Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Jadwal Pemutihan Pajak 2025: Diskon Pajak Kendaraan Hingga 40 Persen, Manfaatkan Sebelum Terlambat – Halaman all

    Jadwal Pemutihan Pajak 2025: Diskon Pajak Kendaraan Hingga 40 Persen, Manfaatkan Sebelum Terlambat – Halaman all

    Ringkasan Berita

    Sejumlah provinsi di Indonesia menggelar program pemutihan pajak kendaraan setelah libur Lebaran 2025, memberikan diskon hingga 40 persen untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

    Program ini bertujuan meringankan beban masyarakat dengan tunggakan pajak, menawarkan penghapusan denda keterlambatan dan diskon besar untuk pembayaran PKB dan BBNKB.

    Pemutihan pajak kendaraan memberikan manfaat bagi pemilik kendaraan dan pemerintah daerah, diharapkan dapat mengurangi tunggakan pajak dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah libur Lebaran 2025, sejumlah provinsi di Indonesia menggelar program pemutihan pajak kendaraan yang memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk menghemat biaya pajak.

    Program pemutihan ini memberi diskon hingga 40% untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang berlaku di beberapa wilayah.

    Bagi pemilik kendaraan, ini adalah kesempatan langka yang tak boleh dilewatkan.

    Program Pemutihan Pajak: Kesempatan Besar untuk Hemat

    Program pemutihan pajak kendaraan 2025 ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang memiliki tunggakan pajak.

    Beberapa provinsi bahkan menawarkan pengurangan yang signifikan untuk pajak kendaraan, termasuk penghapusan denda keterlambatan dan diskon besar untuk pembayaran PKB dan BBNKB.

    Beberapa provinsi yang menggelar pemutihan pajak pada tahun 2025 adalah Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan.

    Kepulauan Riau menawarkan diskon 13,94% untuk PKB dan 39,75% untuk BBNKB.

    Sementara itu, Kalimantan Selatan memberikan diskon sebesar 25% untuk PKB dan penghapusan biaya BBNKB.

     Program ini berlaku hingga Juni 2025, memberi kesempatan bagi warga untuk menghemat biaya pajak kendaraan mereka secara signifikan.

    Poster pemutihan pajak kendaraan bermotor Jawa Timur (kiri) dan Jawa Tengah (kanan) tahun 2023 (Bapenda Jatim/Bapenda Jateng/Instagram)

    Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Sebelum Waktu Habis

    Walaupun diskon yang ditawarkan cukup besar, setiap provinsi memiliki kebijakan dan batas waktu yang berbeda-beda untuk pemutihan pajak.

    Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk segera memanfaatkan program ini sebelum berakhir.

    Pemutihan pajak kendaraan ini berlaku bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak hingga tahun 2024.

    Dengan membayar pajak untuk tahun 2025, pemilik kendaraan bisa terhindar dari denda atau sanksi administrasi.

    Selain itu, beberapa provinsi juga menawarkan kemudahan dalam proses pembayaran, seperti penghapusan biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan penghapusan denda keterlambatan pajak.

    Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi mereka yang ingin melakukan transaksi atau mutasi kendaraan.

    Cara Memanfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan 2025

    • Periksa Status Pajak Kendaraan Anda

    Cek apakah kendaraan Anda memiliki tunggakan pajak atau apakah sudah membayar untuk tahun 2025. Pastikan untuk segera melunasi pajak yang tertunda.

    • Segera Bayar Pajak Kendaraan

    Jangan menunda pembayaran pajak kendaraan Anda. Manfaatkan diskon pajak besar ini sebelum masa berlakunya habis.

    • Perhatikan Batas Waktu Setiap Provinsi

    Masing-masing provinsi memiliki batas waktu yang berbeda-beda untuk program pemutihan pajak. Pastikan untuk mengetahui tanggal terakhir untuk mengikuti program di wilayah Anda.

    • Cek Ketentuan Pembebasan Biaya Lainnya

    Selain pajak kendaraan, beberapa daerah juga memberikan pembebasan atau diskon untuk biaya-biaya lain, seperti biaya balik nama kendaraan. Jangan lewatkan kesempatan ini jika Anda berencana melakukan mutasi kendaraan.

    Selain Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan, berikut beberapa provinsi yang mengadakan program pemutihan pajak kendaraan pada April 2025:

    • Jawa Barat

    Pemprov Jawa Barat menggelar program pemutihan pajak kendaraan untuk roda dua maupun roda empat, mulai 20 Maret-30 Juni 2025.

    Program ini berlaku untuk tunggakan pajak kendaraan hingga tahun 2024 ke belakang, tanpa batasan jumlah tahun.

    Pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak tahun berjalan (2025), sementara tunggakan sebelumnya dibebaskan. Selain itu, biaya bea balik nama kendaraan juga digratiskan.

    • Jawa Tengah

    Pemprov Jawa Tengah menggelar program pemutihan pajak kendaraan pada 2025 mulai 8 April-30 Juni 2025.

     Pemutihan ini memberi keringanan berupa penghapusan tunggakan nilai pokok pajak dan denda yang berlaku. Masyarakat hanya perlu membayar pajak untuk tahun 2025.

    • Banten

    Pemprov Banten akan menggelar program pemutihan tunggakan pajak kendaraan mulai 10 April-30 Juni 2025.

    Program ini memberikan pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor, dengan ketentuan khusus bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan masa pajak 2025 sampai dengan 2026.

    • Aceh

    Pemprov Aceh sebelumnya telah mengadakan program pemutihan PKB, denda PKB, dan PKB mati di atas dua tahun yang berakhir pada 15 Januari 2025. Namun, pemutihan pajak progresif masih berlangsung sampai dengan 31 Desember 2025.

    • Riau

    Pemprov Riau menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor sejak Januari 2025, di mana denda keterlambatan membayar pajak kendaraan dihapus hingga 5 April 2025. Program ini tidak mencakup Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDLLJ).

    Suasana kendaraan bermotor saat melintas di Kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Kementerian Keuangan RI resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Regulasi ini mengatur penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang tertentu, termasuk kendaraan bermotor yang tergolong barang mewah. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

    Pentingnya Program Pemutihan Pajak

    Program pemutihan pajak kendaraan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemilik kendaraan, tetapi juga bagi pemerintah daerah.

    Dengan adanya pemutihan pajak, diharapkan masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan dan tidak ada lagi tunggakan yang membebani.

    Pemutihan pajak ini menjadi kesempatan emas bagi siapa saja yang ingin menghindari denda keterlambatan dan menata kewajiban pajak mereka lebih baik.

    Jadi, pastikan Anda memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan lewatkan diskon besar yang bisa menghemat banyak uang Anda!

  • Rayu Trump Pangkas Tarif Impor, Indonesia hingga India Kirim Tim Lobi ke Amerika – Halaman all

    Rayu Trump Pangkas Tarif Impor, Indonesia hingga India Kirim Tim Lobi ke Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bertandang ke Gedung Putih, usai Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen kepada barang-barang Indonesia.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Head of Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi. 

    Dalam keterangan resminya ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin soal menyikapi kebijakan pembaharuan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Trump.

    Sebagai respons awal, saat ini pemerintah sedang menghitung dampak dari penerapan tarif resiprokal (timbal balik) yang dikenakan pemerintah AS. 

    Pemerintah juga turut mengkaji penyederhanaan regulasi agar produk Indonesia bisa lebih kompetitif, serta memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, pemerintah turut mengirimkan tim lobi ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan pemerintah US.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Jumat, 4 April 2025.

    Melalui cara ini pemerintah berharap agar kebijakan tarif Trump tidak berdampak banyak bagi ekspor Indonesia. Mengingat total ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar pada periode Februari 2025.

    Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ekspor tersebut tercatat lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang hanya dipatok 2,10 miliar dolar dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar.

    India hingga Vietnam Ikut Lobi Trump

    Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk India yang terkena tarif baru Trump juga berupaya keras melobi AS agar memangkas kebijakannya.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bahwa mereka sedang melangsungkan penyelesaian cepat lewat Perjanjian Perdagangan Bilateral multi-sektoral yang saling menguntungkan dengan AS, pasca Trump memberlakukan tarif impor 26 persen kepada New Delhi.

    Meski Trump memberlakukan tarif impor 26 persen, namun Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India menegaskan bahwa negaranya akan “tetap berhubungan” dengan AS terkait tarif terbaru Trump.

    Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Vietnam, pasca Trump menghantam ekonomi Vietnam dengan tarif 46 persen pemimpin Vietnam mulai Gerak cepat, melobi Donald Trump untuk mengurangi tarif.

    Dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump, ia mengatakan bahwa Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan dirinya pada Jumat (4/4/2025).

    Adapun panggilan telepon ini dilakukan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam untuk melobi Trump agar presiden AS itu mengurangi tarif impor. Sebagai tawaran Vietnam siap memangkas tarif barang dari AS menjadi nol jika bisa mendapat kesepakatan yang bagus dengan AS.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas Tarif mereka hingga nol jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” kata Trump di Truth Social, mengutip dari The Guardian.

    Trump tak menjelaskan secara rinci kesepakatan apa yang telah ia buat dengan pemerintah Vietnam, dalam cuitannya ia hanya menyampaikan terima kasih kepada To Lam. Dia mengaku menantikan pertemuan dengan To Lam.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama Negara kita, dan mengatakan saya menantikan pertemuan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Menyusul yang lainnya, Israel dilaporkan tengah berunding dengan AS untuk mendapat pengurangan tarif yang diberlakukan Trump.

    “Kementerian Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintah AS dengan tujuan mengurangi cakupan tarif dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” tulis Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X.

    Upaya ini dilakukan pemerintah Israel usai sekutu dekat AS ini terdampak tarif baru Trump sebesar 17 persen. Asosiasi Produsen Israel (MAI) mengatakan pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka, lantaran keputusan tersebut menimbulkan “tantangan besar” bagi ekonomi Israel.

    Mengantisipasi terjadinya gonjang-ganjing ekonomi di tengah perang, pemerintah Israel mengungkap pihaknya sedang menghubungi otoritas AS “untuk menjamin pengecualian Israel.

    Setelah sebelumnya Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan pencabutan semua bea masuk yang tersisa atas impor AS oleh Israel, yang memengaruhi satu persen barang Amerika yang masih dikenakan bea masuk tersebut.

  • Netanyahu Bertemu Trump: Strategi Menghadapi Tarif Impor 17 Persen – Halaman all

    Netanyahu Bertemu Trump: Strategi Menghadapi Tarif Impor 17 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel kini berada dalam situasi yang cukup sulit setelah terpapar tarif impor baru sebesar 17 persen yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump.

    Dalam upaya untuk mengatasi dampak dari kebijakan ini, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melakukan negosiasi dengan pihak Gedung Putih untuk mencari kemungkinan pengurangan tarif tersebut.

    Apa Dampak dari Kebijakan Tarif Trump?

    Israel, yang dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, mendapati dirinya terjerat dalam kebijakan perdagangan yang ketat.

    Trump tidak menunjukkan tanda-tanda melunak, bahkan kebijakan tarif baru ini diumumkan hanya sehari setelah Israel mencabut semua bea masuk atas impor dari AS.

    Asosiasi Produsen Israel (MAI) menggambarkan keputusan ini sebagai “sangat mengejutkan”, karena menimbulkan tantangan besar bagi perekonomian negara tersebut.

    Menyikapi situasi ini, pemerintah Israel berusaha keras untuk berkomunikasi dengan otoritas AS, dengan harapan bisa mendapatkan pengecualian dari tarif yang dikenakan.

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menegaskan bahwa Kementerian Keuangan sedang melakukan dialog dengan pemerintah AS untuk memperkecil dampak dari tarif impor baru ini.

    Siapa yang Terlibat dalam Negosiasi?

    Untuk mempercepat proses negosiasi, Netanyahu dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Trump di Gedung Putih pada 6 Februari 2025.

    Menariknya, kunjungan ini menjadikan Netanyahu sebagai pemimpin asing pertama yang mencoba melakukan negosiasi langsung mengenai tarif impor dengan Presiden Trump.

    Sumber-sumber yang mengetahui rencana tersebut menyebutkan bahwa selain membahas tarif, kunjungan Netanyahu juga akan berfokus pada masalah Gaza dan isu-isu lain di kawasan tersebut.

    Mengapa Trump Memberlakukan Tarif Impor Ini?

    Donald Trump menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi defisit perdagangan AS, melindungi industri dalam negeri, dan memperbaiki keseimbangan perdagangan dengan negara lain.

    Data yang ada menunjukkan defisit perdagangan AS mencapai 12 triliun dollar AS dengan 92 negara pada tahun 2024, yang menurut Trump, adalah situasi darurat nasional.

    Dengan kebijakan ini, Trump berharap dapat meningkatkan pendapatan AS hingga 600 miliar dollar AS per tahun.

    Peter Navarro, penasihat perdagangan Gedung Putih, menambahkan bahwa jika target ini tercapai, ini akan menjadi lonjakan penerimaan pajak terbesar negeri itu sejak Perang Dunia II.

    Dalam situasi yang menegangkan ini, Netanyahu dan pemerintah Israel berupaya untuk mengamankan keuntungan bagi ekonomi mereka, sambil menghadapi tantangan yang datang dari kebijakan perdagangan yang agresif.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Netanyahu Kelimpungan Israel Kena Tarif Impor Trump,  Ajak AS Berunding Minta Kortingan – Halaman all

    Netanyahu Kelimpungan Israel Kena Tarif Impor Trump,  Ajak AS Berunding Minta Kortingan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Israel Benyamin Netanyahu diketahui tengah berunding dengan juru bicara Gedung Putih di untuk mendapat pengurangan tarif yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Upaya ini dilakukan pemerintah Israel usai sekutu dekat AS ini terdampak tarif baru Trump sebesar 17 persen.

    Meski Israel merupakan sekutu terdekat AS, hal ini tak lantas membuat Trump melunak.

    Trump justru semakin agresif memberlakukan kebijakan tarif impor baru terhadap negara-negara yang dianggap sebagai kawan dan lawan, termasuk di antaranya ke Israel.

    Mengutip dari The Guardian, adapun kebijakan tarif impor diumumkan Trump hanya sehari setelah Israel menghapus seluruh bea masuk yang tersisa atas impor dari AS.

    Asosiasi Produsen Israel (MAI) mengatakan pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka, lantaran keputusan tersebut menimbulkan “tantangan besar” bagi ekonomi Israel.

    Israel Lobi Trump 

    Mengantisipasi terjadinya gonjang-ganjing ekonomi di tengah perang, pemerintah Israel mengungkap pihaknya sedang menghubungi otoritas AS “untuk menjamin pengecualian Israel”.

    Pejabat Israel juga mengatakan, bahwa mereka telah berkomunikasi dengan otoritas AS dan Israel untuk memastikan pengecualian Israel.

    “Kementerian Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintah AS dengan tujuan mengurangi cakupan tarif dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” tulis Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X.

    Netanyahu Akan Temui Trump

    Untuk mempercepat proses negosiasi, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan akan bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, di Gedung Putih pada Senin (6/4/2025) waktu Amerika Serikat.

     Hal ini diungkap empat sumber yang mengetahui rencana itu mengkonfirmasi kabar tersebut.

    Tak dirinci dengan siapa Netanyahu akan bertandang ke AS untuk menemui Presiden Donald Trump.

    Namun sumber itu mengatakan kunjungan Netanyahu menjadikan dirinya sebagai pemimpin asing pertama yang bertemu langsung dengan Trump untuk mencoba merundingkan kesepakatan terkait tarif.

    Lebih lanjut selain membahas tarif impor, kunjungan Netanyahu ke AS dimaksudkan untuk membahas Gaza dan sejumlah isu lainnya di kawasan tersebut.

    Alasan Trump Memberlakukan Tarif Impor

    Trump berdalih upayanya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi defisit perdagangan AS, melindungi industri dalam negeri serta memperbaiki keseimbangan perdagangan dengan negara-negara lain.

    Trump beranggapan kebijakan menaikkan tarif sebagai jalan keluar menyembuhkan ekonomi AS dari defisit perdagangan 

    ”Kita akhirnya mengutamakan Amerika,” kata Trump.

    Ini lantaran data perdagangan AS di tahun 2024 menunjukkan bahwa negara Hollywood ini mengalami defisit perdagangan barang sebesar 1,2 triliun dollar AS dengan 92 negara.

    Trump menganggap defisit perdagangan yang dialami AS saat ini adalah kondisi darurat nasional, sehingga pemerintah perlu memberlakukan kebijakan agresif.

    Lewat cara ini penasihat perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, mengatakan, kebijakan tarif baru akan mendongkrak pendapatan AS hingga 600 miliar dollar AS per tahun.

    Jika target tersebut terwujud, pendapatan itu akan menjadi lonjakan penerimaan pajak terbesar negeri itu sejak Perang Dunia II.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Orang Sudah Bisa Disebut Kaya di RI kalau Sudah Lakukan Ini

    Orang Sudah Bisa Disebut Kaya di RI kalau Sudah Lakukan Ini

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) membagi masyarakat dalam lima golongan yaitu miskin, rentan, kelas bawah, kelas menegah, dan kelas atas alias kaya berdasarkan jumlah pengeluaran per bulan. Lantas kapan seseorang dapat dikategorikan sebagai orang kaya?

    Melansir dari situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Learning Center, pengelompokan kelas masyarakat RI didasarkan pada ukuran Bank Dunia, yakni seberapa besar pengeluaran masyarakat jika dibandingkan dengan kelas pengeluaran dengan garis kemiskinan.

    Secara rinci masyarakat yang masuk dalam kelompok miskin memiliki pengeluaran per kapita kurang dari garis kemiskinan, lalu kelompok rentan dengan pengeluaran 1-1,5 kali dari garis kemiskinan, dan kelas menuju menengah memiliki pengeluaran 1,5-3,5 kali dari garis kemiskinan.

    Kemudian itu kelompok kelas menengah memiliki pengeluaran per kapita sekitar 3,5-17 kali dari garis kemiskinan. Barulah setelah itu mereka dengan pengeluaran per kapita di atas 17 kali garis kemiskinan yang dapat dikategorikan sebagai orang kelas atas alias kaya.

    Merujuk dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2024 lalu, garis kemiskinan di Indonesia sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Artinya kelompok kelas atas adalah mereka yang ‘uang jajan’ per bulannya sebesar Rp 9.909.844.

    Jika dibulatkan kelas atas atau orang kaya adalah mereka yang memiliki gaji minimal Rp 10 juta. Ini merupakan kelompok kelas dalam pembagian menurut BPS, sehingga mereka yang punya gaji jauh lebih besar dari itu tetap masuk dalam kelas atas.

    Kemudian untuk kelas menengah ukurannya ialah memiliki pengeluaran 3,5-17 kali dari garis kemiskinan atau sekitar Rp 2,04 juta sampai Rp 9,90 juta per kapita per bulan.

    Sedangkan menuju kelas menengah 1,5-3,5 kali garis kemiskinan atau senilai Rp 874,39 ribu sampai Rp 2,04 juta, kemudian rentan miskin ialah 1-1,5 kali garis kemiskinan atau Rp 582,93 ribu sampai dengan Rp 874,39 ribu.

    (fdl/fdl)

  • China Serang Balik Donald Trump, Tarik Tarif 34% Semua Barang Impor AS – Page 3

    China Serang Balik Donald Trump, Tarik Tarif 34% Semua Barang Impor AS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan China pada hari Jumat mengatakan akan mengenakan tarif 34% pada semua barang yang diimpor dari AS mulai tanggal 10 April. Kebijakan baru ini menyusul bea masuk yang dikenakan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump awal minggu ini.

    “Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk segera membatalkan tindakan tarif sepihaknya dan menyelesaikan perbedaan perdagangan melalui konsultasi dengan cara yang setara, saling menghormati, dan saling menguntungkan,” kata kementerian Keuangan China dikutip dari CNBC, Jumat (5/4/2025).

    Kementerian Keuangan China mengkritik keputusan Washington untuk mengenakan 34% dari pungutan timbal balik tambahan pada China, sehingga total tarif AS terhadap negara tersebut menjadi 54%. Mereka menyebutnya sebagai tindakan tidak konsisten dengan aturan perdagangan internasional dan sangat merugikan kepentingan China, serta membahayakan pembangunan ekonomi global dan stabilitas produksi dan rantai pasokan.

    Secara terpisah, China juga menambahkan 11 perusahaan AS ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan yang menurut pemerintah Beijing telah melanggar aturan pasar atau komitmen kontraktual.

    Kementerian Perdagangan China juga menambahkan 16 entitas AS ke dalam daftar kontrol ekspornya dan mengatakan akan menerapkan kontrol ekspor pada tujuh jenis barang yang terkait dengan tanah jarang, termasuk samarium, gadolinium, dan terbium.

    Beijing juga telah mengajukan pengaduan resmi terhadap AS ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Kementerian Perdagangan mengonfirmasi dalam rilis mereka dengan mengatakan kebijakan tarif Washington sangat melanggar aturan WTO, sangat merusak hak dan kepentingan yang sah dari anggota WTO, dan sangat merusak sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dan tatanan ekonomi dan perdagangan internasional.

     

  • Kena Tarif Baru Trump, Israel Berunding dengan AS Minta Pengurangan

    Kena Tarif Baru Trump, Israel Berunding dengan AS Minta Pengurangan

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ternyata juga mengenakan tarif baru barang impor yang masuk ke AS terhadap Israel. Merespons itu, Israel kini tengah berunding dengan AS untuk mendapat pengurangan tarif yang diberlakukan Trump tersebut.

    Dilansir AFP, Jumat (4/4/2025), Trump menyerang kawan dan lawan dengan tarif ‘Hari Pembebasan’ yang diberlakukannya minggu ini. Pengumuman itu dikeluarkan hanya sehari setelah Israel mencabut semua bea masuk yang tersisa atas impor AS.

    Trump memberlakukan beberapa bea masuk terberat untuk mitra dagang utama, sementara barang dari Israel, penerima manfaat utama bantuan militer AS, dikenakan tarif sebesar 17 persen.

    “Kementerian Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintah AS dengan tujuan mengurangi cakupan tarif dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” tulis Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X pada hari Kamis.

    Smotrich telah bertemu dengan mitranya dari AS Scott Bessent di Washington pada bulan Maret. Pada hari Selasa, ia mengumumkan pencabutan semua bea masuk yang tersisa atas impor AS oleh Israel, yang memengaruhi satu persen barang Amerika yang masih dikenakan bea masuk tersebut.

    Setelah Trump mengumumkan tarifnya, eksekutif Israel menghadapi kritik keras atas pencabutan bea masuknya sendiri.

    Asosiasi Produsen Israel (MAI) mengatakan pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka. “Tampaknya pengenaan bea masuk tersebut mungkin terkait dengan defisit perdagangan AS dengan Israel,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Dalam pernyataan terpisah pada hari Kamis, MAI mengatakan keputusan tersebut menimbulkan “tantangan besar” bagi ekonomi Israel.MAI juga mengatakan bahwa pihaknya sedang menghubungi otoritas AS dan Israel “untuk menjamin pengecualian Israel.

    (maa/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Coretax Rp1,3 T tak Bantu Layanan SPT PPh 2024, Sri Mulyani dan Anak Buahnya Mau Bilang Apa Lagi?

    Coretax Rp1,3 T tak Bantu Layanan SPT PPh 2024, Sri Mulyani dan Anak Buahnya Mau Bilang Apa Lagi?

    GELORA.CO – Aplikasi pajak Coretax senilai Rp 1,3 triliun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak membantu layanan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh) 2024. Setidaknya tercatat wajib pajak (WP) yang melapor SPT PPh 2024 itu mencapai 12,34 juta per 1 April 2025.

    Angka itu terdiri dari 12 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 338,2 ribu SPT Tahunan badan. Jika Coretax tidak bermasalah, rasa-rasanya jumlah pelaporan SPT bisa lebih banyak lagi.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti menyatakan bahwa pelaporan SPT sebagian besar dilaporkan melalui sarana elektronik.

    Rinciannya 10,56 juta SPT dilaporkan lewat e-filling; sebanyak 1,33 juta SPT lewat e-form, sebanyak 629 SPT lewat e-SPT. Sedangkan 446,23 ribu SPT lainnya disampaikan secara manual, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

    Sebelumnya, pemerintah melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tanggal 25 Maret 2025 memutuskan untuk menghapus sanksi keterlambatan untuk pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan hingga 11 April 2025.

    Keputusan itu mempertimbangkan tenggat waktu pembayaran dan pelaporan pajak bersinggungan dengan libur panjang dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit,” kata Dwi, dikutip pada Jumat (4/4/2025).

    Normalnya, batas waktu pembayaran PPh 29 dan pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yaitu tanggal 31 Maret. Namun, lantaran cuti bersama berlaku hingga 7 April, maka Pemerintah memberikan relaksasi untuk pembayaran dan pelaporan yang dilakukan setelah jatuh tempo 31 Maret hingga 11 April 2025.

    “Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),” tambah Dwi.

    DJP pun menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian pada tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92 persen dari total wajib pajak.

    Bagi wajib pajak yang belum melakukan kewajiban melaporkan SPT, Dwi mengimbau agar segera melakukan pelaporan. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

    Pada Rabu pagi (2/4/2025), aplikasi Coretax masih mengalami kendala sehingga tidak bisa diakses. Ketika membuka Coretax lewat situs coretaxdjp.pajak.go.id, tersemat pengumuman bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan pemeliharaan Coretax.

    “Terima kasih atas masukan berharga dan kepercayaan yang telah diberikan. Dalam upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, DJP akan melakukan pemeliharaan Coretax DJP guna mengoptimalkan kinerja dan mengatasi berbagai kendala yang telah Anda sampaikan. Dan, selama proses peeliharaan, sistem Coretax DJP tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Selanjutnya, DJP minta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. “Kami berkomitmen untuk segera kembali dengan layanan yang lebih baik dan lebih andal untuk Anda,” demikian pengumuman.

  • Ingat! Lapor SPT Pajak hingga 11 April 2025 Masih Bebas Sanksi

    Ingat! Lapor SPT Pajak hingga 11 April 2025 Masih Bebas Sanksi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Batas akhir pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi memang sudah berakhir pada 31 Maret lalu. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi memberikan relaksasi bagi wajib pajak yang ingin melapor SPT Tahunannya.

    DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 yang terutang serta penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau SPT WP OP Tahun Pajak 2024.

    Adapun, relaksasi dalam bentuk pembebasan sanksi denda ini ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025.

    DJP menegaskan alasan pemberlakuan kebijakan pembebasan sanksi ini ialah untuk mengakomodir bertepatannya jatuh tempo penyetoran pajak dan pelaporan SPT WP OP Tahun Pajak 2024 dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitiri 1446 Hijriah yang cukup panjang, yaitu sampai dengan tanggal 7 April 2025.

    Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit.

    Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang terlambat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun Pajak 2024, dan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2024, setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal 11 April 2025, diberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan dimaksud.

    “Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak,” tulis Keputusan Dirjen tersebut.

    Untuk memudahkan wajib pajak, begini cara isi formulir secara online untuk SPT tahunan:

    1. Wajib pajak masuk ke laman resmi DJP Online, www.pajak.go.id melalui handphone ataupun laptop.

    2. Login dengan memasukkan nomor NIK/NPWP dan password serta kode keamanaan.

    3. Jika sudah login, maka klik lapor dan pilih e-filing serta buat SPT.

    4. Setelah itu akan ada opsi pengisian formulir SPT yang diberikan kepada anda baik 1770 dan 1770 S. Pilih yang sesuai dengan penghasilan anda per tahun.

    5. Isi formulir berdasarkan tahun pajak dan status SPT dan klik langkah selanjutnya.

    6. Di sini anda akan diarahkan untuk mengisi data langkah demi langkah yang terdiri dari 18 tahap. Mulai isi data terkait penghasilan final, harta yang dimiliki hingga akhir tahun pajak, hingga daftar utang yang dimiliki pada tahun pajak tersebut.

    7. Jika Anda tidak memiliki utang pajak dan lainnya maka akan muncul status SPT Anda, yakni nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Kemudian, lakukan isi SPT sesuai dengan status.

    8. Jika telah selesai maka klik tombol setuju dan kode verifikasi akan dikirimkan ke alamat email atau nomor telepon terdaftar.

    9. Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan dan klik tombol kirim SPT.

    10. Lalu, wajib pajak akan mendapatkan tanda terima elektronik SPT Tahunan yang dikirimkan ke email.

    Sebelum mengisi SPT, wajib pajak harus memastikan telah memiliki electronic filing identification number (EFIN). EFIN adalah 10 digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak dan bersifat sangat rahasia. EFIN berfungsi sebagai identitas wajib pajak pada saat melakukan transaksi elektronik dengan DJP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

    Jika wajib pajak belum memiliki EFIN, wajib pajak bisa mendapatkan EFIN juga bisa dilakukan secara online dengan mengirim permohonan pembuatan EFIN ke alamat email kantor pajak terdekat dengan tempat tinggal atau domisili. Berikut ini cara mendapatkan EFIN secara online.

    1. Kirim e-mail ke alamat kantor pajak “[email protected]” (tanpa tanda kutip). Adapun alamat email kantor pajak selengkapnya dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/unit-kerja.

    2. Tulis “Permintaan EFIN” di bagian subjek e-mail. Kemudian di dalam badan email, cantumkan data pendukung, meliputi nama lengkap WP, NPWP, NIK, nomor HP, alamat e-mail aktif.

    3. Lampirkan juga foto/scan KTP asli, foto/scan NPWP asli, selfie/swafoto memegang KTP dan NPWP asli dengan wajah terlihat jelas.

    4. Apabila sudah lengkap semua, silahkan kirim Tunggu hingga nomor EFIN dikirimkan ke alamat e-mail WP yang telah tercantum tadi.

    (arj/haa)

  • Vietnam Desak AS Tunda Tarif Impor, Tempuh Jalur Diplomasi

    Vietnam Desak AS Tunda Tarif Impor, Tempuh Jalur Diplomasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Vietnam meminta Amerika Serikat menangguhkan rencana pengenaan tarif sebesar 46% terhadap produk-produk impor asal Vietnam dan membuka ruang untuk negosiasi lebih lanjut.

    Melansir Bloomberg, Jumat (4/4/2025), Kementerian Perdagangan Vietnam menyampaikan nota diplomatik segera setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor minimum 10% terhadap seluruh negara pengekspor ke AS, serta tarif tambahan terhadap sekitar 60 negara. Vietnam termasuk yang terkena tarif tertinggi dalam kebijakan baru ini.

    Kementerian Perdagangan juga mendorong agar Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nguyen Hong Dien segera melakukan pembicaraan langsung melalui sambungan telepon dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi di laman pemerintah.

    Dalam dokumen tersebut, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Luar Negeri Ta Hoang Linh mengatakan masih ada ruang untuk diskusi dan negosiasi. Ia menegaskan bahwa barang-barang Vietnam yang diekspor ke AS bersaing dengan produk dari negara lain, bukan langsung dengan produk domestik AS.

    Untuk memperkuat upaya diplomasi, Vietnam juga berencana mengirim delegasi tambahan akhir pekan ini ke Washington, dipimpin Wakil Perdana Menteri Ho Duc Phoc.

    “Vietnam menyesalkan keputusan pemerintah AS dalam mengenakan tarif balasan terhadap ekspor Vietnam,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Pham Thu Hang.

    Perdana Menteri Pham Minh Chinh sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut tidak sejalan dengan hubungan baik kedua negara, dan telah menginstruksikan pembentukan satuan tugas khusus untuk merespons dengan cepat dinamika terbaru.

    Langkah tarif ini berisiko mengganggu ambisi Vietnam untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi minimal 8% tahun ini, apalagi AS merupakan pasar ekspor terbesar bagi negara tersebut. Namun Chinh menegaskan bahwa target pertumbuhan tetap belum diubah.

    Laporan terbaru Kantor Perwakilan Dagang AS menyebut bahwa rata-rata tarif impor Vietnam mecapai 9,4%. Kementerian Keuangan Vietnam menambahkan bahwa sebagian besar produk AS yang masuk ke Vietnam dikenai tarif lebih rendah dari 15%, jauh di bawah kalkulasi 46% yang diumumkan.

    Direktur Eksekutif Kamar Dagang Amerika Adam Sitkoff meyakini dialog dan negosiasi antara AS dan Vietnam akan terus berlanjut hingga mencapai kesepakatan.

    “Kalau negara-negara bisa menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dengan Presiden Trump, maka kebijakan bisa saja berubah,” tutupnya.