Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Kemenkeu Kejar 2.000 Wajib Pajak Nakal, Pengamat Pesimistis Banyak Tambah Kas Negara

    Kemenkeu Kejar 2.000 Wajib Pajak Nakal, Pengamat Pesimistis Banyak Tambah Kas Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak pesimistis kas negara bisa bertambah signifikan meski Kementerian Keuangan mengejar lebih dari 2.000 wajib pajak nakal.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan ruang bagi pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak sangat terbatas. Menurutnya, instrumen kebijakan yang mampu menghasilkan penerimaan dalam waktu singkat memiliki risiko politik yang tinggi. 

    Opsinya, sambung Fajry, meningkatkan penerimaan pajak melalui usaha oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila otoritas fiskal itu mengincar wajib pajak nakal.

    “Saya pribadi setuju sekali dengan rencana pemerintah mengejar penerimaan terhadap 2.000 wajib pajak nakal,” jelas Fajry kepada Bisnis, Senin (17/3/2025).

    Para wajib pajak nakal tersebut sendiri akan dikejar melalui joint programme (program bersama) yang akan dilaksanakan antara direktorat jenderal yang ada di Kemenkeu melalui kerja sama analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, hingga intelijen.

    Hanya saja, dia mengingatkan bahwa program serupa pernah dilaksanakan beberapa tahun lalu yaitu analisis bersama terhadap 13.748 wajib pajak (2018) yang kemudian diperluas terhadap 3.390 wajib pajak (2019).

    Hasilnya, program bersama tersebut mampu menghasilkan penerimaan sebesar Rp6,5 triliun pada 2019.

    “Merujuk pada data historis, saya ragu kalau opsi ini akan mampu menghasilkan penerimaan yang cukup signifikan bagi pemerintah untuk mengejar target penerimaan tahun 2025,” tutup Fajry.

    Strategi Kemenkeu

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa pihaknya telah mengindentifikasi setidaknya 2.000 wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan. Para Eselon I Kemenkeu, sambungnya, akan melaksanakan joint programme untuk melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.

    “Ada lebih dari 2.000 WP [wajib pajak] yang kita identifikasi dan kita akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Tidak hanya itu, pengajar di Universitas Gadjah Mada itu mengungkapkan Kemenkeu akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.

    Kemudian, Kemenkeu akan melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan. Sejalan dengan itu, cukai maupun rokok palsu dan salah peruntukan bisa dikurangi.

    Anggito juga mengungkapkan Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit, dan sawit.

    “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering serta perubahan harga batu bara acuan,” ungkapnya.

    Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifkan penerimaan negara bukan (PNBP) yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan.

  • 3 BUMN Karya Bakal Jadi Agrinas, Bos Badan Pangan Buka Suara

    3 BUMN Karya Bakal Jadi Agrinas, Bos Badan Pangan Buka Suara

    Jakarta –

    Pemerintah berencana menjadikan tiga BUMN yang bergerak di sektor konsultan karya menjadi Agrinas. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara menanggapi terkait rencana tersebut.

    Arief mengatakan hal tersebut sudah direncanakan dan dipertimbangkan. Terkait spesifik alasannya, Arief menyebut hal itu menjadi ranah Kementerian BUMN.

    Rencananya, tiga BUMN Karya yang semula di sektor konsultan karya akan diubah menjadi perusahaan negara yang bergerak di sektor perikanan, perkebunan, dan pangan.

    “Ya kan sudah ada direncanakan. Kemudian tiga BUMN itu, tentunya kan sudah dengan pertimbangan, sudah ada perencanaan. Nanti mungkin spesifik bisa tanya ke Kementerian BUMN,” kata Arief saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

    Arief menjelaskan rencana tersebut sudah pasti untuk kepentingan masyarakat. Ketiga BUMN Karya tersebut masing-masing akan berfokus di sektor sawit, perikanan, hingga padi.

    “Yang jelas tidak mungkin membuat satu organisasi baru atau BUMN baru kalau nggak ada maksud. Itu ada maksud dan pastinya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, sudah pasti, jangan meragukan. Kan ada 3 kan, yang untuk sawit, yang untuk padi sama satu lagi untuk perikanan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangn Thomas Djiwandono mengatakan pemerintah akan menyuntikkan modal dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN terhadap tiga sektor BUMN Karya. Tiga BUMN karya itu ialah Virama Karya menjadi PT Agrinas Jaladri Nusantara, Yodya Karya menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Indra Karya yang akan menjadi PT Agrinas Palma Nusantara.

    “Pemerintah pada awal tahun 2025 telah melakukan perluasan bidang usaha pada tiga BUMN melalui repurposing BUMN konsultan karya menjadi BUMN yang bergerak di sektor perikanan, perkebunan, dan pangan,” kata Thomas saat konferensi pers APBN di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025) lalu.

    “Untuk meningkatkan kapasitasnya, pemerintah merencanakan pengalokasian, penambahan PMN kepada PT Agrinas Jaladri Nusantara, PT Agrinas Pangan Nusantara, dan PT Agrinas Palma Nusantara,” imbuh Thomas.

    Thomas menjelaskan penambahan PMN tersebut akan digunakan antara lain untuk kegiatan tambak budidaya dan kegiatan perikanan tangkap, pengelolaan kawasan sentra produksi pangan, revitalisasi lahan hingga pengelolaan perkebunan kelapa sawit

    (hns/hns)

  • Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah, Bank Jago Dorong Kolaborasi dan Inovasi Digital – Halaman all

    Tingkatkan Inklusi Keuangan Syariah, Bank Jago Dorong Kolaborasi dan Inovasi Digital – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Jago Tbk mendorong kolaborasi dan inovasi digital untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah Indonesia. 

    Hal ini penting mengingat produk dan layanan keuangan syariah belum menjadi pilihan utama dibandingkan produk keuangan konvensional. 

    Head of Sharia Financing Bank Jago Agung Lesmana mengatakan, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar. Namun, potensi tersebut belum teroptimalkan dengan baik jika berkaca pada tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah yang masih tergolong rendah. 

    Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi dan literasi keuangan syariah tercatat masing-masing sebesar 39,11 persen dan 12,88%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan indeks inklusi dan literasi keuangan konvensional yang masing-masing 65,43?n 75,02%.

    Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa ekonomi  syariah tidak mungkin bisa berkembang maju tanpa pendalaman ekonomi dan keuangan syariah. Maka perlu inovasi kreativitas dan pendalaman dari sisi likuiditas keuangan syariah

    “Untuk itu, bank syariah harus inovatif dan kolaboratif dalam memperluas akses keuangan syariah di era yang serba digital,” ujar Agung dalam acara Islamic Entrepreneurial Marketing Festival (IEMF) 2025 di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Jakarta pekan lalu.  

    Menurutnya perkembangan teknologi yang mengedepankan inovasi dan kolaborasi dalam ekosistem digital dapat mendukung perluasan akses keuangan syariah.
     
    Maka Bank Jago mengembangkan Aplikasi Jago Syariah yang dirancang memiliki kemudahan dan kecanggihan setara dengan Aplikasi Jago konvensional tetapi dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah. 

    Artinya nasabah dapat merasakan inovasi dan fitur unggulan, seperti Kantong (Pockets) dan kemampuan terintegrasi dengan ekosistem digital lain, termasuk Gojek dan GoPay serta Bibit dan Stockbit.

    “Jago Syariah App merupakan solusi keuangan digital yang fokus pada kehidupan sehari-hari, membuat pengelolaan keuangan mudah, kolaboratif, dan inovatif. Karena tertanam dalam ekosistem, Jago Syariah App membuat nasabah lebih mudah untuk melakukan berbagai transaksi finansial dalam satu aplikasi. Sama halnya dengan Jago App konvensional, kami merancang fitur-fitur Jago Syariah App dengan menempatkan aspek hidup sebagai prioritas utama dan keuangan sebagai prioritas setelahnya,” tutur Agung.

    Kepercayaan nasabah terhadap bank syariah juga perlu dibangun dengan baik untuk memastikan produk dan layanan sesuai dengan peraturan dan fatwa syariah. Menurut Agung, peran bank melalui dewan pengawas syariah (DPS) penting untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap produk dan layanan keuangan syariah yang mereka gunakan.

  • LPEI Tegaskan Dugaan Fraud Kredit Ekspor Kasus Lama, Bergulir pada 2012

    LPEI Tegaskan Dugaan Fraud Kredit Ekspor Kasus Lama, Bergulir pada 2012

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyatakan telah melakukan sederet upaya “bersih-bersih” secara internal usai penegak hukum mengungkap sejumlah kasus dugaan fraud (kecurangan) dalam penyaluran kredit ekspor. 

    Sebagaimana diketahui, penegak hukum seperti Polri maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan fraud di LPEI di tahap penyidikan. Terdapat sejumlah debitur LPEI yang diduga menerima kredit ekspor dengan cara menyalahi aturan. 

    Pihak LPEI menyatakan bahwa kasus hukum yang tengah bergulir itu terjadi pada periode 2012 dan bukan kasus baru. 

    LPEI, atau Eximbank, pun menyampaikan bahwa terus melanjutkan transformasi yang dimulai sejak 2020. Fokus transformasi itu berada pada tiga pilar utama yakni manajemen risiko dan kualitas aset, model bisnis serta infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan sumber daya manusia (SDM). 

    Salah satu upaya pembenahan yang dilakukan LPEI, kata Plt. Ketua Dewan Direktur LPEI Yon Arsal, adalah penerapan sistem pengambilan keputusan pembiayaan melalui komite. Beberapa upaya lainnya juga meliputi penguatan struktur manajemen, identifikasi potensi risiko secara dini melalui sistm peringatan dini serta penguatan SDM dan infrastruktur IT. 

    “Transformasi selama lima tahun terakhir telah membawa LPEI ke titik perubahan signifikan dengan pencapaian positif. Ini mencerminkan kemajuan dan kesiapan LPEI dalam mendukung pertumbuhan ekspor Indonesia,” kata Yon, yang juga merangkap Direktur Eksekutif LPEI, melalui siaran pers, Senin (17/3/2025). 

    Sementara itu dari sisi bisnis, LPEI menyatakan telah mengedepankan kolaborasi dalam ekosistem ekspor untuk mendukung peningkatan ekspor nasional, desa devisa serta eksportir baru.

    Sejalan dengan hal tersebut, Yon menyebut lembaga yang dipimpin olehnya menerapkan kebijakan anti gratifikasi dan penyuapan dalam bentuk apapun kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai. Mereka diwajibkan menandatangani Pakta Integritas sebagai tanda komitmen dalam penegakan proses bisnis yang bersih dan transparan, termasuk dilarang melakukan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan.  

    Adapun secara berkala, lembaga di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu turut melakukan pelatihan dan penyuluhan terkait manajemen risiko, kode etik, anti-fraud, gratifikasi dan sebagainya serta menerapkan whistleblowing system (WBS) yang dapat diakses oleh publik melalui website LPEI, KPK, dan Kemenkeu.

    Atas upaya tersebut, LPEI mengeklaim telah menunjukkan hasil positif dari sisi bisnis. Contohnya, Non Performing Financing (NPF) baru di kisaran 0.02% dari debitur onboard sejak 2020. 

    Kemudian, pada 2024, LPEI telah menurunkan NPL gross menjadi 29,1% dari tahun sebelumnya yang mencapai 43,5%, serta mencatat penurunan NPL net dari 14% menjadi hanya 4,5%. Kinerja itu disebut menggambarkan perbaikan signifikan dalam kualitas portofolio secara keseluruhan. 

    “LPEI berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan mandatnya, dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Lembaga yang Baik dan menjunjung tinggi integritas. Secara konsisten LPEI selalu memperkuat tata kelola lembaga, termasuk penerapan kebijakan anti gratifikasi yang ketat, untuk memastikan transparansi dan lingkungan kerja yang bebas dari tindakan penyelewengan,” tegas Yon Arsal.

    Berdasarkan catatan Bisnis, kasus dugaan fraud di LPEI yang ditangani oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipikor) Polri melibatkan dua debitur LPEI selama periode 2012-2016. Dua debitur dimaksud adalah PT Duta Sarana Technology (PT DST) dan PT Maxima Inti Finance (PT MIF).

    Pada kasus yang bergulir Polri, kasus dugaan fraud itu juga telah dikembangkan ke arah dugaan pencucian uang. 

    Sementara itu, di KPK, kasus LPEI meliputi 11 debitur dengan taksiran kerugian keuangan negara secara keseluruhan mencapai Rp11,7 triliun. Salah satu debitur yakni PT Petro Energy (PE) diduga merugikan keuangan Rp900 miliar. 

    Lembaga antirasuah itu telah menetapkan lima orang tersangka terkait dengan klaster debitur PT PE. Dua di antaranya adalah mantan Direktur Pelaksana LPEI, Dwi Wahyudi dan Arif Setiawan. KPK juga menangani salah satu kasus LPEI yang dilimpahkan dari Kejaksaan Agung (Kejagung). 

  • 1,54 Juta PNS-TNI/Polri Sudah Terima THR, Daerah Masih Proses

    1,54 Juta PNS-TNI/Polri Sudah Terima THR, Daerah Masih Proses

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai mencairkan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari PNS, PPPK dan TNI/Polri termasuk pegawai PPNPN. Total sudah cair Rp 9,36 triliun untuk 1.541.373 pegawai aparatur negara pemerintah pusat sampai 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap THR yang diberikan dapat menjadi berkah dan manfaat tidak hanya untuk pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Hari ini, THR untuk ASN mulai didistribusikan. Sampai dengan sore ini, THR telah disalurkan kepada 1.541.373 pegawai/personil Aparatur Negara pada pemerintah pusat dengan total alokasi Rp 9,36 triliun,” tulis unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Senin (17/3/2025).

    Adapun rinciannya Rp 5,11 triliun telah cair untuk 568.148 pegawai PNS, Rp 251,48 miliar untuk 65.836 pegawai PPPK, Rp 1,65 triliun untuk 416.039 personil/pegawai anggota Polri dan Rp 2,02 triliun untuk 389.805 personil/pegawai prajurit TNI. Selain itu, ada juga Rp 333,13 miliar telah cair untuk 101.545 pegawai PPNPN.

    Sri Mulyani menyebut jumlah satker yang telah dibayarkan sebanyak 7.476 atau 84% dari 8.852 satker. Kementerian dan lembaga (K/L) yang sudah mengajukan THR sebanyak 83 K/L atau 87% dari 95 K/L.

    Bagi ASN daerah harus sabar dulu karena THR belum ada realisasinya pada 17 Maret 2025. Dalam hal ini pencairannya masih dalam proses karena kemungkinan menunggu Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terbit.

    “ASN daerah sedang dalam proses pencairan,” tulisnya.

    (acd/acd)

  • Ini Biang Kerok Penerimaan Pajak Sulit Mencapai Target

    Ini Biang Kerok Penerimaan Pajak Sulit Mencapai Target

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan penerimaan negara  termasuk dari pajak sebesar Rp 3.005,1 triliun pada tahun ini. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu sebesar Rp2 .232,7 triliun.

    Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 hanya mencapai Rp 1 87,8 triliun, turun 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan penerimaan pajak ini menuai kritik dari berbagai pihak. Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai target tersebut.

    Salah satunya adalah pembatalan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang semula direncanakan berlaku pada awal tahun ini.

    “Jika dibandingkan dengan 2024, ada peningkatan target sekitar 7,8%. Sebenarnya, target tahun ini relatif lebih moderat dibandingkan kenaikan target tahun lalu yang mencapai 9%. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan faktor pembatalan PPN 12% di awal tahun ini. Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah masih memasukkan potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN tersebut,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com dalam wawancara daring, Senin (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa meskipun kebijakan PPN 12% dibatalkan, target penerimaan pajak tetap tidak berubah. Di sisi lain, rencana belanja pemerintah untuk 2025 masih sejalan dengan program-program sebelumnya.

    “Program seperti makan bergizi gratis serta kelanjutan inisiatif dari pemerintahan sebelumnya tetap dijalankan. Bahkan, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis berpotensi meningkat. Ini tentu membutuhkan penerimaan pajak yang lebih besar, yang pada akhirnya turut memengaruhi defisit anggaran,” pungkas Yusuf.

  • Gandeng Abu Dhabi, ASDP Siapkan Rute Internasional Batam-Johor Bahru – Page 3

    Gandeng Abu Dhabi, ASDP Siapkan Rute Internasional Batam-Johor Bahru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) telah menggelar pertemuan strategis di Batam, guna membahas penguatan Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satunya terkait rencana ekspansi rute internasional Batam-Johor Bahru. 

    ASDP telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan BP Batam untuk mempercepat perizinan lintasan Batam-Johor Bahru. 

    “Selain itu, ASDP menjajaki peluang kerja sama dengan Abu Dhabi Port guna memperkuat pengelolaan pelabuhan dan investasi infrastruktur penyeberangan internasional,” ujar Direktur Utama ASDP Heru Widodo dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

    Sebagai langkah konkret, kata Heru, ASDP akan mempercepat realisasi program quick wins. Termasuk penguatan layanan berbasis digital, peningkatan kapasitas lintasan utama, serta percepatan pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC).

    “Dengan dukungan dari berbagai pihak, proyek integrasi Merak-Bakauheni dan ekspansi rute internasional diharapkan dapat segera terealisasi, membawa manfaat besar bagi konektivitas nasional serta pertumbuhan ekonomi di kawasan strategis,” imbuhnya. 

    Heru kembali menegaskan, pengembangan kawasan Bakauheni Harbour City merupakan langkah krusial dalam mendukung pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah.

    “Kami mengembangkan BHC sebagai waterfront destination berbagai fasilitas wisata bahari, pusat kuliner, hingga kapsul hotel. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal,” bebernya.

     

     

  • DPR Pastikan Pembahasan RUU TNI sesuai Prosedur dan Transparan

    DPR Pastikan Pembahasan RUU TNI sesuai Prosedur dan Transparan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, sekaligus Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, menegaskan seluruh prosedur dan mekanisme legislasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah dijalankan sesuai prosedur dan transparan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menghentikan proses revisi undang-undang tersebut.

    DPR memastikan pembahasan RUU TNI tetap berlanjut, meski menuai sorotan karena dinilai dilakukan secara diam-diam. Selain itu, substansi pasal yang dibahas juga menjadi perhatian publik.

    “Sekali lagi, ketika hukum acara dan mekanisme sudah terpenuhi, tentu tidak ada yang perlu diragukan,” ujar Utut dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Utut menjelaskan setelah rapat konsinyering selesai, pembahasan akan berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu rapat tim perumus (Timus), rapat tim sinkronisasi (Timsin), pelaporan ke Panja, lalu laporan ke Komisi I DPR. Jika disetujui Komisi I, RUU akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

    Utut juga menegaskan proses pembahasan RUU ini tidak dilakukan tertutup. DPR telah mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, di antaranya Kementerian Hukum (Dirjen Perundang-undangan), Kementerian Keuangan, mantan panglima TNI dan mantan kepala staf TNI AL, hingga tokoh akademisi dan pengamat militer.

    Selain itu, DPR juga telah berdiskusi dengan menteri pertahanan dan panglima TNI terkait perubahan dalam RUU TNI.

    Utut menegaskan revisi RUU TNI hanya mencakup tiga pasal utama, yaitu kedudukan TNI, perpanjangan usia dinas TNI, dan ruang jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif.

    Ia menambahkan meskipun hanya tiga pasal, perdebatan dalam pembahasan RUU TNI berlangsung panjang. Setiap fraksi telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan sebelum menyepakati perubahan tersebut.

    “Kalau dibilang dikebut, faktanya memang seperti itu karena pasalnya hanya tiga, tetapi perdebatan (terkait RUU TNI) sudah sangat panjang,” ujar Utut.

  • Ambisi Luhut di Balik Rencana Pembentukan Family Office

    Ambisi Luhut di Balik Rencana Pembentukan Family Office

    Bisnis.com, JAKARTA — Keinginan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan untuk membentuk Family Office belum pudar. Dia yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bahkan sesumbar, pembentukan suaka pajak bagi para konglomerat itu sedang tahap finalisasi.

    Luhut dan Family Office memang tidak bisa dipisahkan. Ide untuk membentuk ‘skema investasi’ itu pertama kali terlontar dari mulut Luhut di akhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) 2024 lalu. Nantinya, para konglomerat yang mau menaruh uangnya di Indonesia akan dibuai oleh berbagai macam insentif. Pembebasan pajak salah satunya.

    Namun hasrat Luhut untuk membentuk Family Office itu tidak kunjung terealisasi. Kementerian Keuangan alias Kemenkeu menentangnya. Sejumlah sumber Bisnis, di lingkungan pemerintahan, bahkan pernah menyinggung mengenai risiko jatuhnya reputasi Indonesia. Apalagi sebelumnya, pemerintah juga pernah melakukan 2 kali pengampunan pajak alias tax amnesty. 

    Adapun Luhut dalam pernyataan terbarunya cukup optimistis bahwa Family Office segera terbentuk. Dia berharap tidak ada penolakan lagi. Pemerintah, kata Luhut, akan terus melakukan sejumlah perbaikan, termasuk melibatkan investor kakap asal Amerika Serikat (AS) Ray Dalio. Ray Dalio juga terlibat dalam proyek Danantara.

    “Kita harapkan ya dalam beberapa bulan ke depan, tinggal Presiden [Prabowo], karena Presiden sudah memberikan go ahead [persetujuan untuk lanjut]. Jadi secara teknis kita nanti laporkan ke Presiden, kalau Presiden perintah eksekusi ya kita eksekusi,” ujar Luhut, Rabu (12/3/2025) lalu.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B Pandjaitan./IstimewaPerbesar

    Bisnis mencatat bahwa Family Office sejatinya bukanlah gagasan baru dalam lanskap finansial global. Namun skema penarikan dana konglomerat itu, biasanya diterapkan oleh negara atau yurisdiksi yang memiliki reputasi sebagai suaka pajak. Singapura dan Hong Kong adalah dua di antaranya.

    Singapura dan Hong Kong telah memiliki reputasi sebagai pusat keuangan global. Investor atau keluarga konglomerat merasa aman menyimpan atau menginvestasikan uang mereka di negara tersebut. Dana atau investasi asing yang masuk ke Indonesia mayoritas juga berasal dari Singapura.

    Tahun 2024 lalu, ada sekitar 1.500 family office di Singapura dan sekitar 1.400 di Hong Kong. Kendati demikian, kebijakan-kebijakan ramah pajak tersebut, membuat Singapura maupun Hong Kong telah lama memiliki reputasi sebagai suaka pajak alias tax haven. Ada ratusan triliun harta milik warga negara Indonesia (WNI) yang disimpan di negeri Jiran tersebut, khususnya Singapura.

    Para buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI sebagian juga tercatat memiliki aset atau tempat tinggal di Singapura. Bisnis juga mencatat beberapa perusahaan asal Indonesia memiliki anak usaha di Singapura (sebagian omsetnya lebih tinggi dibanding induknya di Indonesia), yang diduga tujuannya untuk melakukan penghindaran pajak.

    Laporan Straits Times, satu dari sekian kasus pencucian uang senilai US$2,8 miliar, terindikasi terkait dengan family office yang telah diberikan insentif oleh Otoritas Moneter Singapura. 

    Sementara itu di Indonesia, kendati berangsur positif, tetapi reputasi pasar keuangan di Indonesia juga masih jauh panggang dari api dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong.

    Belum lagi, ada persoalan yang cukup pelik jika family office itu benar-benar terealisasi. Bagaimana pemerintah bisa menjamin jika harta atau uang milik keluarga crazy rich murni dari proses bisnis. Alih-alih mendatangkan modal,  uang atau harta yang ditempatkan atau dikelola family office di Indonesia itu berasal dari hasil kejahatan entah itu pengemplang pajak, korupsi, atau kejahatan keuangan lainnya.

    Sementara itu, Indonesia juga memiliki persoalan klasik tentang kepastian hukum. Penegakan hukum kerap menimbulkan ketidakpastian. Padahal, orang berinvestasi atau mau menempatkan uangnya butuh kepastian baik dari sisi regulasi dan kepastian hukum terkait aset-aset yang nantinya mereka akan simpan. 

    Pengalaman tax amnesty jilid 1, dimana hasilnya tidak terlalu berpengaruh terhadap struktur penerimaan pajak dan perekonomian secara umumnya, perlu menjadi warning bagi pemerintah. Jangan sampai family office mengulangi kesalahan tax amnesty jilid 1 yang yang direpatriasi masih sangat minim.

    Dilema Capital Outflow 

    Meski demikian, harus diakui bahwa investasi atau aliran modal ke dalam negeri sangat dibutuhkan di tengah tren melonjaknya aliran modal keluar selama tahun 2024 lalu.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Singapura, Amerika Serikat, dan China menjadi tempat tujuan aliran uang asal Indonesia. Namun demikian, Singapura tetap menjadi tujuan utama kalau merujuk kepada data transaksi asal Indonesia selama 2024.

    Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPTAK mencatat bahwa jumlah transfer dana dari Indonesia ke Singapura mencapai Rp4.806,3 triliun selama tahun 2024. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, salah satunya AS.

    Singapura./IlustrasiPerbesar

    Dalam catatan Bisnis, nilai transfer dana keluar dari Indonesa ke AS hanya di angka Rp1.447,9 triliun atau sebesar 30% dari nilai transfer dana ke Singapura. Sementara itu, jika menghitung angka transfer ke China, jumlahnya lebih kecil lagi.

    Data PPATK memaparkan bahwa transfer dana dari Indonesia ke China senilai Rp931,8 triliun. Nilai transfer tersebut hanya sebesar 19,3% dari nilai transfer dana RI ke Singapura. Adapun jika digabungkan, nilai transfer dana dari Indonesia ke 3 negara tersebut mencapai Rp7.186 triliun.

    Sementara itu, jika melihat timeline alias waktu transaksinya, lonjakan transfer dana dari Indonesia ke Singapura terjadi pada bulan April dan Mei 2024. Pada bulan April, nilai transfer dana ke negeri Singa mencapai Rp923,6 triliun. Angka ini melonjak lebih dari 373,6% dari bulan Maret 2024 yang tercatat sebesar Rp195 triliun.

    Pada bulan Mei 2024, lembaga intelijen keuangan merekam nilai transfer dana dari Indonesia ke Singapura bahkan menembus angka Rp1.792,5 triliun.

    Sejauh ini PPATK belum memaparkan secara terperinci mengenai anomali transaksi transfer dana dari Indonesia ke Singapura pada bulan tersebut.

    Risiko Pencucian Uang

    Secara terpisah, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan family office rentan menjadi tempat pencucian uang.

    Orang yang menanamkan harta atau uang di family office, kata Bhima, memiliki banyak sekali layer investasi yang memang akan sulit dilacak oleh otoritas pajak. Selain di Singapura, Hong kong, dan London, mereka juga memiliki banyak sekali pembukaan kantor di negara suaka pajak.

    “Ada Gibraltar, British Virgin Island, kemudian ada di Panama. Nah, itu salah satu ciri Family Office. Memang mereka sangat rentan menjadi tempat pencucian uang.”

    Bhima khawatir jika program itu dipaksakan masuk ke Indonesia justru akan merusak reputasi sektor keuangan RI karena Indonesia dianggap melakukan race to the bottom.

    “Jadi race to the bottom ini adalah perlombaan ke dasar, dengan memberikan insentif perpajakan, kalau perlu bebas pajak ini seperti upaya desperate atau putus asa dalam menarik modal dari luar negeri untuk berinvestasi langsung.”

    Di sisi lain, family office kalaupun nantinya berhasil ditarik, sebagian besar asetnya berbentuk portofolio keuangan, bukan FDI atau Foreign Direct Investment.

    Menurutnya, para pemilik dana atau harta nantinya hanya bermain di surat utang, saham. Artinya, tidak berinvestasi secara langsung dalam membangun pabrik. Padahal, menurut Bhima, yang dibutuhkan sekarang ini justru menarik investasi masuk ke Indonesia dalam bentuk relokasi industri yang bersifat padat karya.

    Bhima menilai ada tujuan yang melenceng jauh dari upaya menarik investasi yang berkualitas. “Justru yang harus dikejar kerja sama perpajakan internasional, kemudian justru melakukan pajak bagi orang kaya atau wealth tax. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau ini [Family Office], kesannya seperti pengampunan pajak jilid 3 gitu ya berkedok family office.”

  • Penerima Makan Bergizi Gratis Masih Jauh dari Target

    Penerima Makan Bergizi Gratis Masih Jauh dari Target

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana buka suara terkait penyerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih rendah. Sampai 12 Maret 2025 anggaran yang baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang.

    Dadan mengatakan penyebab belanja MBG baru Rp 710,5 miliar sejak awal tahun dikarenakan adanya penyesuaian administrasi.

    “Utamanya karena proses administrasi di tahap-tahap awal,” kata Dadan kepada detikcom, Minggu (16/3/2025).

    Dadan memastikan penyerapan MBG akan meningkat signifikan dalam waktu dekat, utamanya pada September 2025. Hal itu disebut sesuai rencana awal di mana sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur telah siap semua.

    “Dari rencana awal memang juga penyerapan besar utamanya mulai September ketika SDM dan infrastruktur sudah siap di lapangan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi anggaran program MBG hingga 12 Maret 2025 baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang. Jumlah itu masih jauh dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran MBG di 2025 awalnya ditetapkan Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri atas 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Target itu ditambah hingga mencapai 82,9 juta penerima dengan kebutuhan anggara menjadi Rp 171 triliun.

    “Bapak presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG. Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3).

    (aid/kil)