Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • KPK Beri Lampu Hijau ke Maruarar Pakai Aset Rampasan Korupsi Buat 3 Juta Rumah

    KPK Beri Lampu Hijau ke Maruarar Pakai Aset Rampasan Korupsi Buat 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengajukan pengelolaan terhadap aset-aset rampasan hasil tindak pidana korupsi. 

    Aset lahan yang dirampas dari penanganan kasus korupsi itu rencananya bakal dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 Juta Rumah, yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Hal itu disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait usai bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

    “Kami mendapat kabar baik, kami dapat info dari Bapak Johanis Tanak sebagai pimpinan KPK, boleh kami berkirim surat ya Pak ya, supaya kami diberikan kesempatan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK,” ungkap Ara, sapaannya, Selasa (18/3/2025). 

    Ara memastikan bahwa pemanfaatan aset-aset rampasan itu diutamakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

    Dia menargetkan pengajuan tersebut akan disampaikan oleh pihaknya ke KPK sesegera mungkin. “Saya paling lama besok sudah akan sampai surat dari kami ke sini Pak. Mudah-mudahan kami nanti bisa dapat lokasi-lokasinya untuk kami survei,” ungkap Ara. 

    Di sisi lain, Kementerian PKP juga akan mengajukan permohonan yang sama ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu), selaku pengelola aset rampasan korupsi itu. 

    Sebagaimana diketahui, aset-aset yang dirampas oleh KPK untuk pengganti kerugian negara akan dikelola oleh DJKN Kemenkeu. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Bank Tanah. 

    “Yang pasti kami sudah men-survey beberapa lokasi, sudah ada beberapa lokasi yang kami percaya itu bisa dijalankan karena clean and clean,” ucap Ara. 

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengungkap bahwa aset-aset yang bakal bisa diajukan oleh Kementerian PKP itu adalah tanah sitaan yang belum laku meski sudah dilelang.

    Johanis menyebut, pihaknya akan memberikan aset itu untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. “Kalau misalnya Pak Menteri berkenan silahkan mengajukan permintaan kepada kami atas aset-aset tanah, kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa,” ucapnya. 

  • Maruarar Bidik Aset Lahan Eks BLBI di Karawaci dan Bekasi untuk Program 3 Juta Rumah

    Maruarar Bidik Aset Lahan Eks BLBI di Karawaci dan Bekasi untuk Program 3 Juta Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap kondisi aset tanah bekas milik obligor dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang rencananya akan dimanfaatkan untuk program 3 Juta Rumah. 

    Maruarar menyebut aset eks BLBI itu berada di Karawaci, Tangerang dan Bekasi, Jawa Barat. 

    “Kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

    Menurut Ara, sapaannya, aset tanah eks BLBI di Karawaci sudah relatif bersih dan bebas dari bangunan di atasnya. Lahan itu pun juga sudah tidak berpenghuni. 

    Ara menyebut tanah eks BLBI di Karawaci itu memiliki lokasi yang bagus. Pihaknya akan segera membuat desain pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maupun masyarakat berpenghasilan menengah, dalam waktu dekat. 

    “Rencananya di sana mungkin kita akan membuat perumahan yang mix, antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus,” ungkapnya. 

    Di sisi lain, lokasi aset eks BLBI yang turut dilirik Kementerian PKP adalah yang berlokasi di Bekasi. Bedanya, lahan itu tidak bisa segera digarap pemerintah sebagaimana di Karawaci, lantaran sudah ada ratusan rumah di atasnya. 

    “Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean, supaya bisa cepat dibangun,” kata politisi Partai Gerindra itu. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan bahwa aset tanah eks BLBI di Karawaci saja bernilai mencapai Rp495 miliar.

    “Ini 1 hamparannya ada 3,5 hektare. Tapi ini ada hamparan kecilnya nanti kita satukan totalnya jadi 3,7 hektare dengan nilai aset sebesar Rp495 miliar,” jelasnya beberapa waktu lalu. 

    Selain mendukung pemberian aset eks BLBI tersebut, Kementerian Keuangan juga sebelumnya berkomitmen untuk melakukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) guna mendukung pembiayaan program 3 juta rumah. 

  • Maruarar Minta Masukan KPK Soal Program 3 Juta Rumah, Diwanti-wanti Soal Dana CSR

    Maruarar Minta Masukan KPK Soal Program 3 Juta Rumah, Diwanti-wanti Soal Dana CSR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membicarakan soal program pengadaan dan renovasi 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

    Kunjungan Maruarar, atau akrab disapa Ara, dan jajarannya merupakan yang kedua kalinya ke KPK. Sebelumnya, dia dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta jajarannya pernaj membahas salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dengan KPK pada awal November 2024 lalu. 

    Terkait dengan Program 3 Juta Rumah, KPK memberikan masukan ke Kementerian PKP untuk pembenahan data sosial guna memastikan penerima manfaat program itu tidak salah sasaran. Lembaga antirasuah juga menekankan soal penggunaan APBN untuk membuayai program tersebut. 

    Di sisi lain, Ara mengungkap arahan KPK agar tidak ada penyimpangan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) yang ditujukan untuk Program 3 Juta Rumah. 

    “Tadi juga sudah mendapatkan arahan bahwa CSR itu diperkenankan, selama itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk keperluan kantor. Jadi bukan untuk keperluan pribadi,” ungkap Ara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

    Menurut klaim Ara, banyak perusahaan maupun organsiasi yang kini mulai memercayakan CSR untuk program rumah bagi MBR itu. 

    “Berkat imbauan Presiden Prabowo sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah,” terangnya. 

    Adapun pemerintah juga berupaya untuk mewujudkan pembiayaan program tersebut dengan di antaranya penerbitan SBN oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, SBN itu akan diterbitkan di pasar sekunder. Kemudian, Bank Indonesia (BI) disebut akan membeli surat berharga itu. 

  • “Saya Tegaskan Ada di Sini” Bantahan Sri Mulyani Soal Isu Dirinya Mundur Sebagai Menteri Keuangan

    “Saya Tegaskan Ada di Sini” Bantahan Sri Mulyani Soal Isu Dirinya Mundur Sebagai Menteri Keuangan

    TRIBUNJATENG.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait isu dirinya mundur sebagai menteri.

    Ia berbicara dalam sebuah Konferensi Pers Hasil Lelang SUN di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (18/3/2025). 

    “Saya tegaskan saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur,” tegasnya.

    Bendahara negara itu mengungkapkan, dirinya akan tetap menjaga keuangan negara dengan mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Pasalnya, kinerja APBN sebagai instrumen keuangan negara sangat penting dijaga untuk keberlangsungan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang telah direncanakan pemerintah serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN,” ucanya.

    Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro membantah isu Sri Mulyani mundur.

    Deni menyatakan, bendahara negara itu masih tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan saat ini.

    “Menteri Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga Keuangan Negara secara profesional dan bertanggung jawab sesuai tata kelola yang baik dan sesuai peraturan perundangan,” ujarnya dikutip dari Kompas.com, Selasa (18/3/2025).

    Sufmi Dasco Ahmad juga turut memberikan komentar terkait isu Sri Mulyani mundur dari kabinet.

    “Mengenai Bu Sri Mulyani, saya pastikan bahwa Bu Sri Mulyani tidak akan mundur,” ujar Dasco di kantor BEI, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Kemudian, Dasco juga menekankan bahwa fiskal Indonesia dalam kondisi kuat saat ini.

    “Dan fiskal kita kuat,” katanya. Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hariqo Satria Wibawa telah memastikan isu Sri Mulyani mundur dari kabinet tidaklah benar.

    “Kami ingin menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kemunduran diri Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah tidak benar, alias hoaks,” ujar Hariqo dalam unggahan yang dikutip pada Selasa (18/3/2025).

    Hariqo menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi mundurnya Sri Mulyani.

    Ia juga mengingatkan bahwa isu ini berasal dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Ibu Sri Mulyani sampai saat ini masih bertugas dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai Menteri Keuangan,” lanjutnya. (*)

  • Sri Mulyani cairkan THR Rp20,86 triliun ke ASN pusat dan pensiunan

    Sri Mulyani cairkan THR Rp20,86 triliun ke ASN pusat dan pensiunan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/pri.

    Sri Mulyani cairkan THR Rp20,86 triliun ke ASN pusat dan pensiunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Maret 2025 – 16:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merealisasikan pencairan tunjangan hari raya (THR) senilai Rp20,86 triliun kepada aparatur sipil negara (ASN) pusat dan pensiunan per 17 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.

    Dikutip dari keterangan di Jakarta, Selasa, Sri Mulyani merinci pembayaran THR kepada ASN pusat telah menjangkau 1.541.373 penerima dengan nilai mencapai Rp9,36 triliun.

    Pencairan THR itu mencakup berbagai komponen pegawai pemerintah, termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), anggota Polri, prajurit TNI, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

    THR PNS yang telah dibayarkan berjumlah Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai, sedangkan untuk PPPK sebesar Rp251,48 miliar bagi 65.836 pegawai.

    Sementara itu, THR bagi anggota Polri mencapai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil dan THR prajurit TNI sebesar Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil.

    Adapun THR PPNPN tercatat sebanyak Rp333,13 miliar bagi 101.545 pegawai.

    Hingga Senin (17/3) sore, sebanyak 7.476 satuan kerja (satker) atau 84 persen dari total 8.852 satker telah menerima pembayaran.

    Untuk realisasi THR pensiunan, pencairan tercatat mencapai Rp11,5 triliun untuk 3.558.716 pensiunan atau 97,66 persen dari target.

    Pembayaran dilakukan melalui PT Taspen sebesar Rp10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan dan melalui PT Asabri sebesar Rp1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan.

    Dengan pencairan THR ini, Sri Mulyani berharap daya beli masyarakat meningkat sehingga turut mendorong aktivitas ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.

    Pemerintah terus memastikan kelancaran penyaluran THR agar dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh para penerima dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

    Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp49,4 triliun untuk THR ASN tahun 2025.

    Perkiraan kebutuhan anggaran THR adalah sekitar Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri.

    Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), telah dialokasikan sekitar Rp12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

    Selanjutnya, kebutuhan untuk ASN daerah adalah sekitar Rp19,3 triliun.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani Tegaskan Tak Mundur sebagai Menteri Keuangan: Saya Tetap Fokus Jalankan Tugas Negara – Halaman all

    Sri Mulyani Tegaskan Tak Mundur sebagai Menteri Keuangan: Saya Tetap Fokus Jalankan Tugas Negara – Halaman all

    Sri Mulyani menyebut bahwa dia hingga saat ini tetap fokus mengurus APBN dan menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara dengan profesional.

    Tayang: Selasa, 18 Maret 2025 18:02 WIB

    Nitis/Tribunnews

    SRI MULYANI BANTAH MUNDUR – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah isu mundur dari jabatannya sebagai bendahara negara di Kabinet Merah Putih (KMP) Prabowo Subianto. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah isu mundur dari jabatannya sebagai bendahara negara di Kabinet Merah Putih (KMP) Prabowo Subianto.

    Bendahara negara itu menegaskan bahwa dia akan tetap mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bersama Kementerian Keuangan. 

    “Banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di DJP, Selasa (18/3/2025).

    Sri Mulyani menyebut bahwa dia hingga saat ini tetap fokus mengurus APBN dan menjalankan tugasnya sebagai bendahara negara dengan profesional.

    “Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan,” sambung dia.

    Sri Mulyani pun mengamini pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang membantah isu tersebut.

    Dia juga menegaskan bahwa dirinya tak akan mundur dari jabatannya sebagai Menkeu di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Saya tegaskan saya ada di sini berdiri dan tidak mundur ya kan. Dan saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kemenkeu terus menjaga keuangan negara,” ucap Sri Mulyani.

    Dia mengaku memiliki rasa tanggung jawab menjalankan amanah Presiden Prabowo dan kepercayaan masyarakat dalam menjaga keuangan negara. Mengingat, keuangan negara merupakan instrumen penting dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

    “Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN,” ucap Sri Mulyani.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Fokus Kelola APBN, Sri Mulyani Bantah Isu Mundur

    Fokus Kelola APBN, Sri Mulyani Bantah Isu Mundur

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk tetap mengemban amanah dalam mengelola keuangan negara. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap kabar yang menyebut dirinya akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan.

    “Saya tegaskan, saya tetap di sini, berdiri, dan tidak mundur. Saya bersama Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN dan menjaga keuangan negara,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa (18/3/2025).

    Sri Mulyani menekankan bahwa dirinya tetap fokus menjalankan kebijakan fiskal sesuai dengan amanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian program pembangunan pemerintah.

    “Terkait berbagai rumor mengenai posisi saya, hingga saat ini saya tetap menjalankan tugas negara dan kepercayaan presiden untuk mengelola APBN secara profesional,” ujarnya.

    Sri Mulyani juga menegaskan bahwa Kemenkeu bertanggung jawab menjaga keuangan negara sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain itu, Kemenkeu berkomitmen menjalankan kebijakan fiskal secara konsisten guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian dalam negeri.

    “Kami tetap berdiri teguh dan fokus mengelola APBN,” tambahnya.

    Sebelumnya, beredar kabar bahwa Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih setelah Idulfitri.

    Secara terpisah, Airlangga Hartarto juga membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa dirinya akan tetap menjalankan tugas sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya tetap bekerja, fokus, dan tidak ada rencana mundur,” ujar Airlangga.

    Dengan pernyataan tegas, Sri Mulyani menepis semua rumor terkait pengunduran dirinya dan menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan negara.

  • IDAI Keluhkan Beban Pajak Dokter Tinggi, Kemenkes Buka Suara

    IDAI Keluhkan Beban Pajak Dokter Tinggi, Kemenkes Buka Suara

    Jakarta – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) baru-baru ini melayangkan surat keberatan terkait beban pajak tinggi pada dokter yang berpraktik di RS. Dokter disebut dipaksa membayar pajak atas pendapatan yang tidak mereka terima.

    Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168 Tahun 2023, PPh dokter dikenakan berdasarkan penghasilan bruto, sebelum dikurangi bagi hasil dengan RS dan biaya operasional.

    “Mayoritas dokter yang terdampak adalah dokter yang melayani pasien JKN. Sebagian besar dokter anak di RS melayani pasien JKN yang menggunakan tarif standar yang ditetapkan pemerintah, jika tetap dikenakan penghasilan bruto, beban pajak yang tinggi bisa menurunkan minat dokter untuk terus melayani pasien JKN,” demikian protes IDAI dalam surat yang diteken Ketua Umum IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso, Senin (17/2/2025).

    Penurunan minat dikhawatirkan ikut berdampak pada rasio dokter yang berpraktik di rumah sakit, utamanya rumah sakit pemerintah, di tengah masalah distribusi dan kekurangan jumlah dokter.

    Apa Kata Kemenkes?

    Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya mengklaim sejauh ini belum ada tren penurunan tenaga dokter yang menangani pasien JKN. Meski begitu, pihaknya masih mengkaji kemungkinan untuk ikut mengusulkan evaluasi kebijakan pajak dokter yang berpraktik di RS.

    “Sampai saat ini kami belum melihat ada penurunan kinerja,” beber dia saat dihubungi detikcom Selasa (18/2).

    “Namun, Ditjen Nakes sedang menganalisis peraturan ini,” lanjutnya.

    Sebelumnya diberitakan, IDAI yang mewakili 5.496 dokter spesialis anak menyerukan penundaan pelaporan pajak, sampai ada perbaikan yang dinilai lebih adil bagi dokter untuk melayani masyarakat. IDAI juga terbuka dengan diskusi dan dialog bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan pengkajian ulang regulasi pajak dokter berpraktik di RS.

    (naf/up)

  • IDAI Serukan Tunda Lapor Pajak, Desak Kemenkeu Kaji Pajak Dokter Praktik di RS

    IDAI Serukan Tunda Lapor Pajak, Desak Kemenkeu Kaji Pajak Dokter Praktik di RS

    Jakarta – Lebih dari 5 ribu dokter spesialis anak mengaku keberatan dengan kebijakan pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023. Hal ini dinilai berimbas bagi dokter yang utamanya melayani pasien JKN.

    Pasalnya, dalam regulasi tersebut, pajak penghasilan dokter dikenakan berdasarkan penghasilan bruto, sebelum dikurangi bagi hasil dengan rumah sakit dan biaya operasional.

    Dalam praktiknya, dokter hanya mendapat bagian tarif jasa medis lantaran harus berbagi dengan RS, tetapi pajak yang dihitung tetap dari penghasilan bruto yang dibayar pasien.

    “Ini berarti dokter membayar pajak atas (pendapatan) yang tidak mereka terima,” demikian surat keberatan permohonan evaluasi kebijakan, yang diteken Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Piprim Basarah Yanuarso, Senin (17/2/2025).

    Pemotongan pajak berdasarkan penghasilan bruto juga membuat dokter yang mendapat honor dari berbagai sumber, seperti seminar, pelatihan, hingga jasa konsultasi lain, juga terbebani pajak progresif lebih tinggi.

    “Ini berpotensi membuat dokter harus membayar pajak tambahan 5 persen hingga 30 persen dari pendapatan riil yang mereka terima, pada akhirnya semakin memberatkan,” lanjut surat itu.

    Minat dokter untuk melayani pasien JKN dinilai berpotensi menurun atas kebijakan tersebut. Sebab, sebagian besar dokter anak di RS melayani pasien JKN menggunakan tarif standar yang ditetapkan pemerintah. Bila tetap dikenakan pajak atas penghasilan bruto, bukan netto yang diterima dan beban pajak semakin tinggi.

    Dalam kebijakan tersebut, dokter dinilai seolah-olah ditempatkan sebagai pajak perusahaan, saat pajak dikenakan atas omset atau penghasilan bruto, bukan laba bersih.

    Karenanya, para dokter anak yang tergabung dalam IDAI menyerukan penundaan pelaporan pajak 2024, sebagai bentuk protes dari kebijakan pajak dokter, sampai muncul keputusan yang diharapkan lebih adil dari Kementerian Keuangan.

    “Kami mengajak Kementerian Keuangan untuk berdialog bersama perwakilan IDAI agar kebijakan ini dapat dikaji ulang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi dokter yang melayani masyarakat, khususnya pasien JKN,” tandas dia.

    (naf/up)

  • Pemerintah Salurkan THR untuk ASN dan Pensiunan Rp 20,86 Triliun

    Pemerintah Salurkan THR untuk ASN dan Pensiunan Rp 20,86 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat dan pensiunan dengan total nilai mencapai Rp 20,86 triliun hingga 17 Maret 2025. Jumlah ini terdiri dari THR ASN pemerintah pusat sebesar Rp 9,36 triliun serta THR untuk pensiunan senilai Rp 11,56 triliun.

    “Hari ini, THR untuk ASN mulai didistribusikan. Hingga pukul 16.00 WIB, THR telah disalurkan kepada 1.541.373 pegawai/personel Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat dengan total alokasi Rp 9,36 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram resminya @smindrawati pada Senin (17/3/2025).

    Perincian Penyaluran THR ASN:
    – PNS: Rp 5,11 triliun untuk 568.148 pegawai
    – PPPK: Rp 251,48 miliar untuk 65.836 pegawai
    – Anggota Polri: Rp 1,64 triliun untuk 416.039 personel
    – Prajurit TNI: Rp 2,02 triliun untuk 389.805 personel
    – Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN): Rp 333,13 miliar untuk 101.545 pegawai
     

    Dari total 8.852 satuan kerja (satker), sebanyak 7.476 satker (84%) telah mencairkan THR. Selain itu, 83 dari 95 kementerian/lembaga (87%) juga telah mengajukan pencairan THR.

    Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan ke bank penyalur pada 17 Maret 2025. Dari target Rp 11,78 triliun untuk 3.643.828 pensiunan, sebesar Rp 11,5 triliun telah disalurkan ke rekening 3.558.716 pensiunan atau sekitar 97,66% dari target.

    – PT Taspen: Rp 10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan (98,22%)
    – PT Asabri: Rp 1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan (94,17%)

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp 50 triliun untuk THR ASN dan pekerja swasta. Pencairan bagi ASN dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran.

    “Percepatan pencairan THR ASN bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” jelas Airlangga.

    Dengan penyaluran THR ASN yang dilakukan lebih awal, diharapkan konsumsi masyarakat meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional menjelang perayaan Idulfitri 2025.