    Untuk porsi setoran pajak terkecil, yang berasal dari sektor informasi dan keuangan sebesar 3,5%, tumbuh tinggi pada kuartal I sebesar 23%, kuartal II turun menjadi hanya tumbuh 17,1%, anjlok pada kuartal III minus 7,3%, sebelum naik drastis pada kuartal IV dengan pertumbuhan 21,5%.

    (arj/mij)

  • Anggaran Perjalanan Dinas Dipotong, APBN Hemat Rp3,6 T

    Anggaran Perjalanan Dinas Dipotong, APBN Hemat Rp3,6 T

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan adanya penghematan anggaran sebesar Rp3,6 triliun akibat pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas kementerian/lembaga (K/L) yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari catatan teman-teman di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sejauh ini kita menghemat Rp3,6 triliun,” ujar Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Konferensi Pers APBN KiTA 2025, dikutip Selasa (7/1).

    Menurut Isa, penghematan tersebut tidak hanya berasal dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas, tetapi juga mencakup penghematan pada paket rapat dan belanja lainnya.

    Angka penghematan sebesar Rp3,6 triliun tercapai berkat efisiensi yang dilakukan oleh seluruh K/L sejak arahan yang disampaikan oleh Prabowo pada Sidang Kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024.

    Poin penting efisiensi anggaran perjalanan dinas

    Langkah efisiensi anggaran perjalanan dinas sebelumnya ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Surat Edaran Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024.

    Surat yang ditujukan kepada menteri, kepala lembaga, Jaksa Agung, Kapolri, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara ini memuat tujuh poin arahan, yaitu:

    Menteri/pimpinan lembaga harus meninjau kembali kegiatan yang membutuhkan belanja perjalanan dinas dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 untuk mencari potensi penghematan, tanpa mengurangi efektivitas pencapaian target. Penghematan minimal 50% dari sisa anggaran perjalanan dinas di DIPA TA 2024 harus dilakukan sejak surat ditetapkan. Jika ada kebutuhan anggaran perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana kepada Menteri Keuangan. Kebijakan penghematan ini tidak berlaku untuk dua hal: perjalanan dinas yang menjadi tugas utama unit atau lembaga tertentu dan belanja perjalanan dinas yang bersifat tetap. Contohnya untuk penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan perjalanan dinas di kedutaan besar/atase. Kementerian/lembaga diminta membatasi belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencatat penghematan tersebut di halaman IV.A DIPA, serta mengkoordinasikan penghematan di instansi vertikal/satuan kerja masing-masing. Revisi pencantuman penghematan pada halaman IV.A DIPA dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb. Memastikan pembatasan anggaran perjalanan dinas diterapkan secara mandiri, kementerian/lembaga atau satuan kerja tidak diperkenankan mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi tersebut.

  • Rp434,3 Triliun Digelontorkan untuk Subsidi BBM Sampai LPG

    Rp434,3 Triliun Digelontorkan untuk Subsidi BBM Sampai LPG

    Jakarta, FORTUNE – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan Rp434,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 untuk membiayai subsidi. Anggaran tersebut mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik rumah tangga 900 VA, dan Pupuk, yang bertujuan meringankan beban masyarakat.

    “Manfaat APBN yang dinikmati langsung masyarakat termasuk dalam konteks menikmati harga BBM, LPG, listrik, pupuk yang lebih murah karena APBN memberikan subsidi,” kata Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam acara konferensi pers yang disiarkan virtual, Senin (6/1).

    Harga solar yang seharusnya Rp11.950 per liter, misalnya, hanya dibayar Rp6.800 per liter oleh masyarakat. Selisih sebesar Rp5.150 per liter ditanggung oleh APBN, dengan total subsidi solar tahun ini mencapai Rp89,7 triliun untuk sekitar 4 juta penerima manfaat.

    Selain solar, subsidi untuk Pertalite juga menjadi sorotan. Harga pasar Pertalite Rp11.700 per liter, tetapi masyarakat cukup membayar Rp10.000 per liter. Selisih Rp1.700 per liter ini menghasilkan total subsidi sebesar Rp56,1 triliun, yang dinikmati oleh sekitar 157 juta kendaraan.

    Untuk LPG 3 kilogram, subsidi yang diberikan pemerintah mencapai 70 persen dari harga pasar.

    “Harga sebenarnya LPG 3 kilogram adalah Rp42.750 per tabung, tetapi masyarakat hanya membayar Rp12.750 per tabung. Selisih Rp30.000 ini ditanggung oleh APBN,” ujarnya.

    Listrik bersubsidi juga menjangkau sekitar 40 juta pelanggan dengan total anggaran Rp156,4 triliun. Sedangkan pada sektor pertanian, subsidi pupuk mencapai Rp47,7 triliun. Pemerintah menanggung biaya Rp3.300 per kilogram untuk pupuk urea dan Rp8.500 per kilogram untuk pupuk NPK.

  • Baru Awal Tahun, Pemerintah Tarik Utang Rp85,9 Triliun

    Baru Awal Tahun, Pemerintah Tarik Utang Rp85,9 Triliun

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto menjelaskan pemerintah telah melakukan strategi prefunding dengan menerbitkan utang lebih awal sebesar Rp85,9 triliun.

    Prefunding adalah langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan utang sebelum dana tersebut benar-benar diperlukan untuk mempersiapkan kebutuhan pembiayaan di masa depan.

    “Kami telah melakukan prefunding sebesar Rp85,9 triliun yang itu akan mengurangi issuance di tahun 2025,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa pada Senin (6/1).

    Suminto menuturkan pemerintah terus berupaya mengantisipasi tantangan global yang masih besar dengan memastikan pengelolaan utang dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia menegaskan bahwa strategi Pembiayaan Utang dirancang untuk meminimalkan beban bunga (cost of fund) utang yang diterbitkan, sambil menjaga agar risikonya tetap terkendali.

    Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah sepakat melakukan penukaran utang (debt switch) atas Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp100 triliun. Langkah ini diambil untuk mengurangi tekanan pada penerbitan utang baru di pasar perdana pada tahun yang sama.

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp616,2 triliun, setara dengan 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk pembiayaan anggaran, pemerintah merencanakan total pembiayaan sebesar Rp775,9 triliun, dengan Rp642,5 triliun berasal dari penerbitan SBN dan sisanya Rp133,3 triliun diperoleh melalui pinjaman.

    “Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang APBN, kami memiliki fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang, sehingga antara SBN dan pinjaman itu bisa saling menggantikan,” ujar Suminto.

    Selain melalui penerbitan surat utang, pemerintah juga memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dari APBN 2024 mencapai Rp45,4 triliun yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pembiayaan.

    Selain itu, terdapat juga Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari APBN 2024 yang dapat digunakan sebagai cadangan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada tahun 2025.

    Bunga utang tinggi pada 2025

    Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan membayar bunga utang sebesar Rp552,9 triliun pada 2025. Pembayaran bunga utang tersebut tumbuh sebesar 10,8% dari outlook pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024.

    Adapun pada 2024, pembayaran bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp499 triliun atau naik 13,4 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp439,9 triliun.

    Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Riko Amir mengatakan pertumbuhan bunga utang dua digit tersebut merupakan dampak dari penarikan utang yang tinggi pada era pandemi.

    “Kalau ditilik balik, ketika kita pandemi, ini tinggi sekali dan juga jatuh temponya sudah berlangsung dari titik sekarang. Jadi bunga utang tersebut yang disebut legacy adalah yang didasarkan bunga utang sebelumnya ditambah bunga utang baru,” ujarnya dalam acara Media Gatering Kementerian Keuangan, Kamis (26/9).

    Meski demikian, jelas Riko, ada sejumlah strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi beban bunga utang yang terus menggunung pada pemerintahan berikutnya. Pertama, dengan melakukan debt switch, yakni melakukan lelang pembelian kembali surat utang negara (SUN) dengan cara penukaran ke SUN yang lebih murah.

    Selain itu, pemerintah juga melakukan profiling penerbitan utang, termasuk menentukan timing yang tepat untuk mendapatkan biaya utang yang lebih murah. Ada pula strategi buyback surat utang untuk mengurangi beban bunga yang harusnya dibayar pemerintah dengan tenor lebih panjang. Namun, strategi ini juga perlu mempertimbangkan kondisi kas negara yang bisa digunakan untuk buyback.