Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Warga Kalimantan Timur Harap Pembangunan IKN Terus Berlanjut meski Anggaran Diblokir

    Warga Kalimantan Timur Harap Pembangunan IKN Terus Berlanjut meski Anggaran Diblokir

    Nusantara, Beritasatu.com – Kabar mengenai anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang masih diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Kalimantan Timur. Hal ini memicu kecemasan terkait kelanjutan proyek pembangunan ibu kota baru itu.

    Meski demikian, antusiasme masyarakat untuk mengunjungi IKN tetap tinggi. Banyak dari mereka yang ingin melihat langsung kondisi pembangunan IKN meski beredar kabar proyek IKN akan terhenti akibat masalah anggaran.

    Sejumlah warga berharap agar pembangunan IKN dapat terus dilanjutkan hingga selesai. Salah satu pengunjung, Galang, menilai progres pembangunan di IKN masih berjalan lancar seperti biasanya.

    “Banyak isu yang mengatakan mangkrak, ternyata masih berjalan,” ujar Galang, saat ditemui di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (9/2/2025).

    Galang juga menyayangkan jika pembangunan IKN terhenti setelah beredarnya pemberitaan terkait anggaran IKN yang diblokir. Menurutnya, negara sudah mengeluarkan banyak dana untuk membangun IKN.

    “Sayang jika mengeluarkan banyak uang untuk gedung-gedung yang cukup megah, tetapi mangkrak begitu saja,” lanjut Galang.

    Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN). – (Beritasatu.com/Fuad Iqbal)

    Senada dengan para pengunjung, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar IKN juga berharap agar pembangunan IKN terus berlanjut hingga tuntas. Kevin, pedagang bakso di rest area IKN, mengungkapkan pembangunan IKN telah membawa kemajuan ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya di Kecamatan Sepaku.

    “Untuk masyarakat kecil ya sangat bermanfaat. Ada kemajuan dari tahun-tahun sebelum ada IKN,” ungkap Kevin saat ditemui di rest area IKN, Minggu (9/2/2025).

    Menurutnya, omzet usaha di kawasan IKN dapat mencapai Rp 2 juta hingga Rp 4 juta per hari. Namun, dengan adanya kabar anggaran yang masih diblokir, Kevin merasa khawatir.

    “Harapan kami para rakyat kecil ini untuk pemerintah, semoga pembangunan IKN tetap dilanjut dan diselesaikan. Kami sangat berharap sekali IKN itu berjalan terus, meski ada isu-isu mangkrak dan sebagainya,” pungkas Kevin.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan hingga saat ini anggaran untuk kementeriannya masih diblokir. Akibatnya Dody belum bisa melaporkan progres pembangunan IKN dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR pada Kamis (6/2/2025). Meski begitu, Dody memastikan pembangunan di IKN tetap akan berjalan meskipun ada hambatan terkait anggaran.

  • Alasan Kejagung Jerat Dirjen Anggaran Meski Belum Temukan Aliran Uang Kasus Jiwasraya

    Alasan Kejagung Jerat Dirjen Anggaran Meski Belum Temukan Aliran Uang Kasus Jiwasraya

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebagai tersangka dalam perkara korupsi Jiwasraya. 

    Isa ditetapkan menjadi tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan alias Bapepam 2006-2012.

    Menariknya, penyidik Kejagung belum menemukan aliran uang ke kantong Isa dalam perkara yang merugikan negara lebih dari Rp16 triliun tersebut. 

    Sebagaimana diketahui, pria yang kini menjabat direktur jenderal (dirjen) anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu kini ditetapkan tersangka dan resmi ditahan per 7 Februari 2025. 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan, penetapan Isa sebagai tersangka dengan jerat pasal kerugian negara pada Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak mengharuskannya menerima langsung uang (kickback) korupsi. 

    “Kualifikasi perbuatan delik dalam UU Tipikor ada berbagai jenis al: merugikan keuangan negara [pasal 2,3, dalam pasal ini tidak ada keharusan seseorang pelaku menerima kickback karena bisa juga menguntungkan orang lain atau korporasi], ada suap [pasal 5], gratifikasi [pasal 12 B], dll,” jelasnya melalui pesan singkat kepada Bisnis, Sabtu (8/2/2025). 

    Sebagaimana diketahui, Kejagung menduga Isa selaku kepala Bapepam-LK pada 2009 lalu memberikan persetujuan kepada Jiwasraya untuk memasarkan produk asuransi JS Saving Plan. Padahal, Isa diduga mengetahui kala itu Jiwasraya tengah mengalami insolvensi atau kondisi perusahaan tidak sehat. 

    Sebagian dana premi sebesar total Rp47,8 triliun yang diterima Jiwasraya selama 2014-2017 itu lalu diinvestasikan ke reksadana dan saham oleh tiga petinggi Jiwasraya, yang kini sudah berstatus terpidana. Investasi itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    Kendati belum ditemukannya aliran dana, Harli menyebut penyidik Jampidsus akan mendalami apabila Isa turut menerima uang panas korupsi Jiwasraya. 

    “Dalam proses penyidikan ini tentu penyidik akan mendalami juga apakah yang bersangkutan ada menerima atau menikmati hasil kejahatan itu,” terang Harli. 

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai aliran dana sejauh ini, Harli irit bicara. Dia memastikan penyidik akan mendalami peran Isa lebih jauh melalui pemeriksaan saksi-saksi ke depannya. 

    “Yang bersangkutan baru ditetapkan tersangka kemarin dan saksi-saksi akan dipanggil untuk yang bersangkutan, kita lihat aja bagaimana perkembangannya ya,” tutup Harli.

    Duduk Perkara

    Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar memaparkan, Isa ditetapkan tersangka pada pengembangan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan investasi Jiwasraya pada beberapa perusahaan selama periode 2008-2018. Kasus itu dikenal merugikan keuangan negara hingga Rp16,8 triliun.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang telah diperoleh selama penyidikan, tim penyidik telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan satu orang tersangka yaitu tersangka IR selaku kepala biro perasuransian pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan [Bapepam-LK] periode tahun 2006 s.d. 2012,” ujar Qohar pada konferensi pers, Jumat (7/2/2025

    Qohar menuturkan kasus ini bermula saat PT Asuransi Jiwasraya dinyatakan insolvent atau kondisi tidak bisa membayar utang oleh Menteri BUMN pada 2009. 

    Kondisi itu, disebabkan oleh kekurangan penghitungan dan pencadangan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis sebesar Rp5,7 triliun pada Desember 2008.

    Untuk mengatasi kondisi tersebut, terpidana sekaligus pejabat tinggi Asuransi Jiwasraya yakni Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan membuat produk JS Saving Plan yang mengandung unsur investasi dengan bunga tinggi 9%-13%. Kala itu, suku bunga BI 7,50%-8,75%.

    Rencana penyelamatan Jiwasraya atau JS Saving Plan itu kemudian disetujui oleh Isa yang menjabat sebagai Kabiro Perasuransian pada Bapepam LK 2006-2012. Padahal, Isa tahu kondisi PT AJS saat itu dalam keadaan insolvensi.

    “Yaitu pada pokoknya perusahaan perasuransian tidak boleh dalam keadaan insolvensi,” ujar Qohar di Kejagung, Jumat (7/2/2025) malam.

    Setelah beberapa kali pertemuan, Hendrisman Cs dan Isa kemudian membahas soal pemasaran produk JS Saving Plan.

    Tidak Seimbang

    Hanya saja, kata Qohar, produk Saving Plan dengan struktur bunga dan benefit yang tinggi kepada pemegang polis justru membebani keuangan perusahaan karena tidak dapat diimbangi dengan hasil investasi.

    Adapun, berdasarkan data pada general ledger premi yang diterima oleh PT AJS melalui program JS Saving Plan pada periode 2014-2017 senilai Rp47,8 triliun.

    “Selanjutnya dana yang diperoleh PT AJS yang diantaranya melalui Saving Plan tersebut dikelola oleh PT AJS dengan cara ditempatkan dalam bentuk investasi saham dan reksadana,” tambahnya.

    Hanya saja, dalam dalam pelaksanaannya investasi yang dilakukan itu tidak didasari prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko Investasi.

    Kemudian, dari penelusuran transaksi investasi saham dan reksadana tersebut diketahui terdapat transaksi yang tidak wajar terhadap beberapa saham antara lain IIKP, SMRU, TRAM, LCGP, MYRX, SMBR, BJBR, PPRO dan beberapa saham lainnya.

    “Sehingga transaksi tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan nilai portofolio aset investasi saham dan reksadana sehingga PT AJS mengalami kerugian,” pungkasnya.

    Adapun, berdasarkan laporan BPK RI pada 9 Maret 2020, kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT AJS periode tahun 2008-2018 telah merugikan negara Rp16,8 triliun.

  • Menteri PKP Maruarar Sirait Bilang Ini Waktu yang Tepat untuk Punya Rumah, Dari Mana Duitnya?

    Menteri PKP Maruarar Sirait Bilang Ini Waktu yang Tepat untuk Punya Rumah, Dari Mana Duitnya?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mempunyai rumah.

    “Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu 9 Februari 2025.

    Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun. Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda).

    Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda. Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” ucap Maruarar Sirait.

    Kesempatan tersebut dinilai menjadi peluang bagi rakyat, mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

    Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat. Maruarar Sirait menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

    Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

    “Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” tutur Maruarar Sirait.

    Fenomena Makan Tabungan

    Sayangnya, tidak semudah itu masyarakat bisa memiliki rumah. Apalagi, pada saat ini ada fenomena makan tabungan di tengah masyarakat.

    Apa itu makan tabungan? Fenomena “makan tabungan” di masyarakat utamanya dipengaruhi oleh pengeluaran yang tak sebanding dengan pendapatan di kalangan masyarakat kelas menengah.

    “Ada dua sisi di masyarakat kita mengenai makan tabungan ini, yang pertama bahwa cenderung masyrakat kita tidak bisa manabung lagi, dan kedua bahwa masyarakat justru mengambil tabungan untuk memenuhi kebutuhannya,” kata Kaprodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun (Unipma), Aliffianti Safiria Ayu Ditta pada Agustus 2024 lalu.

    “Walaupun awalnya dengan mengambil tabungan sedikit demi sedikit, namun hal itu kalau tidak cepat ditanggulangi justru akan membesar yang akhirnya tabungan itu akan habis pula,” tuturnya menambahkan.

    Aliffianti Safiria Ayu Ditta mengatakan bahwa yang harus diperhatikan oleh masyarakat secara langsung adalah kita akan terdampak dari inflasi. Misalnya saja baru dialami masyarakat dengan adanya keniakan UKT, memasuki tahun ajaran baru, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi saat itu juga.

    Oleh karena itu, literasi keuangan dalam suatu keluarga sangat diperlukan, agar tidak berkelanjutan dalam menggunakan uang tabungan.

    “Fenomena makan tabungan sebetulnya sudah terjadi lama, untuk itu belajar dari pengalaman tersebut, hendaknya kita harus bisa memilah, memilih, dan mempriotitaskan mana yang paling tepat dan kita dahulu dalam penggunaan keuangan,” ujar Aliffianti Safiria Ayu Ditta.

    “Dan harus bisa menyisihkan sebagai dana cadangan yang suatu waktu dibutuhkan kita tidak kesulitan,” ucapnya menambahkan.

    Menurut Aliffianti Safiria Ayu Ditta, gejala makan tabungan akan terjadi apabila kita sudah tidak dapat menabung setiap kita mendapatkan penghasilan, atau menabung tapi berkurang lebih-lebih tidak menabung sama sekali.

    Dari sinilah hendaknya menabung harus juga diprioritaskan, jangan menabung kalau ada uang lebih atau uang sisa dari kebutuhan tiap bulannya. Diharapkan literasi keuangan dalam keluarga harus dijalankan, jangan sampai menganggu stabiltas keuangan dalam keluarga, harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

    Gen Z Susah Punya Rumah

    Bagi generasi Z (Gen Z), memiliki rumah bukanlah perkara mudah. Banyak laporan menunjukkan bahwa Gen Z menghadapi tantangan besar dalam memiliki properti sendiri, bahkan lebih sulit dibandingkan generasi sebelumnya, seperti milenial.

    Faktor-Faktor Penghambat Gen Z dalam Membeli Rumah

    Beberapa faktor utama yang membuat Gen Z kesulitan dalam membeli rumah adalah ekonomi dan sosial. Kenaikan harga properti yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan menjadi salah satu penyebab utama.

    Harga rumah terus meningkat secara signifikan, sedangkan pendapatan rata-rata Gen Z stagnan, sehingga daya beli mereka menurun. Selain itu, inflasi yang terus meningkat membuat biaya hidup semakin tinggi.

    Ditambah lagi, banyak dari Gen Z bekerja di sektor informal dengan sistem kerja jangka pendek (gig economy) yang tidak menyediakan tunjangan kesehatan, jaminan hari tua, atau fasilitas finansial lainnya. Kondisi ini semakin mempersempit peluang mereka untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan.

    Jika dibandingkan dengan generasi milenial, Gen Z juga menghadapi tantangan tambahan berupa persyaratan kredit yang lebih ketat dan suku bunga yang lebih tinggi. Generasi milenial sebelumnya memiliki akses yang lebih mudah terhadap pinjaman perumahan dengan bunga yang relatif lebih rendah, sedangkan kini Gen Z harus berhadapan dengan kondisi keuangan yang lebih ketat dari pihak perbankan.

    Gen Z Lebih Melek Finansial, Tetapi Masih Terhambat

    Meskipun menghadapi banyak kendala, Gen Z dikenal sebagai generasi yang lebih melek terhadap teknologi dan finansial. Mereka memiliki akses ke berbagai aplikasi investasi yang memudahkan mereka untuk mulai berinvestasi dengan modal kecil. Sayangnya, pengetahuan finansial ini sering kali tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang bijak.

    Banyak dari mereka yang terjebak dalam gaya hidup konsumtif, terutama dengan adanya fasilitas pay later yang membuat mereka lebih mudah untuk berbelanja impulsif. Oleh karena itu, pemahaman tentang perilaku finansial (behavioral finance) sangat penting agar mereka dapat menghindari kebiasaan boros dan lebih fokus pada tujuan keuangan jangka panjang, termasuk memiliki rumah.

    Strategi yang Bisa Dilakukan Gen Z untuk Memiliki Rumah

    Meskipun tantangannya besar, bukan berarti Gen Z tidak bisa memiliki rumah. Beberapa strategi yang bisa diterapkan antara lain:

    Meningkatkan Keterampilan dan Pendidikan

    Dengan memiliki keterampilan yang lebih baik, Gen Z dapat memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dan berpenghasilan lebih tinggi. Ini akan membuka peluang untuk mendapatkan pinjaman perumahan dengan lebih mudah.

    Mencari Sumber Pendapatan Tambahan

    Gen Z dapat mencoba pekerjaan sampingan seperti freelance, bisnis online, atau pekerjaan paruh waktu untuk menambah penghasilan mereka.

    Memanfaatkan Program Beasiswa dan Magang

    Program seperti Magenta (Magang Generasi Bertalenta) atau Wirausaha Muda Mandiri dapat membantu mereka mendapatkan pengalaman kerja sekaligus dukungan finansial tambahan.

    Menetapkan Tujuan Keuangan yang Jelas

    Gen Z harus mulai membuat perencanaan keuangan dengan menetapkan target tabungan dan investasi yang jelas untuk membeli rumah di masa depan.

    Mengurangi Pengeluaran yang Tidak Perlu

    Mengontrol pengeluaran dengan menghindari gaya hidup konsumtif dan utang yang tidak perlu bisa membantu mereka lebih cepat mencapai tujuan memiliki rumah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kepala Daerah yang dilantik akan ikuti retreat di Magelang

    Kepala Daerah yang dilantik akan ikuti retreat di Magelang

    Wamendagri Bima Arya (tengah jaket hijau) di Istana Kepresidenan Yogyakarta . Foto: Humas Kemendagri RI

    Kepala Daerah yang dilantik akan ikuti retreat di Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 09 Februari 2025 – 17:49 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meninjau persiapan retreat kepala daerah yang akan digelar di Magelang. Jawa Tengah. Bima mengunjungi Istana Kepresidenan Yogyakarta sebagai salah satu opsi sebagai titik kumpul (meeting point), sebelum keberangkatan bersama menuju kota Magelang. Hal ini dijelaskan dalam keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Minggu (9/2/2025).

    “Jadi ada beberapa opsi. Opsinya adalah berkumpul di Yogya. Di Yogya salah satunya adalah titik ini (Istana Kepresidenan Yogyakarta). Tadi Kepala Istana sampaikan sangat berkenan karena memang sudah sangat memungkinkan juga,” kata Bima di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Kelurahan Ngupasan, Kemantrèn Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Menurutnya, pelantikan 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dijadwalkan pada tanggal 20 Februari 2025. Para kepala daerah tersebut merupakan mereka yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) atau perkaranya telah dinyatakan tidak berlanjut berdasarkan putusan dismissal. Pelantikan akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Dijadwalkan 21 [Februari] para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang. Dan kami di Kemendagri, BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia), yang bertanggung jawab untuk menyusun semua rangkaian acara bersama [dengan] Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional). Ini [kami] sedang meninjau, survei opsi-opsi dari lokasi,” terangnya.

    Retreat kepala daerah direncanakan berlangsung selama tujuh hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Magelang dipilih sebagai lokasi karena telah disiapkan oleh Presiden sebagai tempat pembekalan bagi para kepala daerah. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Magelang dinilai memadai serta mendukung efisiensi anggaran.

    “Dimulai dari [retreat] Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif, efisien di situ saja. Karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri di sana,” ungkapnya.

    Bima juga menjelaskan, materi yang akan disampaikan dalam retreat kepala daerah di antaranya terdiri dari tiga hal. Pertama, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah; kedua, program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri terkait; serta ketiga, pembekalan dari Lemhannas. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan memberikan pemahaman terkait efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi tersebut.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Inikah Biang Keladi Penerimaan Pajak RI Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi?

    Inikah Biang Keladi Penerimaan Pajak RI Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Besaran penerimaan perpajakan tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu. Pakar pun menyoroti faktor lemahnya pengawasan otoritas dan ketidakpatuhan wajib pajak.

    Keseimbangan penerimaan perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi sendiri bisa dihitung lewat mekanisme tax bouyancy. Rumus perhitungan tax bouyancy yaitu persentase perubahan penerimaan perpajakan dibagi persentase perubahan produk domestik bruto (PDB).

    Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 3,6% (year on year/YoY) pada 2024. Sementara itu Badan Pusat Statistik membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% YoY pada 2024.

    Artinya, nilai tax buoyancy Indonesia berada di angka 0,71. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi nasional, penerimaan pajak hanya naik sebesar 0,71%.

    Idealnya, nilai tax buoyancy adalah 1. Nilai tersebut menandakan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan penerimaan pajak yang juga sebesar 1%.

    Dengan demikian, setoran pajak tidak elastis pada tahun lalu atau bisa dikatakan penerimaan pajak tumbuh lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi.

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menjelaskan setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan penerimaan pajak semakin tidak elastis terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu faktor internal dan eksternal dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

    “Faktor internal berkaitan dengan kemampuan petugas pajak mengumpulkan pajak. Penyebabnya berasal dari intensifikasi dan ekstensifikasi yang belum optimal,” jelas Prianto kepada Bisnis, Minggu (9/2/2025).

    Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal di Universitas Indonesia ini menjelaskan proses intensifikasi berkaitan dengan penerbitan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data/Keterangan) yang tidak berujung pada pembayaran pajak bagi wajib pajak.

    Penyebabnya, sambung Prianto, adalah potensi pajak yang ada di SP2DK menggunakan data yang kurang valid. Dengan demikian, wajib pajak bisa menjelaskan rujukan data yang kurang valid di SP2DK melalui proses pembuktian sehingga potensi penerimaan pajak menjadi sirna.

    Sementara itu, proses ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan wajib pajak baru, khususnya orang pribadi, melalui pemanfaatan NIK yang belum optimal.

    Dia meyakini belum optimalnya penambahan wajib pajak karena praktik ekonomi bawah tanah alias underground economy (UGE) yang menyebabkan transaksi-transaksi orang pribadi tidak terdeteksi oleh sistem informasi perpajakan.

    “Faktor eksternal berasal dari perilaku oportunistik wajib pajak karena praktik UGE dan praktik manajemen pajak. Secara umum, pajak menjadi beban sehingga setiap wajib pajak terus berusaha mengefisienkan beban pajak,” lanjut Prianto.

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu memaparkan bahwa efisiensi beban pajak dapat dilakukan melalui cara legal berupa tax planning dan tax avoidance.

    Tax planning seperti pemanfaatan insentif pajak dan fasilitas pajak berupa non-objek pajak, pembebasan pajak, atau pajak ditanggung pemerintah.

    Sementara tax avoidance dilakukan melalui eksploitasi celah pajak (tax loopholes). Caranya dengan memunculkan sengketa pajak karena perbedaan penafsiran atas suatu aturan karena ambiguitas aturan pajak itu sendiri.

  • Cara Cek Bansos Kemensos.go.id Februari 2025

    Cara Cek Bansos Kemensos.go.id Februari 2025

    Jakarta –

    Pemerintah masih akan menggulirkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada 2025. Bahkan beberapa jenis bansos rencananya akan cair awal tahun ini.

    Untuk mengetahui apakah namamu masuk dalam data penerima manfaat, kamu bisa mengeceknya sendiri secara online di situs Kementerian Sosial (Kemensos). Simak cara cek bansos kemensos.go.id Februari 2025 dalam artikel ini.

    Cara Cek Bansos Kemensos 2025

    Detikers bisa cek bansos kemensos.go.id lewat HP, tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Cukup gunakan browser yang sudah tersedia di HP, seperti Chrome atau Safari. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

    Masuk ke alamat cekbansos.kemensos.go.id.Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai tempat tinggal kamu.Masukkan nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).Isi 4 huruf kode captcha ke dalam kotak yang disediakan. Jika kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan kode baru.Tekan tombol ‘Cari Data’.Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta/PM’.Jika terdaftar, maka akan muncul nama, usia, dan jenis-jenis bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.

    Jika muncul nama-nama yang sama, kamu bisa melihat pada kolom usia. Pada setiap jenis bantuan terdapat kolom status yang berisi tulisan YA atau TIDAK. Jika kamu penerima manfaat, maka akan tertulis YA dan periode pemberiannya.

    Jenis Bansos Kemensos 2025

    Berikut ini beberapa jenis bansos dari Kemensos yang akan cair pada 2025:

    1. Kartu Sembako (BPNT)

    Kartu Sembako sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Berdasarkan Informasi APBN 2025 dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kartu Sembako termasuk bansos tetap dilanjutkan pada 2025.

    Bansos disalurkan kepada 20 juta KPM dengan nilai Rp 200 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan. Penerima wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    2. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH merupakan program tahunan dan masih berlanjut pada 2025. Dikutip dari situs Kemensos, PKH disalurkan kepada 10 juta KPM. Bansos ini diberikan setiap tiga bulan sekali.

    Adapun besaran PKH setiap keluarga berbeda-beda sesuai dengan komponen yang terdaftar. Misalnya pada komponen kesehatan, ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun menerima Rp 750 ribu.

    Pada komponen pendidikan, siswa SD/sederajat menerima Rp 225 ribu, Siswa SMP/sederajat menerima Rp 375 ribu, dan siswa SMA/sederajat menerima Rp 500 ribu.

    Sedangkan pada komponen kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas berat dan lansia 60 tahun ke atas, menerima Rp 600 ribu.

    3. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

    Bansos PBI-JK juga masih disalurkan pada 2025. Bantuan ini sudah cair untuk periode Januari 2025. Adapun besaran iuran PBI-JK adalah Rp 42 ribu per penerima per bulan yang ditanggung pemerintah pusat dan daerah.

    Pemerintah pusat menanggung PBI-JK dengan besaran berikut:

    Rp 39.800 pada provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi.Rp 39.900 pada provinsi dengan kemampuan fiskal tinggi dan sedang.Rp 40.000 pada provinsi dengan kemampuan fiskal rendah dan sangat rendah.

    Selebihnya akan dibayarkan oleh pemerintah daerah sesuai kapasitas fiskal provinsi terkait.

    4. Bantuan Pangan Beras 10 Kg

    Berdasarkan laman Badan Pangan Nasional, pemerintah akan menggelontorkan bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk setiap Penerima Bantuan Pangan (PBP). Bantuan akan disalurkan untuk 16 juta PBP seluruh Indonesia pada Januari-Februari 2025.

    Itulah tadi cara cek bansos Kemensos. Jika namamu belum masuk data, kamu bisa mengajukannya lewat kelurahan/desa setempat untuk dilakukan verifikasi kelayakan.

    (bai/row)

  • Bos Baru Bulog Pede Bisa Serap 3 Juta Ton Beras dalam 3 Bulan

    Bos Baru Bulog Pede Bisa Serap 3 Juta Ton Beras dalam 3 Bulan

    Jakarta –

    Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya melaporkan hingga hari ini, Bulog baru menyerap sekitar 45.000 ton beras. Angka ini masih jauh dari target hingga April 2025 yang mencapai 3 juta ton.

    “Sampai sejauh ini kurang lebih 45.000 ribu ton yang sudah kita serap,” kata Mayjen TNI Novi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Minggu (9/2).

    Meski baru serap 45.000 an beras, Mayjen TNI Novi yang baru diangkat menjadi Dirut Bulog tersebut optimis target penyerapan beras hingga 3 juta ton dapat tercapai paling lambat 3 bulan.

    Optimis tersebut terjadi lantaran pihaknya sudah mempunyai anggaran untuk penyerapannya sudah ada. Sehingga tidak akan ada kendala dalam mencapai target tersebut.

    “Ke depan, karena kita sudah punya rencana dan juga punya anggaran. Saya pikir itu, dua bulan setengah sampai tiga bulan ke depan kita sudah akan mencapai target yang sudah ditentukan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap, Perum Bulog memiliki total anggaran Rp 39 triliun untuk menyerap gabah petani pada waktu panen raya di Februari, Maret, dan April mendatang.

    Saat ini, kata Zulhas, Bulog sendiri memiliki dana sekitar Rp 23 triliun. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan, anggaran Bulog untuk menyerap padi ditambah Rp 16,6 triliun.

    “Uang Bulog ada Rp23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu puncak panen raya,” kata Zulhas usai rapat koordinasi pengadaan beras di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Dengan anggaran tersebut, kata Zulhas, Bulog tidak lagi memiliki alasan untuk membeli padi petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500. Namun begitu, ia mengatakan hal ini perlu dukungan seluruh stakeholder.

    “Perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri, ada gubernur, ada bupati, ada camat sampai ke desa. Karena sawah ini kan sampai ke desa. Perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama, kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    (kil/kil)

  • Menteri Ara Bakal Panggil Bos Danantara hingga Himbara Bahas Program 3 Juta Rumah

    Menteri Ara Bakal Panggil Bos Danantara hingga Himbara Bahas Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya sudah mengundang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Direktur Utama Himbara sampai Menteri BUMN untuk membahas program proyek 3 juta rumah.

    Adapun posisi Pandu Sjahrir di dalam BPI Danantara tersebut memang belum ada informasi resmi dari pemerintah. Namun, sosok Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia tersebut menjadi nama yang sering di-endorse Ara sebagai Bos BPI Danantara. Saat ini, Kepala BPI Danantara dijabat oleh eks Deputi Gubernur BI Muliaman Darmansyah Hadad.

    “Kita hari Selasa akan diskusi dengan Gubernur Bank Indonesia, saya undang Pak Misbakhun [Ketua Komisi XI DPR RI] dan ajak Pak Erick Thohir, Pak Pandu dari Danantara, dan kita bicara dengan Pak Perry, bersama dengan kawan-kawan perbankan untuk bagaimana menjawab soal pembiayaan yang disampaikan Pak Nixon [Dirut BTN]. Karena isu yang pokok adalah pendanaan, lahan, perizinan dan bagaimana hal itu tepat sasaran dan kualitas rumahnya juga,” kata Ara saat menghadiri peluncuran super aps Bale by BTN di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025).

    Ara melanjutkan, pertemuan di hari Selasa pekan depan tersebut merupakan lanjutan dari lawatannya keliling menemui setiap pihak tersebut yang dilakukan empat mata dalam empat hari terakhir. Di sini, dia juga kembali menegaskan kompetensi Pandu Sjahrir sebagai pengusaha dalam posisinya di BPI Danantara nanti.

    “Saya tidak ragu-ragu untuk bagaimana waktu saya, pikiran saya dulu bagaimana memajukan usaha kami, kalau sesudah jadi menteri, bagaimana pemikiran saya terobosan [inovasi] dengan sahabat-sahabat kami, Pak Misbakhun, Pak Perry, Pak Pandu dan semuanya, dari kalangan dunia usaha, kita gerakkan untuk rakyat. Ini waktunya saya bekerja untuk rakyat,” kata Ara.

    Selain Dirut-Dirut Himbara, pada pertemuan hari Selasa nanti Ara juga akan mengundang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF.

    Sementara itu, Nixon menjabarkan saat ini tantangan perbankan dalam memberikan pendanaan sektor perumahan bukan pada sisi suplai dan demand, tapi lebih kepada faktor likuiditas yang ketat.

    “Likuiditas ini jadi game changer memuluskan program 3 juta rumah. Pemerintah kerja keras cari berbagai sumber, Misal Pak Presiden kunjungan ke Qatar. Lalu juga Kebijakan di Kementerian PKP sudah banyak dilakukan,” kata Nixon.

    Setali tiga uang, Misbakhun mengatakan likuiditas ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi perbankan dalam kemampuannya memberikan pendanaan dalam proyek 3 juta rumah Prabowo.

    Dalam hal dukungan DPR, Misbakhun menjelaskan Komisi XI nantinya akan menjadi mitra bagi BPI danantara. Selain itu, mitra pemerintah di Komisi XI ini juga punya peran strategis dalam kebijakan fiskal, yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

    “Saya di Komisi XI akan lihat mana aturan selama ini yang kurang mendukung, baik itu aturan perbankan, aturan penyediaan lahan, aturan di bank pusat, itu kita berusaha sinkronisasi untuk kepentingan pembangunan sektor perumahan, sehingga memudahkan bagaimana likuiditas itu tersedia di pasar dan tersalurkan dengan baik. Sehingga keinginan Pak Presiden bangun 3 juta rumah bisa terwujud,” kata Misbakhun.

  • Tambahan Anggaran Rp 16,6 Triliun buat Bulog Cair Minggu Depan

    Tambahan Anggaran Rp 16,6 Triliun buat Bulog Cair Minggu Depan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan anggaran tambahan untuk Perum Bulog sebesar Rp 16,6 triliun akan cair minggu depan.

    Ia menyampaikan tambahan anggaran tersebut dimaksudkan untuk menyerap produksi 3 juta ton beras dalam negeri. Di mana tambahan anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tambahan anggaran Rp 16,6 triliun ini InsyaAllah bisa dicairkan dalam waktu singkat. Bisa saja minggu depan,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas dan Direksi baru Perum Bulog di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Amran menyampaikan dengan penambahan anggaran kepada Perum Bulog dan, gudang penyimpanan beras telah tersedia maka target penyerapan 3 juta ton beras dalam negeri tersebut tidak akan terlalu sulit.

    Terlebih lagi kata Amran, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri tahun ini mengalami surplus dibandingkan tahun lalu. Di mana pada Januari, Februari, Maret itu ada 2.9 juta ton beras yang dihasilkan petani.

    “Kalau dengan April itu kita estimasi 4 juta ton lebih. Oleh karena itu kita harus menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tadi,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap, Perum Bulog memiliki total anggaran Rp 39 triliun untuk menyerap gabah petani pada waktu panen raya di Februari, Maret, dan April mendatang.

    Saat ini, kata Zulhas, Bulog sendiri memiliki dana sekitar Rp 23 triliun. Berdasarkan kesepakatan Kementerian Keuangan, anggaran Bulog untuk menyerap padi ditambah Rp 16,6 triliun.

    “Uang Bulog ada Rp23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu puncak panen raya,” kata Zulhas usai rapat koordinasi pengadaan beras di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Dengan anggaran tersebut, kata Zulhas, Bulog tidak lagi memiliki alasan untuk membeli padi petani di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 6.500. Namun begitu, ia mengatakan hal ini perlu dukungan seluruh stakeholder.

    “Perlu dukungan semua pihak termasuk Menteri Dalam Negeri, ada gubernur, ada bupati, ada camat sampai ke desa. Karena sawah ini kan sampai ke desa. Perlu dukungan sampai ke desa, perlu kita awasi bersama, kita bantu bersama-sama Bulog untuk menyerap gabah itu dengan harga yang sudah ditentukan,” jelasnya.

    (kil/kil)

  • Penerimaan Pajak Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi, Tax Bouyancy Indonesia Turun ke 0,71

    Penerimaan Pajak Tak Sebanding Pertumbuhan Ekonomi, Tax Bouyancy Indonesia Turun ke 0,71

    Bisnis.com, JAKARTA — Tax buoyancy atau elastisitas penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di angka 0,71 pada 2024. Nilai tersebut menurun dibandingkan realisasi tax buoyancy pada 2023 yang mencapai 1,17.

    Sebagai informasi, idealnya nilai tax buoyancy adalah 1. Angka ini menandakan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi menghasilkan peningkatan penerimaan pajak sebesar 1%.

    Nilai tax buoyancy sendiri diperoleh dari perhitungan persentase perubahan penerimaan perpajakan dibagi dengan persentase perubahan PDB.

    Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 3,6% (year-on-year/YoY) pada 2024. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) membukukan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% pada tahun yang sama.

    Artinya, nilai tax buoyancy Indonesia berada di angka 0,71. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi nasional hanya menghasilkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 0,71%.

    Dengan demikian, penerimaan pajak pada tahun lalu bersifat tidak elastis, karena pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

    Dalam tiga tahun terakhir, nilai tax buoyancy Indonesia memang terus mengalami penurunan. Pada 2021, tax buoyancy tercatat sebesar 1,94, kemudian turun menjadi 1,92 pada 2022, kembali menurun ke 1,17 pada 2023, dan kini berada di angka 0,71 pada 2024.

    Tantangan Penerimaan Pajak
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa 2024 merupakan tahun yang berat, terutama dalam hal penerimaan perpajakan. Dia menyatakan bahwa realisasi penerimaan perpajakan 2024 tidak mencapai target akibat menurunnya harga komoditas.

    Kementerian Keuangan mencatat penerimaan perpajakan (unaudited) selama 2024 mencapai Rp2.232,7 triliun. Realisasi ini setara dengan 96,7% dari target penerimaan perpajakan dalam APBN 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2.309,9 triliun.

    “Tahun lalu bukan tahun yang mudah. Ini adalah tahun di mana penerimaan negara mengalami tekanan luar biasa akibat penurunan harga-harga komoditas,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025, Kamis (30/1/2024).

    Bendahara negara itu menilai bahwa berbagai kondisi ekonomi menyebabkan pelaku usaha mengalami tekanan. Sejalan dengan itu, penerimaan perpajakan juga terdampak.

    Dia mencontohkan bahwa volume aktivitas ekspor-impor terus mengalami tekanan sepanjang tahun lalu akibat ketidakpastian global. Akibatnya, perdagangan luar negeri menurun, sehingga penerimaan bea dan cukai tidak mencapai target.