Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Pajak Global Berlaku, Menteri Investasi: Banyak Cara Tarik Investor selain Tax Holiday

    Pajak Global Berlaku, Menteri Investasi: Banyak Cara Tarik Investor selain Tax Holiday

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyebut bahwa pemerintah akan menyiapkan sejumlah insentif ketika pajak minimum global berlaku, agar investor tetap tertarik menempatkan dananya di Tanah Air.

    Rosan mengaku tidak khawatir soal dampak berlakunya pajak minimum global terhadap minat investasi ke Indonesia. Menurutnya, para investor asing tetap melihat Indonesia sebagai tempat yang potensial untuk berinvestasi.

    Dia pun menyebut bahwa pemerintah akan menyusun insentif yang menarik dan sejalan dengan komitmen penerapan pajak minimum global. Insentif itu menurutnya dapat berupa fiskal maupun non-fiskal.

    “Banyak hal yang bisa kita lakukan, insentif itu bisa kita berikan dalam bentuk non-fiskal juga, kita bisa lakukan juga dalam bentuk hal lainnya. Misalnya, ada beberapa hal, kita bisa … dalam diskusi ya, perpanjangan dari corporate tax dengan rate yang lebih rendah, atau yang lain-lain itu bisa kita lakukan,” ujar Rosan usai konferensi pers realisasi investasi, Jumat (31/1/2025).

    Rosan juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memberikan insentif tax holiday dan tax allowance pada 2025, bersamaan dengan berlakunya pajak minimum global.

    “Untuk tax holiday ini berjalan dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

    Awalnya, insentif tax holiday berakhir pada 9 Oktober 2024. Namun, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

    PMK 69/2024 memperpanjang insentif tax holiday hingga 31 Desember 2025.

    Tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

    Namun, dalam perpanjangan kali ini, terdapat sedikit peraturan, di antaranya tax holiday tidak berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Pasalnya, pemerintah menerapkan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    Tax holiday sendiri berbentuk pembebasan beban Pajak Penghasilan Badan Usaha (PPh Badan) atau dapat berupa pengurangan tarif PPh Badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu.

  • Pemerintah Datangkan Dokter dari Arab Saudi untuk Bantu Operasi Anak dengan Penyakit Jantung Bawaan – Halaman all

    Pemerintah Datangkan Dokter dari Arab Saudi untuk Bantu Operasi Anak dengan Penyakit Jantung Bawaan – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Setiap tahun, ada sekitar 50 ribu bayi yang lahir di Indonesia dengan Penyakit Jantung Bawaan (PJB). 

    Kondisi ini menjadi masalah kesehatan serius yang dihadapi anak-anak Indonesia.

    Ditambah lagi daftar tunggu operasi yang lama serta biaya yang mahal makin mematahkan harapan keluarga pasien agar anak memiliki masa depan yang lebih baik.

    Bersama Kerajaan Arab Saudi melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSR), Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) menggelar operasi massal untuk anak-anak dengan kelainan jantung bawaan.

    Selama 10 hari mulai tanggal 21-31 Januari 2025, sebanyak 28 orang anggota tim KSR terdiri dari manajemen dan tim medis berkolaborasi dengan para ahli bedah jantung anak di RSJPDHK.

    Tim medis dari Arab terdiri daro dokter jantung, dokter bedah jantung anak, dokter anestesi jantung, dokter intensivis jantung, perawat anestesi, perawat bedah dan perawat intensivist melakukan 38 operasi penyakit jantung bawaan.

    TIM MEDIS ARAB SAUDI – Tim medis dari Kerajaan Arab Saudi melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSR) datang ke Indonesia. Tim ini bersama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) dalam jumpa pers Kamis (30/1/2025) memberi informasi akan menggelar operasi massal untuk anak-anak dengan kelainan jantung bawaan di Indonesia. (Tribunnews.com/Rina Ayu)

    Operasi ini tidak hanya mencakup kasus-kasus sederhana, tetapi 75 persen diantaranya merupakan kasus yang kompleks yang membutuhkan penanganan khusus berbiaya tinggi.

    Tidak hanya bantuan tenaga medis tindakan operasi, KSR juga membantu dalam penyediaan peralatan habis pakai dan obat obatan operasi bedah penyakit jantung bawaan.

    Direktur Utama RSJPD Harapan Kita, Dr. dr. lwan Dakota, Sp.JP(K)., M.A.R.S., mengungkapkan pada tahun 2024, RSJPDHK hanya mampu mengoperasi sekitar 1.500 anak dengan kelainan jantung bawaan.

    Data terakhir antriannya sudah mencapai 15 bulan dimana bisa meningkatkan risiko kematian anak dan semakin buruknya kualitas hidup anak dengan kelainan jantung bawaan.

    Lamanya daftar tunggu untuk operasi ini bukan tanpa alasan. Fasilitas yang belum bertambah dan mahalnya biaya peralatan kesehatan dan obat obatan yang dibutuhkan untuk operasi merupakan tantangan yang dihadapi.

    “Kami sangat berterima kasih atas bantuan dari King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, Kedutaan Besar Saudi Arabia, serta dukungan dari Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan yang telah mendukung terlaksananya kegiatan misi Kemanusiaan ini,” kata Dokter Iwan Dakota.

    Bantuan ini kata Dokter Iwan, juga bertujuan meningkatkan cakupan tindakan dan mempercepat antrian tindakan kasus penyakit jantung bawaan maupun meningkatkan kapasitas melalui transfer of skill dan transfer of knowledge dari tenaga medis

    Hadir di kesempatan yang sama Menteri Kesehatan (Menkes RI) Budi Gunadi Sadikin.

    Pihaknya telah merencanakan perluasan kemampuan pelayanan penyakit jantung bawaan di Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan RI dan RS milik pemerintah provinsi dengan strata paripurna melalui program pengampuan jejaring kardiovaskular nasional program yang dikoordinir oleh RSJPD Harapan Kita sebagai pengampu nasional.

    Serta telah disiapkan program untuk deteksi dini atau skrining penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir melalui pemeriksaan saturasi oksigen dan pemeriksaan USG jantung yang dapat dilakukan oleh Dokter Spesialis Anak dan Dokter Spesialis Jantung Anak.

    “Bila terdapat indikasi penyakit jantung bawaan, bayi akan dirujuk ke RS kabupaten / RS provinsi untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan lebih lanjut . Hal ini dimaksudkan agar pasien dengan penyakit jantung bawaan dapat segera ditemukan dan ditangani,” harap Menkes Budi.

  • Nasib Warga Beli Tanah Tanpa Sertifikat 28 Tahun Lalu, Kaget Dikuasai Kemenkeu karena Utang Penjual

    Nasib Warga Beli Tanah Tanpa Sertifikat 28 Tahun Lalu, Kaget Dikuasai Kemenkeu karena Utang Penjual

    TRIBUNJATIM.COM – Terungkap fakta baru dalam polemik tanah warga Pangandaran dikuasai Kemenkeu atau Kementerian Keuangan.

    Rupanya, tanah dan bangunan 7 warga Dusun Pasar, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat itu dibeli tanpa sertifikat.

    Pemilik tanah yang menjualnya diketahui bernama Ade Dahman Suparman.

    Ade menjual tanah 1400 meter itu 28 tahun yang lalu.

    “Tahun 1997, tanah dijual kepada tujuh warga tersebut,” kata Kepala Desa Ciganjeng, Imang Wardiman saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (30/1/2025), melansir dari Kompas.com.

    Namun saat transaksi pembelian, tujuh warga tersebut tidak melihat sertifikat tanah tersebut. Warga tetap membeli tanah karena sudah sangat memercayai Ade Dahman.

    “Warga sudah sangat percaya kepada Pak Ade Dahman, karena merupakan tokoh warga, orang terpandang,” kata Imang.

    Menurut dia, warga sama sekali tidak mengetahui bahwa sertifikat tanah ada di bank dan dijaminkan. Sertifikat diagunkan oleh Ade Dahman ke bank.

    “Saat tanah dijual sertifikat kemungkinan sudah di bank,” kata Imang.

    Menurut informasi yang diterima dari warga, lanjut Imang, Ade Dahman tidak menginformasikan ke warga bahwa sertifikat tanah ada di bank.

    “Warga enggak tahu itu sudah berbentuk sertifikat. Apalagi jadi jaminan bank,” jelasnya.

    Menurut Imang, sertifikat dijaminkan di bank swasta. Saat itu, Ade tidak bisa mengembalikan pinjaman, kreditnya macet.

    “(Sertifikat) diambil alih oleh bank. Kemudian bank tersebut kena likuiditas. Bank bermasalah yang perlu disehatkan,” jelas Imang.

    Karena bank tidak sehat, maka diambil alih oleh negara. Aset bank tersebut diduga diambil alih negara, Kementerian Keuangan.

    Sebelumnya tujuh warga di Dusun Pasar Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang, merasa khawatir setelah tanah dan bangunannya dipasangi plang oleh Kementerian Keuangan.

    Dalam plang tersebut tercantum tanah dalam penguasaan Kementerian Keuangan.

    Kepala Dusun Pasar Adang Misbah sudah menerima laporan dari masyarakat dan kedatangan dari pihak terkait termasuk dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya. 

    “Bahwa, tanah ini dalam penguasaan atau kepemilikan Kementerian Keuangan. Setelah kami telusuri, ternyata tanah ini dulunya atau pemilik awal itu kemungkinan mempunyai utang piutang yang dijaminkan ke perbankan,” ujar Adang di Ciganjeng, Senin (27/1/2024) siang, melansir dari TribunJabar.

    Dia menduga, mungkin karena pembayaran tidak lancar atau alasan lainnya, pada akhirnya sampai di Kementerian Keuangan RI.

    “Kemarin-kemarin saya sudah upayakan negosiasi dengan pihak ahli waris. Karena kebetulan pemilik awal Pak Ade Dahman sudah meninggal dunia. Saya coba mediasi ke ahli waris. Namun, sampai saat ini pihak ahli waris juga masih bingung jalan keluarnya,” katanya.

    Karena, ahli waris juga katanya sudah beberapa kali menempuh sampai ke KPKNL Tasikmalaya dan juga ke Bandung.

    “Tapi, masih mentok. Katanya nunggu lelang, tapi sampai sekarang enggak ada,” ucap Adang.

    Beberapa bulan ke belakang ada informasi dari KPKNL Tasikmalaya bahwa ada aturan baru yang mengatakan, bisa diajukan pembelian oleh warga yang sudah menempati lahan itu lebih dari 20 tahun. 

    “Dan warga di sini kebetulan sudah 20 tahun lebih. Makanya, kemarin pihak desa sempat memfasilitasi membantu warga terdampak untuk mengajukan surat permohonan untuk membeli tanah ini, itu sekitar 6 bulan ke belakang.”

    “Cuma, sampai sekarang kami belum menerima jawaban pasti dari pihak Kementerian Keuangan,” ujarnya.

    Artinya, sampai saat ini pemerintah desa sudah berupaya negosiasi dengan keluarga ahli waris dan termasuk sudah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan RI.

    Menurutnya, untuk jumlah yang terdampak sengketa tanah ini ada sebanyak tujuh warga dengan luas lahan 1.400 meter persegi. 

    “Di lokasi itu, bangunan warga sudah dibangun permanen. Sehingga masyarakat sendiri bingung harus melangkah ke mana dan mau minta tolong ke siapa lagi. Karena, pihak desa pun sudah berupaya untuk membantu penyelesaian ini. Tapi, sampai sekarang belum ada hasil yang pasti,” kata Adang.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025, Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025, Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membuka rangkaian acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Tangerang pada Kamis (30/1/2025). Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 secara bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025.

    “Hari ini BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO), yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, ungkap Sunarso.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pun menyampaikan apresiasinya bahwa acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bukti nyata BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Menurut Airlangga, UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, kontribusi mereka dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan.

    “Inisiatif BRI ini yang melibatkan 1.000 UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tegasnya.

    Dengan mengusung tema “Broadening MSME’s Global Outreach,” BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia. Seiring dengan semangat perseroan tersebut, para pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh. Sebagai bukti, dari tahun ke tahun, event ini semakin berkembang, baik dari nominal transaksi, jumlah negara yang melakukan transaksi maupun pesertanya.

    Tahun ini, sebanyak 1.000 UMKM terbaik berhasil lolos seleksi ketat, meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya yang hanya melibatkan 700 UMKM Bazaar. Setelah melalui proses seleksi yang ketat selama satu bulan (4 November – 7 Desember 2024), pada akhirnya sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).

    Perkembangan dan peningkatan jumlah peserta UMKM tersebut cukup baik, bahkan sangat signifkan jika menilik data sejak 2019. Pada penyelenggaraan pertama, hanya terdapat 155 UMKM yang mengikuti Showcase dan Bazaar. Jumlah ini meningkat pada 2020 dengan 423 UMKM Showcase dan 150 UMKM Bazaar. Capaian positif berlanjut pada 2021, di mana 500 UMKM berpartisipasi dalam pameran Bazaar Online. Pada 2022, tercatat 502 UMKM mengikuti Showcase Bazaar Online dan 251 UMKM turut serta dalam Bazaar Offline.Kemudian, pada 2023 jumlah peserta kembali bertambah dengan 500 UMKM Showcase dan 700 UMKM Bazaar.

    Dengan melihat pertambahan dari sisi peserta UMKM, BRI pun menargetkan sales volume tahun ini mencapai Rp 38 miliar dengan jumlah pengunjung expo tembus 50.000 dari semula yang hanya mencapai 26.315 pengunjung di gelaran expo 2023. Optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini dapat membuahkan kesepakatan bisnis (business matching) senilai US$ 89,4 juta sepanjang 2025, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya di tahun 2023 yang tercatat sebesar US$ 81,3 juta.

    Pada tahun ini, jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam business matching pun ditargetkan meningkat menjadi 94 buyers dari 33 negara, lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatatkan 86 buyers dari 30 negara. Hal ini pun makin menguatkan komitmen BRI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses usaha lokal ke pasar internasional. Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan pertama di 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat sebesar US$ 33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Nilai ini melonjak pada 2020 menjadi US$ 57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara.

    Pada 2021, kesepakatan kembali meningkat menjadi US$ 72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai US$ 76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara, hingga mencapai US$ 81,3 juta pada 2023 dengan 86 buyers dari 30 negara. 

    Selain itu, sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, adalah adanya kolaborasi antara BRI dan Kementerian Perdagangan, di mana mulai tahun 2025, akan diadakan business matching terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor. Untuk informasi lebih lanjut informasi terkait gelaran ini dapat di akses melalui https://briumkmexport.com.

    BRI Microfinance Outlook 2025

    Pada kesempatan yang sama, BRI juga menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth” yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.

    Dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk BRI sebagai institusi BUMN yang berperan aktif dalam pemberdayaan sektor ini. Dia menyoroti pentingnya sinergi antara BUMN dan keuangan negara melalui Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai program, termasuk kegiatan expo UMKM ini.

    “Di tengah ketidakpastian global ekonomi kita selalu masih terjaga pertumbuhannya, stabil di level 5%. Selama ini kita terus menjaga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi ataupun supply side. Penguatan kesehjateraan yang dilakukan oleh BRI  dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan sangat kami hargai karena ini akan bersatu bersinergi dengan  upaya Pemerintah,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan melalui kehadiran para pembicara terkemuka, pihaknya berharap memperoleh gagasan strategis terkait tantangan ekonomi global dan domestik, serta policy responses yang dapat diambil untuk mengatasinya.

    “Bagi BRI, hal ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan strategic responses dan action plan yang tepat guna mendukung Asta Cita, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.

    Sebagai forum diskusi berskala internasional, BRI Microfinance Outlook 2025 menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dari beragam latar belakang, mulai dari para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator. Di antaranya seperti  Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.

    Tak hanya itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi serta Harsha Rodrigues selaku Head of Regional Client Services di Women’s World Banking, juga akan menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana memperkuat keuangan inklusif.

  • Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem Nasional 30 Januari 2025

    Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem Nasional 30 Januari 2025

    Cak Imin: 3,1 Juta Penduduk Indonesia Miskin Ekstrem
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau
    Cak Imin
    mengatakan, sebanyak 3,1 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin ekstrem.
    Hal ini disampaikan Cak Imin usai rapat koordinasi
    data tunggal sosial ekonomi
    bersama Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Sekretaris Negara, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Ada 3,1 juta penduduk Indonesia masih kategori miskin ekstrem. Sekitar 790.000 kepala keluarga,” ujar Cak Imin usai rapat di Gedung Kemenko PMK, Kamis (30/1/2025).
    Cak Imin mengatakan, pemerintah saat ini berupaya agar seluruh masalah terkait kemiskinan ekstrem di Indonesia tuntas hingga akarnya.
    Ia menyebutkan, ada tiga tahap yang akan dilakukan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada 3,1 juta rakyat miskin tersebut.
    “Pertama, bantuan khusus untuk yang miskin ekstrem. Tahap kedua akan memberikan akses kepada yang produktif dari segi usia, segi peningkatan kapasitas,
    skill
    agar bisa bekerja produktif,” kata Cak Imin.
    Tahap ketiga, pemerintah bakal mendorong rakyat miskin untuk hidup mandiri dari akses yang telah diberikan.
    “Tiga bulan ke depan kami akan mensasar 3,1 juta warga miskin ekstrem untuk mendapat bantuan khusus supaya makin cepat meninggalkan posisi level miskin ekstrem ini,” ujar dia.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, rapat lintas kementerian ini juga membahas terkait data tunggal sosial ekonomi yang dipaparkan oleh Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
    “Alhamdulillah, semakin sempurna yang dilakukan oleh Kepala BPS. Sudah sangat cepat, nanti akan bisa digunakan data tunggal ini oleh seluruh kementerian yang membutuhkan,” ujar Cak Imin.
    Dalam kesempatan yang sama, Widyasanti atau Wiwi menuturkan, data tunggal akan segera dipakai untuk memanfaatkan program-program sosial.
    “Ya, nanti segera dipakai, akan segera dan dimanfaatkan untuk sasaran program-program sosial,” papar Wiwi.
    Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi ketidakmampuan rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
    Kategori yang digunakan adalah garis kemiskinan ekstrem, yaitu 1,9 dollar AS
    purchasing power parity, 
    setara dengan Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan.
    Untuk rumah tangga dengan anggota keluarga sebanyak 4 orang, maka batas pengeluaran adalah di bawah Rp 1.288.680 per bulan.
    BPS menggolongkan rakyat miskin ekstrem adalah ketika pengeluaran seseorang di bawah Rp 10.739 per hari atau hanya Rp 322.170 per bulan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dapat Diskon Pajak, Harga Innova Zenix dan Yaris Cross Hybrid Turun Segini

    Dapat Diskon Pajak, Harga Innova Zenix dan Yaris Cross Hybrid Turun Segini

    Jakarta –

    Dua mobil hybrid Toyota, yaitu Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid masuk dalam kelompok mobil hybrid yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Pemerintah menjanjikan memberikan diskon tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

    Tahun ini, mobil hybrid mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) sebesar 3 persen. Innova Zenix Hybrid dan Yaris Cross Hybrid memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk mendapatkan insentif dari pemerintah tersebut.

    Jika sebelumnya tarif PPnBM Kijang Innova Zenix Hybrid sebesar 7%, mulai Januari 2025 ini turun menjadi 4%. Sedangkan PPnBM Yaris Cross turun dari 6% menjadi 3%. Kalau dikonversi ke rupiah, terjadi penurunan sekitar Rp 10 juta-Rp 13 juta.

    Penurunan ini tentu berdampak positif bagi pelanggan Toyota, dan diharapkan memicu pertumbuhan pasar otomotif nasional, terutama di segmen kendaraan elektrifikasi (eX).

    “Toyota sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah tersebut. Selain memberi dampak positif terhadap daya beli masyarakat, langkah ini diharapkan semakin memperkuat pasar eX di Indonesia dan memberi kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target nett zero emission yang dicanangkan pemerintah pada 2060 mendatang,” kata Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto dalam siaran pers yang diterima detikOto.

    Pemerintah telah mengumumkan rangkaian insentif untuk industri otomotif Tanah Air. Insentif ini akan berlaku mulai Januari 2025. Salah satu jenis kendaraan yang dipastikan mendapat insentif adalah mobil hybrid. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut mobil hybrid bakal mendapat insentif berupa diskon PPnBM tiga persen.

    Namun, insentif tersebut tak berlaku untuk semua mobil hybrid yang dijual di Indonesia. Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengungkap, diskon PPnBM itu hanya berlaku untuk mobil hybrid buatan lokal.

    (rgr/dry)

  • Resmi Dibuka! BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025 Jadi Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Resmi Dibuka! BRI UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025 Jadi Bukti Nyata Komitmen BRI Berdayakan UMKM

    Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membuka rangkaian acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Tangerang pada Kamis, 30 Januari 2025. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti.
     
    Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut semakin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.
     
    Dalam sambutannya, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 secara bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025.

    “Hari ini BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO), yang sebelumnya kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ungkap Sunarso.
     
    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto pun menyampaikan apresiasinya bahwa acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 merupakan bukti nyata BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.
     
    Menurut Airlangga, UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun, kontribusi mereka dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan.
     
    “Inisiatif BRI ini yang melibatkan 1.000 UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tegasnya.
     
    Dengan mengusung tema ‘Broadening MSME’s Global Outreach’, BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia. Seiring dengan semangat perseroan tersebut, para pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh. Sebagai bukti, dari tahun ke tahun, event ini semakin berkembang, baik dari nominal transaksi, jumlah negara yang melakukan transaksi maupun pesertanya.  
     
     

     
    Tahun ini, sebanyak 1.000 UMKM terbaik berhasil lolos seleksi ketat, meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya yang hanya melibatkan 700 UMKM Bazaar. Setelah melalui proses seleksi yang ketat selama satu bulan (4 November-7 Desember 2024), pada akhirnya sebanyak 1.000 UMKM unggulan berhasil terpilih dan akan dipamerkan dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM).
     
    Perkembangan dan peningkatan jumlah peserta UMKM tersebut cukup baik, bahkan sangat signifkan jika menilik data sejak 2019. Pada penyelenggaraan pertama, hanya terdapat 155 UMKM yang mengikuti Showcase dan Bazaar. Jumlah ini meningkat pada 2020 dengan 423 UMKM Showcase dan 150 UMKM Bazaar.
     
    Capaian positif berlanjut pada 2021, di mana 500 UMKM berpartisipasi dalam pameran Bazaar Online. Pada 2022, tercatat 502 UMKM mengikuti Showcase Bazaar Online dan 251 UMKM turut serta dalam Bazaar Offline. Kemudian, pada 2023 jumlah peserta kembali bertambah dengan 500 UMKM Showcase dan 700 UMKM Bazaar.
     
    Dengan melihat pertambahan dari sisi peserta UMKM, BRI pun menargetkan sales volume tahun ini mencapai Rp38 miliar dengan jumlah pengunjung expo tembus 50.000 dari semula yang hanya mencapai 26.315 pengunjung di gelaran expo 2023.
     
    Optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini dapat membuahkan kesepakatan bisnis (business matching) senilai USD89,4 juta sepanjang 2025, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya di tahun 2023 yang tercatat sebesar USD81,3 juta.
     
    Pada tahun ini, jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam business matching pun ditargetkan meningkat menjadi 94 buyers dari 33 negara, lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatatkan 86 buyers dari 30 negara. Hal ini pun makin menguatkan komitmen BRI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses usaha lokal ke pasar internasional.
     
    Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan pertama di 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat sebesar USD33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Nilai ini melonjak pada 2020 menjadi USD57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara.
     
    Pada 2021, kesepakatan kembali meningkat menjadi USD72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai USD76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara, hingga mencapai USD81,3 juta pada 2023 dengan 86 buyers dari 30 negara. 
     
     

     
    Selain itu, sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, adalah adanya kolaborasi antara BRI dan Kementerian Perdagangan, di mana mulai tahun 2025, akan diadakan business matching terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor. Untuk informasi lebih lanjut informasi terkait gelaran ini dapat di akses melalui https://briumkmexport.com/
     
    BRI Microfinance Outlook 2025
    Pada kesempatan yang sama, BRI juga menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 yang menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini, serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia. Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema ‘Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth’ yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.
     
    Dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk BRI sebagai institusi BUMN yang berperan aktif dalam pemberdayaan sektor ini. Dia menyoroti pentingnya sinergi antara BUMN dan keuangan negara melalui Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai program, termasuk kegiatan expo UMKM ini.
     
    “Di tengah ketidakpastian global ekonomi kita selalu masih terjaga pertumbuhannya, stabil di level 5 persen. Selama ini, kita terus menjaga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi ataupun supply side. Penguatan kesejahteraan yang dilakukan oleh BRI dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan sangat kami hargai karena ini akan bersatu bersinergi dengan  upaya pemerintah,” katanya. 
     
    Sementara itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan melalui kehadiran para pembicara terkemuka, pihaknya berharap memperoleh gagasan strategis terkait tantangan ekonomi global dan domestik, serta policy responses yang dapat diambil untuk mengatasinya.
     
    “Bagi BRI, hal ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan strategic responses dan action plan yang tepat guna mendukung Asta Cita, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya.
     
    Sebagai forum diskusi berskala internasional, BRI Microfinance Outlook 2025 menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dari beragam latar belakang, mulai dari para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator. Di antaranya seperti Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.
     
    Tak hanya itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi serta Harsha Rodrigues selaku Head of Regional Client Services di Women’s World Banking, juga akan menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana memperkuat keuangan inklusif.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Capaian 100 Hari Kerja Komdigi Pastikan Ruang Digital Aman-Konektivitas

    Capaian 100 Hari Kerja Komdigi Pastikan Ruang Digital Aman-Konektivitas

    Jakarta –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid beserta jajaran di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatatkan beberapa capaian pada periode 100 hari kerjanya. Berbagai langkah strategis diambil untuk memastikan ruang digital lebih aman, konektivitas merata, dan pemberdayaan masyarakat terwujud melalui teknologi.

    Memutus Rantai Konten Negatif

    Dalam 100 hari kerja pertama, Kemkomdigi berhasil melakukan pemblokiran terhadap 1.037.558 konten negatif. Dengan melibatkan 745 Internet Service Provider (ISP) dalam program pemblokirannya, konten-konten tersebut beredar di 945.431 situs web dan 92.127 media sosial.

    Besaran angka tersebut merupakan bentuk komitmen untuk melindungi generasi muda, mencegah hoaks, dan menjaga keutuhan bangsa. Konten-konten berbahaya yang terus menyebar dapat menimbulkan konflik dan merusak masa depan bagi anak-anak bisa terpapar

    “Kami ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh di ruang digital yang bersih, aman, dan penuh manfaat,” ujar Meutya Hafid dalam keterangan tertulis Kamis (30/1/2025).

    Membatasi Anak di Ruang Digital

    Membatasi pergerakan anak di ruang digital merupakan salah satu langkah untuk menyelamatkan anak-anak dari pengaruh negatif dunia maya. Tanpa perlindungan yang jelas, anak-anak akan rentan tersesat dalam arus informasi yang berbahaya.

    Kementerian Komdigi saat ini tengah mengkaji aturan untuk memastikan lingkungan digital aman bagi anak-anak. Salah satu langkah konkritnya adalah merancang Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (RPP TKPAPSE).

    Regulasi tersebut akan melindungi hak-hak, keamanan, serta privasi anak saat mengakses platform digital, aplikasi, dan layanan online lainnya. Presiden Prabowo pun telah meminta Menteri Komdigi segera menyelesaikan aturannya agar risiko anak terpapar konten tidak pantas, eksploitasi digital, serta pelanggaran privasi segara bisa dihindari.

    Dengan regulasi yang tepat, pemerintah memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi tempat yang aman dan mendidik, bukan jebakan yang dapat mengancam masa depan.

    Memberantas Judi Online

    Perjudian online (judol) jadi ancaman serius yang membutuhkan perhatian. Meutya Hafid melakukan pemberantasan untuk melindungi masyarakat dari ancaman sosial dan ekonomi. Dalam 100 hari kepemimpinannya, Kemkomdigi pun telah menurunkan 882.352 konten terkait judol dari berbagai platform digital.

    Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai platform digital. Dari total konten yang telah diblokir, 807.587 berasal dari situs web dan alamat IP, sementara sisanya tersebar di platform media sosial lainnya. Langkah ini semakin mempersempit ruang gerak pelaku yang kerap menyasar masyarakat, termasuk kelompok rentan.

    Selain pemblokiran, jalur pelaporan bagi masyarakat juga dibuka. Kanal seperti https://aduankonten.id/ dan layanan WhatsApp Stop Judi Online di 0811-1001-5080 memungkinkan siapa saja berpartisipasi aktif dalam pengawasan.

    Portal lainnya, seperti https://aduannomor.id/home dan https://cekrekening.id/, juga tersedia untuk melaporkan penyalahgunaan nomor seluler dan rekening bank terkait kejahatan digital.

    Memperkuat Aturan dan Sanksi

    Menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi masyarakat tentu harus disertai dengan aturan. mulai 1 Februari 2025 Kemkomdigi mulai memberlakukan uji coba sanksi administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User-Generated Content (PSE UGC) yang tidak mematuhi kewajiban pemutusan akses terhadap konten ilegal .

    Untuk mendukung implementasi aturan ini, Kemkomdigi menggunakan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), yang telah diaudit oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan dinyatakan aman untuk beroperasi. Platform media sosial yang tidak mematuhi aturan moderasi konten akan dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari peringatan hingga denda yang semakin besar.

    Dalam menjamin transparansi, Kementerian Keuangan turut mendukung melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) sehingga denda akan langsung masuk ke kas negara melalui sistem kode billing.

    Memperluas Jangkauan Internet

    Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan desa terpencil yang masih sulit dijangkau jaringan internet. Di daerah-daerah tersebut, sinyal telepon masih menjadi kemewahan. Kementerian Komdigi pun telah membangun infrastruktur 4G di 320 lokasi blank spot melalui sinyal bersama dari berbagai operator seluler.

    Langkah ini menjadi katalisator transformasi digital. Adanya sinyal 4G, desa-desa yang sebelumnya terisolasi kini memiliki akses ke layanan kesehatan jarak jauh, pembelajaran berbasis teknologi, hingga peluang untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui inovasi digital.

    Memperluas jaringan sinyal membawa dampak besar untuk menyatukan pulau-pulau Nusantara dalam konektivitas. Dampaknya dapat dirasakan oleh segala lapisan masyarakat, mulai dari mempermudah pelajar dalam mengakses pelajaran daring hingga petani yang menjual panennya di e-commerce.

    “Kami tidak ingin ada yang tertinggal di era digital ini. Setiap sinyal yang terhubung adalah langkah menuju pemerataan kesempatan,” ucap Meutya Hafid.

    Penyelesaian BTS 4G dan SATRIA-1

    Dengan 490 lokasi BTS 4G yang telah dibangun dan 21.183 lokasi internet SATRIA-1 yang aktif melayani, Kemkomdigi telah membawa teknologi ke sudut-sudut terpencil di Indonesia. Infrastruktur ini bukan hanya tentang koneksi internet, tetapi juga membuka harapan dan peluang.

    Konektivitas yang dilakukan dapat membuka akses yang selama ini terkunci. Selain itu, akan membuka peluang pendidikan dan ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan dan perekonomian suatu daerah.

    Membangun dari Timur Indonesia

    Di Papua Kemkomdigi telah membangun infrastruktur telekomunikasi 4G, menghadirkan 10.631 Base Transceiver Station (BTS) yang terdiri dari 3.388 BTS oleh BAKTI (USO) dan 7.243 BTS milik operator seluler lainnya.

    Dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota, 7.305 desanya kini telah menikmati layanan 4G. Ini adalah salah satu kunci penting kemajuan Indonesia, yang ingin memastikan seluruh wilayah terbuka akses pendidikan, ekonomi, dan peluang baru bagi masyarakatnya.

    Berbagai peluang terbuka bagi desa-desa di Papua. Produk lokal dapat dipasarkan secara global, pendidikan menjadi lebih inklusif, dan komunikasi menjadi lebih mudah. Infrastruktur telekomunikasi tidak hanya membangun konektivitas, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang ada di dalamnya.

    Implementasi SPBE: Administrasi Publik yang Efisien dan Transparan

    Kemkomdigi melakukan birokrasi pemerintah untuk meningkatkan sistem kerja yang efisien. Dengan IndeksSPBE mencapai 4,75 (kategori memuaskan) dan menduduki peringkat pertama di antara seluruh kementerian/lembaga,Kemkomdigi telah membuktikan teknologi dapat menjadi baru untuk melawan korupsi dan melayani masyarakat lebih transparan.

    Mendorong UMKM dan Kreativitas Anak Bangsa

    Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Dalam 100 hari pertama, 1.433 UMKM terdigitalisasi dan naik kelas, dengan 309 di antaranya aktif menjual secara daring.

    Tidak hanya itu, Kemkomdigi juga mempromosikan 20 gim lokal selama libur Natal dan Tahun Baru lalu. Upaya ini dilakukan untuk menyalurkan kreativitas anak bangsa yang mampu bersaing di dunia internasional.

    Program ‘UMKM Level Up’ menjadi langkah nyata untuk memastikan pelaku usaha kecil mampu menembus batas geografis melalui digitalisasi. Para pelaku UMKM di daerah sekarang dapat memasarkan hasil produksinya ke seluruh penjuru negeri.

    Lebih dari sekadar peningkatan penjualan, digitalisasi membuka akses ke berbagai sumber daya penting seperti pelatihan keterampilan, pendanaan mikro, hingga jejaring bisnis yang lebih luas.

    Melalui digitalisasi UMKM tidak hanya bertransformasi menjadi lebih kompetitif, tetapi juga menciptakan rantai nilai yang berdampak positif pada masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat ekonomi daerah.

    Adopsi Teknologi dalam Berbagai Sektor

    Kemkomdigi melakukan berbagai inovasi. Salah satunya dengan inovasi seperti wearable technology di 15 fasilitas kesehatan, integrasi desa wisata dengan Online Travel Agency (OTA), dan adopsi teknologi oleh 22 kelompok nelayan, Kemkomdigi telah membawa cahaya pada sektor kesehatan, pariwisata, dan perikanan.

    Langkah adopsi teknologi ini hanya inovasi, tetapi juga pemberdayaan, menciptakan peluang dari desa hingga kota. Desa wisata yang bekerja sama dengan OTA dan loka pasar kini menjadi magnet pariwisata, mendongkrak ekonomi lokal.

    Melahirkan Talenta Digital

    Kemkomdigi menggelar program Digital Talent Scholarship (DTS). Melalui Digital Talent Scholarship (DTS), lebih dari 4.043 peserta di Makassar, Medan, dan Yogyakarta telah dilatih untuk menghadapi tantangan ekonomi digital.

    Melalui program tersebut peserta dibekali dengan keterampilan teknis. Selain itu, peserta juga diberikan semangat inovasi untuk menjadi transformasi digital di masa depan. Upaya ini dilakukan untuk membangun ekosistem talenta digital yang berkelanjutan, serta menciptakan generasi muda yang siap menyemai teknologi lokal dengan global.

    Membangun Literasi Digital

    Pada era informasi, literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa dianggap remeh. Literasi digital adalah garda terdepan dalam menghadapi aneka konten negatif dan menyesatkan. literasi digital dapat membimbing masyarakat menuju ruang digital yang lebih sehat.

    Dengan melibatkan 1.292 peserta pelatihan di Jakarta, Depok, dan Yogyakarta, Kemkomdigi telah membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online (Judol), hoaks, dan pentingnya menggunakan teknologi secara bijak. Program ini bertujuan untuk menciptakan pengguna yang cerdas untuk mencapai ruang digital yang sehat.

    Pengendalian Aplikasi Informatika: Pilar Pilkada Damai

    Saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kemkomdigi melakukan upaya untuk menjaga suasana damai selama proses Pilkada dengan pengamanan ekstra. Kemkomdigi pun melakukannya dengan menggelar 13 kegiatan sosialisasi Pilkada Damai yang menjangkau lebih dari 8 juta orang.

    Deklarasi anti-hoaks dan pengawasan platform digital (PSE dan PSrE) menjadi tameng kuat melindungi ruang digital dari informasi palsu yang bisa merusak pesta demokrasi. Selain itu, langkah ini diambil untuk memastikan keamanan setiap suara rakyat.

    Masa Depan Digital yang Berdaya dan Bermakna

    Semua capaian Kemkomdigi dalam seratus hari pertama ini bukan sekadar angka. Ini adalah wujud nyata dari mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai negara digital yang inklusif dan aman. Kemkomdigi tidak hanya bekerja untuk menghadirkan teknologi, tetapi juga memberdayakan masyarakat, menyatukan wilayah, dan menjaga keamanan ruang digital.

    “Transformasi digital adalah tentang manusia, bukan hanya teknologi. Kami ingin memastikan setiap langkah yang diambil bermakna bagi masyarakat,” kata Meutya Hafid.

    Seratus hari pertama ini merupakan rangkaian awal dari perjalanan panjang menuju Indonesia digital yang lebih maju. Dengan semangat kerja sama dan inovasi, Kemkomdigi mengundang seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ruang digital yang memberdayakan, aman, dan berkelanjutan.

  • 10 Komoditas Ekspor Indonesia yang Dicari di Dunia

    10 Komoditas Ekspor Indonesia yang Dicari di Dunia

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2024 mencapai angka US$24,41 miliar atau sekitar Rp378,2 triliun. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,69 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

    Berikut adalah 10 komoditas utama ekspor Indonesia yang memiliki permintaan tinggi di pasar global:

    Minyak kelapa sawit merupakan salah satu produk ekspor unggulan Indonesia di sektor non-migas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), minyak nabati ini menyumbang sekitar 10,8 persen dari total ekspor non-migas nasional. 

    Pada Juli 2024, ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil) mencapai nilai US$1,39 miliar. Permintaan tinggi terhadap minyak sawit berasal dari berbagai negara yang menggunakannya untuk industri makanan, kosmetik, dan bahan bakar nabati.

    Indonesia juga terkenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Data dari BPS menunjukkan bahwa ekspor kopi nasional dari Januari hingga September 2024 mencapai US$1,49 miliar dengan volume sekitar 342,33 ribu ton. 

    Jenis kopi yang paling banyak diekspor adalah robusta. Negara tujuan utama ekspor kopi Indonesia di antaranya adalah Filipina, Malaysia, dan Amerika Serikat.

    Produk perikanan seperti udang juga termasuk dalam daftar Komoditas Ekspor unggulan Indonesia. Meskipun mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi volume maupun nilai, udang tetap memberikan kontribusi besar terhadap perolehan devisa negara.  Dari Januari hingga September 2024, nilai ekspor udang mencapai US$1,19 miliar.

    Indonesia merupakan salah satu produsen karet terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia menempati peringkat kedua setelah Thailand dalam produksi karet global. 

    Pada tahun 2021, produksi karet Indonesia mencapai 3.121.474 ton. Sementara pada Mei 2024, ekspor karet Indonesia telah menjangkau 25 negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Polandia.

    5. Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

    Produk tekstil dan pakaian jadi juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Selama periode Januari hingga Oktober 2024, ekspor produk tekstil mencapai US$9,85 miliar dengan total produksi sekitar 1,6 juta ton. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,89 persen.

    Ekspor barang elektronik Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan di tahun 2024, terutama ke pasar Mesir. Contohnya, ekspor lemari pendingin ke Mesir pada periode Januari-Juni 2024 mencapai US$5,45 juta, meningkat hingga 87,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Industri furnitur Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global karena bahan baku yang berkualitas serta harga yang stabil. Pada periode Januari hingga Juli 2024, ekspor produk mebel menyumbang devisa sebesar US$1,2 miliar. Produk furnitur Indonesia banyak diminati oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah.

    Sebagai salah satu produsen alas kaki terbesar di dunia, Indonesia memiliki nilai ekspor yang cukup tinggi dalam sektor ini. Untuk pasar Uni Eropa, ekspor alas kaki mencapai US$698,91 juta, sementara untuk Amerika Serikat mencapai US$914,76 juta. 

    Proyeksi pertumbuhan pendapatan tahunan global dari sektor alas kaki diperkirakan mencapai 3,43 persen pada periode 2024-2028. Hal ini menjadi peluang besar bagi produsen Indonesia.

    Kakao dan produk olahannya juga merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Data dari BPS menunjukkan bahwa ekspor kakao dari Januari hingga Oktober 2024 mencapai US$2,01 miliar, meningkat 104,58 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Negara tujuan utama ekspor kakao Indonesia meliputi India, Amerika Serikat, Cina, Malaysia, dan Australia.

    10. Komponen Kendaraan Bermotor

    Industri otomotif Indonesia juga memberikan kontribusi besar dalam sektor ekspor. Indonesia mengekspor berbagai suku cadang dan komponen kendaraan ke negara-negara besar seperti Cina, India, dan Malaysia. 

    Selain komponen kendaraan, Indonesia juga mengekspor kendaraan dalam bentuk utuh. Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Indonesia berhasil mengekspor 166.176 unit kendaraan utuh pada tahun 2024.

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran ATK, Seremoni, hingga Souvenir Kementerian/Lembaga Capai Rp256 Triliun

    Sri Mulyani Pangkas Anggaran ATK, Seremoni, hingga Souvenir Kementerian/Lembaga Capai Rp256 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia terus berupaya mengelola keuangan negara dengan lebih efisien. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp256,1 triliun dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN 2025.

    Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Latar Belakang Pemangkasan Anggaran

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp256,1 triliun berasal dari pemangkasan anggaran K/L.

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan belanja negara lebih produktif, efektif, dan tepat sasaran.

    Efisiensi anggaran ini nantinya akan dibahas bersama DPR, dan harus mendapatkan persetujuan paling lambat 14 Februari 2025. Jika tidak terpenuhi, Kementerian Keuangan akan melakukan penyesuaian secara mandiri dan mencatatkannya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

    Pos Anggaran yang Dipangkas

    Berikut adalah 16 pos anggaran yang mengalami pemangkasan dengan persentase efisiensi yang bervariasi:

    Alat Tulis Kantor (ATK): 90% Kegiatan Seremonial: 56,9% Rapat, Seminar, dan Sejenisnya: 45% Kajian dan Analisis: 51,5% Diklat dan Bimbingan Teknis (Bimtek): 29% Honor Output Kegiatan dan Jasa Profesi: 40% Percetakan dan Souvenir: 75,9% Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan: 73,3% Lisensi Aplikasi: 21,6% Jasa Konsultan: 45,7% Bantuan Pemerintah: 16,7% Pemeliharaan dan Perawatan: 10,2% Perjalanan Dinas: 53,9% Peralatan dan Mesin: 28% Infrastruktur: 34,3% Belanja Lainnya: 59,1% Dampak dan Tujuan Efisiensi Anggaran

    Mengurangi Pemborosan

    Pemangkasan ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran yang kurang esensial, seperti alat tulis kantor (ATK) yang ternyata mencapai Rp44,4 triliun dalam belanja K/L. Pemangkasan sebesar 90% pada pos ini mencerminkan upaya serius dalam efisiensi.

    Optimalisasi Penggunaan Anggaran

    Dengan adanya penghematan di berbagai pos belanja, dana negara dapat dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis.

    Transparansi dan Akuntabilitas

    Kementerian Keuangan menekankan bahwa seluruh proses efisiensi ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

    Mekanisme Implementasi Efisiensi

    Sri Mulyani menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos). Selain itu, efisiensi ini lebih difokuskan pada belanja operasional dan non-operasional.

    Kementerian/Lembaga diinstruksikan untuk menyampaikan hasil identifikasi efisiensi kepada mitra Komisi DPR RI sebelum batas waktu yang ditetapkan. Apabila tidak disetujui hingga 14 Februari 2025, maka Kementerian Keuangan berhak menyesuaikan anggaran secara mandiri.

    Langkah pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Sri Mulyani merupakan strategi pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efisien dan bertanggung jawab.

    Dengan menekan pengeluaran yang kurang produktif, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

    Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN digunakan seefektif mungkin. Transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan efisiensi anggaran nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News