Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Prabowo Bakal Lanjutkan Penghematan Anggaran hingga Rp 750 T

    Prabowo Bakal Lanjutkan Penghematan Anggaran hingga Rp 750 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pemangkasan anggaran hingga tiga kali. Total anggaran yang dihemat katanya Rp 750 triliun.

    Prabowo mengatakan pada pemangkasan tahap pertama yang dilakukan saat ini anggaran yang dihemat sebesar Rp 300 triliun. Kemudian penghematan putaran kedua menargetkan anggaran Rp 308 triliun. Meski begitu begitu, ia tidak mengungkapkan kapan pelaksanaan pemangkasan anggaran tersebut dilakukan.

    “Penghematan yang kita lakukan, yang lagi ramai, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun,” kata Prabowo dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

    Penghematan anggaran ketiga akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp 300 trliun. Dari total tersebut, Rp 200 triliun digunakan untuk negara dan Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN.

    “Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan (modal usaha), totalnya kita punya Rp 750 triliun. (US$) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, nggak apa-apa,” jelas dia.

    Kemudian sisanya, akan digunakan untuk dikelola Danantara yang akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. “Sisanya kit punya 200 miliar ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” jelas dia.

    (eds/eds)

  • Prabowo Sebut Total Penghematan Anggaran Sentuh Rp 750 Triliun – Page 3

    Prabowo Sebut Total Penghematan Anggaran Sentuh Rp 750 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra mengungkapkan penghematan anggaran akan mencapai Rp 750 triliun dan terbagi dalam tiga putaran.

    “Penghematan lagi ramai. Penghematan kita lakukan. Penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun. Penghematan kedua Rp 308 triliun,” ujar Prabowo saat puncak Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

    Ia menuturkan, dari perolehan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 300 triliun pada 2025. Dari Rp 300 triliun, dividen Rp 100 triliun akan dipakai untuk modal kerja BUMN.

    “Dividen tahun ini Rp 300 triliun tapi (Menteri BUMN Erick Thohir-red) katakan Rp 100 triliun sebaliknya dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya. Rp 100 triliun dikembalikan, total kita punya Rp 750 triliun,” kata dia.

    Prabowo menuturkan, anggaran dipakai untuk program makan bergizi gratis (MBG) sekitar Rp 24 triliun. “Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan,” tutur dia.

    Ia menambahkan, sisa anggaran yang tidak dipakai diserahkan Danantara untuk investasi sekitar USD 20 miliar. “Sisanya dan ini kita tidak pakai, serahkan ke Danantara untuk investasikan,” ujar Prabowo.

    Luncurkan Danantara

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto yang juga sekaligus Ketua Umum (Ketum) Gerindra kembali mengumumkan rencana peluncuran Badan Pengelola Investasi Indonesia yakni Danantara pada 24 Februari 2025.

    Ia juga meminta Presiden Indonesia sebelum dirinya yakni Presiden  ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk ikut mengawasi BPI Danantara. untuk menjadi pengawas Danantara.

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia, saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo, saat perayaan puncak Ulang Tahun Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo mengajak untuk menjaga Danantara sebagai kekuatan energi masa depan Indonesia. Seiring hal itu, Prabowo juga mengajak Presiden Indonesia sebelumnya dan organisasi keagamaan untuk ikut menjadi pengawas. Adapun Danantara ini akan kelola dana hampir USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.568 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.187).

    “Saya minta presiden sebelum saya, berkenan ikut juga bantu mengawasi. Saya berpikir kalau pimpinan NU, Muhammadiyah, mungkin dari KWI, dan lain ikut juga bantu.  Supaya ini adalah uang rakyat, uang anak dan cucu kita, nilainya adalah hampir USD 900 miliar, asset under management,” kata dia.

     

  • Meski Ada Efisiensi, Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen Cair

    Meski Ada Efisiensi, Sri Mulyani Pastikan Tukin Dosen Cair

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tunjangan kinerja (tukin)  dosen tetap akan dicairkan meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses finalisasi peraturan presiden (perpres) terkait pencairan tukin tersebut.

    Menurut data, saat ini terdapat 97.734 dosen yang terbagi dalam empat kategori berdasarkan institusi tempat mereka mengajar. Dosen yang berada di bawah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) telah dan terus menerima tukin atau remunerasi sesuai dengan standar yang berlaku di PTNBH.

    “Mereka (dosen PTN BH) ini telah dan terus mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) atau remunerasi dosen sesuai standar PTN BH,” kata dia saat Konferensi Pers di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2).

    Sementara itu, bagi dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), mereka yang institusinya telah menerapkan sistem remunerasi juga sudah menerima tukin. Namun, bagi dosen PTN BLU yang belum menerapkan sistem remunerasi, mereka akan diberikan tukin dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi yang selama ini diterima.

    Hal yang sama juga berlaku bagi dosen di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti). Mereka yang saat ini hanya menerima tunjangan profesi akan mendapatkan tunjangan kinerja sebagaimana yang telah diberikan kepada dosen PTN BLU.

    “Saat ini masih dalam tahap penghitungan dan pendataan. Perpres yang mengatur tentang tukin bagi dosen PTN Satker, PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, serta dosen PNS LLDikti sedang dalam tahap finalisasi dan akan diselesaikan dalam beberapa hari ke depan,” ujar Sri Mulyani.

    Dengan kebijakan ini, diharapkan kesejahteraan dosen semakin meningkat, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat sektor pendidikan tinggi di Indonesia.

    Efisiensi di Kemendikti Saintek

    Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI mengenai pembahasan rekonstruksi anggaran yang diefsiensikan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan Tukin Dosen tidak boleh dikenakan efisiensi.

    Tunjangan kinerja atau tukin dosen menjadi salah satu komponen yang terkenal efisiensi oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan.  Padahal, saat ini masalah tukin menjadi sorotan masyarakat. Terutama tukin dosen PNS yang belum dibayarkan sejak 2020-2024.

    Tukin dosen yang kena efisiensi anggaran di antaranya adalah tukin dosen Non-PNS. Anggaran tukin dosen non-PNS tahun 2025 semula dianggarkan Rp2,70 triliun.

    Sementara dari efisiensi anggaran DJA, tukin dosen non-PNS bisa kena efisiensi sampai Rp676,07 miliar atau sebanyak 25 persen.

    Satryo juga mengungkapkan alasan lainnya mengapa tukin dosen non-PNS tidak dilakukan efisiensi oleh Kemendiktisaintek dikarenakan tunjangan profesi dosen non PNS merupakan hak yang harus diterima oleh dosen non PNS. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

  • Menkes Bicara Kemungkinan Dampak Efisiensi Anggaran ke Cek Kesehatan Gratis

    Menkes Bicara Kemungkinan Dampak Efisiensi Anggaran ke Cek Kesehatan Gratis

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bicara soal kemungkinan dampak efisiensi anggaran pada program prioritas pemerintah bidang kesehatan, salah satunya cek kesehatan gratis kado ulang tahun yang sudah dimulai sejak 10 Februari.

    Dirinya memastikan total penerima CKG tidak lantas dikurangi dengan adanya efisiensi di Kemenkes yang mencapai sekitar Rp 19 triliun. Seperti diketahui, CKG semula ditargetkan menyasar 100 juta penerima pada 2025.

    “Targetnya 100 juta peserta, kami akan fokus pencapaian awal sebesar 50 persen dari target tersebut. Jika memang dananya tidak mencukupi, kami akan berkoordinasi dengan presiden dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk bisa menambah alokasi anggaran,” kata Menkes Budi kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).

    Meski begitu, Budi memastikan bila dalam prosesnya, pemangkasan anggaran tetap berdampak pada pelaksanaan CKG, Presiden dan Kemenkeu akan meningkatkan alokasi anggaran karena menjadi program prioritas.

    Saat ini, CKG juga diprioritaskan di sejumlah wilayah luar pulau Jawa, agar masyarakat bisa didapatkan secara merata oleh seluruh penduduk Indonesia.

    Budi mengaku akan aktif mengunjungi sejumlah puskesmas atau fasilitas kesehatan di luar Jawa demi memastikan target 100 juta penerima terpenuhi.

    Berdasarkan surat edaran Kemenkes RI, efisiensi anggaran hanya menyasar pada pembatasan biaya operasional, pembatasan operasional sarana prasarana pendukung kantor, pembatasan kendaraan dinas, serta pembatasan belanja perjalanan dinas.

    Dampak bagi Pegawai Kemenkes

    Pembiayaan operasional tersebut juga termasuk dihapusnya pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh atau general medical check-up bagi pegawai Kemenkes dan diarahkan untuk mengikuti general medical check-up melalui program CKG.

    Penggunaan sarana dan prasarana juga ikut dibatasi, termasuk lift. Pegawai Kemenkes RI yang dalam kondisi sehat disarankan menggunakan tangga.

    “Pegawai yang memiliki kondisi fit disarankan menggunakan fasilitas tangga. Fasilitas lift pegawai digunakan dengan ketentuan bagi pegawai umum, dilakukan penjadwalan operasional lift, pada lantai dan jam tertentu, dan lift yang beroperasi secara penuh, diperuntukkan bagi pegawai dengan risiko kesehatan tinggi, ibu hamil, dan disabilitas,” beber edaran resmi yang diteken Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, Indah Febrianti, 9 Februari.

    (naf/kna)

  • Blak-Blakan Menkeu Sri Mulyani Dampak Efisiensi ke Beasiswa LPDP dan KIP 2025

    Blak-Blakan Menkeu Sri Mulyani Dampak Efisiensi ke Beasiswa LPDP dan KIP 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak akan ada pemangkasan anggaran program-program beasiswa dari pemerintah pusat selama 2025.

    Sri Mulyani menegaskan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan terdampak kebijakan efisien anggaran Rp306,69 triliun yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk beasiswa KIP, sambungnya, tidak ada pengurangan anggaran pada tahun ini. Oleh sebab itu, dia mengklaim 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa KIP tahun anggaran 2025 bisa meneruskan program belajar seperti biasa.

    “Jumlah anggaran untuk Beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp14,69 triliun. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sementara itu, bendahara negara menyatakan ada 40.030 siswa penerima LPDP Kemendiktisaintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag.

    “Juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan,” lanjutnya.

    Diberikan sebelumnya, Kementerian Keuangan bakal mengalihkan para talenta terbaik instansinya yang telah mendaftar beasiswa Kemenkeu atau Ministerial Scholarship 2025 untuk mendaftar LPDP. 

    Meski LPDP dan KIP tidak terdampak, namun Kementerian Keuangan membatalkan penawaran beasiswa Ministerial Scholarship Tahun 2025 karena adanya efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto mengungkapkan pemangkasan beasiswa terjadi karena hal tersebut bagian dari manajemen talenta, bukan bantuan sosial ataupun belanja pegawai yang tidak diperkenankan dihemat.  

    “Itu kan bagian dari manajemen talenta, sedang kita evalusi lagi. Jadi, kita dorong ya supaya lewat LPDP saja,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025). 

    Andin mengarahkan agar para calon penerima beasiswa untuk mendaftar beasiswa yang juga milik Kemenkeu, yakni LPDP. Mengingat saat ini dalam periode pendaftaran LPDP Tahap I/2025 akan berakhir pada 18 Februari 2025. 

    Selain itu, pihaknya juga mengarahkan agar para talenta Kemenkeu untuk mendaftar beasiswa lainnya, di luar yang pemerintah sediakan, seperti halnya beasiswa dari Japan International Cooperation Agency (JICA). 

    “Banyak beasiswa lain, tapi itu [Ministerial Scholarship] karena untuk pegawai Kemenkeu yang berprestasi, mereka kita siapkan supaya lolos di seleksi beasiswa yang lain,” tutur Andin.

  • Mensesneg: Banyak Kementerian/Lembaga Salah Paham soal Efisiensi Anggaran

    Mensesneg: Banyak Kementerian/Lembaga Salah Paham soal Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui bahwa banyak kementerian/lembaga yang salah paham terkait kebijakan efisiensi anggaran belanja negara yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

    Prasetyo mengingatkan bahwa kebijakan efisien anggaran baru pertama kali dilakukan. Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila banyak kementerian/lembaga yang salah paham terkait niat presiden.

    “Banyak teman-teman kementerian/lembaga—bukan salah tafsir, tidak—tetapi memahami masih agak berbeda gitu, lho. Menurut saya, sih, wajar ya,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Meskipun demikian, sambung politisi Partai Gerindra ini, pihaknya sudah memberikan penjelasan agar tidak ada lagi salah paham antar kementerian/lembaga maupun di masyarakat.

    Lebih lanjut, dia mengklaim keputusan terkait pemangkasan anggaran kementerian/lembaga tidak dilakukan secara sepihak. Misalnya perintah agar tidak ada kenaikan uang kuliah meski dana untuk perguruan tinggi juga kena efisiensi.

    “[Diputuskan] bareng-bareng semua,” ujar Prasetyo.

    Sementara itu, sebelumnya Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengungkapkan bahwa pemotongan anggaran kementerian/lembaga bersifat fleksibel.

    Wihadi menjelaskan pemerintah ingin memblokir terlebih dahulu semua anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang dianggap tidak efisien. Nantinya setiap K/L bisa meminta tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk biaya program kerjanya.

    Atas permintaan itu, Sri Mulyani akan melakukan evaluasi terhadap program kerja K/L tersebut. Jika dirasa telah program memberi output atau hasil yang memuaskan maka Kementerian Keuangan akan menerima permintaan tambahan anggaran tersebut.

    “Dengan efisiensi ini kan kita mau melihat dulu, program ini berjalan dengan baik atau tidak gitu, lho. Ini harus jelas dulu,” ujar Wihadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Wakil ketua Badan Anggaran DPR itu menjelaskan notabenenya kebijakan efisien anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu sama dengan kebijakan automatic adjusment pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Dia merincikan total efisien anggaran akan tetap sebesar Rp306,69 triliun seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025. Nantinya, hasil efisiensi tersebut akan masuk ke alokasi dana Bendahara Umum Negara (BUN) di APBN 2025 terlebih dahulu.

    Setelahnya, Sri Mulyani sebagai BUN akan mendistribusikan hasil efisien tersebur ke K/L yang menjalankan program-program unggulan Presiden Prabowo.

    “Statusnya blokir sementara,” kata Wihadi.

  • Sri Mulyani Sebut Tukin Dosen Tetap Cair dan Sedang Finalisasi, Catat!

    Sri Mulyani Sebut Tukin Dosen Tetap Cair dan Sedang Finalisasi, Catat!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tunjangan kinerja alias tukin dosen perguruan tinggi akan tetap cair.

    Sri Mulyani menyatakan setidaknya ada 97.734 dosen yang masuk ke dalam empat kategori. Dia menyatakan pemerintah akan memastikan agar mereka semua tetap menerima tukin.

    Pertama, kategori dosen yang di perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH). Menurutnya, dosen dalam kategori ini telah dan terus mendapatkan tukin sesuai standar PTN-BH.

    Kedua, dosen di perguruan tinggi badan layanan umum (PTN-BLU) yang telah menerapkan sistem remunerasi. Menurutnya, dosen dalam kategori ini juga telah dan terus mendapatkan tukin.

    Ketiga, dosen di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi. Keempat, dosen di PTN satuan kerja di lengkuas Kemendiktisiantek dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti (LLDikti).

    Sri Mulyani menjelaskan dosen kategori ketiga dan keempat menyatakan mereka akan tukin dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. Menurutnya, selama ini mereka hanya menerima tunjangan profesi tanpa tukin.

    “Mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat,” tutup Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sebagai informasi, belakangan muncul kabar bahwa banyak dosen yang belum menerima tukin bertahun-tahun. Misalnya kalangan dosen di Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur yang tukinnya tak kunjung terealisasi sejak tahun 2020.

    Ratusan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang tergabung dalam Koalisi Dosen Universitas Mulawarman ini merasa hanya dituntut untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan dedikasi penuh tanpa ada timbal balik. 

    “Keputusan Kemendiktisaintek yang tidak membayarkan Tukin dosen ASN tahun 2020-2024 dipandang menunjukkan sikap pemerintah yang menciderai hak asasi dosen,” tulisnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (12/2/2025).

    Dengan tegas, pihak koalisi menuntut pemerintah untuk memenuhi hak Tukin seluruh Dosen ASN tanpa diskriminasi status perguruan tinggi dan membayarkan Tukin sesuai kelas jabatan fungsional dosen.

    Kemudian, Kementerian Keuangan diminta mengakomodir Tukin untuk seluruh dosen ASN Kemendikbudristek tanpa terkecuali dan Kemendikbudristek agar segera membayarkan Tukin sejak tahun 2020.

  • APBN 2026 Tetap Fokus pada Efisiensi Anggaran

    APBN 2026 Tetap Fokus pada Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 akan tetap berfokus pada efisiensi anggaran, seperti yang diterapkan dalam APBN 2025.

    Efisiensi anggaran ini akan menjadi baseline dalam menciptakan budaya pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

    “Tentunya nanti hasil dari 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026 juga,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Sri Mulyani menegaskan, meskipun efisiensi anggaran terus dilakukan, program-program sosial dan layanan publik tidak akan dikorbankan pada APBN 2026.

    “Walaupun skala pembahasannya masih kecil, pelayanan publik tidak dikorbankan. Berbagai target, terutama belanja sosial, tidak akan dikurangi,” jelasnya.

    Sri Mulyani memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan seperti biasa, tanpa pengaruh dari kebijakan efisiensi anggaran.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan inventarisasi seluruh anggaran kementerian dan lembaga untuk memastikan efisiensi anggaran tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap konstitusi.

    “Setelah seluruh kementerian/lembaga dikumpulkan, kami akan memilah lagi supaya penggunaan efisiensi ini tetap sesuai dengan kebutuhan konstitusi,” pungkas Sri Mulyani terkait efisiensi anggaran APBN 2026.

  • UKT Haram Diutak-atik, Sri Mulyani Peringatkan Kampus Negeri Soal Efisiensi Anggaran

    UKT Haram Diutak-atik, Sri Mulyani Peringatkan Kampus Negeri Soal Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperingatkan agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak terdampak efisiensi anggaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ia mengimbau agar UKT jangan sampai jadi memberatkan mahasiswa.

    Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 Februari 2025. Ia menjelaskan kembali alokasi pengurangan anggaran yang semestinya.

    “Mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan keperguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi Kementerian Lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belajar tersebut,” ucap Sri Mulyani.

    Maka, ia menegaskan, selain poin-poin yang telah disebutkan, tidak ada pemangkasan anggaran lain dari kampus. Dia mengulang sampai dua kali larangan kenaikan UKT bagi mahasiswa.

    “Langkah (efisiensi anggaran) ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT, yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli,” katanya.

    Isu Kenaikan UKT

    Isu kenaikan uang kuliah atau UKT menimbulkan kepanikan dan menuai atensi di media sosial, setelah terungkap dampak dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap bidang pendidikan.

    Biaya kuliah di perguruan tinggi disebut kena dampak signifikan dari kebijakan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Isu pertama kali diungkap oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025, ia mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menginstruksikan kementeriannya untuk memangkas anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari pagu awal Rp56,607 triliun.

    Namun, Mendiktisaintek mengusulkan agar pemotongan anggaran hanya sebesar Rp6,78 triliun demi mempertahankan program-program prioritas yang lebih krusial.

    Satryo menjelaskan, sebagian besar anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi dialokasikan untuk mendukung perguruan tinggi dan mahasiswa, seperti tunjangan, beasiswa, dan bantuan operasional.

    “Salah satu yang terkena dampak pemotongan adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN),” ujarnya, dikutip Jumat, 14 Februari 2025.

    “Yang dipangkas hingga 50% dari pagu awal Rp6,018 triliun oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA),” tuturnya menjelaskan.

    Satryo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemotongan ini bisa meningkatkan beban keuangan perguruan tinggi, yang berisiko menyebabkan kenaikan uang kuliah.

    “Jika BOPTN dipotong setengahnya, kemungkinan perguruan tinggi harus melakukan penaikan uang kuliah,” katanya lagi.

    Hal serupa juga terjadi pada Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), yang mengalami pemotongan cukup besar.

    Untuk menghindari kenaikan biaya kuliah yang besar, Kemendiktisaintek mengusulkan pengurangan pemotongan pada beberapa program strategis seperti PTNBH dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sri Mulyani Tegaskan Efisiensi Bukan Pemangkasan, Anggaran Negara Tetap Aman

    Sri Mulyani Tegaskan Efisiensi Bukan Pemangkasan, Anggaran Negara Tetap Aman

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi total belanja negara terkait isu efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L). Menurutnya, yang dilakukan adalah refocusing anggaran, bukan pemangkasan.

    “Yang ada adalah refocusing sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tergantung dari masing-masing K/L,” ujar Sri Mulyani saat jumpa pers setelah pertemuan antara Kementerian Keuangan dan pimpinan DPR, Jumat (14/2/2025).

    Sri Mulyani melanjutkan, jika realokasi pada aktivitas yang menimbulkan multiplier effect yang sama atau lebih besar, maka dampak pada perekonomian akan lebih baik. 

    “Kami terus monitoring langkah ini terutama dalam belanja negara,” lanjutnya. 

    Menurutnya, spirit dari efisiensi anggaran ini adalah membangun efiensi birokrasi dan tetap dipertahankan. “Karena itu penting dalam penyelenggaraan birokrasi yang bersih,” pungkas Sri Mulyani.