Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Sri Mulyani Bungkam soal Pemangkasan Anggaran Kementerian

    Sri Mulyani Bungkam soal Pemangkasan Anggaran Kementerian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memilih bungkam saat ditanya mengenai pemangkasan anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Angaran 2025.

    Saat ditemui dalam acara peluncuran buku Biografi Mar’ie Muhammad di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025), Sri Mulyani hanya tersenyum dan melambaikan tangan tanpa memberikan pernyataan kepada awak media. Ia kemudian langsung meninggalkan lokasi menggunakan lift.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mulai berlaku Rabu (22/2/2025), yang menginstruksikan pemangkasan anggaran APBN dan APBD 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditunjuk untuk memimpin penerapan efisien anggaran.

    Perinciannya, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga mencapai Rp 256,1 triliun, sedangkan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

    Pemerintah menyatakan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta perbaikan sektor kesehatan.

    “Melakukan reviu anggaran K/L dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IV A daftar isian pelaksanaan anggaran. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan inpres,” dikutip dari dokumen yang diterima pada Kamis (23/1/2025) terkait peran Sri Mulyani dalam pemangkasan anggara dalam Inpres 1/2025.

    Sri Mulyani diberi tanggung jawab untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan melakukan penyesuaian alokasi transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil Rp 13,9 triliun.

    Selain itu, dana alokasi umum untuk pekerjaan umum Rp 15,6 triliun, dana alokasi khusus fisik Rp 18,3 triliun, dana otonomi khusus Rp 509,4 triliun, dana keistimewaan DIY Rp 200 miliar, dan dana desa Rp 2 triliun.

    Sri Mulyani juga diinstruksikan untuk memblokir anggaran K/L tertentu yang akan dicantumkan dalam catatan pelaksanaan anggaran.

    Sementara itu, Tito Karnavian bertugas memantau efisiensi belanja yang dilakukan oleh gubernur, bupati, dan wali kota dalam pelaksanaan APBD 2025. Tito juga diminta untuk mengambil langkah strategis guna memastikan pengelolaan APBD sesuai arahan inpres.

    Kendati demikian, pemangkasan anggaran ini menuai perhatian publik, termasuk respons dari berbagai pihak yang menantikan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan, terutama Sri Mulyani terkait dampak kebijakan tersebut, yang tertuang dalam Inpres 1/2025.

  • Apakah Gaji ke-13 dan ke-14 ASN Tetap Cair? Sri Mulyani: Insyaallah

    Apakah Gaji ke-13 dan ke-14 ASN Tetap Cair? Sri Mulyani: Insyaallah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan gaji ke-13 dan ke-14 (tunjangan hari raya/THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan tetap cair. Anggaran untuk gaji tersebut sudah disiapkan, meskipun rincian nominal belum diumumkan.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa proses pengaturan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 masih berlangsung dan publik diminta untuk menunggu informasi selanjutnya.

    “Nanti tunggu saja ya. Prosesnya ya diproses saja. (Gaji ke-13 dan 14 PNS akan tetap cair?) Insyaallah,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

    Isu mengenai penghapusan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 belakangan ASN ini ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa beliau telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Yassierli untuk membahas kemungkinan skema baru. Namun, detail lebih lanjut mengenai hal itu masih menjadi ranah Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, upaya efisiensi anggaran dalam APBN 2025 juga menjadi sorotan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta surat Sri Mulyani Nomor S-37/MK.02/2025 mengarahkan pemotongan belanja di 16 pos dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10% hingga 90%. Rincian tersebut menyebutkan bahwa efisiensi ini tidak mencakup belanja pegawai maupun bantuan sosial. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemotongan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

    Meski demikian, terlepas dari upaya efisiensi anggaran tersebut, Sri Mulyani mengisyaratkan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 (THR) bagi ASN tetap akan dicairkan.
     

  • Menteri UMKM: Efisiensi anggaran perkuat kolaborasi antar-K/L

    Menteri UMKM: Efisiensi anggaran perkuat kolaborasi antar-K/L

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI Maman Abdurrahman menilai adanya efisiensi anggaran semakin membuka dan memperkuat kolaborasi antar-kementerian/lembaga (K/L).

    “(Efisiensi) Terkait pemanfaatan anggaran yang jauh lebih tepat sasaran dan terukur. Dan konsekuensi dari efisiensi ini secara tidak langsung kita dipaksa untuk melakukan kolaborasi antarkementerian yang lebih intens,” kata Maman saat ditemui di Jakarta, Kamis.

    “Beberapa hari yang lalu kami sudah rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan kami berkolaborasi untuk membuat perjanjian kerja sama,” ujarnya menambahkan.

    Adapun pemangkasan anggaran ini merupakan perintah Kementerian Keuangan RI melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Maman sendiri masih belum mengungkapkan angka dari pemangkasan anggaran di kementerian yang ia pimpin. Namun, ia memastikan pihaknya siap memberikan dukungan untuk instruksi tersebut.

    “Pada prinsipnya kami sebagai pembantu presiden wajib mengamankan semua kebijakan Pak Presiden. Karena kami sadar dan kami meyakini kebijakan yang didorong oleh beliau terkait efisiensi, spirit dan semangatnya bagus,” kata Maman.

    “Anggaran yang sudah diefisiensikan nanti, Pak Presiden akan memetakan kembali mana yang lebih terukur, lebih tepat, yang lebih pas untuk dilakukan optimalisasi peningkatan kerjanya,” imbuhnya.

    Beberapa hal yang menjadi perhatian Kementerian UMKM untuk memangkas anggaran di antaranya untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), hingga melakukan modernisasi sistem aktivitas perkantoran.

    Lebih lanjut, Maman juga memastikan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu ke program-program andalan kementeriannya seperti pembinaan UMKM.

    “Saya pikir kalau pengaruh dalam hal efektivitas, saya rasa (efisiensi) tidak (memengaruhi). Jadi kita tetap bekerja seperti apa adanya,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Getar Suara Sri Mulyani Menahan Tangis Kenang Sosok Legenda Mr. Clean

    Getar Suara Sri Mulyani Menahan Tangis Kenang Sosok Legenda Mr. Clean

    Jakarta, CNBC Indonesia – Suara Menteri Keuangan Sri Mulyani bergetar saat mengenang senior dan mentornya Menteri Keuangan (1993-1998), Mar’ie Muhammad. Dia merasa Mar’ie punya jasa besar dalam perjalanan kariernya sebagai akademisi ekonomi, khususnya saat awal-awal menjadi birokrat Kementerian Keuangan.

    “Seorang sahabat yang baik dan senior yang sangat membimbing. Pak Mar’ie Muhammad selalu memperkuat upaya-upaya kita. Tidak pernah putus asa dalam menjalankan berbagai hal,” Tutur Sri Mulyani sembari menahan tangis, dalam acara dalam launching buku biografi Mar’ie Muhammad di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Perlu diketahui, Sri Mulyani lama berkarier sebagai akademisi. Dia merupakan dosen di FE UI dan aktif memberi masukan ekonomi di ruang publik, khususnya di masa-masa krisis. Namun, ternyata saat menjadi menteri keuangan, tugas tersebut dianggap tak semudah bayangan. Sri Mulyani dihadalkan masalah besar.

    Dia mengaku Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menjadi institusi yang baik. Tata kelola masih abu-abu. Padahal amanah reformasi menuntut institusi negara harus bersih.

    Dia pun membutuhkan dukungan kuat untuk mereformasi Kemenkeu.

    “Ide untuk mereformasi Kemenkeu, yang awalnya akademisi lalu jadi menteri memimpin lembaga yang besar, membutuhkan dukungan besar. Maka, saya meminta Pak SBY pendamping,” Kenang Sri Mulyani.

    Pada titik ini, Mar’ie Muhammad muncul memberi dukungan. Presiden SBY memberikan dua nama, yakni Mar’ie Muhammad dan Marsilam Simanjuntak.

    “Dua-duanya orang bersih dan komit. Keduanya menjadi Sounding Board saya,” Ungkap Sri Mulyani.

    Selama membantu Kemenkeu, Sri Mulyani bercerita kedua sosok itu diberi ruangan khusus. Dan selama menjadi pendamping, Mar’ie melihatnya sebagai legenda. Menteri Keuangan era Soeharto itu memberikan kekuatan moral dan pengetahuan memahami birokrasi dan politik yang tak mudah.

    Namun, Sri Mulyani merasa ada satu kekecewaan yang dia rasakan dari Mar’ie, yakni saat mengundurkan diri menjadi Menteri Keuangan untuk menjadi pemimpin Bank Dunia.

    “Saat saya mengundurkan diri, beliau sangat broken heart. Dan saya pamit kepada beliau, tapi saya merasa beliau menyayangkan saya pergi,” getar Sri Mulyani.

    Berkat keteladanan baik, sosok yang akrab disapa Ani itu berharap kisah hidup Mar’ie Muhammad menjadi teladan bagi setiap generasi.

    Sebagai wawasan, Mar’ie Muhammad merupakan sosok langka di Indonesia. Selama berkarier sebagai birokrat, dari mulai Dirjen Pajak hingga Menteri Keuangan, Mar’ie dikenal sosok yg bersih, berintegritas, dan anti-korupsi di tengah derasnya korupsi di segala sektor. Atas dasar ini, dia dijuluki sebagai “Mr. Clean”.

    Setelah pensiun sebagai bendahara negara, Mar’ie aktif di bidang kemanusiaan Anti-korupsi. Dia menjadi ketua PMI dan ikut berperan mendirikan KPK.

    Kiprah Mar’ie berakhir pada 11 April 2016. Meski sudah wafat, namanya tetap harum sebagai birokrat teladan. Banyak orang masih dan akan selama-lamanya mencari Mar’ie-Mar’ie yang baru untuk kehidupan lebih baik.

    (mfa/mij)

  • Menteri PU selektif lakukan preservasi jalan demi cegah kecelakaan

    Menteri PU selektif lakukan preservasi jalan demi cegah kecelakaan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo mengatakan lebih selektif dalam melakukan preservasi atau menjaga kondisi jalan demi mencegah terjadinya kecelakaan.

    Tak hanya dipicu oleh kecelakaan truk di Gerbang Tol (GT) Ciawi 2, KM 41+400 ruas Tol Jagorawi arah Jakarta, Selasa (4/2) malam, Dody mengatakan upaya menyisir kembali perawatan rutin ruas jalan ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran Kementerian PU, yang dipangkas hingga hanya menyisakan Rp29,57 T saja untuk tahun ini.

    “Dengan keterbatasan anggaran, kita harus super memilih saat akan melakukan preservasi. Mana yang benar-benar penting untuk kelancaran mudik nanti,” kata Dody saat ditemui setelah Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

    Pada paparannya di Raker/RDP Komisi V, Dody mengatakan tidak memprioritaskan preservasi jalan dan jembatan.

    Namun, ia memastikan nantinya akan ada penyesuaian kembali terkait program-program yang akan diprioritaskan lebih lanjut pada tahun ini, termasuk perawatan jalan dan jembatan.

    “Pasti ada, tapi kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” kata Dody.

    “Nanti baru dipikir lagi untuk preservasi, karena (preservasi) tidak hanya menjelang Lebaran, ada juga (preservasi) saat (memasuki) musim hujan, arus mudik, (pencegahan) banjir, bagaimana kita bisa support itu semua,” ujar dia menambahkan.

    Mengenai apa langkah terdekatnya untuk mencegah terulangnya kecelakaan seperti di Gerbang Tol Ciawi menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi nanti, Dody memastikan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Kementerian Perhubungan.

    “Kalau koordinasi sudah dimulai sejak beberapa hari lalu bersama Kementerian Perhubungan, bahkan sudah kami sampaikan beberapa saran untuk memperbaiki beberapa ruas di dekat-dekat Merak, agar ketika Lebaran nanti beberapa pelabuhan terdekat bisa dipergunakan untuk truk, kendaraan bermotor. Koordinasi sudah terus-menerus,” ujar dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hore! Gaji ke-13 dan 14 PNS Tak Dihapus Tahun Ini – Page 3

    Hore! Gaji ke-13 dan 14 PNS Tak Dihapus Tahun Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indawati memberikan kabar terbaru soal nasib gaji ke-13 dan ke-14 tahun ini. Menurutnya, pemerintah tengah memproses agar keduanya tetap cair di tahun 2025 ini.

    Mulanya, dia mengatakan kalau gaji ke-13 dan gaji ke-14 masih diproses oleh Kementerian Keuangan. “Iya, nanti, sedang diproses, nanti ya,” ungkap Sri Mulyani, ditemui Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Dia menampik isu kalau Gaji ke-13 dan ke-14 itu dibatalkan. Menurutnya, hal tersebut sudah ditetapkan dan masuk ke anggaran tahun 2025 ini. Kendati begitu, dia enggan merinci proses yang tengah dijalankannya tersebut.

    “Sudah dianggarkan, sedang diproses, nanti tunggu aja ya. Ya diproses aja dikerjakan,” ucapnya.

    Ketika dikonfirmasi lagi mengenai gaji ke-13 dan gaji ke-14, Sri Mulyani mengatakan kalau keduanya tetap akan dicairkan.

    “InsyaaAllah yaa,” tandasnya.

    Menko Airlangga Serahkan ke Sri Mulyani

    Diberitakan sebelumnya, jagat media sosial tengah dihebohkan dengan isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak netizen mempertanyakan kebijakan penghapusan gaji ke-13 PNS ini dan dampaknya terhadap kesejahteraan aparatur negara.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi PNS ini. Penghapusan ini mengusul Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk penghematan anggaran negara.

    Airlangga mengatakan, dirinya tidak bisa berkomentar untuk menjawab isu penghapusan gaji ke-13 dan 14 bagi para PNS tahun ini. Mengingat, kebijakan tersebut berada diranah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kemudian yang dari segi lain tanyakan Bu Menteri Keuangan. Ya itu tanyanya Menteri Keuangan,” ujar Airlangga kepada awak media di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

     

  • KemenPANRB Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas hingga Rapat!

    KemenPANRB Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas hingga Rapat!

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Adapun penyesuaian pos belanja hingga evaluasi program dan kegiatan dihitung secara rinci untuk memastikan efektivitas anggaran.

    Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengupayakan efisiensi anggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini juga menekankan penajaman belanja kementerian/lembaga agar anggaran negara digunakan secara optimal.

    Potong anggaran perjalanan dinas, ATK, rapat, dan seremonial

    Kementerian PANRB menindaklanjuti Instruksi presiden tersebut dengan melakukan penyesuaian pada beberapa pos belanja operasional dan non-operasional. Penyesuaian itu mengacu pada ketentuan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

    Pemangkasan Anggaran di Kemen PANRB, antara lain yang berkaitan dengan perjalanan dinas, pengaadaan alat tulis kantor, kegiatan rapat/seminar/sosialisasi, kegiatan seremonial, dan lain sebagainya.

    “Namun kami tetap memperhatikan program dan kegiatan penting Kementerian PANRB tetap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini, Kamis (6/2).

    Rini menjelaskan, jajarannya sedang melakukan perhitungan efisiensi secara rinci. Program dan kegiatan dievaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran tetap optimal.

    Optimalisasi transformasi digital pemerintah dinilai bisa menjawab tantangan ini. Harapannya penerapan teknologi akan mengurangi biaya serta mempercepat kinerja pegawai.

    “Sebagai bagian dari strategi efisiensi, kami mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam sistem kerja, menghemat penggunaan sarana dan prasarana kantor, serta memperkuat kolaborasi antar-unit kerja melalui pendekatan share outcome, share output, dan share activities,” ungkap Rini.

    Pemangkasan anggaran di semua K/L tembus Rp256,1 triliun

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

    Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

    Dalam surat itu, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerbitan surat ini merupakan langkah lanjutan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Pemangkasan anggaran belanja seluruh K/L pada 2025 sebesar Rp256,1 triliun. Adapun penghematan anggaran pada 2025 dalam Inpres disebutkan hingga Rp306,69 triliun.

  • Kapan Gaji 13 dan 14 PNS 2025 Cair? Ramai Isu Efisiensi

    Kapan Gaji 13 dan 14 PNS 2025 Cair? Ramai Isu Efisiensi

    Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah tidak asing dengan aturan gaji 13 dan 14 dalam pembayaran upahnya. Dalam aturan yang berlaku, jenis gaji tersebut termasuk ke dalam penghasilan tambahan dan tunjangan bagi PNS.

    Biasanya, jenis gaji tersebut dicairkan sekitar awal tahun. Namun baru-baru ini, isu efisien menyebabkan isu penghapusan gaji 13 dan 14 muncul ke permukaan dari efisien yang dilakukan pemerintah.

    Kira-kira, kapan gaji 13 dan 14 PNS cair dari pemerintah? Berikut tanggapan dari pihak-pihak terkait.

    Apa itu gaji 13 dan gaji 14 PNS?

    Di antara jenis gaji yang diterima PNS, ada gaji 13 dan 14 dalam aturan pengupahan. Gaji 13 adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada PNS dalam bentuk bantuan biaya pendidikan anak.

    Pencairan gaji 13 biasanya cair menjelang tahun ajaran baru, yakni antara Juni hingga Juli. Besaran disesuaikan dengan gaji pokok tanpa tunjangan. Namun, nominalnya dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

    Di sisi lain, gaji 14 merujuk pada insentif tambahan yang umumnya diberikan menjelang hari raya keagamaan.

    Dalam hal ini, tunjangan hari raya (THR) menjadi bentuk gaji 14 yang diterima PNS setiap tahunnya mulai sepuluh hari sebelum hari raya (H-10).

    Pada dasarnya, gaji 13 dan 14 dapat dipahami sebagai bantuan dan tunjangan yang diberikan pemerintah bagi pegawainya.

    Gaji 13 fokus pada kebutuhan pendidikan, sedangkan gaji 14 guna memenuhi kebutuhan hari raya.

    Sebelumnya, aturan pencairan gaji 13 dan 14 dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

    Isu efisiensi gaji 13 dan 14 PNS 2025

    Di tengah kabar Efisiensi Anggaran yang sedang dilakukan pemerintah, publik diramaikan dengan pembahasan kapan gaji 13 dan 14 PNS cair.

    Pasalnya, isu peniadaan gaji tersebut kabarnya dilakukan pemerintah untuk memangkas anggaran negara sebagai upaya efisiensi.

    Isu tersebut pun viral di tengah pengguna media sosial. Tidak sedikit yang melontarkan kekhawatiran akan kepastian pencairan gaji ke 13 dan 14.

    Adapun efisiensi anggaran telah diatur dalam Surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dirilis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Pemerintah mengaku pencairan gaji sedang dipersiapkan

    Menanggapi isu penghapusan gaji 13 dan 14 yang ramai di media sosial karena adanya efisiensi, pihak pemerintah membantah isu tersebut.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyawati menyatakan bahwa belum ada keputusan resmi terkait gaji 13 dan 14 dihapus. 

    Terkait kepastian kapan gaji 13 dan 14 PNS cair 2025, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut.

    “Dari segi lain, tanyakan Bu Menteri Keuangan,” ungkap Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari IDN Times, Kamis (6/2).

    Ia berpendapat bahwa pemerintah masih dalam tahap persiapan untuk pengumuman kepastiannya.

    “Persiapan sudah ada ya, saya rasa, itu saja yang saya jawab. Persiapan to be announced,” ujar Airlangga.

    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai peniadaan gaji tersebut.

    “Aku belum bisa menanggapi ya, karena belum ada info,” ujarnya. 

    Hingga saat ini, kebijakan yang mengatur tentang pemberian gaji 13 dan 14 belum diterbitkan oleh pemerintah.

    Demikian informasi mengenai kapan gaji 13 dan 14 PNS 2025 yang belum diketahui kepastiannya. Berdasarkan pernyataan pihak terkait, kebijakan terkait pencairannya dikabarkan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. 

    Masyarakat, terutama pegawai negeri bisa menunggu arahan dan pengumuman lebih lanjut terkait pencairannya.

  • Akademisi Soroti Buruknya Pengelolaan Keuangan Pemkab Bojonegoro

    Akademisi Soroti Buruknya Pengelolaan Keuangan Pemkab Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam zona merah, yang menandakan kerentanan terhadap praktik korupsi.

    Skor Pemkab Bojonegoro sebesar 72,86 menempatkannya di urutan ke-21 dari 39 kabupaten/kota di Jawa Timur. Skor ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi di Bojonegoro masih jauh dari memadai. Skor tersebut seperti diunggah dalam platform JAGA yang dikembangkan oleh KPK.

    Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, Muhammad Rokib, menyoroti kegagalan Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, Adriyanto, dalam mengelola keuangan daerah. Bojonegoro sebagai daerah penghasil minyak dan gas seharusnya memiliki tata kelola keuangan yang baik.

    “Dana yang diterima dari pusat, seperti DAU, DAK, dan DBH, sangat besar. Jika pengelolaannya buruk, potensi korupsi sangat tinggi,” ujar mantan jurnalis Koran Sindo tersebut, Kamis (6/2/2025).

    Rokib menambahkan, APBD Bojonegoro tahun 2024 yang mencapai lebih dari Rp8 triliun seharusnya dikelola dengan optimal, mengingat latar belakang Adriyanto sebagai pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

    “Pak Adriyanto memiliki pengalaman di bidang keuangan. Seharusnya beliau mampu membawa perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.

    Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di Bojonegoro menjadi bukti nyata buruknya pengelolaan keuangan daerah. Rokib menegaskan, hal ini harus menjadi perhatian serius bagi DPRD Bojonegoro untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.

    Menanggapi hasil SPI tersebut, Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto, mengakui bahwa tata kelola keuangan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dibenahi. “Hasil survei ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan,” ujar Adriyanto melalui pesan WhatsApp dalam kesempatannya.

    Untuk diketahui, platform “JAGA” yang dikembangkan KPK, sebagai sarana transparansi dan pencegahan korupsi, mencatat skor 0-72,9 sebagai zona merah, 72-77,9 zona kuning, dan 78-100 zona hijau. Hasil survei ini dapat diakses publik melalui laman jaga.id atau aplikasi Jaga di Play Store dan App Store. [lus]

  • Rosan Roeslani: Efisiensi anggaran tak ganggu target investasi

    Rosan Roeslani: Efisiensi anggaran tak ganggu target investasi

    Dengan efisiensi ini, kita harus lebih inovatif dalam menjalankan tugas, seperti memanfaatkan pendekatan virtual dan lebih banyak mengundang investor datang langsung ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memastikan bahwa efisiensi anggaran 2025 tidak akan mengurangi semangat kerja dan pencapaian target investasi.

    “Kami tetap menjunjung etos kerja tinggi dan berkomitmen mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan efisiensi ini, kita harus lebih inovatif dalam menjalankan tugas, seperti memanfaatkan pendekatan virtual dan lebih banyak mengundang investor datang langsung ke Indonesia,” ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan, anggaran BKPM 2025 mengalami efisiensi Rp292,59 miliar dari pagu total Rp681,88 miliar.

    Terkait langkah efisiensi itu, Rosan menyebutkan bahwa penyesuaian dilakukan di berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas. Namun, ia memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama.

    “Yang terpenting, layanan publik tetap berjalan normal. Sementara yang lain, dari hal besar hingga kecil, kami lakukan penyesuaian,” katanya.

    Saat ditanya, apakah kebijakan efisiensi itu dikeluhkan oleh para pegawai, Rosan menegaskan bahwa timnya akan bekerja secara maksimal dengan sumber daya yang tersedia.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, anggaran kementerian dan lembaga diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025