Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Makin Banyak Penipuan WhatsApp dan Email, Kenali Modus Terbaru 2025

    Makin Banyak Penipuan WhatsApp dan Email, Kenali Modus Terbaru 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Makin canggih teknologi, makin banyak pula modus penipuan bermunculan digunakan para oknum tak bertanggung jawab untuk menipu korbannya secara online. Pada dasarnya, para penjahat siber melakukan social engineering atau memanipulasi psikologis korban agar mendapatkan akses informasi tertentu yang seharusnya terbatas.

    Salah satu yang menjadi incaran pelaku adalah informasi untuk membobol rekening korban. Aksi penipuan dilakukan dengan mengirim fileapk dalam tampilan foto paket, tagihan, pengumuman bank, hingga undangan pernikahan. 

    Berikut kami rangkum beberapa riwayat penipuan online yang marak terjadi di Indonesia:

    Modus penipuan online

    Surat peringatan pajak

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat, khususnya wajib pajak dalam menerima surat elektronik atau email yang berisikan surat peringatan pajak.

    “Saya pengin memberikan satu pengingat pada wajib pajak, ini aku minta tolong untuk berhati hati. Banyak e-mail bersifat phising,” ungkap Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam konferensi pers APBN Kita, beberapa saat lalu.

    Salah satu tanda e-mail tersebut patut dicurigai adalah pengirim. Surat pemberitahuan resmi dari DJP pasti akan menggunakan alamat e-mail resmi bukan perorangan.

    “Jadi kalau tidak gunakan @pajak.go.id itu berarti bukan dari DJP. Ini pengingat agar hati hati dalam membuka email yang mungkin bukan dari kami,” paparnya.

    Apabila masih ragu, WP bisa menghubungi kontak resmi DJP. Baik melalui e-mail, kring pajak maupun sosial media.

    Diketahui penipuan menggunakan link phising yang dapat mengambil data pribadi. Hal ini membuat saldo anda di e-wallet tidak aman.

    Metode penipuan link phising dapat menguras saldo m-banking anda. Modus penipuan phising kini makin beragam. Misalnya saja, penipu yang seolah-olah mengirimkan informasi soal paket dari ekspedisi. Tak hanya itu saja, ada juga yang seolah-olah memberikan undangan pernikahan.

    Penipuan modus kurir

    Penipuan ini jadi yang perdana viral dengan modus apk pada akhir 2022 lalu.

    Kasus ini terungkap dari unggahan di Instagram dari akun @evan_neri.tftt yang menunjukkan tangkapan layar chat Telegram dengan penipu yang mengaku sebagai kurir dari J&T Express.

    Dalam chat tersebut, penipu mengirimkan lampiran dengan nama file ‘LIHAT Foto Paket’ kepada korban, tetapi dalam bentuk apk.

    Korban yang tak jeli mengklik file tersebut dan mengunduhnya. Saldo mobile bankingnya pun ludes. Ia menjelaskan korban tidak pernah menjalankan atau membuka aplikasi apa pun atau mengisi user ID atau password di situs lain.

    Akun ini menyebut aplikasi yang dikirimkan penipu ini kemungkinan berjalan di latar belakang dan mengambil data korban, sehingga membuat penipu dapat mengakses akun perbankan korban.

    Di akun Instagramnya, pihak J&T Express selaku penyedia jasa kurir yang namanya dicatut dalam kasus penipuan ini mengatakan pihaknya tidak pernah meminta pelanggan untuk mengunduh aplikasi melalui chat.

    File undangan nikah

    Akun Twitter @txtfrombrand sempat membagikan tangkapan layar yang isinya percakapan antara penipu dan calon korban.

    Dalam postingannya, penipu mengirimkan file apk atau aplikasi dengan judul ‘Surat Undangan Pernikahan Digital’ dengan ukuran 6,6 MB. Disusul dengan pesan yang isinya “Kami harap kehadirannya,”.

    “Setelah bukti resi, sekarang penipuan pakai kedok undangan nikah,” kicau akun @txtfrombrand.

    Tak tanggung-tanggung, penipu juga mengajak calon korbannya untuk membuka file apk yang dikirimkan itu, dengan dalih agar korban mengecek apakah isi file tersebut benar ditujukan kepada korban.

    Surat tilang palsu

    Penipuan online modus kiriman file apk kembali berganti wajah lewat pengiriman surat tilang di WhatsApp sejak Maret 2023.

    Beberapa warganet mengunggah chat dari kontak yang mengaku sebagai kepolisian yang menyatakan penerima pesan sudah melanggar lalu lintas.

    Pengirim juga meminta untuk membuka data berjudul ‘Surat Tilang-1.0.apk’ yang turut diunggah dalam pesan WhatsApp itu.

    “AWAS! Hati-hati terhadap penipuan menggunakan modus kirim surat tilang lewat WhatsApp seperti ini. Jangan sekali-kali mengklik/download file dgn ekstensi “.apk” dari orang tak dikenal di gadget anda,” kicau akun @MurtadhaOne1.

    Catut MyTelkomsel

    Penjahat siber beralih modus dengan mengatasanamakan MyTelkomsel, aplikasi milik operator seluler Telkomsel, untuk membuat pelanggan mengklik file apk.

    Modusnya calon korban diminta mengakses dan kemudian mengunduh file apk yang dikirimkan via pesan singkat.

    Setelah proses instalasi selesai, calon korban akan diminta memberikan izin akses ke beberapa aplikasi termasuk foto, video, SMS, dan akses akun layanan perbankan digital atau fintech.

    Jika akses sudah diberikan ke pelaku, maka sangat mungkin bagi pelaku kejahatan memiliki kontrol terhadap gawai korban serta mengetahui seluruh informasi rahasia seperti PIN, password, dan kode OTP.

    “Jangan segera percaya jika ada penawaran hadiah secara langsung, serta tidak memberikan informasi data pribadi maupun data layanan jasa keuangan seperti perbankan yang bersifat rahasia,” ujar Saki Hamsat Bramono, Vice President Corporate Communications Telkomsel.

    Telkomsel memastikan tidak pernah meminta kode verifikasi dalam bentuk apa pun, termasuk mengirimkan permintaan kepada pelanggan untuk mengunduh file apk.

    Pengumuman dari bank

    Modus penipuan lain adalah pengumuman bank. Korban mengirim pdf yang mengatasnamakan bank tertentu. Seringnya informasi yang muncul adalah mengenai perubahan tarif transaksi dan transfer yang tidak masuk akal.

    Psikologis korban dimainkan dengan diberikan dua pilihan, yakni setuju atau tidak setuju. Apabila korban tidak setuju, pelaku meminta korban mengisi formulir di dalam tautan atau link yang disertakan dalam pengumuman palsu tersebut.

    Saat korban mengakses link tersebut, maka pencurian data akan berjalan.

    Undangan VCS

    Modus video call sex (VCS) dari nomor tidak dikenal sempat viral di media sosial dan berpotensi jadi bahan pemerasan.

    Salah satu yang mengalaminya adalah akun Twitter @a.dewiangriani. Ia berulangkali mendapat video call dari nomor yang tidak dikenal.

    Setelah tiga kali mengabaikan panggilan tersebut, pemilik akun penasaran dan mengangkat panggilan yang keempat. Ternyata, yang muncul adalah perempuan tanpa busana.

    Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengatakan VCS dari nomor tidak dikenal ini merupakan modus pengancaman kepada seseorang memanfaatkan ketidaktahuan seseorang tentang teknologi.

    “Ini pada prinsipnya adalah pemerasan yang memanfaatkan ketidaktahuan atau keawaman seseorang tentang teknologi,” kata dia.

    “Kalau ragu dan diperas, hubungi teman yang mengerti dan minta bantuannya untuk menghadapi ancaman-ancaman yang tidak kita mengerti, jangan main mengikuti ancaman saja,” paparnya.

    Panggilan tes BPJS Kesehatan

    Di akhir 2024, ada juga penipuan yang berkedok surat edaran terkait panggilan tes calon pegawai BPJS Kesehatan dengan nomor surat 157/RECRUIT/PPS/IT/BPJS/2024. Dalam laman Instagram resminya, BPJS Kesehatan mengatakan hal itu adalah hoaks.

    Sebab, tak ada rekrutmen pegawai di tanggal yang terlampir. BPJS Kesehatan meminta masyarakat berhati-hati dengan hoaks terkait institusinya maupun Program JKN yang marak tersebar.

    Adapun informasi terkait rekrutmen hanya bisa diakes lewat website dan akun media sosial resmi BPJS Kesehatan.

    Nah, itu dia beberapa modus penipuan yang marak. Semoga kita semua selamat dari jeratan penipu!

    (fab/fab)

  • Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kanan) menjawab pertanyaan wartawan selepas acara makan siang bersama antara Presiden Prabowo dan sejumlah menteri serta pejabat negara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Menteri PKP lapor Presiden pertemuan dengan BI soal biaya rumah murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 06:38 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pejabat dari BPK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, terkait pembiayaan program 3 juta rumah murah yang merupakan salah satu prioritas pemerintah.

    Ara, panggilan populer Maruarar, menilai hasil pertemuannya dengan kementerian/lembaga itu menunjukkan kesamaan tujuan untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk program 3 juta rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    “Dua hari berturut-turut kami mengadakan pertemuan yang sangat penting, sangat bersejarah, dan sangat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Tidak ada raja-raja kecil,” kata Menteri Menteri PKP saat menjawab pertanyaan wartawan selepas santap siang bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Ara melanjutkan Gubernur BI Perry Warjiyo sangat mendukung program-program pemerintah.

    “Ini adalah contoh baik, dan saya ditugaskan Bapak Presiden mengawal proses ini sampai tuntas, dan nanti pada waktunya Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan bentuk dukungan konkret Bank Indonesia kepada program-program pemerintah,” kata Maruarar.

    Ara melanjutkan dirinya pun telah bertemu selama empat kali dengan Gubernur BI dalam 2 minggu terakhir.

    “Jadi, saya yang ditugaskan untuk mengawal ini sampai tuntas, dan saya selalu berkoordinasi dengan Pak Dasco (Wakil Ketua DPR), pimpinan DPR. Kemudian juga mendapatkan arahan langsung dari Bapak Presiden,” katanya.

    Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

    Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Sumber : Antara

  • Ponakan Luhut Dipanggil Prabowo soal Danantara, Pandu: Enggak jadi Apa-Apa

    Ponakan Luhut Dipanggil Prabowo soal Danantara, Pandu: Enggak jadi Apa-Apa

    Bisnis.com, JAKARTA – Jelang peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, pejabat negara, hingga pengusaha di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (21/2/2025). Salah satunya adalah Pandu Sjahrir.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Pria yang akrab disapa Ara ini mengungkap salah satu pihak yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) sekaligus Founding Partner AC Ventures, Pandu Sjahrir.

    Sebagaimana diketahui, Pandu juga merupakan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

    Ara itu mengaku bahwa tamu makan siang dengan presiden turut membicarakan soal Danantara. “Ada [membicarakan soal Danantara, red], tapi saya no comment. Jadi, tunggu tanggal 24 [Februari, red],” ungkap Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Tanggal 24 Februari 2025 merujuk pada jadwal peluncuran Danantara yang sempat disebutkan oleh Prabowo saat menyampaikan paparan secara daring dalam ajang international World Government Summit 2025 yang berlangsung di Dubai, UEA pada 13 Februari 2025.

    Ara irit bicara soal pembicaraan presiden soal Danantara saat maka siang hari ini. Dia memastikan tahu perihal seluk beluk embrio dari superholding BUMN itu, tetapi mengaku tidak boleh bicara. “Pada waktunya akan diumumkan, ya. Saya tahu tapi saya tidak boleh umumkan,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

    Sementara itu, usai pertemuan, Pandu tidak mengakui adanya pembicaraan soal Danantara dengan presiden saat makan siang. Dia turut membantah isu yang beredar bahwa dirinya akan mendapatkan jabatan di BPI Danantara. “Enggak jadi apa-apa,” ungkap Pandu kepada wartawan sambil berjalan ke mobilnya.

    Adapun Pandu mengakui bahwa agenda yang dihadirinya itu turut dihadiri sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Sebelumnya, beredar kabar jika Pandu akan menjadi direktur di holding investasi Danantara. Merujuk draf RUU BUMN yang diperoleh Bisnis, BPI Danantara akan digawangi oleh Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pelaksana beserta direksi holding. Keseluruhannya bakal ditunjuk langsung oleh Prabowo.

    Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Sementara itu, Badan Pelaksana Danantara berasal dari unsur profesional, bukan pengurus atau anggota partai politik, dan berusia maksimal 70 tahun. Badan Pelaksana Danantara juga diwajibkan memiliki pengalaman dan keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum atau manajemen perusahaan.

  • Maruarar Sirait Siap Bahas Peta Jalan 3 Juta Rumah Bareng DPR – Page 3

    Maruarar Sirait Siap Bahas Peta Jalan 3 Juta Rumah Bareng DPR – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, merespons keluhan dari sejumlah pengembang perumahan yang mempertanyakan belum diterbitkannya Roadmap Program 3 Juta Rumah.

    Menteri yang akrab disapa Ara ini menegaskan, langkah yang diambil pemerintah sudah jelas dan konkret dalam mewujudkan tujuan tersebut.

    “Ini namanya apa sih? Ini namanya langkah untuk mencapai itu. Ini langkah nyata kan? Untuk bagaimana mencapai itu,” kata Maruarar Sirait saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Jumat (21/2/2025).

    Ia menegaskan bahwa kreativitas sangat diperlukan agar target tersebut bisa tercapai, dan langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari upaya nyata untuk mewujudkannya.

    Maruarar juga menambahkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini merupakan hal yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

    Oleh karena itu, ia meminta agar pengembang tidak bingung dan mendukung upaya yang sudah ada, mengingat hal tersebut merupakan bagian dari pencapaian cita-cita besar bagi rakyat Indonesia.

    “Justru itulah digunakan kreativitas. Supaya bisa tercapai salah satu bentuknya ini. Jadi jangan bingung. Ini langkah hari ini, langkah untuk mencapai cita-cita itu. Apakah langkah seperti ini ada sebelumnya? Belum pernah kan? Ya sudah, ini supaya mencapai itu ya,” tegasnya.

     

  • Terungkap Alasan Dewa 19 Manggung Gratis di Acara Maruarar Sirait – Page 3

    Terungkap Alasan Dewa 19 Manggung Gratis di Acara Maruarar Sirait – Page 3

    Menanggapi hal ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa acara tersebut tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menurut Maruarar, terkait biaya yang digunakan dalam acara tersebut, semua hal itu diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Ahmad Dhani, vokalis dari Dewa 19.

    Menurutnya, Dhani sudah beberapa kali tampil di berbagai acara serupa tanpa mendapatkan bayaran, bahkan untuk acara yang akan datang pun Dhani tetap tidak menerima kompensasi finansial.

    “Tidak ada APBN. Tanya sama Dhani saja. Dhani tidak mau dibayar, dia tidak dibayar,” kata Menteri yang akrab disapa Ara saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

     

  • Airlangga Bertemu Wamenkeu Anggito, Bahas Penerimaan Negara?

    Airlangga Bertemu Wamenkeu Anggito, Bahas Penerimaan Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordiantor bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pertemuan dirinya bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu membahas seputar penerimaan negara.

    Airlangga enggan menjelaskan lebih lanjut perincian yang dibahas. Pasalnya, pertemuan pada Kamis (20/2/2025) tersebut terjadi di tengah isu anjloknya penerimaan negara akibat Coretax. 

    “Bahas penerimaan. Kami belum bahas itu,” jawabnya menanggapi pertanyaan wartawan soal realisasi penerimaan Januari 2025 yang kabarnya anjlok, Jumat (21/2/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga juga tidak menanggapi apakah juga membahas persoalan Sistem Inti Perpajakan alias Coretax dalam pertemuannya.

    Untuk diketahui, Airlangga membagikan gambaran pertemuannya dengan Wamenkeu Anggito melalui unggahan Instastory di akun pribadinya @airlanggahartarto_official. 

    Kementerian Keuangan hingga menjelang akhir Februari 2025 ini belum terjadwal menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari 2025. 

    Sementara Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna menjelaskan bahwa realisasi penerimaan di wilayahnya yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan, mencapai Rp9,5 triliun pada Januari 2025 atau turun 0,29% dari periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

    Dia menilai kinerja penerimaan mengalami konstraksi kemungkinan disebabkan wajib pajak terkendala dalam pemanfaatan Coretax atau sistem inti perpajakan.

    Karena itulah, dia menegaskan, sosialisasi terkait Coretax perlu terus digencarkan agar wajib pajak lancar maupun cukai lancar dalam memenuhi kewajibannya.

    Untuk diketahui, saat ini tengah dalam masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun Badan yang masing-masing akan berakhir pada 31 Maret 2025 dan 30 April 2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti melaporkan sampai dengan 20 Februari 2025, total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 4,75 juta SPT. 

    Di mana terdiri dari 4,6 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 141.000 SPT Tahunan badan. Angka ini tumbuh 19,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3,97 juta SPT Tahunan PPh OP.

  • Maruarar soal Roadmap 3 Juta Rumah: Bakal Dibahas Bareng DPR

    Maruarar soal Roadmap 3 Juta Rumah: Bakal Dibahas Bareng DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku peta jalan atau roadmap pelaksanaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto telah rampung.

    Dia menuturkan roadmap program 3 juta rumah sebenarnya telah diselesaikan sejak lama. Hanya saja, pemerintah belum merilis ke publik karena masih akan dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    “Besok juga siap. Kita kan memang sudah siap dari kapan-kapan. Nanti peta jalan kalau ada perubahan, kita juga siap [untuk merubah]. Kan teman-teman DPR itu kan banyak yang berpengalaman,” kata Menteri yang akrab disapa Ara ini saat ditemui di sela-sela Launching Logo Kementerian PKP di Jakarta, Jumat (21/2/2025). 

    Ara mengaku sejumlah kebijakan pada sektor perumahan yang sudah diteken saat ini merupakan bagian yaang tercantum dalam peta jalan tersebut.

    Beberapa di antaranya yakni penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah hingga Rp5 miliar. 

    “Kan ini dibilang peta jalan, ini kan proses. Apakah dulu punya peta jalan? Kan tidak ada. Kenapa? Karena Kementerian Perumahan emangnya ada (sebelumnya)? Baru sekarang ada,” ujarnya.

    Adapun yang terbaru, Kementerian PKP baru saja menggandeng kerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satunya yakni Bank Indonesia (BI) yang memberikan insnetif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

    Selain itu, Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Keuangan (kemenkeu) untuk dapat meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) yang bakal dikucurkan untuk menopang pembangunan program 3 juta rumah. 

    Dalam penjelasannya Ara menyebut salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP. 

    “Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

  • Wujudkan Rumah Impian dari Genggaman – Halaman all

    Wujudkan Rumah Impian dari Genggaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan era digital semakin melesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dari tahun ke tahun.

    Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 82,18 persen, meningkat dari 78,19 persen pada 2023.

    Keberadaan internet tidak hanya memengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi digital.

    Laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia mencatat Gross Merchandise Value (GMV) sebesar $90 miliar, meningkat 13 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan GMV terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    Lebih jauh, internet telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

    Jika tren mode global dapat dengan mudah diakses melalui marketplace online dan makanan bisa dipesan dalam hitungan menit melalui layanan antar, kini sektor papan alias properti pun turut mengalami transformasi digital.

    Calon pembeli rumah tidak lagi harus repot datang langsung ke lokasi, melainkan cukup mengandalkan platform daring yang memberikan akses informasi lengkap mengenai hunian impian mereka.

    Kemudahan tersebut dirasakan langsung oleh Whiesa Daniswara (29), seorang karyawan swasta di Solo, Jawa Tengah.

    Kesibukan kerja membuatnya tidak memiliki banyak waktu untuk mencari rumah, apalagi melakukan survei langsung ke lokasi. Apalagi, rumah dengan harga terjangkau seperti rumah subsidi umumnya berada di kawasan pinggiran kota yang lumayan berjarak.

    Bermula dari seorang rekan kerja memperkenalkan layanan BTN Properti kepadanya. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar rumah yang dijual, baik rumah subsidi maupun non-subsidi dari berbagai pengembang.

    Tak hanya itu, fitur simulasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersedia di dalamnya turut membantu calon pembeli dalam menghitung perkiraan angsuran, uang muka, suku bunga, serta plafon kredit.

    Tertarik dengan kemudahan yang ditawarkan, Whiesa langsung mencoba mengakses layanan tersebut.

    Setelah menelusuri berbagai pilihan, ia akhirnya menemukan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan memutuskan untuk membeli setelah menikah. Menurutnya, kehadiran layanan digital seperti BTN Properti sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki hunian sendiri.

    “Saya sangat bersyukur dengan adanya platform seperti ini. Sudah saatnya kita beradaptasi dengan digitalisasi, termasuk dalam hal kepemilikan rumah. Apalagi, BTN Properti juga memungkinkan pengajuan KPR langsung secara online dengan informasi angsuran dan suku bunga yang transparan,” ujarnya ditemui pada Rabu (19/2/2025).

    Whiesa yang akhirnya memilih rumah di Perumahan Taman Harmoni, Jeruksawit, Gondangrejo, Karanganyar, mengaku awalnya tidak menyangka bisa memiliki rumah impiannya secepat ini.

    Namun, berkat kemudahan yang ditawarkan oleh layanan perbankan seperti BTN, ia pun berhasil mewujudkan impian tersebut lebih cepat dari yang direncanakan.

    “Sebenarnya saya tidak terburu-buru membeli rumah. Awalnya ingin santai saja, tapi di sisi lain juga tidak ingin terus bergantung pada orang tua. Saat ada kesempatan dengan layanan semudah ini, kenapa tidak langsung dimanfaatkan?” celotehnya..

    Kini, seluruh layanan perumahan dan properti tersebut sudah terangkum dalam aplikasi terbaru BTN bernama Bale.

    Aplikasi ini merupakan versi terbaru dari BTN Mobile dengan layanan lebih canggih.

    Driver ojek online bernama Hasan Samsudin (39) adalah pengguna Bale yang tak ketinggalan memanfaatkan berbagai fitur teranyar dari BTN Mobile.

    Selain menunjang proses debit serta pengangsuran rumah KPR subsidi miliknya, Bale juga ia gunakan untuk berbagai hal.

    Mulai dari transfer, menabung, pembayaran QRIS dan lainnya.

    “Awalnya memang punya BTN Mobile karena untuk angsuran kredit rumah, lalu aplikasi itu memperbarui jadi Bale. Semakin menarik tampilannya,” terangnya ditemui di rumahnya Perumnas Semesta Jeruk Sawit Permai, Gondangrejo, Karanganyar, Rabu siang.

    Menurutnya, fitur-fitur dalam aplikasi ini sangat canggih.

    Terutama adanya sistem sidik jari yang memungkinkan pengguna masuk tanpa perlu memasukkan ID dan password secara manual. Tentu juga aman.

    Transformasi Digital

    Adapun transformasi digital di sektor properti memang telah membuka peluang lebih besar bagi masyarakat dalam memiliki hunian idaman.

    Dengan hadirnya platform seperti BTN Properti, proses pencarian, pemilihan, hingga pengajuan KPR menjadi lebih efisien, transparan, dan praktis. Kini, rumah impian benar-benar ada dalam genggaman.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan, Bale by BTN merupakan inisiatif strategis perseroan untuk bisa lebih kompetitif lagi dalam menjadikan BTN sebagai bank transaksional. Diharapkan dengan hadirnya Bale by BTN dapat menarik lebih banyak dana murah ritel secara berkelanjutan dan juga mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhannya secara digital.

    “Sebagai bagian dari Transformasi BTN, hari ini menjadi hari yang penuh makna. Kami resmi meluncurkan Bale by BTN, sebuah Super App yang memberikan pengalaman perbankan baru bagi nasabah dengan journey lengkap,” jelasnya dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Nixon mengatakan, berbagai fitur yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi perbankan dan keuangan tersedia melalui Bale by BTN, sehingga nasabah hanya perlu mengakses satu Super App untuk berbagai kebutuhan.

    Dengan semakin meningkatnya kenyamanan nasabah dalam bertransaksi digital, diharapkan akan membantu peningkatan dana pihak ketiga (DPK) ritel serta pendapatan berbasis biaya (fee-based income).

    “Dengan visi baru, Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia, BTN kini hadir lebih digital, modern, dan kekinian. Dalam momen istimewa ini, kami membawa pesan: “Satu Langkah untuk Keluarga Indonesia.” Setiap langkah kecil memiliki makna besar dalam memberikan dampak positif bagi bangsa dan keluarga di seluruh Indonesia,” ujar Nixon.

    Sementara itu, Thomas Wahyudi, SEVP Digital Business BTN, menambahkan meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap platform digital BTN terlihat dari pencapaian positif Bale by BTN sejak masih bernama BTN Mobile.

    Hingga kini, jumlah user Bale by BTN diproyeksikan mencapai 3,6 juta, dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan. Setiap bulannya, BTN mendapatkan 125.000 pengguna baru Bale by BTN.

    “Performance digital BTN menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan user aktif Bale by BTN. Hal ini karena BTN telah bertransformasi sedemikian rupa, sehingga transaksi digitalnya mengalami quantum leap (lompatan yang signifikan),” ucap Thomas.

    Menurut Thomas, di era digital, masyarakat mencari layanan yang dapat mengoptimalkan seluruh kebutuhan perbankannya. Oleh sebab itu, semakin nasabah merasa nyaman bertransaksi melalui platform digital, maka akan semakin tinggi transaksi dan jumlah simpanan saldo di rekening tabungan.

    Hal ini terlihat dari saldo tabungan, eDepo (deposito online), dan saldo merchant di Bale by BTN yang meningkat pada akhir 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pada akhir Desember 2024, BTN mencatat peningkatan hampir 43 persen year-on-year (yoy) di saldo tabungan menjadi Rp16,76 triliun dari sebelumnya Rp11,66 triliun. Sementara itu, saldo eDepo melonjak 103,84 persen yoy menjadi Rp5,3 triliun dari sebelumnya Rp2,6 triliun. Sedangkan saldo merchant naik 58,6 persen yoy menjadi Rp2,49 triliun dari sebelumnya Rp1,57 triliun.

    “Mayoritas user aktif BTN Mobile didominasi oleh segmen milenial atau nasabah produktif yang memiliki penghasilan dan terbiasa melakukan transaksi dengan menggunakan mobile banking. Dengan adanya potensi pertumbuhan transaksi yang pesat, BTN berharap Bale by BTN dapat membantu masyarakat mengelola keuangan, sejalan dengan visi kami yang baru, yaitu menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”,” ujar Thomas.

    PR BTN Target Pemerintah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa penyaluran KPR oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

    Dalam dua bulan terakhir sejak Kabinet Merah Putih terbentuk, BTN telah menyalurkan sekitar 29.000 unit rumah melalui akad KPR.

    “Saya sebagai Menteri PKP sangat senang karena KPR BTN bisa membantu rakyat memiliki rumah layak. Kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa tercapai tahun 2025 mendatang,” ujar Maruarar saat meninjau proses penyaluran KPR BTN di Kota Serang, Banten, Kamis (12/122024)..

    “Tadi Pak Nixon (Direktur Utama BTN) menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai hari ini, pembangunan rumah KPR BTN sudah mencapai sekitar 29.000 unit yang disalurkan kepada masyarakat dalam rentang waktu 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memiliki rumah layak cukup tinggi.”

    Menteri PKP menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

    “Kami bersama Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan mitra kerja akan terus bergotong royong membangun rumah layak untuk rakyat melalui Program 3 Juta Rumah,” paparnya.

    Maruarar juga mengungkapkan data terbaru mengenai stok perumahan.

    “Saat ini ada sekitar 142.000 rumah yang sudah siap huni, sedangkan yang sedang dibangun ada sekitar 492.000 unit tersebar di seluruh Indonesia. Artinya, potensi rumah siap huni pada 2025 mencapai sekitar 634.000 unit,” ucap dia.

    Dengan tegas ia melanjutkan, bersama BTN akan meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa BTN dan para pengembang sudah siap untuk penyediaan rumah di tahun 2025.

    (*)

  • Nasabah Jiwasraya Tuntut Hak dari Aset yang Disita Kejaksaan Agung

    Nasabah Jiwasraya Tuntut Hak dari Aset yang Disita Kejaksaan Agung

    Jakarta

    Nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menuntut pengembalian dana dari aset yang disita Kejaksaan Agung (Kejagung). Adapun saat ini, kewajiban Jiwasraya kepada para pemegang polis masih sekitar Rp 217 miliar.

    Tuntutan ini muncul usai para pemegang polis Jiwasraya melakukan audiensi bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Saat itu, Komisi VI DPR menyarankan pengembalian dana dilakukan menggunakan aset sitaan Kejagung.

    “Nasabah saluran bancassurance Jiwasraya sangat mengapresiasi, menyambut baik dan berharap segara terealisasinya usulan dari DPR RI Komisi VI untuk menggunakan aset sita Bentjok cs di Kejaksaan Agung untuk menuntaskan sisa kewajiban Jiwasraya,” kata Perwakilan Nasabah Bancassurance Konsolnas Jiwasraya Otto Cornelis Kaligis, kepada wartawan di Roemah Rempah, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Kaligis menjelaskan aset sitaan dari Jiwasraya di Kejagung menjadi hak nasabah bancassurance. Sementara saat ini, tercatat sebanyak Rp 9,2 triliun aset sitaan Jiwasraya yang di Kejagung dengan rincian Rp 1,2 triliun dalam bentuk reksadana dan Rp 8 triliun berupa tanah-bangunan.

    Ia pun menyinggung eks Direktur Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata yang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga rugikan negara hingga Rp 16,8 Triliun atas penerbitan izin produk saving plan yang dijual melalui kerjasama pihak Jiwasraya dan perbankan.

    Dalam kasus tersebut, ia menilai para pemegang polis Jiwasraya menjadi sasaran utama dari penyelidikan kasus Tipikor yang melibatkan pejabat negara tersebut. Karenanya, ia menilai, aset sitaan Jiwasraya menjadi hak bagi para pemegang polis.

    “Dengan demikian, jelas bahwa nasabah bancassurance adalah sasaran utama dari kejahatan Tipikor Jiwasraya yang aset sitanya saat ini masih ditahan Kejagung,” tegasnya.

    Tuntutan Nasabah di Halaman Berikutnya. Langsung klik

    Dalam kesempatan yang sama, salah satu pemegang polis Jiwasraya, Machril, mengatakan Jiwasraya tercatat memiliki total aset sebanyak Rp 6,77 triliun berdasarkan laporan keuangan tahun 2023. Ia juga mendorong Kejagung mengembalikan sebagian aset sitaan Jiwasraya kepada pemegang polis.

    “”Bahwa sita dana (di Kejagung) itu adalah milik kami karena kami lah yang dijadikan target. Nah sekarang tolong dikembalikan. Itu kan nggak semuanya milik pemerintah. Oke lah sebagian memang punya investor yang lain, tapi kan nggak semuanya, itu sebagian milik kami,” jelasnya.

    Ia mengaku keberatan dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin usaha bidang asuransi milik Jiwasraya melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/D.05/2025 tertanggal 16 Januari 2025.

    “Status kami terus terang kami keberatan dengan pencabutan itu karena apa? Karena begitu perusahaan itu statusnya dicabut, status kami ini nasabah siapa? Karena jadinya kalau perusahaan itu dibubarkan, kami jadi nasabah siapa? Jiwasraya ini sudah nggak ada,” tegasnya.

    Ia mengaku khawatir likuidasi yang diminta OJK akan berdampak pada pengembalian dana pemegang polis Jiwasraya. Ia pun mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengembalikan sebagian aset sitaan Jiwasraya lantaran sebagian aset yang disita milik para pemegang polis.

    “Kami inilah pemilik dana yang disalahgunakan oleh oknum-oknumnya Jiwasraya sehingga terjadi tindakan Tipikor yang kemudian disita oleh kejaksaan agung. Itu dana kami,” tutupnya.

  • Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Konsekuensi Terbitkan SBN Perumahan, Defisit APBN Berpotensi Melebar

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerbitkan SBN Perumahan menghadapi konsekuensi pelebaran defisit APBN 2025.

    Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila penerbitan tergolong baru, alias di luar rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun ini yang senilai Rp642,56 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan bahwa penerbitan SBN baru secara otomatis akan mengubah postur APBN 2025—baik dari sisi belanja, pendapatan, maupun pembiayaan.

    “Kalau penerbitan baru, artinya postur APBN berubah,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Belum adanya kejelasan mengenai SBN perumahan ini pun membuat David turut mempertanyakan mekanisme maupun jumlah SBN yang akan pemerintah terbitkan untuk membiayai program 3 juta rumah.

    Termasuk tak adanya informasi apakah penerbitan SBN tersebut hanya akan mengurangi rencana issuance SBN senilai Rp642,56 triliun.

    Belum lagi, kekhawatiran akan defisit yang semakin lebar disampaikan oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi karena penerimaan pajak diramal tidak akan capai target dan berdampak pada pembiayaan yang meningkat.

    Sebelumnya, rencana penerbitan SBN Perumahan muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, dan Ketua Komisi XI DPR M. Misbhakun serta jajaran bank Himbara rapat di Kantor Kemenkeu. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN akan mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mempunyai rumah pribadi.

    Dalam rangka memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian Keuangan pun berencana menerbitkan surat utang demi target tiga juta rumah dapat tercapai.

    “Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bank sentral juga turut akan menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

    Di mana pada tahun ini, BI rencananya akan membeli SBN di pasar sekunder senilai Rp150 triliun dan berpotensi lebih besar. 

    Melihat postur APBN 2025 dengan belanja senilai Rp3.621,3 triliun dengan target pendapatan sejumlah Rp3.005,1 triliun.

    Sementara defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% atau senilai Rp616,2 triliun untuk menutup kebutuhan belanja pemerintah.

    Di sisi lain, kekhawatiran penambahan defisit tersebut terjadi di tengah Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan besar-besaran.

    Adapun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto belum menanggapi pertanyaan Bisnis, terkait rencana penerbitan SBN Perumahan.