Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Langkah Efisiensi, Vietnam Pangkas Kementerian dan Birokrasi Ruwet

    Langkah Efisiensi, Vietnam Pangkas Kementerian dan Birokrasi Ruwet

    Hanoi –

    Pemerintah komunis Vietnam berencana untuk memangkas satu dari lima pekerjaan di sektor publik dalam lima tahun ke depan sebagai bagian dari upaya merampingkan birokrasi secara besar-besaran.

    Pada Selasa (18/1), parlemen Vietnam menyetujui pengurangan jumlah kementerian dari 18 menjadi 14. Majelis Nasional juga menyetujui dua wakil perdana menteri baru, sehingga totalnya menjadi tujuh.

    Menurut pemerintah Vietnam, sekitar 100.000 pegawai akan dirumahkan atau ditawarkan pensiun dini.

    Apa saja yang terdampak?

    Sebagai bagian dari restrukturisasi, organisasi media milik negara, pegawai negeri, polisi dan militer akan mengalami pemangkasan. Kementerian transportasi, perencanaan dan investasi, komunikasi, dan tenaga kerja semuanya telah dihapus.

    Kementerian perencanaan dan investasi yang menyetujui proyek-proyek investasi asing akan bergabung dengan kementerian keuangan, sementara kementerian transportasi dan kementerian konstruksi akan digabung. Kementerian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kementerian pertanian juga akan digabungkan.

    Langkah seperti ini bukan hal baru, di mana secara bertahap Vietnam mengurangi jumlah kementerian dari 36 pada awal tahun 1990-an menjadi 22 pada tahun 2021.

    Namun, para analis mencatat bahwa skala dan kecepatan reformasi sangat besar. Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, menyebut proses tersebut sebagai “revolusi kelembagaan”.

    Tujuan utamanya adalah “memodernisasi aparatur negara Vietnam, mengatasi inefisiensi yang terus-menerus menghambat tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi, dan merampingkan birokrasi yang membengkak,” ujar Nguyen Khac Giang, peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute.

    Jika dilaksanakan dengan baik, reformasi ini dapat menjadikan To Lam, yang dianggap sebagai politisi paling berkuasa di Vietnam, dan warisan Perdana Menteri Pham Minh Chinh “sebagai reformis yang berorientasi pada tindakan,” tambahnya.

    Tantangan bagi ekonomi

    Dalam pertemuan Komite Sentral pada November lalu, To Lam menyebut perubahan-perubahan tersebut sebagai kebutuhan ekonomi, menggambarkan institusi-institusi sebagai “penghambat kemacetan,” dan menambahkan bahwa reformasi itu bertujuan untuk membuat pemerintah menjadi “ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak.”

    Mengutip media pemerintah Vietnam, mantan Direktur Central Institute for Economic Management, Nguyen Dinh Cung, mengatakan bahwa reformasi ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi di Vietnam.

    “Sebuah proyek investasi mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan prosedurnya,” katanya.

    “Pada saat prosedur-prosedur tersebut selesai, peluang bisnis mungkin telah hilang, dan rencana-rencana awal harus direvisi.”

    Selain itu menurut Cung, perampingan kementerian dan komisi akan memudahkan dokumen investasi serta skema infrastruktur dan real estate.

    Ia pun menambahkan bahwa hal ini juga akan menyelesaikan beberapa tumpang tindih kelembagaan yang membuat pemerintah berada di arah yang berlawanan: “Satu lembaga mengharuskan Anda ke kanan sementara lembaga lain menuntut Anda ke kiri. Masalah ini cukup umum terjadi.”

    Reformasi ini dilakukan di tengah kekhawatiran di Hanoi tentang laju perubahan ekonomi.

    Sebagai negara yang ekonominya bergantung pada ekspor, Vietnam menghadapi ketidakpastian akan hubungan perdagangan dengan pasar terbesarnya, Amerika Serikat (AS), apalagi di masa kepresidenan Donald Trump.

    Trump telah mengancam akan memberlakukan tarif sebesar 10%-20% untuk semua impor dan sebelumnya telah melabeli Vietnam sebagai “pelanggar terburuk” perdagangan AS karena surplus yang besar, yang telah meningkat secara besar-besaran sejak 2019.

    Hai Hong Nguyen, seorang dosen senior di VinUniversity, mencatat bahwa 40 tahun setelah mengadopsi prinsip-prinsip pasar bebas, Vietnam saat ini menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dan dipandang secara internasional sebagai model pembangunan.

    Namun, “berdasarkan semua indikasi, Vietnam seharusnya berkembang lebih cepat dan berada di tingkat pembangunan yang lebih tinggi,” tambahnya.

    Konsolidasi kekuasaan

    Reformasi ini juga memiliki dimensi politik. To Lam menjadi ketua partai pada Agustus lalu setelah kematian pendahulunya, Nguyen Phu Trong, yang mengubah Vietnam dengan kampanye anti-korupsi dengan jargon “api penyucian”.

    Sebelumnya sebagai menteri keamanan publik, To Lam mengumpulkan kekuatan yang signifikan dengan memelopori upaya antikorupsi. Sejak 2021, pejabat dari Kementerian Keamanan Publik, militer, dan polisi semakin banyak mengisi mayoritas kursi di Politbiro, badan pembuat keputusan tertinggi.

    Setelah naik ke jabatan tertinggi partai, To Lam terus mengonsolidasikan kekuasaan yang mengarah pada tuduhan kecenderungan diktator. Awal tahun ini, ia sempat memegang jabatan sebagai ketua partai dan presiden negara, sebuah konsentrasi kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Vietnam.

    Momen reformasi ini sangat penting, karena terjadi setahun menjelang kongres Partai Komunis pada 2026 mendatang, di mana kepemimpinan To Lam akan dikonfirmasi. Meski sebagian besar analis memperkirakan dia akan mendapatkan masa jabatan berikutnya sebagai sekretaris jenderal, ada desas-desus ketidakpuasan di dalam partai.

    Beberapa pengamat menarik persamaan antara reformasi kelembagaan Vietnam dan rencana pemerintahan Trump yang akan datang untuk merombak pemerintah AS. David Brown, mantan diplomat AS di Vietnam, mengatakan bahwa pendekatan Trump bertujuan untuk “memperkuat kendalinya atas negara itu.”

    Demikian pula To Lam yang “berniat untuk menempatkan orang-orang kepercayaannya pada jabatan-jabatan penting,” terutama jika hal itu dibarengi dengan perombakan struktur pemerintahan yang sudah lama tertunda, tambahnya.

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • APBN 2025 Diramal Defisit 3,4%, Ini Penyebabnya!

    APBN 2025 Diramal Defisit 3,4%, Ini Penyebabnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nomura Holdings dalam laporan Nomura Asia Insights – Indonesia: Fiscal risk monitor #1 telah mengungkapkan besarnya risiko defisit APBN 2025 membengkak sekitar 0,9% poin dari target pemerintah tahun ini 2,5% produk domestik bruto (PDB).

    Dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah yang tak banyak bisa mendorong secara signifikan penerimaan negara, sedangkan kebutuhan untuk belanja negara kian membengkak untuk memenuhi kebutuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Defisit fiskal bisa meningkat sebesar 0,9% PDB dari anggaran sebesar 2,5%, sehingga melanggar batas defisit yang ditetapkan (UU Keuangan Negara) sebesar 3,0%,” dikutip dari laporan Nomura yang ditulis ekonom Nomura Euben Paracuelles dan Nabila Amani, Kamis (20/2/2025).

    Nomura mencatat, kebijakan yang berpotensi mendorong pembengkakan defisit itu di antaranya ialah program makan bergizi gratis (MBG). Program MBG akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun (0,4% dari PDB), dari alokasi saat ini sebesar Rp 71 triliun (0,3% dari PDB).

    Lalu, kebijakan pembatalan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% untuk semua objek, menjadi hanya untuk objek barang yang selama ini terkena pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), menurut catatan Nomura membuat potensi penerimaan negara dari sisi PPN yang mulanya ditargetkan sebesar Rp 65 triliun, menjadi merosot sekitar Rp 2,5 triliun atau setara 0,3% dari PDB.

    Selanjutnya ialah paket stimulus ekonomi senilai Rp 38,6 triliun (0,16% dari PDB) yang diumumkan pada 16 Desember oleh pemerintah, yang mulanya dimaksudkan untuk mengimbangi dampak inflasi dari kenaikan PPN. Meski kebijakan kenaikan tarif PPN itu tidak lagi berlaku untuk sejumlah barang, akan tetapi paket stimulus ekonomi ini tetap dilaksanakan.

    “Kami memperkirakan alokasi tambahan sekitar Rp 14,3 triliun (0,06% PDB) akan diperlukan. yang tidak tercakup dalam anggaran 2025 yang disahkan DPR,” tulis tim ekonom Nomura.

    Selain itu, ada juga kebijakan kenaikan gaji guru. Sebagaimana diketahui, pada Hari Guru Nasional 28 November 2024, Presiden Prabowo berjanji untuk menaikkan gaji guru mulai 2025.

    Guru PNS akan menerima tunjangan bulanan senilai gaji pokok mereka, sementara guru yang bukan pegawai negeri sipil akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp2 juta (US$126) setiap bulan.

    Presiden Prabowo menurut catatan Nomura telah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp16,7 triliun (0,1% dari PDB) untuk kenaikan ini.

    “Kami menganggap jumlah tambahan ini sebagai langkah baru, mengingat presiden baru mengumumkannya setelah anggaran tahun anggaran 2025 disahkan pada bulan September,” tulis Nomura.

    Adapula kebijakan program 3 juta rumah per tahun. Pada bulan November, Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan dalam sebuah pertemuan dengan Kementerian Keuangan bahwa, untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah pada tahun 2025, diperlukan alokasi anggaran tambahan sebesar Rp 48,4 triliun di atas anggaran kementerian sebesar Rp 5,3 triliun.

    Nomura mencatat, angka ini berdasarkan rekomendasi Satgas Perumahan Rakyat yang diketuai oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

    Nomura berasumsi anggaran tambahan ini sebagian telah diperhitungkan dalam alokasi Rp28,2 triliun untuk anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang menargetkan 220 ribu unit.

    “Maka, harus ada alokasi untuk selisih Rp20,2 triliun (0,1% dari PDB), menyiratkan target total 380 ribu unit yang akan dibangun; meskipun ini jauh di bawah target 3 juta, ini menunjukkan apa yang secara realistis dapat dicapai pemerintah tahun ini,” menurut tim ekonom Nomura.

    Terakhir ialah suntikan modal Danantara dan renovasi sekolah. Nomura berpendapat pembentukan perusahaan induk investasi negara menambah risiko fiskal, mengingat pengalihan dividen BUMN, yang merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah.

    Namun, karena undang-undang tersebut baru saja ditandatangani dan peraturan pelaksanaannya kemungkinan akan memakan waktu beberapa bulan atau lebih untuk diselesaikan, untuk saat ini Nomura tidak memperhitungkan dampak anggarannya terhadap tahun anggaran 2025.

    “Demikian pula, renovasi sekolah, yang merupakan bagian dari program ‘quick win’ Prabowo, sudah memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 20 triliun, dan kami tidak mengetahui adanya dorongan kuat dari pejabat baru-baru ini untuk menambah anggaran untuk ini,” tulis Nomura.

    (arj/mij)

  • Dana Desa Kabupaten Gresik Jawa Timur 2025, Campurejo Tertinggi dan Grejeg Terendah

    Dana Desa Kabupaten Gresik Jawa Timur 2025, Campurejo Tertinggi dan Grejeg Terendah

    Dana Desa Kabupaten Gresik Jawa Timur 2025, Campurejo Tertinggi dan Grejeg Terendah

    TRIBUNJATENG.COM– Dana desa Kabupaten Gresik Jawa Timur 2025.

    abupaten Gresik Jatim akan menerima alokasi dana desa dari APBN mencapai Rp 316.480.417.000 pada 2025

    Dilansir dari laman resmi DJPK Kementerian Keuangan, besaran uang dana desa di Kabupaten Gresik akan disalurkan ke 330 desa.

    Dari data tersebut, penerima dana desa tertinggi yakni desa Campurejo dan dana desa terendah yakni Desa Grejeg.

    Berikut besaran dana desa 2025 Kabupaten Gresik Jawa Timur:

    Kecamatan Dukun

    1. Desa Sawo, Rp 892.166.000
    2. Desa Karangcangkring, Rp 707.648.000
    3. Desa Gedongkedo’an, Rp 796.163.000
    4. Desa Bulangan, Rp 894.315.000
    5. Desa Wonokerto, Rp 831.822.000
    6. Desa Bangeran, Rp 831.258.000
    7. Desa Lowayu, Rp 1.228.270.000
    8. Desa Petiyin Tunggal, Rp 735.869.000
    9. Desa Tirem Enggal, Rp 884.865.000
    10. Desa Tebuwung, Rp 1.046.636.000
    11. Desa Dukuh Kembar, Rp 713.840.000
    12. Desa Madumulyorejo, Rp 783.294.000
    13. Desa Mentaras, Rp 1.295.681.000
    14. Desa Baron, Rp 848.319.000
    15. Desa Jrebeng, Rp 737.423.000
    16. Desa Mojopetung, Rp 839.940.000
    17. Desa Sekargadung, Rp 818.145.000
    18. Desa Ima”an, Rp 838.692.000
    19. Desa Babakbawo, Rp 846.165.000
    20. Desa Babaksari, Rp 893.070.000
    21. Desa Sambogunung, Rp 1.296.881.000
    22. Desa Sembungan Kidul, Rp 716.769.000
    23. Desa Sembunganyar, Rp 814.068.000
    24. Desa Kalirejo, Rp 799.143.000
    25. Desa Padang Bandung, Rp 935.930.000
    26. Desa Dukunanyar, Rp 683.672.000

    Kecamatan Balongpanggang

    27. Desa Jombangdelik, Rp 718.928.000
    28. Desa Brangkal, Rp 767.748.000
    29. Desa Ngampel, Rp 792.498.000
    30. Desa Bandungsekaran, Rp 796.674.000
    31. Desa Babatan, Rp 897.572.000
    32. Desa Tanahlandean, Rp 792.885.000
    33. Desa Kedungsumber, Rp 836.463.000
    34. Desa Wonorejo, Rp 754.262.000
    35. Desa Dapet, Rp 848.571.000
    36. Desa Dohoagung, Rp 776.406.000
    37. Desa Mojogede, Rp 794.739.000
    38. Desa Tenggor, Rp 761.991.000
    39. Desa Wahas, Rp 771.384.000
    40. Desa Kedungpring, Rp 733.464.000
    41. Desa Sekarputih, Rp 786.489.000
    42. Desa Pinggir, Rp 784.272.000
    43. Desa Karangsemanding, Rp 843.723.000
    44. Desa Pacuh, Rp 942.389.000
    45. Desa Balongpanggang, Rp 1.271.902.000
    46. Desa Wotansari, Rp 762.155.000
    47. Desa Pucung, Rp 792.528.000
    48. Desa Klotok, Rp 745.353.000
    49. Desa Ngasin, Rp 886.067.000
    50. Desa Banjaragung, Rp 808.848.000
    51. Desa Ganggang, Rp 768.198.000

    Kecamatan Panceng

    52. Desa Pantenan, Rp 875.817.000
    53. Desa Sumurber, Rp 944.183.000
    54. Desa Siwalan, Rp 938.717.000
    55. Desa Ketanen, Rp 883.311.000
    56. Desa Banyutengah, Rp 922.427.000
    57. Desa Serah, Rp 893.025.000
    58. Desa Surowiti, Rp 823.887.000
    59. Desa Prupuh, Rp 751.071.000
    60. Desa Campurejo, Rp 1.798.752.000
    61. Desa Sukodono, Rp 928.986.000
    62. Desa Dalegan, Rp 1.622.758.000
    63. Desa Petung, Rp 964.955.000
    64. Desa Wotan, Rp 848.246.000
    65. Desa Doudo, Rp 699.198.000

    Kecamatan Benjeng

    66. Desa Karangankidul, Rp 818.532.000
    67. Desa Sedapur Klagen, Rp 772.128.000
    68. Desa Deliksumber, Rp 855.147.000
    69. Desa Lundo, Rp 951.957.000
    70. Desa Kalipadang, Rp 903.164.000
    71. Desa Kedungrukem, Rp 1.042.326.000
    72. Desa Balungtunjung, Rp 693.401.000
    73. Desa Munggugebang, Rp 915.984.000
    74. Desa Balongmojo, Rp 766.635.000
    75. Desa Bulangkulon, Rp 791.442.000
    76. Desa Banter, Rp 1.080.033.000
    77. Desa Sirnoboyo, Rp 1.135.429.000
    78. Desa Munggugianti, Rp 1.043.025.000
    79. Desa Klampok, Rp 1.177.589.000
    80. Desa Metatu, Rp 1.360.609.000
    81. Desa Bengkelolor, Rp 714.404.000
    82. Desa Gurangploso, Rp 742.020.000
    83. Desa Kedungsekar, Rp 916.853.000
    84. Desa Dermo, Rp 743.412.000
    85. Desa Jogodalu, Rp 925.694.000
    86. Desa Jatirembe, Rp 1.117.310.000
    87. Desa Bulurejo, Rp 1.167.359.000

    88. Desa Punduttrate, Rp 906.695.000

    Kecamatan Duduk Sampeyan

    89. Desa Panjunan, Rp 679.787.000
    90. Desa Kandangan, Rp 654.014.000
    91. Desa Pandanan, Rp 736.731.000
    92. Desa Tumapel, Rp 826.341.000
    93. Desa Tambakrejo, Rp 926.216.000
    94. Desa Glanggang, Rp 670.646.000
    95. Desa Palebon, Rp 642.029.000
    96. Desa Setrohadi, Rp 798.111.000
    97. Desa Bendungan, Rp 664.922.000
    98. Desa Sumengko, Rp 897.332.000
    99. Desa Wadak Lor, Rp 705.566.000
    100. Desa Wadak Kidul, Rp 826.896.000
    101. Desa Petisbenem, Rp 910.688.000
    102. Desa Duduksampeyan, Rp 852.680.000
    103. Desa Gredek, Rp 788.877.000
    104. Desa Kramat, Rp 713.546.000
    105. Desa Sumari, Rp 908.633.000
    106. Desa Samirplapan, Rp 762.180.000
    107. Desa Kawistowindu, Rp 693.590.000
    108. Desa Kemudi, Rp 669.074.000
    109. Desa Tebaloan, Rp 773.973.000
    110. Desa Tirem, Rp 662.459.000
    111. Desa Ambeng – ambeng Watangrej, Rp 948.278.000

    Kecamatan Wringinanom

    112. Desa Kepuhklagen, Rp 943.649.000
    113. Desa Sumbergede, Rp 812.760.000
    114. Desa Mondoluku, Rp 777.492.000
    115. Desa Kedunganyar, Rp 820.158.000
    116. Desa Sumberwaru, Rp 977.702.000
    117. Desa Kesambenkulon, Rp 1.131.091.000
    118. Desa Sumberame, Rp 923.384.000
    119. Desa Sembung, Rp 1.163.437.000
    120. Desa Sooko, Rp 1.031.735.000
    121. Desa Wringinanom, Rp 989.260.000
    122. Desa Pedagangan, Rp 1.079.663.000
    123. Desa Lebanisuko, Rp 975.524.000
    124. Desa Lebaniwaras, Rp 837.800.000
    125. Desa Watestanjung, Rp 1.152.892.000
    126. Desa Sumengko, Rp 1.136.884.000
    127. Desa Pasinanlemahputih, Rp 1.035.970.000

    Kecamatan Ujung Pangkah

    128. Desa Pangkahkulon, Rp 1.508.848.000
    129. Desa Cangaan, Rp 875.535.000
    130. Desa Ngemboh, Rp 878.042.000
    131. Desa Sekapuk, Rp 887.069.000
    132. Desa Gosari, Rp 810.582.000
    133. Desa Banyuurip, Rp 1.134.718.000
    134. Desa Kebonagung, Rp 703.814.000
    135. Desa Pangkahwetan, Rp 2.099.547.000
    136. Desa Bolo, Rp 867.395.000
    137. Desa Glatik, Rp 793.593.000
    138. Desa Karangrejo, Rp 831.825.000

    139. Desa Ketapanglor, Rp 789.285.000

    140. Desa Tanjangawan, Rp 797.406.000

    Kecamatan Kedamean

    141. Desa Mojowuku, Rp 937.469.000
    142. Desa Glindah, Rp 949.091.000
    143. Desa Sidoraharjo, Rp 1.338.007.000
    144. Desa Tulung, Rp 825.735.000
    145. Desa Cermen, Rp 800.268.000
    146. Desa Lampah, Rp 991.895.000
    147. Desa Slempit, Rp 1.238.140.000
    148. Desa Turirejo, Rp 963.515.000
    149. Desa Belahanrejo, Rp 943.973.000
    150. Desa Menunggal, Rp 992.942.000
    151. Desa Tanjung, Rp 992.735.000
    152. Desa Katimoho, Rp 782.316.000
    153. Desa Banyuurip, Rp 1.510.378.000
    154. Desa Kedamean, Rp 1.357.801.000
    155. Desa Ngepung, Rp 985.922.000

    Kecamatan Sidayu

    156. Desa Sukorejo, Rp 807.585.000
    157. Desa Gedangan, Rp 846.654.000
    158. Desa Wadeng, Rp 1.100.092.000
    159. Desa Lasem, Rp 814.644.000
    160. Desa Kertosono, Rp 816.747.000
    161. Desa Sambipondok, Rp 654.116.000
    162. Desa Raci Kulon, Rp 688.085.000
    163. Desa Golokan, Rp 1.005.895.000
    164. Desa Raci Tengah, Rp 728.580.000
    165. Desa Purwodadi, Rp 780.822.000
    166. Desa Sidomulyo, Rp 649.610.000
    167. Desa Srowo, Rp 686.342.000
    168. Desa Kauman, Rp 635.933.000
    169. Desa Bunderan, Rp 670.775.000
    170. Desa Asempapak, Rp 670.625.000
    171. Desa Mriyunan, Rp 730.596.000
    172. Desa Mojoasem, Rp 948.131.000
    173. Desa Sedagaran, Rp 705.062.000
    174. Desa Ngawen, Rp 813.066.000

    175. Desa Pengulu, Rp 629.642.000

    176. Desa Randuboto, Rp 948.551.000

    Kecamatan Manyar

    177. Desa Tanggulrejo, Rp 815.184.000
    178. Desa Morobakung, Rp 943.340.000
    179. Desa Pejangganan, Rp 698.852.000
    180. Desa Gumeno, Rp 922.634.000
    181. Desa Sumberejo, Rp 687.392.000
    182. Desa Ngampel, Rp 704.330.000
    183. Desa Betoyokauman, Rp 789.408.000
    184. Desa Sembayat, Rp 1.026.421.000
    185. Desa Betoyoguci, Rp 748.014.000
    186. Desa Leran, Rp 1.158.004.000
    187. Desa Tebalo, Rp 875.906.000
    188. Desa Karangrejo, Rp 1.047.721.000
    189. Desa Banyuwangi, Rp 775.374.000
    190. Desa Manyarejo, Rp 937.466.000
    191. Desa Manyar Sidomukti, Rp 801.417.000
    192. Desa Manyar Sidorukun, Rp 936.026.000
    193. Desa Banjarsari, Rp 969.221.000
    194. Desa Suci, Rp 1.560.549.000
    195. Desa Paganden, Rp 1.135.213.000
    196. Desa Pongangan, Rp 1.266.717.000
    197. Desa Sukomulyo, Rp 1.479.810.000
    198. Desa Yosowilangun, Rp 1.577.844.000
    199. Desa Roomo, Rp 1.019.497.000

    Kecamatan Cerme

    200. Desa Dadapkuning, Rp 813.903.000
    201. Desa Lengkong, Rp 659.915.000
    202. Desa Kandangan, Rp 961.844.000
    203. Desa Dooro, Rp 721.802.000
    204. Desa Dampaan, Rp 689.420.000
    205. Desa Ngembung, Rp 791.640.000
    206. Desa Sukoanyar, Rp 1.218.836.000
    207. Desa Gedangkulud, Rp 1.040.920.000
    208. Desa Wedani, Rp 926.699.000
    209. Desa Dungus, Rp 915.236.000
    210. Desa Guranganyar, Rp 1.042.209.000
    211. Desa Kambingan, Rp 1.159.055.000
    212. Desa Morowudi, Rp 973.310.000
    213. Desa Betiting, Rp 1.104.685.000
    214. Desa Ngabetan, Rp 1.089.370.000
    215. Desa Padeg, Rp 797.631.000
    216. Desa Iker – iker Geger, Rp 819.483.000
    217. Desa Semampir, Rp 832.845.000
    218. Desa Cagakagung, Rp 835.536.000
    219. Desa Cerme Kidul, Rp 1.307.692.000
    220. Desa Cerme Lor, Rp 1.156.049.000
    221. Desa Pandu, Rp 753.774.000
    222. Desa Banjarsari, Rp 1.366.969.000
    223. Desa Tambakberas, Rp 763.353.000
    224. Desa Jono, Rp 786.237.000

    Kecamatan Bungah

    225. Desa Sidomukti, Rp 1.022.838.000
    226. Desa Mojopurogede, Rp 907.181.000
    227. Desa Mojopurowetan, Rp 887.633.000
    228. Desa Melirang, Rp 1.063.582.000
    229. Desa Sidorejo, Rp 708.374.000
    230. Desa Raciwetan, Rp 699.230.000
    231. Desa Masangan, Rp 907.976.000
    232. Desa Sidokumpul, Rp 727.112.000
    233. Desa Pegundan, Rp 675.782.000
    234. Desa Sukowati, Rp 673.466.000
    235. Desa Abar- abir, Rp 759.669.000
    236. Desa Bungah, Rp 1.132.072.000
    237. Desa Kemangi, Rp 731.322.000
    238. Desa Kisik, Rp 750.204.000
    239. Desa Gumeng, Rp 783.045.000
    240. Desa Sukorejo, Rp 796.182.000
    241. Desa Indrodelik, Rp 871.187.000
    242. Desa Bedanten, Rp 1.260.293.000
    243. Desa Sungonlegowo, Rp 1.068.235.000
    244. Desa Tanjung Widoro, Rp 1.051.412.000

    245. Desa Watuagung, Rp 976.739.000

    246. Desa Kramat, Rp 1.051.652.000

    Kecamatan Menganti

    247. Desa Beton, Rp 920.528.000
    248. Desa Pranti, Rp 913.760.000
    249. Desa Gadingwatu, Rp 1.439.668.000
    250. Desa Bringkang, Rp 1.085.164.000
    251. Desa Boteng, Rp 1.176.697.000
    252. Desa Putatlor, Rp 949.634.000
    253. Desa Domas, Rp 1.155.772.000
    254. Desa Mojotengah, Rp 960.467.000
    255. Desa Boboh, Rp 889.673.000
    256. Desa Sidojangkung, Rp 1.259.029.000
    257. Desa Hendrosari, Rp 1.088.979.000
    258. Desa Pelemwatu, Rp 1.363.099.000
    259. Desa Menganti, Rp 1.518.472.000
    260. Desa Hulaan, Rp 1.395.985.000
    261. Desa Kepatihan, Rp 1.438.816.000
    262. Desa Gempolkurung, Rp 1.625.752.000
    263. Desa Drancang, Rp 920.546.000
    264. Desa Sidowungu, Rp 1.181.932.000
    265. Desa Randupadangan, Rp 1.391.066.000
    266. Desa Setro, Rp 1.321.429.000

    267. Desa Pengalangan, Rp 1.370.353.000

    268. Desa Laban, Rp 1.520.338.000

    Kecamatan Kebomas

    269. Desa Dahanrejo, Rp 1.382.983.000
    270. Desa Kembangan, Rp 1.386.504.000
    271. Desa Kedayang, Rp 1.255.845.000
    272. Desa Randuagung, Rp 1.468.338.000
    273. Desa Klangonan, Rp 872.357.000
    274. Desa Sukorejo, Rp 760.155.000
    275. Desa Giri, Rp 914.582.000
    276. Desa Segoromadu, Rp 731.406.000
    277. Desa Karangkiring, Rp 890.969.000
    278. Desa Prambangan, Rp 794.136.000
    279. Desa Sekarkurung, Rp 1.169.774.000

    Kecamatan Driyorejo

    280. Desa Karangandong, Rp 1.193.147.000
    281. Desa Banjaran, Rp 1.571.740.000
    282. Desa Krikilan, Rp 1.045.183.000
    283. Desa Mojosari Rejo, Rp 1.435.371.000
    284. Desa Tanjungan, Rp 1.108.090.000
    285. Desa Anom, Rp 1.273.892.000
    286. Desa Sumput, Rp 1.533.799.000
    287. Desa Kesamben Wetan, Rp 1.172.344.000
    288. Desa Randegansari, Rp 1.129.609.000
    289. Desa Tenaru, Rp 983.351.000
    290. Desa Driyorejo, Rp 1.319.338.000
    291. Desa Petiken, Rp 1.673.799.000
    292. Desa Cangkir, Rp 943.118.000
    293. Desa Gadung, Rp 1.183.309.000
    294. Desa Mulung, Rp 1.072.051.000
    295. Desa Bambe, Rp 1.169.515.000

    Kecamatan Gresik

    296. Desa Tlogobendung, Rp 761.835.000
    297. Desa Gapuro Sukolilo, Rp 756.507.000
    298. Desa Pulopancikan, Rp 939.440.000
    299. Desa Kramatinggil, Rp 787.497.000
    300. Desa Sidorukun, Rp 933.266.000

    Kecamatan Sangkapura

    301. Desa Dekatagung, Rp 1.058.013.000
    302. Desa Kumalasa, Rp 1.140.821.000
    303. Desa Suwari, Rp 889.536.000
    304. Desa Pudakitbarat, Rp 876.330.000
    305. Desa Pudakittimur, Rp 842.853.000
    306. Desa Lebak, Rp 1.200.452.000
    307. Desa Bululanjang, Rp 967.083.000
    308. Desa Patarselamat, Rp 1.126.346.000
    309. Desa Kotakusuma, Rp 844.587.000
    310. Desa Sungaiteluk, Rp 1.022.100.000
    311. Desa Gunungteguh, Rp 1.541.909.000
    312. Desa Sawahmulya, Rp 951.717.000
    313. Desa Sungairujing, Rp 1.083.812.000
    314. Desa Balikterus, Rp 1.008.315.000
    315. Desa Kebontelukdalam, Rp 1.223.321.000
    316. Desa Sidogedungbatu, Rp 1.679.902.000
    317. Desa Daun, Rp 1.885.567.000

    Kecamatan Tambak

    318. Desa Gelam, Rp 909.960.000
    319. Desa Sukaoneng, Rp 874.218.000
    320. Desa Sukalela, Rp 723.947.000
    321. Desa Pekalongan, Rp 928.590.000
    322. Desa Tambak, Rp 1.010.348.000
    323. Desa Telukjatidawang, Rp 1.098.653.000
    324. Desa Klumpanggubug, Rp 798.453.000
    325. Desa Grejeg, Rp 610.803.000
    326. Desa Tanjungori, Rp 1.166.236.000
    327. Desa Peromaan, Rp 847.116.000
    328. Desa Diponggo, Rp 742.271.000
    329. Desa Kepuhteluk, Rp 1.007.312.000
    330. Desa Kepuhlegundi, Rp 1.006.095.000

     

  • Pemkab Blora Siapkan Langkah untuk Tindaklanjuti Inpres Tentang Efisiensi Anggaran

    Pemkab Blora Siapkan Langkah untuk Tindaklanjuti Inpres Tentang Efisiensi Anggaran

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah menyusun langkah-langkah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi, mengatakan terkait efisiensi pendapatan transfer dari pemerintah pusat sudah dikurangi Rp 65 miliar.

    “Kami sudah menerima surat dari Kementerian Keuangan bahwa kegiatan yang berasal dari pendapatan transfer dari pusat itu sudah dikurangi disesuaikan Rp 65 miliar.”

    “Jadi nanti di APBD akan kita kurangi sebanyak Rp 65 miliar, itu terdiri dari DAU, kemudian DAK, dan sebagainya rinciannya ada di dinas,” terangnya, Kamis (20/2/2025).

    Lebih lanjut, Komang menyampaikan saat ini tengah memetakan untuk mendukung Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

    “Kita petakan sekarang di semua OPD sesuai dengan di inpres tersebut, misalnya ada perjalanan dinas yang dipotong 50 persen, kemudian kegiatan lain seperti seminar dan lain sebagainya itu juga sudah kita petakan.”

    “Jadi ada pengurangan Rp 65 miliar dan ada rencana kita mengurangi di semua OPD itu sebanyak Rp 41 miliar,” terangnya.

    Oleh karena itu, menurutnya total Rp 100  miliar lebih yang akan disesuaikan di APBD.

    “Untuk yang Rp 65 miliar itu jelas aktivitasnya di infrastruktur, nah yang Rp 41 miliar ini aktivitas yang bersifat rutin. Itu pun belum kegiatan-kegiatan yang akan kita bahas nanti, adalah kegiatan-kegiatan mana saja yang tidak bisa kita lanjutkan, yang kita gunakan untuk mendukung program efisiensi ini,” jelasnya.

    Komang menyampaikan untuk langkah selanjutnya yakni akan melakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

    “Langkah berikutnya adalah kita akan lakukan evaluasi RKPD yang akan kita sesuaikan juga di triwulan pertama, sehingga harapan kita nanti di tanggal 1 Juli 2025 kita sudah menyerahkan Ranperda Perubahan APBD ke DPRD untuk dibahas,” paparnya.(Iqs)

     

  • Tanggapan Luhut Soal Efisiensi Anggaran Akan Berdampak ke Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    Tanggapan Luhut Soal Efisiensi Anggaran Akan Berdampak ke Pertumbuhan Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga senilai Rp 306 triliun akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

    “Ya kita lihat lah. kan sekarang mulai diperhatikan dengan cermat, ya disesuaikan dengan cepat. Saya berharap tidak banyak, kalaupun ada tidak akan banyak,” kata Luhut usai menghadiri acara Blumberg Technoz Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).

    Meski begitu, Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi anggaran yang dilakukan efisiensi tersebut. 

    “Kita sudah usulkan untuk kita mengevaluasi area-area yang harus kita perlu perhatikan,” jelas Luhut.

    Sementara itu, terkait efisiensi anggaran selama tiga putaran dan menghasilkan Rp 750 triliun Luhut meminta agar pemerintah lebih hati-hati. 

    “Ya tergantung nanti sasaran-sasarannya dan sekarang saya kira belajar dengan pemutaran pertama ini, kita pastilah lebih hati-hati,” ucap Luhut.

    “Dan efisiensi itu menurut saya,akan menggoyang semua supaya betul-betul jangan mengeluarkan anggaran yang gak perlu-perlu,” tegasnya.

    Adapun Presiden RI Prabowo Subianto mengeklaim, total penghematan anggaran atau efisiensi yang dilakukan selama tiga putaran akan mencapai angka Rp 750 triliun.

    Presiden Prabowo sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra menyebut, target efisiensi tahap awal oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebanyak Rp 300 triliun.

    Kemudian, pada putaran efisiensi kedua akan didapat melalui penyisiran belanja dari 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp308 triliun. Namun, sebanyak Rp58 triliun akan dikembalikan lagi ke KL sehingga totalnya menjadi Rp250 triliun. 

    Sedangkan putaran ketiga melalui deviden dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut dikembalikan Rp 100 triliun untuk biaya penyertaan modal kerja sehingga tersisa Rp 200 triliun.

    “Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17, dikutip Minggu (16/2/2025).

     

  • Erick Thohir, Maruarar, dan Sri Mulyani Bahas Pendanaan Program 3 Juta Rumah

    Erick Thohir, Maruarar, dan Sri Mulyani Bahas Pendanaan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri BUMN Erick Thohir bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam. Pertemuan ini membahas pendanaan program 3 juta rumah, yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, yang juga memberikan masukan terkait aspek pembiayaan program ini.

    Menurut Sri Mulyani, program 3 juta rumah memerlukan dana besar sehingga dibutuhkan kerja sama dan inovasi pendanaan dari berbagai pihak. Saat ini, Pemerintah sudah mengalokasikan Rp 18 triliun dalam APBN 2025 melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang ditargetkan untuk 220.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Di dalam APBN, kita sudah menetapkan kuota 220.000 rumah dengan dukungan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP,” ujar Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Rabu (19/2/2025) terkait pendanaan program 3 juta rumah.

    Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target 3 juta rumah sehingga diperlukan skema pendanaan tambahan. Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, pemerintah akan menggelar pembahasan teknis lanjutan dengan beberapa pemangku kepentingan.

    Beberapa di antaranya, yaitu Bank Indonesia yang berperan dalam kebijakan moneter terkait perumahan dan Kementerian BUMN yang mengelola perbankan pelat merah sebagai penyedia kredit pemilikan rumah (KPR). Selain itu, Kementerian PKP yang bertanggung jawab atas implementasi program perumahan rakyat dan Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi anggaran dan skema insentif fiskal.

    “Pak Ara (Maruarar) memiliki target yang lebih tinggi, dan kita mendukung dengan mencari berbagai instrumen pembiayaan yang akan segera difinalkan,” tambah Sri Mulyani.

    Pemerintah menargetkan solusi pendanaan final dalam waktu dekat, agar program 3 juta rumah dapat berjalan lancar dan mencapai target sesuai rencana.

  • Pengembang Tuntut Kejelasan Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jawab Begini

    Pengembang Tuntut Kejelasan Program 3 Juta Rumah, Menteri Ara Jawab Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah asosiasi pengembang menyoroti kejelasan program 3 juta rumah. Pasalnya, sampai dengan pertengahan kuartal I/2025, pemerintah belum juga resmi merilis peta jalan pembangunan program 3 juta rumah.

    Menanggapi hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku saat ini masih menggodok sejumlah skema pembiayaan untuk mendukung program itu. Pasalnya, tambah Ara, kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PKP hanya sekitar Rp3,46 triliun.

    “Ya, makanya masih berusaha. Karena kalau pakai APBN, kalian sudah tahu, dengan APBN Rp3 triliun mau bikin apa?” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (19/2/2025).

    Untuk itu, Ara menyebut, dirinya tengah melobi sejumlah kerja sama dengan kementerian dan lembaga (k/l) lainnya. Terbaru, menggandeng Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian BUMN terkait kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Ara mengeklaim dirinya tidak diam dalam menjalankan tugasnya. Pihaknya masih berjibaku melakukan pengkajian sejumlah skema lainnya salah satunya revisi skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.

    “Ini [kebijakan skema baru] jawaban tidak? Memang bisa bangun rumah kalau tidak ada likuiditasnya? Ini salah satu solusi tidak? Jelasin aja sama pengembang,” pungkasnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, pengembang properti meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program 3 juta rumah.  

    Ketua Umum Dewan pengurus Pusat Realestate Indonesia (DPP REI) Joko Suranto menuturkan. ketidakjelasan kelanjutan program 3 juta rumah yang dinahkodai oleh Kementerian PKP justru membuat pasar properti kurang kondusif. 

    “Kami pengembang perumahan berharap Presiden Prabowo untuk berkenan menyampaikan pada kami para pelaku usaha di sektor properti terkait program 3 juta rumah dan apa yang menjadi pandangan kepala negara atas program tersebut,” kata Joko saat ditemui di Kebayoran Baru, Selasa (18/2/2025). 

    Selain itu, Joko bersama sejumlah ketua asosiasi perumahan lainnya juga meminta agar industri perbankan dapat menemukan formula pembiayaan baru yang setara dengan FLPP.

    Alasannya, karena penyaluran FLPP pada era Presiden Prabowo sedikit terhambat lantaran adanya rencana perubahan skema dari semula 75% dikucurkan melalui APBN dan 25% dari perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.  

    “Sampai saat ini sudah dianggarkan 220.000 unit [FLPP] tahun ini, tapi pada kenyataannya sudah di-hold tanpa kejelasan, saat ini juga pengembang besar bertanya-tanya kepada kami sebagai pengurus, mereka bingung atas kondisi saat ini ada apa kenapa?,” tegasnya.  

  • Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan penyaluran rumah subsidi akan tepat sasaran ke depannya.

    Karena itu, dia bilang akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menikmati rumah subsidi.

    “Saya minta sama BPS untuk memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran by name by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat dan tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” katanya dalam konferensi pers pembiayaan program 3 juta rumah, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari.

    Meski begitu, Ara mengatakan, nantinya kriteria MBR di setiap provinsi akan berbeda-beda menyesuaikan tingkat kemampuannya masyarakat di masing-masing wilayah.

    Apalagi, lanjutnya, setiap daerah memiliki angka UMR yang juga berbeda.

    “Misalnya di Jawa Barat, di Papua dan di Sumatera Utara kan berbeda. Makanya ini harus diatur,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Ara menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar rumah subsidi yang disalurkan berkualitas.

    Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

    “Ada rumah yang kalau hujan banjir, perumahan ada yang retak-retak dan sebagainya. Nah itu tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.

    Ara mengaku pihaknya juga sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit perumahan. Tujuannya untuk mengetahui ukuran yang profesional.

    Selain itu, sambung Ara, audit ini juga untuk memastikan rumah subsidi tetap berkualitas.

    Karena itu, dia menilai, tak perlu takut untuk dilakukan audit.

    “Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang audit BPKP. Kalau perumahan yang audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” jelasnya.

    “Jangan rumah subsidi tidak berkualitas. Ukurannya jangan subjektif, yaitu audit. Kalau bagus benar, enggak usah takut di audit,” sambungnya.

  • Menteri PKP Minta BPK untuk Audit Pengembang Rumah Subsidi

    Menteri PKP Minta BPK untuk Audit Pengembang Rumah Subsidi

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi.

    “Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang audit BPKP. Kalau perumahan yang audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional,” ujarnya usai konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari.

    Ara mengatakan, audit ini perlu dilakukan karena berdasarkan laporan yang diterimanya, masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

    Seperti tembok rusak hingga pembangunan dilakukan pada daerah rawan banjir.

    “Tim kami sudah menemukan cukup banyak tempat-tempat, saya sendiri turun, ada rumah yang banjir. Ada yang retak-retak belum setahun dan sebagainya,” ujar Ara.

    Masih kata Ara, audit ini bagian dari perbaikan tata kelola pembangunan rumah subsidi. Sekaligus memastikan persoalan serupa tidak terjadi lagi ke depannya.

    “Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu rumah subsidi tetap berkualitas. Sangat penting. Jangan rumah subsidi tidak berkualitas,” kata Ara.

    Karena itu, Ara mengatakan, para pengembang tidak perlu takut untuk diaudit oleh BPK.

    Dia memastikan audit ini akan dilakukan secara profesional.

    “Kalau bagus, benar, enggak usah takut diaudit. Kenapa perlu takut? Kalau benar bagus, kenapa perlu takut diaudit? Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu,” ucapnya.

  • Israel ‘Nyolong’ Pendapatan Pajak Palestina, Dialihkan ke Keluarga Israel: Rp 1,4 Triliun Lebih – Halaman all

    Israel ‘Nyolong’ Pendapatan Pajak Palestina, Dialihkan ke Keluarga Israel: Rp 1,4 Triliun Lebih – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich telah ‘mencuri’ pendapatan pajak Palestina dan mengalihkan dana ke keluarga Israel.

    Dirinya telah menyita $90 juta (sekitar Rp 1,4 Triliun lebih) dari pendapatan pajak Palestina.

    Bezalel Smotrich telah memutuskan untuk menyita tambahan $ 90 juta dari pendapatan pajak Otoritas Palestina dan mentransfer uang itu kepada warga Israel.

    Warga Israel yang mendapat transferan ‘dana curian’ itu merupakan keluarga dari korban tewas di perang Gaza.

    Sebuah laporan oleh TV7 Israel News, mengatakan langkah oleh Kementerian Keuangan Israel adalah untuk mengalihkan dana ke korban perang Gaza dan keluarga mereka.

    Bahkan dirinya menuduh bahwa korban tewas itu akibat teror yang dilakukan pihak Palestina.

    Bahkan dirinya juga menuduh bahwa gerakan Palestina adalah terorisme.

    “Tidak ada yang lebih bermoral dan hanya tanda tangan daripada yang mencegah Otoritas Palestina mendanai terorisme, dan mengalihkan dananya untuk kepentingan keluarga korban teror,” kata Smotrich dalam sebuah posting di akun X-nya.

    “Ini adalah langkah penting dalam perang nasional kita. Kami tidak akan mengizinkan Otoritas Palestina untuk mempromosikan terorisme,” tambahnya.

    Menteri keuangan menyatakan klaim bahwa dia akan terus bertindak tegas untuk keamanan warga Israel.

    Diketahui Pemerintah Palestina menggunakan pendapatan pajak untuk membayar gaji pegawai negeri, yang menyumbang 65 persen dari total pendapatan negara, menurut Anadolu.

    Sejak 2019, Israel telah memutuskan untuk memotong 600 juta shekel ($ 168 juta) setiap tahun, dengan alasan tunjangan bulanan yang diberikan oleh PA kepada tahanan dan mantan tahanan.

    Angka tersebut kemudian meningkat menjadi rata-rata $ 195 juta per tahun, kata laporan itu.

    Sejak November 2021, PA tidak dapat membayar gaji karyawan publik secara penuh.

    Palestina yang diduduki tetap bergantung pada Israel untuk perdagangan luar negerinya, dengan hampir semua impor dan ekspor Palestina berasal dari Israel atau poin yang dikendalikan Israel.

    Bahkan Israel telah menahan bea cukai yang dikumpulkan atas nama pemerintah Palestina selama berbulan-bulan.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)