Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Gaji PNS Naik 16 Persen di 2025? Ini Faktanya

    Gaji PNS Naik 16 Persen di 2025? Ini Faktanya

    JABAR EKSPRES – Belakangan ini, dunia maya diramaikan dengan kabar yang bikin banyak pegawai negeri sipil (PNS) semangat, katanya gaji bakal naik 16 persen tahun 2025.

    Bahkan, isu ini sampai jadi trending topic di Google karena banyak yang penasaran, terutama para ASN yang berharap kantong makin tebal tahun ini.

    Baca juga : Kapan Gaji 13 Pensiunan PNS 2025 Cair? Ini Jadwal Pencairan Jika Belum Cair

    Tapi, benarkah kabar itu? Yuk, kita kupas tuntas faktanya biar nggak asal percaya.

    Kilas Balik: Gaji PNS Naik Tahun 2024

    Sebelum membahas isu gaji naik 16 persen di 2025, ada baiknya kita ingat kembali apa yang terjadi tahun lalu.

    Pada tahun 2024, pemerintah memang resmi menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen.

    Informasi ini diambil langsung dari situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Presiden Joko Widodo juga sudah mengumumkan kenaikan tersebut secara langsung pada 16 Agustus 2023.

    Nah, kenaikan ini baru benar-benar berlaku mulai 1 Januari 2024.

    Kebijakan kenaikan gaji seperti ini memang selalu menarik perhatian.

    Selain menyangkut kesejahteraan ASN, masyarakat umum juga ikut memperhatikannya karena bisa berpengaruh pada daya beli, belanja negara, hingga kondisi ekonomi secara umum.

    Jadi, Gaji PNS Benar Naik 16 Persen Tahun 2025?

    Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama: apakah benar gaji PNS akan naik lagi sebesar 16 persen di tahun 2025 ini?

    Sayangnya, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, baik dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menyatakan hal tersebut.

    Bahkan, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, secara terbuka mengatakan bahwa belum ada pembahasan spesifik terkait kenaikan gaji PNS di tahun 2025.

    Salah satu alasannya adalah karena pemerintah baru saja memasuki masa transisi dengan struktur pemerintahan yang masih dalam proses penyesuaian.

    Program-program kerja serta anggaran juga masih dalam tahap awal pembahasan.

    “Saya belum ada pembicaraan secara khusus dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani),” ujar MenPAN-RB Rini Widyantini.

    Namun begitu, beliau menegaskan bahwa soal gaji PNS tetap akan masuk dalam agenda koordinasi ke depannya.

  • Di Depan Sri Mulyani, Prabowo Ingatkan Bea Cukai Jangan Macam-macam!

    Di Depan Sri Mulyani, Prabowo Ingatkan Bea Cukai Jangan Macam-macam!

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan supaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) tidak menghambat arus keluar masuk barang. 

    Prabowo mengakui bahwa pemerintahannya harus berintrospeksi diri. Bea Cukai dinilai sebagai salah satu institusi yang dinilai menghambat kemudahan kegiatan usaha. 

    “Bea Cukai harus beres jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ngada, memperlama-memperlama begitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia,” ujarnya di hadapan investor dan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). 

    Prabowo lalu menyebut pemerintahannya fokus dalam menghentikan praktik penyelundupan yang dinilai mengancam industri dan pekerjaan masyarakat. Kepala Negara mengingatkan bahwa institusi negara yang melindungi penyelundupan akan ditindak sekeras-kerasnya. 

    “Kalau ada petugas, pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan harus kita tindak sekeras-kerasnya. Ini saya minta bertanggung jawab, saya sudah berkali-kali bicara sama pejabat-pejabat itu,” ujarnya.

    Adapun Prabowo menyebut akan memberikan perhatian khusus kepada Bea Cukai dalam upaya penanganan masalah penyelundupan. Dia mengakui publik menunggu langkahnya untuk menyelesaiakan permasalahan tersebut. 

    “Saya kasih peringatan berkali-kali, nanti akan saya akan kasih perhatian khusus Bea Cukai dan semua bentuk penyelundupan,” ujarnya. 

    Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut Bea Cukai bukan satu-satunya institusi yang disoroti. Dia menyebut institusi seperti TNI-Polri juga akan diberikan perhatian khusus agar bisa berintrospeksi diri. 

    Pada acara sarasehan tersebut, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih turut hadir seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan masih banyak lagi. 

  • Mereka Kerja Bakti 6 Bulan

    Mereka Kerja Bakti 6 Bulan

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih lantaran sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih masih ada yang belum mendapatkan mobil dinas. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih lantaran sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih masih ada yang belum mendapatkan mobil dinas. Padahal, seluruh menterinya sudah bekerja keras selama enam bulan.

    “Mereka masuk pemerintah saya sedih loh (Bu) Menkeu, banyak yang belum dapat mobil dinas, mereka kerja enam bulan ini kerja bakti,” kata Prabowo di Sarasehan Ekonomi, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

    Namun, Prabowo mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sudah mulai membuka blokir anggaran kementerian. Sehingga, anggaran bisa digunakan untuk berbagai program.

    Prabowo menyampaikan, pemerintahannya terbuka untuk menerima kritik dari masyarakat. Sebab, posisi Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dipilih oleh rakyat.

    “Rakyat yang punya hak, kedaulatan di tangan rakyat, kami dipilih rakyat. Kau suka, tidak suka ya ini pilihan rakyat inilah kita yang dipilih rakyat. Ada yang botak, ada yang item ya tapi ini pilihan rakyat. Cita-cita mereka semua ini hanya berbakti pada rakyat. Kalau mereka mau kaya raya mereka bisa, enggak usah masuk pemerintahan,” jelasnya.

    (cip)

  • China Tuduh AS Lakukan Pemerasan Ekonomi

    China Tuduh AS Lakukan Pemerasan Ekonomi

    PIKIRAN RAKYAT – Beijing kembali menyuarakan sikap tegasnya terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pemerintah China menyatakan tidak akan mundur dalam menghadapi tekanan dari Washington, menyusul ancaman tarif tambahan sebesar 50% yang akan diterapkan AS apabila China tidak mencabut bea masuk 34% terhadap produk impor asal Amerika.

    Pernyataan keras ini disampaikan oleh Kementerian Keuangan China usai pemerintah AS secara resmi memberlakukan tarif baru pada pekan lalu. Langkah Trump ini memicu eskalasi terbaru dalam perang dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, menimbulkan kekhawatiran global akan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi internasional.

    Dalam tanggapan resminya, pihak China menyebut tindakan AS sebagai bentuk “pemerasan ekonomi” dan menegaskan bahwa negara tersebut tidak akan tunduk terhadap tekanan sepihak. Seorang juru bicara industri perdagangan China bahkan menyebut keputusan AS menaikkan tarif sebagai kesalahan fatal yang mencerminkan sikap hegemonik.

    “Jika Amerika Serikat tetap bersikukuh dengan pendekatan seperti ini, maka China akan melawan hingga akhir,” ucapnya.

    Ia menambahkan bahwa pemerintah China siap mengambil tindakan balasan yang tegas demi menjaga kepentingan nasional dan martabat ekonomi negaranya.

    Trump, melalui platform media sosialnya Truth Social, sebelumnya memperingatkan bahwa segala bentuk pembalasan terhadap kebijakan tarif AS akan dibalas dengan tarif tambahan yang lebih tinggi lagi.

    Jika ancaman ini direalisasikan, maka total tarif terhadap sejumlah barang impor dari China bisa mencapai 104%, memberi tekanan besar terhadap perusahaan-perusahaan Amerika yang bergantung pada rantai pasokan dari Negeri Tirai Bambu.

    Sementara itu, juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu, menanggapi dengan kritik tajam terhadap langkah AS. Ia menyebut kebijakan tarif sebagai bentuk unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional.

    Meski demikian, China tetap membuka peluang untuk dialog. Dalam pernyataan terpisah pada hari Selasa, 8 April 2025 Kementerian Perdagangan China menyatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan perang dagang dan menegaskan kembali pentingnya dialog sebagai jalan penyelesaian.

    “Tidak ada pemenang dalam perang dagang,” kata perwakilan kementerian tersebut dengan tegas.

    Ketegangan ini berdampak langsung pada pasar global. Indeks saham berjangka AS mencatat penurunan tajam, sementara bursa saham London, FTSE 100, merosot lebih dari 300 poin sejak perdagangan dibuka pada Jumat lalu, mencerminkan kecemasan investor terhadap ketidakpastian ekonomi global yang terus membayangi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • China Siap Berjuang Sampai Akhir Lawan Ancaman Tarif Tambahan 50% dari Trump – Page 3

    China Siap Berjuang Sampai Akhir Lawan Ancaman Tarif Tambahan 50% dari Trump – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan China mengatakan dengan tegas menentang ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. China berjanji untuk mengambil tindakan balasan guna melindungi hak dan kepentingannya sendiri.

    Komentar China ini muncul setelah Trump mengatakan akan mengenakan bea tambahan 50% pada impor AS dari China pada hari Rabu, jika Beijing tidak mencabut tarif 34% yang dikenakannya pada produk AS pada minggu lalu.

    “Ancaman Amerika Serikat (AS) untuk menaikkan tarif pada China adalah kesalahan di atas kesalahan,” tulis Kementerian Perdagangan China dalam keterangannya, dikutip dari CNBC, Selasa (8/4/2025).

    “China tidak akan pernah menerimanya. Jika AS bersikeras dengan caranya sendiri, China akan berjuang sampai akhir.”

    Pada Jumat lalu, Kementerian Keuangan China mengumumkan tarif tambahan sebesar 34% untuk semua barang yang diimpor dari AS, mulai 10 April, sebagai balasan terhadap Trump yang mengenakan tarif baru sebesar 34% terhadap China.

    Tarif menyeluruh tersebut menyusul dua putaran tarif sebelumnya sebesar 10%-15%, yang sebagian besar menargetkan produk pertanian dan energi yang diimpor dari AS.

    Harapan Kesepakatan 

    Direktur Pelaksana Teneo Gabriel Wildau menjelaskan, cakupan tarif yang diperluas mencerminkan berkurangnya harapan para pemimpin China untuk kesepakatan perdagangan dengan AS. Tarif sebesar 34% yang diberlakukan Trump terhadap China merupakan tambahan dari tarif sebesar 20% yang diberlakukan sejak Februari lalu, sehingga total tarif baru tahun ini menjadi 54%.

    Morgan Stanley melihat, tarif tambahan tersebut telah menaikkan tarif rata-rata tertimbang AS terhadap Tiongkok hingga setinggi 65%, dan dapat merusak ekonomi China sebesar 1,5 hingga 2 poin persentase tahun ini.

    “Karena Tiongkok sudah menghadapi tarif lebih dari 60%, tidak masalah jika tarifnya naik 50% atau 500%,” kata Tianchen Xu, ekonom senior di Economist Intelligence Unit, yang mengisyaratkan Beijing siap menghadapi perang dagang dengan AS.

    “Tiongkok berada di pihak defensif, tetapi pada dasarnya kedua belah pihak saling menguji batas kemampuan masing-masing,” kata Xu.

    Saling Berbalas Terus

    Xu melanjutkan, karena risiko perang dagang AS-China yang intens meningkat, Beijing mungkin akan menggunakan tindakan pembalasan lebih lanjut, seperti menghentikan pembelian barang pertanian AS, menyamakan tarif AS, dan memperluas kontrol ekspor lebih lanjut pada logam dan mineral.

    Beijing telah memberlakukan pembatasan ekspor pada unsur tanah jarang utama, melarang ekspor barang-barang penggunaan ganda ke belasan entitas AS, memasukkan perusahaan-perusahaan AS ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan, yang membuat mereka tunduk pada pembatasan yang lebih luas saat beroperasi di China.

  • Prabowo: Enggak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi, Nonsense Itu – Page 3

    Prabowo: Enggak Ada Niat TNI Dwifungsi Lagi, Nonsense Itu – Page 3

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani juga sebelumnya mengatakan isi pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak seperti yang dikhawatirkan sejumlah kalangan. Dia memastikan isu kembalinya Dwifungsi ABRI lewat RUU TNI ini tidak benar.

    “Kan sudah tadi disampaikan oleh Ketua Panja dan pimpinan DPR yang lain bahwa itu tidak (benar), dan silakan dilihat nanti, tadi sudah disebarkan juga hasil dari Panjanya,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Diketahui, Panja membagikan dokumen cetak berisi bunyi pasal-pasal yang dibahas dalam RUU TNI, sebab di media sosial banyak beredar dokumen yang tidak sesuai dengan pembahasan di DPR.

    Puan mengatakan, pembahasan tiga pasal itu pun sudah berdasarkan masukan-masukan dari berbagai kalangan. “Tiga pasal ini sudah dibahas, sudah mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, dan tidak ada hal  pelanggaran,” jelasnya.

    “Tidak ada hal yang melanggar. Dalam penjelasan konferensi pers tadi kan harusnya sudah jelas apa saja yang direvisi, dan itu tidak mengubah hal-hal yang dicurigai,” imbuh Puan.

    Berdasarkan keterangan Panja, RUU mengubah aturan pada pasal 43 Undang-Undang TNI yang saat ini eksis yakni batas usia pensiun bintara dan tamtama dari 53 tahun menjadi 55 tahun.

    Kemudian batas usia pensiun bagi perwira menjadi 58-62 tahun sesuai pangkat. Khusus bintang 4, usia pensiun disesuaikan dengan kebijakan presiden.

    Puan menyebut, pembahasan penambahan usia pensiun personel TNI ini juga sudah dilakukan penelitian oleh Kementerian Keuangan, sehingga tidak ada masalah dari sisi anggaran. Kemudian RUU TNI juga membahas kedudukan TNI yang dapat berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    “Kalau kemudian bukan dalam jabatan-jabatan tersebut, TNI aktif harus mundur. Dalam revisi UU TNI itu sudah jelas dan clear,” tegasnya.

  • BKF Kemenkeu Klaim Penerimaan Pajak Maret 2025 Pulih

    BKF Kemenkeu Klaim Penerimaan Pajak Maret 2025 Pulih

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengklaim realisasi penerimaan pajak pada Maret 2025 lebih tinggi dibandingkan Maret 2024.

    Febrio belum menyampaikan angka detail. Ia hanya menyebut telah terjadi pembalikan (turnaround) setelah penurunan penerimaan pajak secara tahunan (year on year/YoY) hingga Februari 2025.

    “Kita melihat di bulan Maret-nya, penerimaan pajak itu sudah positif year on year-nya. Nanti kita akan detailkan lagi,” kata Febrio di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Ia menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus menjaga postur fiskal tetap sehat, terutama dari sisi penerimaan. Febrio menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak pada dua bulan pertama 2025 disebabkan oleh restitusi dan kelebihan bayar akibat penerapan tarif efektif rata-rata (TER) PPh 21.

    Namun, kini efek restitusi dan lebih bayar TER PPh 21 tersebut dinilai sudah tidak terlalu terasa, sehingga penerimaan pajak pada Maret 2025 telah kembali meningkat secara tahunan.

    Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp187,8 triliun per Februari 2025, turun 30,2% YoY dibandingkan Februari 2024 yang mencapai Rp269,02 triliun.

    Adapun realisasi penerimaan pajak pada Maret 2024 mencapai Rp393,91 triliun. Oleh karena itu, jika klaim Febrio benar, maka penerimaan pajak Maret 2025 setidaknya harus bertambah lebih dari Rp207 triliun.

    Coretax Biang Kerok

    Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono menilai bahwa permasalahan implementasi sistem Coretax menjadi penyebab utama penurunan penerimaan pajak pada awal tahun.

    Menurutnya, sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025, Coretax terus mengalami gangguan teknis. Padahal, proses bisnis pembayaran pajak hanya dapat dilakukan melalui sistem tersebut.

    “Makanya, secara praktis pembayaran pajak tidak dapat dilakukan di bulan Januari 2025 ketika Coretax bermasalah,” kata Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu kepada Bisnis, Rabu (12/3/2025).

    Ia menambahkan, jenis pajak yang paling terdampak berasal dari kelompok yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB) khusus sektor pertambangan.

    Senada, Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan penerimaan pajak terkontraksi, yakni gangguan implementasi Coretax, penerapan kebijakan tarif efektif rata-rata (TER), dan peningkatan restitusi PPN.

    Menurutnya, ketiga faktor tersebut bersifat sementara. Oleh sebab itu, ia optimistis bahwa penerimaan pajak dapat kembali meningkat.

    “Perbaikan ini terjadi karena saya melihat dampak utamanya adalah operational risk [risiko operasional], begitu pula dampak dari kebijakan TER maupun restitusi PPN yang diperkirakan akan berkurang dalam beberapa bulan ke depan,” ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (13/3/2025).

    Meski demikian, Fajry menggarisbawahi bahwa secara fundamental, kinerja perpajakan sangat bergantung pada kondisi ekonomi. Jika perekonomian membaik, maka target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun sepanjang 2025 dinilai masih realistis.

    “Jika kondisi makro tidak jauh dari asumsi APBN—seperti pertumbuhan ekonomi 5,2%—dan masih dikelola oleh orang yang tepat, saya masih yakin dengan kondisi kesehatan keuangan negara kita,” tutupnya.

  • Negosiasi soal Tarif, Menko Airlangga Bersama Tim Akan Berangkat ke AS Minggu Depan – Halaman all

    Negosiasi soal Tarif, Menko Airlangga Bersama Tim Akan Berangkat ke AS Minggu Depan – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia akan melakukan negosiasi penerapan tarif impor yang diberikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen.

    Perwakilan Indonesia yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan berangkat pekan depan ke AS.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan tim Indonesia yang berangkat ke AS mengambil jalur negosiasi bukan retaliasi.

    “Tim yang akan berangkat minggu depan ini juga tentunya membawa menu-menu negosiasi yang kita siapkan. Kita memilih jalur negosiasi, jalur diplomasi, bukan jalur retaliasi,” ungkap Febrio usai rapat dengan Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

    Untuk mengantisipasi dampak dari penerapan tarif impor 32 persen, pemerintah telah berdiskusi dengan asosiasi-asosiasi, hingga menerima banyak masukan.

    Dari masukan pelaku usaha, pemerintah mampu memetakan dampak dari berbagai industri dan kemampuan sektor untuk melakukan antisipasi.

    “Kita melihat bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita. Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu elektronik, nomor dua TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya. Jadi teman-teman pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah,” jelas Febrio.

    Berbekal masukan dari pelaku usaha, persiapan opsi yang akan dibahas selama negosiasi terus dimatangkan hingga pekan depan bertemu tim dari AS.

    “Harapannya nanti negosiasinya berjalan dengan lengkap, baik dari pemerintah dan juga pelaku usaha,” ungkap Febrio.

  • RI Tambah Volume Impor dari AS Imbas Tarif 32%, Ini Komoditasnya

    RI Tambah Volume Impor dari AS Imbas Tarif 32%, Ini Komoditasnya

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia berencana menambah volume impor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat (AS). Hal ini menyusul tambahan tarif balasan atau resiprokal 32% dari AS untuk Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu hal yang menjadi alasan AS menaikkan tarif impornya terhadap Indonesia karena AS mengalami defisit perdagangan terhadap Indonesia sebesar US$ 18 miliar.

    Hal ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam rapat koordinasi bersama lebih dari 100 asosiasi pengusaha terkait penerapan tarif perdagangan baru AS. Sektor yang paling terdampak dari kebijakan ini adalah makanan dan pakaian jadi yang merupakan andalan ekspor Indonesia.

    “Terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, arahan Bapak Presiden (Prabowo) bagaimana delta daripada impor ekspor kita yang bisa sampai US$ 18 miliar,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025).

    Untuk memenuhi defisit tersebut, Airlangga mengatakan, peningkatan volume impor dari AS akan didorong dengan produk-produk yang sudah biasa diimpor seperti gandum, kapas, hingga minyak dan gas (migas).

    Airlangga menambahkan, pihaknya akan mengambil dari 10 produk impor dan ekspor teratas, seperti elektronik, mebel kayu, sepatu, tembaga, hingga emas dari sisi ekspor, dan impor produk semikonduktor.

    Tawaran untuk meningkatkan volume impor ini akan dimasukan ke dalam proposal yang akan digodok Indonesia untuk AS sebagai bagian dari negosiasi. Indonesia juga akan mengkaji perhitungan lainnya untuk memenuhi angka defisit tersebut, salah satunya melalui kebijakan non tariff measures.

    “Ada beberapa yang sedang dikaji pertama tentu kita melihat impor sebetulnya import tariff kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5% bahkan untuk wheat maupun soya bean itu sudah 0%. Hal lain tentu kita akan lihat terkait PPH dan PPN impor,” ujarnya.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, salah satu fokus pemerintah saat ini dalam mengurangi defisit tersebut melalui peningkatan impor. Meski begitu, ia memastikan langkah ini sudah diantisipasi.

    “Itu pasti kita antisipasi dan ini kan tadi juga diskusi dengan asosiasi-asosiasi kita menerima banyak masukan. Pertama adalah kita melihat juga bagaimana kemampuan dari pelaku usaha kita,” kata Febrio.

    “Kalau kita lihat top 10 dari ekspor kita ke Amerika, nomor satu kan elektronik, nomor dua itu TPT, nomor tiga itu sepatu dan sebagainya. Jadi teman-teman pengusaha juga sudah memiliki cara untuk menavigasi ini. Dan ketika mereka melakukan navigasi itu mereka juga berkonsultasi dengan pemerintah,” sambungnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza mengatakan, penambahan volume impor RI untuk sejumlah produk akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi industri dalam negeri.

    “Tentu ini menjadi PR buat industri kita. Tapi ini itu sudah dibahas oleh asosiasi dan asosiasi sudah bahas itu,” kata Fasiol.

    Lihat juga Video: Grafik Tarif Terbaru untuk 185 Negara, Indonesia Kena 32%

    (shc/ara)

  • Korea Selatan Siapkan Sejumlah Langkah Hadapi Tarif Trump, Apa Saja?

    Korea Selatan Siapkan Sejumlah Langkah Hadapi Tarif Trump, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Korea Selatan mengatakan pemerintah akan menyiapkan sejumlah langkah dukungan untuk sektor-sektor dengan kebutuhan mendesak.

    Kebijakan tersebut akan dikeluarkan jelang pemberlakuan tarif 25% yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump mulai minggu ini.

    “Menteri Choi Sang-mok menekankan perlunya menganalisis dampak pada ekonomi makro dan menyiapkan langkah-langkah dukungan untuk sektor-sektor dengan kebutuhan mendesak,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, Senin (7/4/2025).

    Pada 2 April 2025, Trump memberlakukan tarif menyeluruh terhadap impor ke Amerika Serikat dan tarif yang lebih tinggi terhadap negara-negara yang dinilai sebagai pelanggar terburuk, termasuk bea masuk sebesar 25% atas impor dari Korea Selatan, yang akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025).

    Setelah pengumuman Trump, penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo mengatakan minggu lalu bahwa pemerintah akan mempersiapkan langkah-langkah dukungan untuk sektor otomotif minggu ini dan mengupayakan negosiasi dengan pemerintahan Trump.

    Ekspor Korea Selatan ke Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi sebesar US$127,8 miliar pada tahun 2024, dengan mobil, sebagai produk terlaris, menyumbang 27% dari total.

    Pada Senin, Menteri Keuangan Choi Sang-mok dan pembuat kebijakan lainnya juga meninjau strategi tanggapan menjelang kunjungan menteri perdagangan ke Amerika Serikat minggu ini, kata kementerian keuangan.

    Selama kunjungan pada 8-9 April 2025 itu, Cheong In-kyo, Menteri Perdagangan Korea Selatan, berencana untuk bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dan mengajukan permintaan untuk menurunkan tarif 25%.

    Kunjungan Cheong mendatang akan menjadi kunjungan tingkat senior kelima dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Energi sejak Trump menjabat.

    Dia telah berkunjung pada bulan Maret, sementara Menteri Perindustrian Ahn Duk-geun berkunjung dua kali. Wakil Menteri Park Jong-won juga berkunjung, untuk meminta pengecualian tarif.

    Trump belum bertemu atau berbicara dengan salah satu pemimpin sementara Korea Selatan, tetapi mengundang Ketua Hyundai Motor Group Euisun Chung ke Gedung Putih untuk mengumumkan investasi produsen mobil tersebut senilai $21 miliar di Amerika Serikat.

    Secara terpisah, regulator keuangan Korea Selatan pada hari Senin meminta perusahaan dan lembaga negara untuk bersiap memberikan dukungan likuiditas bagi perusahaan pengekspor dan kontraktor mereka yang terkena tarif.

    Saat indeks saham acuan Kospi turun ke level terendah dalam 17 bulan di tengah aksi jual aset berisiko global akibat tarif AS, regulator juga mengatakan akan menyiapkan program stabilisasi pasar senilai 100 triliun won (US$68,08 miliar).