Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Sederet Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran, dari PPN 12% hingga MBG

    Sederet Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran, dari PPN 12% hingga MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Tepat 100 hari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sederet gebrakan kebijakan ekonomi terus bermunculan. 

    Sebut saja pada awal November 2024 Prabowo menerapkan kebijakan hapus tagih piutang macet 67.000 UMKM dengan total mencapai Rp2,4 triliun. 

    Sementara kebijakan kontroversial yang mengisi sisa akhir 2024, yakni terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada akhirnya Prabowo hanya mengenakan tarif PPN 12% terhadap barang mewah yang disertai insentif fiskal untuk dukung daya beli. 

    Teranyar, pada hari ke-95 dirinya menjabat sebagai presiden, Prabowo mengarahkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta daerah total senilai Rp306 triliun untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky memandang fokus kebijakan Prabowo pada dasarnya memang kepada kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. 

    Riefky tak heran bila Prabowo melakukan pemangkasan anggaran seluruh K/L dan daerah untuk membiayai program-programnya. 

    Pasalnya perlu diingat, Prabowo juga melakukan pelebaran kabinet dengan penyesuaian jumlah kementerian, begitu pula dengan menteri dan wakil menteri. Sebut saja Kementerian Keuangan yang kini memiliki tiga wakil menteri. 

    “Konsekuensi fiskal tentu cukup besar tapi bukan hanya dari progam tapi dari langkah-langkah lain dari pemerintahan Prabowo, seperti pelebaran kabinet, konsekuensi fiskalnya lebih besar,” ujarnya, dikutip pada Selasa (28/1/2025). 

    Riefky mengestimasikan pelebaran kabinet setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp39,55 triliun hingga Rp158,21 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS serta belanja barang. 

    Di sisi lain, melihat program Quick Win dalam APBN 2025, padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan Rp121 triliun untuk menunjang tujuh program. 

    Mulai dari MBG senilai Rp71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp3,2 triliun, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah Rp1,8 triliun, dan Penuntasan TBC Rp8 triliun. 

    Selain itu, juga program Renovasi Sekolah senilai Rp20 triliun, Sekolah Unggulan Terintegrasi Rp2 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa mencapai Rp15 triliun.

    Tampaknya, alokasi tersebut masih kurang sehingga membutuhkan dana lebih yang akan diambil dari anggaran K/L dan daerah. 

    Berikut Sejumlah Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran:

    Hapus tagih piutang macet 67.000 UMKM dengan total piutang Rp2,4 triliun.
    Penerapan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya tetap 11% dengan kebijakan 11/12 x 12%.
    Insentif fiskal hampir Rp40 triliun seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.
    Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 6,5%.
    Program MBG senilai Rp71 triliun.
    Pangkas belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp306 triliun.
    Tidak impor beras, jagung, garam, dan gula. 

  • Lampu Kuning Perlambatan Ekonomi China Awal Tahun

    Lampu Kuning Perlambatan Ekonomi China Awal Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Aktivitas ekonomi China secara tak terduga melambat pada awal 2025. Hal itu memutus momentum pemulihan yang dipicu oleh langkah-langkah stimulus serta menggarisbawahi Beijing harus berbuat lebih banyak untuk mencegah perlambatan. 

    Mengutip Bloomberg pada Senin (27/1/2025) aktivitas pabrik di China menyusut pada bulan Januari setelah tiga bulan ekspansi.

    Perlambatan itu tercermin lewat Purchasing Managers’ Index (PMI) atau indeks manufaktur turun menjadi 49,1 atau level terendah sejak Agustus 2024. Pengukur non-manufaktur untuk konstruksi dan jasa turun menjadi 50,2, tepat di atas angka 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi.

    Baik produksi maupun pesanan baru turun ke level terendah dalam lima bulan, menurut data PMI. Sebagai tanda melemahnya permintaan global, pesanan ekspor baru turun ke level terendah sejak Februari. 

    “Manufaktur terpengaruh oleh liburan Festival Musim Semi yang semakin dekat dan kembalinya karyawan ke kampung halaman mereka,” kata Zhao Qinghe, ahli statistik senior di NBS.

    Kekecewaan tersebut menyusul data resmi lainnya yang menunjukkan dukungan fiskal pemerintah terhadap ekonomi lemah pada tahun lalu.

    Perusahaan industri melaporkan penurunan laba selama 3 tahun berturut-turut karena tekanan deflasi terus berlanjut, meskipun program untuk mensubsidi pembelian barang-barang konsumen dan mesin berkontribusi pada kenaikan laba pada akhir tahun 2024.

    Secara keseluruhan, serangkaian angka terbaru mengungkapkan ekonomi No. 2 dunia berisiko mandek kecuali pemerintah mengeluarkan lebih banyak uang — terutama melalui pinjaman dan belanja publik — untuk menutupi lubang permintaan. 

    “Tanpa sikap yang lebih pro-pertumbuhan pada kebijakan moneter dan fiskal, akan sulit bagi China untuk mencegah perlambatan ekonomi yang lebih tajam pada tahun 2025,” kata Carlos Casanova, ekonom senior Asia di Union Bancaire Privee.

    Urgensi kebijakan ini semakin meningkat karena Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif pada ekspor China. Hal ini  akan melemahkan permintaan luar negeri China pada saat konsumen domestik dan perusahaan swasta sudah lebih memilih untuk berhati-hati. 

    Sementara itu, sektor properti yang sedang berjuang menunjukkan sedikit tanda pemulihan yang berkelanjutan.

    Indeks CSI 300 saham China dalam negeri berfluktuasi antara naik dan turun, mengakhiri hari dengan penurunan 0,4% pada penutupan. Obligasi pemerintah China berjangka 30 tahun menguat 0,7%, sementara yuan turun sekitar 0,4% dalam perdagangan dalam negeri dan luar negeri. 

    China berhasil memenuhi target pertumbuhan resmi sebesar 5% tahun lalu, berkat kebijakan kilat yang terlambat dan lonjakan ekspor. Namun, pemulihan ekonomi tidak merata, dengan manufaktur terkadang menjadi titik terang tetapi konsumsi terbebani oleh pasar kerja yang lemah dan krisis real estat yang berkepanjangan. 

    Pemerintah Negeri Panda telah berjanji untuk mengadopsi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih mendukung tahun ini dengan rasio defisit anggaran yang lebih luas di samping pemotongan suku bunga. 

    Namun, masih ada keraguan mengenai apakah tindakan Beijing akan cukup berani untuk mengakhiri spiral deflasi di China. Sejauh ini, bank sentral lebih memprioritaskan menstabilkan yuan daripada pelonggaran moneter, yang dapat mengindikasikan berkurangnya kekhawatiran tentang pertumbuhan di pihak pejabat.

    Presiden Xi Jinping pun berjanji untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan mengatakan China berencana untuk memperdalam reformasi kebijakannya.

    Meski aktivitas pabrik biasanya menurun sebelum periode Tahun Baru Imlek karena produksi menurun saat jutaan pekerja pulang kampung, para ekonom mengatakan perlambatan bulan ini lebih parah dari biasanya, menambah tanda-tanda pelemahan meskipun ada upaya baru-baru ini untuk meningkatkan ekonomi.

    “Tingkat penurunan ini di luar ekspektasi kami,” kata Raymond Yeung, kepala ekonom untuk China Raya di Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

    Aktivitas industri di China./BloombergPerbesar

    Dia juga menambahkan, kebijakan fiskal yang lebih kuat dan pemotongan rasio persyaratan cadangan untuk bank masih menjadi pertimbangan. Oleh Karena itu, Yeung menyimpulkan ekonomi China masih jauh dari kata pulih.

    Meski aktivitas pabrik melambat sebagian karena libur Tahun Baru Imlek selama delapan hari, itu juga bisa berarti ekspor kurang diuntungkan dari pesanan yang menumpuk dari para pebisnis sebagai bagian dari upaya untuk menghindari tarif baru, menurut Zhiwei Zhang, kepala ekonom di Pinpoint Asset Management. 

    Pungutan AS yang tinggi dapat merugikan ekspor China, yang mencapai hampir sepertiga dari pertumbuhan tahun lalu, dan menambah biaya bagi produsen yang sudah menghadapi tekanan harga dari persaingan yang ketat dan sentimen konsumen yang lesu. Trump sejauh ini menahan diri untuk tidak mengenakan tarif pada China di hari-hari pertamanya menjabat, meskipun rencananya masih belum dapat diprediksi.

    Dukungan Fiskal

    Dukungan fiskal China terhadap perekonomian terbatas pada tahun 2024, tertahan oleh anjloknya pendapatan pemerintah daerah dari penjualan tanah dan penurunan besar dalam pendapatan pajak.

    Peningkatan pengeluaran tahun lalu sekitar 2 triliun yuan atau US$275 miliar, lebih rendah dari yang diperkirakan Beijing, sebagian besar sebagai akibat dari kurangnya pengeluaran oleh dana infrastruktur pemerintah daerah.

    Pemerintah provinsi memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari penjualan tanah kepada pengembang — sumber pendapatan yang telah mengering selama beberapa tahun terakhir dan memaksa pejabat daerah untuk memangkas pengeluaran mereka, yang melemahkan dorongan fiskal bagi perekonomian.

    Belanja fiskal yang luas oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan dua anggaran utama mereka, yang mencakup segala hal mulai dari pengeluaran sehari-hari hingga proyek infrastruktur, hanya tumbuh rata-rata 1,5% setiap tahun sejak 2021. 

    Janji Kementerian Keuangan China untuk memperluas pengeluaran tahun ini perlu didukung dengan uang sungguhan untuk memastikan bahwa pemerintah di seluruh negeri memiliki sumber daya yang diperlukan untuk membelanjakan apa yang mereka janjikan. 

    Tim ekonom di Huachuang Securities Co. menyebut, menaikkan rasio defisit fiskal resmi menjadi 4% dari PDB dari 3% tahun lalu akan menghasilkan peningkatan sebesar 5% dalam pengeluaran dari anggaran utama. 

    Sementara itu, Michelle Lam, ekonom China Raya di Societe Generale SA menuturkan, pengeluaran publik memprioritaskan infrastruktur daripada kesejahteraan sosial tahun lalu. Hal tersebut harus berubah karena para pemimpin puncak telah mengisyaratkan fokus kebijakan yang lebih besar pada konsumsi pada 2025. 

    “PMI, tentu saja, telah menjadikan stimulus fiskal sebagai prioritas yang lebih penting karena pemulihan masih rapuh,” tambahnya.

  • Detail Anggaran K/L yang Dipangkas Sri Mulyani, ATK Dipotong Hingga 90%

    Detail Anggaran K/L yang Dipangkas Sri Mulyani, ATK Dipotong Hingga 90%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. Yang mencolok ialah efisiensi untuk alat tulis kantor (ATK) sebesar 90,0%.

    Surat tersebut Sri Mulyani tujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Jaksa Agung, para kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan pada pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Dalam Inpres pertamanya itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga toal Rp306,69 triliun. Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) sendiri, Prabowo memerintahkan penghematan sebesar Rp256,1 triliun.

    Dalam lampiran surat tersebut, bendahara negara mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per K/L.

    Oleh sebab itu, setiap K/L harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam lampiran  surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.

    Selanjutnya, setiap K/L usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu.

    “Paling lambat tanggal 14 Februari 2025,” tulis surat tertulis.

    Sebelumnya, surat nomor S-37/MK.02/2025 itu sudah sempat menjadi perbincangan di media sosial X. Banyak pengguna X yang mengaku bingung dengan item-item yang dipangkas anggarannya—terutama karena persentase pemangkasannya begitu besar.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro sendiri sudah mengonfirmasi kebenaran surat yang viral di media sosial X tersebut.

    “Benar, surat tersebut dari Kemenkeu,” ujar Deni kepada Bisnis, Senin (27/1/2025).

    Berikut 16 item yang dipangkas sesuai surat no. S-37/MK.02/2025

    1. Alat Tulis Kantor (ATK): efisiensi sebesar 90,0%.

    2. Kegiatan Seremonial: efisiensi sebesar 56,9%.

    3. Rapat, Seminar, dan sejenisnya: efisiensi sebesar 51,5%.

    4. Kajian dan Analisis: efisiensi sebesar 51,5%.

    5. Diklat dan Bimtek: efisiensi sebesar 36,5%.

    6. Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: efisiensi sebesar 40,0%.

    7. Percetakan dan Souvenir: efisiensi sebesar 75,9%.

    8. Sewa Gedung, Kendaraan, Peralatan: efisiensi sebesar 73,3%.

    9. Lisensi Aplikasi: efisiensi sebesar 61,6%.

    10. Jasa Konsultan: efisiensi sebesar 45,7%.

    11. Bantuan Pemerintah: efisiensi sebesar 10,2%.

    12. Pemeliharaan dan Perawatan: efisiensi sebesar 16,2%.

    13. Perjalanan Dinas: efisiensi sebesar 28,3%.

    14. Peralatan dan Mesin: efisiensi sebesar 28,0%.

    15. Infrastruktur: efisiensi sebesar 34,3%.

    16. Belanja Lainnya: efisiensi sebesar 59,1%.

  • SBN ORI027 Resmi Terbit, Ini Daftar Mitra dan Cara Belinya

    SBN ORI027 Resmi Terbit, Ini Daftar Mitra dan Cara Belinya

    Pemerintah telah menentukan tingkat imbal hasil atau kupon untuk Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI027, dengan periode penawaran instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Ritel ini berlangsung pada 27 Januari hingga 20 Februari 2025.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginformasikan bahwa ORI kelima yang diterbitkan pemerintah tersebut tersedia dalam dua pilihan tenor, yaitu ORI027 dengan jangka waktu 3 tahun (ORI027T3) dan 6 tahun (ORI027T6), dengan kupon masing-masing sebesar 6,65% dan 6,75% yang merupakan kupon tetap (fixed rate).

    Kemenkeu menargetkan penjualan ORI027 mencapai Rp25 triliun, dengan kuota nasional untuk ORI027T3 sebesar Rp10 triliun dan ORI027T6 sebesar Rp15 triliun.

    Hasil penjualan ORI027 akan diumumkan pada 24 Februari 2025, dan tanggal setelmen dijadwalkan pada 26 Februari 2025. Adapun tanggal jatuh tempo, ORI027T3 akan berakhir pada 15 Februari 2028, sementara ORI027T6 pada 15 Februari 2031.

    Minimum pemesanan ORI027 sebesar Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta. Sedangkan maksimum pemesanan untuk ORI027T3 sebesar Rp5 miliar dan ORI027T6 Rp10 miliar.

    Daftar mitra pemesanan SBN ORI027

    Pemesanan ORI027 dapat dilakukan melalui 26 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditunjuk oleh DJPPR Kemenkeu. Berikut adalah daftar 26 Mitra Distribusi resmi untuk ORI027.

    1. PT Bank Central Asia Tbk

    2. PT Bank CIMB Niaga Tbk

    3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

    5. PT Bank HSBC Indonesia

    6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

    8. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

    12. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

    13. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

    14. PT Bank UOB Indonesia

    15. PT Bank Victoria International Tbk

    16. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

    17. PT Bareksa Portal Investasi

    19. PT BRI Danareksa Sekuritas

    20. PT Bibit Tumbuh Bersama

    22. PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+)

    23. PT Phillip Sekuritas Indonesia

    24. PT Star Mercato Capitale (Tanamduit)

    25. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

    26. Standard Chartered Bank, Indonesia

    Cara membeli SBN ORI027

    Registrasi dapat dilakukan kapan saja, bahkan sebelum periode penawaran SBN Ritel dimulai. Calon Investor bisa mendaftar melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Midis, dengan memasukkan informasi seperti data diri, nomor SID (Single Investor Identification), nomor Rekening Dana, dan nomor Rekening Surat Berharga.

    Bagi yang belum memiliki nomor SID, Rekening Dana, dan/atau Rekening Surat Berharga, dapat menghubungi Midis. SID adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

    Setelah berhasil melakukan registrasi, Calon Investor dapat melakukan pemesanan ORI027T3 dan ORI027T6 dengan terlebih dahulu membaca ketentuan yang tertera dalam Memorandum Informasi. Pemesanan hanya dapat dilakukan selama masa penawaran ORI027T3 dan ORI027T6 berlangsung.

    Setelah pemesanan terverifikasi, Calon Investor akan menerima kode pembayaran (billing code) melalui email atau SMS, sesuai dengan kebijakan masing-masing Mitra Distribusi. Kode pembayaran ini digunakan untuk melakukan pembayaran investasi melalui Bank Persepsi (teller, ATM, internet banking, mobile banking), Pos, atau Lembaga Persepsi lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

    Setelah melakukan pembayaran, Calon Investor akan menerima NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan notifikasi bahwa pemesanan telah selesai (completed order). Alokasi ORI027T3 dan ORI027T6 akan diberikan pada tanggal setelmen atau penerbitan. Setelah proses setelmen selesai, investor dapat meminta Bukti Konfirmasi Kepemilikan ORI027T3 dan ORI027T6 kepada Mitra Distribusi.

    Keuntungan berinvestasi SBN ORI

    1. Kupon dan pokok dijamin oleh Undang-Undang.

    2. Kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.

    3. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo.

    4. Kupon dibayar setiap bulan.

    5. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder (antar Investor Domestik).

    6. Tersedianya kuotasi harga beli (bid price) dari Mitra Distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan Mitra Distribusi.

    7. Berpotensi memperoleh capital gain.

    8. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain (sesuai dengan kebijakan di masing-masing Mitra Distribusi).

    9. Dapat diperdagangkan di organized OTC melalui Electronic Trading Platform (ETP).

    10. Masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

    Demikianlah informasi lengkap tentang SBN ORI027 yang terbit mulai 27 Januari 2025. Tertarik membeli?

  • Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

    Survei: Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden capai 79,3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja mencapai 79,3 persen.

    “Jadi, ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto,” kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei yang dilakukan secara daring dan disaksikan dari Jakarta, Senin.

    Selain itu, Burhanuddin menjelaskan bahwa saat ini belum ada indikasi masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat Indonesia akan berakhir.

    Terlebih, ketika ada isu yang berpotensi menurunkan kepuasan publik, tetapi Presiden Prabowo dan jajaran dapat menyikapi dengan baik.

    “Kemarin sempat muncul isu kenaikan PPN (pajak pertambahan nilai) secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kementerian Keuangan sepertinya berubah. Hanya menaikkan PPN 12 persen untuk barang mewah, dan itu yang membuat kepuasan terhadap Presiden Prabowo relatif masih tinggi,” jelasnya.

    Ia mengatakan bahwa masa bulan madu politik antara Presiden Prabowo dengan rakyat akan berlangsung lebih lama dibandingkan masa pemerintahan pertama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan periode kedua Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

    Ia menjelaskan bahwa pada 100 hari Presiden Jokowi menjabat saat periode pertama, terdapat kebijakan tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalami masa bulan madu politik yang singkat pada periode kedua karena terdapat kasus Bank Century dan sejumlah kasus yang melibatkan elite Partai Demokrat.

    Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada periode 16–21 Januari 2025. Populasi survei merupakan seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan

    Sampel survei dipilih melalui metode multistage random sampling sebanyak 1.220 responden, terdiri atas 49,9 persen laki-laki dan 50,1 persen perempuan.

    Sementara itu, toleransi kesalahan survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan asumsi simple random sampling.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu Gelontorkan Anggaran untuk Danai Program Ketahanan Sumber Daya Air

    Kemenkeu Gelontorkan Anggaran untuk Danai Program Ketahanan Sumber Daya Air

    JAKARTA – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenekeu) Maluku Utara (Malut) alokasikan belanja untuk mendanai program ketahanan sumber daya air sebesar Rp172,11 miliar dalam mendukung program di sektor pertanian Malut.

    “Memang, program ketersediaan akses dan konsumsi program berkualitas sebesar Rp13,83 miliar. Program lainnya yang turut berkontribusi untuk mendukung sektor pertanian adalah Kedai Panganmu dan KUR,” kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Malut, Tunas Agung Jiwa Brata dilansir ANTARA, Minggu, 26 Januari.

    Tunas Agung Jiwa Brata juga menyampaikan isu lokal regional Malut mengenai fenomena gagal salur DAK Fisik tahun anggaran 2024 wilayah Malut.

    Di samping itu, hasil analisis penyebab gagal salur tersebut adalah terdapat dokumen penyaluran yang belum disampaikan ke KPPN, capaian output pada proyek tidak memenuhi syarat salur, dan dokumentasi yang disampaikan melewati batas waktu.

    Atas kendala gagal salur tersebut, dampak terhadap Pemkab adalah Pemkab Kabupaten Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan Halmahera Utara hanya dapat melanjutkan proyek menggunakan sumber dana dari APBD 2025.

    Sedangkan, untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemkab Halmahera Barat harus memperpanjang waktu penyelesaian proyek dan menggunakan sumber dari APBD 2025.

    Sedangkan dampak untuk masyarakat adalah membebani APBD, terhambat perputaran ekonomi, risiko meningkatnya biaya pembangunan, dan penurunan kualitas pelayanan publik.

    Sementara itu, hasil Analisis Pengaruh Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Ketahanan Pangan Terhadap Produktivitas Padi menunjukkan bahwa intervensi belanja K/L berpengaruh positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian dimana belanja K/L dilakukan secara signifikan dengan produktivitas padi.

    “Salah satu bentuk proyek strategis yang dibangun untuk meningkatkan ketahanan pangan terhadap produktivitas padi adalah pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi,” ujarnya.

  • Negara Tetangga RI Diambang Krisis, Tanda-Tandanya Terlihat dari Mobil

    Negara Tetangga RI Diambang Krisis, Tanda-Tandanya Terlihat dari Mobil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Negara tetangga Thailand dikabarkan diambang krisis. Sebab negara tersebut memiliki tanda-tanda pelemahan ekonomi Thailand. Berita ini menjadi salah satu yang banyak dibaca di CNBC Indonesia pada Oktober 2024. Hal ini berkaitan dengan produksi mobil yang ada di Negeri Gajah Putih itu.

    Mengutip Federasi Industri Thailand mengatakan bahwa produksi mobil di Thailand turun 25,48% pada September secara year-on-year (yoy). Ini juga merupakan pendalaman penurunan produksi setelah pada Agustus lalu produksi melemah 20,56% secara yoy.

    “Penjualan mobil domestik turun 37,11% menjadi 117.000 unit pada bulan September,” kata juru bicara divisi otomotif federasi, Surapong Paisitpattanapong, dalam sebuah konferensi pers dikutip Reuters.

    “Ekspor turun 10,83% pada bulan September dari tahun sebelumnya karena masalah ekonomi di antara mitra dagang dan dampak konflik di Timur Tengah,” tambahnya.

    Thailand adalah pusat produksi mobil terbesar di Asia Tenggara. Negara ini juga merupakan basis ekspor bagi beberapa produsen mobil terkemuka dunia, termasuk Toyota dan Honda.

    Sebelumnya pada September, Federasi Industri Thailand juga telah memangkas target penjualan kendaraan domestiknya untuk tahun ini sebanyak 200.000 unit menjadi 550.000. Dikatakan bahwa utang rumah tangga yang tinggi dan aturan pinjaman yang lebih ketat telah memukul permintaan.

    Mengutip Channel News Asia (CNA), mengacu pada survei dari University of the Thai Chamber of Commerce pada September ditemukan bahwa rata-rata utang per rumah tangga adalah 606.378 baht (Rp 276 juta), naik 8,4% dari tahun sebelumnya. itu adalah tingkat utang rata-rata tertinggi sejak survei dimulai pada tahun 2009.

    Sebenarnya, ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini tumbuh 2,3% pada kuartal kedua (Q2) 2024 yoy. Terjadi peningkatan pertumbuhan 1,6% dari kuartal sebelumnya.

    Namun, secara kuartal ke kuartal (qtq), ekonomi Thailand melambat menjadi 0,8% pada Q2 ini. Padahal sebelumnya ada ekspansi 1,2% di Januari hingga Maret.

    Kementerian Keuangan sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,7% untuk tahun 2024. Tahun lalu, pertumbuhan Thailand hanya 1,9%, tertinggal dari negara-negara tetangga.

    (ayh/ayh)

  • Deretan Kontroversi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Deretan Kontroversi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA — Riuh rendah konsolidasi politik, kenaikan PPN, polemik kepailitan Sritex, makan bergizi gratis hingga kebijakan ‘kencangkan ikat pinggang’ alias penghematan anggaran mewarnai 100 hari pertama pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Publik sejatinya menaruh ekspektasi cukup tinggi kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, janji pasangan presiden dan wakil presiden yang didukung oleh mayoritas partai parlemen, kecuali PDI Perjuangan (PDIP), cukup ambisius. Mereka ingin mengerek pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

    Namun alih-alih ingin bergerak cepat mengejar target pertumbuhan 8%, 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran justru diliputi ketidakpastian. Proses konsolidasi politik belum tuntas. Di sisi lain, Prabowo juga dihadapkan pada kondisi yang serba dilematis. Kepailitan Sritex telah mengancam puluhan ribu buruh yang bekerja di perusahaan tersebut.

    Sementara itu, terbatasnya ruang fiskal, memaksa pemerintahan Prabowo Subianto untuk melakukan langkah penghematan dengan memangkas anggaran daerah. Tentu ada konsekuensi di balik pemangkasan anggaran tersebut. Belum lagi masalah program makan bergizi gratis, hingga proses konsolidasi politik yang belum sepenuhnya stabil masih menjadi momok bagi pemerintahan Prabowo.

    Sejauh ini koalisi pendukung Prabowo-Gibran, menguasai hampir 81% kursi parlemen. Pada Pilkada 2024 lalu, Koalisi pendukung pemerintahan Prabowo yang tergabung dalam KIM Plus, juga hampir menguasai seluruh daerah strategis. Di Jawa, mereka menguasai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. KIM Plus juga memenangkan Pilkada di Sumatra Utara.

    Secara statistik, pemerintahan Prabowo cukup kuat, bahkan sangat kuat. Parlemen nyaris didominasi oleh partai pendukung pemerintahan. Apalagi kalau pertemuan Prabowo – Megawati terealisasi dan pada akhirnya PDIP juga ikut bergabung ke lingkaran kekuasaan. Posisi Prabowo semakin kuat. Dia tidak memiliki oposisi.

    Akan tetapi, kekuatan politik yang begitu besar tidak sepenuhnya menjamin program Prabowo berjalan mulus. Kesadaran dari civil society yang menguat dan seringkali membuat pemerintah harus terkadang harus menunda atau mengubah alur kebijakan. Rencana kenaikan PPN 12%, yang kemudian hanya dikenakan kepada barang mewah, adalah salah satu contohnya. 

    Berikut daftar kontroversi selama 100 hari Prabowo-Gibran memegang kendali pemerintahan:

    Polemik Kenaikan PPN

    Prabowo langsung dihadapkan dengan isu kenaikan PPN yang memicu banyak komentar dan protes di masyarakat. Pemerintah akhirnya mengambil jalan tengah. PPN tetap naik tetapi hanya untuk barang mewah. Sementara barang dan jasa kena pajak lainnya tetap menggunakan tarif lama 11%.

    Pengumuman mengenai perubahan skema itu diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia mengumumkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%  hanya untuk barang-barang mewah.

    “Oleh karena itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berkoordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikkan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” katanya kepada wartawan di Kementerian Keuangan.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan barang yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang sudah terkena PPnBM. 

    “Itu kategorinya sangat sedikit, limited. Seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah,” terang Sri Mulyani.

    Artinya, barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN jadi 12%. Barang yang dimaksud mencakup bahan kebutuhan pokok termasuk makanan hingga sabun dan sampo.

    “Seluruh barang dan jasa yang 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN 0%, tidak sama sekali membayar PPN,” tegasnya.

    Makan Bergizi Gratis

    Sementara itu, pemerintah dinilai terlalu terburu-buru dalam menggelar Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Faktor keamanan dan kualitas makanan luput dari perhatian. 

    Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan perencanaan yang kurang matang itu tercermin dari adanya insiden keracunan penerima manfaat saat menyantap MBG.

    Perlu diketahui, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo diberitakan mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

    “MBG ini nampak perencanannya kurang baik dan matang, terlihat dari belum adanya standarisasi keamanan pangan sehingga terjadi hal yang kita takutkan bersama, yaitu keracunan,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

    Eliza juga menilai pedagang pasar lokal belum terlibat menjadi vendor dari program MBG, serta ada aturan yang memberatkan UMKM sehingga tidak bisa turut serta dalam program ini.

    Dia menyampaikan bahwa pelaku UMKM merasa keberatan jika pemerintah mensyaratkan UMKM harus membangun dapur baru. Ini artinya, sambung Eliza, harus menambah modal yang belum tentu akan balik modal kapan, ini mengingat margin dari memproduksi makanan ini relatif kecil.

    “Nampak pemerintah dalam mendesain kebijakan itu masih dengan cara-cara yang penting jalan dulu, meski secara substansialnya tidak memenuhi,” ujarnya.

    Miskoordinasi di Kasus Sritex 

    Janji manis pemerintah untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex yang terjerat pailit juga belum membuahkan hasil. Upaya pemerintah untuk mendorong opsi going concern atau keberlanjutan usaha Sritex tak disambut positif oleh tim kurator.

    Tim kurator dalam proses kepailitan Sritex menyatakan opsi going concern belum bisa diambil lantaran belum adanya alasan yang cukup secara hukum. Apalagi, kurator menilai bahwa manajemen Sritex tidak kooperatif dan transparan dalam memberikan informasi kepada kurator.

    “Para debitur pailit tidak kooperatif dan terbuka dalam memberikan informasi kepada tim kurator dan jelas hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 98 UUK-PKPU,” ujar Denny Ardiansyah, anggota Tim Kurator Sritex dalam konferensi pers di Semarang, Senin (13/1/2025) malam. 

    Denny menyampaikan bahwa pembahasan mengenai opsi going concern telah dilakukan pada November 2024. Namun demikian, tim kurator tidak menerima data yang sebelumnya telah diminta kepada direktur keuangan dan direktur independen Sritex.

    Sikap tidak kooperatif itu juga terlihat ketika tim kurator berusaha untuk mengecek bahan baku dan stok hasil produksi. Denny menuturkan, tim kurator dihalang-halangi dan tidak diperbolehkan mengambil dokumentasi dengan alasan perintah pemilik perusahaan.

    “Kemarin kita cek, ada bahan baku yang banyak sekali di PT Bitratex Industries. Bahkan, saya kira bahan bakunya lebih banyak dari yang di PT Sritex,” jelas Denny.

    Fakta yang ditemukan tim kurator tersebut berbanding terbalik dengan kabar yang disampaikan manajemen Sritex. Tim kurator juga mengungkapkan dugaan upaya pemindahan barang yang dilakukan debitur secara ilegal. Aksi bongkar muat barang, baik barang jadi maupun bahan baku, dilakukan pada malam hari. 

    Sejumlah fakta tersebut menjawab pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang menyebut tim kurator mangkir dari mediasi going concern.

    “Kami sangat bingung dengan pernyataan tersebut, mengingat kami tidak pernah diundang baik secara resmi maupun informal untuk mediasi going concern,” ungkap Denny.

  • KPK Nilai BI Lembaga Paling Berintegritas Meski Diterpa Kasus CSR

    KPK Nilai BI Lembaga Paling Berintegritas Meski Diterpa Kasus CSR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Bank Indonesia (BI) sebagai institusi yang mencetak skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 tertinggi. 

    BI meraih skor 86,71 atau yang tertinggi pada kategori lembaga maupun kategori institusi pemerintahan yang lain mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kabupaten. 

    Adapun SPI dilakukan setiap tahunnya sebagai apresiasi atas bentuk penghargaan bagi upaya kementerian atau lembaga maupun pemerintahan daerah dalam mendorong penerapan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

    Ketua KPK Setyo Budiyanti dalam sambutannya mengimbau seluruh organisasi mengedepankan peningkatan integritas dalam sasaran kinerjanya.

    “Bahkan, tadi disebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan SPI sebagai bagian dari indeks kinerja utama. Jika ini bisa diterapkan di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, saya yakin semuanya akan lebih tenang. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Minggu (26/1/2025). 

    Menurutnya, SPI ini menjadi penting sebagai tolok ukur integritas dan pendorong perubahan positif di berbagai institusi. 

    KPK juga berharap keberhasilan yang diraih oleh institusi-institusi ini dapat menjadi inspirasi bagi institusi lainnya untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik, integritas, dan pencegahan korupsi.

    Kasus CSR BI

    Adapun, perolehan skor tertinggi SPI oleh BI terjadi di tengah kontroversi kasus dugaan korupsi terkait dengan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR), atau dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Bahkan, kasus itu juga ditangani oleh KPK.

    Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan alasan mengapa angka skor integritas tinggi tapi masih muncul kasus korupsi di lembaga tersebut.

    Menurut Pahala, pihaknya memang melakukan pendataan survei penilaian integritas tersebut berdasarkan jawaban dari pihak internal lembaga.

    “Tapi, kalau ditanya kita tangkap enggak itu fenomena dalam survei kita, kita tangkap dalam bentuk apakah ada perdagangan pengaruh atau intervensi,” kata Pahala dalam media briefing hasil SPI 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Namun, Pahala mengakui hasil survei penilaian tersebut bisa saja berbeda dengan yang terdata oleh KPK. Hal itu lantaran indikator penilaian tersebut juga berdasarkan pada jawaban pihak internal lembaga.

    “Tapi, kenyataannya internal bilang enggak ada, jadi kita sulit juga bilang, kayak apa, hubungan BI yang kasusnya lagi diproses diduga ada perdagangan pengaruh,” ucap Pahala.

    Lebih lanjut, Pahala menekankan bahwa setinggi apa pun skor integritas di suatu lembaga, tidak bisa dianggap tidak terjadi korupsi.

    “Jadi, jangan dianggap juga kalau SPI ini bisa 100% kalau nilainya tinggi enggak ada korupsi, enggak lah, enggak banget. [Skor] 80-an pun kalau ada [korupsi], ada,” ungkapnya.

    Secara rinci, berikut daftar 10 institusi dengan skor SPI terbaik berdasarkan kategorinya.

    Kategori Kementerian

    – Kementerian Luar Negeri (85,73)

    – Kementerian Sekretariat Negara (85,35)

    – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (85,35)

    – Kementerian Keuangan  (83,36)

    – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (83,35)

    – Kementerian Perindustrian (83,03)

    – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (82,36)

    – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (81,96)

    – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (81,81)

    – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (80,33)

    Kategori Lembaga

    – Bank Indonesia  (86,71)

    – Sekretariat Kabinet (85)

    – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,94)

    – Lembaga Administrasi Negara (84,91)

    – Otoritas Jasa Keuangan (84,87)

    – Badan Tenaga Nuklir Nasional (84,5)

    – Badan Standardisasi Nasional (84,49)

    – Badan Pusat Statistik (84,31)

    – Badan Pengawas Obat dan Makanan (83,98)

    – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (83,9)

    Kategori Provinsi

    – Provinsi Jawa Tengah (79,4)

    – Provinsi Bali (77,97)

    – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (74,6)

    – Provinsi Sulawesi Utara (73,98)

    – Provinsi Jawa Barat (73,84)

    – Provinsi Kalimantan Timur  (72,75)

    – Provinsi DKI Jakarta (72,5)

    – Provinsi Kalimantan Barat (72,37)

    – Provinsi Gorontalo (71,79)

    – Provinsi Bengkulu (71,76)

    Kategori Kabupaten

    – Kabupaten Batang (80,49)

    – Kabupaten Gunungkidul (80,08)

    – Kabupaten Kulon Progo (80,05)

    – Kabupaten Natuna (79,96)

    – Kabupaten Gianyar (79,87)

    – Kabupaten Lingga (79,82)

    – Kabupaten Wonosobo (79,36)

    – Kabupaten Sukoharjo (79,34)

    – Kabupaten Buleleng (79,14)

    – Kabupaten Hulu Sungai Selatan (79,06)

    Kategori Kota

    – Kota Pekalongan (82,25) 

    ⁠- Kota Tegal (80,62)

    ⁠- Kota Kotamobagu (79,75) 

    ⁠- Kota Yogyakarta (79,39) 

    ⁠- Kota Denpasar (79,02) 

    ⁠- Kota Salatiga (78,94) 

    ⁠- Kota Solok (78,52)

    ⁠- Kota Tebing Tinggi (78,48) 

    ⁠- Kota Magelang (78,21) 

    ⁠- Kota Padang Panjang (78,03)

  • Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi, Bupati Tunggu Intruksi Pusat

    Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi, Bupati Tunggu Intruksi Pusat

    Liputan6.com, Banyuwangi – Kemenenterian Dalam Negeri berharap partisipasi pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui APBD. Menanggapi hal itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, lebih memilih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait hal itu. “Kita masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kemendagri dan Kementerian Keuangan, terkait dengan patungan MBG itu,”ujar Ipuk, Kamis (23/1/2025)

    Kata Ipuk, selain Kemendagri dan Kemenkeu pihaknya juga masih menunggu koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. “Kita saat ini juga masih menunggu Badan Gizi Nasional bagaimana prosedurnya,”katanya

    Dia menjelaskan, hingga saat ini pemerintah daerah masih belum bisa mencairkan anggaran karena penyesuaian aturan atau kebijakan yang baru.“Sampai  saat ini pemerintah daerah masih belum bisa mencairkan anggaran karena ada aturan yang belum terselesaikan atau mungkin ada kebijakan baru dari pemerintah,” paparnya

    Sebelumnya, pemerintah daerah diminta partisipasinya untuk ikut mendanai program MBG, namun demikian Kemendagri menyatakan hal tersebut tidak wajib. “Tidak wajib tetapi sangat sesuai. Sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah,” kata Wamendagri Bima Arya.

    Bima Arya mengatakan, rencana patungan MBG oleh pemerintah daerah kini masih dalam tahap sinkronisasi. “Tentunya ini kan proses sinkronisasi lagi. Namanya anggaran akan ada pergeseran dan lain-lain, ini dalam proses semua,” tuturnya.