Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Trump Bikin Dunia Goyang, Ekonomi Global Loyo, RI Kena Getahnya

    Trump Bikin Dunia Goyang, Ekonomi Global Loyo, RI Kena Getahnya

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,1% tahun ini dan 3% di 2026. Proyeksi ini diperhitungkan sebagai dampak dari tantangan perdagangan dan ketidakpastian global.

    Salah satu tantangan di bidang perdagangan global adalah kebijakan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Meski kebijakan itu ditunda 90 hari untuk hampir semua negara, namun Trump terus melakukan serangan tarif kepada China. Trump membuat ekonomi dunia merasakan dampak negatif dari kebijakan yang dia buat.

    “Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini untuk global direvisi ke bawah oleh OECD, dengan pertumbuhan PDB global diproyeksikan 3,1% dan 3% pada tahun 2026. Utamanya akibat peningkatan hambatan perdagangan dan ketidakpastian kebijakan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Maret 2025 secara virtual, Jumat (11/4/2025).

    Gara-gara itu, OECD ikut merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi di bawah 5%, tepatnya menjadi 4,9% di tahun ini. Padahal, dalam asumsi dasar makro 2025 yang dirancang Kementerian Keuangan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2%.

    Meski begitu, Mahendra mengatakan penurunan itu masih sejalan dengan perbandingan peer countries ataupun negara-negara berkembang di dalam dan luar kawasan Asia. Di sisi lain perekonomian AS diramal akan terkontraksi pada awal 2025.

    “Untuk PDB Amerika Serikat pada triwulan IV 2024 tercatat tumbuh sebesar 2,4%. Namun pada triwulan I tahun 2025 ini diprediksi oleh Bank Sentral Amerika The Fed bahwa PDB Amerika akan terkontraksi. Data aktivitas ekonomi di Amerika Serikat cenderung melambat dengan tingkat pengangguran naik ke 4,2%” terangnya.

    Lebih lanjut, di tengah ketidakpastian global terutama kebijakan dari Trump, Mahendra menyebut kondisi perekonomian Indonesia masih solid. Inflasi indeks harga konsumen yang terjaga baik sebesar 1,03%, inflasi inti Februari 2,48%, serta kondisi sektor keuangan juga diyakini aman di tengah ketidakpastian.

    “Hasil tinjauan berkala dari lembaga pemeringkat Buddhist Investor Service yang menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia di level BAA2 dengan outlet stable. Selain itu, Fitch juga mempertahankan rating Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Hal itu merepresentasikan keyakinan global terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kebijakan yang diambil mampu menjaga ketahanan sektor keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global,” terangnya.

    Terkait dengan pengenaan tarif oleh Trump, Mahendra mengatakan pihaknya mendukung langkah-langkah pemerintah melakukan negosiasi dan memitigasi dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama dalam upaya memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kepercayaan pasar untuk menjaga daya saing, dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dalam kaitan itu, OJK terus menjalin kerja sama dengan kementerian, lembaga, maupun stakeholders terkait dalam merumuskan dan mengambil kebijakan strategis yang diperlukan, termasuk bagi industri-industri yang terdampak langsung oleh tarif resiprokal itu,” pungkasnya.

    (ada/fdl)

  • Eks Dirjen Pajak dan Sekjen Kemenkeu Bungkam Usai Diperiksa KPK di Kasus LPEI

    Eks Dirjen Pajak dan Sekjen Kemenkeu Bungkam Usai Diperiksa KPK di Kasus LPEI

    Bisnis.com, JAKARTA — Dua orang mantan direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Hadiyanto dan Robert Pakpahan bungkam usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor, Kamis (10/4/2025). 

    Untuk diketahui, Robert dan Hadiyanto diperiksa oleh penyidik KPK pagi hingga sore ini. Hadiyanto terpantau lebih dulu keluar dari ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih sekitar pukul 15.49 WIB, sedangkan Robert diperiksa lebih lama yakni hingga 18.14 WIB. 

    Keduanya sama sekali tak berkomentar ketika meninggalkan Gedung KPK. Wartawan sempat bertanya soal apa yang didalami tim penyidik saat pemeriksaan, maupun pengetahuan kedua saksi terkait dengan kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga total Rp11,7 triliun itu. 

    Adapun Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto juga belum membeberkan apa saja materi pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap Hadiyanto dan Robert. 

    “Ya nanti kita akan update secepat mungkin, tapi yang jelas dua saksi hari ini untuk perkara LPEI telah hadir dan masih ada yang dilakukan pemeriksaan,” ungkap Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4/2025), sore. 

    Adapun Hadiyanto dan Robert diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk para tersangka yang telah ditetapkan KPK. Berdasarkan penelusuran Bisnis, kedua mantan direktur LPEI itu pernah menjabat sebagai eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Hadiyanto pernah menjabat sebagai Sekjen dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, sedangkan Robert pernah menjabat Dirjen Pajak. 

    Di sisi lain, keduanya juga pernah menjabat sebagai komisaris di beberapa BUMN. Hadiyanto pernah menduduki komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sementara itu Robert kini masih menjabat komisaris PT Danareksa (Persero). 

    Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menetapkan sebanyak lima orang tersangka. Dua mantan direktur LPEI yang ditetapkan tersangka adalah bekas Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang berasal dari salah satu debitur LPEI, PT Petro Energy yakni pemilik perusahaan Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Pada konferensi pers, Kamis (20/3/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut PT PE menerima kucuran dana kredit ekspor senilai total sekitar Rp846 miliar. Nilai itu diduga merupakan kerugian keuangan negara pada kasus LPEI khusus untuk debitur PT PE.

    Kredit itu terbagi dalam dua termin pencairan yakni outstanding pokok Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I PT PE senilai US$18 juta, dan dilanjutkan dalam bentuk rupiah yakni Rp549 miliar. 

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun. 

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugaian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers sebelumnya. 

  • Presiden Teken Inpres Kopdes Merah Putih, Pemerintah Bentuk Satgas

    Presiden Teken Inpres Kopdes Merah Putih, Pemerintah Bentuk Satgas

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah resmi membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih melalui terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa koperasi ini akan menjadi milik pemerintah dan masyarakat desa secara langsung.

    “Kopdes Merah Putih ini adalah koperasi yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat desa. Ini bentuk nyata dari semangat gotong royong ekonomi kerakyatan,” ujar Zulkifli Hasan di Menara Mandiri, Kamis (10/4/2025).

    Ia menegaskan dirinya ditunjuk presiden untuk mengoordinasikan percepatan pembentukan koperasi tersebut bersama satuan tugas khusus (satgas) yang akan bekerja secara penuh mulai pekan depan.

    Menurut Zulhas, pembentukan kopdes akan melibatkan lintas kementerian, mulai dari Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, KKP, hingga Kementerian Keuangan.

    Ia menyebut ini sebagai wujud kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat perekonomian desa berbasis koperasi.

    “Ini ide yang sangat bagus dan sejatinya adalah cita-cita para pendiri bangsa, yaitu ekonomi gotong royong. Maka ini kita jalankan bersama,” tuturnya.

    Menanggapi pertanyaan soal bentuk koperasi yang akan dibentuk serta hubungannya dengan kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat (AS), Zulhas mengatakan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah membentuk koperasi desa terlebih dahulu.

    Terkait pendanaan koperasi, ia menyebut hal itu akan ditangani Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN, dengan komitmen bahwa pengelolaan koperasi harus profesional dan tepat sasaran.

    Satgas Percepatan Kopdes Merah Putih dijadwalkan mulai bekerja intensif pada Senin (14/4/2025) mendatang, dengan agenda koordinasi bersama berbagai kementerian serta komunikasi langsung dengan pemerintah desa di seluruh Indonesia.
     

  • Menkop sebut anggaran untuk 80 ribu Koperasi Desa capai Rp400 triliun

    Menkop sebut anggaran untuk 80 ribu Koperasi Desa capai Rp400 triliun

    Koperasi Merah Putih ini perwujudan dari daya tahan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian dan goncangan dinamika global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun.

    Budi menyebutkan setiap desa akan mendapat dana untuk koperasi sebesar Rp5 miliar, di mana pengelolaannya akan berada di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    “Kalau misalnya 80 ribu kali Rp5 miliar itu (anggaran), Rp400 triliun. Soal ngomong anggaran, soal dana nanti yang lebih baik ngomong ke Menteri Keuangan sama BUMN,” ujar Budi di Jakarta, Kamis.

    Ia menekankan Kementerian Koperasi akan bertindak dalam tata kelola dan sumber daya manusia (SDM), sedangkan untuk skema diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Lebih lanjut, kata Budi, pendirian Koperasi Desa bertujuan untuk mewujudkan daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian.

    “Koperasi Merah Putih ini adalah wujud dari perwujudan daya tahan ekonomi nasional, di tengah ketidakpastian dan goncangan dinamika global. Jadi kita harus kuat dulu, ketahanan pangan kita harus kuat,” katanya.

    Koperasi Desa Merah Putih disebut memiliki potensi perputaran uang hingga mencapai Rp2.000 triliun, yang diyakini dapat memperkuat ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat desa.

    Dalam acara “Ramadhan Delight Market” di Jakarta, Rabu (19/3), Menkop menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penghitungan terkait potensi perputaran uang dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menkop menjelaskan apabila setiap koperasi desa mendapat anggaran sebesar Rp7 miliar, lalu ketika dihitung secara keseluruhan untuk 70 ribu desa, maka perputaran uang di seluruh Indonesia bisa mencapai Rp490 triliun.

    Angka perputaran uang itu baru mencakup sektor konsumsi, dan jika desa tersebut bergerak di sektor produksi, potensi perputaran uang bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat, mencapai Rp1.500 triliun bahkan Rp2.000 triliun.

    “Tadi kita udah hitung kalau satu koperasi desa ini (anggarannya) Rp7 miliar aja, udah Rp490 triliun berputar. Itu baru dari sisi konsumsi. Kalau desanya produksi, bisa 2-3 kali lipat, bisa Rp1.500 triliun sampai Rp2.000 triliun berputar di Kopdes Merah Putih. Itu bukan angka yang kecil,” kata Menkop.

    Perputaran uang yang besar ini, menurut Menkop, akan memberi dampak signifikan pada ekonomi nasional dengan memperkuat sektor ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan ketahanan ekonomi di seluruh Indonesia.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian Pertahanan Resmi Alihkan Setjen Wantanas Jadi DPN – Page 3

    Kementerian Pertahanan Resmi Alihkan Setjen Wantanas Jadi DPN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Frega Wenas menyampaikan, pihaknya baru saja melaksanakan pengalihan administratif Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantanas) ke Dewan Pertahanan Nasional (DPN).

    Menurut dia, peralihan itu sudah sesuai dengan agenda transformasi, mulai dari personel, material, organisasi termasuk anggaran dan dokumen yang dialihkan ke Kementerian Pertahanan.

    “Wamenhan menerima langsung (peralihan) dari Setjen Wantanas. Ini menjadi implementasi dari Perpes 202 Tahun 2024 tentang pengalihan Setjen Wantanas ke DPN sesuai amanah dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang langsung diketuai oleh Presiden dan dalam kesehariannya itu diketuai oleh Bapak Menteri Pertahanan,” kata Frega saat jumpa pers di Kantor Kemehan Jakarta, Kamis (10/4/2025).

    Dengan peralihan hari ini, Frega memastikan Wantanas sudah bertransformasi menjadi DPN. Termasuk para personelnya yang dialihkan ke DPN dan sebagian lagi dikembalikan ke satuannya masing-masing di militer.

    “Sebagian yang memang tidak masuk itu (DPN) dikembalikan ke TNI atau ke angkatan dan memang secara organisasi. Kemudian dalam proses pengalihan dokumen, kita juga melibatkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sehingga transisi berjalan dan dokumentasinya tercatat dengan baik,” jelas Frega.

    Frega menambahkan, transformasi Wantanas menjadi DPN juga menyangkut pengalihan anggaran dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan secara transparan dan akuntabel. 

    “Ini merupakan implementasi dari nilai-nilai reformasi birokasi dan tata kelola pemerintahan,” kata Frega memungkasi.

     

  • Butuh Waktu, Emang Bikin Martabak?

    Butuh Waktu, Emang Bikin Martabak?

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh wilayah di Indonesia. Ditargetkan pada akhir bulan Juni 2025 proses administrasi dan kelembagaan kopdes rampung.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya saat ini terus menggeber persiapan administrasi dari kopdes tersebut. Proses pembangunan kopdes ini terus berjalan dan akan dilakukan secara bertahap.

    “Nanti pembangunannya pasti perlu waktu kan, emang bikin martabak? Tumplek jadi? Kan mesti dievaluasi, dilihat tanahnya gimana, lokasi gimana, gedungnya gimana. Perlu waktu, pasti bertahap,” kata Budi, ditemui di Kantor Kemenko Pangan Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

    Ditargetkan, proses administrasi dan legal kelembagaan bisa rampung pada akhir Juni 2025. Dengan demikian, pembangunan Kopdes Merah Putih di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera Kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujarnya.

    “Ibaratnya akta-nya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Budi menambahkan, saat ini total sudah ada sekitar 32 ribu desa yang sudah memiliki koperasi dan ada sekitar 52 ribu desa yang tidak punya koperasi. Saat ini, pihaknya tengah melakukan kajian untuk kemungkinan transformasi dari koperasi yang sudah ada.

    Modal awal untuk pembentukan kopdes ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar per unit. Budi sendiri belum dapat memastikan dari mana sumber pendanaannya nanti, apakah dari APBN, APBD, atau sumber lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, Kopdes Merah Putih ini nantinya dirancang juga bisa dioperasikan sebagai koperasi simpan pinjam. Namun fungsi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Nantinya, juga akan ada pendampingan dan pelatihan dari perbankan agar pengelolaan lebih profesional dan tidak terjadi gagal bayar.

    “Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke himbara dan sebagainya. Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu. (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan,” ujar Budi.

    (acd/acd)

  • Kata Toyota soal Arahan Prabowo Beri Kelonggaran TKDN

    Kata Toyota soal Arahan Prabowo Beri Kelonggaran TKDN

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pembantunya untuk mengubah aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk industri. Aturan itu diminta dibuat lebih fleksibel agar industri Indonesia lebih kompetitif. Bagaimana tanggapan pabrikan Toyota?

    Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azzam merespons wacana kelonggaran TKDN. Dia berharap supaya Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Apalagi sekarang ditambah isu global terkait kebijakan tarif Trump.

    “Yang penting jangan sampai Indonesia hanya jadi pasar bagi produk negara-negara lain. Apalagi dampak (kebijakan tarif tinggi) Trump banyak yang cari negara tujuan ekspor,” ujar Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Bob Azzam kepada detikOto, Rabu (9/4/2025).

    Pemerintah sudah mendorong pabrikan menggunakan pemasok lokal supaya memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Toyota menjadi salah satu pabrikan roda empat yang banyak memproduksi produknya dalam negeri.

    Pemenuhan TKDN dinilai akan dapat memicu pertumbuhan industri komponen dalam negeri, sehingga memberikan kesempatan sektor industri kecil dan menengah (IKM) sebagai bagian dari rantai pasok distribusi.

    Khusus mobil listrik, pabrikan diminta meningkatkan TKDN sesuai Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres 55/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Mobil listrik yang sudah diproduksi dalam negeri harus sudah memiliki TKDN 40 persen pada 2026.

    Jauh sebelum kemunculan mobil listrik, seperti diketahui deretan mobil merek Jepang yang diproduksi di Indonesia memiliki kandungan lokal hingga 90 persen. Mengambil contoh mobil-mobil yang masuk dalam segmen Low Cost Green Car (LCGC) kebanyakan penggunaan komponen buatan lokal melebihi 80 persen.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merilis peraturan mengenai insentif untuk mobil hybrid. Tiga jenis mobil hybrid mendapatkan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk tahun anggaran 2025.

    Mobil listrik berbasis baterai yang telah memenuhi kriteria tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling rendah 40 persen mendapatkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

    Arahan terkait kelonggaran TKDN muncul dalam acara Sarasehan Ekonomi hari ini. Menurut Prabowo, aturan TKDN dibuat demi mempertahankan komponen lokal, namun jika dipaksakan bisa membuat industri Indonesia tidak kompetitif.

    “Saya sudah kasih instruksi TKDN, sudah lah niatnya baik nasionalisme, kalau sudah kenal saya lama ya saya itu paling nasionalis, kalau jantung saya dibuka mungkin yang keluar merah putih. Tapi kita harus realistis, kalau TKDN dipaksakan, kita bisa jadi kalah, tidak kompetitif,” sebut Prabowo dalam acara yang dihelat di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).

    Prabowo meminta aturan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis. Harapannya bisa membuka keran industri lebih lancar lagi.

    “TKDN fleksibel saja lah diganti dengan insentif, tolong ya para pembantu saya menteri saya, udah lah realistis, TKDN dibikin realistis aja,” beber Prabowo.

    (riar/dry)

  • Lakukan Efisiensi Rp43 Miliar, Pemkab Blitar Prioritaskan Infrastruktur?

    Lakukan Efisiensi Rp43 Miliar, Pemkab Blitar Prioritaskan Infrastruktur?

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp43 miliar. Sejumlah perjalanan dinas dan kegiatan seremonial di lingkup Pemkab Blitar pun dipotong untuk penghematan nggaran tersebut.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Kurdianto menyebut Pemkab Blitar berhasil melakukan efisiensi sekitar Rp43 miliar lebih dari APBD 2025. Menurutnya saat ini prioritas Pemkab Blitar adalah perbaikan infrastruktur jalan hingga irigasi.

    “Prioritas saat ini infrastruktur baik jalan dan juga irigasi sumber dananya dari TKD (DAK maupun DAU spesifik) yang di efisiensi oleh Pemerintah Pusat,” kata Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Kurdiyanto, Kamis (10/4/2025).

    Menurutnya, efisiensi anggaran ini dijalankan secara menyeluruh, baik dari perjalanan dinas maupun non perjalanan dinas seperti kegiatan seremonial di lingkup Pemkab Blitar. Tetapi, dia mengakui efisiensi terbesar diterapkan pada perjalanan dinas.

    Banyak alokasi untuk perjalanan dinas yang dihapus sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Keuangan. Adapun besaran nilai untuk efisiensi perjalanan dinas adalah sebesar 50 persen.

    “Berproses Perbup (Peraturan Bupati), angka atau nilai anggaran yang berhasil di efesiensi masih bisa bergerak,” tegasnya.

    BPKAD Kabupaten Blitar menegaskan jumlah anggaran hasil efisiensi anggaran ini masih bisa bertambah. Pasalnya saat ini proses efisiensi masih terus dalam proses pembahasan dan pembentukan Perbup.

    Yang patut dinantikan juga adalah soal prioritas Pemkab Blitar soal infrastruktur. Apakah benar Pemkab Blitar akan benar-benar fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi?

    Pasalnya hingga saat ini masih ada 307 kilometer jalan rusak di wilayah Kabupaten Blitar. Apakah di tengah efisiensi ini, Pemkab Blitar mampu mengurangi angka jalan rusak tersebut atau justru panjang jalan rusak akan bertambah. [owi/beq]

  • KPK Periksa 2 Eks Direktur LPEI, Pernah Jabat Dirjen Kemenkeu

    KPK Periksa 2 Eks Direktur LPEI, Pernah Jabat Dirjen Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang mantan direktur pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor. 

    Dua orang mantan direktur LPEI yang diperiksa hari ini, Kamis (10/4/2025), yaitu Hadiyanto dan Robert Pakpahan. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama H, Mantan Direktur LPEI dan RP, Mantan Direktur LPEI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (10/4/2025). 

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, kedua mantan direktur LPEI itu pernah menjabat sebagai eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hadiyanto pernah menjabat sebagai Sekjen dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, sedangkan Robert pernah menjabat Dirjen Pajak. 

    Di sisi lain, keduanya juga pernah menjabat sebagai komisaris di beberapa BUMN. Hadiyanto pernah menduduki komisaris di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. sementara itu Robert kini masih menjabat komisaris PT Danareksa (Persero). 

    Kini, lembaga antirasuah telah menetapkan lima orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor LPEI. Dua mantan direktur LPEI yang ditetapkan tersangka adalah bekas Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang berasal dari salah satu debitur LPEI, PT Petro Energy, yakni pemilik perusahaan Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Pada konferensi pers yang digelar Kamis (20/3/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut PT PE menerima kucuran dana kredit ekspor senilai total sekitar Rp846 miliar. Nilai itu diduga merupakan kerugian keuangan negara pada kasus LPEI khusus untuk debitur PT PE.

    Kredit itu terbagi dalam dua termin pencairan yakni outstanding pokok Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I PT PE senilai US$18 juta, dan dilanjutkan dalam bentuk rupiah yakni Rp549 miliar. 

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun. 

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers sebelumnya.

  • Prabowo Mau Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Butuh Modal Rp 400 T

    Prabowo Mau Bikin 80 Ribu Koperasi Merah Putih, Butuh Modal Rp 400 T

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia. Modal yang dibutuhkan kopdes ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar, atau bila diakumulasikan sekitar Rp 400 triliun.

    Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, satu unit kopdes diperkirakan membutuhkan modal awal sebesar Rp 5 miliar per kopdes. Artinya, apabila diakumulasikan nilai modalnya bisa mencapai Rp 400 triliun.

    “Kalau misalnya 80.000 dikalikan Rp 5 miliar itu artinya sekitar Rp 400 triliun (modal keseluruhan),” kata Budi, ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Budi sendiri belum dapat memastikan dari mana sumber pendanaannya nanti, apakah dari APBN, APBD, atau sumber lainnya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

    Di sisi lain, kopdes ini nantinya dirancang juga bisa dioperasikan sebagai koperasi simpan pinjam. Namun fungsi ini akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

    Nantinya, tambah dia, juga akan ada pendampingan dan pelatihan dari bank agar pengelolaan lebih profesional dan tidak terjadi gagal bayar.

    “Nanti misalnya bank membantu pelatihan, ngawal keuangannya, pinjamannya kan ada ke Himbara dan sebagainya. Tapi bukan saya yang ngomong kalau itu . (Biar tidak terjadi gagal bayar?) Karena makannya kan ada pendampingan,” ujarnya.

    Budi mengatakan, saat ini proses administrasi dan pembentukan kelembagaan kopdes terus digeber. Salah satunya diwujudkan melalui rapat koordinasi (rakor) yang dilangsungkan hari ini bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan kementerian/lembaga (KL) lainnya. Ditargetkan, proses administrasi dan legal kelembagaan bisa rampung pada akhir Juni 2025. Dengan demikian, pembangunan Kopdes Merah Putih di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujar Budi.

    “Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Namun, Budi menekankan, pembangunan 80.000 kopdes ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk awalannya juga perlu dilakukan evaluasi menyangkut lokasi dan titik-titiknya. Selaras dengan itu, pihaknya juga menggodok petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis).

    “Nunggu juklak juknis dari Kemenkop dulu. Saya sudah bilang nanti saya rapat, jam 2 ini di internal Kementerian Koperasi Untuk membahas, memutuskan juklak juknis pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” kata dia.

    Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga pernah menyinggung tentang modal awal Kopdes Merah Putih. Zulhas menjelaskan, skema pembiayaan dan sumber modal Kopdes Merah Putih sedang dalam pembahasan. Modal Kopdes Merah Putih diperkirakan antara Rp 3 miliar-Rp 5 miliar.

    “Itu lagi kita matangkan, tapi nilainya kira-kira Rp 3 miliar-Rp 5 miliar. Tapi dari mana sumbernya, APBD, APBN, lagi kita matangkan. Juli sudah terbentuk (Inpres). Sekarang sudah mulai. Itu yang membangun nanti pemerintahan desa. Jadi, sekarang kita sudah mulai bentuk. Begitu Inpres jadi, langsung jalan,” ujar Zulhas saat open house di kediamannya, Senin (31/3).

    (acd/acd)