Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Dana THR PNS Sudah Siap, Menpan RB: Tunggu Kemenkeu

    Dana THR PNS Sudah Siap, Menpan RB: Tunggu Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengungkapkan bahwa anggaran Tunjangan Hari Raya atau THR bagi PNS sudah disiapkan, namun masih menunggu arahan dari Kementerian Keuangan.

    Rini menyampaikan nantinya THR akan diberikan sesuai ketentuan seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni mulai H-10 Lebaran atau Idulfitri.

    “InsyaAllah, biasanya [diberikan] 10 hari sebelum [Idulfitri]. Bisa saja dipercepat, tergantung Kemenkeu,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kamis (27/2/2025).

    Meski demikian, Rini enggan menyampaikan besaran jumlah THR yang disiapkan peemrintah pada tahun ini. Sebagai gambaran, tahun lalu Kementerian Keuangan memberikan Rp99,5 triliun untuk THR dan Gaji ke-13.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengumukan bahwa pemerintah akan membagikan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai bagian dari kebijakan pendorong perekonomian kuartal I/2025.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Presiden, Senin (17/2/2025).

    Pada tahun lalu, kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS 2024 tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14/2024.

    Anggaran THR dan gaji ke-13 secara umum telah dialokasikan dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

    Total keseluruhan pembayaran untuk THR pusat dan daerah dananya mencapai Rp99,5 triliun atau hampir Rp100 triliun yang seluruhnya bersumber dari APBN dan APBD.

    Berkaca dari tahun lalu juga, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, dan Kementerian Dalam Negeri akan mengumumkan THR dan Gaji ke-13 pada pekan pertama Ramadan.

    Lantas, apakah tahun ini alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 akan lebih besar?

  • Ini Lahan Sitaan Kejaksaan Agung yang Akan Digunakan untuk Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    Ini Lahan Sitaan Kejaksaan Agung yang Akan Digunakan untuk Program 3 Juta Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau lahan koruptor yang disita Kejaksaan Agung di Banten dan Jawa Barat yang akan digunakan untuk Program 3 Juta Rumah.

    Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman mengatakan, survei dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian lahan yang diusulkan.

    “Lingkup pelaksanaan survei mengacu pada persyaratan kelayakan teknis sebagaimana pada PermenPUPR Nomor 7 Tahun 2022,” kata Heri dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (27/2/2025).

    Kelayakan teknis yang dimaksud meliputi kesesuaian dengan RTRW setempat, ketersediaan jalan akses, bebas banjir dan longsor, dan tidak melanggar garis sempadan bangunan/sungai/pantai.

    Lalu, kelayakan teknis juga meliputi ketersediaan sumber air dan listrik, serta kondisi kesiapan lahan ataupun keperluan pematangan lahan.

    Adapun Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset telah menyerahkan beberapa bidang tanah yang sudah Incracht melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk bisa dibangunkan perumahan.

    Sesuai rekomendasi Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, ada tiga lokasi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor yang berpotensi dapat dimanfaatkan.

    Pertama, lahan ada di Desa Mekarsari, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak.

    Lahan tersebut terdiri dari 2 hamparan lahan masing-masing seluas 2,4 Ha dan 3,5 Ha dengan status SHGB atas nama PT Harvest Time.

    Lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman di sekitarnya dan berdekatan dengan Perumahan Citra Maja Raya yang sudah terbangun.

    Lalu, jalan perumahan berupa beton lebar 6 m, ada drainase lingkungan eksisting yang terhubung ke perumahan, serta lahan yang luas dengan sebagian besar merupakan tanah kebun.

    “Lahan siap bangun namun akses hanya bisa melalui area PT. Harvest time. Terdapat Perumahan Citra Maja Raya, perumahan belum diminati dan belum banyak yang menghuni,” ujar Heri.

    Lokasi kedua adalah di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang terdiri atas 1 lahan HGB seluas 2,2 Ha atas nama PT Faduma Jaya.

    Lahan itu bersebelahan dengan Perumahan Cikupa Asri Tangerang yang sudah terhuni dan lahan sudah didukung infrastruktur dasar permukiman.

    Terakhir, lokasi yang berpotensi terdapat di Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor.

    Luas lahan masing-masing 4,1 ha, 3,9 ha, 3,6 ha, dan 4,9 ha dengan status SHGB atas nama PT Chandra Tribina.

    “Sebelah timurnya berupa jalan tanah dengan lebar 1,5 m – 2m, sebelah barat berupa jalan paving dan perkerasan aspal, juga terdapat jalan akses setapak lebar 1-2 m.

    “Sumber air dan listrik terdekat berjarak +200 m. Dari hasil survei perlu pematangan lahan, karena kontur tanah berbukit dan datar,” ucap Heri.

    Selanjutnya, ketiga lokasi yang sudah disurvei akan dikaji dari segala aspek dan dipertimbagnkan mana yang cocok untuk dilakukan pembangunan.

  • Kemendagri Sebut Ada Peluang Pemungutan Suaran Ulang Pilkada 2024 Dibiayai APBN

    Kemendagri Sebut Ada Peluang Pemungutan Suaran Ulang Pilkada 2024 Dibiayai APBN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan terdapat peluang penggunaan APBN untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 jika pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kemungkinan itu pun sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2014. Dalam Pasal 166 disebut pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Jadi nanti kita cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya [menggunakan APBD] seperti apa, kalau memang tidak bisa ya barulah kita akan menempuh mekanisme sumber pembiayaan dari APBN,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Dia pun menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, bila memang nantinya PSU akan menggunakan dana tambahan dari APBN.

    Mantan Pj Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan penggunaan APBN ini memang sangat dimungkinkan meski di tengah efisiensi yang ada di pemerintahan saat ini.

    “Itu bisa, bisa, ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membeberkan ada 18 daerah yang anggarannya belum sanggup menggelar PSU Pilkada 2024. 

    Ribka menjelaskan dari 18 daerah itu, 16 di antaranya gugatannya dikabulkan oleh MK, sedangan dua daerah lainnya perlu PSU karena kotak kosong yang menang.

    “Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang,” tuturnya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Sementara itu, ujarnya, daerah yang sanggup dan memiliki dana untuk menggelar PSU ada sekitar delapan daerah yaitu Kabupaten Bungo, Bangka Barat, Barito Utara, Magetan, Mahakam Ulu, Kutai Kertanegara, Siak, dan Banggai. 

  • Komisi II DPR taksir biaya menggelar PSU pilkada hingga Rp1 triliun

    Komisi II DPR taksir biaya menggelar PSU pilkada hingga Rp1 triliun

    Pemerintah harus siap, mau tidak mau harus siap melaksanakan PSU

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menaksir perkiraan biaya yang digelontorkan untuk menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah daerah dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 dapat mencapai hampir Rp1 triliun.

    “Tadi saya hitung kasar saja itu bisa mencapai Rp900 (miliar) sampai Rp1 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf usai memimpin rapat kerja dengan lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Jumlah biaya tersebut berasal dari kebutuhan anggaran yang disampaikan lembaga penyelenggara pemilu untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) hingga anggaran aparat keamanan untuk menjalankan fungsi pengamanan.

    “KPU menyampaikan (butuh anggaran) kurang lebih Rp486 miliar sekian, Bawaslu kurang lebih sekitar Rp215 (miliar), tambah kalau ada pilkada ulangnya kurang lebih Rp250 (miliar) lah. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan,” ujarnya.

    Dede mengatakan besaran kebutuhan anggaran untuk menggelar PSU itu dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dapat pula didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari pemerintah pusat.

    “Sisanya ya mungkin pemerintah pusatlah sesuai dengan amanat undang-undang bahwa jika pemerintah daerah tidak sanggup maka pemerintah pusat dapat (mendukung pembiayaan PSU). Nah, konotasi ‘dapat’ ini yang kita mesti dudukkan bersama-sama,” ucapnya.

    Dede menimpali, “Pemerintah harus siap, mau tidak mau harus siap melaksanakan PSU.”

    Ia menambahkan Komisi II DPR memberikan waktu kepada pemerintah untuk menyimulasikan kepastian mekanisme pembiayaan PSU menggunakan APBD dan APBN dalam kurun waktu 10 hari kerja terhitung sejak rapat Komisi II DPR pada Kamis hari ini.

    “Kami memberikan tenggat waktu 10 hari kepada pemerintah untuk segera menyampaikan nanti kepada DPR, apa yang bisa disiapkan oleh daerah dan apa yang bisa disiapkan oleh pemerintah pusat,” katanya.

    Sebelumnya pada rapat kerja itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 membutuhkan anggaran Rp486.383.829.417.

    Ia menjelaskan ada sebanyak 26 daerah yang gugatannya dikabulkan MK dan 24 daerah di antaranya harus menggelar PSU. Namun, dari seluruh daerah tersebut, ada sebagian yang tidak membutuhkan anggaran tambahan karena ketersediaan anggaran masih cukup.

    “Sebanyak enam satuan kerja KPU tidak memerlukan tambahan anggaran karena masih terdapat sisa NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) Pilkada 2024,” kata Afifuddin.

    Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa PSU Pilkada 2024 di sejumlah daerah imbas putusan MK memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna mengantisipasi APBD yang terbatas.

    “Keterbatasan APBD pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya anggaran untuk kegiatan pengawasan PSU sehingga perlu dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” kata Bagja.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mahfud MD apresiasi langkah Kejagung tindak kasus Pertamina 

    Mahfud MD apresiasi langkah Kejagung tindak kasus Pertamina 

    “Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak dapat izin dari presiden. Maka saya apresiasi presiden membiarkan Kejaksaan Agung bekerja,”

    Solo (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menindak kasus korupsi di tubuh Pertamina.

    “Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak dapat izin dari presiden. Maka saya apresiasi presiden membiarkan Kejaksaan Agung bekerja,” katanya saat seminar hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Slamet Riyadi Surakarta di Solo, Jawa Tengah, Kamis.

    Apapun motif yang ada di balik pengungkapan kasus korupsi tersebut, menurut dia yang terpenting adalah hukum tegak.

    “Itu permulaan dari langkah selanjutnya yang akan dilakukan dan perlu dilakukan oleh presiden. Kita tunggu,” katanya.

    Ia juga meminta masyarakat tidak terus berpikir buruk soal pemerintah karena pengungkapan kasus ini merupakan bukti bahwa pemerintah bekerja dengan baik.

    “Apalagi sekarang ini Kejagung sudah bisa masuk menangkap Dirjen di Kementerian Keuangan, kemudian masuk ke ESDM, macam-macam yang sudah dilakukan Kejagung, kita apresiasi,” katanya.

    Ia berharap ke depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian juga dapat ikut serta.

    “KPK dan Kepolisian melakukan hal yang sama tapi bersinergi, bukan rebutan atau bersaing. Sinergi saja bahwa semuanya ingin memberantas korupsi,” katanya.

    Ia juga mengapresiasi saat ini Kejagung melangkah lebih cepat dan aspiratif.

    “Kejagung ini kalau didorong akan makin bagus. Menindak sebuah institusi seperti Pertamina yang begitu besar dan kuat mafianya, sudah puluhan tahun, sekarang digebrak. Soal ada isu, mau ada pergantian pemain itu terserah, pokoknya korupsi diungkap,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendagri: PSU dimungkinkan gunakan APBN bila APBD terbatas 

    Wamendagri: PSU dimungkinkan gunakan APBN bila APBD terbatas 

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan bahwa apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 maka dimungkinkan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Iya, itu dimungkinkan oleh amanat undang-undang,” kata Ribka usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI dan lembaga penyelenggara pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut bahwa hal itu dimungkinkan sebagaimana amanat Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

    Adapun Pasal 166 ayat (1) UU Pilkada berbunyi, “Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD, dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

    Dengan amanat UU itu, lanjut dia, pelaksanaan PSU Pilkada 2024 tidak akan terpengaruh dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.

    “Itu bisa, bisa, ini prioritas dan amanat konstitusi dan wajib yang harus dilakukan, itu bisa dipastikan harus terlaksana,” ujarnya.

    Dia menyebut kepastian mekanisme pembiayaan PSU menggunakan dana APBN apabila dana APBD terbatas akan disimulasikan terlebih dahulu oleh pihaknya dalam kurun waktu 10 hari kerja terhitung sejak rapat dengan Komisi II DPR RI pada Kamis hari ini.

    “Jadi nanti kami cek dulu selama 10 hari ini mekanismenya seperti apa, kalau memang enggak bisa (APBD) ya baru lah kami akan menempuh mekanisme sumber pembiayaannya dari APBN. Tentu kami akan lakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan karena ini sudah konstitusi,” katanya.

    Adapun di dalam rapat, Ribka mengungkapkan ada sebanyak 18 daerah yang anggarannya belum sanggup menggelar PSU Pilkada 2024, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menjelaskan bahwa ke-18 daerah itu terdiri dari 16 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK, dan dua daerah yang perlu PSU karena kemenangan kotak kosong.

    “Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang,” kata Ribka saat rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, dia menyebut ada delapan daerah yang sanggup atau memiliki dana untuk menggelar PSU yaitu Kabupaten Bungo, Bangka Barat, Barito Utara, Magetan, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Siak, dan Banggai.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu: Pendapatan negara dari Jatim awal 2025 capai Rp19,49 triliun

    Kemenkeu: Pendapatan negara dari Jatim awal 2025 capai Rp19,49 triliun

    Surabaya (ANTARA) – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Dudung Rudi Hendratna mencatatkan realisasi pendapatan negara dari wilayah setempat pada awal 2025 mencapai Rp19,49 triliun atau 6,86 persen dari target tahunan sebesar Rp284,26 triliun.

    “Dari sisi fiskal realisasi pendapatan negara di Jawa Timur hingga Januari 2025 mencapai Rp19,49 triliun atau 6,86 persen,” katanya di Surabaya, Kamis.

    Dudung menyatakan realisasi pendapatan tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang tercatat sebesar Rp19,05 triliun atau 6,83 persen dari target serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp445,23 miliar atau 8,4 persen dari target Rp 5,3 triliun.

    Untuk penerimaan perpajakan sendiri berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp7,05 triliun serta bea cukai sebesar Rp11,99 triliun.

    Sementara itu untuk realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp12,16 triliun atau 9,72 persen dari total pagu anggaran yakni meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menyerap Rp1,5 triliun sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) Rp10,66 triliun.

    Dudung menuturkan dengan capaian ini berarti ekonomi Jawa Timur tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang positif terutama karena didukung oleh konsumsi masyarakat yang kuat, sektor industri yang produktif, dan kebijakan fiskal yang berjalan efektif.

    “Pemerintah optimistis tren pertumbuhan ini akan berlanjut pada 2025 dengan tetap menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kinerja ekspor,” katanya.

    Ia menjelaskan capaian fiskal itu semakin mendorong perekonomian Jawa Timur yang memang telah menunjukkan ketahanan sejak tahun lalu yaitu dibuktikan melalui adanya pertumbuhan mencapai 5,03 persen pada triwulan IV-2024.

    Peningkatan aktivitas produksi dan mobilitas masyarakat menjadi faktor utama pendorong ekonomi di wilayah ini.

    Dari sisi permintaan pertumbuhan masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sedangkan dari sisi penawaran sektor industri pengolahan tetap menjadi penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

    “Jawa Timur juga tercatat sebagai kontributor terbesar kedua terhadap perekonomian Pulau Jawa dan nasional masing-masing sebesar 25,23 persen dan 14,39 persen,” katanya.

    Untuk aktivitas perdagangan internasional di Jawa Timur pada Desember 2024 mencatat ekspor senilai 2,10 miliar dolar AS dan impor sebesar 2,77 miliar dolar AS.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT SMI biayai 94 proyek terkait iklim dengan komitmen Rp33 triliun

    PT SMI biayai 94 proyek terkait iklim dengan komitmen Rp33 triliun

    Jakarta (ANTARA) – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI telah membiayai 94 proyek terkait iklim dengan nilai komitmen kumulatif mencapai Rp33,45 triliun per Desember 2024.

    “Hingga Desember 2024, PT SMI telah membiayai 94 proyek climate-related dengan komitmen kumulatif senilai Rp33,45 triliun dan nilai proyek senilai Rp174,8 triliun,” kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebanyak 49 proyek telah dihitung dan menghasilkan potensi gas rumah kaca (GRK) terhindarkan sebesar 6,8 juta ton CO2-Equivalent dan potensi Carbon Credit Equivalent sebesar 25 juta dolar AS.

    Sejak 2018, PT SMI pun sudah menghentikan pembiayaan terhadap proyek pembangkit listrik bertenaga fosil dan mengalihkan fokus pada pembangkit listrik energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air, minihidro, surya, panas bumi, biomassa, dan bayu.

    Hal itu merupakan bagian dari komitmen PT SMI untuk memaksimalkan dampak terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Selain pembiayaan, PT SMI juga mengelola platform SDG Indonesia One (SIO), sebuah platform yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs/Tujuan Pembangunan Berkesinambungan).

    Platform ini menggabungkan dana publik dan swasta (blended finance) untuk disalurkan ke proyek infrastruktur terkait SDGs.

    Skema blended finance ini telah berhasil mendukung beberapa proyek strategis, di antaranya proyek Pembangkit Listrik Gas Uap (PLTGU) Jawa-1 dan Pembangkit Listrik Tenaga Solar (PLTS) Tembesi, yang merupakan PLTS Terapung terbesar kedua di Indonesia dengan kapasitas 46 MWp.

    Di sisi lain, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menunjuk PT SMI sebagai Country Platform Manager untuk mengawal transisi energi fosil ke energi yang ramah lingkungan.

    Lewat Indonesia ETM Country Platform, Perseroan memobilisasi dukungan pendanaan dari mitra internasional, termasuk multilateral, bilateral, filantropi, serta sektor swasta dalam rangka memfasilitasi pemerintah menyiapkan rencana investasi transisi energi dan pendanaan investasi iklim. Hal itu untuk mempercepat masa operasional sumber energi dengan bahan bakar fosil, yaitu PLTU yang berbahan baku batu bara.

    Hingga saat ini, PT SMI telah mendapatkan dukungan dari 18 partner, yang terdiri dari dari grant partner, financing partner, knowledge & technical partner, serta investment partner.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Biayai 3 sektor, PT SMI andil Rp1.696,5 triliun ke perekonomian

    Biayai 3 sektor, PT SMI andil Rp1.696,5 triliun ke perekonomian

    Dalam dukungannya terhadap proyek-proyek tanah air, PT SMI mencatatkan sejumlah pencapaian dalam pembiayaan di berbagai sektor. Dari tiga besar sektor yang dibiayai, PT SMI telah memberikan dampak pada output perekonomian sebesar Rp1.696,5 triliun

    Jakarta (ANTARA) – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI melaporkan telah berkontribusi ke perekonomian nasional sebesar Rp1.696,5 triliun berkat pembiayaan ke tiga sektor, yakni jalan dan jalan tol, ketenagalistrikan, dan transportasi.

    “Dalam dukungannya terhadap proyek-proyek tanah air, PT SMI mencatatkan sejumlah pencapaian dalam pembiayaan di berbagai sektor. Dari tiga besar sektor yang dibiayai, PT SMI telah memberikan dampak pada output perekonomian sebesar Rp1.696,5 triliun,” kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Reynaldi merinci, pembiayaan PT SMI di sektor jalan menghasilkan 4.511 kilometer jalan tol.

    Sementara pembiayaan di sektor ketenagalistrikan telah membantu meningkatkan produksi listrik sebanyak 7,7 giga watt yang mampu menerangi 5,9 juta rumah tangga.

    Pada sektor transportasi, hasil dari pembiayaan PT SMI lebih beragam bergantung pada moda yang dibiayai. Sebagai contoh, PT SMI membantu membiayai pembuatan 646 gerbong kereta api dan 242,1 kilometer rel terbangun. Hal itu disebut meningkatkan jumlah penumpang sebanyak 109,6 juta orang per tahun.

    Sejak berdiri pada 26 Februari 2009, PT SMI yang merupakan special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan telah bertumbuh pesat.

    PT SMI mulanya menyalurkan pembiayaan pertama di sektor irigasi senilai Rp248 miliar. Kini, Perseroan telah mencatat komitmen pembiayaan aktif hingga Desember 2024 mencapai Rp148,9 triliun dan outstanding sebesar Rp96,3 triliun.

    Total nilai proyek dari pembiayaan PT SMI mencapai Rp1.153 triliun. Dari total pembiayaan proyek tersebut, PT SMI telah menghasilkan efek berganda (multiplier effect) sebanyak 7,75 kali terhadap total komitmen dan 37,79 kali terhadap modal disetor.

    PT SMI juga menyalurkan pinjaman daerah sejak 2016. Per Desember 2024, PT SMI telah menyalurkan pinjaman daerah senilai Rp36,66 triliun dalam bentuk komitmen dan outstanding senilai Rp21,19 triliun.

    Beberapa contoh proyek yang mendapat dukungan pinjaman daerah dari PT SMI antara lain pembangunan jalan di Kabupaten Tabalong, Jembatan Konaweha di Kabupaten Kolaka, Pasar Bersehati di Kota Manado, RSUD di Kabupaten Solok, RSUD Provinsi NTB, Menara Teratai di Kabupaten Banyumas, dan RSUD di Kabupaten Bangli.

    Pada hari jadi yang ke-16, Reynaldi menyatakan Perseroan siap mengambil peran lebih besar untuk memberikan dampak lebih optimal dalam percepatan pembangunan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Lelang Moge dan Tas Mewah Milik Rafael Akun Trisambodo

    KPK Lelang Moge dan Tas Mewah Milik Rafael Akun Trisambodo

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang barang hasil sitaan pada Kamis (27/2/2025) mulai dari tas branded, motor, dan berbagai perhiasan milik eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo dan terpidana lainnya. 

    Barang-barang milik terpidana tersebut dipajang di Gedung Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan). Hal ini dilakukan dalam rangka aanwijzing atau menjelang proses lelang barang.

    Adapun berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, tampak 5 tas dan dompet milik Rafael Alun dipajang di atas meja. 

    Tas mewah sitaan KPK./JIBI-Jessica SoehandokoPerbesar

    Mereknya beragam, mulai dari Bottega Veneta dengan harga bukaan awal sebesar Rp6,8 juta, Louis Vuitton sebesar Rp 3,9 juta, Givenchy Rp 7,4 juta, Louis Vuitton Tipe Speedy dengan harga bukaan awal Rp Rp16,3 juta, dan dompet Chanel dengan harga bukaan awal Rp 1.7 juta.

    Selain tas, KPK juga melelang motor Rafael Alun yakni Triumph tipe Speedmaster Bonneville 1200 HT dengan harga bukaan awal Rp 330 juta.

    Tentunya, jika pembaca tertarik, dapat mengikuti lelang yang digelar pada 6 Maret 2025 secara daring.

    Pembaca dapat mendaftarkan diri melalui online di web https://portal.lelang.go.id dengan ketentuan 2% bea dari harga lelang barang tak bergerak dan 3% bea dari harga lelang barang bergerak.

    Kasus Rafael Alun

    Sebagai informasi, Rafael Alun Trisambodo merupakan pegawai Ditjen Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Nama Rafael Alun Trisambodo ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang melibatkan anaknya, Mario Dandy Satrio, terhadap pria bernama David di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

    Kasus ini viral lantaran Mario diketahui merupakan anak dari seorang pejabat pajak di Kanwil DJP Jakarta. 

    Mobil Jeep Rubicon yang dikendarai Mario juga menuai kontroversi karena memakai plat nomor palsu dan belum membayar pajak.

    Adapun, Rafael Alun dipecat karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menyamarkan hasil korupsi.