Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Soal SBN Perumahan, DPR Tunggu Kesepakatan SKB Pemerintah & BI

    Soal SBN Perumahan, DPR Tunggu Kesepakatan SKB Pemerintah & BI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasan tak kunjung digelarnya rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terkait rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

    Rencana penerbitan SBN Perumahan sebelumnya disampaikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan, rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas rencana penerbitan SBN Perumahan akan ia laksanakan bila kedua belah pihak telah memiliki kesepakatan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB).

    “Selesaikan dulu di tingkat pemerintah dan bank sentral, mekanismenya ada, baru kita menyetujui politiknya seperti apa,” kata Misbakhun saat ditemui di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    “Karena kan tahapan itu harus ada SKB nya, surat keputusan bersamanya, akan seperti apa itu kan harus dibicarakan di antara pemerintah dan bank sentral dulu,” tegasnya.

    Ia menekankan, pemerintah dan DPR bersama otoritas moneter memang tidak bisa tergesa-gesa membicarakan soal penerbitan SBN. Kemenkeu dan BI kata dia harus melihat secara cermat situasi pasar keuangan dan obligasi.

    “Yang mempunyai instrumen untuk melihat dashboard market itu seperti apa kan bank sentral dan menteri keuangan, ada analis pasar mereka, itu seperti apa dan situasi fundamental pasar seperti apa, kemudian akan mengambil posisi seperti apa,” tutur Misbakhun.

    Meski menyerahkan secara penuh jadwal pembahasan SBN perumahan ini, ia meminta Kemenkeu dan BI segera menyelesaikan kesepakatan SKB untuk detail rencana penerbitan obligasi demi memenuhi kebutuhan likuiditas program perumahan.

    Misbakhun memastikan, DPR posisinya akan terus mengawal supaya rencana-rencana pemerintah saat ini tidak membuat kesepakatan-kesepakatan pengelolaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya tidak ada yang berubah, termasuk soal besaran defisit.

    “Jadi kalau mau ditanyakan, oh menambah defisit dan sebagainya, enggak ada urusannya dengan defisit. Karena itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diperlukan. Tinggal digunakan untuk apa,” ungkapnya.

    (arj/haa)

  • Produk Ilegal Kian Marak di RI, MIAP: Pengawasan Masih Terbatas

    Produk Ilegal Kian Marak di RI, MIAP: Pengawasan Masih Terbatas

    Bisnis.com, JAKARTA – Aspek pengawasan yang masih terbatas dinilai menjadi salah satu penyebab peredaran produk ilegal di Indonesia kian marak.

    Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mencatat kerugian negara akibat produk ilegal ini mencapai Rp291 triliun. Peredaran produk palsu terus menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia.

    Direktur Eksekutif MIAP, Justisiari P. Kusumah, menegaskan bahwa dampak dari pemalsuan produk tidak hanya merugikan pemilik hak kekayaan intelektual, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan pajak dan menghambat penciptaan lapangan kerja.

    “Kemajuan teknologi dan metode distribusi yang semakin kompleks menjadikan pengawasan terhadap produk palsu sebagai tantangan yang tidak sederhana,” ujarnya dalam sebuah diskusi, Selasa (11/3/2025).

    Dia menambahkan bahwa pelabuhan dan pasar tradisional sering kali menjadi jalur utama masuknya produk ilegal, termasuk barang palsu. Dengan pengawasan yang masih terbatas, produk-produk ini dapat dengan mudah menyebar di pasaran.

    Terlebih, lanjutnya, semakin besarnya perubahan gaya belanja melalui platform e-dagang menjadi sebuah tantangan baru saat ini terkait juga dengan adanya temuan-temuan peredaran produk palsu/ilegal melalui jalur distribusi platform e-dagang kepada konsumen.

    Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Razilu, menyoroti dampak besar peredaran barang palsu terhadap ekonomi nasional.

    Data dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa menunjukkan bahwa pada 2019, perdagangan barang palsu dan bajakan mencapai 3,39% dari total perdagangan dunia atau setara dengan US$509 miliar.

    “Produk palsu juga dapat menghambat inovasi dan kreativitas, merugikan negara dalam sektor pajak, serta memberikan dampak negatif terhadap keselamatan konsumen,” kata Razilu.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan juga memperkuat langkah-langkah penegakan HKI.

    Kepala Seksi Kejahatan Lintas Negara DJBC, R. Tarto Sudarsono, menegaskan bahwa Indonesia masih berada dalam daftar Priority Watch List (PWL) oleh United States Trade Representative (USTR) karena tingginya angka pelanggaran HKI.

    Bea Cukai menerapkan dua mekanisme utama, yaitu pengawasan aktif melalui ex-officio dan pengendalian niaga berdasarkan laporan dari pemilik merek.

    “Selain itu, DJBC juga berkolaborasi dengan berbagai instansi dalam Satgas HKI untuk memperkuat sinergi penegakan hukum,” katanya.

  • Simak Baik-baik! Pernyataan Lengkap Prabowo Soal THR & Gaji ke-13 ASN

    Simak Baik-baik! Pernyataan Lengkap Prabowo Soal THR & Gaji ke-13 ASN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianti resmi mengumumkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan. Rencanaya akan dicairkan pada 17 Maret 2025 mendatang.

    Kebijakan THR ini diumumkan langsung oleh Presiden di Istana Negara, Selasa (11/3/2025). Dalam kesempatan ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PANRB Rini Widyantini.

    Tidak hanya THR, Prabowo juga mengumumkan langsung gaji ke 13 bagi ASN, TNI – Polri, hingga pensiunan. Yang rencananya dibayarkan pada bulan Juni mendatang.

    “THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan seluruh aparatur negara di pusat dan daerah termasuk PNS pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjakan diberikan kepada seluruh aparatur negara prajurit TNI, Polri, para Hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total 9,4 juta penerima,” kata Prabowo.

    Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan ‘kado’ untuk masyarakat pada bulan Ramadan ini hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H. Seperti penurunan tiket pesawat, penurunan tarif tol, pemberian THR bagi karyawan swasta, hingga bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online.

    Berikut pernyataan lengkap Prabowo :

    Hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 bulan ramadan, dan kita semakin mendekati hari raya idul fitri 1446 H.

    Pemerintah menyadari bahwa saat bulan ramadan dan bulan Idulfitri mobilitas masyarakat akan sangat tinggi. Demikian juga dalam tingkat konsumsi, untuk itu dalam 11 hari bulan Ramadan ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat.

    Yaitu:

    1. Penurunan harga tiket pesawat. Setidaknya sebesar 13-14% selama 2 minggu masa liburan Idulfitri.

    2. Penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik lebaran.

    3. Pemberian THR bagi karyawan Swasta, BUMN, BUMD dan

    4. Bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin.

    Masih terkait dengan Idulfitri, saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13, bagi aparatur negara.

    THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima.

    Untuk THR dan gaji ke13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, Prajurit TNI-Polri dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja.

    Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat, dan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

    Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan.

    THR akan dibayar 2 minggu sebelum hari raya Idulfitri mulai dicairkan hari Senin, 17 Maret 2025.

    Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu bulan Juni tahun 2025.

    Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur lebaran.

    Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menpan RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada aparatur negara, para hakim, para prajurit TNI-Polri dimanapun bertugas.

    —-

    Tunjangan kinerja itu 100 persen. Pemberiannya. Diingatkan oleh Kementerian Keuangan.

    (emy/mij)

  • DPR Minta Nasib 179 Perguruan Tinggi Segera Ditentukan

    DPR Minta Nasib 179 Perguruan Tinggi Segera Ditentukan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Panitia Kerja Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (Panja PTKL) Komisi X DPR RI mendesak Kemendiktisaintek untuk melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian Lembaga (K/L) lain di pemerintahan.

    Adapun K/L yang diminta untuk berkoordinasi adalah Kementerian Keuangan, Bappenas dan K/L lain untuk mengevaluasi dan menghitung kembali satuan biaya perguruan tinggi, dengan mempertimbangkan keadilan pembiayaan terhadap seluruh perguruan tinggi di bawah Kemendiktisaintek.

    Selain itu, Panja PTKL juga mendesak Kemendiktisaintek untuk berkoordinasi dengan K/L yang menyelenggarakan perguruan tinggi, agar sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012 dan PP Nomor 57 Tahun 2022.

    Hal ini disampaikan dalam RDP Panja PTKL Komisi X dengan Sekjen dan Dirjen Dikti Kemendikti Saintek. Selain itu, Panja PTKL juga mendesak Kemendiktisaintek untuk menyampaikan data yang perinci terkait PTKL.

    Adapun data-data tersebut di antaranya implementasi kurikulum, pembiayaan perguruan tinggi dan satuan biayanya, kompetensi lulusan dan serapan lulusannya, hasil akreditasi perguruan tinggi dan prodinya.

    Selain itu Panja PTKL juga mendesak Kemdikbud Saintek untuk membuat daftar prodi yang tumpang tindih dengan prodi di luar PTKL. Dan daftar inventarisasi masalah lainnya terkait penyelenggaraan PTKL.

    Hal ini menindaklanjuti keberadaaan PTKL yang menimbulkan duplikasi dengan program studi yang sudah ada di PTN dan PTS yang sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan serupa dengan lebih efisien.

    “Saat ini terdapat 179 perguruan tinggi kementerian lembaga yang dikelola oleh 24 kementerian lembaga. Namun tantangan besar muncul akibat tumpang tindih kewenangan dan permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang sering kali menyebabkan kebingungan dalam pengawasan standar mutu, akreditasi dan akuntabilitasnya,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani saat rapat di Gedung DPR RI, Selasa (11/3/2025).

    (fab/fab)

  • Sri Mulyani perkuat kerja sama program prioritas Prabowo dengan AIIB

    Sri Mulyani perkuat kerja sama program prioritas Prabowo dengan AIIB

    Kami sepakat akan melanjutkan kolaborasi di sektor prioritas, seperti ketahanan pangan, keamanan energi, dan pengelolaan sumber daya alam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkuat kerja sama dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) di sejumlah sektor prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Saat menerima kunjungan Presiden AIIB Jin Liqun di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani menyampaikan visi misi Prabowo kepada tim AIIB.

    “Kami sepakat akan melanjutkan kolaborasi di sektor prioritas, seperti ketahanan pangan, keamanan energi, dan pengelolaan sumber daya alam,” kata Sri Mulyani.

    Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan visi misi Prabowo tercermin pada arah pembangunan Indonesia saat ini.

    Bendahara negara itu pun mengapresiasi dukungan AIIB terhadap Indonesia selama ini, khususnya dalam pembangunan sosial.

    “Semoga kita dapat menggali potensi kolaborasi yang lebih luas dan meningkatkan kerja sama yang baik,” ujar Sri Mulyani.

    Tak hanya Menkeu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga menerima kunjungan Presiden AIIB Jin Liqun.

    Dalam pertemuan itu, Dody menekankan pentingnya memperluas cakupan investasi AIIB hingga ke wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi.

    Hal itu diperlukan agar Indonesia memiliki kesiapan pendanaan yang lebih baik dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana alam, sehingga respons pemerintah dalam melakukan mitigasi maupun pemulihan pasca-bencana bisa lebih cepat dan efektif.

    Dody menyampaikan apresiasinya kepada AIIB atas kemitraan yang telah lama terjalin dan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    Ia menjelaskan bahwa keterlibatan AIIB sebagai salah satu Multilateral Development Bank (MDB) diharapkan berjalan atas dasar mutual benefit (keuntungan bersama) dan mutual responsibility (tanggung jawab bersama).

    “Pendekatan ini diyakini dapat mengoptimalkan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk proyek-proyek infrastruktur strategis,” kata Dody.

    Adapun salah satu proyek yang sedang berlangsung dengan dukungan AIIB adalah Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Diskon Tiket Pesawat 15 Hari, Catat Tanggalnya! – Page 3

    Ada Diskon Tiket Pesawat 15 Hari, Catat Tanggalnya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengatakan, pemerintah penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik sebesar 14 persen pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Pemberian diskon tiket pesawat ini berlangsung selama 15 hari  yaitu dimulai pada 24 Maret hingga 7 April 2025.

    “Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan kebijakan layanan transportasi udara terjangkau, yaitu penurunan harga tiket pesawat untuk kelas ekonomi domestik sekitar 14 persen,” kata Dudy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Komisi V, Selasa (11/3/2025).

    Mekanisme Pembentukan Harga Tiket Pesawat

    Dudy menjelaskan intervensi dalam pembentukan harga tiket pesawat dilakukan melalui dua instrumen, yaitu indirect variable dan direct variable.

    Indirect variable meliputi diskon tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), operasional bandara selama 24 jam, potongan harga avtur di 37 bandara, serta dukungan operasional seperti layanan navigasi penerbangan sesuai kebutuhan.

    Sementara itu, direct variable mencakup pengurangan fuel surcharge menjadi 2 persen untuk pesawat jet dan 20 persen untuk pesawat propeller, diskon tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar 50 persen, serta relaksasi pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sebesar 6 persen.

    “Dengan berbagai kebijakan intervensi ini, total diskon tiket pesawat yang bisa dinikmati masyarakat selama periode mudik lebaran 2025 adalah sebesar kurang lebih 14 persen,” pungkas Dudy.

     

  • Perang Dagang Makin Kacau, China Tarik Tarif Impor 100% ke Produk Pertanian Kanada – Page 3

    Perang Dagang Makin Kacau, China Tarik Tarif Impor 100% ke Produk Pertanian Kanada – Page 3

    Sebelumnya, China mengumumkan akan mengenakan tarif impor tambahan hingga 15% pada beberapa barang dari Amerika Serikat mulai 10 Maret 2025.

    Mengutip CNBC International, China juga mengungkapkan akan membatasi ekspor ke 15 perusahaan AS. Langkah ini menandai tindakan balasan atas penambahan tarif impor ke 20% oleh AS yang diumumkan Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu.

    Keterangan dalam situs web kementerian keuangan China mengungkapkan, bahwa tarif impor tambahan mencakup barang-barang pertanian AS, termasuk jagung dan kedelai, yang akan dikenakan bea baru masing-masing sebesar 15% dan 10%.

    Perusahaan yang terkena dampak penekanan ekspor tersebut termasuk Leidos dan General Dynamics Land Systems, menurut data kementerian perdagangan China.

    Seperti diketahui, Gedung Putih telah mengonfirmasi bahwa bea masuk baru sebesar 10% untuk barang-barang China akan mulai berlaku pada hari Selasa (4/3), sehingga jumlah total tarif impor AS yang dikenakan menjadi 20%.

    Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan sebelumnya pada hari itu, Kementerian Perdagangan China mengatakan bahwa “(Beijing) dengan tegas menolak” tarif tambahan AS untuk barang-barang China dan akan mengambil tindakan balasan.

    “(Bea masuk tersebut) akan merugikan hubungan dagang AS-China dan China mendesak AS untuk menariknya,” kata kementerian itu.

  • Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT Baru 7,49 Juta

    Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT Baru 7,49 Juta

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah 7,49 juta wajib pajak (WP) menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan per 11 Maret 2025 pukul 00.01 WIB. Realisasi itu tumbuh 2,46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Sampai dengan 11 Maret 2025 pukul 00.01 WIB, total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 7,49 juta SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Selasa (11/3/2025).

    Dari 7,49 juta wajib pajak yang sudah lapor SPT Tahunan, 7,27 juta orang di antaranya berasal dari wajib pajak orang pribadi dan sisanya 210 ribu merupakan wajib pajak badan.

    Untuk diketahui, SPT Tahunan 2024 sudah dapat dilaporkan mulai 1 Januari 2025. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mengatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak alias 31 Maret 2025, kemudian untuk SPT Tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2025.

    Mendekati batas waktu untuk wajib pajak orang pribadi, DJP mengimbau kepada seluruh masyarakat agar segera melaporkan SPT Tahunan melalui kanal djponline.pajak.go.id. Melakukan lebih awal akan lebih nyaman dan tenang.

    “Bagi yang belum lapor, segera lakukan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing di djponline.pajak.go.id agar lebih nyaman dan tenang,” ucapnya.

    Wajib pajak yang telat atau tidak lapor SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi atau denda sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam Pasal 7 dijelaskan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta untuk wajib pajak badan.

    Cara lapor SPT Tahunan pajak:

    1. Buka laman https://djponline.pajak.go.id/

    2. Login dengan memasukkan nomor NIK/NPWP dan password serta kode keamanan

    3. Jika sudah login, maka klik ‘Lapor’ dan pilih layanan “e-filing’

    4. Klik ‘Buat SPT’. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan terkait status kamu yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT Tahunan yang sesuai. Pilih form yang sesuai dengan penghasilan per tahun

    5. Isi data formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT normal. Klik langkah selanjutnya

    6. Isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak dari pemberi kerja. Lakukan langkah-langkah sesuai panduan pada e-filing.

    7. Jika sudah, akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Klik ‘Di Sini’ untuk pengambilan kode verifikasi. Tunggu sampai kode verifikasi dikirim ke email atau nomor ponsel kamu.

    8. Setelah itu, masukkan kode verifikasi yang sudah didapat ke kolom yang sudah disediakan dan klik ‘Kirim SPT’.

    9. Laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP dan bukti penyelesaian laporan akan dikirimkan melalui email.

    Tonton juga Video: Jokowi Ajak Masyarakat Lapor SPT Pajak Biar Bisa untuk Subsidi

    (acd/acd)

  • Jangan Bingung, Begini Cara Isi SPT Tahunan di DJP Online

    Jangan Bingung, Begini Cara Isi SPT Tahunan di DJP Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban setiap masyarakat yang memiliki NPWP. Hanya saja, masih banyak yang belum mengetahui atau sekadar lupa cara mengisi SPT.

    Masa penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2024 sudah dimulai sejak 1 Januari 2025. Untuk wajib pajak orang pribadi, masa penyampaian SPT Tahunan 2024 akan ditutup pada 31 Maret 2025; sedangkan untuk wajib pajak badan masa penyampaian SPT Tahunan 2024 akan ditutup pada 30 April 2025.

    Wajib pajak bisa melaporkan SPT Tahunan 2024 dengan dua cara yaitu melalui laman djponline.pajak.go.id (DJP Online) atau datang langsung ke kantor pajak terdekat.

    Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melaporkan sebanyak 33,88% wajib pajak sudah melaporkan surat pemberitahuan tahunan alias SPT.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menyampaikan sampai dengan 6 Maret 2025, total SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 6,7 juta SPT. 

    Jumlah tersebut mencakup 33,88% dari total Wajib Pajak (WP) Wajib SPT yang mencapai 19.775.679. 

    “Angka tersebut terdiri dari 6,5 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 201.000 SPT Tahunan badan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (7/3/2025).

    Berikut Cara mengisi SPT Tahunan Melalui DJP Online:

    A. Persiapan Sebelum Mengisi SPT Tahunan

    Pastikan Anda Terdaftar di DJP Online

    Jika belum punya akun, daftar di djponline.pajak.go.id dengan NPWP/NIK dan data pribadi.
    Pastikan email dan nomor HP aktif untuk verifikasi.

    Kumpulkan Dokumen yang Diperlukan

    NPWP/NIK
    Bukti potong pajak (Formulir 1721-A1/A2 untuk karyawan, 1721-VI untuk freelancer, dll.)
    Laporan keuangan (untuk wajib pajak badan/usaha)
    Data penghasilan, harta, dan utang (jika ada)

    Tentukan Jenis SPT yang Sesuai

    1770 S/SS: Untuk karyawan dengan penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja.
    1770: Untuk wajib pajak dengan penghasilan dari usaha/bebas (freelance, dll).
    1771: Untuk badan usaha (PT, CV, dll).

    B. Langkah Mengisi SPT Tahunan di DJP Online

    Login ke Akun DJP Online**
    Buka djponline.pajak.go.id dan masuk dengan NPWP/NIK dan password.
    Akses Menu e-Filing
    Pilih menu e-Filing → Buat SPT → SPT Tahunan → Pilih tahun pajak.
    Pilih Jenis Formulir
    Sesuaikan dengan status Anda (1770 S/SS, 1770, atau 1771).
    Isi Data Secara Bertahap

    Data Penghasilan: Masukkan total penghasilan bruto selama tahun pajak, termasuk dari pekerjaan, usaha, atau sumber lain.
    Data Pemotongan/Pemungutan Pajak: input bukti potong pajak (apabila ada) sesuai dokumen yang sudah dikumpulkan.
    Harta dan Kewajiban: laporkan harta (tabungan, properti, kendaraan, dll) dan utang (apabila ada) per 31 Desember tahun pajak.
    Kredit Pajak: masukkan pajak yang sudah dipotong/dibayar (PPh 21, 25, dll).

    Hitung Pajak Terutang

    Sistem akan menghitung PPh Terutang berdasarkan data yang dimasukkan.
    Jika ada kurang bayar, lakukan pembayaran via e-Billing dan masukkan NTN/NTPN di SPT.

    Rekapitulasi dan Pengecekan

    Pastikan semua data sudah benar dan lengkap.
    Jika ada kelebihan bayar, Wajib Pajak bisa memilih restitusi (pengembalian) atau kompensasi ke tahun berikutnya.

    Tanda Tangan Elektronik (TTE)
    Setelah data benar, klik Lapor SPT dan lakukan tanda tangan elektronik (password e-Filing).
    Simpan Bukti Lapor
    Setelah berhasil, unduh BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) sebagai bukti pelaporan.

    C. Jika Ada Kesalahan Setelah Lapor

    Jika SPT sudah terlanjur dilaporkan tetapi ada kesalahan, Anda bisa melakukan Pembetulan SPT melalui menu yang sama di DJP Online.

  • Rumah Mewah Rafael Alun Tak Laku-laku Dilelang KPK

    Rumah Mewah Rafael Alun Tak Laku-laku Dilelang KPK

    Jakarta –

    KPK terus melakukan pelelangan aset dari koruptor demi mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi. Namun, hingga kini rumah mewah mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo belum juga laku.

    Terakhir, KPK telah berhasil melelang 60 dari 82 lot aset rampasan terpidana korupsi dengan nilai mencapai Rp 42,4 miliar. Lelang itu digelar pada Kamis (6/3/2025).

    Tak hanya rumah mewah Rafael Alun, tetapi beberapa aset juga ada yang belum laku. KPK langsung melakukan evaluasi untuk menyelesaikan masalah ini.

    Dalam lelang kali ini ada 22 aset rampasan yang belum laku. Di antaranya dua unit apartemen di Kemayoran senilai Rp 990 juta dan Rp 1,8 miliar hingga dua rumah mewah Rafael Alun yang masing-masing seharga Rp 17 miliar.

    “Total 82 lot yang dilelang, laku lelang sebanyak 60 lot dengan nilai lelang Rp 42.454.363.000,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Senin (10/3).

    Daftar Aset Koruptor yang Belum Laku

    Foto: Tangkapan Layar Google Street View

    Berikut ini daftar aset rampasan KPK yang belum laku dilelang pada Kamis (6/3):

    1. Unit apartemen di Nifarro Park, Jakarta Selatan, senilai Rp 509 juta

    2. Tanah beserta bangunan di atasnya di Sunter Agung, Jakarta Utara, senilai Rp 4,2 miliar

    3. Satu unit Apartemen The Wave at Rasuna Epicentrum senilai Rp 534 juta

    4. Satu unit Apartemen Green Central City Tower Adenium di Jakarta Pusat senilai Rp 739 juta

    5. Satu) unit satuan rumah susun Menara Jakarta At Kemayoran Tower E (Equinox) senilai Rp 990 juta

    6. Satu unit satuan rumah susun Menara Jakarta At Kemayoran senilai Rp 1,8 miliar

    7. Satu bidang tanah berikut bangunan di Jalan Mendawai I, Kelurahan Kramatpela, Jakarta Selatan, senilai Rp 17 miliar

    8. Satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang beralamat di Jl Raya Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, senilai Rp 17 miliar

    9. Satu bidang aset berupa tanah dan di Pasar Minggu Selatan senilai Rp 1,7 miliar

    10. Satu unit motor Triump Speedmaster Bonneville 1200 HT senilai Rp 330 juta

    11. Satu paket sepeda lipat merk Brompton tipe Explore warna hijau dengan frame number 710782 serta barang lainnya senilai Rp 75 juta

    12. Dilelang dalam satu paket yang terdiri atas enam sepeda merek PATROL 572 berwarna dominan kuning dan hitam dan barang lain senilai Rp 45 juta

    13. Satu unit sepeda tipe road bike merek Lapierre dominan warna biru dongker senilai Rp 22 juta

    14. Satu tas Louis Vuitton Rp 16 juta

    15. Dilelang dalam satu paket yang terdiri atas tas ransel merek Tumi dan barang lain Rp 15 juta

    16. Satu tas kerja merek Tumi Rp 3 juta

    17. Dilelang dalam satu paket yang terdiri atas tas ransel merek Tumi dan barang lain Rp 7 juta

    18. Satu tas merek Tumi hitam senilai Rp 7 juta

    19. Satu tas wanita warna cokelat-ungu-hijau motif gambar kuda dan kotak-kotak merek Loup Noir Rp 6 juta

    20. Satu tas selempang warna cokelat dengan logo GG merek Gucci Rp 6 juta

    21. Satu unit server dengan jenis Network Attached Server berwarna abu-abu dengan tulisan Lenovo EMC2 Rp 4 juta

    22. Dilelang dalam satu paket berupa satu unit Tableau Forensic Imager dan barang lain senilai Rp 32 juta.

    Moge Rafael Alun Juga Dilelang

    Foto: Moge milik koruptor Eko Darmanto dan Rafael Alun Trisambodo (Kurniawan Fadilah/detikcom)

    Motor gede atau moge sitaan dari koruptor Rafael Alun Trisambodo dan Eko Darmanto dilelang KPK. Akan tetapi moge sitaan dari mantan pejabat Dirjen Pajak yang dilelang itu masih belum laku.

    Moge itu menjadi bagian dari barang-barang hasil sitaan KPK yang dilelang KPK. Lelang dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK, Cawang, Jakarta Timur, sejak sejak 21 Februari 2025.

    Lelang ditutup pada 6 Maret 2025 hingga pukul 11.50 WIB. Bagi masyarakat yang ingin ikut lelang bisa mengakses https://portal.lelang.go.id/. Hingga Kamis (27/2) moge itu belum laku-laku.

    Ada tiga moge yang dilelang dengan rincian dua merek Harley-Davidson dan satu merek Triumph. Moge merek Harvey-Davidson merupakan milik koruptor mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

    Sementara itu, satu moge merek Triumph merupakan milik koruptor mantan pegawai Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Ketiga moge ini pun memiliki nilai limit yang bervariasi.

    Moge Harvey-Davidson dengan warna hitam memiliki nilai limit Rp 400 juta. Sedangkan moge merek Harvey-Davidson berwarna oranye memiliki nilai limit Rp 300 juta. Lalu moge jenis Triumph milik Rafael Alun memiliki limit Rp 330 juta.

    Halaman 2 dari 3

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu