Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Bujuk Rayu Boeing ke Indonesia Agar Boyong Pesawat Tempur F-15 Ex

    Bujuk Rayu Boeing ke Indonesia Agar Boyong Pesawat Tempur F-15 Ex

    Bisnis.com, JAKARTA — Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) Boeing berusaha merayu Indonesia agar membeli pesawat tempur F-15EX. Salah satunya dengan menjanjikan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 85%.

    Chief Executive Officer (CEO) Boeing untuk kawasan Asia Tenggara Penny Burtt mengatakan bahwa Boeing melihat pentingnya memperkuat rantai pasok lokal demi menciptakan ketahanan industri. Hal ini khususnya pasca pandemi Covid yang menunjukkan lemahnya ketergantungan pada rantai pasok global.

    “Jika Indonesia memilih F-15EX, Boeing akan memenuhi 85% kebutuhan melalui produksi dan dukungan lokal. Kami memiliki tim yang kuat dan berdedikasi yang telah beberapa kali datang ke Indonesia dalam setahun terakhir untuk menjajaki peluang kemitraan dan investasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/4/2025).

    Selain itu, Boeing juga mendorong keterlibatan perusahaan dalam negeri untuk menjadi bagian dari ekosistem F-15EX di Indonesia. Boeing juga melihat potensi yang signifikan untuk kolaborasi dalam rantai pasokan, MRO, hingga pelatihan. Sektor ini dapat mendorong transfer keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan mendukung ekosistem kedirgantaraan lokal yang kompetitif.

    Adapun pada Agustus 2023 lalu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI melakukan penandatanganan kerja sama dengan Boeing terkait pembelian pesawat tempur tersebut.

    Keputusan ini menjadi pusat pembicaraan dunia karena RI menjadi negara kedua setelah Amerika Serikat (AS) yang dapat memiliki pesawat itu. Penandatangan pembelian pesawat tempur ini dilakukan di The Boeing Company, St Louis, Missouri-AS.

    Executive Director, F-15 Business Development, Boeing Defense, Space & Security, Robert Novotny, mengatakan MoU tersebut menjadi bukti komitmen kerja sama kedua belah pihak. Proses pun akan dilanjutkan dengan kontrak pembelian. 

    “Kami menandatangani nota kesepahaman bahwa kami akan bekerja sama dan menuju ke pembentukan kontrak pembelian dan saya pikir kami semakin dekat, yang mana ini merupakan hal yang menggembirakan,” katanya.

    Dia menjelaskan pesawat ini tidak memerlukan pengembangan tambaan untuk siap digunakan. Begitu mendarat di Jakarta, F-15EX siap beroperasi. Ini adalah aset jangka panjang yang bisa digunakan hingga 20.000 jam terbang atau sekitar 30 tahun.

    Proses Pembelian Masih Berjalan

    Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang menjelaskan proses pembelian 24 pesawat tempur F-15EX dari Amerika Serikat masih berjalan.

    “Kementerian Pertahanan sudah melakukan pengkajian dan juga sudah merekomendasikan, namun kembali lagi nanti keputusan itu ada di pemerintah pusat dan juga Kementerian Keuangan,” ujar Frega dalam webinar yang disaksikan dari Jakarta, Kamis (17/4/2025) dilansir dari Antara.

    Frega menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan peserta webinar mengenai progres pembelian 24 pesawat tempur F-15EX asal AS, yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Sementara itu, dia menjelaskan bahwa proses pembelian pesawat tempur F-15EX tersebut membutuhkan waktu selama 6-7 tahun.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa proses pembelian berlangsung lama karena belum ada kontrak yang ditandatangani.

    “Kami belum ada keterikatan untuk membeli, dan tentunya dengan kondisi yang ada saat ini, proses masih berjalan. Walaupun kalau dilihat dari pemberitaan, itu sempat ada juga penandatangan MoU [nota kesepahaman],” ujarnya.

  • APBN Terbatas, Proyek Pipa Gas Dumai-Sei Mangkei Jadi Dilelang Tahun Ini?

    APBN Terbatas, Proyek Pipa Gas Dumai-Sei Mangkei Jadi Dilelang Tahun Ini?

    Bisnis.com, JAMBI — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan nasib lelang pembangunan pipa gas bumi Dumai ke Sei Mangkei.

    Proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) tersebut akan mengintegrasikan jaringan gas bumi antara Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa dengan sambungan ke pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, hingga saat ini, belum ada rencana pasti kapan lelang pipa Dusem dimulai. Menurutnya, pemerintah masih berfokus pada pembangunan proyek pipa transmisi gas bumi Cisem tahap II (Ruas Batang – Cirebon – Kandanghaur Timur).

    “Belum tahu ya, karena sekarang kita mau menyelesaikan yang dari Cisem itu tahap II,” kata Djoko di Jambi, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, setelah proyek Cisem Tahap II rampung, pihaknya baru akan fokus pada proyek Dusem. Dia menuturkan, hal ini dilakukan karena anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terbatas.

    “Setelah itu [Cisem tahap II] selesai, baru kita anggarkan lagi yang dari Dumai – Sei Mangkei. Bertahap lah, karena keuangan itu kan terbatas ya APBN,” ucap Djoko.

    Lelang proyek pembangunan pipa gas bumi Dumai mulanya direncanakan akan dilaksanakan pada kuartal II/2025. Hal itu sebelumnya diungkapkan oleh 
    Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman.

    Laode mengatakan, pihaknya mengestimasikan nilai kontraknya mencapai Rp7,8 triliun dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk didanai dengan APBN. 

    “Kalau untuk Dusem sama lelang juga. Insyaallah 2025 awal, kuartal II,” kata Laode kepada wartawan, dikutip Selasa (1/10/2024) lalu. 

    Saat itu, Laode menerangkan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap rancangan basic design, termasuk perhitungan jalur yang akan dilewati sehingga panjangnya masih belum dipastikan. 

    “Jadi panjangnya itu belum fix tapi lima ratusan ke atas,” ujarnya.

  • Awas Penipuan Catut Nama Coretax! Begini Modus-modusnya

    Awas Penipuan Catut Nama Coretax! Begini Modus-modusnya

    Jakarta –

    Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat makin waspada pada modus penipuan yang mengatasnamakan implementasi sistem Coretax. Modusnya makin beragam, mulai dari phishing, sniffing, hingga social engineering.

    “#KawanPajak, akhir-akhir ini marak penipuan yang mengatasnamakan implementasi sistem Coretax DJP. Modusnya beragam – mulai dari phishing, sniffing, hingga social engineering – dengan tujuan utama mencuri data pribadi atau menjerat korban secara finansial,” beber DJP, dalam unggahannya di Instagram resmi @ditjenpajakri, Kamis (17/4/2025).

    DJP membeberkan beberapa ciri-ciri modus penipuan yang telah terjadi. Misalnya saja, permintaan pemutakhiran atau update data, transfer untuk pembayaran tunggakan pajak atau proses kelebihan pembayaran pajak, dan juga mengunduh aplikasi palsu dengan format .apk.

    Ada juga modus yang meminta wajib pajak untuk mengakses laman web yang bukan domain .pajak.go.id, tranfer bea meterai untuk biaya layanan pajak, membuka email yang bukan berasal dari domain .pajak.go.id, dan modus berbahaya lainnya.

    DJP meminta apabila ada yang menjumpai modus mencurigakan untuk segera melakukan konfirmasi ke saluran remsi DJP. Laporan bisa dilakukan secara langsung ke kantor pajak terdekat, ataupun lewat daring di beberapa saluran yang dibuka DJP seperti customer service Kring Pajak 1500200, layanan faksimilie lewat nomor 021-521245, hingga laporan lewat email pengaduan@pajak.go.id.

    Kemudian, bisa juga laporan dilakukan lewat akun media sosial X @kring_pajak, situs https://pengaduan.pajak.go.id atau pun live chat pada website https://www.pajak.go.id

    Pelaporan modus penipuan juga bisa dilakukan lewat laman https://aduannomor.id dengan mencantumkan nomor telepon penipu dan lewat https://aduankonten.id dengan mencantumkan laporan konten, tautan, atau aplikasi penipuan. Dua website tersebut dikelola langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    (acd/acd)

  • Jadwal Pendaftaran CPNS 2025 via SSCASN dan Informasi Lowongan Sekolah Kedinasan

    Jadwal Pendaftaran CPNS 2025 via SSCASN dan Informasi Lowongan Sekolah Kedinasan

    PIKIRAN RAKYAT – Simak dalam artikel di bawah ini, informasi terbaru mengenai jadwal pendaftaran CPNS 2025 melalui portal SSCASN, serta bocoran mengenai formasi dan lowongan Sekolah Kedinasan (Sekdin) yang akan dibuka.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, sebelumnya menyebutkan bahwa pendaftaran CPNS 2025 akan berkaitan dengan penambahan jumlah kementerian dan lembaga di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Diperkirakan, sekitar 300-400 ribu jabatan akan dibuka untuk mengisi berbagai posisi di instansi pemerintah. Namun, Kementerian PAN-RB belum dapat memastikan jumlah pasti pegawai yang diperlukan oleh setiap kementerian.

    Meski begitu, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait jadwal pembukaan pendaftaran CPNS 2025.

    Proses pemetaan jabatan oleh masing-masing kementerian masih berlangsung. Setelah selesai, seleksi CPNS akan dibuka sesuai kebutuhan.

    Persiapan Pendaftaran CPNS 2025

    Meskipun tanggal pasti pendaftaran belum diumumkan, calon pelamar dapat mempersiapkan diri dengan melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan. Berikut adalah dokumen yang perlu dipersiapkan:

    Dokumen Persyaratan Pendaftaran:

    Kartu Keluarga (KK) Pas foto berlatar belakang merah Swafoto KTP Ijazah + Serdik/STR Transkrip Nilai Surat Penugasan Guru untuk THK-2 (jika berlaku)

    Dokumen-dokumen ini perlu diunggah dalam format dan ukuran file yang ditentukan oleh masing-masing instansi.

    Persyaratan Umum:

    Warga negara Indonesia Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun (40 tahun untuk beberapa jabatan tertentu seperti dokter atau dosen) Sehat jasmani dan rohani Tidak memiliki catatan pidana Tidak sedang menjadi CPNS atau PNS, TNI, atau polisi Tidak terlibat dalam politik praktis

    Tata Cara Pendaftaran:

    Kunjungi laman resmi SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id. Buat akun dengan mengisi data seperti NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor handphone, serta email aktif. Lengkapi data pribadi dan unggah dokumen yang diperlukan. Pilih instansi dan formasi yang diinginkan, kemudian submit pendaftaran. Tunggu hasil seleksi administrasi. Link Pendaftaran dan Formasi CPNS 2025

    Pendaftaran CPNS 2025 akan dilakukan secara online melalui portal SSCASN. Tautan resmi pendaftaran akan tersedia: KLIK DI SINI.

    Formasi CPNS 2025 diprediksi akan lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, mengingat jumlah kementerian yang bertambah. Jumlah formasi yang dibuka akan bergantung pada posisi yang kosong setelah CPNS 2024.

    “Tahun 2025 nanti lihat dulu evaluasi kebijakan yang sekarang. Mudah-mudahan (CPNS 2025 ada lagi),” kata Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Mohammad Averrouce.

    Sekolah Kedinasan 2025

    Untuk lulusan SMA/SMK, Sekolah Kedinasan adalah alternatif menarik karena menawarkan peluang menjadi CPNS setelah lulus, dengan kemungkinan kuliah gratis.

    Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2025 diperkirakan akan dibuka pada April hingga Juni.

    Sekolah Kedinasan dengan Peminat Paling Sedikit:

    Politeknik Pelayaran Sorong: 26 pendaftar Politeknik Penerbangan Jayapura: 61 pendaftar Politeknik Penerbangan Makassar: 88 pendaftar Politeknik Penerbangan Medan: 153 pendaftar

    Berikut adalah beberapa Sekolah Kedinasan yang bisa dipilih:

    Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN (Kementerian Keuangan) Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) (BMKG) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) (Kemenhub) Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) (Kemenhub)

    Sekolah Kedinasan ini menawarkan berbagai program studi, seperti Akuntansi Sektor Publik, Meteorologi, dan Keamanan Siber.

    Pendaftaran CPNS 2025 masih menunggu pengumuman resmi mengenai tanggal pasti dan formasi yang dibuka. Sementara itu, calon pelamar bisa mempersiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

    Untuk yang tertarik melanjutkan pendidikan di Sekolah Kedinasan, pendaftaran juga akan segera dibuka dengan peluang besar untuk menjadi CPNS setelah lulus.

    Sebagai informasi, artikel bersifat prediktif dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah. Pastikan untuk selalu memeriksa situs resmi SSCASN untuk pembaruan lebih lanjut. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pakar Pertanyakan Urgensi Anggaran Pelatihan Pengawas KopDes Rp1,2 Triliun

    Pakar Pertanyakan Urgensi Anggaran Pelatihan Pengawas KopDes Rp1,2 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mempertanyakan urgensi dana tambahan Rp1,2 triliun untuk melatih pengawas Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih. Dana tersebut terlalu besar untuk dikeluarkan bagi sesuatu hal yang tidak mendesak.

    Untuk diketahui, tambahan anggaran jumbo yang diminta Kemenkop itu untuk melakukan pelatihan terhadap 240.000 pengawas 80.000 KopDes Merah Putih. Pelatihan ini berkaitan dengan dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Pengamat Koperasi Rully Indrawan menilai Kemenkop semestinya lebih mengoptimalkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang saat ini mencapai 1.325 orang.

    “Berdasarkan pertimbangan saya saat ini belum perlu sekali [untuk meminta tambahan anggaran]. Karena pengawasan masa pendirian ada baiknya menggoptimalkan tenaga PPKL yang saat ini sudah ada,” kata Rully kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, PPKL hingga alumnus Ikopin (Universitas Koperasi Indonesia) sebaiknya terpilih menjadi pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Sehingga, pelatihan dasar pengawasan berbasis manajemen risiko untuk KopDes Merah Putih tidak dimulai dari nol.

    “Pelatihan yg dimaksud sebaiknya tidak mulai dari nol opitmalkan tenaga pengawas fungsional, PPKL, dan alumnus Ikopin. Serta, pemegang sertifikasi LSP [lembaga sertifikasi profesi] pengawas koperasi,” ujarnya.

    Untuk itu, Rully menilai langkah efektif di tengah instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran adalah dengan mengoptimalkan tenaga fungsional yang ada di pusat dan daerah.

    “Intinya jangan khianati komitmen Presiden untuk melakukan langkah efisiensi dengan mengajukan anggaran baru yang kurang rasional. Nanti jadi bahan kritikan bagi Presiden,” tuturnya.

    Di sisi lain, dalam hal mencegah fraud di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih, Rully memandang perlu dilakukan penyusunan sistem dengan melibatkan regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari perencanaan yang terintegrasi.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kemenkop Herbert H. O. Siagian mengatakan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas Kopdes Merah Putih terkait dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko.

    Rencananya, pelatihan ini akan berlangsung pada Agustus hingga akhir 2025 yang akan dilakukan serentak.

    Dia memperkirakan, setiap pengawas Kopdes Merah Putih yang akan dilatih membutuhkan anggaran senilai Rp5 juta per orang. Adapun, nantinya akan ada 3 pengawas Kopdes Merah Putih.

    Dengan kata lain, KopDes Merah Putih akan memiliki 240.000 pengawas dari 80.000 KopDes Merah Putih. Alhasil, Kemenkop setidaknya membutuhkan anggaran tambahan minimal Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih.

    “Realistis, mungkin lebih dari itu [Rp1,2 triliun]. Karena untuk mengawal Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan pendanaan,” kata Herbert dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Nantinya, sebanyak 240.000 pengawas KopDes Merah Putih ini akan mendapatkan pelatihan seperti dasar-dasar pengawasan berbasis manajemen risiko hingga transparansi bagi KopDes/Kelurahan Merah Putih. Pelatihan ini juga dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir pencucian uang di tubuh 80.000 KopDes Merah Putih.

    “Jadi tahun ini serentak 80.000 [KopDes Merah Putih melatih  240.000 pengawas] supaya segera meminimalisir tidak terjadi fraud,” ujarnya.

    Di sisi lain, Herbert mengaku bahwa hingga saat ini Kemenkop masih mengalami efisiensi anggaran, termasuk melakukan agenda secara virtual.

    Namun, dia menyampaikan bahwa sejatinya Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga mengungkap pihaknya membutuhkan anggaran tambahan.

    “Tetapi sesaat setelah terbentuk [80.000 KopDes Merah Putih] bulan Juli, kita akan ada anggaran tambahan yang bisa kita gunakan untuk mengawal aktivasi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Itu sudah disampaikan oleh Pak Menteri [Budi Arie Setiadi] dan juga disampaikan ke media bahwa kita membutuhkan anggaran tambahan,” ungkapnya.

    Herbert menjelaskan tambahan anggaran ini akan diambil dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme penambahan perubahan anggaran yang biasa dilakukan setiap tahun.

    Meski begitu, hingga saat ini anggaran tambahan sekitar Rp1,2 triliun untuk melatih 240.000 pengawas KopDes Merah Putih belum diajukan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Namun yang pasti, tambahan anggaran jumbo ini hanya untuk sebatas pelatihan terhadap 240.000 pengawas KopDes Merah Putih, alias belum termasuk dari Deputi Kemenkop lain.

    “Kayaknya lebih sih [dari Rp1,2 triliun]. Saya nggak tahu, kalian pikirkan deh. Soalnya kan di sini Deputi kan ada berapa Deputi, enggak tahu yang lain mau bikin apa, yang lain kan juga mempunyai program-program dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih. Ini untuk di pengawasan aja, saya karena pegang pengawasannya,” tandasnya.

  • SIM Keliling tersedia di lima lokasi Jakarta pada Rabu

    SIM Keliling tersedia di lima lokasi Jakarta pada Rabu

    Gerai SIM Keliling beroperasi pukul 08.00 hingga 14.00 WIB

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyediakan layanan surat izin mengemudi (SIM Keliling) di lima lokasi Jakarta, untuk memudahkan warga melakukan perpanjangan, Rabu.

    Melalui akun X (Twitter) resmi TMC Polda Metro Jaya, layanan tersebut berada di lokasi berikut:

    Jakarta Timur di depan lobi Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jalan Senen Raya; Jakarta Utara di LTC Glodok; Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata; Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng; Jakarta Barat di Mal Citraland.

    Gerai SIM Keliling beroperasi pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

    Untuk dapat mengakses layanan SIM Keliling ini, masyarakat cukup membawa KTP dan SIM yang akan diperpanjang berikut fotokopi. Kemudian menyiapkan biaya administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.

    Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian.

    Adapun untuk jenis SIM B, tidak bisa dilakukan perpanjangan masa berlaku pada layanan SIM Keliling, tapi harus diperpanjang di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena adanya perbedaan peruntukan dokumen.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Menko Airlangga ungkap target tim negosiasi tarif Trump di AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap target tim negosiasi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk berunding langsung dengan Pemerintah AS di Washington D. C., Amerika Serikat.

    Airlangga dijadwalkan bertolak dari Jakarta ke Washington, Selasa malam, untuk memimpin tim negosiasi RI yang di antaranya terdiri atas Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Menko Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut target utama tim negosiasi menurunkan tarif impor resiprokal yang dibebankan oleh AS kepada Indonesia.

    “Targetnya kan yang pasti ada pembicaraan beberapa putaran. Yang penting diturunkan (tarif impor, red.),” kata Menko Airlangga menjawab pertanyaan.

    Di lokasi yang sama, dalam kesempatan terpisah, Airlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan Pemerintah AS. Airlangga menyebut Pemerintah RI juga terbuka terhadap peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat.

    “Artinya, specific outcome itu lebih penting sehingga kami dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti, framework, berikut dalam bentuk limited FTA (perjanjian pasar bebas), atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika. Nah, itu yang dalam format perjanjian. Kami minta outcome yang spesifik, yang pragmatis ada,” kata Airlangga saat jumpa pers menjawab pertanyaan mengenai tawaran tim negosiasi yang nanti dipaparkan kepada Pemerintah AS.

    Di Washington, tim negosiasi dari Indonesia bakal menemui beberapa perwakilan Pemerintah AS, di antaranya Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Kementerian Keuangan AS, sejumlah asosiasi bisnis seperti US-ASEAN Business Council, US-Indonesia Society (USINDO).

    Airlangga menyebutkan dirinya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (14/4) malam juga telah rapat melalui sambungan konferensi video dengan Menteri Perdagangan AS Howard W. Lutnick. Dalam pertemuan itu, ada pula Anggota DEN Mari Elka Pangestu.

    “Pak Luhut sudah bicara dengan Secretary of Commerce (Menteri Perdagangan AS), nanti kami tindaklanjuti lagi di Washington,” kata Airlangga.

    Sementara itu, Menlu Sugiono juga telah tiba lebih dulu di di AS dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

    Di Washington, perundingan antara Pemerintah RI dan Pemerintah AS dijadwalkan berlangsung pada 16–23 April 2025.

    “Tentu kan pengalaman pada berbagai perjanjian, pertemuan itu tidak sekali. Biasanya, ada 2–3 putaran, karena pertama ada kesepakatan, kedua baru drafting-nya,” sambung Airlangga.

    Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan kebijakan tarif resiprokal/timbal balik kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia, yang efektif berlaku tiga hari setelah diumumkan.

    Kebijakan Trump itu diterapkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengenaan tarif umum 10 persen untuk seluruh negara terhitung sejak tanggal 5 April 2025, kemudian tarif resiprokal untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai berlaku pada 9 April 2025 pukul 00.01 EDT (11.01 WIB).

    Dari kebijakan terbaru AS itu, Indonesia terkena tarif resiprokal 32 persen, sementara negara-negara ASEAN lainnya, Filipina 17 persen, Singapura 10 persen, Malaysia 24 persen, Kamboja 49 persen, Thailand 36 persen, dan Vietnam 46 persen.

    Walaupun demikian, Presiden Trump pada 9 April 2025 mengumumkan jeda selama 90 hari untuk penerapan tarif impor resiprokal itu kepada sebagian besar negara, kecuali China. Indonesia masuk dalam kelompok negara yang mendapatkan jeda selama 3 bulan penuh itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah segera memulai negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan bea impor 32% yang dikenakan terhadap produk Indonesia. Indonesia akan mendorong agar negosiasi dengan AS menghasilkan kesepakatan yang konkret.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia mengutamakan hasil nyata dalam proses lobi yang akan dilakukan tim negosiator di Washington DC.

    “Kemarin Indonesia menyampaikan keinginan agar pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang bersifat konkret. Specific outcome itu lebih penting,” ujar Airlangga di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Menurut Airlangga, pengalaman dalam berbagai perjanjian sebelumnya menunjukkan bahwa pertemuan dagang internasional tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan. Ia menuturkan, dibutuhkan dua hingga tiga putaran negosiasi tarif AS, mulai dari kesepakatan awal hingga tahap penyusunan dokumen resmi.

    Dalam lawatan ke Washington, Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia membuka kemungkinan untuk melanjutkan kerja sama dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas terbatas atau limited Free Trade Agreement (FTA).

    Selain itu, pemerintah juga siap mengambil langkah strategis untuk melakukan revitalisasi kerja sama dagang dengan AS melalui perjanjian TIFA (trade and investment framework agreement).

    Langkah-langkah ini telah termuat dalam non-paper proposal yang telah disiapkan Indonesia untuk negosiasi dengan AS, terkait tarif, non-tariff measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan.

    Lebih lanjut terkait tarif Presiden AS Donald Trump, Airlangga mengatakan bahwa Indonesia mengusulkan agar fokus negosiasi diarahkan pada hasil-hasil yang spesifik dan pragmatis, sehingga kedua negara dapat segera merasakan manfaat dari kerja sama ekonomi yang dijalin.

    “Jadi artinya specific outcome itu lebih penting,” tegas Airlangga.

    Tim lobi tingkat tinggi Indonesia akan melakukan negosiasi dengan otoritas AS pada 16-23 April 2025. Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dalam pertemuan penting itu, delegasi Indonesia akan bertemu berbagai pejabat tinggi AS, termasuk perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan (Secretary of Commerce), Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury) untuk membahas tarif AS.
     

  • Negosiasi Tarif dengan AS, Airlangga: Indonesia Dorong Hasil Konkret

    Demi Kepentingan Nasional, Indonesia Siap Negosiasi Tarif dengan AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan langkah strategis dalam menghadapi kebijakan tarif impor tinggi dari Amerika Serikat (AS).

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, tim negosiasi Indonesia akan bergerak dengan prinsip menjaga kepentingan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Negosiasi sebaik-baiknya demi kepentingan nasional,” kata Menko Airlangga di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

    Airlangga menekankan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan jelas kepada tim lobi agar proses negosiasi dilakukan sebaik-baiknya demi mengamankan kepentingan ekonomi Indonesia di tengah dinamika hubungan dagang global.

    Sebelum keberangkatan tim lobi ke AS, berbagai persiapan telah dilakukan oleh tim lobi yang terdiri dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    “Kemarin sudah ada rapat dengan seluruh kementerian dan saya juga sudah melaporkannya ke Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.

    Ia menambahkan, diskusi awal telah digelar secara daring antara pihak Indonesia dengan Kementerian Perdagangan AS (Secretary of Commerce). Dalam pertemuan itu turut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan serta Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu.

    “Yang intinya kita bahas mengenai framework apa yang diharapkan oleh Amerika dan apa yang diharapkan oleh Indonesia,” papar Airlangga.

    Dalam lawatan ke Washington DC, Airlangga menyebut bahwa tim lobi Indonesia dijadwalkan bertemu dengan berbagai pihak penting, termasuk USTR (United States Trade Representative) dan dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury).

    Selain itu, dialog juga akan dibuka dengan sejumlah asosiasi bisnis yang mendukung posisi Indonesia, seperti US-ASEAN Business Council dan USINDO.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump akan menerapkan tarif impor tinggi terhadap sejumlah produk asing, termasuk dari Indonesia yang akan dikenakan tarif 32%. Namun, Trump telah mengumumkan penundaan pemberlakukan tarif resiprokal terhadap negara-negara mitra dagang selama 90 hari, kecuali China.

    Sebagai respons atas tarif impor AS, Presiden Prabowo telah mengutus tim lobi tingkat tinggi yang akan bernegosiasi dengan AS pada 16-23 April 2025. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Langkah-langkah untuk negosiasi tarif AS ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas perdagangan dan memastikan akses produk Indonesia di pasar global tetap kompetitif, khususnya di AS.

  • Tukin Dosen Cair Pertengahan 2025, Rp 2,66 Triliun!

    Tukin Dosen Cair Pertengahan 2025, Rp 2,66 Triliun!

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui dirinya hampir setiap hari menerima aspirasi terkait pencairan tunjangan kinerja (tukin dosen), terutama dari para dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

    Hal ini menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan oleh dosen aparatur sipil negara (ASN) di sekitar Istana Kepresidenan pada Senin (3/2/2025), yang menuntut percepatan pembayaran tukin dosen.

    Bahkan, media sosial Sri Mulyani pun menjadi wadah bagi para dosen untuk menyampaikan keluhan dan pertanyaan mengenai kapan tukin dosen akan dicairkan.

    “Banyak dosen yang kemarin menyampaikan aspirasinya, bahkan di media sosial saya hampir setiap hari, (bertanya) kapan dibayar,” ungkap Sri Mulyani saat menghadiri Taklimat Media mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendiktisaintek, Selasa (15/4/2025).

    Sebagai respons atas tuntutan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2025 yang mengatur tentang tukin dosen di lingkungan Kemendiktisaintek. Perpres ini mulai berlaku sejak diundangkan pada 27 Maret 2025.

    Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan segera menyalurkan tukin dosen kepada 31.066 dosen yang memenuhi syarat.

    Tukin dosen ini merupakan penggantian tunjangan profesi bagi dosen ASN. Rinciannya, 8.725 dosen ASN yang mengajar di perguruan tinggi negeri (PTN) berstatus satuan kerja (satker), 16.540 dosen di PTN badan layanan umum (BLU) yang selama ini belum menerima remunerasi, dan 5.801 dosen lainnya di Lembaga Layanan Dikti.

    Besaran tukin dosen akan disesuaikan dengan kelas jabatan masing-masing, sama seperti dosen lainnya yang telah menerima tunjangan kinerja.

    “Perpres 19/2025 dilahirkan atas instruksi Bapak Presiden Prabowo. Isinya menyangkut tukin Kemendiktisaintek yang berhubungan dengan tukin dosen,” jelas Sri Mulyani.

    Pemerintah, melalui Kemendiktisaintek, akan segera menyelesaikan aturan teknis terkait pencairan tukin dosen. Diperkirakan, pembayaran tukin dosen ASN ini baru dapat dimulai pada pertengahan tahun 2025, setelah aturan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) diterbitkan.

    Sri Mulyani mengungkapkan, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,66 triliun untuk memenuhi kebutuhan tukin bagi 31.066 dosen tersebut. Pembayaran tukin dosen akan dilakukan setelah Permen diterbitkan.