Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Sri Mulyani Sempat Tunda Pengumuman Laporan APBN, Ada Apa? – Page 3

    Sri Mulyani Sempat Tunda Pengumuman Laporan APBN, Ada Apa? – Page 3

    Adapun Menkeu mengatakan, penyampaian APBN KiTa ini menjadi tahun pertama pelaksanaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen keuangan negara yang sangat vital dalam mencapai tujuan-tujuan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah.

    “Ini adalah APBN tahun pertama untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pelaksanaan APBN adalah sebuah pelaksanaan intrumen keuangan negara yang begitu penting untuk mencapai tujuan-tujuan prioritas yang telah dan akan terus ditetapkan oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kelincahan dan kemampuan untuk fleksibel, namun tetap menjaga kehati-hatian dan keberlanjutan APBN, menjadi hal yang sangat penting.

    “Tema mengenai kelincahan kemampuan untuk fleksibel namun tetap menjaga kehati-hatian dan sustainabilitas dari APBN itu sangat penting,” ujarnya.

    Dalam konteks ini, ia juga menggarisbawahi bahwa pemerintah terus menjaga APBN sebagai instrumen utama dalam menjalankan pembangunan dan mencapai cita-cita Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

    “Itulah yang menjadi dasar di Kementerian Keuangan untuk terus menjaga APBN sebagai instrumen penting negara dan Pemerintah dalam menjalankan proses pembagunan dan dalam menjaga negara, perekonomian, serta rakyat untuk mencapai cita-cita kita menuju Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” ujar Menkeu.

     

  • APBN Awal Tahun Sudah Defisit Rp31,2 T: Pendapatan Rp316,9 T, Belanja Negara Tembus Rp348,1 T – Halaman all

    APBN Awal Tahun Sudah Defisit Rp31,2 T: Pendapatan Rp316,9 T, Belanja Negara Tembus Rp348,1 T – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengumumkan bahwa APBN untuk realiasi bulan Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Dalam pemaparannya, Sri Mulyani mengungkapkan belanja negara yang terealisasi pada bulan Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun.

    Namun, pendapatan negara dari pajak hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih kecil yaitu sebesar Rp316,9 triliun.

    “Realisasi yang terjadi untuk belanja negara hingga akhir Februari, kita masih melihat belanja negara Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari total belanja yang dianggarkan tahun ini,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (13/3/2025) dikutip dari YouTube Kementerian Keuangan RI.

    Sosok yang akrab disapa Ani itu menjelaskan belanja negara itu terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD).

    Untuk realisasi belanja pemerintah pusat bulan Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun.

    Adapun rinciannya adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai 83,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun.

    “Untuk transfer terlihat lebih maju yaitu kita telah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun.”

    “Dari persentase, ini lebih tinggi bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini yaitu sebesar Rp919 triliun,” jelas Ani.

    Lalu, untuk pendapatan negara dari pajak, Sri Mulyani mengatakan pada Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun dan Rp52,6 triliun dari Kepabeanan dan cukai.

    Sementara, pendapatan negara lainnya yaitu dari Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.

    Terkait defisit yang terjadi pada bulan Februari 2025, Sri Mulyani mengatakan masih sesuai target yang telah dirancang dalam desain APBN 2025.

    “Jadi, ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,5 persen dari PDB yaitu Rp616,2 triliun,” jelasnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • APBN Tercatat Defisit Rp 31,2 Triliun pada Februari 2025

    APBN Tercatat Defisit Rp 31,2 Triliun pada Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun per 28 Februari 2025 atau 0,13% dari produk domestik bruto (PDB).

    Defisit ini terjadi karena pendapatan negara yang mencapai Rp 316,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp 348,1 triliun. Pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

    “APBN 2025 didesain dengan defisit sebesar Rp 616,2 triliun, jadi defisit 0,13% dari PDB tentu masih dalam target APBN,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di aula mezzanine kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (13/3/2025).

    Realisasi pendapatan negara dalam laporan APBN sebesar Rp 316,9 triliun terbagi dalam penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 76,4 triliun.

    Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 187,8 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 52,6 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja negara sebesar Rp 348,1 triliun terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp 211,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 136,6 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp 83,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 127,9 triliun.

    Selain itu, keseimbangan primer tercatat sebesar Rp 48,1 triliun pada akhir Februari 2025. Sedangkan pembiayaan anggaran telah mencapai Rp220,1 triliun atau 35,7% dari target dalam APBN 2025.

    “Artinya, dalam dua bulan pertama kita telah merealisasikan pembiayaan yang cukup besar, sekitar 35,7% dari target. Secara implisit, ini menunjukkan adanya strategi pembiayaan front loading, di mana penerbitan surat utang di awal tahun cukup besar,” kata Sri Mulyani terkait APBN 2025.

  • Presiden Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN Langsung ke Rekening

    Presiden Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN Langsung ke Rekening

    loading…

    Skema baru penyaluran tunjangan guru ASN Daerah bakal diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (13/3/2025). Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal mengumumkan skema baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah. Penyaluran tunjangan guru ASN Daerah akan langsung dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening guru.

    “Hari ini, Kamis, 13 Maret 2025 direncanakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan mengumumkan Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah ke rekening guru,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Yusuf mengatakan pengumuman mengenai skema baru penyaluran tunjangan guru ini akan dilaksanakan di Plasa Insan Berprestasi, Gedung A lantai 1, Kantor Kemendikdasmen Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,

    “Program tersebut sebagai salah satu langkah strategis Presiden Prabowo untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan dan capaian program prioritas bidang pendidikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Medikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan bahwa skema baru penyaluran tunjangan guru ini akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.

    Hal itu diungkapkan Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 10 Maret 2025, lalu. Saat itu, dia mengharapkan agar pengumuman ini sebelum tanggal 20 Maret 2025.

    “InsyaAllah (diumumkan Presiden), kami belum tahu waktunya tapi kami minta tanggal 20 (Maret) tapi nanti sesuai jadwal Presiden,” sebutnya.

    (shf)

  • Laporan APBN Kita Molor, Sri Mulyani: Data Belum Stabil!

    Laporan APBN Kita Molor, Sri Mulyani: Data Belum Stabil!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan molornya laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 edisi Januari. Diketahui, dalam dua bulan pertama, yakni Januari dan Februari, pemerintah masih melakukan penyesuaian terhadap postur APBN 2025.

    “Banyak pertanyaan mengenai mengapa laporan APBN untuk Februari belum dilakukan seperti pada Januari. Ini dikarenakan pada awal tahun, data masih belum sepenuhnya stabil akibat berbagai faktor, baik dari sisi belanja maupun pelaksanaan pendapatan serta pembiayaan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Kamis (11/3/2025).

    Menurutnya, pemerintah mempertimbangkan untuk menunggu data yang lebih stabil sebelum laporan kinerja APBN 2025. Hal ini bertujuan agar perbandingan dan analisis yang dilakukan lebih akurat serta menghindari kemungkinan salah interpretasi.

    APBN 2025 menjadi instrumen keuangan negara pertama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ia menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam mencapai prioritas nasional yang telah dan akan ditetapkan oleh Presiden Prabowo.

    “APBN adalah instrumen keuangan negara yang sangat penting untuk memastikan prioritas pembangunan dapat dijalankan dengan baik. Pemerintah akan menjaga keseimbangan antara ketangkasan (agility) dan kehati-hatian, serta memastikan keberlanjutan fiskal tetap terjaga,” tambahnya.

    Ia juga menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, berbagai program akan dijalankan dengan dukungan APBN sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan jangka menengah dan panjang.

    “Kementerian Keuangan berkomitmen untuk menjadikan APBN sebagai alat yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

  • Pakar Ungkap Coretax Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun 41,9% pada Januari 2025

    Pakar Ungkap Coretax Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun 41,9% pada Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA —

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono meyakini permasalahan implementasi Coretax alias sistem inti administrasi perpajakan menjadi penyebab utama penurunan penerimaan pajak pada Januari 2025.

    Dalam dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak senilai Rp88,89 triliun pada Januari 2025. Angka tersebut turun 41,86% dibandingkan realisasi Januari 2024 senilai Rp152,89 triliun.

    Prianto menjelaskan setelah diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax terus mengalami masalah teknis. Masalahnya, proses bisnis pembayaran pajak hanya bisa dilakukan melalui Coretax.

    “Makanya, secara praktis pembayaran pajak tidak dapat dilakukan di bulan Januari 2025 ketika Coretax bermasalah,” jelas Prianto kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

    Apalagi, sambungnya, setoran pajak yang bermasalah berasal dari jenis pajak yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pertambangan.

    Memang secara tahunan (year on year/YoY), penerimaan PPN Dalam Negeri (DN) menjadi yang paling anjlok realisasinya. Pada Januari 2025, realisasi PPN DN senilai Rp2,58 triliun atau anjlok hingga 92,75% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp35,6 triliun.

    PPh Badan menjadi jenis pajak yang persentase realisasi penurunannya terbesar kedua. Pada Januari 2025, realisasi PPh Badan sebesar Rp4,16 triliun atau anjlok hingga 77,14% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp18,2 triliun.

    Kemudian, PPh 21 menjadi jenis pajak yang persentase penurunannya terbesar ketiga. Pada Januari 2025, realisasi PPh 21 sebesar Rp15,96 triliun atau anjlok hingga 43,64% dari perolehan Januari 2024 senilai Rp28,3 triliun.

    Hanya saja, Prianto meyakini performa penerimaan pajak akan pulih pada bulan-bulan selanjutnya. Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia itu beralasan, Ditjen Pajak telah memberikan kelonggaran penyetoran pajak melalui dua skema sejak Februari 2025.

    Skema pertama melalui menu deposit yang ada di Coretax. Skema kedua, menu pembuatan SPT pemotongan/pemungutan PPh juga dapat menghasilkan kode billing sehingga berdasarkan kode billing tersebut pembayaran pajak bisa dilakukan melalui berbagai bank seperti sebelum diberlakukan Coretax.

    Oleh sebab itu, diharapkan penyetoran pajak tidak terhambat lagi. Prianto menyimpulkan, secara prinsip penyetoran pajak terhambat hanya karena ada pergeseran waktu setor.

    “Jadi, target di APBN 2025 masih tetap dapat dipertahankan [Rp2.189,31 triliun],” jelas Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu.

    Sebagai informasi, dokumen APBN KiTa edisi Februari 2025 (yang berisi data APBN per Januari 2025) muncul di situs resmi Kemenkeu pada Rabu (12/3/2025) pagi. Namun, ketika Bisnis memeriksanya lagi pada pukul 14.30 WIB, dokumen itu sudah tidak tersedia.

  • Ini Sikap Sri Mulyani Saat Ditanya Isu Mundur dari Kabinet Prabowo – Halaman all

    Ini Sikap Sri Mulyani Saat Ditanya Isu Mundur dari Kabinet Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat dan buka bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (12/3/2025). 

    Buka bersama tersebut digelar di tengah isu ia akan mundur dari Kabinet Merah Putih.

    Usai buka bersama, Sri Mulyani tidak berkomentar terkait isu tersebut dan hanya melemparkan senyum kepada awak media. 

    Dalam foto yang diunggah Sekretariat Kabinet, Sri Mulyani tampak menyantap makan berdua dengan Presiden. 

    Dalam penjelasan foto tersebut dituliskan momen buka bersama antara Presiden dengan Sri Mulyani berlangsung dalam suasana yang penuh keakraban.

    “Suasana penuh keakraban Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berbuka puasa di Istana Negara, sore ini,” tulis akun @sekretariat.kabinet.

    Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo ia hanya melaporkan mengenai APBN 2025.

    “Melaporkan saja terkait APBN,” katanya.

    Terkait dengan konferensi Pers realisasi APBN KiTa 2025, Sri Mulyani membenarkan akan dilakukan pada hari ini.  

    Konferensi pers akan menyampaikan realiasasi serta pembiayaan yang telah dilakukan pemerintah dalam periode Januari-Februai 2025.

    “Iya, nanti. Januari-Februari,” katanya.

    Sri Mulyani enggan berkomentar lebih jauh mengenai realisasi APBN dalam dua bulan pertama di 2025 tersebut. 

    Termasuk mengenai kabar bahwa APBN di Januari defisit Rp 23,5 triliun.

    “Ya konferensi pers besok saja lah,” katanya. 

    Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp 23,45 triliun atau 0,10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 31 Januari 2025.

    Ini berbeda jika dibandingkan kondisi APBN pada 31 Januari 2024 yang mengalami surplus Rp 35,12 triliun atau 0,16% terhadp PDB. 

    Defisit APBN ini disebabkan karena pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan belanja negara yang meningkat. 

    Tercatat, pendapatan negara per akhir Januari 2025 mencapai Rp 157,3   triliun atau turun 28,27% yoy dari periode yang sama tahun lalu. 

    Realisasi ini setara 5,24?ri target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,13 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp 180,77 triliun atau turun 1,8% yoy dari periode sama tahun lalu. Realisasi ini setara 4,99?ri target APBN 2025 sebesar Rp 3.621,31 triliun.

    “Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan belanja negara tersebut, sampai dengan 31 Januari 2025, APBN tercatat defisit Rp 23,45 triliun atau 0,10% terhadap PDB,” tulis Kemenkeu dalam Laporan APBN Kita Edisi Februari 2025, Rabu (12/3).

    Dengan kinerja APBN tersebut, keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Rp 65,25 triliun. 

    Serta, di sisi pembiayaan anggaran realisasinya mencapai Rp 154,04 triliun atau 25,00?ri target. (Tribun Network/fik/ktn/wly)

  • KAI Commuter terima kedatangan dua train set sarana KRL baru

    KAI Commuter terima kedatangan dua train set sarana KRL baru

    Penambahan sarana KRL baru ini merupakan usaha KAI Commuter untuk melakukan pergantian atas sarana KRL yang memasuki masa konservasi.

    Jakarta (ANTARA) – KAI Commuter menerima kembali kedatangan sarana kereta rel listrik (KRL) baru sebanyak dua train set atau 24 kereta (SF12) dari CCRC Qingdao Sifang Tiongkok yang tiba melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    “Dua train set sarana KRL baru tiba pada hari Selasa (11/3) di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelumnya, satu train set KRL baru juga telah datang di akhir Januari 2025,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Joni Martinus menerangkan bahwa kedatangan sarana KRL baru dari Tiongkok itu merupakan tiga dari total 11 train set yang dipesan oleh KAI Commuter.

    “Hingga saat ini, total KAI Commuter telah mendatangkan 36 unit kereta atau sebanyak tiga train set KRL baru,” jelas Joni.

    Proses kedatangan sarana baru itu, KAI Commuter selalu memantau timeline untuk menjaga agar rencana time delivery-nya sesuai.

    “Penambahan sarana KRL baru ini merupakan usaha KAI Commuter untuk melakukan pergantian atau replacement atas sarana KRL yang akan memasuki masa konservasi,” ujar Joni.

    Rangkaian-rangkaian KRL baru tersebut juga akan dikirim ke Depo KRL Depok untukpengecekan awal secara menyeluruh sebelum dilakukan asesmen internal oleh KAI Commuter.

    Setelah itu, akan dilakukan pengujian oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sesuai dengan Permenhub Nomor PM 49 Tahun 2023 tentang Standar, Tata Cara Pengujian, dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Api Kecepatan Normal dengan Penggerak Sendiri.

    Dengan kedatangan sarana KRL yang baru itu, Joni berharap pengujian dan sertifikasi bisa sesuai dengan rencana agar segera dapat beroperasi untuk layanan pengguna Commuter Line dan masyarakat luas.

    Dengan kelancaran semua proses itu, pihaknya juga bisa secepatnya melayani pengguna KRL lebih maksimal.

    Apalagi, kata Joni, sampai saat ini Commuter Line masih menjadi moda transportasi andalan untuk mobilitas masyarakat.

    “Kami berterima kasih kepada Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, PT KAI (Persero) selaku induk usaha KAI Commuter, dan semua pihak yang telah memberi dukungan serta membantu proses kelancaran pengadaan sarana KRL baru ini,” kata Joni.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko AHY evaluasi PLTSa di 12 kota, sebut hanya berjalan di dua kota

    Menko AHY evaluasi PLTSa di 12 kota, sebut hanya berjalan di dua kota

    Tempat lain masih ada tantangan di sana sini. Di sinilah kami ingin mengevaluasi, mana saja yang perlu dicarikan solusinya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Pemerintah mengevaluasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di 12 kota guna memastikan seluruh PLTSa dapat optimal mengolah sampah.

    PLTSa di 12 kota itu dibangun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

    “Ada Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Artinya, sudah berjalan sekitar 7 tahun, ditetapkan ada 12 kota di Indonesia yang harus fokus pada pengolahan sampah, bahkan diharapkan bisa mengonversi sampah menjadi energi. Nah, kita tahu belum semuanya berjalan,” kata Menko AHY saat jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Disebutkan bahwa saat ini hanya dua PLTSa yang operasional, yaitu PLTSa Benowo di Surabaya (Jawa Timur) dan PLTSa Putri Cempo Solo di Surakarta (Jawa Tengah).

    “Tempat lain masih ada tantangan di sana sini. Di sinilah kami ingin mengevaluasi, mana saja yang perlu dicarikan solusinya,” kata AHY.

    Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menetapkan 12 kota yang menjadi lokasi pembangunan PLTSa. Kota-kota itu mencakup Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

    Menko AHY bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Rabu, terkait dengan pengelolaan sampah nasional.

    Presiden, dalam rapat itu, memerintahkan AHY untuk membentuk satuan tugas (satgas) percepatan terkait dengan infrastruktur dan elemen-elemen terkait dengan pengolahan dan penanganan sampah secara nasional.

    “Kami ingin pendekatannya seefektif mungkin, tidak boleh parsial sehingga justru tidak tepat sasaran, kurang efisien, dan akan berkepanjangan,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan mengenai kerja satgas.

    AHY melanjutkan, “Kita harus hadirkan yang berkelanjutan, dan ini yang akan kami garap, dan tentunya bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga, perlu penganggaran, dan perlu eksekusi yang baik, dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi suatu keharusan.”

    Ia lantas mengemukakan bahwa satgas percepatan penanganan sampah nasional itu akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri.

    “Kami juga membuka potensi skema kerja sama dengan swasta, dan apa pun, siapa pun yang akan kami libatkan tentunya diharapkan bisa menjadi satu tim yang kuat,” kata AHY.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Perintahkan AHY Bentuk Satgas Pengelolaan Sampah Nasional

    Prabowo Perintahkan AHY Bentuk Satgas Pengelolaan Sampah Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk membentuk satuan tugas (satgas) terkait dengan pengelolaan sampah.

    Hal itu diungkap oleh AHY usai bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). 

    “Pak Presiden tadi memerintahkan saya untuk menyusun satuan tugas percepatan terkait dengan infrastruktur dan segala elemen pengolahan dan penanganan sampah secara nasional,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. 

    AHY menyebut Prabowo memberikan perhatian kepada penanganan pengelolaan sampah di Indonesia, baik dari sisi infrastruktur mauoun teknologinya. 

    Dia turut menyampaikan bahwa Kepala Negara memerhatikan soal kesadaran masyarakat atas pengelolaan sampah. 

    Pria yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan, satgas tersebut nantinya akan bertugas untuk m melakukan evaluasi terhadap pengolahan sampah selama ini. Di menyebut pengolahan sampah secara nasional telah diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.35/2018. 

    Sejak adanya Perpres tersebut, program pengolahan sampah secara nasional sudah berjalan sekitar tujuh tahun di mana penerapannya berada di 12 kota di Indonesia. Bahkan, pengolahan sampah itu diharapkan bisa dikonversi menjadi energi. 

    AHY menyebut program tersebut belum semuanya berjalan. Hanya dua kota yang sudah menerapkannya yakni di Surabaya dan Solo. 

    “Tempat lain masih ada tantangan di sana-sini, disinilah kita ingin mengevaluasi mana saja yang perlu dicarikan solusinya. Nah nanti terkait dengan pengolahan di TPA, kita harus pastikan karena sekali lagi setiap daerah, setiap kota itu beda-beda skalanya,” ucapnya. 

    Menurut AHY, terdapat banyak kementerian/lembaga yang bisa terlibat dalam satgas itu. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup hingga Kementerian Keuangan. 

    “Termasuk juga kita membuka potensi skema kerja sama dengan swasta, dan apapun atau siapapun yang akan kita libatkan tentunya diharapkan bisa menjadi satu tim yang kuat,” paparnya. 

    Terkait dengan peluang untuk konversi sampah menjadi listrik, AHY menyebut akan menentukan skalanya berdasarkan jumlah sampah yang ada setiap tempat. 

    “Tetapi di tempat-tempat yang skalanya mencukupi untuk melakukan konversi sampah ke listrik, akan kita lakukan, akan kita dorong ke arah sana,” ungkapnya. 

    Bertemu Pandawara 

    Sehari sebelumnya, Selasa (11/3/2025), Prabowo turut mengundang kelompok pemuda peduli lingkungan, Pandawara Group untuk membahas soal pengelolaan sampah nasional. 

    Anggota Pandawara Group Gilang Rahma mengatakan terdapat gerakan nasional bersama dengan pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah dari hulu ke hilir di Indonesia.

    Presiden Prabowo, lanjutnya, mendukung gerakan itu karena masalah sampah sudah menjadi isu nasional. Masalah sampah menjadi salah satu indikator penyebab banjir.

    “Jadi, memang untuk menyelesaikan masalah ini butuh keseriusan dan keberlanjutan. Jadi, tidak bisa kita menyelesaikan hanya karena banjir. Tidak banjir pun kita harus cegah itu, sebetulnya,” ujarnya dilansir Antara, Rabu (12/3/2025).