Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • CEO GM Mary Barra Kantongi Kompensasi Rp 495,25 Miliar pada 2024 – Page 3

    CEO GM Mary Barra Kantongi Kompensasi Rp 495,25 Miliar pada 2024 – Page 3

    Sebelumnya, bursa saham Amerika Serikat (AS) atau wall street menguat pada Jumat, 11 April 2025. Penguatan wall street terjadi di tengah perdagangan yang bergejolak pada pekan ini.

    Mengutip CNBC, Sabtu (12/4/2025), indeks S&P 500 menguat 1,81 persen ke posisi 5.363,36. Indeks Dow Jones mendaki 619,05 poin atau 1,56 persen menjadi 40.212,71. Indeks Nasdaq melesat 2,06 persen menjadi 16.724,46.

    Bursa saham AS menguat pada Jumat sore waktu setempat setelah komentar dari Gedung Putih kalau Presiden AS Donald Trump optimistis China akan mencari kesepakatan dengan AS.

    Pekan ini telah menjadi salah satu periode paling fluktuatif yang pernah tercatat untuk wall street. Rata-rata indeks acuan pada Kamis pekan ini seiring ketidakpastian kebijakan perdagangan membebani sentimen. Pada Rabu, bursa saham AS menguat setelah Donald Trump mengumumkan penangguhan 90 hari kepada beberapa hari tarif timbal balik yang tinggi. Indeks S&P 500 naik 9,52 persen pada Rabu pekan ini, dan catat kenaikan terbesar ketiga dalam satu hari sejak Perang Dunia II. Sementara itu, indeks Dow Jones meroket lebih dari 2.900 poin.

    Pada Kamis, indeks S&P 500 turun 3,46 persen. Sedangkan indeks Dow Jones anjlok 2,5 persen. Indeks Nasdaq melemah 4,31 persen.

    Sementara itu, indeks Volatilitas CBOE yang dikenal sebagai Vix pada awal pekan ini melonjak di atas 50 sebelum turun menjadi sekitar 37 pada Jumat sore.

    Adapun pemerintahan Trump telah memilih tarif universal sebesar 10 persen, kecuali untuk China. Barang-barang dari China akan dikenakan tarif sebesar 145 persen, demikian disampaikan seorang pejabat Gedung Putih pada Kamis pekan ini.

    Hal itu menuai balasan dari China dengan menaikkan pungutan pada produk AS menjadi 125% dari 84%.

    “Bahkan jikas AS terus mengenakan tarif yang lebih tinggi, itu tidak akan lagi masuk akal secara ekonomi dan akan menjadi lelucon dalam sejarah ekonomi dunia,” ujar Kementerian Keuangan China.

     

  • Belanda Guyur Rp5 Triliun untuk Proyek Strategis RI, Giant Sea Wall Termasuk

    Belanda Guyur Rp5 Triliun untuk Proyek Strategis RI, Giant Sea Wall Termasuk

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Belanda menyampaikan komitmennya untuk mendukung pendanaan pelaksanaan program prioritas Indonesia. Salah satunya, guyuran pendanaan itu bakal digunakan untuk merealisasikan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

    Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Timor-Leste dan Asean Marc Gerritsen menjelaskan bahwa guyuran pendanaan itu dilakukan melalui lembaga pendanaan Invest International. Nilainya, mencapai 300 juta euro atau sekitar Rp5,72 triliun (asumsi kurs 1 euro = Rp19.080).

    “Invest International, melalui kerja sama dengan Kementerian Keuangan Indonesia, telah menyiapkan paket pendanaan senilai €300 juta dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak untuk mendukung proyek-proyek strategis di sektor air, energi terbarukan dan pengelolaan sampah,” ungkap Dubes Gerritsen dalam keterangan tertulis, Sabtu (12/4/2025).

    Gerritsen menegaskan pendanaan ini direncanakan untuk melaksanakan inisiatif prioritas, antara lain perlindungan pesisir pantai seperti di Demak dan Cirebon sebagai bagian dari inisiatif Giant Sea Wall, pembangunan instalasi pengolahan air gambut menjadi air minum di Riau dan Kalimantan Selatan, serta waste to energy di TPA Legok Nangka, Jawa Barat.

    Pada kesempatan yang sama, Gerritsen menegaskan bahwa sejak 2008, pemerintah Belanda telah terlibat dalam tahap awal perencanaan dan studi teknis proyek pengamanan pesisir utara Jawa melalui program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). 

    Dia juga memastikan komitmennya untuk mendukung implementasi berkelanjutan melalui pendekatan integratif yang mencakup solusi berbasis alam, perlindungan sosial, dan koordinasi lintas kementerian.

    Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengapresiasi dukungan dan kerja sama pemerintah Belanda terhadap infrastruktur khususnya di bidang sumber daya air. 

    Dody juga mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia memang tengah memprioritaskan program di bidang sumber daya air (SDA), di antaranya adalah irigasi, air siap minum, pengendalian banjir dan juga pengamanan pesisir. 

    “Giant Sea Wall merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo untuk melindungi pesisir pantai utara Jawa dari ancaman banjir rob, abrasi, dan land subsidence. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan akan menjadi sebagai leading koordinator, dan ditugaskan oleh presiden untuk membentuk suatu badan otorita terkait Giant Sea Wall,“ pungkas Dody.

  • Wall Street Menguat Akhiri Pekan yang Penuh Gejolak

    Wall Street Menguat Akhiri Pekan yang Penuh Gejolak

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks utama Wall Street melonjak tajam pada Jumat (11/4/2025), mengakhiri pekan yang penuh gejolak akibat memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

    Indeks S&P 500 menguat 1,8% setelah sempat berfluktuasi. Dow Jones Industrial Average juga bangkit dari penurunan awal hampir 340 poin menjadi naik 619 poin atau 1,6%. Sementara itu, indeks Nasdaq melonjak 2,1%.

    Secara keseluruhan, indeks S&P 500 naik 95,31 poin menjadi 5.363,36. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 619,05 poin menjadi 40.212,71, dan indeks Nasdaq Composite naik 337,14 poin menjadi 16.724,46.

    Dilansir dari AP, kenaikan indeks utama Wall Street terjadi di tengah meredanya tekanan dari pasar obligasi AS, yang selama sepekan ini memberikan sinyal kekhawatiran serius sehingga menarik perhatian para investor dan Presiden Donald Trump.

    Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun sempat menembus 4,58% pada pagi hari, naik tajam dari 4,01% sepekan sebelumnya. Kenaikan imbal hasil ini bisa berdampak pada suku bunga KPR dan pinjaman lainnya, memperlambat ekonomi dan mengindikasikan tekanan pada sistem keuangan.

    Namun, imbal hasil tersebut turun kembali ke level 4,48% pada sore hari. Meski masih lebih tinggi dari sehari sebelumnya, penurunan ini meredakan ketegangan pasar.

    Kenaikan imbal hasil obligasi selama sepekan ini tergolong tidak biasa, karena biasanya terjadi penurunan saat sentimen pasar memburuk. Investor global diduga mulai melepas obligasi AS akibat kekhawatiran perang dagang dan tindakan Trump yang tidak konsisten soal tarif impor. Bahkan, muncul keraguan terhadap citra AS sebagai tempat paling aman menyimpan dana.

    Nilai tukar dolar AS juga terus melemah terhadap berbagai mata uang utama seperti euro, yen Jepang, dan dolar Kanada. Di sisi lain, harga emas mencetak rekor baru, memperkuat reputasinya sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian.

    Gejolak pasar juga kembali memanas setelah China mengumumkan kenaikan tarif balasan atas produk-produk AS hingga 125%, menyusul eskalasi tarif oleh Trump.

    “Tarif-tarif AS terhadap China kini menjadi permainan angka tanpa makna ekonomi, dan akan menjadi bahan tertawaan dalam sejarah ekonomi dunia,” ujar juru bicara Kementerian Keuangan China.

    Ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia ini dinilai bisa memicu resesi global, meski Trump sebelumnya telah mengumumkan jeda 90 hari untuk sebagian tarif, kecuali untuk China.

    Sementara itu, lonjakan saham pada Jumat juga didorong laporan keuangan sejumlah bank besar AS yang melampaui ekspektasi. JPMorgan Chase, Morgan Stanley, dan Wells Fargo membukukan laba kuartal pertama yang kuat. Saham JPMorgan naik 4%, Morgan Stanley naik 1,4%, sementara Wells Fargo turun 1%.

    Pada saat Wall Street menguat, di pasar internasional, pergerakan indeks saham cenderung bervariasi. Indeks DAX Jerman turun 0,9%, sementara FTSE 100 Inggris naik 0,6%. Nikkei 225 Jepang anjlok 3%, sedangkan Hang Seng Hong Kong naik 1,1%.

  • RI tegaskan komitmen jaga stabilitas untuk respons tarif AS di AFMGM

    RI tegaskan komitmen jaga stabilitas untuk respons tarif AS di AFMGM

    Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia. (ANTARA/HO-Kementerian Keuangan)

    RI tegaskan komitmen jaga stabilitas untuk respons tarif AS di AFMGM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan guna merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

    Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting/AFMGM) di Kuala Lumpur, Malaysia.

    “Saya bekerja erat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan. Ini bukan hal yang mudah, terutama karena ini adalah isu yang kompleks dan perlu ditangani secara simultan,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (11/4).

    Menkeu merinci bentuk penanganan itu bisa berupa nilai tukar, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), dan kepercayaan pasar terhadap pasar modal.

    “Kami berharap ini hanya respons jangka pendek,” tambah Sri Mulyani.

    Sri Mulyani bersama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga menghadiri pertemuan berformat lebih bebas yang membahas kebijakan penerapan tarif resiprokal liberation day, antara lain Retreat Menteri Keuangan serta pertemuan antara ASEAN dengan Business Councils di ASEAN.

    Untuk merespons langkah AS, anggota ASEAN sepakat untuk tidak melakukan retaliasi, namun akan melakukan negosiasi secara bilateral maupun bersama-sama dalam kerangka kesepakatan perdagangan dan investasi dengan AS.

    Kondisi ketidakpastian dan guncangan besar dalam perekonomian akibat perang dagang AS-China akan ditindaklanjuti dengan meningkatkan perdagangan dan investasi antarnegara ASEAN sehingga inisiatif integrasi sektor keuangan dan perekonomian ASEAN perlu dipercepat.

    “Indonesia terus akan mempercepat dan meningkatkan langkah deregulasi dan menghilangkan halangan perdagangan dan investasi dalam negeri, dan sekaligus melakukan upaya diplomasi dan negosiasi untuk menjaga kepentingan ekonomi Indonesia dan kepentingan bersama dunia,” ujar Menkeu.

    Forum khusus para Menteri Keuangan membahas berbagai kerja sama pada sektor keuangan, termasuk kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur melalui ASEAN Infrastructure Fund (AIF), pembiayaan risiko bencana, serta kepabeanan dan perpajakan.

    Dalam kesempatan ini, Indonesia melaporkan perkembangan dua forum yang diinisiasi dalam Keketuaan Indonesia pada 2023, yaitu pembentukan ASEAN Treasury Forum (ATF) serta revitalisasi wadah kolaborasi lintas sektor. Saat ini kolaborasi lintas sektor sudah berjalan untuk pembiayaan risiko bencana dan kolaborasi sektor kesehatan dan keuangan.

    Pada akhir sesi diluncurkan Rencana Aksi AIF 2025-2028 yang di dalamnya memuat rencana peningkatan kapasitas pembiayaan AIF dan komitmen mendukung pembiayaan proyek hijau bersama di ASEAN seperti ASEAN Power Grid untuk pencapaian target perubahan iklim ASEAN.

    Dalam AFMGM juga dibahas perkembangan berbagai inisiatif, di antaranya versi 4 Taksonomi ASEAN sedang dikembangkan untuk memberikan cakupan yang komprehensif dari enam fokus Taksonomi ASEAN dan tiga sektor pendukungnya.

    Forum AFMGM juga menyepakati usulan Malaysia yang melanjutkan inisiatif Indonesia untuk menyederhanakan proses kerja sama di jalur keuangan dengan melihat keterkaitan substansi antar komite kerja, serta inisiatif ASEAN Power Grid Financing Facility (APGFF) yang melibatkan Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia.

    Sri Mulyani dan Thomas juga melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan Menteri/Wakil Menteri dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, dan ADB.

    Dalam pertemuan tersebut para delegasi saling bertukar pandangan terkait kebijakan tarif Amerika Serikat, serta potensi pengembangan kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan negara mitra.

    Dengan ADB, Menkeu menyampaikan perkembangan perekonomian Indonesia, area prioritas Pemerintah, dan komitmen kerja sama pembangunan dengan ADB.

    Sumber : Antara

  • Percepatan aturan pengolahan sampah dorong potensi bisnis PLTSa

    Percepatan aturan pengolahan sampah dorong potensi bisnis PLTSa

    Penggabungan ketiga Perpres ini pun dipercepat guna mewujudkan tata kelola pengolahan sampah menjadi energi listrik dapat berjalan lebih baik dan tidak membingungkan

    Jakarta (ANTARA) – Swasembada energi menjadi salah satu program yang digalakkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak bergantung pada negara lain, khususnya di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu.

    Berbagai cara ditempuh oleh Pemerintah, dengan menggali potensi yang ada, tak terkecuali mentransformasikan sampah menjadi energi bersih dan berkelanjutan.

    Sampah-sampah hasil rumah tangga maupun industri, bila tidak dikelola dengan baik hanya akan menjadi permasalahan negara yang tak kunjung reda. Sebagaimana diketahui, volume sampah setiap harinya terus meningkat tanpa bisa dibendung.

    Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah persampahan, tetapi juga mampu memberikan manfaat secara ekonomi, sekaligus menghasilkan energi baru terbarukan (EBT).

    Kemajuan teknologi saat ini sudah mampu menciptakan energi baru yang lebih bersih dan berkelanjutan, salah satunya dengan mengolah sampah yang dapat bertransformasi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

    Pemerintah pun sangat serius melihat potensi dari PLTSa ini, bahkan telah menargetkan bahwa limbah-limbah sampah yang dihasilkan masyarakat dapat diolah menjadi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) di 30 kota besar Indonesia pada 2029 mendatang. PLTSa ini diharapkan mampu menyumbang listrik 20 megawatt di tiap kota.

    Akselerasi melalui Perpres

    Akselerasi pemanfaatan sampah menjadi energi diharapkan bisa menjadi solusi penanganan sampah di daerah yang akan didukung dengan aturan baru mengenai elektrifikasi.

    Untuk itu, pemerintah tengah melakukan penyatuan tiga Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan sampah guna mendukung upaya pemanfaatan sampah menjadi energi listrik lewat PLTSa.

    Adapun tiga Perpres yang disatukan itu adalah Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, serta Perpres Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah di laut.

    Nantinya, aturan tersebut akan mencakup berbagai jalur perizinan pengolahan sampah hingga skema biaya listrik dari PLTSa sebesar 19,20 sen per kilowatt hour (kWh). Jumlah itu berada di atas penetapan tarif listrik dari PLTSa yang ditetapkan PLN yaitu 13,5 sen per kWh. Selisih itu rencananya akan dipenuhi dengan subsidi dari Kementerian Keuangan.

    Penggabungan ketiga Perpres ini pun dipercepat guna mewujudkan tata kelola pengolahan sampah menjadi energi listrik dapat berjalan lebih baik dan tidak membingungkan.

    Selama ini aturan terkait perizinan pengelolaan sampah terlalu berbelit-belit. Pengurusan izin harus melewati berbagai kementerian/lembaga dan instansi terkait lainnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menilai bahwa perizinan tersebut dapat membuat investor yang melihat peluang baru dari sampah ini jadi mundur, dan rencana pengolahan menggunakan teknologi pun tidak jadi dilanjutkan.

    Ia lantas memutuskan untuk melebur ketiga Perpres, dengan harapan dapat menyederhanakan aturan dan memotong proses perizinan. Nantinya, untuk melakukan pengolahan sampah menjadi energi listrik, hanya perlu melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saja dan langsung diteruskan ke PT PLN (Persero).

    “Kita akan selesaikan cepat, bagaimana rantai pengolahan sampah yang begitu panjang perizinannya itu dibersihkan,” kata Zulhas.

    Regulasi yang disederhanakan dan penyesuaian tarif listrik dari PLTSa ini, diyakini dapat menarik lebih banyak investasi swasta untuk terlibat dalam bisnis di sektor pengolahan sampah.

    Selain itu, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), proyek pengelolaan sampah diharapkan berjalan efektif tanpa terlalu membebani anggaran negara.

    Menarik investor swasta

    Banyak negara maju, seperti Singapura, China, Jepang, dan negara-negara di Eropa telah lebih dulu melakukan transformasi sampah menjadi energi. Meski demikian, Indonesia belum terlambat untuk menuju ke arah sana.

    Penyederhanaan regulasi (deregulasi) perizinan dan penyesuaian tarif, menjadi sebuah ikhtiar untuk dapat menggaet para investor baik secara pendanaan maupun teknologi.

    Deregulasi ini sangat penting karena panjangnya urusan perizinan dan kelembagaan bisa membuat investor mundur teratur, meski potensi bisnisnya begitu besar.

    Saking menjanjikan, Chief Investment Officer (CIO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Sjahrir menyebut bahwa bisnis ini dapat balik modal hanya dalam waktu 5-6 tahun. Keyakinan ini didapat berdasarkan perbandingan dengan negara-negara maju.

    Sebagai Badan Pengelola Investasi, Danantara juga memiliki peran penting dalam penyeleksian investor. Sebab tidak hanya soal dana, salah memilih teknologi yang digunakan hanya akan membuat proses transformasi ini berjalan lambat atau tidak sesuai dengan yang diharapkan.

    Oleh karena itu, diharapkan nantinya investor yang masuk ke Indonesia sudah berpengalaman dalam pengelolaan sampah di skala yang cukup besar.

    Saat ini sudah beberapa negara yang tertarik untuk berinvestasi seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, China dan Eropa. Namun, mereka juga masih wait and see terkait dengan regulasinya.

    Indonesia sendiri bukannya tak punya tempat pengelolaan sampah. Yang tercatat sudah mulai melakukan tugasnya antara lain Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, Jawa Timur dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat.

    Kehadiran dua tempat tersebut, diharapkan dapat menjadi inspirasi dan diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia. Sebab, kunci utama untuk menjadi kota yang cerdas adalah terdapat tempat pengelolaan sampah yang modern.

    Nantinya, pengolahan sampah tidak terbatas pada energi listrik saja, tetapi juga mencakup bahan bakar minyak (BBM) dengan teknologi pirolisis. Pemerintah pun sangat optimis, EBT ini dapat tercapai asalkan menggunakan teknologi yang tepat.

    Oleh karen itu, sangat penting untuk segera mengakselerasi Perpres pemanfaatan sampah menjadi energi, yang juga didukung dengan aturan baru mengenai elektrifikasi. Sebab, potensi peningkatan jumlah sampah yang cepat seiring dengan laju pertambahan penduduk membuat realisasi PLTSa tidak bisa ditunda.

    Copyright © ANTARA 2025

  • China Hajar Tarif AS Jadi 125 Persen, Sindir Trump Lelucon Ekonomi

    China Hajar Tarif AS Jadi 125 Persen, Sindir Trump Lelucon Ekonomi

    Beijing, Beritasatu.com – Pemerintah China resmi menaikkan bea masuk atas produk impor atau tarif dari barang Amerika Serikat (AS) hingga 125%. Hal ini sebagai respons terhadap kebijakan tarif baru Presiden Donald Trump yang meningkatkan tekanan terhadap ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

    Kementerian Keuangan Tiongkok mengutuk langkah Trump sebagai lelucon dan tindakan sepihak yang melanggar aturan perdagangan internasional. Mereka juga menyebut strategi tersebut tidak masuk akal serta bertentangan dengan prinsip ekonomi dasar.

    “Jika AS terus menaikkan tarif, itu tidak lagi relevan secara ekonomi dan hanya akan tercatat sebagai lelucon dalam sejarah ekonomi global,” demikian pernyataan resmi dari Beijing seperti dikutip dari Reuters, Jumat (11/4/2025).

    Keputusan Trump yang diumumkan Rabu (9/4/2025) lalu mencakup kenaikan tarif hingga 145% terhadap barang-barang Tiongkok, disertai dengan penangguhan sementara bea masuk terhadap sejumlah produk dari negara lain selama 90 hari. Hal ini membuat para investor menanti langkah balasan dari Tiongkok.

    Pada Kamis (10/4/2025), nilai tukar yuan anjlok ke titik terendah sejak krisis keuangan global, meski sempat menguat kembali pada Jumat.

    Analis menyatakan bahwa perang tarif AS dan China ini telah membuat perdagangan antara kedua negara nyaris tidak mungkin dilakukan.

    “Dengan tarif yang melampaui 100%, keuntungan eksportir terhapus dan harga barang impor menjadi tidak kompetitif,” ucap dia.

    Menurut UBS, keputusan China untuk tidak membalas tarif lebih lanjut mencerminkan bahwa hubungan dagang dengan AS telah nyaris terputus sepenuhnya.

    Meski tidak akan lagi membalas dalam bentuk tarif, Tiongkok membuka kemungkinan pembalasan dalam bentuk lain. Beijing telah mengumumkan pembatasan impor film-film Hollywood dan memperingatkan warganya untuk berhati-hati saat bepergian ke AS. Imbauan juga diberikan kepada mahasiswa yang ingin belajar di Ohio.

    Saat ini, hampir seluruh perdagangan barang antara kedua negara dikenakan tarif tinggi. Porsi barang yang dikenai bea masuk oleh China naik menjadi 100% sejak Rabu (9/4/2025) menyusul perluasan tarif oleh AS yang sebelumnya mencapai 67%.

    Data dari Peterson Institute for International Economics menunjukkan bahwa rata-rata tarif AS atas barang China kini mencapai 135% dan meningkat drastis dibandingkan sebelum perang dagang dimulai pada 2018.

  • Pegawai Bea Cukai Dapat ‘Bonus’ jika Temukan Pelanggaran, Jadi Pertanyaan Warganet

    Pegawai Bea Cukai Dapat ‘Bonus’ jika Temukan Pelanggaran, Jadi Pertanyaan Warganet

    Bisnis.com, JAKARTA — Warganet mempertanyakan kebijakan reward atau ‘bonus’ untuk pegawai Bea Cukai yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan maupun cukai. 

    Keresahan warganet dalam media sosial X tersebut—dulu Twitter—muncul karena menemukan kenyataan bahwa pegawai bea cukai mendapatkan ‘bonus’ yang disebut premi atau penghargaan apabila menangani pelanggaran. 

    Lantas, hal tersebut membuat warganet menyimpulkan kasus-kasus denda barang yang sebelumnya terjadi, semata-mata untuk mendapatkan premi tersebut. 

    “Bisa dilihat bahwa pasal yang mengatur jumlah insentif ini enggak berubah. Pantes becuk [bea cukai] pada cari pelanggaran harga lah, pelanggaran kuantitas lah, pelanggaran macem-macem,” ujar akun @samsarigged yang menyuarakan hal tersebut, dikutip pada Jumat (11/4/2025). 

    Pada dasarnya, memang terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/2024 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 243/2011 tentang Pemberian Premi. 

    Dalam belied tersebut, premi diberikan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai berhak memperoleh premi. 

    Berjasa yang dimaksud dalam hal ini, yakni berjasa dalam menangani pelanggaran administrasi kepabeanan/cukai, meliputi memberikan infromasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, mempertahankan temuan yang diajukan upaya hukum, sampai dengan menyelesaikan penagihan. 

    Selain itu, premi juga diberikan bagi orang yang menangani pelanggaran pidana kepabeanan/cukai, meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan. 

    Dalam Pasal 2 ayat (2a), termasuk dalam cakupan berjasa menangani pelanggaran pidana, berupa berjasa dalam memberikan bantuan hukum kepada unit yang menghadapi permohonan praperadilan sebagai termohon. 

    Kemudian termasuk pula melakukan penelitian dugaan pelanggaran pidana di bidang cukai, mengelola rekening penampungan dana titipan, serta penuntut umum yang melakukan penelitian berkas perkara hingga penyidikan tindak pidana di bidang cukai dihentikan untuk kepentingan penerimaan negara.

    PMK 21/2024 tentang Pemberian Premi. 

    Hal yang membuat warganet kaget pula, ternyata besaran premi yang diatur yakni sebesar 50% dari sanksi administrasi berupa denda, sanksi pidana berupa denda, hingga hasil lelang barang hasil penindakan bea cukai. 

    Di mana besaran premi diberikan paling banyak senilai Rp1 miliar bagi orang maupun kelompok yang menangani pelanggaran tersebut. 

    Untuk itu, kasus-kasus seperti adanya warganet yang mengeluh kena denda Rp31,8 juta untuk sepatu seharga Rp10,3 juta hingga kasus impor hibah barang Sekolah Luar Biasa (SLB), membuat warganet menafsirkan adanya ‘permainan denda’.  

    “Sekarang kasus ini make sense, karena denda bisa sampai besar banget sesuai dengan nilai impornya. Jika nilai impor misal Rp3 miliar, denda yang masuk sebagai insentif ke kantong bisa max Rp1 miliar,” lanjut @samsarigged. 

    Warganet lainnya pun mempertanyakan bahwa penetapan harga barang bawaan/impor dari Ditjen Bea Cukai kerap tidak masuk akal. 

    “Dari dulu kan udah sering dan banyak yang nanya kesahihan sumber penetapan harga dari becuk. Jawabannya selalu template ‘dari internet [baca: random google search]’. Ketika ditanya alasan milih hasil dari web A ketimbang web B pasti langsung menghilang dari lane [tidak ada respons],” tuturnya. 

     Adapun hingga berita ini terbit, pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan belum memberikan keterangan resmi.

  • Kronologi Perang Tarif Trump vs China dari 10% hingga Kini 145%

    Kronologi Perang Tarif Trump vs China dari 10% hingga Kini 145%

    Bisnis.com, JAKARTA — Tensi perang tarif impor antara China dan Amerika Serikat (AS) semakin panas menyusul langkah China yang kembali menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%.

    Tarif balasan tersebut merupakan respons Negeri Tirai Bambu setelah Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor AS terhadap China menjadi 145%.

    Mengutip Bloomberg pada Jumat (11/4/2025) Kementerian Keuangan China menjelaskan bahwa negaranya akan mengabaikan tarif lebih lanjut dari AS terhadap produk-produk China.

    “Mengingat tidak ada lagi kemungkinan penerimaan pasar untuk barang-barang AS yang diekspor ke China berdasarkan tingkat tarif saat ini, jika pihak AS kemudian terus mengenakan tarif pada barang-barang China yang diekspor ke AS, pihak China tidak akan memperhatikannya,” tertulis dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan China. 

    Tarif terbaru tersebut juga menjadi babak terbaru perang dagang antara China-AS sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS mulai Januari 2025 lalu. 

    Melansir berbagai sumber, aksi saling balas melalui tarif ini dimulai pada Februari 2025 lalu. Kala itu, Trump mengenakan tarif impor sebesar 10% untuk barang-barang China. 

    China kemudian menanggapi kebijakan tersebut dengan mengenakan tarif sebesar 15% pada batu bara dan produk gas alam cair. China juga menetapkan tarif sebesar 10% pada minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil berkapasitas besar.

    Pada 3 Maret 2025, Trump menaikkan tarif impor barang-barang China sebesar 10% menjadi 20%. Dia juga menerapkan tarif baru sebesar 25% terhadap impor dari Meksiko dan Kanada, yang memicu sengketa dagang baru dengan tiga mitra dagang utama AS.

    Sehari setelah tarif baru tersebut, China langsung membalas dengan mengenakan tarif sebesar 15% pada produk ayam, gandum, jagung, dan kapas yang berasal dari Amerika Serikat. 

    China juga memberikan tarif sebesar 10% pada sorgum, kedelai, daging babi, daging sapi, produk perairan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk susu yang berasal dari AS. Kebijakan tarif itu mulai berlaku pada 10 Maret 2025.

    Sebulan berselang, Trump kembali menaikkan tarif terhadap China sebesar 34%. Trump menuduh China mengenakan tarif dan hambatan perdagangan non-tarif sebesar 67% terhadap AS.

    Gedung Putih mengonfirmasi bahwa tarif baru itu akan diterapkan di atas tarif yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menghasilkan tarif efektif sebesar 54% terhadap semua impor China ke AS.

    Merespons tarif tersebut, China kemudian mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 34% pada semua barang AS yang berlaku mulai 10 April 2025.

    Trump kemudian mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 50% pada barang-barang China pada 9 April lalu jika China tidak menarik tindakan balasan tersebut paling lambat pada 8 April 2025. 

    Setelah China tidak mengindahkan ancaman tersebut, AS resmi meningkatkan tarif efektif impor barang-barang China sebesar 54% menjadi 104%.

    China kemudian menanggapinya dengan tarif balasan sebesar 84% atas barang-barang AS. Sebagai tanggapan balik, Trump meningkatkan tarif atas barang-barang China menjadi 125% pada hari yang sama. 

    Namun, Gedung Putih mengklarifikasi keesokan harinya bahwa tarif telah meningkat menjadi 145%. 

    Kemudian, pada 11 April 2025, China pun kembali menanggapi tarif terbaru AS itu dengan meningkatkan tarif atas barang-barang AS menjadi 125%.

  • KPK Panggil Sesmenko Perekonomian Susiwijono di Kasus Korupsi LPEI

    KPK Panggil Sesmenko Perekonomian Susiwijono di Kasus Korupsi LPEI

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso sebagian saksi kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

    Ada dua orang mantan direktur LPEI yang hari ini dipanggil oleh penyidik KPK. Selain Susi, panggilan akrabnya, penyidik turut memanggil mantan direktur LPEI Bachrul Chairi. 

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama BC  Mantan Direktur LPEI dan SM Mantan Direktur LPEI,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Jumat (11/4/2025).

    Pada hari sebelumnya, Kamis (10/4/2025), penyidik KPK telah memeriksa dua orang mantan direktur LPEI lainnya yaitu Hadiyanto dan Robert Pakpahan. Keduanya bungkam usai diperiksa oleh KPK. 

    Robert dan Hadiyanto diperiksa oleh penyidik KPK pagi hingga sore kemarin. Hadiyanto terpantau lebih dulu keluar dari ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih sekitar pukul 15.49 WIB, sedangkan Robert diperiksa lebih lama yakni hingga 18.14 WIB. 

    Adapun Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto juga belum membeberkan apa saja materi pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap Hadiyanto dan Robert. 

    “Ya nanti kita akan update secepat mungkin, tapi yang jelas dua saksi hari ini untuk perkara LPEI telah hadir dan masih ada yang dilakukan pemeriksaan,” ungkap Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (10/4/2025), sore. 

    Penyidik KPK memeriksa Hadiyanto dan Robert dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk para tersangka yang telah ditetapkan KPK. Berdasarkan penelusuran Bisnis, kedua mantan direktur LPEI itu pernah menjabat sebagai eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Hadiyanto pernah menjabat sebagai Sekjen dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, sedangkan Robert pernah menjabat Dirjen Pajak. 

    Tetapkan 5 Tersangka

    Sejauh ini, lembaga antirasuah telah menetapkan sebanyak lima orang tersangka. Dua mantan direktur LPEI yang ditetapkan tersangka adalah bekas Direktur Pelaksana LPEI Dwi Wahyudi (DW) dan Arif Setiawan (AS). 

    Kemudian, tiga orang berasal dari salah satu debitur LPEI, PT Petro Energy yakni pemilik perusahaan Jimmy Masrin (JM), Direktur Utama Newin Nugroho (NN) serta Direktur Keuangan Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD). 

    Pada konferensi pers, Kamis (20/3/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut PT PE menerima kucuran dana kredit ekspor senilai total sekitar Rp846 miliar. Nilai itu diduga merupakan kerugian keuangan negara pada kasus LPEI khusus untuk debitur PT PE.

    Kredit itu terbagi dalam dua termin pencairan yakni outstanding pokok Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE) I PT PE senilai US$18 juta, dan dilanjutkan dalam bentuk rupiah yakni Rp549 miliar. 

    Kasus LPEI yang melibatkan PT PE hanya sebagian dari debitur yang diduga terindikasi fraud. Total ada 11 debitur LPEI yang diusut oleh KPK saat ini. Dugaan fraud terkait dengan 11 debitur itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun. 

    “Total kredit yang diberikan dan jadi potensi kerugaian negara kurang lebih Rp11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka, sedangkan 10 debitur lainnya masih penyidikan,” kata Kasatgas Penyidikan KPK Budi Sokmo pada konferensi pers sebelumnya. 

  • Hari Terakhir Lapor SPT Tahun Pajak 2024 (11/4), Segini Dendanya Jika Telat

    Hari Terakhir Lapor SPT Tahun Pajak 2024 (11/4), Segini Dendanya Jika Telat

    Bisnis.com, JAKARTA — Batas akhir masa pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 akan berakhir pada penghujung hari ini, Jumat (11/4/2025). 

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengimbau agar Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi segera melaporkan SPT Tahunan—termasuk di dalam bukti potong hingga harta kekayaan. 

    “Hari ini kesempatan terakhir, batas akhir pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024! Segera laporkan sekarang,” tulis Ditjen Pajak dalam unggahan Instagram @ditjenpajakri, dikutip pada Jumat (11/4/2025). 

    Pelaporan SPT Tahunan melalui laman resmi djponline.pajak.go.id. Sementara untuk tahun ini, pelaporan SPT belum dapat dilakukan di lama Coretax DJP. 

    Untuk diketahui, pemerintah menetapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu.  

    Pada tahun ini, pemerintah memperpanjang masa pelaporan SPT, dari semula 31 Maret menjadi 11 April 2025

    Hal tersebut mengingat 31 Maret 2025 bertepatan dengan Hari Raya Idulfitri yang diikuti dengan libur panjang

    Melalui kebijakan relaksasi tersebut, pelaporan SPT dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) 29 dalam kurun waktu 1 April hingga 11 April 2025 akan bebas dari Surat Tagihan Pajak (STP).

    Bisnis mencatat, berdasarkan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi administrasi yang ditetapkan yaitu berupa denda

    SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda maksimal Rp1 juta. 

    Besaran denda untuk SPT Tahunan WP orang pribadi adalah sebesar Rp100.000. Sementara WP badan dikenakan denda senilai Rp1 juta rupiah jika telat menyampaikan SPT. 

    Adapun per 10 April 2025 pukul 00.01 WIB, Ditjen Pajak melaporkan jumlah WP yang telah menyampaikan kewajibannya mencapai 12,65 juta WP. Angka ini terdiri dari 12,28 juta SPT Tahunan Orang Pribadi dan 364.000 SPT Tahunan Badan

    Total wajib pajak sendiri sebanyak 19.775.679 atau 19,77 juta. Artinya, 12,65 juta wajib pajak (WP) yang sudah melaporkan SPT Tahunan setara 63,9% dari total WP. Masih jauh dari target kepatuhan sebanyak 16,21 juta atau setara 81,92% dari total WP.

    Cara mengisi SPT Tahunan Melalui DJP Online 

    Persiapan Sebelum Mengisi SPT Tahunan

    1.Pastikan Anda Terdaftar di DJP Online 

    -Jika belum punya akun, daftar di djponline.pajak.go.id dengan NPWP/NIK dan data pribadi. –Pastikan email dan nomor HP aktif untuk verifikasi. 

     

    2.Kumpulkan Dokumen yang Diperlukan 

    -NPWP/NIK 

    -Bukti potong pajak (Formulir 1721-A1/A2 untuk karyawan, 1721-VI untuk freelancer, dll.)

    -Laporan keuangan (untuk wajib pajak badan/usaha) 

    -Data penghasilan, harta, dan utang per 31 Desember 2024 (jika ada) 

     

    3.Tentukan Jenis SPT yang Sesuai 

    -1770 S/SS: Untuk karyawan dengan penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja

    -1770: Untuk wajib pajak dengan penghasilan dari usaha/bebas (freelance, dll)

    -1771: Untuk badan usaha (PT, CV, dll). 

     

    Langkah Mengisi SPT Tahunan di DJP Online 

     

    1.Login ke Akun DJP Online

    Buka djponline.pajak.go.id dan masuk dengan NPWP/NIK dan password

     

    2.Akses Menu e-Filing

    Pilih menu e-Filing → Buat SPT → SPT Tahunan → Pilih tahun pajak

     

    3.Pilih Jenis Formulir

    -Sesuaikan dengan status Anda (1770 S/SS, 1770, atau 1771). Anda dapat memilih untuk mengisi dengan upload bukti potong atau mengisi formulir dengan panduan. 

     

    4.Isi Data Secara Bertahap

    -Bagi Anda yang memilih menggunakan data bukti potong, data penghasilan dan pemotongan pajak secara otomatis terisi. Anda dapat menyesuaikannya dengan bukti potong

    -Data Penghasilan: Masukkan total penghasilan bruto selama tahun pajak, termasuk dari pekerjaan, usaha, atau sumber lain

    -Data Pemotongan/Pemungutan Pajak: input bukti potong pajak (apabila ada) sesuai dokumen yang sudah dikumpulkan

    -Harta dan Kewajiban: laporkan harta (tabungan, properti, kendaraan, dll) dan utang (apabila ada) per 31 Desember tahun pajak

    -Kredit Pajak: masukkan pajak yang sudah dipotong/dibayar (PPh 21, 25, dll). 

     

    5.Hitung Pajak Terutang

    -Sistem akan menghitung PPh Terutang berdasarkan data yang dimasukkan

    -Jika ada kurang bayar, lakukan pembayaran via e-Billing dan masukkan NTN/NTPN di SPT. 

     

    6.Rekapitulasi dan Pengecekan

    -Pastikan semua data sudah benar dan lengkap

    -Jika ada kelebihan bayar, Wajib Pajak bisa memilih restitusi (pengembalian) atau kompensasi ke tahun berikutnya.

     

    7.Tanda Tangan Elektronik (TTE)

    Setelah data benar, klik Lapor SPT dan lakukan tanda tangan elektronik (password e-Filing). 

     

    8.Simpan Bukti Lapor

    Setelah berhasil, unduh BPE (Bukti Penerimaan Elektronik) sebagai bukti pelaporan.