Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Pemprov Sulbar tandatangani PKS optimalisasi pendapatan pajak

    Pemprov Sulbar tandatangani PKS optimalisasi pendapatan pajak

    Kami berharap dengan adanya sinergi ini, penerimaan pajak di Sulbar bisa lebih optimal dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

    Mamuju (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) secara resmi menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah.

    “Kami berharap dengan adanya sinergi ini, penerimaan pajak di Sulbar bisa lebih optimal dan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Sulbar Suhardi Duka, pada penandatanganan PKS tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah, di Mamuju, Rabu.

    Penandatanganan tersebut merupakan penandatanganan tahap IV yang berlangsung secara virtual dengan dihadiri oleh para pejabat dari masing-masing instansi.

    Penandatanganan PKS itu turut dihadiri Wakil Gubernur Salim S Mengga, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Herdin Ismail, Kepala BPKPD Masriadi Nadi Atjo, Kabid Pendapatan Daerah, Kasubid Pajak Daerah, Kasubid Teknologi Informasi serta Kasubid Retribusi Daerah.

    Kerja sama itu bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak.

    Melalui perjanjian tersebut, DJP dan DJPK akan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sulbar dalam pertukaran data perpajakan, pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam administrasi perpajakan.

    Direktur Jenderal Pajak DJP Suryo Utomo menyampaikan bahwa kerja sama itu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah secara efektif serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pajak.

    “Sinergi antara DJP dan DJPK serta pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien,” ujar Suryo Utomo.

    Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK Luky Alfirman menekankan bahwa optimalisasi pemungutan pajak akan memberikan manfaat bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan adanya pertukaran data dan koordinasi yang lebih baik, kita bisa memastikan bahwa potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah,” kata Luky.

    Sedangkan, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo mengatakan, Pemprov Sulbar telah menyiapkan segala proses kerja sama itu dengan pihak DJPK.

    “Alhamdulillah hari ini selesai ditandatangani, semoga hasilnya seperti yang diharapkan,” ucap Masriadi.

    Penandatanganan PKS itu kata Masriadi merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong reformasi perpajakan, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak secara nasional.

    “Ke depan, diharapkan kolaborasi antara DJP, DJPK, dan Pemda dapat terus diperkuat guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujar Masriadi.

    Pewarta: Amirullah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkab Nagan Raya Aceh jalin kerja sama optimalisasi pemungutan pajak

    Pemkab Nagan Raya Aceh jalin kerja sama optimalisasi pemungutan pajak

    Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat integrasi data

    Nagan Raya (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah tahap VI di Aula Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Kompleks Perkantoran Suka Makmue.

    “Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta memperkuat integrasi data,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, H Ardimartha di Nagan Raya, Rabu.

    Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini dilakukan secara daring dan diikuti oleh 129 pemerintah daerah (pemda), yang terdiri atas 10 provinsi, 105 kabupaten, 14 kota, serta 15 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai mitra pemerintah daerah.

    Sekda Ardimartha mengatakan penandatanganan naskah kerjasama ini akan membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendataan, baik bagi wajib pajak maupun yang akan menjadi wajib pajak.

    Selain itu, hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

    Kepala KPP Pratama Meulaboh, Anang Anggarjito mengatakan, penandatanganan naskah kerja sama tersebut menjadi dasar awal dalam upaya memperkuat pertukaran data dengan pemerintah daerah, baik untuk wajib pajak maupun mereka yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

    Menurut dia, penandatanganan naskah kerja sama tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola data dengan lebih baik.

    “Sehingga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak,” kata Anang Anggarjito.

    Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Madiun-Kemenkeu kerja sama optimalisasi pajak pusat dan daerah

    Pemkot Madiun-Kemenkeu kerja sama optimalisasi pajak pusat dan daerah

    Sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien

    Madiun (ANTARA) – Pemerintah Kota Madiun menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (OP4D), Rabu.

    Penandatanganan dilakukan oleh Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto bersama Dirjen DJP Suryo Utomo dan Dirjen DJPK Luky Alfirman dalam kegiatan yang digelar secara hybrid pembukaan antara Kementerian Keuangan dengan 128 pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

    “Sinergi antara DJP, DJPK, dan Pemda sangat penting untuk memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien,” ujar Direktur Jenderal Pajak DJP Suryo Utomo dalam sambutannya.

    Menurut Suryo kerja sama itu merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dan daerah secara efektif serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pajak.

    Pihaknya menyambut baik dan berterima kasih kepada semua pemda atas penandatanganan PKS dalam rangka kerja sama optimalisasi data dan informasi perpajakan. Tujuannya adalah pertukaran data dan pengawasan secara bersama. Sehingga, manfaatnya akan lebih baik daripada dilakukan secara sendiri-sendiri.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK, Luky Alfirman, menekankan bahwa optimalisasi pemungutan pajak akan memberikan manfaat bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Dengan adanya pertukaran data dan koordinasi yang lebih baik, kita bisa memastikan bahwa potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah,” katanya.

    Sekda Kota Madiun Soeko menyambut baik kerja sama dengan pemerintah pusat tersebut. Ia berharap dengan kerja sama itu pengelolaan pajak daerah Kota Madiun semakin baik dan PAD meningkat.

    Dalam prosesi tersebut Sekda Soeko didampingi pula oleh pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemkot Madiun.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk melaporkan kinerja APBN.

    Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.

    Sri Mulyani enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden malam ini. Selepas menyebut melapor soal APBN, Sri Mulyani langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain.

    Beberapa kali Sri Mulyani meminta wartawan untuk menunggu isi konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung esok hari (13/3).

    Sri Mulyani membenarkan informasi Kementerian Keuangan bakal menggelar jumpa pers mengenai realisasi APBN untuk periode Januari 2025 dan Februari 2025.

    “Iya nanti Januari, Februari, nanti ya,” kata Sri Mulyani.

    Kementerian Keuangan menjadwalkan konferensi pers untuk mempublikasikan laporan realisasi APBN untuk periode Januari 2025 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis. Konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) itu akan dipimpin langsung oleh Menkeu Sri Mulyani.

    APBN KiTa merupakan publikasi bulanan mengenai realisasi APBN yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Publikasi itu bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    Selepas bertemu Presiden hari ini, Sri Mulyani juga sempat ditanya wartawan soal rumor yang menyebut dia berencana mundur sebagai menteri keuangan.

    Sri Mulyani, saat mendengar pertanyaan itu, hanya tersenyum lebar, dan memilih tak menjawab.

    Di Istana Kepresidenan hari ini, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri dan wakil menterinya, di antaranya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Presiden juga pada Rabu siang memanggil Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Rapel Umumkan Kinerja APBN Besok, Gara-gara Penerimaan Jeblok?

    Sri Mulyani Rapel Umumkan Kinerja APBN Besok, Gara-gara Penerimaan Jeblok?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan merilis data kinerja APBN selama dua bulan sekaligus atau Januari-Februari 2025 pada konferensi pers APBN KiTa yang rencananya digelar esok hari, Kamis (13/3/2025). 

    Sekadar informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui belum menerbitkan data kinerja APBN Januari 2025 yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan maupun belanja negara.

    Data itu seharusnya diterbitkan pada Februari 2025 lalu. Namun karena penerimaan Januari jeblok, pemerintah seolah mengulur-ulur waktu untuk mengumumkan ke publik.

    Menariknya, Sri Mulyani justru menyebut pengumuman data APBN itu akan dirapel untuk dua bulan sekaligus yakni Januari-Februari 2025, pada Maret 2025 ini. 

    “Iya, nanti. Januari-Februari,” ungkapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Sri Mulyani pun enggan memerinci lebih lanjut mengenai data APBN yang akan dirilis nantinya. Di sisi lain, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkap bahwa kedatangannya ke Istana sore ini untuk membahas laporan kinerja APBN dengan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ya melaporkan saja terkait APBN,” katanya kepada wartawan. 

    Tidak lama kemudian, Sri Mulyani langsung menaiki mobil yang telah menunggunya dekat Pilar Istana Kepresidenan, dan bergerak menuju keluar Kompleks Istana. 

    Sebelumnya, Sri Mulyani juga enggan menanggapi soal data penerimaan pajak Januari 2025 yang anjlok menjadi Rp88,89 triliun atau 41,86% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. 

    Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak di bulan yang sama pada tahun lalu atau Januari 2024 senilai Rp152,89 triliun.

    Adapun data APBN KiTa Januari 2025 itu tertuang dalam dokumen Kemenkeu yang sempat diunggah di situs resmi. Data itu sebelumnya sempat tidak dirilis pada Februari 2025 lalu, sehingga menyebabkan publik dan investor menunggu. 

    “Besok saja di konferensi pers saya ya,” katanya kepada wartawan setibanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    Sebelumnya, dokumen APBN KiTa untuk data APBN Januari 2025 muncul di situs resmi Kemenkeupada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 12.15 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.

    Pada pekan lalu, Jumat (7/3/2025), Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan data kinerja APBN itu setelah melakukan sejumlah penyesuaian. 

    “Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjusment, kita akan segera memberikan penjelasan,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Saat ditanya mengenai alasan ditundanya APBN KiTa Januari 2025, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan memerinci lebih lanjut.

    “Tadi kan sudah dijawab. Terima kasih, ya,” ujarnya sambil berjalan menuju mobil yang telah menunggunya.

  • Ekonom: THR tegaskan komitmen negara jaga kesejahteraan ASN

    Ekonom: THR tegaskan komitmen negara jaga kesejahteraan ASN

    Kebijakan pemerintah untuk memberikan THR bagi ASN, termasuk tukin 100 persen, yang akan disalurkan mulai dua minggu sebelum Idul Fitri 2025, menegaskan komitmen negara dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur negara

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat berpendapat, pemberian tunjangan hari raya (THR) menegaskan komitmen negara dalam menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).

    “Kebijakan pemerintah untuk memberikan THR bagi ASN, termasuk tukin 100 persen, yang akan disalurkan mulai dua minggu sebelum Idul Fitri 2025, menegaskan komitmen negara dalam memperhatikan kesejahteraan aparatur negara,” kata Achmad saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Secara jangka pendek, pemberian THR kepada ASN, termasuk pensiunan, tentu akan mendorong konsumsi rumah tangga, terutama menjelang momentum Lebaran.

    Daya beli ASN dan keluarga diyakini meningkat, sehingga permintaan barang dan jasa akan melonjak signifikan.

    “Ini bisa menjadi stimulus positif untuk sektor ritel, makanan, pariwisata domestik, hingga UMKM yang menggantungkan harapan pada tingginya perputaran uang selama musim liburan,” tambahnya.

    Namun, Achmad menyoroti keberlanjutan dari kebijakan fiskal negara. Tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan dengan beban fiskal yang cukup berat, baik dari sisi pembiayaan program-program prioritas, komitmen infrastruktur, maupun menjaga stabilitas makroekonomi.

    Pemberian THR plus tukin 100 persen bagi 9,4 juta ASN dan pensiunan, meskipun sudah dialokasikan dalam APBN, tetap merupakan komponen belanja rutin yang memakan porsi signifikan.

    “Ini menjadi perhatian karena sebagian besar penerimaan negara masih sangat bergantung pada pajak dan penerimaan komoditas yang fluktuatif,” ujar Achmad.

    Maka dari itu, Achmad mengimbau pemerintah untuk mengaitkan pemberian THR dengan rasionalisasi belanja negara lainnya.

    Misalnya, dengan menunda belanja yang kurang prioritas, mengoptimalkan belanja modal yang berdampak jangka panjang, dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

    Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian dan gaji ke-13 untuk ASN.

    Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp49,4 triliun untuk THR ASN 2025, dengan rincian Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri; Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun; dan Rp19,3 triliun untuk ASN daerah.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • ESDM targetkan sampah jadi listrik dan BBM di 30 kota besar pada 2029

    ESDM targetkan sampah jadi listrik dan BBM di 30 kota besar pada 2029

    Yang bahan organik itu juga bisa menghasilkan bioenergi, apakah biogas atau biomassa. Ini yang sedang kami rumuskan,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sampah dapat diolah menjadi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) di 30 kota besar di Indonesia pada 2029.

    “Kalau kota-kota besar itu, kami targetkan sekitar 30 kota besar, setiap kota besar itu bisa menghasilkan listrik sekitar 20 megawatt,” ujar Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

    Ia menargetkan agar produk yang dihasilkan dari pengolahan sampah tidak terbatas pada listrik, tetapi juga mencakup bahan bakar minyak (BBM) dengan teknologi pirolisis.

    Menurut dia, mengubah sampah menjadi listrik dan bahan bakar minyak dapat tercapai melalui pengolahan sampah yang terintegrasi menggunakan teknologi.

    “Yang bahan organik itu juga bisa menghasilkan bioenergi, apakah biogas atau biomassa. Ini yang sedang kami rumuskan,” ucapnya.

    Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan, akselerasi pemanfaatan sampah menjadi energi diharapkan dapat mendukung upaya penanganan sampah di daerah yang akan didukung dengan aturan baru mengenai elektrifikasi.

    Untuk itu, pemerintah tengah melakukan penyatuan tiga Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan sampah untuk mendukung upaya pemanfaatan sampah menjadi energi listrik lewat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

    Aturan yang akan disatukan termasuk Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, serta Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut.

    Skema yang dicanangkan dalam aturan tersebut termasuk biaya listrik dari PLTSa sebesar 19,20 sen per kilowatt hour (kWh). Jumlah itu berada di atas penetapan tarif listrik dari PLTSa yang ditetapkan PLN yaitu 13,5 sen per kWh.

    Selisih itu rencananya akan dipenuhi dengan subsidi dari Kementerian Keuangan.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, terkait harga dan detail masih dalam pembahasan.

    Namun, dengan skenario pemanfaatan sampah lebih dari 1.000 ton per hari dapat memberikan keuntungan kepada pengembang PTLSa.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dokumen APBN Kita Januari 2025 Tiba-Tiba Dihapus, Kemenkeu Belum Berikan Penjelasan

    Dokumen APBN Kita Januari 2025 Tiba-Tiba Dihapus, Kemenkeu Belum Berikan Penjelasan

    JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah mengunggah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per 31 Januari 2025, yang biasa dikenal dengan sebutan APBN Kita di situs resmi kemenkeu pada Rabu, 12 Maret 2025.

    Namun, dokumen tersebut segera dihapus dari situs tersebut setelah diunggah.

    Adapun berikut link APBN Kita yang dihapus “https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6a2be568-8f6f-4b2a-b85d-8a4f7a337496/APBN-KiTa-Edisi-Februari-2025.pdf?ext=.pdf,”

    Sebab itu, VOI mencoba untuk meminta konfirmasi terhadap hal tersebut kepada pihak Kementerian Keuangan namun sampai berita ini ditayangkan belum mendapatkan tanggapan terkait hal tersebut.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro belum memberikan penjelasan mengenai alasan penghapusan dokumen tersebut.

    Adapun, konferensi pers biasa diselenggarakan dalam bentuk laporan APBN KiTa untuk setiap bulannya dan turut di unggah dalam bentuk dokumen APBN KiTa yang berisi paparan lengkap, termasuk data mengenai pendapatan, belanja, dan porsi pembiayaan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    Sebelumnya, Deni menyampaikan bahwa jadwal Kementerian Keuangan masih sangat padat sehingga belum dapat melaksanakan penyampaian hal tersebut.

    “Kita masih atur jadwal, agenda masih padat. Tunggu aja ya,” ujar Deni kepada VOI, Jumat, 7 Maret.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa pemerintah semakin menunjukkan kurangnya transparansi terkait kondisi APBN, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor pasca efisiensi anggaran.

    “Makin menunjukkan pemerintah kurang transparan soal kondisi APBN. Ini bakal menurunkan trust investor juga bahwa paska efisiensi anggaran, Coretax yang bermasalah dan kehadiran Danantara, pemerintah makin tertutup. Soal kondisi fiskal,” ujarnya kepada VOI.

    Peneliti ekonomi makro dan keuangan Indef, Riza Annisa Pujarama memperkirakan bahwa banyak pihak juga menunggu rilis data tersebut, terutama karena kuartal pertama 2025 hampir berakhir pada bulan Maret.

    Mengenai alasan belum dirilisnya data, Riza mengungkapkan bahwa pemerintah yang paling tahu. Namun, ia menduga bahwa hal ini berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran yang melibatkan perubahan postur APBN, yang memerlukan penyesuaian dan pembaruan perhitungan risiko.

    “Saya menduga ini berkaitan dengan efisiensi anggaran yang dilakukan, karena mengubah postur apbn. Sehingga pastinya perlu penyesuaian postur apbn. Selain itu hitung-hitungan risiko nya pun perlu di update,” ujarnya kepada VOI.

    Jika data tersebut tidak dirilis, kata Riza, maka akuntabilitas dan transparansi pemerintah akan dipertanyakan lantaran uang yang dikelola oleh pemerintah dalam APBN merupakan uang rakyat.

    Dia menegaskan, APBN seharusnya transparan agar rakyat tahu bagaimana dana tersebut digunakan, sehingga masyarakat dapat mengawasi agar penggunaannya tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

    “APBN itu uang rakyat yang dikelola pemerintah, maka sudah seharusnya rakyat tau dipakai apa saja uangnya dengan adanya transparansi, maka rakyat bisa mengawal agar penggunaannya on the track,” tegasnya.

  • Pembentukan Family Office Sampai Minta Masukan Ray Dalio, Luhut: Semua Harus Setuju!

    Pembentukan Family Office Sampai Minta Masukan Ray Dalio, Luhut: Semua Harus Setuju!

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pendirian Family Office di Indonesia terus dipersiapkan dengan matang. Ia mengaku sudah mempersiapkan hal ini sejak enam bulan lalu.

    Luhut mengatakan telah mendapat masukan dari berbagai pihak termasuk Ray Dalio yang merupakan investor kawakan asal Amerika Serikat (AS) sekaligus pendiri Hedge Fund terbesar di dunia, Bridgewater Associates.

    “Sebenarnya kita sudah ngerjakan enam bulan. Jadi kita minta terakhir juga masukan-masukan dari bakal pelaku-pelaku, jadi seperti Ray Dalio sendiri kami minta feedback dari dia,” kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

    Luhut menyebut semua pihak harus setuju dengan pembentukan Family Office, termasuk Kementerian Keuangan yang sebelumnya disebut selalu mempertanyakan apa manfaat yang didapat.

    “Semua, bukan soal Kementerian Keuangan, semua kita harus setuju. Kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting,” tutur Luhut.

    Luhut memastikan Family Office akan hadir di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk dijalankan.

    “Kita harapkan ya dalam beberapa bulan ke depan. Tinggal presiden karena presiden sudah mengatakan go ahead waktu ketemu di Istana waktu itu. Jadi secara teknis kita nanti laporkan ke presiden, kalau presiden perintah execute ya kita execute,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Family Office merupakan firma penasihat manajemen kekayaan yang melayani individu atau keluarga yang memiliki aset kekayaan sangat tinggi. Hal ini memungkinkan orang-orang kaya di dunia menanamkan uangnya di Indonesia tanpa terkena pajak.

    (acd/acd)

  • Kemenkeu: Pendanaan Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk ketahanan pangan

    Kemenkeu: Pendanaan Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk ketahanan pangan

    Dukungan pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menyatakan pendanaan senilai Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan nasional.

    Pendanaan itu seiring dengan penunjukan Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), sebagaimana yang tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025.

    Penyerahan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog telah dilakukan di Jakarta, Selasa (11/3).

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa investasi ini harus dikelola dengan tata kelola yang baik dan akuntabilitas tinggi.

    “Dukungan pemerintah yang telah diberikan sebesar Rp16,6 triliun agar dapat dimanfaatkan oleh Bulog dalam mendukung program pemerintah untuk kemanfaatan rakyat sebesar-besarnya,” ujar Astera.

    Sebagai OIP, Perum Bulog menerima investasi sebesar Rp16,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).

    Skema ini merupakan alternatif pendanaan di luar subsidi yang memungkinkan Bulog menyerap produksi petani dalam negeri untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjaga stabilitas harga.

    Dengan adanya pendanaan ini, pemerintah ingin memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga, harga beras stabil, dan kesejahteraan petani terlindungi.

    Di sisi lain, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menegaskan bahwa Kemenkeu sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN bertanggung jawab memastikan dana yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

    Investasi pada Bulog bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund yang memungkinkan pemanfaatan dana dengan biaya rendah namun berdampak besar bagi program strategis pemerintah.

    Ia menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

    “Diharapkan dana tersebut dijaga dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan mengedepankan tata kelola yang baik. Saat ini Pemerintah tengah menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Perum Bulog juga menjalankan hal yang sama dalam bekerja secara efisien,” ujar Rionald.

    Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menyatakan investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras pada 26 wilayah dan 8 sentra produksi, serta akan dikelola dengan prinsip good governance dan manajemen risiko yang ketat.

    Dengan sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025