Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Kepala BPS: Data tunggal sosial ekonomi nasional segera difinalisasi

    Kepala BPS: Data tunggal sosial ekonomi nasional segera difinalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut BPS segera melakukan finalisasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

    Amalia, saat jumpa pers selepas acara pelantikan dirinya dan Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala BPS di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, menjelaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itu bakal menjadi referensi tunggal kementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pembangunan termasuk untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah.

    “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini untuk menyatukan semua data-data sehingga nanti program pembangunan akan menggunakan satu referensi yang sama, dan tentunya nanti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah,” kata Amalia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

    Dia melanjutkan dalam prosesnya BPS bakal bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya yang juga terlibat dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Beberapa kementerian/lembaga yang terlibat itu mencakup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

    “BPS akan kolaborasi dengan kementerian/lembaga yang juga memang mendapat penugasan dari inpres tersebut. Spesifik BPS memang diminta, ditugaskan membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk mengelola, memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tersebut,” tutur Kepala BPS.

    Amalia, saat ditanya target kapan pemutakhiran dan finalisasi DTSEN rampung, tidak menjawab detail waktunya, tetapi menyebut proses itu masih berjalan dan mendekati final.

    Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu sore resmi menjadi Kepala BPS definitif setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Kepala BPS dan kepala serta wakil kepala badan lainnya di Istana Negara, Jakarta. Presiden pada sore ini juga melantik Prof Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (mendiktisaintek) menggantikan Satryo Soemitro Brodjonegoro, yang mengumumkan pengunduran dirinya juga pada hari ini.

    Pengangkatan Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 P Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak tanggal pelantikan yaitu hari ini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial

    Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial

    Tangkapan layar – Dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang berlaku per 5 Februari 2025. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

    Dilansir dari dokumen salinan di Jakarta, Rabu, Inpres yang berlaku per 5 Februari 2025 itu menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data sosial dan ekonomi secara berkala. Beberapa kementerian yang terlibat dalam kebijakan ini, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga utama dalam pengelolaan data.

    Presiden, dalam instruksinya mencantumkan bahwa integrasi data sosial dan ekonomi nasional meliputi penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data, peningkatan aksesibilitas data antar-kementerian/lembaga, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang aman dan andal.

    Data yang dikelola akan mencakup informasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address), yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberi tugas untuk melakukan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan guna meningkatkan akurasi serta efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi.

    Sementara itu, Menteri Sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemutakhiran data menjadi acuan utama dalam pemberian bantuan sosial. Menteri Dalam Negeri juga diminta untuk memberikan hak akses data kependudukan kepada BPS guna memastikan pemutakhiran data yang akurat.

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memperbarui data sosial dan ekonomi di tingkat desa guna memastikan akurasi dalam kebijakan pembangunan di wilayah terpencil.

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut berperan dalam menjaga keamanan data, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Pendanaan untuk kebijakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab guna memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • 8 Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN Nasional

    8 Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN Nasional

    Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Satryo Soemantri Brodjonegoro
    menjadi menteri pertama yang di-reshuffle oleh Presiden Prabowo. 
    Presiden Prabowo Subianto mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Pencopotan Satryo ditandai dengan pengangkatan Brian Yuliarto dengan penggantinya. Brian diketahui merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti.
    Sebelum dicopot, ada sejumlah kontroversi yang melibatkan Satryo. Dari mulai didemo pegawainya hingga polemik tunjangan kinerja dosen ASN. 
    Bulan lalu, tepatnya Senin (20/1/2025), para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa dengan membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.
    Para pegawai juga mengirimkan karangan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.
    Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek Suwitno menjelaskan, permasalahan ini sudah lama terjadi sejak adanya pergantian pejabat baru setelah Satryo dilantik. Menurut dia, pergantian jabatan itu tidak dilakukan dengan cara yang adil dan menyalahi prosedur.
    “Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.
    Suasana semakin keruh ketika Satryo diduga melakukan pemecatan sepihak kepada beberapa pegawai tanpa alasan yang jelas.
    Salah satunya dialami oleh Neni Herlina, ASN yang bertugas menangani urusan rumah tangga Mendikti Saintek. Dia mengaku dipecat lantaran terjadi kesalahpahaman saat melaksanakan tugas.
    “Jika pegawai melakukan kesalahan, itu bisa ditindaklanjuti dengan hukuman yang disiplin. Tapi prosedurnya harus jelas, ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan dihentikan dia, bahkan diminta angkat kaki,” kata Suwitno.
    Namun, Satryo mengaku sudah menjelaskan kesalahpahaman mengenai pemecatan sepihak kepada Suwitno dan Neni selaku perwakilan pegawai yang berunjuk rasa.
    Setelah dijelaskan, kata dia, mereka pun meminta maaf dan menyesal, serta berjanji akan mengikuti semua keputusan yang diberikan Mendikti Saintek.
    “Mereka berjanji untuk mengikuti semua peraturan yang ada di dalam Kemendikti Saintek,” ujarnya.
    Dia menambahkan, pihaknya akan selalu memastikan ASN Kemendikti Saintek memiliki karier yang baik dan sejahtera.
    Selanjutnya, ada sorotan soal para dosen di Kemendikti Saintek yang hingga kini belum menerima tukin yang dijanjikan oleh pemerintah.
    Dosen ASN di lingkungan Kemendikti Saintek mengaku tukin belum dibayarkan selama lima tahun, sementara kementerian atau lembaga lain mendapatkannya.
    Kondisi tersebut membuat para dosen melakukan protes, termasuk membuat petisi dan melakukan aksi unjuk rasa.
    Namun, Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Togar M Simatupang menuturkan, tunjangan kinerja (tukin) 2020-2024 tidak cair karena tidak dianggarkan pada kementerian sebelumnya.
    Sejak tahun 2020-2024, kementerian terdahulu, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), tidak mengajukan alokasi anggaran tunjangan kinerja ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    “Program tukin yang lampau (2020-2024) tidak bisa dituntut karena kepatuhan parsial, ketidaksesuaian kementerian saat itu, dan sudah tutup buku,” ucap dia.
    Namun, Togar memastikan, tukin tahun 2025 untuk dosen akan dibayarkan.
    Togar menuturkan, Kemendikti Saintek telah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendikti Saintek pada 23 Januari 2025.
    Setelah tambahan anggaran disetujui, langkah selanjutnya adalah menunggu penerbitan Peraturan Presiden.
    Kebijakan efisiensi anggaran juga berimbas pada Kemendikti. Alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disebut-sebut terdampak efisiensi anggaran.
    Namun Satryo memastikan beasiswa KIP tidak dipotong. 
    “Pendidikan adalah hak semua warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia pintar Kuliah (KIP-K),” ujar Satryo dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).
    Polemik alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa saat berdemonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Senin (17/2/2025).
    Para mahasiswa kebijakan efisiensi anggaran di Kemendiktisaintek berpotensi memangkas anggaran pendidikan sehingga menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
    “Dalam melakukan efisiensi, tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah sehingga UKT tidak naik,” kata Satryo.
    KIP kuliah pagu awalnya Rp 14,698 triliun. Kemudian, saat efisiensi oleh Ditjen Anggaran angkanya menjadi sebesar Rp 1,319 triliun atau 9 persen.
    “Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” katanya lagi.
    Ia mengatakan, tak cuma KIP Kuliah yang tidak kena efisiensi anggaran. Beberapa program yang tidak kena efisiensi anggaran di antaranya adalah beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamenkeu Terangkan Efisiensi Anggaran, Prastowo Yustinus: Rp300 T Target Dividen, Bukan Alokasi APBN yang Disisihkan

    Wamenkeu Terangkan Efisiensi Anggaran, Prastowo Yustinus: Rp300 T Target Dividen, Bukan Alokasi APBN yang Disisihkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan menegaskan jumlah efisiensi pemerintah Rp306,7 triliun. Hal itu dinilai melegakan bagi ekonom.

    Itu diungkapkan Ekonom, Prastowo Yustinus. Eks Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menilai penjelasan yang dilakukan Kemenkeu membuat terang.

    “Penjelasan Wamenkeu Suahasil Nazara ini melegakan sekaligus membuat terang benderang,” kata Prastowo dikutip dari unggahannya di X, Rabu (19/2/2025).

    Prastowo kini mengaku paham. Setelah penjelasan tersebut.

    “Jadi penghematan anggaran itu Rp306,7 T sesuai Inpres 1/2025. Yang disebutkan Rp300 T sudah dilakukan dulu saat pembahasan UU APBN 2025, disimpan di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Menkeu),” jelasnya.

    “Lalu yang Rp 300 T itu target dividen, bukan alokasi APBN yang disisihkan,” tambahnya.

    Ia berharap penghematan anggaran tersebut dialokasikan untuk pelayanan publik. Sehingga berdampak pada rakyat.

    “Semoga penjelasan ini bikin terang dan tenang. Kiranya penghematan Rp306,7 T dapat terus dikawal agar dialokasikan untuk belanja pelayanan publik esensial yang berdampak pada kebutuhan rakyat banyak,” terangnya.

    Selain itu, ia menilai efisiensi anggaran sangat perlu kritik publik. Karenanya, ia berharap pemerintah terus memperbarui informasi terkait hal itu.

    “Kritik publik sangat penting dan berdampak. Terus mengupdate informasi dan berdialektika juga keniscayaan,” ujarnya.

    “Semoga demokrasi terus terjaga sehat berkat keterlibatan semua anak bangsa yang mencintai Indonesia adil sejahtera,” tambahnya.
    (Arya/Fajar)

  • Sri Mulyani Terbitkan Aturan DPP Nilai Lain PPN 12%

    Sri Mulyani Terbitkan Aturan DPP Nilai Lain PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pada akhirnya menerbitkan aturan terkait dasar pengenaan pajak/DPP nilai lain dan besaran tertentu Pajak Pertambahan Nilai alias PPN, usai ketentuan tersebut diumumkan pada akhir tahun menjelang implementasi tarif 12%. 

    Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa DPP nilai lain dan besaran tertentu dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum. 

    “Nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yaitu sebesar 11/12 dari Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor,” tulis huruf a Pasal 2 beleid tersebut, dikutip pada Rabu (19/2/2025). 

    Meski baru ditetapkan pada 4 Februari 2025, ketentuan penggunaan DPP nilai lain dan besaran tertentu PPN diterapkan pada pemungutan pajak yang dilakukan sejak 1 Januari 2025. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti menyampaikan latar belakang penerbitan PMK No.11/2025 ini adalah kebutuhan untuk menjaga agar penyesuaian tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 tidak berimbas pada barang dan jasa yang tidak masuk kategori mewah.

    Sebelumnya, aturan mengenai DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN sebelumnya tersebar di beberapa PMK tersendiri. 

    Melalui PMK teranyar ini, mengatur skema penghitungan PPN dengan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN dengan tarif 12% (12% x 11/12 x DPP dan formula tertentu x 12% x 11/12 x DPP) sekaligus menyatukan penyesuaiannya dalam satu PMK agar lebih komprehensif.

    Dengan berlakunya PMK ini, maka aturan hukum mengenai DPP Nilai Lain (selain nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PMK-131/2024) dan Besaran Tertentu PPN menjadi lebih sederhana, karena terkumpul dalam satu dasar hukum. 

    “Harapannya, masyarakat lebih mudah memahami skema penghitungan PPN terutang,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (19/2/2025). 

    Setidaknya terdapat 15 objek DPP nilai lain delapan besaran tertentu yang diatur dalam beleid ini. 

    Contohnya, penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP) untuk pemakaian sendiri dan pemberian Cuma-Cuma, dapat menggunakan 12% x [(11/12) x Harga Jual/Penggantian setelah dikurangi Laba Kotor]. 

    Contoh lainnya, objek DPP nilai lain berupa Pemanfaatan Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor menggunakan rumus 12% x [(11/12) x Rp12.000.000] per copy Film Cerita Impor.

  • Sah! Insentif PPN dan PPnBM Kendaraan Listrik & Hybrid Diperpanjang

    Sah! Insentif PPN dan PPnBM Kendaraan Listrik & Hybrid Diperpanjang

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penjualan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)  atas penjualan mobil hybrid hingga akhir 2025. 

    Ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK No12/2025 yang diterbitkan dan mulai berlaku pada 4 Februari 2025.

    “Insentif ini diberikan sebagai upaya mendukung kebijakan Pemerintah dalam mendorong terciptanya emisi karbon rendah dari kendaraan listrik dan hybrid,” ungkap Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dikutip dari keterangan resminya, Rabu (19/2/2025). 

    Melalui PMK-12/2025, insentif PPN DTP atas penjualan kendaraan listrik diperpanjang sebagaimana kebijakan sebelumnya, yaitu PPN DTP 10% dari harga jual untuk kendaraan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling rendah  40% dan PPN-DTP sebesar 5% dari harga jual untuk Kendaraan listrik berupa bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%. 

    Sementara itu, insentif PPnBM-DTP sebesar 3% diberikan bagi mobil jenis full hybrid, mild hybrid, dan plug in hybrid yang memenuhi kriteria kendaraan rendah emisi sebagaimana diatur dalam pasal 37 Peraturan  Pemerintah Nomor 73/2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74/2021. 

    “Insentif DTP ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect tinggi bagi sektor industri pendukung sehingga mampu menstimulus keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,” pungkas Dwi.

    Adapun, salinan PMK Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 dapat diunduh di laman landas www.pajak.go.id. 

  • Mendikti Saintek Pastikan UKT Tak Naik, Anggaran Beasiswa-KIP Kuliah Tak Kena Efisiensi

    Mendikti Saintek Pastikan UKT Tak Naik, Anggaran Beasiswa-KIP Kuliah Tak Kena Efisiensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memastikan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan pemangkasan atau efisiensi alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

    “Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Dalam melakukan efisiensi tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah sehingga UKT tidak naik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (19/2/2025). 

    Kemdiktisaintek telah memeroleh penegasan dari Komisi X DPR saat rapat pada 12 Februari 2025 bahwa belanja pegawai dan belanja sosial serta layanan publik yang berdampak langsung ke masyarakat tidak terdampak program efisiensi anggaran belanja negara.

    Lebih lanjut, belanja sosial seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik), beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa dosen dan tenaga kependidikan akan dilaksanakan sesuai dengan alokasi pagu anggaran yang telah ditetapkan antara DPR, Kementerian Keuangan, Kemdiktisaintek.

    Saat konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, pada Jumat (14/2/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa beasiswa dan tunjangan kinerja merupakan belanja yang tidak mengalami program efisiensi biaya pendidikan bukan termasuk dari pos-pos yang terkena imbas kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah.  

    “Sementara bantuan operasional PTN memungkinkan dilakukan efisiensi pada kegiatan yang masih dapat dilakukan upaya efisiensi. Saya menyarankan agar kampus tidak menaikkan uang kuliah tunggal [UKT],” ujar Sri Mulyani. 

    Terkait dengan KIP Kuliah, Menkeu memastikan tidak ada pemotongan alokasi anggaran. Alokasi anggaran pada 2025 sebesar Rp14,6 triliun rupiah untuk 1.040.192 mahasiswa penerima manfaat KIP-K. Untuk itu, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima KIP-K dapat meneruskan program belajar seperti biasanya.

    Terkait dengan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), perguruan tinggi akan terdampak pada item-item belanja sesuai dengan kriteria aktivitas yang telah ditetapkan antara lain perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Langkah efisiensi ini tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi dalam peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun 2025.

    Selanjutnya, tunjangan kinerja akan diberikan kepada dosen yang di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker di lingkungan Kemendikti Saintek, dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti atau LL Dikti.

    Pemberian tunjanan kinerja ini menunjukkan prioritas terhadap dosen yang paling membutuhkan dalam peningkatan kinerja mereka. Saat ini sedang dilakukan proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat.

    “Kemdiktisaintek bersama kementerian dan lembaga terkait saat ini terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap langkah-langkah efisiensi belanja sehingga berdampak positif pada implementasi program layanan langsung ke masyarakat,” tulis Kemdiktisaintek dalam keterangan resmi. 

  • BBWSBS rumahkan 99 pekerja kontrak, dampak efisiensi anggaran

    BBWSBS rumahkan 99 pekerja kontrak, dampak efisiensi anggaran

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    BBWSBS rumahkan 99 pekerja kontrak, dampak efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 14:33 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 99 karyawan kontrak Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) telah dirumahkan sampai akhir Bulan Desember 2024 lalu. Jumlah tersebut keseluruhan pekerja dari hulu hingga hilir, sebanyak 39 orang diantaranya berkantor di BBWSBS Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Menurut Kepala BBWSBS Maryadi Utama, pemutusan kontrak pekerja ini merupakan salah satu dampak kebijakan efisiensi. Kontrak para pekerja tidak diperpanjang setelah selesai masa kerja sesuai kesepakatan  per Desember lalu. Balai memang tidak memiliki kecukupan anggaran lantaran ada pembekuan atau pemblokiran anggaran dari pemerintah.

    “Soal anggaran ini masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan,” kata dia seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Selasa (18/2). 

    Pekerja kontrak BBWBBS memiliki masa kontrak per tiga bulan dengan pembaharuan menyesuaikan dafta isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang diajukan ke pemerintah pusat. Dan awal tahun ini terjadi pemblokiran anggaran hingga berdampak pada pemberhentian pembaruan kontrak pada pekerja outsourcing.

    Maryadi Utama menyebutkan, pekerja kontrak yang diputus adalah petugas Pos Hidrologi Bengawan Solo mulai dari hulu di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah sampai ke hilir di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Yakni para petugas pengelola pos hodrologi lapangan yang mengumpulkan data primer, sebagai dasar perencanaa untuk pengelolaan sumber daya air. Salah satunya untuk memitigasi potensi banjir di aliran Sungai Bengawan Solo.

    Dia mengatakan, selurut petugas yang diputus kontrak telah diberikan sudat akhir penugasan. Untuk selanjutnya, pengawasan dan pengendalian sumber daya air menggunakan alat otomatis yang sudah terpasang disejumlah titik pintu air dan titik strategis lainnya.

     Namun demikian, para petugas yang sudah diputus kontrak ini memungkinkan dipanggil kembali apabila kondisi anggaran pulih. “Kami tetap mengupayakan para pekerja ini mendapatkan tempatnya kembali saat blokir anggaran dibuka,” tutupnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Layanan Dasar Komdigi Dijamin Tak Terganggu Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Layanan Dasar Komdigi Dijamin Tak Terganggu Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut bahwa program kerja Komdigi akan berjalan seperti biasa di tengah efisiensi anggaran selanjutnya.

    Diketahui pemerintah berencana melakukan penghematan anggaran lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, menjadi mencapai Rp750 triliun. 

    Meutya menuturkan sesuai dengan perkataan Menteri Keuangan bahwa seluruh layanan dasar tidak akan terganggu dengan adanya rencana efisiensi lanjutan ini.

    “Layanan dasar, itu tidak akan terganggu. Jadi untuk di Kemkomdigi kita berjalan seperti biasa,” kata Meutya di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan anggaran akan lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, melainkan mencapai Rp750 triliun. Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan.

    Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMNRp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun [setara US$44 miliar],” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sementara Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).  

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).  

    “24 [miliar dolar] terpaksa saya pakai, untuk apa? Untuk makan bergizi,” ujar Prabowo.

  • Panitia Acara Ronaldo di Kupang Ternyata Belum Ada, Nama Sri Mulyani Ikut Dibawa-bawa – Halaman all

    Panitia Acara Ronaldo di Kupang Ternyata Belum Ada, Nama Sri Mulyani Ikut Dibawa-bawa – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, KUPANG –  Rencana kedatangan mega bintang bola Cristiano Ronaldo ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) ternyata belum pasti.

    Terutama soal jadwal penerbangan Cristiano Ronaldo yang konon katanya akan menggunakan jet pribadi saat tiba di Bandara El Tari Kupang, juga ternyata belum terkonfirmasi. 

    Manajemen PT Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang belum mendapat kabar tentang hal itu.

    Mestinya sesuai prosedural harus ada izin dari Kementerian teknis, sebab Cristiano Ronaldo menggunakan jet pribadi. 

    General Manager El Tari Kupang, Aidhil Philip Julian, menegaskan ini saat rapat bersama Pemprov NTT dan Yayasan Graha Kasih Indonesia (YGKI). 

    Pertemuan soal kepastian kedatangan Cristiano Ronaldo berlangsung di ruang rapat asisten Gubernur NTT pada Selasa (18/2/2025).

    Pernyataan Aidhil ini juga membantah klaim Urbanus Mahoklory  yang mewakili YGKI dalam rapat itu.

    YGKI adalah yayasan yang klaim akan mendatangkan Ronaldo ke Kupang.

    Urbanus menyatakan Ronaldo telah punya izin terbang ke Jakarta lalu tiba esoknya di Kupang, Kamis 20 Februari 2025.

    “Tidak, kami tidak dapat informasi sampai saat ini. Registrasi pesawat ini harus mendapatkan security clearance dari mabes TNI dan syarat lain. Tolong ini disampaikan ke pihak bapak,” kata Aidhil membantah pernyataan pihak YGKI yang diwakili Urbanus.

    Agenda Panitia Tidak Jelas

    Saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama, berbagai agenda yang dikeluarkan Yayasan GKI dipertanyakan. 

    Sebab, para pihak yang masuk dalam agenda, tidak menerima pemberitahuan apapun. 

    Salah satunya, mengenai penyerahan kendaraan operasional jenis Inova kepada pesantren Al Hikmah di Namosain. 

    Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung menyebut, dia sudah mengkonfirmasi ke pesantren dan sejauh ini belum ada pemberitahuan. 

    “(Pesantren) belum diberitahu,” ucap Aldinan Manurung mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Pelaksana harian (Plh) Gubernur NTT, Flouri Rita Wuisan, Selasa siang. 

    Dalam pertemuan itu, Rita menanyakan kesiapan dari Yayasan GKI, terutama koordinasi dengan pihak terkait.

    Sejumlah titik kunjungan Cristiano Ronaldo belum dikoordinasikan. 

    Termasuk, rencana pembangunan rumah sakit kanker internasional di Desa Oematnunu Kabupaten Kupang.

    Perwakilan Pemkab Kupang mengaku belum mendapat informasi itu.

    Tim Panitia Baru Mau Dibentuk

    Ternyata Yayasan GKI yang klaim akan mendatangkan Ronaldo baru mulai akan membentuk tim untuk mengkoordinasikan itu. 

    “Kami belum dapat informasi. Setelah ini kami bentuk tim kecil untuk mengkoordinasikan itu,” kata Dr Robert Amheka mewakili Pemkab Kupang.  

    Begitu juga dengan rencana kunjungan ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Rote Ndao.

    Rita meminta agar Yayasan GKI bisa menyampaikan salinan surat ke Pemprov NTT.

    Karena Pemprov belum mendapat informasi itu. 

    “Jadi kami sifatnya memfasilitasi. Nanti surat juga dimasukkan ke kami,” kata dia. 

    Sri Mulyani Ikut Diungkit

    Pemprov NTT juga telah meminta Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT untuk berkoordinasi dengan rencana kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Cristiano Ronaldo.

    Sebab dalam agenda turut memuat nama dan agenda bersama Sri Mulyani. 

    Namun Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, membantah kabar Sri Mulyani akan bertemu Ronaldo.

    “Menteri Keuangan maupun Kementerian Keuangan tidak pernah merencanakan, mengundang, mengagendakan, atau menjadwalkan pertemuan tersebut,” ujarnya kemarin.

    Daftar acara tidak ada

    Pelaksana harian (Plh) Gubernur NTT, Flouri Rita Wuisan meminta Yayasan GKI agar bisa memasukkan daftar nama rombongan yang akan mengikuti pertemuan. 

    “Tadi kami dapat informasi bahwa CR7 belum tiba di Jakarta. Saya sudah kontak ketua PSSI,” kata dia. 

    Ketika membedah jadwal kunjungan itu,  perwakilan Yayasan GKI, Urbanus Mahoklory terlihat kebingungan.

    Dia tidak memberi penjelasan secara detail mengenai daftar acara yang ada. 

    Urbanus mengaku segala sesuatu telah dikoordinasikan Direktur Yayasan GKI, Susi Katipana dari Jakarta.

    Urbanus hanya diberitahu Susi jika semua administrasi dan koordinasi sudah dilakukan. 

    Tidak ada pemberitahuan

    Dia mengeklaim sudah mengirim surat ke instansi teknis untuk membantu kelancaran saat Cristiano Ronaldo berada di Kupang.

    Namun, pernyataan itu dibantah manajemen Bandara El Tari Kupang, karena sejauh ini belum ada surat yang masuk ke pihaknya. 

    “Bahwa kedatangan megabintang Ronaldo ini sesungguhnya datang tanggal 17 tapi berubah lagi ke 18 jam 19.00 tapi itupun masih dalam proses,” kata Urbanus. 

    Perubahan itu menurut dia karena ada agenda di Arab Saudi yang harus dihadiri Cristiano Ronaldo.

    Rombongan akan bertolak dari Arab Saudi ke Los Angeles, Amerika Serikat. 

    “Tadi pagi baru menuju ke Los Angeles. Perjalanan dari Los Angeles ke Indonesia butuh waktu 23-24 jam. Sehingga diperkirakan tiba di Jakarta, sekitar siang. Tiba di Jakarta baru kita menunggu kepastian, apakah langsung ke NTT. Ke Jakarta itu besok tanggal 19 Februari,” ujarnya. 

    Dia menginformasikan bahwa Cristiano Ronaldo akan bertemu juga dengan pengurus PSSI di Jakarta. Kepastian datang ke NTT, kata dia, masih menunggu setelah rombongan tiba di Jakarta. 

    Urbanus menambahkan, Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia atas keinginan sendiri, untuk membantu Yayasan GKI.

    Rombongan datang untuk melihat lokasi pembangunan rumah sakit kanker. 

    Urbanus tidak mengetahui lebih jauh mengenai rencana agenda yang ada.

    Dia terlihat kebingungan menjawab beberapa pertanyaan dari peserta rapat, salah satunya pengamanan. 

    “Pengamanan di NTT, sudah disampaikan pemberitahuan masing-masing instansi, Polres, Polda, Kabupaten Kupang, untuk penyampaian terkait pengamanan ini. Dari tadi malam. Termasuk di Bandara dan TNI AU. Suratnya sudah disampaikan,” kata dia. 

    Jawaban Urbanus langsung dibantah GM Angkasa Pura Bandara El Tari Kupang Aidhil Philip Julian yang saat itu berada di forum tersebut.

    Julian membantah belum ada surat yang masuk. 

    “Belum, belum,” ucap Julian. 

    Urbanus tidak tahu, siapa yang mengirim surat itu.

    Namun, dirinya hanya diberitahu Susi bahwa surat sudah disampaikan ke semua pihak. 

    Penjelasan Urbanus dalam forum itu, mendapat gelak tawa dari peserta forum. 

    Beberapa peserta terlihat meragukan kesiapan dari Yayasan GKI, berdasarkan penyampaian Urbanus. 

    Urbanus, usai rapat itu mengatakan dirinya tidak berbicara banyak mengatasnamakan Yayasan GKI.

    Dia mengaku sebagai persaudaraan dengan Direktur Yayasan GKI. 

    “Itu harus langsung dari Yayasan (GKI). Hubungan dalam persaudaraan iya, tapi dalam Yayasan belum bisa,” kata Urbanus. 

    Dia tetap yakin bahwa Cristiano Ronaldo akan hadir di Indonesia.

    Urbanus mengatakan, dirinya hanya diminta mewakili Yayasan GKI dalam rakor itu. 

    “Kalau itu (Cristiano Ronaldo datang), jadi. Saya baru ditelepon Yayasan. Tiba di Kupang kita belum bisa pastikan karena tergantung Ronaldo. Tiba di Jakarta itu besok,” kata dia. 

    Urbanus kekeuh Yayasan GKI sudah berkoordinasi dengan semua instansi yang terkait.

    Ia akan berkoordinasi bila ada pihak yang belum diberitahu. 

    “Dari Yayasan sudah mengkoordinasikan ke instansi terkait,” kata dia. 

    Plh Gubernur NTT Rita menegaskan, pembahasan agenda itu bertujuan melihat sejauh mana persiapan.

    Sehingga peran dari semua pihak dalam agenda itu bisa disampaikan lebih awal. 

    “Mesti dipastikan semua orang-orangnya. Meskipun jadwalnya tentatif,” kata Rita. 

    Rita meminta Asprov PSSI NTT, KONI, dan Diaspora NTT agar membantu kelancaran.

    Sebab banyaknya agenda yang ada, tidak bisa hanya diurus oleh Urbanus, sebagai perwakilan Yayasan GKI. 

    Pemprov NTT meminta waktu hingga malam ini untuk kepastian kedatangan Christiano Ronaldo di Kupang.

    Nantinya akan ada rapat lanjutan dengan Direktur Yayasan GKI, Susi Katipana. 

    Rapat itu dilakukan secara virtual. Informasi dari Yayasan GKI sangat penting. Pemprov NTT akan tetap menyesuaikan dengan agenda yang tentatif ini. 

    “Yang malu ini bukan kami. Inisiatif ini kan Yayasan. Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa kunjungan itu aman. Saya tidak bilang hoax, kalau batal, secara manusiawi ya kecewa atas nama masyarakat,” ujarnya. 

    Rita menegaskan, Yayasan GKI harus bisa memastikan segala urusan selama Cristiano Ronaldo di Kupang berjalan lancar.

    Apalagi agenda itu berkaitan dengan pihak lain. Pemerintah siap membantu dan mendukung itu. 

    “Saya tidak mau bilang yakin atau tidak yakin, saya (mewakili Pemprov NTT) mengikuti saja apa saja yang sudah disampaikan pihak Yayasan,” ujarnya.