Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Diluncurkan Prabowo, Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung Dikirim ke Rekening – Page 3

    Diluncurkan Prabowo, Tunjangan Guru ASN Daerah Langsung Dikirim ke Rekening – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan mekanisme baru tunjangan guru aparatur sipil negara (ASN) daerah. Tunjangan para guru yang sebelumnya disalurkan oleh pemerintah daerah, kini langsung dikirim ke rekening para guru oleh Kementerian Keuangan.

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada Kamis, 13 Maret saya Prabowo Subianto Presiden RI mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru,” kata Prabowo saat peluncuran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Prabowo memuji mekanisme baru penyaluran tunjangan para guru ASN yang langsung ke rekening masing-masing. Dengan begitu, masyarakat dapat menggunakan uang yang diberikan untuk keperluannya.

    “Mekanisme yang seperti ini yamg dibutuhkan. Pelayanan harus cepet, uang rakyat harus digunakan dengan baik,” ujar Prabowo.

    Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan mentransfer langsung tunjangan guru ke rekening pribadi secara perorangan, tanpa ditransfer melalui pemerintah daerah, seperti yang diberlakukan saat ini.

    “Kami kan akan ada transfer langsung tunjangan guru. Yang selama ini melalui rekening pemerintah daerah, nanti akan ditransfer langsung ke rekening guru tanpa ke pemerintah daerah, nanti langsung dari Kemenkeu,” kata Abdul Mu’ti dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Mu’ti mengatakan bahwa pihaknya telah membahas teknis aturan tersebut dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Regulasi atau payung hukum yang menegaskan soal transfer tunjangan guru ke rekening pribadi guru, kata Mu’ti, pun sudah selesai.

    Saat ini, Kemendikdasmen dalam tahap mengumpulkan rekening para guru demi memastikan kelancaran tunjangan yang diberikan.

     

  • Penerimaan Pajak Negara Januari 2025 Anjlok, Coretax Jadi Sorotan

    Penerimaan Pajak Negara Januari 2025 Anjlok, Coretax Jadi Sorotan

    Jakarta, Beritasatucom – Penerimaan pajak negara mengalami penurunan tajam sebesar 41,86% secara tahunan atau year on year pada Januari 2025, yang hanya mencapai Rp 88,89 triliun. Penurunan pajak Indonesia ini terjadi di tengah transisi ke Sistem Administrasi Inti Perpajakan (Coretax) yang masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan implementasi.

    Dibandingkan dengan penerimaan Januari 2024 yang mencapai Rp 152,89 triliun, penurunan drastis ini memicu kekhawatiran terhadap pencapaian target penerimaan pajak tahunan pemerintah sebesar Rp 2.189,31 triliun, yang ditetapkan meningkat 13,29% dari tahun sebelumnya.

    Selain implementasi Coretax, rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang mewah juga turut memengaruhi penurunan penerimaan pajak negara.

    Laporan APBN KiTa edisi Februari 2025 menyebutkan, penurunan penerimaan pajak terutama disebabkan oleh melemahnya penerimaan PPN dalam negeri serta melambatnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan. PPh badan turun menjadi Rp 4,16 triliun, sementara PPN dalam negeri hanya mencapai Rp 2,58 triliun hingga akhir Januari.

    Meskipun secara keseluruhan mengalami kontraksi, penerimaan pajak dari PPN impor, PPh 21, dan PPh final masih memberikan kontribusi yang signifikan. PPN impor menyumbang Rp 20,21 triliun atau 22,74% dari total penerimaan pajak, terutama dari sektor bahan baku industri makanan.

    PPh 21 atau pajak gaji menyumbang Rp 15,95 triliun (17,94%), didorong oleh skema tarif pajak yang lebih efektif. Sementara itu, PPh final yang mencakup pajak atas bunga deposito, diskonto obligasi, dan sewa properti mencapai Rp 11,57 triliun.

    Sektor manufaktur, jasa keuangan, dan pertambangan masih menjadi tulang punggung penerimaan pajak, dengan kontribusi gabungan sebesar 52,4% dari total penerimaan Januari. Sektor manufaktur mencatat pajak tertinggi senilai Rp 23,25 triliun, diikuti jasa keuangan Rp 13,62 triliun, dan pertambangan Rp 10,18 triliun.

    Sistem Coretax menjadi sorotan di tengah penurunan pendapatan pajak negara. Padahal, sistem baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan serta mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Namun, dalam praktiknya, banyak pengguna mengalami kendala teknis dalam mengakses dan menggunakan sistem tersebut.

    Proyek Coretax menelan biaya sebesar Rp 1,73 triliun, dengan LG CNS, anak perusahaan LG Corporation asal Korea Selatan yang menjadi pemenang lelang utama dengan kontrak senilai Rp 1,22 triliun. Pendanaan proyek ini berasal dari anggaran Kementerian Keuangan periode 2020–2024.

    Proses pengadaan dikelola oleh PricewaterhouseCoopers (PwC), sementara Deloitte Consulting bertindak sebagai konsultan untuk manajemen proyek dan jaminan kualitas.

    Dengan berbagai tantangan yang muncul, implementasi Coretax masih perlu dievaluasi lebih lanjut agar tujuan modernisasi perpajakan benar-benar tercapai tanpa menghambat kinerja penerimaan pajak negara.

  • Diskon Tarif Listrik 50 Persen Gunakan Anggaran Rp 13,6 Triliun

    Diskon Tarif Listrik 50 Persen Gunakan Anggaran Rp 13,6 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun untuk menjalankan program diskon tarif listrik hingga 50% selama Januari hingga Februari 2025.

    “Berdasarkan estimasi sementara, total anggaran yang diperlukan adalah Rp 13,6 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2025 di Aula Mezzanine kantor Kementerian Keuangan, Kamis (13/3/2025).

    Pada Januari 2025, diskon tarif listrik diberikan kepada 71 juta pelanggan, sementara pada Februari 2025 tercatat sebanyak 64,8 juta pelanggan menerima subsidi tersebut.

    Rumah tangga yang berhak mendapatkan subsidi adalah mereka dengan daya listrik 450 Volt Ampere (VA), 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    “Selama Januari-Februari 2025, diskon tarif listrik diberikan kepada pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA,” tambah Suahasil.

    Kebijakan ini turut berdampak pada komponen inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen administered price mengalami deflasi bulanan sebesar 7,38% dan tahunan 6,41% pada Januari 2025.

    Sementara pada Februari 2025, deflasi tercatat sebesar 2,65% secara bulanan dan 9,02% secara tahunan.

    “Ketika harga listrik turun, inflasi administered price juga ikut turun akibat kebijakan pemerintah,” jelas Suahasil.

    Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan inflasi akan berada di kisaran 2% pada akhir 2025, mengingat dampak dari diskon tarif listrik diperkirakan menghilang setelah Maret 2025.

    Pemerintah membatasi kebijakan ini hanya untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025. Inflasi tetap diproyeksikan berada dalam target Bank Indonesia sebesar 1,5%-3,5% pada akhir tahun, kecuali jika kebijakan ini diperpanjang.

    “Selain itu, inflasi pada 2025 kemungkinan akan dipengaruhi oleh efek basis yang rendah dari tahun sebelumnya,” kata Josua.

    Diskon tarif listrik diketahui telah dilaksanakan oleh pemerintah pada periode Januari-Februari 2025. Untuk periode Maret 2025, pemerintah tak memberikan diskon untuk tarif listrik.

  • Peneliti LPEM UI: Pemerintah perlu beri kepastian hukum industri sawit

    Peneliti LPEM UI: Pemerintah perlu beri kepastian hukum industri sawit

    bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Eugenia Mardanugraha menilai pemerintah harus memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri kelapa sawit.

    Eugenia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, menilai kepastian hukum penting untuk menjaga iklim investasi termasuk di sektor sawit.

    “Karena bagaimanapun sektor sawit memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Kepastian hukum sangat penting,” kata Eugenia.

    Ia pun mendukung para pelaku sawit yang sudah menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 110A UU Cipta Kerja untuk memperjuangkan dalam mendapatkan surat izin pelepasan hutannya.

    Menurut Eugenia, keberadaan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan tidak menggugurkan UU Cipta Kerja karena status UU lebih tinggi.

    Adapun ketentuan dalam Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja, yakni mengizinkan kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya undang-undang ini, untuk melakukan kegiatan usaha dengan memenuhi persyaratan dan memberikan sanksi berupa denda administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan.

    Lebih lanjut, Eugenia mengatakan pengajuan izin Hak Guna Usaha (HGU) perlu dipercepat melalui penyederhanaan prosedur.

    Hal ini penting untuk menjaga agar keberlangsungan industri sawit dalam mendukung perekonomian nasional.

    Data Kementerian Keuangan menyebut nilai kapasitas produksi nasional industri kelapa sawit 2023 diperkirakan sebesar Rp729 triliun.

    Kontribusi industri sawit ke APBN 2023 mencapai sekitar Rp88 triliun dengan rincian penerimaan dari sektor pajak Rp50,2 triliun, PNBP Rp32,4 triliun dan Bea Keluar Rp6,1 triliun.

    Sektor sawit di Indonesia saat ini telah melibatkan 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

    Lebih jauh, Eugenia sepakat terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan lahan sawit di kawasan hutan.

    Syaratnya, penertiban lahan sawit di kawasan hutan sebaiknya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kegiatan ekonomi di kebun sawit tersebut.

    Selain itu, pemerintah juga harus menjamin pengambilalihan lahan sawit harus disertai dengan pengelolaan bisnis yang profesional.

    “Karena itu, pemerintah harus benar-benar mempersiapkan perusahaan yang sudah terbiasa mengelola bisnis sawit. Karena pengelolaan bisnis sawit tidak sederhana, yang membutuhkan keahlian khusus,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Benarkah Sri Mulyani Bakal Mundur dari Sebagai Menteri Keuangan Prabowo? – Page 3

    Benarkah Sri Mulyani Bakal Mundur dari Sebagai Menteri Keuangan Prabowo? – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan penjelasan terkait penundaan pelaksanaan laporan APBN KiTa untuk periode Januari dan Februari 2025.

    Penundaan tersebut menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media, yang mempertanyakan alasan mengapa laporan tersebut tidak disampaikan pada bulan Februari.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa penundaan ini disebabkan oleh kebutuhan untuk memastikan stabilitas data terkait pelaksanaan anggaran negara.

    Menurutnya, berbagai faktor yang memengaruhi kinerja APBN di awal tahun membuat data yang ada belum cukup stabil untuk disampaikan ke publik.

    “Banyak pertanyaan dari media, waktu itu bulan Februari tidak dilakukan (penyampaian APBN KiTa) untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang emmang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun kita melihat datanya belum stabil, karena berbagai faktor,” kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

     

  • Makan Bergizi Gratis Sudah Habiskan Rp 710,5 Miliar hingga 12 Maret 2025 – Page 3

    Makan Bergizi Gratis Sudah Habiskan Rp 710,5 Miliar hingga 12 Maret 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terealisasi sebesar Rp 710,5 miliar per 12 Maret 2025.

    “Realisasi anggaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sampai 12 Maret 2025 pencairan anggaran sudah mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan sudah menjangkau penerima manfaat 2 juta orang,” kata Suahasil dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Program yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini telah dialokasikan dana sebesar Rp 71 triliun dengan target penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang, yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

    Untuk rinciannya MBG ini mencakup berbagai kategori penerima manfaat, mulai dari siswa Pra SD, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, pondok pesantren, Sekolah Luar Biasa (SLB), balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

    Adapun kata Suahasil, pada tahun 2025, Presiden Indonesia telah menginstruksikan agar penerimaan manfaat program ini dapat dimaksimalkan.

    Dengan demikian, target penerima manfaat program makan bergizi gratis diharapkan mencapai 82,9 juta orang. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah memperkirakan alokasi anggaran yang dibutuhkan akan meningkat menjadi Rp 171 triliun.

    “Bapak Presiden telah memberikan intruksi agar penerimaan target ini dimaksimalkan pada tahun 2025 ini supaya bisa mencapai 82,9 juta orang menerima prorgam makan bergizi gratis ini,” ujarnya.

    “Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp171 triliun, ini akan menyiapkan,” tambahnya.

     

     

  • Efek Kebijakan TER Gaji Pegawai Bikin Negara Lebih Bayar Rp16,5 T

    Efek Kebijakan TER Gaji Pegawai Bikin Negara Lebih Bayar Rp16,5 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 30% pada awal tahun ini. Hingga Februari 2025, penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target.

    Penerimaan pajak ini terkontraksi sebesar 30% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 269,02 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan pola penurunan ini merupakan hal yang wajar pada awal tahun, karena hilangnya efek akhir tahun yakni Nataru dan efek perlambatan harga komoditas, seperti batu bara, nikel dan minyak bumi. Selain itu, dia menegaskan data pajak pada bulan Januari 2025 ini tidak bisa dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya karena ada kebijakan tarif efektif rata-rata (TER), relaksasi dan restitusi yang signifikan.

    Adapun penerapan TER PPh 21 atas gaji upah pegawai sejak Januari 2024 mengakibatkan lebih bayar Rp 16,5 triliun pada tahun 2024. Namun, Anggito berdalih tanpa lebih bayar seharusnya penerimaan PPh 21 pada 2025 ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Pada 2024 ada lebih bayar, lebih bayarnya kalau kita hitung antara yang biru dan merah tahun 2024 angkanya Rp16,5 triliun. 2025 karena adanya efek lebih bayar, kalau itu diklaim kembali atau dinormalisasi pada Januari dan Februari, maka sebetulnya rata-rata PPh 2025 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2024,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (13/3/2025).

    “Jadi ada kebijakan yang baru pertama kali dilaksanakan tahun 2024, namanya Tarif Efektif Rata-Rata. Jadi kalau Anda menghitung cash memang menurun,” katanya.

    Kemudian, terkait dengan relaksasi, pemerintah melakukan kebijakan relaksasi PPN DN selama 10 hari. Dengan demikian, PPN DN pada Januari dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

    “Apabila dinormalisasikan yang tidak ada di 2024, maka rata-rata PPN Desember 2024-Februari 2025 Rp 69,5 triliun dibandingkan periode yang sama itu Rp 64,2 triliun, jadi masih tumbuh 8,3%,” kata Anggito.

    Lalu, penurunan setoran pajak juga disebabkan oleh adanya perlambatan penerimaan PPh pasal 25 Badan seiring. Perlambatan ini dipicu oleh penurunan harga komoditas yang berpengaruh pada penerimaan.

    “Ini kondisinya cukup normal tidak ada anomali sama sekali. Setoran PPh 25 masih ikut pola normal meskipun sedikit adanya perlambatan karena faktor eksternal penurunan harga-harga komoditas,” tegasnya.

    (haa/haa)

  • Sri Mulyani Temui Prabowo, Benarkah Akan Mundur dari Kabinet?

    Sri Mulyani Temui Prabowo, Benarkah Akan Mundur dari Kabinet?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 12 Maret 2025.

    Menkeu bertemu dengan Presiden Prabowo selama kurang lebih 2 jam guna melaporkan kinerja APBN, diselingi acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” ucap Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan seperti dikutip dari Antara.

    Konferensi Pers

    Ia membenarkan informasi Kementerian Keuangan akan menggelar jumpa pers soal realisasi APBN periode Januari dan Februari 2025. “Iya nanti Januari, Februari, nanti ya,” ujar menteri keuangan.

    Kementerian Keuangan menjadwalkan konferensi pers guna mempublikasikan laporan realisasi APBN periode Januari 2025 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta pada Kamis, 13 Maret 2025.

    Konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) tersebut akan dipimpin langsung oleh Menkeu Sri Mulyani. APBN KiTa adalah publikasi bulanan soal realisasi APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan.

    Publikasi bertujuan menginformasikan masyarakat soal kinerja pendapatan, belanja serta pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.

    Sri Mulyani Mundur dari Menteri Keuangan?

    Ia sempat ditanya wartawan soal rumor yang menyebutnya berencana mundur sebagai menteri keuangan.

    Ketika mendengar pertanyaan tersebut, menkeu hanya tersenyum lebar dan memilih tidak menjawab, selepas bertemu Presiden.

    Pihaknya enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Prabowo. Ia langsung berjalan menuju kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan usai menyebut melapor soal APBN.

    Beberapa kali ia meminta wartawan untuk menunggu isi konferensi pers yang berlangsung hari ini.

    Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri dan wakilnya yakni Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo serta Menkeu.

    Presiden juga memanggil Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri pada Rabu, 12 Maret 2025 siang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mulai Minggu Depan, Sri Mulyani Bakal Cairkan Rp49,9 T untuk THR PNS

    Mulai Minggu Depan, Sri Mulyani Bakal Cairkan Rp49,9 T untuk THR PNS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan total anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 mencapai Rp 49,9 triliun. Anggaran THR ini akan dicairkan secara bertahap pada Senin, 17 Maret 2025.

    Pemberian THR ini tidak akan dipotong. Tunjangan kinerja dalam komponen THR dipastikan akan diberikan 100%. Aturan soal THR ini dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, diundangkan pada (7/3/2025).

    Suahasil memastikan THR ini akan dibayarkan 2 minggu sebelum hari raya dan mulai cair pada 17 Maret 2025. Cara pembayaran telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

    “Total anggaran THR 2025 Rp 49,9 triliun, ASN pusat & TNI Rp 17,7 triliun, pensiunan Rp 12,45 triliun dan ASN daerah Rp 19,3 triliun,” ungkap Suahasil, dalam konferensi pers APBN KITA, Kamis (13/3/2025).

    Menurut Suahasil, komponen yang dibayarkan meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan kinerja. Dasar perhitungan pemberian THR adalah gaji Februari 2025.

    (haa/haa)

  • Sri Mulyani: APBN Defisit Rp 31,2 triliun Hingga Akhir Februari 2025 – Page 3

    Sri Mulyani: APBN Defisit Rp 31,2 triliun Hingga Akhir Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Meskipun defisit ini tercatat, angka tersebut masih berada dalam batas yang dirancang dalam APBN, yang dipatok dengan defisit sebesar 2,3% dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.

    “Dari total keseimbangan terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Febaruari atau 0,13% dari PDB,” kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Sri Mulyani menjelaskan, hingga akhir Februari, pemerintah telah mengeluarkan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun, yang merupakan 9,6% dari total anggaran belanja yang direncanakan tahun ini.

    Belanja ini mencakup belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 triliun, yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2% dari target belanja Kementerian/Lembaga) dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun (8,3% dari target belanja non K/L).

    “Hingga akhir Februari dengan berbagai terjadinya inpres, efisiensi dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara Rp 348,1 triliun realisasi ini 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

    Selain itu, transfer ke daerah juga menunjukkan progres yang signifikan, dengan jumlah transfer yang telah dilakukan hingga akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun, atau sekitar 14,9% dari total transfer yang direncanakan tahun ini sebesar Rp919 triliun.

    “Untuk transfer lebih maju, kita sudah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun dari presentase lebih tinggi dari kecepatan Pemerintah pusat yaitu 14,9% dari total transfer tahun ini sebesar Rp919 triliun,” ujarnya.