Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Istana: Bukan Berarti Tidak Ada – Page 3

    Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Istana: Bukan Berarti Tidak Ada – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan, anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bukan berarti kosong. 

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan. Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN (Otorita Ibu Kota Nusantara), ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di Kementerian PU, ada di OIKN,” tutur Hasan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Hasan kembali menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meneruskan pembangunan IKN hingga lima tahun ke depan sesuai jumlah anggaran yang ditetapkan.

    “Kalau tidak salah Rp48 triliun komitmen selama lima tahun ke depan. Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” jelas Hasan.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, belum ada perkembangan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini karena anggarannya masih dilakukan pemblokiran oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada,” kata Dody kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    “Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya,” sambungnya.

    Kemudian, ia meminta untuk bersabar terkait dengan kapan anggarannya itu bisa dibuka kembali. Selanjutnya, nantinya akan diskusi terlebih dahulu kembali setelah anggaran yang diblokir itu dibuka kembali.

    “Nanti itu tunggu, satu-satu. Saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu loh,” jelasnya.

    Lalu, saat disinggung soal apakah ada potensi penambahan anggaran atau tidak. Hal itu menurutnya kemungkinan akan terjadi.

    “Berarti ada potensi penambahan anggaran, Insya Allah. Ya, kalau bisa 1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa,” pungkasnya.

     

  • Istana Tegaskan Gaji ke-13 dan 14 ASN Bukan Bagian Efisiensi, Pasti Dibayarkan Negara – Page 3

    Istana Tegaskan Gaji ke-13 dan 14 ASN Bukan Bagian Efisiensi, Pasti Dibayarkan Negara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Istana Negara menyatakan gaji ke-13 dan ke-14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan bagian dari efisiensi anggaran yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini Menkeu sudah kasih pernyataan kan? Dan efisiensi yang disampaikan oleh presiden, itu kan tidak termasuk belanja pegawai. Buat gaji pegawai bukan bagian yang diefisienkan,” tutur Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia menyatakan, gaji ke-13 dan ke-14 untuk ASN merupakan hak para pegawai yang menjadi kewajiban negara untuk dibayarkan.

    “Jadi gaji ke-13 sama THR Itu merupakan hak dari Pegawai Negeri dan itu akan dibayarkan. Menkeu kan sudah juga beri pernyataan soal itu,” kata Hasan.

    Jagat maya dihebohkan dengan isu penghapusan gaji ke-13 dan ke-14 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025. Beredarnya pesan berantai di WhatsApp dan unggahan di media sosial memicu pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan ASN. Namun, benarkah kabar tersebut?

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, memberikan klarifikasi terkait isu ini. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji kebijakan gaji ke-13 dan THR (gaji ke-14) tahun 2025.

    “Saat ini, kebijakan Gaji Ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama Tim Teknis Kementerian PANRB dan instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara,” jelas Rini.

    Proses pengkajian ini melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara. Belum ada keputusan final terkait penghapusan atau pemotongan gaji ke-13 dan ke-14. Keputusan resmi akan diumumkan setelah proses pengkajian selesai.

    Perlu digarisbawahi bahwa gaji ke-13 dan THR bukan hanya untuk ASN saja. Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota LNS, serta penerima pensiun juga berhak mendapatkannya.

    Pemberian gaji ke-13 dan THR didasarkan pada penghasilan bulanan aparatur negara yang bersumber dari anggaran belanja pegawai, seperti yang dijelaskan oleh Menpan-RB.

  • Pemkab Bojonegoro Inventarisir Penyesuaian Efesiensi Anggaran, Apa Saja?

    Pemkab Bojonegoro Inventarisir Penyesuaian Efesiensi Anggaran, Apa Saja?

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah melakukan inventarisir anggaran program di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk efesiensi anggaran tahun 2025.

    Hal itu dilakukan menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

    “Saat ini seluruh dinas sedang menginventarisir belanja yang akan dilakukan penghematan,” ujar Penjabat Bupati Bojonegoro, Andriyanto, Jumat (7/2/2025).

    Menurut Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia itu, inventaris dilakukan sembari menunggu Surat Edaran (SE) dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait petunjuk teknis penghematan.

    “Paralel sekarang juga menunggu SE dari Kemendagri terkait petunjuk lebih lanjut terkait penghematan,” terangnya.

    Sementara diketahui, dana transfer dari pemerintah pusat yang disalurkan ke pemerintah daerah melalui KPPN Bojonegoro sudah disalurkan hingga per 5 Februari 2025. Total pagu transfer ke daerah (TKD) wilayah Bojonegoro sekitar Rp4,6 triliun dan realisasi sekitar Rp394 miliar.

    “KPPN Bojonegoro sudah salur TKD sampai dengan tanggal 5 Februari 2025,” ujar Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno dalam keterangannya, kemarin. [lus/aje]

  • Belanja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2025 Ditetapkan Rp426 Miliar, Benchmarking Satu Kali per Tahun

    Belanja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2025 Ditetapkan Rp426 Miliar, Benchmarking Satu Kali per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan bahwa pagu anggaran operasional BPKH ditetapkan sebesar Rp426 miliar pada 2025. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp62,27 miliar dari usulan awal sebesar Rp488 miliar.

    Ketua Dewas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin menjelaskan bahwa pengurangan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Review ini sudah tentu kami pertimbangkan dengan memperhatikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan efisiensi anggaran, pengurangan kegiatan seremonial dan perjalanan luar negeri, serta memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih produktif,” kata Firmansyah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Kamis (6/2/2024).

    Lebih lanjut, dia menjelaskan beberapa langkah efisiensi yang dilakukan, di antaranya membatasi kegiatan benchmarking menjadi satu kali dalam setahun, mengurangi rapat di luar kantor, serta menekan pengeluaran untuk acara seremonial.

    Firmansyah merinci  dari total pengurangan Rp62,27 miliar, pemangkasan terbesar terjadi pada badan pelaksana dengan pengurangan anggaran sebesar Rp49,66 miliar atau 11,28%. Sementara itu, anggaran operasional Dewas juga mengalami penyesuaian signifikan, turun sebesar Rp12,61 miliar atau 26,31%.

    “Kami juga berharap bahwa pengurangan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan haji,” katanya.

    Dalam struktur anggaran yang telah ditetapkan, Firmansyah menjelaskan bahwa Dewas BPKH memiliki dua program utama. Program pertama adalah pengawasan pengelolaan keuangan haji dengan alokasi Rp34,01 miliar. Sementara itu, program kedua adalah dukungan pengawasan pengelolaan haji dengan anggaran sebesar Rp1,3 miliar.

    Firmansyah menambahkan bahwa Dewas BPKH juga memiliki beberapa prioritas utama dalam pengawasan pengelolaan dana haji. Salah satunya adalah evaluasi dan pembinaan kinerja BPKH. Selain itu, pengawasan juga mencakup pemantauan dan evaluasi investasi serta penempatan dana haji guna memastikan nilai manfaat bagi jemaah haji.

    “Pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dana, tetapi juga untuk memberikan nilai manfaat bagi jemaah haji. Dalam hal ini, kami melakukan penilaian dan persetujuan atas investasi serta penempatan dana haji,” katanya.

    Dewas BPKH juga menaruh perhatian pada transparansi pengelolaan dana haji, distribusi dana kemaslahatan, serta penguatan tata kelola keuangan.

    “Kami menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan haji sangat bergantung pada kerja sama yang solid antara BPKH dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Agama, DPR, Kementerian Keuangan, dan lembaga lainnya,” tutur Firmansyah.

    Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola, lanjut Firmansyah, Dewas BPKH juga bertanggung jawab dalam menyusun dan meninjau berbagai kebijakan terkait pengelolaan dana haji.

    “Kebijakan ini, seperti yang saya sampaikan tadi, harus mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.

  • Dana IKN Diblokir, Pemindahan ASN April 2025 Terancam Molor Lagi?

    Dana IKN Diblokir, Pemindahan ASN April 2025 Terancam Molor Lagi?

    loading…

    Realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 masih belum ada. Rencana pemindahan ASN ke IKN pun mengalami beberapa kali penundaan. Foto/SindoNews/Sunu Hastoro Fahrurozi

    JAKARTA – Realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 masih belum ada. Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN yang berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pun mengalami beberapa kali penundaan.
    Embung di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto/SindoNews/Sunu Hastoro Fahrurozi

    Diketahui rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Mulanya pemindahan ASN ke IKN direncanakan sebelum 17 Agustus 2024, lalu diundur ke September 2024.

    Baca Juga

    Namun, kembali diundur lagi ke Oktober 2024, hingga akhirnya ke Januari 2025. Dan pada Januari diundur lagi ke April 2025 atau setelah Lebaran.

    Pihak Otorita IKN mengungkapkan bahwa mundurnya rencana pemindahan ASN ke IKN dikarenakan sejumlah infrastruktur belum rampung, dan ditambah adanya pergantian pemerintahan.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono terakhir menyampaikan bahwa pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan usai Lebaran atau pada April 2025.

    Sementara realisasi anggaran pembangunan IKN saat ini belum ada karena anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih banyak yang diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Baca Juga

  • Efisiensi anggaran tak ganggu target investasi

    Efisiensi anggaran tak ganggu target investasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rosan Roeslani: Efisiensi anggaran tak ganggu target investasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 15:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memastikan bahwa efisiensi anggaran 2025 tidak akan mengurangi semangat kerja dan pencapaian target investasi.

    “Kami tetap menjunjung etos kerja tinggi dan berkomitmen mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan efisiensi ini, kita harus lebih inovatif dalam menjalankan tugas, seperti memanfaatkan pendekatan virtual dan lebih banyak mengundang investor datang langsung ke Indonesia,” ujar Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan, anggaran BKPM 2025 mengalami efisiensi Rp292,59 miliar dari pagu total Rp681,88 miliar.

    Terkait langkah efisiensi itu, Rosan menyebutkan bahwa penyesuaian dilakukan di berbagai aspek, termasuk perjalanan dinas. Namun, ia memastikan layanan publik tetap menjadi prioritas utama.

    “Yang terpenting, layanan publik tetap berjalan normal. Sementara yang lain, dari hal besar hingga kecil, kami lakukan penyesuaian,” katanya.

    Saat ditanya, apakah kebijakan efisiensi itu dikeluhkan oleh para pegawai, Rosan menegaskan bahwa timnya akan bekerja secara maksimal dengan sumber daya yang tersedia.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Rinciannya, anggaran kementerian dan lembaga diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

    Sumber : Antara

  • Progresnya Buat Makan Siang Menteri

    Progresnya Buat Makan Siang Menteri

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap kabar terbaru mengenai IKN (Ibu Kota Nusantara). Ia menyebut anggaran pembangunan ibu kota baru itu diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pembangunan Ibu Kota Nusantara diklaim sudah menyedor Rp40,29 triliun sampai 31 Desember 2024. Dana Rp18,32 triliun di antaranya adalah untuk membangun akses jalan, dermaga logistik, jalan tol, dan bandara VVIP.

    “Kerjanya satu-satu. Pemotongan anggaran itu atas dasar inpres dan Kementerian Keuangan, dan sudah disepakati (anggarannya di) Komisi V,” ujar Dody kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin.

    Guyon Menteri PU soal anggaran IKN 2025 diblokir

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkap progres pembangunan Ibu Kota Nusantara sembari bercanda di depan awak media. Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

    “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody.

    Dody menjelaskan lebih lanjut bahwa anggaran kementeriannya saat ini diblokir semua oleh Kementerian Keuangan. Ia belum bisa menjelaskan progres lebih lanjut dari pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur tersebut.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada,” ucapnya.

    Selain itu, Kementerian PU juga akan fokus terlebih dahulu ke momen terdekat seperti lebaran. Pihaknya akan fokus satu-satu ke program yang bisa dikerjakan lebih dulu. Potensi penambahan anggaran masih ada.

    “Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu lho. Ya (masih ada potensi penambahan anggaran), kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa,” ujarnya.

    Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo soal progres IKN 2025 yang belum ada. Ia berkelakar bahwa anggaran saat ini dipakai untuk makan siang menteri dulu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi Anggaran, ASN Belum Pasti Dapat THR

    Efisiensi Anggaran, ASN Belum Pasti Dapat THR

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kepastian mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatut Sipil Negara (ASN) belum diputuskan. Hal itu menanggapi kehebohan di media sosial bahwa ASN pada tahun ini tidak akan mendapat hak-haknya seperti tahun-tahun sebelumnya.

    “Kepastian mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 masih menunggu keputusan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Itu tanya Menkeu. Persiapan sudah ada,” kata Airlangga dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025.

    Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini mengungkapkan, saat ini kebijakan gaji ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama tim teknis Kementerian PAN-RB dan instansi terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

    “Belum ada keputusan resmi yang menyatakan THR dan gaji ke-13 untuk ASN dihapus,” kata Rini. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mengefisiensikan anggaran APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

    Rini menuturkan, kebijakan gaji ke-13 dan THR tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga diberikan kepada Prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pimpinan dan anggota LNS, serta penerima pensiun. 

    Kebijakan gaji ke-13 dan THR bagi aparatur negara, lanjut Rini, termaktub dalam Nota Keuangan APBN Tahun 2025. Basis pemberian gaji ke-13 dan THR merupakan penghasilan bulanan aparatur negara, yang bersumber dari anggaran belanja pegawai. 

    Gaji ke-13 adalah tambahan gaji yang diterima ASN dan pensiunan sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas pengabdian mereka. Sementara itu, gaji ke-14 atau biasa disebut THR merupakan tunjangan yang diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    Sementara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli yang dikonfirmasi mengatakan bahwa ada peluang agar THR diberikan lebih cepat. Hal ini bakal menjadi pembahasan sebelum memasuki bulan Ramadan, yang tahun ini diprediksi akan dimulai pada 28 Maret 2025.

    “Ya itu kita akan bahas. Yang jelas kalau terkait dengan THR tentu kami ingin memastikan bahwa pemerintah itu menjamin,” katanya. “Kita memahami juga aspirasi dari pekerja, tapi itu nanti kita bahas,” sebut Yassierli.

    Namun, katanya, pemerintah tidak bisa memutuskan kebijakan ini sendiri, melainkan harus ada kesepakatan dengan kalangan pekerja serta pelaku usaha. Pasalnya, pengusaha yang bakal memberikan THR ini kepada para pekerja.

    “Kami harus membahas usulan ini terlebih dahulu dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit agar memenuhi unsur partisipasi bermakna. Pemerintah memastikan aspirasi pekerja terakomodasi dalam pengaturan THR tahun ini,” ujar Yassierli.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dana IKN Diblokir, Menteri PU ‘Ngemis’ ke Sri Mulyani: Tolong Dibuka Anggaran Kami

    Dana IKN Diblokir, Menteri PU ‘Ngemis’ ke Sri Mulyani: Tolong Dibuka Anggaran Kami

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pihaknya harus menghadapi Sri Mulyani dulu terkait anggaran IKN (Ibu Kota Nusantara) dan lainnya. Pembangunan ibu kota baru adalah salah satu program kementerian tersebut.

    Saat ini, telah diberlakukan efisiensi anggaran oleh Prabowo lewat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi itu sudah diterapkan Menteri Keuangan dan kini semua kementerian dan lembaga harus mematuhi efisiensi tersebut.

    Menteri PU ‘ngemis’ ke Sri Mulyani soal anggaran IKN

    Menteri PU Dody Hanggodo menyebut anggaran untuk Ibu Kota Nusantara dan program lainnya harus dibicarakan dulu dengan Menteri Keuangan. Setelah ada efisiensi anggaran, program-program lain seperti perawatan jalan bisa tetap dilakukan, hanya saja diberlakukan skala prioritas.

    “Ini pemotongan anggaran itu atas dasar instruksi presiden, atas dasar sumber Menteri Keuangan, sesuai peraturan kan mesti disetujui oleh DPR Komisi V. berdasarkan persetujuan, saya menghadap lagi ke Kementerian Keuangan, sesuai disetujui ya, tolong dibuka anggaran kami,” ujarnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin.

    Dody juga menyebut pihaknya akan fokus terlebih dahulu pada Lebaran 2025. Perkara lebaran bukan hanya preservasi atau pemeliharaan jalan, tetapi juga hal lain, terlebih saat ini adalah musim hujan.

    “Ini kan musim hujan, bagaimana pada saat harus mudik itu, pada saat ada banjir misalnya, kita bisa support. Jadi nggak cuma masalah preservasi, banyak,” katanya.

    Menteri PU guyon soal anggaran IKN 2025 diblokir

    Dody Hanggodo bercanda saat menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hal itu disampaikannya seusai mengikuti rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6 Februari 2025.

    “Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya nggak ada,” ujarnya Dody.

    “Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu lho. Ya (masih ada potensi penambahan anggaran), kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa,” ujarnya.

    Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo soal perlunya menghadap Sri Mulyani tentang anggaran IKN 2025 dan program lainnya. Diketahui anggaran kementeriannya sedang diblokir Kementerian Keuangan karena ada efisiensi anggaran.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri PU Fokus Lebaran Dulu daripada IKN, akibat Anggaran Diblokir Sri Mulyani?

    Menteri PU Fokus Lebaran Dulu daripada IKN, akibat Anggaran Diblokir Sri Mulyani?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pekerjaan Umum yaitu Dody Hanggodo menyebut fokus kementeriannya adalah momen Lebaran 2025 terlebih dahulu. Diketahui program lainnya juga adalah pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara.

    Momen Lebaran tahun ini diperkirakan jatuh pada 31 Maret 2025 dan 1 April 2025. Biasanya, pemerintah melakukan antisipasi mudik, perbaikan jalan, dan program lainnya untuk kelancaran momen setahun sekali tersebut.

    Menteri PU fokus Lebaran 2025 dibanding IKN, ini alasannya

    Dody Hanggodo Menteri PU menyebut agenda terdekat saat ini adalah mengantisipasi Lebaran 2025. Ada banyak hal yang bisa dilakukan kementeriannya untuk membantu masyarakat, preservasi alias pemeliharaan jalan hanyalah salah satunya.

    “Pasti ada (perawatan jalan), satu-satulah, kan kerjaan bisa satu-satu. Ini pemotongan anggaran itu atas dasar instruksi presiden, atas dasar sumber Menteri Keuangan, sesuai peraturan kan mesti disetujui oleh DPR Komisi V,” ujarnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin.

    “Berdasarkan persetujuan, saya menghadap lagi ke Kementerian Keuangan, sesuai disetujui ya, tolong dibuka anggaran kami. Nanti baru kita mikirin lagi untuk preservasi, karena paling di depan kita Lebaran. Lebaran itu nggak cuma preservasi doang, ada yang lain-lain juga. Ini kan musim hujan, bagaimana pada saat harus mudik itu, pada saat ada banjir misalnya, kita bisa support. Jadi nggak cuma masalah preservasi, banyak,” katanya melanjutkan.

    Terkait Lebaran 2025, Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan fokus mengurus hal tersebut terlebih dahulu. Ia juga menekankan kalau bisa anggaran kementeriannya bisa ditambah agar pelaksanaannya bisa lebih baik.

    “Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? Lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu lho. Ya (ada potensi penambahan anggaran), kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa nggak? Kalau bisa,” ujarnya.

    Dody menyatakan koordinasi persiapan menjelang Lebaran 2025 sudah mulai dilakukan. Pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki ruas jalan dekat Merak, pelabuhan, dan lainnya.

    “Sudah koordinasi terus-terusan, tinggal keterbatasan anggaran, akhirnya pada saat kita harus melakukan preservasi, harus super-super dipilih, mana yang benar-benar super super penting untuk kelancaran arus mudik,” ujarnya.

    Pembangunan IKN 2024 sudah habis Rp40 triliun

    Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah mencapai Rp40,29 triliun sampai 31 Desember 2024, rinciannya adalah sebagai berikut:

    Rp1,45 triliun untuk Sumber Daya Air yaitu pengendalian banjir DAS Sanggai 1A lanjutan (KIPP), Sungai Sanggai, Sungai Seluang dan Tengin, serta Sungai Pamaluan. Rp18,32 triliun untuk sektor Bina Marga yaitu membangun akses jalan ke masjid dan dermaga logistik, jalan feeder (distrik), membangun jalan tol seksi 1, 3A, 5A, 5B-1, 5B-2, 6A, 6B, dan 6C, lalu membangun bandara VVIP (sisi landasan utara), jalan tol seksi 1 Bandara Sepinggan-Tol Balsam, dan jalan akses bandara VVIP. Rp12,09 triliun untuk sektor Cipta Karya yaitu penataan Sumbu Kebangsaan Tahap II dan Sumbu Tripraja, pembangunan kawasan Istana Kepresidenan, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator, Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Kawasan Beranda Nusantara. Rp8,43 triliun untuk sektor hunian yaitu Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), HPK tahap II, dukungan untuk asrama (dormitory) PSSI, smart technology Rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk TNI dan Hunian Modular TNI.

    Demikian penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo soal fokus kementeriannya saat ini yakni Lebaran 2025 terlebih dahulu daripada IKN. Salah satunya terkait anggaran yang saat ini masih diblokir Sri Mulyani karena ada efisiensi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News