Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Komisi VI DPR Setuju RUU BUMN Dilanjutkan ke Rapat Paripurna, Ini Isinya

    Komisi VI DPR Setuju RUU BUMN Dilanjutkan ke Rapat Paripurna, Ini Isinya

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Keputusan ini setelah Komisi VI melakukan rapat kerja tingkat I dengan Kementerian BUMN, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretaris Negara, di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

    Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini mengungkapkan, setelah Komisi VI menyetujuinya, draft akan ditindaklanjuti di rapat Paripurna DPR RI.

    “Dari kedelapan Fraksi di Komisi VI DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN,” ungkap Anggia di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

    “Untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan ke tingkat II dalam rapat Paripurna DPR untuk disetujui sebagai undang-undang,” sambungnya.

    Ia mengungkapkan, upaya ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan transparansi BUMN di tengah dinamika ekonomi global.

    Revisi dalam RUU BUMN, di antaranya meliputi penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan akuntabilitas melalui penguatan pengaturan pengawasan internal dan eksternal, termasuk pemeriksaan oleh auditor independen. Kemudian, penegasan kriteria dan mekanisme privatisasi untuk memastikan langkah ini memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.

    Selanjutnya, adanya transparansi dalam aksi korporasi melalui penggabungan, pemisahan, dan restrukturisasi perusahaan agar lebih kompetitif dan profesional.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah mendukung jalannya pembahasan RUU BUMN hingga ke tingkat paripurna.

    Supratman dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, beberapa pokok materi penting dalam RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara antara lain:

    Pertama, pemberian kuasa atau atribusi kepada menteri sebagai wakil pemerintah. Kedua, pendirian dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN.

    Ketiga, penguatan tata kelola BUMN melalui pemisahan fungsi regulator pemegang saham dan pengawas BUMN dan penegasan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah menjalankan aksi korporasi.

    “Diharapkan dapat memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai mana yang dicanangkan presiden Indonesia saat ini,” pungkas Supratman dalam menanggapi RUU BUMN.
     

  • Pengamat Duga Nilai Tukar Rupiah Tiba-tiba Menguat Karena Ulah Peretas

    Pengamat Duga Nilai Tukar Rupiah Tiba-tiba Menguat Karena Ulah Peretas

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi menyampaikan pendapatnya. Terkait nilai tukar rupiah yang tiba-tiba menguat.

    Ia menduga data nilai tukar (kurs) rupiah sebesar Rp8.170,65 per dolar Amerika Serikat (AS) pada tampilan Google merupakan serangan peretas (hacker).

    “Ini ulah daripada hacker,” kata Ibrahim kepada fajar.co.id melalui pesan suara, Sabtu (1/2/2025).

    Menurutnya, para peretas itu kecewa. Karena Presiden Prabowo berambisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2025.

    “Bisa saja para hacker ini adalah orang yang kecewa dengan pemerintahan saat ini. Karena para hacker ini menganggap, bahwa iniloh, rupiah itu Rp8 ribu seandainya pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2025,” terang Ibrahim.

    Padahal, menurutnya terdapat perbedaan prediksi dari berbagai pihak. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 4,8 persen-5,1 persen, sedangkan Kementerian Keuangan memproyeksikan 5,2 persen. BI juga sempat merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 3,3 persen.

    “Ada perbedaan juga dengan Bank Indonesia,” ucap Ibrahim.

    Di sisi lain, ia mengatakan kondisi ekonomi kelas menengah ke bawah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait risiko adanya lonjakan pengangguran.

    Sementara itu, Bank Indonesia juga membantah menguatnya rupiah yang tiba-tiba itu jadi Rp8 ribu. 

    “Level nilai tukar USD/IDR Rp 8.100an sebagaimana yg ada di google bukan merupakan level yang seharusnya,” kata Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI melalu keterangan resminya.

  • Alasan DPR Bahas Revisi UU BUMN Bareng Pemerintah di Hari Sabtu

    Alasan DPR Bahas Revisi UU BUMN Bareng Pemerintah di Hari Sabtu

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan alasan DPR pemerintah rapat soal Rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di akhir pekan.

    Rapat tersebut dilakukan antara Komisi VI DPR RI dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan hingga Kementerian Hukum. Menurut Dasco, RUU BUMN memang sudah dibahas beberapa waktu terakhir dan berharap bisa segera diselesaikan.

    “Sebenarnya nggak ada hal khusus karena teman-teman sudah beberapa hari ini membahas ini. Karena jeda waktunya nggak terlalu lama, minta selesai hari ini. Kita tanya pemerintah apakah bisa hari ini, pemerintahnya bisa, ya kita selesaikan hari ini,” ujar Dasco di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025.

    Dasco menargetkan RUU BUMN bakal disahkan di paripurna pada Selasa pekan depan. “Rencana hari Selasa, Selasa pekan depan,” ujar Dasco.

    Adapun Ketua Panja RUU BUMN sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo membacakan 12 pokok pikiran dalam draft RUU BUMN. Pada poin ketiga, disebutkan RUU BUMN akan mengatur soal Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Ketiga, pengaturan terkait Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan, dan atau pembubaran badan usaha milik negara,” ujar Eko.

    Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, delapan fraksi di komisi VI DPR RI menyetujui RUU BUMN dibawa ke sidang paripurna. Jika disahkan di Paripurna maka RUU tersebut akan menjadi undang-undang.

    “Dari kedelapan fraksi di Komisi VI DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, setuju?” tanya Anggia yang disetujui peserta rapat, di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

    (ily/hns)

  • Ada Danantara Temasek Versi RI, Revisi UU BUMN Bakal Disahkan DPR Selasa Depan

    Ada Danantara Temasek Versi RI, Revisi UU BUMN Bakal Disahkan DPR Selasa Depan

    Jakarta –

    Rancangan undang-undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal dibawa rapat paripurna pekan depan untuk disahkan.

    Keputusan ini disampaikan dalam rapat Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan hingga Kementerian Hukum.

    Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, delapan fraksi di komisi VI DPR menyetujui RUU BUMN dibawa ke sidang paripurna. Sebagai informasi, salah satu yang diatur dalam RUU BUMN adalah soal Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    “Dari kedelapan fraksi di Komisi VI DPR RI telah menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang, setuju?” tanya Anggia yang disetujui peserta rapat, di DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

    Ditemui seusai rapat, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut RUU tersebut selanjutnya akan dibawa dan disahkan pada rapat paripurna. “Paripurna, disahkan di paripurna,” sebut Prasetyo.

    Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang juga mengikuti rapat menargetkan RUU BUMN bakal disahkan di paripurna pada Selasa pekan depan.

    “Rencana hari Selasa, Selasa pekan depan,” ujar Dasco.

    Soal kenapa rapat digelar hari ini, Dasco menjelaskan RUU BUMN sudah dibahas beberapa waktu terakhir. Sehingga baik pemerintah maupun DPR ingin agar RUU BUMN cepat diselesaikan hari ini.

    “Sebenarnya nggak ada hal khusus karena teman-teman sudah beberapa hari ini membahas ini. Karena jeda waktunya nggak terlalu lama, minta selesai hari ini. Kita tanya pemerintah apakah bisa hari ini, pemerintahnya bisa, ya kita selesaikan hari ini,” tambah Dasco.

    Ketua Panja RUU BUMN sekaligus Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo membacakan 12 pokok pikiran dalam draft RUU BUMN. Pada poin ketiga, disebutkan RUU BUMN akan mengatur soal BP Danantara.

    “Ketiga, pengaturan terkait Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan, dan atau pembubaran badan usaha milik negara,” ujar Eko.

    (ily/hns)

  • Instruksi Prabowo untuk Hemat Anggaran, Menteri UMKM: "It's Ok", Semangatnya Tepat Sasaran Nasional 1 Februari 2025

    Instruksi Prabowo untuk Hemat Anggaran, Menteri UMKM: "It's Ok", Semangatnya Tepat Sasaran Nasional 1 Februari 2025

    Instruksi Prabowo untuk Hemat Anggaran, Menteri UMKM: “Its Ok”, Semangatnya Tepat Sasaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
    Maman Abdurrahman
    menyatakan tidak khawatir terkait instruksi Presiden
    Prabowo Subianto
    untuk melakukan penghematan
    anggaran
    kementerian dan lembaga.
    Menurut Maman, Kementerian UMKM saat ini tengah melakukan peninjauan internal untuk menentukan anggaran yang dapat dipangkas.
    “Enggak ada yang terlalu kita khawatirkan kok terkait efisiensi ini.
    It’s ok
    saja, enggak ada masalah, toh juga nanti kalau memang kita lihat ada slot-slot alokasi anggaran yang memang harus dialokasikan dan itu bagus, penting, ya kita akan sampaikan apa adanya,” ungkap Maman, saat ditemui di Bogor, Sabtu (1/2/2025).
    Pihaknya sedang melakukan peninjauan internal untuk memastikan bahwa anggaran yang tidak bermanfaat bagi kinerja kementerian dapat dihapus.
    “Tapi saya juga sedang lakukan
    review
    di internal bahwa kalau memang ini tidak terlalu bermanfaat untuk kinerja kita, ya kita
    takeout
    ,” ujar dia.
    Maman menekankan bahwa
    penghematan anggaran
    yang diinstruksikan oleh Prabowo bertujuan untuk optimalisasi.
    Sebagai pembantu Presiden, ia merasa berkewajiban untuk mengawal dan memenuhi harapan besar Prabowo.
    “Semangat yang ingin dilakukan oleh pemerintahan hari ini adalah melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran secara optimal dan tepat sasaran, serta terukur, kan itu saja sebetulnya, spiritnya. Nah,
    message
    ini sebetulnya yang ingin dilakukan pemerintah hari ini,” ujar dia.
    Ia juga menyebutkan bahwa setiap kementerian akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan anggaran mana yang kurang penting dan dapat dipangkas demi efisiensi.
    Sebagai informasi, instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk kementerian dan lembaga menghemat anggaran mulai dieksekusi.
    Sejumlah kementerian dan lembaga kini tengah menghitung ulang pengeluaran mereka agar penghematan sesuai dengan target pemerintah pusat, yaitu sebesar Rp 306,6 triliun.
    Ketentuan penghematan anggaran ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Prabowo.
    Dalam Inpres tersebut, Prabowo meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan peninjauan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
    Instruksi itu juga mengatur jumlah efisiensi yang diperlukan, yakni senilai Rp 306,6 triliun, yang terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2025 sebesar Rp 256,1 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.
    Dalam diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antusiasme UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis Capai 30.000 Pendaftar

    Antusiasme UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis Capai 30.000 Pendaftar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, partisipasi UMKM dalam program makan bergizi gratis (MBG) mengalami lonjakan signifikan, dengan jumlah pendaftar sebagai mitra telah mencapai sekitar 30.000.

    “Informasi terakhir yang saya terima, sekitar seminggu yang lalu, jumlah pendaftar yang ingin menjadi mitra MBG sudah mencapai lebih dari 30.000,” ujar Maman dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

    Maman menjelaskan, pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran berbasis daring. Proses seleksi melibatkan verifikasi dan kurasi yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). UMKM yang ingin bergabung sebagai mitra MBG perlu memenuhi sejumlah kriteria, termasuk kapasitas produksi dan operasional bisnis yang memadai.

    Sebagai bagian dari kebijakan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan pembentukan 30.000 titik penyedia makan bergizi gratis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    “Setelah UMKM mendapat persetujuan dari BGN, kami akan melakukan evaluasi terkait kemampuan finansial mereka dalam menyediakan modal awal. Jika ada yang belum memiliki dana cukup, mereka bisa mendapatkan dukungan dari bank Himbara melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Semua mekanismenya sudah disiapkan, dengan anggaran tambahan yang juga berasal dari Kementerian Keuangan,” jelas Maman.

    Untuk mendukung kelancaran skema pembiayaan bagi UMKM mitra MBG, Kementerian UMKM telah menjalin kerja sama dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari BGN, perbankan siap memberikan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta guna membantu UMKM memperoleh bahan baku.

    “Bank-bank Himbara sudah menyatakan kesiapannya. Saya sudah berdiskusi dengan mereka, dan mereka mendukung penuh program ini,” tambah Maman.

    Terkait alokasi anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sinyal positif untuk menyetujui tambahan dana sebesar Rp 100 triliun bagi program makan bergizi gratis, sehingga total anggaran meningkat menjadi Rp 171 triliun.
     

  • Airlangga Beri Sinyal Pemerintah Bakal Beri Diskon Tiket Pesawat Saat Lebaran 2025

    Airlangga Beri Sinyal Pemerintah Bakal Beri Diskon Tiket Pesawat Saat Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah stimulus dalam rangka mudik hari raya Idulfitri 2025. Beberapa stimulus yang disiapkan, yakni diskon tarif tiket pesawat dan tarif layanan jalan tol.

    Hal tersebut diungkapkan Airlangga setelah dirinya melangsungkan agenda high level meeting tim pengendalian inflasi pusat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Ia mengungkapkan, stimulus tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah momentum periode Ramadan dan Idulfitri.

    Diketahui, kebijakan diskon tarif tiket pesawat sudah pernah diterapkan pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Alhasil, kebijakan tersebut sukses dan cukup membantu masyarakat.

    “Agar momentum pertumbuhan terus dijaga, pemerintah mendorong stimulus di hari Lebaran ini dengan program yang dilanjutkan dari program Nataru yang lalu, yaitu diskon harga tiket pesawat,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Ia melanjutkan, stimulus berupa diskon tarif tol juga akan diberlakukan.

    Airlangga sebelumnya membeberkan, pemerintah berupaya menjaga inflasi berada di angka 2,5% plus minus 1%. Inflasi ini harus dijaga agar dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

    Sebagai informasi, rapat Hini dilakukan bersama sejumlah pimpinan Kementerian dan Lembaga. Seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Bank Indonesia, serta Badan Pusat Statistik.

    Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga mengungkapkan, Pemerintah juga mengupayakan inflasi gejolak harga pangan (volatile food) kisaran 3% hingga 5%. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah telah menyiapkan strategi agar inflasi tetap terjaga.

    Airlangga mengungkapkan, strategi untuk menjaga perekonomian nasional perlu dijaga. Mengingat, terdapat sejumlah dinamika global, yakni seperti volatilitas harga komoditas, dan mewaspadai kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok sejumlah komoditas di global.

    “Khusus untuk 2025, menjaga inflasi perlu untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Airlangga saat menyampaikan diskon harga tiket pesawat saat Lebaran 2025.

  • Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Sebelumnya diketahui, Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

    Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

    “Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

    Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

    “Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

    Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

    Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

    Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

    “Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

    “Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

  • BRI Resmi Buka BRI UMKM EXPORT dan Microfinance Outlook 2025: Dukungan Nyata untuk UMKM Lokal – Halaman all

    BRI Resmi Buka BRI UMKM EXPORT dan Microfinance Outlook 2025: Dukungan Nyata untuk UMKM Lokal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi membuka acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 di ICE BSD City, Tangerang pada Kamis (30/1/2025), yang digelar bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook 2025. 

    Direktur Utama BRI Sunarso dalam sambutannya mengatakan, “Hari ini BRI menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang dilaksanakan bersamaan dengan BRI Microfinance Outlook (MFO). Sebelumnya, kedua event ini diselenggarakan secara terpisah. 

    “Kami berharap gabungan dua event ini dapat mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan”, ungkap Sunarso.

    Pembukaan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 dan BRI Microfinance Outlook 2025 dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman, Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti. 

    Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan tersebut makin menegaskan komitmen bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia di kancah global.

    Pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Menurutnya, perhelatan ini merupakan bukti nyata BRI dalam memberdayakan pelaku usaha UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

    Airlangga mengatakan, UMKM merupakan sektor yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Namun, kontribusi mereka dalam perdagangan global masih dapat terus ditingkatkan. 

    “Inisiatif BRI ini yang melibatkan 1.000 UMKM ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Bapak Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas,” tegasnya.

    Perluas Jangkauan Pasar UMKM Indonesia

    Dengan mengusung tema “Broadening MSME’s Global Outreach,” BRI UMKM EXPO(RT) 2025 bertujuan memperluas jangkauan pasar UMKM Indonesia dan membangun daya saing pengusaha lokal di kancah dunia. 

    Seiring dengan semangat perseroan tersebut, para pelaku UMKM juga menunjukkan komitmen dan antusiasme yang besar untuk berkembang lebih jauh. 

    Hal ini terlihat dari makin berkembangnya event ini dari tahun ke tahun, baik dalam hal nominal transaksi, jumlah negara yang melakukan transaksi maupun pesertanya. 

    Di tahun 2025, terdapat 1.000 UMKM terbaik yang berhasil lolos seleksi ketat selama satu bulan (4 November–7 Desember 2024). Para UMKM unggulan yang terpilih tersebut kemudian dibagi menjadi lima kategori, yaitu Home Decor & Craft (153 UMKM), Food & Beverage (358 UMKM), Accessories & Beauty (181 UMKM), Fashion & Wastra (273 UMKM), dan Healthcare & Wellness (35 UMKM) dan siap menampilkan produknya di gelaran ini. 

    Jumlah peserta UMKM yang berpartisipasi di BRI UMKM EXPO(RT) 2025 juga meningkat dibandingkan gelaran sebelumnya, yang hanya melibatkan 700 UMKM Bazaar.  Perkembangan dan peningkatan jumlah peserta UMKM tersebut cukup baik, bahkan sangat signifkan jika menilik data sejak 2019. 

    Pada penyelenggaraan pertama, hanya terdapat 155 UMKM yang mengikuti Showcase dan Bazaar. Jumlah ini meningkat pada 2020 dengan 423 UMKM Showcase dan 150 UMKM Bazaar. 

    Capaian positif berlanjut pada 2021, di mana 500 UMKM berpartisipasi dalam pameran Bazaar Online. Kemudian pada 2022, tercatat 502 UMKM yang mengikuti Showcase Bazaar Online dan 251 UMKM turut serta dalam Bazaar Offline. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah peserta kembali bertambah dengan berpartisipasinya 500 UMKM Showcase dan 700 UMKM Bazaar. 

    Melihat peningkatan jumlah peserta UMKM, BRI pun menargetkan sales volume tahun ini mencapai Rp38 miliar dengan jumlah pengunjung expo tembus 50.000, dari semula yang hanya mencapai 26.315 pengunjung di gelaran expo 2023.

    Optimisme BRI terhadap potensi bisnis UMKM Indonesia pun mendorong harapan bahwa gelaran ini dapat membuahkan kesepakatan bisnis (business matching) senilai US$ 89,4 juta sepanjang 2025, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelumnya di tahun 2023 yang tercatat sebesar US$ 81,3 juta. 

    Sementara itu, target jumlah buyers dan negara yang berpartisipasi dalam business matching turut meningkat menjadi 94 buyers dari 33 negara, lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang mencatatkan 86 buyers dari 30 negara. 

    Sebagai gambaran, pada penyelenggaraan pertama di 2019, nilai kesepakatan business matching tercatat sebesar US$ 33,5 juta dengan 16 buyers dari 7 negara. Nilai ini melonjak pada 2020 menjadi US$ 57,5 juta, yang melibatkan 26 buyers dari 11 negara.

    Pada 2021, kesepakatan kembali meningkat menjadi US$ 72,1 juta, dengan melibatkan 32 buyers dari 14 negara dalam 207 sesi bisnis. Momentum positif tersebut terus berlanjut pada 2022, di mana business matching berhasil mencatatkan nilai US$ 76,7 juta, melibatkan 43 buyers dari 20 negara, hingga mencapai US$ 81,3 juta pada 2023 dengan 86 buyers dari 30 negara.

    Peningkatan target ini turut menguatkan komitmen BRI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses usaha lokal ke pasar internasional.

    Sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan UMKM, BRI turut berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan di tahun 2025 ini lewat pelaksanaan business matching terjadwal sebanyak dua kali dalam sebulan secara rutin. 

    Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan BRI yang mendapatkan perluasan pasar ekspor. Untuk informasi lebih lanjut informasi terkait gelaran ini dapat di akses melalui https://briumkmexport.com/

    BRI Microfinance Outlook 2025

    BRI juga menggelar BRI Microfinance Outlook 2025 bersamaan dengan BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Kegiatan ini menjadi wadah diskusi penting terkait kondisi terkini serta strategi pembangunan ekonomi untuk Indonesia. 

    Berbeda dengan Outlook lainnya, BRI Microfinance Outlook kali ini mengangkat tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth” yang fokus membahas strategi pemberdayaan masyarakat sebagai motor penggerak ekonomi berbasis rakyat.

    Dalam sambutannya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, termasuk BRI sebagai institusi BUMN yang berperan aktif dalam pemberdayaan sektor ini. 

    Ia menyoroti pentingnya sinergi antara BUMN dan keuangan negara melalui Kementerian Keuangan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus memperkuat ekonomi nasional melalui berbagai program, termasuk kegiatan expo UMKM ini. 

    “Di tengah ketidakpastian global ekonomi kita selalu masih terjaga pertumbuhannya, stabil di level 5%. Selama ini kita terus menjaga baik dari sisi permintaan maupun dari sisi produksi ataupun supply side. Penguatan kesehjateraan yang dilakukan oleh BRI  dengan fokus pada UMKM bahkan di pedesaan sangat kami hargai karena ini akan bersatu bersinergi dengan  upaya Pemerintah,” katanya. 

    Sebagai forum diskusi berskala internasional, BRI Microfinance Outlook 2025 menghadirkan berbagai narasumber terkemuka dari beragam latar belakang, mulai dari para ahli, profesional, pemerintah, hingga regulator. Di antaranya seperti  Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, serta Chief Economist of Asian Development Bank Albert Francis Park.

    Tak hanya itu, Paul Romer yang merupakan penerima Nobel Ekonomi serta Harsha Rodrigues selaku Head of Regional Client Services di Women’s World Banking, juga akan menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana memperkuat keuangan inklusif.

    Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, melalui kehadiran para pembicara terkemuka, pihaknya berharap untuk memperoleh gagasan strategis terkait tantangan ekonomi global dan domestik, serta policy responses yang dapat diambil untuk mengatasinya.  

    “Bagi BRI, hal ini menjadi aspek krusial dalam merumuskan strategic responses dan action plan yang tepat guna mendukung Asta Cita, dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya. 

    Jangan lewatkan kesempatan untuk mendukung produk lokal dan menjadi bagian dari perayaan kreativitas serta inovasi UMKM Indonesia di BRI UMKM EXPO(RT) 2025 di ICE BSD mulai tanggal 30 Januari – 2 Februari 2025. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi briumkmexport.com atau cek Instagram @bankbri_id.

  • Pengecer LPG 3 Kg Diganti Mulai 1 Februari

    Pengecer LPG 3 Kg Diganti Mulai 1 Februari

    Jakarta –

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan tidak ada lagi pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg per tanggal 1 Februari 2025 mendatang. Ia mengatakan, para pengecer akan didorong untuk menjadi pangkalan resmi PT Pertamina (Persero).

    Langkah ini ia lakukan untuk menata kembali penjualan LPG sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Ke depan, para pengecer yang bertransformasi menjadi pangkalan akan mendapat nomor induk usaha.

    “Ini kita kan lagi menata, bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang pengecar, justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendapatkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” kata Yuliot kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Yuliot mengatakan, peralihan pengecer menjadi pangkalan telah diberi jeda waktu selama satu bulan. Adapun para pengecer di seluruh Indonesia dapat mendaftarkan diri secara online.

    “Jadi kan perseorangan pun itu boleh. Mereka bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar. Kemudian masuk ke sistem OSS. Itu kita juga sudah integrasikan dengan sistem yang ada di kependudukan Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

    Yuliot mengatakan, transformasi pengecer menjadi pangkalan akan memutus mata rantai penyaluran LPG 3 kg. Sehingga risiko oversupply dan penyalahgunaan penyaluran LPG 3 kg bisa dihindari.

    “Jadi mungkin itu juga tidak terjadi oversupply atau untuk penggunaan LPG-nya tidak tepat. (Aturannya) Itu kan pengaturannya Pertamina. Ini distribusinya kan penyediaannya melalui Pertamina,” tutupnya.

    Adapun sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap harga LPG 3 kg sebenarnya lebih tinggi dibandingkan yang beredar di masyarakat. Kemenkeu menjelaskan hal ini melalui unggahan video di akun Instagram @kemenkeuri.

    Dalam dialog yang dilakukan narator dengan salah satu pedagang, disebutkan bahwa pedagang tersebut biasa membeli LPG 3 kg seharga Rp 21.000. Harga tersebut ternyata lebih murah dari harga aslinya yang sebesar Rp 50.000.

    “Tau nggak sih kalau sebenarnya harga LPG 3 kilo ini tuh Rp 50 ribuan,” jelas narator dalam video tersebut, dilihat Selasa (31/12/2024).

    Artinya, pemerintah memberikan subsidi Rp 30.000 ke setiap tabung LPG 3 kg. “Jadi pemerintah itu ngasih subsidi Rp 30 ribu ke masing-masing gas LPG ini,” terang Kemenkeu.

    Secara total pemerintah mengalokasikan Rp 80,9 triliun untuk subsidi LPG 3 kg yang sebesar 7,5 juta metrik ton. Kemenkeu menyebut peran #UangKita yang merujuk pada APBN membantu masyarakat mendapatkan energi yang terjangkau.

    Lihat juga video: Mulai 1 Juni, Beli Elpiji 3 Kg Harus Bawa KTP!

    (rrd/rrd)