Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Erick Thohir Ungkap Tujuan Perbaikan Tata Kelola & Efisiensi Himbara

    Erick Thohir Ungkap Tujuan Perbaikan Tata Kelola & Efisiensi Himbara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perbankan pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada pekan ini.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan BUMN, khususnya di sektor perbankan.

    Menurutnya, sebagai pemegang mandat dalam pengawasan bank-bank milik negara, Kementerian BUMN terus mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), transparansi, serta penguatan kinerja perbankan.

    “Seperti kita ketahui, berbagai program pemerintah membutuhkan dukungan dari bank-bank Himbara. Melalui RUPS di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN, kami terus mendorong peningkatan kinerja serta transparansi perbankan, sehingga program-program strategis pemerintah dapat berjalan lebih optimal,” ujar Erick Thohir dalam keterangannya, Kamis (27/3/2025).

    Erick optimistis Himbara diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakpastian pasar keuangan, dinamika geopolitik, serta perlambatan ekonomi di beberapa negara.

    Meski demikian, Ia mengaku masih terdapat peluang pertumbuhan, khususnya melalui investasi strategis dan ekspansi di negara-negara berkembang.

    Selain itu, lanjutnya, hasil RUPS ini berdampak positif, terutama dalam menjaga kepercayaan pasar. Hal itu tecermin dari pergerakan saham yang menunjukkan tren penguatan. “Jika kita lihat, respons pasar terhadap bank-bank Himbara pasca pertemuan dengan pemegang saham cukup positif,” sebutnya.

    Di sisi lain, Erick menegaskan pentingnya peran wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham Himbara untuk memastikan bahwa kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar Himbara dapat dijaga kepentingannya dan sekaligus menjaga transparansi di sektor perbankan.

    “Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan. Namun demikian, aspek pengawasan tetap menjadi prioritas dan dilakukan melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia,” jelas Erick Thohir.

    (haa/haa)

  • Pengumuman! Batas Lapor SPT Tahunan Diperpanjang Hingga 11 April 2025

    Pengumuman! Batas Lapor SPT Tahunan Diperpanjang Hingga 11 April 2025

    Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi memperpanjang batas waktu pelaporan SPT PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Pelaporan SPT PPh untuk tahun pajak 2024 yang semula 31 Maret 2025, diperpanjang hingga 11 April 2025.

  • Kemarin, jadwal bursa selama lebaran hingga 30 ribu rumah untuk nakes

    Kemarin, jadwal bursa selama lebaran hingga 30 ribu rumah untuk nakes

    “Pemberhentian dimaksud efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST,”

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Kamis (27/3), mulai dari jadwal perdagangan bursa selama lebaran hingga 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    Simak jadwal libur panjang perdagangan Bursa selama Lebaran

    PT Bursa Efek Indonesia telah menetapkan libur panjang perdagangan saham, yang bertepatan dengan peringatan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, serta Cuti Bersama sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.

    Berdasarkan pengumuman BEI di Jakarta, Kamis, libur panjang perdagangan Bursa akan dimulai pada Jumat, 28 Maret 2025 sampai dengan Senin, 7 April 2025, dengan total hari libur perdagangan Bursa sebanyak sembilan hari.

    Baca selengkapnya di sini

    Sri Mulyani bentuk “joint program” Kemenkeu untuk dongkrak penerimaan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membentuk “joint program” di kalangan instansi Kementerian Keuangan untuk mendongkrak penerimaan negara pada tahun anggaran 2025.

    Dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani merinci joint program itu melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Sekretariat Jenderal, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Inspektorat Jenderal dan Lembaga National Single Window (LNSW).

    Baca selengkapnya di sini

    KCIC rutin gunakan kereta inspeksi khusus pastikan keamanan pemudik

    PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan secara rutin menggunakan kereta inspeksi khusus atau Comprehensive Inspection Train (CIT) yang dioperasikan setiap seminggu sekali untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang, khususnya saat mudik Lebaran.

    Manager Komunikasi Perusahaan KCIC Emir Monti saat ditemui di Stasiun KCIC Halim Jakarta, Kamis, menyatakan kereta inspeksi tersebut dilengkapi berbagai sensor, baik getaran, geometri, sistem pantauan untuk kelistrikan, dan komunikasi. Sehingga apabila terjadi gangguan langsung terdeteksi.

    Baca selengkapnya di sini

    BI berhentikan tiga pejabat usai ditunjuk jadi komisaris bank BUMN

    Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis secara resmi menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap tiga pejabat setingkat asisten gubernur yang ditunjuk sebagai anggota dewan komisaris pada beberapa bank BUMN.

    “Pemberhentian dimaksud efektif berlaku sejak tanggal masing-masing keputusan RUPST,” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien

    RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (14/3/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri/am.

    Erick Thohir: RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Maret 2025 – 00:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bertujuan agar pengelolaan BUMN di sektor perbankan semakin efisien.

    Menurut Erick dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (27/3), Kementerian BUMN selaku pengawas bank-bank pemerintah selalu mendukung tata kelola, transparansi, dan peningkatan kinerja perusahaan.

    Ia juga menyebut banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan dukungan dari bank Himbara, mulai dari program pembangunan 3 juta rumah, program pertanian terkait ketahanan pangan, dan pengembangan sektor UMKM.

    “Atas dasar itulah, melalui RUPS BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN ini, kami akan terus dorong peningkatan kinerja bank Himbara dan transparansinya sehingga program-program pemerintah lainnya bisa terakselerasi,” ujar Erick Thohir.

    Ia menyampaikan, RUPS Himbara saat ini tak hanya bertujuan untuk memaksimalkan dukungan bagi program-program pemerintahan Prabowo.

    Menurutnya, hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi nasional yang saat ini dipengaruhi oleh situasi global seperti ketidakpastian pasar keuangan, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara.

    Namun demikian, ia optimistis peluang peningkatan ekonomi akan tetap tumbuh, khususnya di negara berkembang.

    “Kita harapkan pengaruh RUPS ini positif, apalagi kalau kemarin kita lihat jumlah Himbara yang sudah rapat-rapat dengan pemegang saham publik ya, responsnya sangat positif di market. Kita lihat harga daripada saham-saham BUMN di Himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin,” katanya.

    Lebih lanjut, Erick menjelaskan agar program pemerintah bisa berjalan, dan transparansi dapat terwujud, maka keberadaan wakil-wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham di Himbara tetap dipertahankan.

    “Itulah sebab mengapa kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM, misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan di sektor perumahan. Hal itu tak lain untuk mensinergikan, namun soal pengawasan tetap jadi prioritas karena tetap ada pengawasan dari Kementerian Keuangan, BI dan lain-lainnya,” ucap Erick.

    Sumber : Antara

  • Penerimaan Bea-Cukai Tetap Tumbuh di Awal 2025, Pengamat: Pemberantasan Rokok Ilegal Harus Prioritas – Halaman all

    Penerimaan Bea-Cukai Tetap Tumbuh di Awal 2025, Pengamat: Pemberantasan Rokok Ilegal Harus Prioritas – Halaman all

    Penerimaan Bea dan Cukai Tetap Tumbuh di Awal 2025, Pengamar: Pemberantasan Rokok Ilegal Harus Jadi Prioritas

    Reza Deni/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pendapatan negara pada awal tahun 2025 tercatat mengalami penurunan yang cukup signifikan.

    Kementerian Keuangan mengungkapkan, pendapatan negara per Februari 2025 tercatat sebesar Rp316,9 triliun, mengalami penurunan sebesar 21,48 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. 

    APBN pun mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun.

    Adapun penurunan terbesar terjadi pada sektor penerimaan pajak, yang tergerus hingga 30%.

    Penerimaan pajak yang mengalami penurunan ini berkontribusi besar terhadap penurunan keseluruhan pendapatan negara pada bulan pertama tahun 2025. 

    Meskipun demikian, ada sektor yang menunjukkan kinerja positif di tengah kondisi yang kurang menggembirakan ini, yaitu penerimaan dari kepabeanan dan cukai. 

    Penerimaan cukai di Indonesia, terutama dari cukai rokok yang mencakup lebih dari 90% pemasukan cukai, memiliki peran vital dalam membiayai berbagai program pembangunan negara. 

    “Penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 2,1 persen,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/3/2025).

    Meskipun mengalami pertumbuhan pada Februari 2025, pendapatan kepabeanan dan cukai masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah. 

    Contohnya seperti isu peredaran rokok ilegal yang mengancam pendapatan kepabeanan dan cukai. 

    Menurut data dari Indodata Research Center, keberadaan rokok ilegal diperkirakan telah merugikan negara hingga Rp97 triliun pada 2024. 

    Tak hanya cukai, peredaran rokok ilegal juga tidak membayar kewajiban-kewajiban pajak seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sehingga amat merugikan negara. 

    Menurut Direktur Eksekutif Indodata Research Center Danis Saputra Wahidin, rokok ilegal yang beredar tersebut terbesar berupa polos atau tanpa pita cukai 95,44 persen, disusul rokok palsu 1,95 persen, saltuk 1,13 persen, bekas 0,51 persen, dan salson 0,37 persen.

    Data dari 2021 hingga 2024, tercatat bahwa angka konsumsi rokok ilegal mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan.

    “Hasil kajian memperlihatkan kalau rokok ilegal peredarannya itu semakin meningkat dari 28 persen menjadi 30 persen dan kita menemukan angka di 46 persen di 2024. Maraknya rokok ilegal terutama rokok polos yang dominan ini diperkirakan kerugian negara Rp 97,81 triliun,” kata Danis.

    Oleh karena itu, pemberantasan rokok ilegal harus menjadi prioritas utama untuk memastikan pendapatan negara tetap terjaga, terutama di sektor cukai.

    Pemberantasan rokok ilegal menjadi sangat penting karena dampaknya yang langsung terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan program pembangunan. 

    “Pemerintah pun perlu memperkuat upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal untuk menjaga penerimaan negara dan mencapai target penerimaan cukai pada APBN 2025,” kata dia.

     

  • Erick Thohir: RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien

    Erick Thohir: RUPS Himbara bertujuan agar pengelolaan lebih efisien

    kami akan terus dorong peningkatan kinerja bank Himbara dan transparansinya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bertujuan agar pengelolaan BUMN di sektor perbankan semakin efisien.

    Menurut Erick dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kementerian BUMN selaku pengawas bank-bank pemerintah selalu mendukung tata kelola, transparansi, dan peningkatan kinerja perusahaan.

    Ia juga menyebut banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan dukungan dari bank Himbara, mulai dari program pembangunan 3 juta rumah, program pertanian terkait ketahanan pangan, dan pengembangan sektor UMKM.

    “Atas dasar itulah, melalui RUPS BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN ini, kami akan terus dorong peningkatan kinerja bank Himbara dan transparansinya sehingga program-program pemerintah lainnya bisa terakselerasi,” ujar Erick Thohir.

    Ia menyampaikan, RUPS Himbara saat ini tak hanya bertujuan untuk memaksimalkan dukungan bagi program-program pemerintahan Prabowo.

    Menurutnya, hal ini akan berdampak positif bagi kemajuan ekonomi nasional yang saat ini dipengaruhi oleh situasi global seperti ketidakpastian pasar keuangan, konflik geopolitik, dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara.

    Namun demikian, ia optimistis peluang peningkatan ekonomi akan tetap tumbuh, khususnya di negara berkembang.

    “Kita harapkan pengaruh RUPS ini positif, apalagi kalau kemarin kita lihat jumlah Himbara yang sudah rapat-rapat dengan pemegang saham publik ya, responsnya sangat positif di market. Kita lihat harga daripada saham-saham BUMN di Himbara ini menjadi peningkatan yang sangat baik kemarin,” katanya.

    Lebih lanjut, Erick menjelaskan agar program pemerintah bisa berjalan, dan transparansi dapat terwujud, maka keberadaan wakil-wakil pemerintah dalam komposisi pemegang saham di Himbara tetap dipertahankan.

    “Itulah sebab mengapa kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM, misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan di sektor perumahan. Hal itu tak lain untuk mensinergikan, namun soal pengawasan tetap jadi prioritas karena tetap ada pengawasan dari Kementerian Keuangan, BI dan lain-lainnya,” ucap Erick.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Resmikan Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu, Genjot Penerimaan Negara!

    Sri Mulyani Resmikan Program Bersama 7 Lembaga Kemenkeu, Genjot Penerimaan Negara!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan penyelenggara joint programme alias program bersama antara tujuh lembaga di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menggenjot penerimaan negara mulai hari ini, Kamis (27/3/2025).

    Sri Mulyani meyakini program bersama tersebut bisa membuat penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak akan terus meningkat.

    “Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangannya, Kamis (27/03).

    Program bersama ini akan mensinergikan unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

    Sri Mulyani mengungkapkan, kerja sama antar tujuh lembaga tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.

    “DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen, dan LNSW yang akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan,” tutup bandara negara tersebut.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sudah menjelaskan bahwa pihaknya telah mengindentifikasi setidaknya 2.000 wajib pajak yang perlu diawasi hingga dilakukan penagihan.

    Oleh sebab itu, para Eselon I Kemenkeu akan melaksanakan joint programme untuk melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.

    “Ada lebih dari 2.000 WP [wajib pajak] yang kita identifikasi dan kita akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” ujar Anggito dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Tidak hanya itu, pengajar di Universitas Gadjah Mada itu mengungkapkan Kemenkeu akan melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track alias pelacakan dan penelusuran.

    Kemudian, Kemenkeu akan melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan. Sejalan dengan itu, cukai maupun rokok palsu dan salah peruntukan bisa dikurangi.

    Anggito juga mengungkapkan Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara yang berasal dari batu bara, timah, bauksit, dan sawit.

    “Kita nanti akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering serta perubahan harga batu bara acuan,” ungkapnya.

    Terakhir, Kemenkeu akan mengintensifkan penerimaan negara bukan (PNBP) yang bersifat layanan premium atau untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan.

    Cara Lama

    Notabenenya, program bersama antara lembaga di Kemenkeu untuk menambah penerimaan negara memang sudah beberapa pernah dilakukan.

    Pada 2018, dilaksanakan program joint analisis merupakan kegiatan analisis bersama antara DJP, DJBC, dan DJA, dalam rangka melakukan penelitian pemenuhan kewajiban terhadap 13.748 wajib pajak (WP).

    Kemudian pada 2019, melanjutkan dari tahun sebelumnya, dilakukan perluasan kepada 3.390 WP (termasuk WB PNBP), yang dicantumkan dalam Daftar Sasaran Analisis Bersama (DSAB).

    Selain itu, dilakukan pula kegiatan pemblokiran akses kepabeanan bagi WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya (1243 WP pada 2018, di mana 424 WP memenuhi kewajibannya; dan 2181 WP pada 2019).

    Selanjutnya, joint audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kewajiban pajak dan kepabeanan dari WP, yang pada 2019 terdapat 31 WP yang menjadi objek joint audit dan sudah melibatkan kantor vertikal DJP dan DJBC.

    Adapun dalam rangka mempercepat pencairan piutang pajak, dilakukan kegiatan penagihan bersama antara DJP dan DJBC (joint collection). Pada 2019, telah berhasil dilakukan joint collection antara KPU BC Tanjung Priok dengan Kanwil DJP Jakarta Utara, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III.

    Sementara itu, terkait dengan efektivitas penegakan hukum, dilakukan joint investigasi bersama antara DJP dan DJBC terhadap arus lalu lintas barang (ekspor/impor) dan cukai.

    Berikutnya, joint proses bisnis, IT, dan pembentukan single profile WB (DJP, DJBC, DJA, dan K/L terkait) untuk memberikan perlakuan yang sama kepada WP berdasarkan tingkat risikonya.

  • Pemerintah Bentuk Tim Khusus Mitigasi Bencana di Jakarta-Banten-Jabar

    Pemerintah Bentuk Tim Khusus Mitigasi Bencana di Jakarta-Banten-Jabar

    JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk tim khusus mitigasi bencana yang terdiri atas berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk mitigasi bencana, utamanya banjir yang seringkali melanda Provinsi Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat (Jabar).

    “Sebagaimana kita tahu, beberapa saat yang lalu ada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang dan sekitarnya, sampai Cianjur, dan kalau ini ditangani secara biasa-biasa, kita khawatir akan semakin membesar di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, kami tadi membahas penanganan yang lebih sinergis dan komprehensif dari hulu sampai hilir, dan forum menyepakati dibentuk tim yang bertugas untuk merumuskan secara detail aksi konkret di lapangan, sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi,” kata Menko PMK Pratikno di Jakarta, Kamis 27 Maret, disitat Antara.

    Ia menegaskan, tim mitigasi bencana tersebut dibentuk secara komprehensif karena selama ini bencana yang terjadi di Jakarta hingga Jabar menimbulkan korban hingga kerugian ekonomi yang cukup besar. Tim terdiri atas anggota eselon satu di masing-masing K/L, termasuk Pemerintah Provinsi Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Provinsi Banten.

    “Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, pengorbanan ekonomi sangat besar, dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu, kami berusaha untuk menangani lebih optimal. Di sini kita tangani dari hulu juga,” ujar dia.

    Beberapa perwakilan K/L yang hadir di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum (PU); Kementerian Lingkungan Hidup; Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR); Kementerian Lingkungan Hidup; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertahanan; Kementerian Keuangan; Kemenko Pangan; hingga Pemerintah Provinsi Jakarta, Jabar, dan Banten.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengemukakan seluruh K/L yang terlibat dalam tim mitigasi bencana telah sepakat untuk menangani permasalahan banjir, utamanya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur), dan saat ini, Kementerian PU akan fokus menyelesaikan tanggul bekerja sama dengan pemerintah daerah.

    “Hal yang terpenting adalah kita akan menyelesaikan tanggul yang sampai dengan saat ini untuk Jakarta masih menyisakan 16,5 km, dan untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km. Ini akan didukung bersama-sama dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah sudah sepakat dengan ini, kita nanti sesuai dengan arahan Menko PMK akan membuat tim perumus, siapa yang berbuat apa dan pelaksanaannya tahun berapa,” ucap Diana.

    Ia menegaskan pihaknya terus melakukan monitoring terkait pelaksanaan dari pengendalian bencana banjir di wilayah Jabodetabekjur.

    Sedangkan Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan bahwa BNPB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat melaksanakan rekayasa cuaca mulai hari ini, Kamis (27/3) hingga Minggu (30/3) mendatang.

    “Mulai tanggal 27, 28, 29, 30 Maret 2025 juga dilaksanakan rekayasa cuaca, untuk Jawa Barat bekerja sama dengan TNI terbang siang, untuk BNPB terbang malam. Kemudian untuk Banten, itu relatif juga aman hujan ringan, sehingga mitigasi terkait cuaca menjelang Idul Fitri ini hanya di Jawa Barat,” ujar dia.

    Ia juga menyebutkan, untuk beberapa wilayah yang beberapa waktu lalu dilanda banjir sudah dilakukan pembangunan hingga relokasi.

    “Untuk banjir yang tanggal 3 Maret 2025, ini semuanya sudah proses pemulihan, ada rincian-rinciannya, jadi jembatan-jembatan yang putus sudah dibangun kembali, rumah-rumah yang rusak diperbaiki, bahkan juga ada beberapa relokasi. Itu rinciannya jelas mulai dari Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Tangerang itu semuanya ada,” tandasnya.

  • Sri Mulyani Mulai Lapor RAPBN 2026 ke Prabowo, Begini Lini Masa Penyusunan Anggaran

    Sri Mulyani Mulai Lapor RAPBN 2026 ke Prabowo, Begini Lini Masa Penyusunan Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya mulai melaporkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto, meski 2025 belum genap tiga bulan berjalan. 

    Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, Rabu (26/3/2025), menyampaikan bahwa program-program penting yang telah dijalankan dalam APBN 2025, bakal masuk di RAPBN 2026.  

    “APBN 2026 sedang disiapkan. Ya program-program yang penting tetap akan dijalankan, oleh karena itu penganggarannya dibuat,” ungkap Sri Mulyani. 

    Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menuturkan nantinya pemerintah akan menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM PPKF bersama DPR. 

    Bukan terburu-buru, faktanya penyusunan RAPBN untuk tahun berikutnya memang dilakukan sejak awal tahun berjalan. 

    Penyusunan tersebut pun telah dimandatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. 

    Bahkan pada 16 Agustus setiap tahunnya, pemerintah harus menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN. Artinya, pemerintah memiliki sisa waktu kurang lebih 4 bulan untuk menyusun rancangan tersebut. Tak heran bila penyusunan dilakukan sedari awal tahun. 

    Berkaca dari penyusunan APBN 2025, Sri Mulyani kala itu mulai membahas KEM PPKF sebagai dasar acuan penyusunan rancangan, pada 12 Februari 2025 atau dua hari menjelang pencoblosan Pemilu 2024. 

    Proses standar yang terjadi setiap tahunnya dalam penyusunan anggaran ini meliputi penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional.  

    Kemudian penyusunan kapasitas fiskal, meninjau angka dasar K/L, dan dilanjutkan dengan penyampaian KEM-PPKF serta ketersediaan anggaran ke Presiden pada Maret.  

    Pada bulan Maret juga Kementerian Keuangan harus menyampaikan pagu indikatif. Sementara pagu anggaran akan disampaikan pada akhir Juni setelah diskusi dengan wakil rakyat di Senayan.  

    Sebelum finalisasi, terjadwal penelaahan RKA-KL pada akhir Juli dan penyusunan Nota Keuangan pada awal Agustus. 

    Setelah nantinya RAPBN ditetapkan sebagai UU, pemerintah akan menerbitkan perincian APBN yang umumnya dilakukan pada akhir Oktober.

    Berikut linimasa KEM-PPKF dan RAPBN: 

    -Penyampaian KEM PPKF dan ketersediaan anggaran ke presiden (Maret)

    -Pagu Indikatif (Maret) 

    -Penyampaian KEM PPKF ke DPR (minggu ketiga Mei) 

    -Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (Mei-Juni)

    -Penyampaian RUU APBN 2025 & Nota Keuangan ke DPR (16 Agustus) 

    -Pembahasan RUU APBN 2025 & NK (Agustus-September) 

    -Penetapan APBN TA 2025 (Oktober)

  • 11,57 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT

    11,57 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa 11,57 juta wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Jumlah ini terdiri dari 11,23 juta SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan 322.000 SPT tahunan wajib pajak badan.

    “Sampai dengan Kamis (27/3/2025) pukul 00.01 WIB, total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang telah disampaikan mencapai 11,55 juta SPT, atau tumbuh 9,57% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, pada Kamis (27/3/2025).

    SPT adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

    DJP mengajak seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT mereka.
    Wajib pajak diwajibkan mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

    Pelaporan SPT tahunan yang tepat waktu menunjukkan kepatuhan wajib pajak terhadap negara.

    Penyampaian SPT dapat dilakukan secara offline maupun online. Untuk pelaporan offline, wajib pajak dapat menyerahkan SPT di tempat pelayanan terpadu tempatnya terdaftar atau di Layanan Pajak di Luar Kantor yang disediakan oleh kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan setempat.

    Sementara itu, pelaporan online dapat dilakukan melalui e-Filing dan e-Form. e-Filing dilakukan dengan mengunggah file CSV dari aplikasi e-SPT atau mengisi formulir di website, sedangkan e-Form dilakukan dengan mengisi file yang diunduh dari laman DJP Online, lalu mengunggahnya kembali setelah diisi.

    “Mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024, kami mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT mereka melalui kanal djponline.pajak.go.id. Lapor lebih awal, lebih nyaman,” tegas Dwi.