Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Erick Thohir Pastikan Efisiensi Anggaran BUMN Tidak Berdampak pada Pengurangan Karyawan – Halaman all

    Erick Thohir Pastikan Efisiensi Anggaran BUMN Tidak Berdampak pada Pengurangan Karyawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tak ada pengurangan pegawai Kementerian BUMN di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

    “Efisiensi lainnya di protokoler, karena kita coba kurangi fasilitas itu semua tetapi saya sepakat tadi sesuai dengan arahan Komisi VI pengurangan pegawai itu belum ada, sampai hari ini. Lalu office boy, satpam juga kita coba jaga dengan budget yang ada,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, Erick juga memastikan tak ada pengurangan fasilitas untuk pegawai Kementerian BUMN seperti klinik hingga day care. Sebab, penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian BUMN menyasar untuk fasilitas pimpinan.

    Dia mengatakan, pengurangan fasilitas pimpinan di Kementerian BUMN, menghemat anggaran sebesar Rp 7 miliar.

    “Kita jaga juga mengenai day care karena itu fasilitas penting buat pegawai kami karena kita tahu kalau kita lihat ranking Kementerian BUMN masih kelas 2,” ucap Erick.

    “Jadi karena kita tidak bisa naikkan mungkin dan lain-lain ya kita pasti lihat di kantor salah satunya dari pengalihan perjalanan dan fasilitas pimpinan. Kita tetap proteksi yang namanya fasilitas kepegawaian seperti klinik deker dan lain-lainnya itu yang kita coba jaga,” sambung dia.

    Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan, pagu anggaran BUMN telah diusulkan sebesar Rp 215 miliar kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2025. 

    Mulanya, pagu anggaran BUMN sebesar Rp 277,5 miliar kemudian mengalami efisiensi sebanyak Rp 115,6 miliar. Sehingga sisa pagu BUMN menjadi Rp 161,9 miliar.

    Efisiensi tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada, karena memang batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp 215 miliar,” kata Erick dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (13/2/2025).

    Menurut Erick, usulan pagu anggaran BUMN menjadi Rp 215 miliar itu untuk menjalankan program-program kementerian yang sudah dilakukan efisiensi seperti pemotongan 54 persen anggaran perjalanan dinas.

    Kemudian 50 persen pengurangan anggaran untuk biaya pengawasan BUMN serta 41 persen pengurangan biaya untuk fasilitas IT. Pengurangan biaya Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 90 persen, lalu biaya fasilitas pimpinan dikurangi 70 persen.

    Erick menegaskan bahwa untuk kendaraan dinas, BUMN telah memangkas anggaran hingga 66 persen. Dia bilang, Kementeriannya sekarang beralih dari kendaraan mobil listrik menjadi mobil hybrid.

    “Lalu 66 persen menyesuaikan kendaraan dinas yang kemarin kami semua menyewa kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid tujuannya tadi listrik sekarang hybrid harganya bisa lebih murah itu sampai 66 persen,” jelas Erick.

    Selain itu, penghematan 43 persen untuk kegiatan rapat, meniadakan juga hal-hal yang seremonial. Terakhir, 39 persen efisiensi pemakaian gedung.

    “Jadi memang kami masih berkomunikasi walaupun memang kemarin apa yang kami dapatkan itu kurang lebih Rp 161,9 miliar, semoga ada jalan nanti kita tunggu saja 1 sampai 2 bulan ke depan,” ungkap Erick.

  • Menkeu Sri Mulyani: Efisiensi Anggaran Kemenkeu Rp8,99 Triliun Tahun 2025 – Halaman all

    Menkeu Sri Mulyani: Efisiensi Anggaran Kemenkeu Rp8,99 Triliun Tahun 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipangkas sebesar Rp 8,99 triliun dari pagu anggaran tahun 2025 sebanyak Rp 53,195 triliun.

    Pemangkasan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
     
    “Pagu anggaran Kemenkeu yang tadinya Rp53,195,389,273,000, efisiensinya Rp8,991,815,007,000 sehingga anggaran Kemenkeu 2025 menjadi Rp44,203,574,266,000,” kata Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani mengatakan, efisiensi anggaran Kemenkeu sebesar Rp 8,99 triliun itu meliputi lima program yaitu pertama kebijakan fiskal sebesar 47,35 miliar dari sebelumnya Rp 59,1 miliar.

    “Sehingga untuk kebijakan fiskal menjadi hanya Rp11,84 miliar. Ini seluruh kebijakan sekarang banyak akan diefisienkan melalui daring pembahasan,” ujar Sri Mulyani.

    Kedua, penerimaan negara mengalami efisiensi Rp 716 miliar menjadi Rp 1,67 triliun dari pagu anggaran Rp 2,38 triliun. Ketiga, program belanja negara Kemenkeu mengalami efisiensi Rp45,45 miliar, 

    “Efisiensinya juga sangat dalam Rp 37,18 miliar menjadi hanya Rp8,27 miliar,” jelas Sri Mulyani.

    Keempat, program pengelolaan pembendaharaan kekayaan negara dan risiko dari Rp238,139 miliar, efisiensinya Rp137,784 miliar. Sehingga setelah alokasi untuk program keempat menjadi hanya Rp100,358 miliar. 

    “Dukungan manajemen ini karena mayoritas adalah gaji dan berbagai program yang ini tidak terkena tadi, tapi beberapa ATK dan yang lain-lain masuk di sini, dari Rp50,466 triliun, efisiensinya Rp8,553 triliun, sehingga dukungan menjadi Rp42,412 triliun,” ungkap Sri Mulyani.

  • DPR Setujui Efisiensi Anggaran Kemenkeu 2025 Sebesar Rp 8,99 Triliun

    DPR Setujui Efisiensi Anggaran Kemenkeu 2025 Sebesar Rp 8,99 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XI DPR menyetujui efisiensi belanja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 8,99 triliun. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi XI bersama jajaran Kemenkeu pada Kamis (13/2/2025).

    Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan efisiensi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sumber daya, tenaga, biaya, dan waktu agar lebih optimal.

    “Langkah ini untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu serta mengoptimalkan hasil kerja,” ujar Misbakhun dalam rapat yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

    Misbakhun menambahkan, efisiensi anggaran ini telah dirancang dengan strategi dan mitigasi yang matang agar tidak mengurangi kualitas layanan publik serta tetap mendukung target dan fungsi mandatory pemerintah.

    Setelah dilakukan efisiensi, pagu anggaran Kemenkeu berkurang dari Rp 53,19 triliun menjadi Rp 44,20 triliun. Berikut rincian pemangkasan anggaran di beberapa program utama:

    – Kebijakan Fiskal: dari Rp 59,19 miliar menjadi Rp11,84 miliar (pengurangan Rp 47,35 miliar).
    – Pengelolaan Penerimaan Negara: dari Rp 2,38 triliun menjadi Rp 1,67 triliun (pengurangan Rp 716,01 miliar).
    – Pengelolaan Belanja Negara: dari Rp 45,45 miliar menjadi Rp 8,27 miliar (pengurangan Rp 37,18 miliar).
    – Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko: dari Rp 238,13 miliar menjadi Rp 100,35 miliar (pengurangan Rp 137,78 miliar).

  • Anggaran Perjalanan Dinas Kantor Sri Mulyani Rp 1,52 T Dipotong, Tersisa Segini

    Anggaran Perjalanan Dinas Kantor Sri Mulyani Rp 1,52 T Dipotong, Tersisa Segini

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dipangkas Rp 8,99 triliun pada 2025. Anggaran Kemenkeu turun menjadi Rp 44,20 triliun dari sebelumnya Rp 53,19 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu yang dipangkas adalah anggaran perjalanan dinas (perjadin). Dari Rp 1,52 triliun yang awalnya disiapkan tahun ini, dipangkas menjadi hanya Rp 789,77 miliar.

    “Perjalanan dinas dari Rp 1,52 triliun menjadi Rp 789,7 miliar,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani menyebut kegiatan perjalanan dinas dibatasi. Khusus tujuan ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari pejabat eselon I.

    “Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai presiden adalah yang tugas negara saja,” jelas Sri Mulyani.

    Selain itu, Sri Mulyani menyebut kegiatan perjalanan dinas harus menggunakan e-perjadin untuk dimonitor penggunaan anggarannya.

    “Untuk perjalanan dinas sekarang mandatori harus menggunakan e-perjadin sehingga bisa dimonitor berapa, ke mana sehingga ini juga menjadi pusat untuk efisiensi,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/ara)

  • Batal Dipangkas Rp 81 T, Anggaran PU 2025 Kena Efisiensi Rp 60,47 T

    Batal Dipangkas Rp 81 T, Anggaran PU 2025 Kena Efisiensi Rp 60,47 T

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 2025 batal dipangkas Rp 81 triliun. Usai rekonstruksi anggaran oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), angka efisiensinya menurun menjadi sebesar Rp 60,47 triliun.

    Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) bersama mitra pemerintah. Dengan demikian, sisa anggaran PU pada 2025 ini menjadi sebesar Rp 50,48 triliun.

    “Setelah mengalami rekonstruksi anggaran ada penambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp 81 menjadi Rp 60,469 triliun,” kata Lasarus di Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Lasarus menjelaskan, pada 3 Desember 2024 lalu telah disepakati pagu awal Kementerian PU sebesar Rp 110,95 triliun. Lalu kemudian dengan dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, membuat anggarannya kena pangkas Rp 81,38 triliun.

    Namun dengan dilaksanakannya rekonstruksi anggaran, disepakati penurunan angka efisiensi menjadi hanya Rp 50,48 triliun. Artinya, ada penambahan anggaran Rp 20,91 triliun, sehingga pagu akhir Kementerian PU menjadi sebesar Rp 50,48 triliun.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya membagi dua anggaran tersebut menjadi alokasi untuk belanja rutin Rp 4,6 triliun dan belanja non rutin Rp 29,7 triliun. Belanja rutin digunakan antara lain untuk belanja pegawai Rp 3,33 triliun dan operasional perkantoran Rp 1,3 triliun.

    Sedangkan untuk porsi belanja non rutin, akan dibagi berdasarkan lingkup kerja direktorat jenderal (Ditjen). Pertama untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA), dianggarkan sebesar Rp 14,8 triliun. Anggaran ini akan dipergunakan untuk bencana alam, Lumpur Sidoarjo, tunggakan & eskalasi, BOPP tanah, irigasi, rawa, Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), OP, dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

    “Alhamdulillah dengan tambahan ini Insyaallah kita bisa anggarkan 8.000 titik P3-TGAI di 2025 dan juga untuk melanjutkan beberapa Multi Years Contract (MYC) bendungan,” kata Dody.

    Selanjutnya untuk Ditjen Bina Marga Rp 7,2 triliun, antara lain untuk bencana alam, tunggakan, tanah dan BOPP, juga untuk pembayaran angsuran KPBU-AP, serta preservasi jalan dan rehabilitasi jembatan.

    “Preservasi jalan untuk 6 bulan dan rehabilitasi 1 tahun. Lalu penggantian jembatan dengan nilai kondisi 4, jembatan gantung, penanganan longsoran dan sebagian tunggakan di sisa pekerjaan IKN,” ujarnya.

    Berikutnya untuk Ditjen Cipta Karya, pihaknya menganggarkan Rp 2,9 triliun akan dipergunakan untuk bencana alam dan beberapa proyek infrastruktur berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS, SANIMAS, TPS3R, PISEW, dan PKE. Demikian juga untuk pembayaran tunggakan tanah dan BOPP, serta operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR).

    Lalu di sektor Ditjen Prasarana Strategis, alokasinya Rp 1,9 triliun. Antara lain digunakan untuk renovasi madrasah dan penyelesaian MYC lanjutan pasar, stadion, dan gedung-gedung universitas. Terakhir, Kementerian PU menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk pengaturan pembinaan dan pengawasan yang akan digunakan pada 638 satuan kerja (satker) di pusat maupun balai-balai di seluruh Indonesia.

    (shc/kil)

  • Akhirnya Bakal Dapat “Dana Segar”, Kepala BMKG-DPR Bilang Begini

    Akhirnya Bakal Dapat “Dana Segar”, Kepala BMKG-DPR Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemungkinan akan mendapat tambahan alokasi anggaran baru di tengah penghematan besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (13/2/2025).

    Dia mengungkapkan, dari hasil rapat terbaru dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tentang rekonstruksi anggaran, pagu untuk BMKG untuk tahun 2025 akhirnya ditambah dari sebelumnya Rp1,4 triliun akan menjadi sekitar Rp1,7 triliun.

    “Semoga saja rekonstruksi ini akan segera disahkan secara hukum, dan bahkan ditambah,”ujar Dwikorita, dikutip Kamis (13/2/2025).

    Rencana pagu baru anggaran BMKG itu mendapat respons dari Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Dia memberi peringatan keras kepada pemerintah agar fokus pada kepentingan publik, seperti pelayanan publik berupa peringatan dini oleh BMKG.

    “Mudah-mudahan hal prinsip terkait early warning system, kepentingan publik, pelayanan publik informasi cuaca, peringatan dini dan seterusnya itu memang tidak boleh disentuh,” ujarnya.

    “Kita berharap pemerintah memperhatikan itu secara serius sehingga BMKG ini tetap dapat memberikan informasi-informasi penting dalam rangka keselamatan kita semua mana kala terjadi bencana, peringatan cuaca,” tegas Lasarus.

    Kepala BMKG Jamin Pelayanan Tak Terganggu

    Sebagai catatan, pemangkasan anggaran kementerian lembaga ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1/2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

    Inpres itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.

    Lewat Inpres itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran, ditargetkan mencapai Rp 306,69 triliun. Prabowo juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar.

    Pemangkasan anggaran yang juga menyasar BMKG ini sempat menjadi sorotan dan perbincangan heboh setelah BMKG menyatakan pemangkasan ini berdampak pada keakuratan pelayanan BMKG. Seperti dikutip detiknews, BMKG menyebut pemangkasan anggaran menyebabkan akurasi informasi – peringatan dini BMKG berkurang.

    Meski kemudian Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Istana meluruskan pernyataan tersebut.

    Dalam RDP tersebut, Dwikorita pun menegaskan, layanan informasi cuaca, iklim, serta deteksi gempa bumi dan potensi tsunami tetap berjalan maksimal selama 24 jam untuk menjangkau seluruh masyarakat. Rapat itu membahas kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025, tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.

    Dia memaparkan, sebagai dampak efisiensi yang ditetapkan Instruksi Presiden RI No 1/2025 juga Surat Menteri Keuangan serta Surat Dirjen Perbendaharaan, DIPA BMKG tahun anggaran 2025 adalah Rp2,86 triliun, lalu terkena pemotongan Rp1,423 triliun. Sehingga pagu setelah pemotongan tersisa jadi Rp1,403 triliun.

    Dari sisa pagu itu BMKG kemudian mengalokasikan Rp847,243 miliar untuk belanja pegawai, sedangkan Rp556,256 miliar sisanya dialokasikan untuk biaya operasional.

    Dia menjelaskan, dengan adanya efisiensi yang diperintahkan Inpres No 1/2025, alokasi anggaran untuk program dukungan manajemen yang tadinya sebesar Rp1,324 triliun menjadi Rp1,030 triliun. Dan anggaran program meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG) yang tadinya dialokasikan sebesar Rp1,502 triliun menjadi hanya Rp372,751 miliar. Program MKG ini mencakup program layanan BMKG untuk masyarakat.

    Dari alokasi anggaran program MKG itu, terbesar direncanakan untuk pengelolaan database BMKG dengan porsi sebesar Rp165,500 miliar, lalu pengelolaan jaringan komunikasi BMKG sebesar Rp120 miliar, pengelolaan gempa bumi dan tsunami BMKG sebesar Rp41,905 miliar, serta pengelolaan informasi perubahan iklim BMKG sebesar Rp15,225 miliar. Demikian 4 pos alokasi anggaran program MKG terbesar untuk tahun 2025.

    Dwikorita menegaskan, keberlanjutan layanan informasi cuaca, gempa bumi, dan tsunami tetap menjadi prioritas utama.

    “Dengan adanya efisiensi ini, BMKG tetap dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan layanan informasi cuaca dan kebencanaan secara optimal kepada masyarakat,” katanya, dikutip dari keterangan di situs resmi BMKG, Kamis (13/2/2025).

    Foto: Pemotongan DIPA BMKG Tahun Anggaran 2025, paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam RDP bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR)
    Pemotongan DIPA BMKG Tahun Anggaran 2025, paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam RDP bersama Komisi V DPR, Rabu (12/2/2025). (Tangkapan Layar Youtube DPR)

    (dce/dce)

  • Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Erick Thohir Mohon Anggaran Kementerian BUMN Tak Disunat Lebih dari Rp 215 Miliar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian BUMN terkena efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp 115,52 miliar hingga menjadi Rp 161,9 miliar. Jumlah itu setara 58,37 persen dari pagu awal senilai Rp 277,5 miliar.

    Namun begitu, Menteri BUMN Erick Thohir usul agar pemangkasan anggaran di Kementerian BUMN tidak sampai di bawah Rp 215 miliar. Lantaran angka tersebut jadi batas minimum Kementerian BUMN beroperasi.

    “Kemarin siang kami coba usulkan kepada Kementerian Keuangan. Memang belum dapat konfirmasi 100 persen, tapi mereka lihat usulan kami bukan sesuatu yang mengada-ada karena memang batas minimum kami untuk beroperasi itu di Rp 215 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Erick mengatakan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya. Imbas pemotongan anggaran Kementerian BUMN yang lebih besar dari kebutuhan.

    “Semoga ada jalan, nanti kita tunggu satu dua bulan dua bulan ke depan,” imbuh dia.

    Pemotongan Anggaran Kementerian BUMN

    Secara alokasi, Erick memaparkan, pemotongan anggaran Kementerian BUMN dikenakan untuk beberapa pengadaan, semisal pengurangan fasilitas dan perjalanan dinas.

    “Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi terdiri atas pengurangan fasilitas pimpinan sebesar 70 persen, pemotongan perjalanan dinas sebesar 54 persen,” terang Erick.

    Selain itu, fasilitas IT juga turut terkena pemotongan hingga 41 persen. Lalu, pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen, kegiatan rapat dan acara seremonial 43 persen, hingga efisiensi pemakaian gedung 39 persen.

    “Kita juga menurunkan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen, yang sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu hal yang harus dimaksimalkan,” imbuh Erick.

    Di luar fasilitas pimpinan, para pejabat Kementerian BUMN juga terkena penyesuaian kendaraan dinas sebesar 66 persen. Dengan cara menggantikan mobil listrik menjadi hybrid.

    “Kendaraan dinas yang kemarin kami semua sewa, kami coba ganti lebih murah dari mobil listrik jadi hybrid. Tujuannya, tadinya mobil listrik sekarang hybrid dengan harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” tutur Erick.

     

  • Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Anggaran Dipotong, Menteri Transmigrasi Pastikan Gaji Pegawai Aman

    Jakarta –

    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara memberikan penjelasan terkait kekurangan anggaran untuk gaji pegawai di tengah efisiensi anggaran. Iftitah memastikan pemangkasan anggaran yang terjadi di kementeriannnya, tidak termasuk pengurangan gaji pegawai dan honorer.

    “Kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman tidak terpengaruh efisiensi karena gaji pegawai bukan termasuk 16 poin yang perlu dilakukan efisiensi,” kata Iftitah saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI kemarin, Iftitah menyampaikan memang ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar. Terkait hal itu, dia menerangkan anggaran gaji pegawai yang kurang ini bukan karena efek pemangkasan anggaran. Hal ini disebabkan oleh Kementerian Transmigrasi merupakan kementerian terbaru yang pemecahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

    “Jika kemarin kami sampaikan ada kekurangan gaji pegawai sebesar Rp 51 miliar itu bukan karena efisiensi tetapi karena kami adalah kementerian baru sehingga gaji pegawai kami sebagian besar masih berada di Kementerian Desa,” jelas Iftitah.

    Pihaknya juga telah bersurat kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Ba Bun) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengaturan gaji pegawai dan honorer di kementeriannya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    “Oleh karena itu kami sesuai arahan Menteri Keuangan bersurat kepada BA BUN untuk dilakukan pengaturan terkait dengan gaji para pegawai dan honorer. Sekali lagi gaji pegawai dan honorer Kementerian Transmigrasi aman sama sekali tidak terpengaruh oleh efisiensi,” tambah dia.

    Sebelumnya, Anggaran Kementerian Transmigrasi dipangkas sebesar Rp 38,91 miliar dari pagu awal Rp 122,42 miliar. Sehingga pagu efektif Kementerian Transmigrasi menjadi Rp 83,50 miliar.

    Iftitah menyampaikan dengan adanya efisiensi tersebut berdampak pada berbagai aspek operasional dan sejumlah pegawai Kementeriannya. Di mana ada defisit sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai di kementeriannya.

    “Dampak dari efisiensi itu antara lain adanya defisit anggaran sebesar Rp 51,47 miliar untuk 637 pegawai,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Iftitah mengatakan, jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kementeriannya mencapai 303 orang, ditambah 88 pegawai hasil pengalihan dari Kementerian Desa, sehingga total pegawai ASN menjadi 391 orang. Kemudian non ASN di Kementeriannya itu terdapat 246 pegawai.

    (rrd/rrd)

  • Anggaran Kemenkeu Dipotong Rp 8,99 T, Dinas Dibatasi-Rapat Tanpa Konsumsi

    Anggaran Kemenkeu Dipotong Rp 8,99 T, Dinas Dibatasi-Rapat Tanpa Konsumsi

    Jakarta –

    Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 2025 ikut dipangkas Rp 8,99 triliun dari pagu Rp 53,19 triliun. Hal itu akibat kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran Kemenkeu setelah dipangkas menjadi Rp 44,20 triliun. Pihaknya meminta persetujuan kepada Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja.

    “Total efisiensi yang dilakukan untuk Kementerian Keuangan sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 adalah kita harus menghemat lebih lanjut lagi Rp 8,99 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani menyebut belanja yang dipangkas antara lain konsinyering dan kegiatan seremonial seperti pengadaan suvenir, pencetakan banner, dan spanduk. Belanja konsumsi untuk rapat dalam hal ini juga ditiadakan.

    “Kegiatan seremonial kita hapuskan seluruhnya bahkan. Pengadaan suvenir, pencetakan banner, spanduk, bahan, konsumsi untuk rapat, kami tidak ada lagi di dalam rapat itu konsumsi. Diklat, bimtek, sosialisasi secara luring dalam hal ini,” beber Sri Mulyani.

    Selain itu, perjalanan dinas juga menjadi dibatasi. Kemudian penundaan belanja modal untuk multi years kontrak, termasuk pengurangan belanja langganan daya dan jasa, belanja sewa, hingga belanja pemeliharaan gedung bangunan, serta peralatan dan mesin yang tidak prioritas.

    “Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai presiden adalah yang tugas negara saja,” jelas Sri Mulyani.

    Sri Mulyani memastikan prinsip efisiensi ini tidak mengusik belanja gaji. Kemudian terdapat beberapa kebutuhan strategis dan prioritas yang harus dibayarkan yang tidak terkena efisiensi.

    Kebutuhan strategis dan prioritas yang dimaksud yang dikecualikan dari efisiensi yakni dukungan penerimaan negara dalam rangka mendukung mencapai target penerimaan (pengadaan dan provinsi meteral, ekstensifikasi perpajakan, patroli laut), TIK strategis (Coretax system, SINSW, CEISA, SPAN, SAKTI), pengadaan pita cukai yang harus disediakan di 2025, hingga premi asuransi BMN yang menjadi kewajiban di 2025.

    “Itu tetap didukung, namun kita juga meneliti secara detail dan persis mengenai kebutuhan anggarannya,” pungkas Sri Mulyani.

    (aid/ara)

  • Biaya Perjadin Kantor Sri Mulyani Rp1,5 T Kena Pangkas, Jadi Segini!

    Biaya Perjadin Kantor Sri Mulyani Rp1,5 T Kena Pangkas, Jadi Segini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran Kemenkeu untuk tahun ini hanya akan mencapai Rp 44,20 triliun, turun dari sebelumnya Rp 53,19 triliun.

    Salah satu yang menjadi sorotan ada besarnya anggaran perjalanan dinas (Perjadin) kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mencapai Rp 1,52 triliun pada tahun ini. Anggaran ini terungkap dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

    Sri Mulyani mengaku anggaran ini akan dipangkas menjadi Rp 708,97 miliar pada tahun ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgent sesuai presiden adalah yang tugas negara saja,” kata Sri Mulyani, Kamis (13/2/2025).

    Selain itu, dia menuturkan untuk perjalanan dinas sekarang wajib harus menggunakan e-Perjadin, sehingga bisa dimonitor berapa anggarannya, tujuan Perjadin dan frekuensi masing-masing PNS.

    “Sehingga ini juga menjadi pusat untuk efisiensi,” tegas Sri Mulyani.

    (haa/haa)