Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Blokir Anggaran PU Dibuka, Gaji Petugas OP yang Nunggak Segera Dibayar

    Blokir Anggaran PU Dibuka, Gaji Petugas OP yang Nunggak Segera Dibayar

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembayaran gaji petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Hal ini menyusul kabar penunggakan gaji di sejumlah wilayah.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya memohon maaf atas kejadian tersebut. Seiring dengan pembukaan blokir anggaran Kementerian PU oleh Kementerian Keuangan, pembayaran gaji bisa segera dilakukan.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saat ini kami baru saja selesai pembukaan blokir anggaran dan sedang dalam proses pengajuan pembayar gaji ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat,” kata Diana, di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Diana mengatakan, pembayaran gaji petugas OP ini ditargetkan dapat diselesaikan pada pekan ini. Harapannya, persoalan ini paling lambat bisa selesai pada tanggal 26 Maret, sebelum libur Lebaran.

    “Mudah-mudahan minggu ini kita bisa Paling lambat tanggal 26 (Maret) sebelum libur,” ujarnya.

    Lebih lanjut Diana menjelaskan, pembukaan blokir anggaran Kementerian Pu telah dilakukan tidak lama setelah pihaknya menggelar rapat bersama DPR RI. Pihaknya kemudian segera bersurat ke Kementerian Keuangan.

    Tidak lama setelahnya, Kementerian Keuangan melakukan penelaahan terhadap penggunaan anggaran PU. Berdasarkan Surat Penetapan Revisi Anggaran (SPRA), lanjut Diana, anggaran sudah mulai cair di akhir Februari lalu.

    “Tapi ini artinya sudah berproses ya, sudah berproses mencair. Ini mudah-mudahan nanti akan ada cair lagi ya.Tapi kita masih berupaya nih, masih berkoordinasi lagi dengan teman-teman Kementerian Keuangan,” kata dia.

    Sebagai informasi, sebelumnya geger adanya langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 18.000 petugas operasi dan pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air di Kementerian PU. Menteri PU Dody Hanggodo telah menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

    “Bukan dirumahkan, memang kontrak kerjanya habis. Jadi teman-teman OP ini kita kontrak tahunan, per tahun kita update. Ini agak sedikit terlambat. Semua kontrak selesai di bulan November-Desember,” kata Dody dikutip dari Instagram resmi @kementerianpu, Kamis (13/2/2025).

    Berakhir kontrak OP itu karena belum finalnya alokasi anggaran Kementerian PU setelah ada rencana efisiensi. Makanya, Kementerian PU belum melanjutkan kontrak para pegawai OP.

    Dody menjelaskan saat ini proses efisiensi anggaran masih berlangsung. Pihaknya mengatakan jika alokasi telah selesai, maka baru bisa dibayarkan kontrak para pegawai OP.

    “Sampai detik ini kan belum selesai pengadaan, di beberapa belum mulai. Ini anggaran sendiri masih proses politik anggaran. Politik anggaran selalu dari Kementerian Keuangan dan Presiden. Kami kemudian minta persetujuan DPR dan kembali ke Menteri Keuangan, baru kemudian bisa efektif,” terang dia.

    “Pada saat efektif itulah kemudian para balai ini baru mulai berkontrak dengan OP itu,” tambahnya.

    (shc/rrd)

  • Eks Stafsus Kemenkeu Respons Keterlambatan Publikasi Kinerja APBN, Ini Penjelasannya

    Eks Stafsus Kemenkeu Respons Keterlambatan Publikasi Kinerja APBN, Ini Penjelasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Stafsus Menkeu, Prastowo Yustinus menyoroti tajam terkait Publikasi APBN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Prastowo Yustinus mengaku dapat pertanyaan terkait rilis APBN yang tertunda.

    Kabar publikasi APBN yang disebut bakal dipublikan pada awal pekan depan ini disebutnya sebagai kabar baik.

    “Tentang publikasi realisasi APBN saya banyak mendapat pertanyaan tentang rilis APBN KiTa, yang biasanya dilakukan bulanan dan kini agak tertunda,” katanya dikutip Rabu (12/3/202).

    “Saya mendengar kabar awal pekan depan konpers APBN akan dilakukan. Tentu ini kabar baik dan diharapkan menjadi sinyal positif,” ujarnya.

    Menurutnya keterlambatan publikasi yang dilakukan oleh Kemenkeu karena adanya penyesuaian.

    Selain itu, ada juga pengaturan teknis dan tentunya penyesuaian di lapangan yang harus dilakukan.

    “Dugaan saya, ini sekadar penyesuaian. Kenapa? Di awal tahun ada kebijakan efisiensi sesuai Inpres 1/2025. Lalu perlu pengaturan teknis dan penyesuaian di lapangan,” sebutnya.

    “Termasuk implementasi Coretax, Danantara, dan insentif. Satu bulan awal mungkin banyak digunakan utk adjustment. Jadi mengcapture fenomena satu bulan blm tentu mencerminkan kinerja yg sebenarnya,” tambahnya.

    “Jika konpers untuk dua bulan pelaksanaan APBN, kemungkinan lebih mendekati realitas lapangan karena denyut APBN baik belanja maupun penerimaan sudah terasa. Toh dengan banyak penyesuaian di awal, hasil dua bulan sangat mungkin berbeda dengan kinerja bulan-bulan selanjutnya,” tuturnya.

  • Kemenkeu Belum Rilis Kinerja APBN Bulan Januari 2025, Stefan Antonio: Alasannya Sibuk, Sibuk Ngutak Atik

    Kemenkeu Belum Rilis Kinerja APBN Bulan Januari 2025, Stefan Antonio: Alasannya Sibuk, Sibuk Ngutak Atik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum merilis terkait Kinerja APBN bulan Januari 2025.

    Kemenkeu memastikan pengumuman kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut APBN Kinerja dan Fakta (APBNKita) periode Januari 2025 akan dilakukan pada Senin (17/3/2025). 

    Jadwal ini mundur dari rencana awal pada minggu ini atau dalam kisaran 10 Maret 2025 hingga 14 Maret 2025. 

    Hal inilah yang kemudian disoroti tajam oleh pegiat media sosial, Stefan Antonio.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Stefan Antonio mempertanyakan alasan Kinerja APBN bulan Januari yang tak kunjung dirilis.

    “Rilis Publikasi Kinerja APBN bulan Januari
    blom dirilis alasannya kementerian sibuk ??!!!,” tulisnya dikutip Rabu (12/3/2025).

    Padahal menurutnya ini adalah agenda rutin bulanan yang memang sudah berjalan selama ini.

    Ia pun merasa heran dengan alasan Kemenkeu yang menjadikan sibuk sebagai alasan.

    “Ini Agenda Rutin Bulanan yang udah berjalan rutin selama ini,” sebutnya.

    “Trus skarang belum rilis karena alasannya sibuk? Maksudnya sibuk ’ngutak atik’ Laporan
    ya Buk @smindrawatii ??!!!,” tegasnya.

    Stefan Antonio pun menyindir terkait prilaku ini dan menyebut hal ini juga menjadi alasan investor asing ketakutan.

    “Prilaku kayak begini gimana gak bikin Investor Asing tambah Ketakutan? Mereka menilai Negara tidak transparan dalam Pengelolaan Keuangan Negara, adduh,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Sri Mulyani alokasikan Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025

    Sri Mulyani alokasikan Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ketentuan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI/Polri, hakim, dan pensiunan di Istana Merdeka, Selasa (11/3/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Sri Mulyani alokasikan Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 06:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025.

    Dalam keterangan tertulis Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani merinci, anggaran THR teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

    Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

    Pada BA BUN, telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

    Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun.

    Bagi ASN daerah, dapat pula diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari APBD TA 2025 yang dialokasikan sekitar Rp16,5 triliun, dengan menyesuaikan kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah serta sesuai ketentuan yang berlaku.

    Pengaturan pelaksanaan teknis THR akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk yang bersumber dari APBN, dan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk yang bersumber dari APBD.

    Pembayaran THR oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dengan sebelumnya seluruh satuan kerja dapat mulai melakukan rekonsiliasi gaji untuk pembayaran THR atau pembuatan tagihan pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri.

    Satuan kerja K/L dapat mulai mengajukan Surat Perintah Membayar untuk dapat diproses Surat Perintah Pencairan Dana oleh KPPN.

    Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan penyusunan Perkada tentang Pembayaran THR dan Gaji ke-13, serta memastikan agar pembayarannya dapat dilakukan mulai H-15.

    Apabila THR belum dapat dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, THR dapat dibayarkan setelahnya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian dan gaji ke-13 untuk ASN.

    Pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN sebesar 100 persen.

    THR untuk ASN akan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran 2025, mulai Senin, 17 Maret 2025. Sementara itu, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada Juni 2025.

    Sumber : Antara

  • Ekonomi kemarin, SE THR 2025 hingga kredit pindar ke sektor produktif

    Ekonomi kemarin, SE THR 2025 hingga kredit pindar ke sektor produktif

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Selasa (11/3) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Rabu pagi ini.

    Di antaranya mulai dari Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja yang resmi diterbitkan hingga penyaluran pembiayaan pindar ke sektor produktif mencapai Rp8,45 triliun hingga Desember 2024.

    Berikut sajian rangkuman berita pilihan.

    Menaker terbitkan SE pelaksanaan pemberian THR 2025 bagi pekerja

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja.

    Yassierli menegaskan bahwa pencairan THR tersebut wajib dilakukan secara penuh atau tidak dicicil, dengan tenggat waktu H-7 Hari Raya Idul Fitri 2025.

    “THR wajib dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya. Harus dibayarkan secara penuh. Saya minta semua perusahaan memberikan perhatian pada ketentuan ini,” kata Menaker Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Kemendag: Minyakita tak sesuai takaran akan ditarik dari distribusi

    Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan seluruh produk minyak goreng rakyat (MGR) atau Minyakita yang tidak sesuai dengan ketentuan akan ditarik dari pasaran.

    “Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat bahwa bagi produsen yang tidak menaati ketentuan akan dilakukan penindakan yang salah satunya penarikan produk MGR dari distribusi,” kata Moga dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Pemerintah sebut Koperasi Desa Merah Putih takkan ganggu dana APBDesa

    Pemerintah menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan mengganggu program-program desa yang telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait penggunaan dana APBDesa dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih, menegaskan APBDesa itu kan sudah disusun.

    “Sesuai dengan kesepakatan kami, 70 persen dari APBDesa adalah untuk pembangunan yang merupakan inisiatif dari desa dengan melihat kebutuhan daerah masing-masing, 30 persen mengakomodir program nasional. Nah, yang 30 persen ini bisa dipakai juga program untuk pembentukan koperasi desa ini,” kata Tito dalam konferensi pers bersama Menteri Koperasi, di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya.

    Sri Mulyani alokasikan Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) tahun 2025.

    Dalam keterangan tertulis Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani merinci, anggaran THR teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).

    Baca selengkapnya.

    OJK: Pembiayaan produktif pinjaman daring capai Rp8,45 triliun

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan penyaluran pembiayaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman daring (pindar/fintech lending) terhadap sektor produktif, termasuk UMKM, hingga Desember 2024 mencapai Rp8,45 triliun.

    “Penyaluran pindar kepada sektor produktif per Desember 2024 sebesar Rp8,45 triliun atau 30,19 persen dari total penyaluran pendanaan,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mentan Amran Lobi Prabowo Agar Tak Kena Efisiensi Rp10,28 Triliun

    Mentan Amran Lobi Prabowo Agar Tak Kena Efisiensi Rp10,28 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) tengah melobi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati agar tidak terkena efisiensi anggaran senilai Rp10,28 triliun.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku pihaknya telah mengirimkan surat langsung kepada orang nomor satu di RI agar Kementan tidak dibebani efisiensi anggaran. Bahkan, Amran juga menyebut Bendahara Negara RI telah menyetujui Kementan bebas dari efisiensi anggaran ini.

    “Kami sudah menyurat langsung ke bapak Presiden [Prabowo Subianto] dan Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati] agar Kementerian Pertanian tidak dibebani efisiensi Rp10,28 triliun, pada dasarnya dari Kementerian Keuangan disetujui untuk tidak dibebani Rp10,28 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV di DPR, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Amran juga mengaku dirinya telah melakukan pertemuan secara langsung dengan Menkeu Sri Mulyani pukul 20.00 WIB dengan agenda untuk meminta agar efisiensi anggaran ditiadakan.

    “Kami juga pernah menelepon langsung ada 6 orang dari Komisi IV mendengar langsung bahwa itu beliau sudah setujui. Mudah-mudahan 1-2 hari terbit, itu kami terima tadi malam,” bebernya.

    Dia mengungkap efisiensi belanja di lingkup Kementan tahun anggaran 2025 senilai Rp10,28 triliun dari pagu sebelumnya Rp29,37 triliun. Ini artinya, anggaran tersisa Kementan pasca efisiensi anggaran adalah Rp19,09 triluhn.

    Jika dirinci, efisiensi belanja per unit eselon I di lingkup Kementan terdiri dari Sekretariat Jenderal senilai Rp159,01 miliar, Inspektorat Jenderal dipangkas Rp49,41 miliar, dan Ditjen Tanaman Pangan dipangkas Rp889,21 miliar.

    Kemudian, Ditjen Hortikultura juga terkena efisiensi senilai Rp19,89 miliar, Ditjen Perkebunan senilai Rp31,71 miliar, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp98,7 miliar, dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Rp8,75 triliun. Serta, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian senilai Rp119,03 miliar dan Badan PPSDM Pertanian juga dipangkas Rp166,77 miliar.

    Amran mengaku pengenaan efisiensi belanja di lingkup Kementan bisa mengganggu swasembada pangan yang dicita-citakan Presiden Prabowo.

    “Adanya pembebanan efisien anggaran ini tentu menyebabkan terganggunya upaya mewujudkan swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sebagaimana diharapkan bapak Presiden RI [Prabowo Subianto],” tuturnya.

    Untuk itu, sambung Amran, Kementan meminta dukungan Komisi IV agar Kementerian Pertanian tidak dibebani efisien anggaran senilai Rp10,28 triliun.

    “Dengan demikian anggaran efisiensi ini masih dibintang bisa segera dibuka, sehingga semua kegiatan sudah dirancang dapat dilakukan dengan baik,” pungkasnya.

  • Daftar Pasal Usulan Pemerintah di RUU TNI, Atur Pensiun Dini Prajurit Aktif

    Daftar Pasal Usulan Pemerintah di RUU TNI, Atur Pensiun Dini Prajurit Aktif

    Jakarta –

    Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi I DPR RI terkait revisi UU TNI. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menyebut ada beberapa usulan pasal krusial yang perlu dibahas Panja RUU TNI.

    Hasanuddin mengungkap, ada tiga pasal yang menarik perhatian. Di antaranya Pasal 7, Pasal 47 dan Pasal 53.

    “Pasal 7 misalnya, soal operasi militer selain perang ada penambahan ayat, dari 14 menjadi 17 ayat,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

    Dalam penambahan ayat ini, ayat 15 berbunyi ‘membantu pemerintah dalam upaya menanggulangi ancaman siber’. Sedangkan ayat 16 berbunyi ‘membantu pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri’.

    “Sementara, ayat 17 berbunyi ‘membantu pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, precursor, dan zat adiktif lainnya,” katanya.

    Selain itu, untuk pasal 47 ayat 1 dijelaskan prajurit menduduki jabatan sipil bisa pensiun dini atau mengundurkan diri. Sedangkan ayat 2, mengatur prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil yang sebelumnya hanya di 10 kementerian atau lembaga dalam DIM baru ini menjadi 15.

    Sementara, lanjut Hasanuddin, untuk pasal 39 tidak ada perubahan. Aturan ini berisikan larangan prajurit TNI untuk terlibat dalam kegiatan bisnis.

    “Hal ini menunjukkan pentingnya mempertahankan larangan tersebut untuk menjaga fokus dan integritas TNI dalam menjalankan perannya sebagai alat pertahanan negara,” ucapnya.

    Dalam proses revisi UU TNI, Hasanuddin menjamin pembahasan akan berjalan normal tanpa terburu-buru. Ia menegaskan bahwa saat ini DPR belum membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara tuntas dan akan berhati-hati dalam proses revisi untuk menghindari kesalahan.

    “Diharapkan revisi UU TNI dapat menghasilkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh TNI serta menjaga profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugasnya,” katanya.

    Adapun pemerintah dan DPR sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sejumlah unsur pimpinan kementerian bersama Komisi I DPR menyetujui pembentukan Panja pembahasan RUU TNI yang diketuai oleh Utut Adianto.

    Dalam rapat hari ini, hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Rapat juga dihadiri wakil dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara.

    (dwr/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Anggito terima kunjungan wakil IMF untuk Indonesia dan Filipina

    Anggito terima kunjungan wakil IMF untuk Indonesia dan Filipina

    Kami menyambut baik kunjungan dari Dennis Botman yang mewakili IMF. Kami sangat terbuka untuk kerja sama yang lebih erat dan bantuan teknis dari para ahli di IMF,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menerima kunjungan dari perwakilan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk Indonesia dan Filipina Dennis Botman.

    Melalui pertemuan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, Wamenkeu memperkuat hubungan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan IMF dalam mendukung stabilitas ekonomi dan fiskal di Indonesia.

    “Kami menyambut baik kunjungan dari Dennis Botman yang mewakili IMF. Kami sangat terbuka untuk kerja sama yang lebih erat dan bantuan teknis dari para ahli di IMF,” ujar Anggito.

    Dalam pertemuan tersebut, Wamenkeu Anggito dan Dennis Botman membahas berbagai isu strategis seperti dinamika politik global, kebijakan fiskal terkini serta tantangan ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.

    Dennis Botman menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara IMF dan Kementerian Keuangan selama ini.

    Ia menegaskan, IMF akan terus berkomitmen memberikan bantuan teknis kepada Kementerian Keuangan khususnya dalam mendukung tercapainya program prioritas pemerintah.

    “IMF telah menyediakan bantuan teknis seperti kajian tentang strategi perpajakan jangka menengah, kebijakan perpajakan dan administrasi. Kami berkomitmen terus memberikan bantuan teknis di sektor-sektor yang krusial sesuai prioritas program pemerintah,” ujar Dennis.

    Pertemuan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan IMF dalam memperkuat kebijakan ekonomi dan fiskal, serta menciptakan ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

    Dengan komunikasi yang intensif dan kerja sama yang solid, IMF diharapkan terus menjadi mitra Indonesia dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Presiden Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) Jin Liquin untuk memperkuat kerja sama dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) di sejumlah sektor prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Sektor prioritas itu di antaranya ketahanan pangan, keamanan energi, dan pengelolaan sumber daya alam.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi V Minta Menhub Rincikan Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2025

    Komisi V Minta Menhub Rincikan Diskon Tiket Pesawat Lebaran 2025

    Jakarta –

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk memerincikan diskon tiket pesawat Lebaran 2025. Lasarus menilai hal itu agar tidak menimbulkan kerugian terhadap negara.

    “Kalau turun dari high season atau dari low season, harus jelas angkanya, nanti judulnya istilah zaman sekarang itu jangan rakyat di PHP gitulah. Jadi harus ada kepastian ini (tiket) mungkin Pak Menteri rilis,” kata Lasarus dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    “Kalau misalnya kita umumkan turun, ternyata lebih mahal dari biasanya turun dari angka berapa ini barang,” sambungnya.

    Lasarus mengatakan Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan mengenai PPN 6% untuk pembelian tiket pesawat akan ditanggung pemerintah. Dia pun mewanti-wanti agar penurunan harga tiket tidak menyebabkan kerugian negara.

    “Yang mengerahkan ini saja Pak Menteri Perhubungan, ada 6% pak punya negara di situ (tiket). Tadi sumbernya dari Menteri Keuangan jangan sampai ini barang hilang dan masyarakat tidak menikmati,” ujarnya.

    Lasarus mengingatkan agar pemberian PPN 6% dari pemerintah itu tidak hilang. Sebab, kata dia, jika hal itu diabaikan akan berbahaya dan menjadi temuan kerugian negara.

    “Karena negara memberikan itu untuk masyarakat masyarakat tidak menikmati jadi. Saya mengingatkan itu saja itu bisa jadi temuan,” imbuh dia.

    (amw/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • AIIB Bertemu Sri Mulyani dan Menteri PU Dody, Ini yang Dibahas

    AIIB Bertemu Sri Mulyani dan Menteri PU Dody, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong penguatan kerja sama dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank/AIIB) di sejumlah sektor prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    Saat menerima kunjungan Presiden AIIB Jin Liqun di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (12/3/2025), Sri Mulyani menyampaikan visi misi Prabowo kepada tim AIIB.

    “Kami sepakat akan melanjutkan kolaborasi di sektor prioritas, seperti ketahanan pangan, keamanan energi, dan pengelolaan sumber daya alam,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antara.

    Ia menegaskan bahwa visi dan misi Prabowo tercermin dalam arah pembangunan Indonesia saat ini. Sri Mulyani juga mengapresiasi dukungan AIIB terhadap Indonesia, khususnya dalam pembangunan sosial.

    “Semoga kita dapat menggali potensi kolaborasi yang lebih luas dan meningkatkan kerja sama yang baik,” ujarnya.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga menerima kunjungan Presiden AIIB Jin Liqun. Dalam pertemuan tersebut, Dody menekankan pentingnya memperluas cakupan investasi AIIB hingga ke wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi.

    Menurutnya, hal ini diperlukan agar Indonesia memiliki kesiapan pendanaan yang lebih baik dalam menghadapi situasi darurat maupun bencana alam. Dengan demikian, respons pemerintah dalam mitigasi serta pemulihan pasca-bencana bisa lebih cepat dan efektif.

    Dody menyampaikan apresiasinya kepada AIIB atas kemitraan yang telah lama terjalin dan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia.

    Ia menegaskan bahwa keterlibatan AIIB sebagai salah satu Multilateral Development Bank (MDB) diharapkan berjalan atas dasar mutual benefit (keuntungan bersama) dan mutual responsibility (tanggung jawab bersama).

    “Pendekatan ini diyakini dapat mengoptimalkan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk proyek-proyek infrastruktur strategis,” kata Dody.

    Salah satu proyek yang saat ini berjalan dengan dukungan AIIB adalah Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP). Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan infrastruktur irigasi di berbagai wilayah Indonesia guna mendukung ketahanan pangan nasional