Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Sri Mulyani kaji skema kombinasi pendanaan Kopdes Merah Putih

    Sri Mulyani kaji skema kombinasi pendanaan Kopdes Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tengah mengkaji berbagai skema kombinasi pendanaan untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Saat ini, sedang dilakukan koordinasi untuk mengidentifikasi anggaran, apakah langsung dari pendanaan publik atau dari aktivitas kegiatan ekonomi di tingkat desa yang kemudian bisa dikembangkan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Keuangan telah mendapat mandat melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk menyediakan anggaran melalui berbagai sumber, yakni APBN, APBD, hingga Himbara.

    Untuk Kopdes Merah Putih, anggaran APBN bisa diberikan kepada daerah melalui Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang mencakup komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik, Dana otonomi khusus untuk daerah-daerah tertentu, dan Dana Desa.

    Kemudian di APBN, provinsi maupun kabupaten/kota juga mendapatkan transfer dari pusat untuk menjalankan anggaran maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Kami akan melihat berbagai kemungkinan eksisting transfer maupun apa yang bisa kami optimalkan. Jadi, semua kemungkinan kombinasi itu akan kami kaji bersama,” tambahnya.

    Skema lain yang dipertimbangkan juga termasuk sistem yang diterapkan dalam BUMDes, di mana modal awal bersumber dari Dana Desa yang kemudian berkembang melalui kegiatan ekonomi produktif sehingga bisa mencicil kembali.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan program Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merupakan solusi ekonomi pedesaan yang tidak akan membebani APBN.

    Ferry mengatakan program itu dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru di pedesaan yang saling menguntungkan, sekaligus memutus jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) yang merugikan masyarakat desa.

    Melalui Instruksi Presiden (Inpres) 2025, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu koperasi di desa dan kelurahan seluruh Indonesia hingga Juli 2025, dengan operasional dimulai pada September 2025.

    Anggaran operasional, diperkirakan Rp5 miliar per koperasi, bersumber dari gabungan APBN, APBD, dana desa, dan perbankan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lakukan Survei, Reaktivasi Jalur KA Banjar-Pangandaran Butuh Rp3 Triliun?

    Lakukan Survei, Reaktivasi Jalur KA Banjar-Pangandaran Butuh Rp3 Triliun?

    JABAR EKSPRES – Pemkot Banjar bersama PT KAI telah melakukan survei kondisi jalur rel kereta yang telah lama nonaktif. Hal itu berkaitan dengan rencana reaktivasi jalur kereta api (KA) Banjar-Pangandaran, yang diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp3 triliun.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Banjar, H Andi Bastian, mengonfirmasi bahwa survei bersama PT KAI telah dilakukan beberapa waktu lalu untuk meninjau kelayakan infrastruktur.

    “Banyak bagian rel dan sarana yang sudah rusak atau tidak layak pakai,” ujarnya pada Kamis (24/4/2025).

    BACA JUGA:Reaktivasi Jalur Kereta Api Jabar Butuh Proses Panjang?

    Disadur dari berbagai sumber, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa jalur Banjar–Pangandaran diprioritaskan sebagai proyek reaktivasi pertama di Jabar karena potensinya mendongkrak ekonomi, terutama sektor pariwisata Pangandaran.

    “Ini opsi paling realistis. Dampaknya akan langsung terasa bagi pertumbuhan wilayah sekitar,” kata Dedi.

    Meski demikian, waktu pelaksanaan proyek belum dapat dipastikan. Dedi menekankan pentingnya perencanaan matang dan koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, untuk mengalokasikan anggaran.

    BACA JUGA:Tanggapi Reaktivasi Rel KA Bandung–Ciwidey, Bupati: Asal Tidak Merugikan Masyarakat! 

    “Kita harus punya mimpi dulu. Jika fiskal membaik, ini bisa segera direalisasikan,” tambahnya.

    Sebelumnya juga, Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menyatakan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan awal dan memerlukan rapat teknis lebih lanjut dengan pemangku kepentingan.

    Selain Banjar–Pangandaran (82 km), empat jalur lain yang masuk rencana reaktivasi adalah Bandung–Ciwidey (37,8 km), Garut–Cikajang (28,2 km), Rancaekek–Tanjungsari (11,5 km), dan Cipatat–Padalarang (17 km). Proyek ini diharapkan menjadi pengungkit konektivitas dan ekonomi regional. (CEP)

  • IMF Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Begini Respons Sri Mulyani

    IMF Pangkas Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI, Begini Respons Sri Mulyani

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi ramalan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari 5,1% menjadi 4,7%. Hal itu imbas tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Sri Mulyani mengatakan tarif Trump telah meningkatkan ketidakpastian yang langsung memukul dampak kepada kegiatan ekonomi semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Terkait apakah pemerintah akan merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025, ia menyebut akan terus memantau perkembangan dalam dua bulan ke depan.

    “Dalam konteks ini dari mulai sekarang akhir April hingga Mei, Juni, masih ada dua bulan untuk kita terus mematangkan dampak dari kondisi global,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 pemerintah memasang asumsi ekonomi 2025 bisa tumbuh 5,2%. Nantinya Kementerian Keuangan akan menyampaikan laporan semester I-2025 kepada DPR RI terkait perkembangan terkini, termasuk apakah akan mempengaruhi outlook dari pertumbuhan ekonomi atau tidak.

    “Untuk itu kita juga akan lihat nanti apakah target atau asumsi dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2% mengalami deviasi dan implikasinya,” ucapnya.

    Sri Mulyani berharap akan ada perkembangan positif selama penundaan 90 hari kebijakan tarif Trump. Terlebih pada saat yang sama pemerintah Indonesia sedang melakukan proses negosiasi dengan pemerintah AS.

    “Tentu kita berharap dalam waktu-waktu pertemuan yang intens ini akan memberikan feedback yang positif kepada pemerintah AS sehingga kemudian mereka bisa menetapkan langkah-langkah yang tidak hanya berisiko kepada dunia, tetapi juga berisiko terhadap perekonomian AS sendiri,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3% menjadi 2,8% pada 2025. Tidak hanya di Indonesia, proyeksi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara juga dipangkas termasuk AS menjadi hanya sebesar 1,8%.

    “Untuk Indonesia dikoreksi 4,7%, itu berarti koreksi sekitar 0,4%. Sedangkan negara-negara lain yang lebih tinggi intensitas perdagangannya, di Filipina koreksinya mencapai 0,6%, Thailand bahkan lebih dalam lagi yaitu 1,1%, Vietnam 0,9% dan Meksiko diperkirakan koreksinya dari pertumbuhan ekonominya mencapai 1,7%,” beber Sri Mulyani.

    Tonton juga Video: Danantara, Amunisi Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo

    (aid/rrd)

  • OJk sambut baik rencana pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih

    OJk sambut baik rencana pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih

    Harapannya, tentu dengan adanya Koperasi Merah Putih itu akses pada pembiayaan bagi UMKM di berbagai wilayah atau di seluruh wilayah Indonesia dapat ditingkatkan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyambut baik gagasan dan rencana terkait pembentukan 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Kami menyambut dengan baik gagasan dan rencana untuk Koperasi Merah Putih itu. Harapannya, tentu dengan adanya Koperasi Merah Putih itu akses pada pembiayaan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di berbagai wilayah atau di seluruh wilayah Indonesia dapat ditingkatkan,” ujar Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK): Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2025 yang diadakan secara virtual, di Jakarta, Kamis.

    Dia mengharapkan pula program ini dapat memperkuat ekosistem yang sangat dibutuhkan bagi UMKM untuk selalu bertumbuh secara berkelanjutan.

    Mengenai wacana pendanaan pembentukan 80 ribu koperasi melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), OJK disebut akan terus memantau langkah-langkah dan pelaksanaan yang dilakukan oleh bank-bank dimaksud dengan mengupayakan hal terbaik dengan menjamin prinsip manajemen risiko dan tata kelola.

    “Karena dengan itulah, maka penyaluran pembiayaan tadi akan benar-benar dapat mencapai sasarannya. Tentu kami juga siap memberikan dan mendukung program itu untuk hal-hal lain yang diperlukan,” ujar Mahendra pula.

    Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyebutkan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan anggaran sekitar Rp400 triliun.

    Budi menyebutkan setiap desa akan mendapat dana untuk koperasi sebesar Rp5 miliar, dengan pengelolaannya akan berada di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Kopdes Merah Putih juga disebut memiliki potensi perputaran uang hingga mencapai Rp2 ribu triliun, yang diyakini dapat memperkuat ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat desa.

    Angka perputaran uang itu baru mencakup sektor konsumsi, dan jika desa tersebut bergerak di sektor produksi, potensi perputaran uang bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat, mencapai Rp1.500 triliun hingga Rp2 ribu triliun.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jalur Kereta Banjar-Pangandaran Jadi Prioritas Reaktivasi, Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya Bandung 24 April 2025

    Jalur Kereta Banjar-Pangandaran Jadi Prioritas Reaktivasi, Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya Bandung 24 April 2025

    Jalur Kereta Banjar-Pangandaran Jadi Prioritas Reaktivasi, Dedi Mulyadi Ungkap Alasannya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menyebut jalur kereta api Banjar–Pangandaran sebagai opsi paling realistis untuk tahap awal reaktivasi jalur rel nonaktif di wilayah Jawa Barat.
    Rencana ini merupakan bagian dari proyek reaktivasi lima jalur kereta api yang telah lama tidak beroperasi.
    Dedi mengatakan, pertimbangan utama penentuan rute tersebut karena potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya kawasan wisata seperti Pangandaran.
    “Yang paling mungkin dan realistis adalah yang jalur Banjar-Pangandaran,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/4/2025).
    Diperkirakan, reaktivasi jalur Banjar–Pangandaran membutuhkan anggaran sekitar Rp 3 triliun. Sementara untuk keseluruhan proyek reaktivasi di Jawa Barat, dana yang dibutuhkan mencapai Rp 20 triliun.
    “Potensi dari jalur tersebut akan berdampak pada peningkatan perekonomian di wilayah sekitarnya,” lanjut Dedi.
    Meskipun demikian, Dedi belum bisa memastikan waktu dimulainya pengerjaan proyek tersebut. Namun ia menegaskan pentingnya memiliki rencana dan impian terlebih dahulu sebagai bentuk komitmen awal pemerintah daerah.
    “Minimal kan kita sudah punya mimpi. Kalau kita sudah punya mimpi, kan nanti kita bisa menyampaikan siapa tahu fiskal pemerintah pusat ke depan semakin baik, kan kita bisa dong Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan untuk dana alokasi untuk Jabar,” katanya.
    Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan bahwa rencana reaktivasi ini masih dalam tahap pembahasan awal dan perlu ditindaklanjuti dengan rapat teknis bersama Kementerian Perhubungan dan PT KAI.
    Adapun lima jalur kereta api yang tercatat masuk dalam rencana reaktivasi antara lain Bandung–Ciwidey (37,8 km), Garut–Cikajang (28,2 km), Rancaekek–Tanjungsari (11,5 km), Cipatat–Padalarang (17 km), dan Banjar–Cijulang (82 km), dengan Banjar–Pangandaran sebagai bagian dari jalur terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejagung ungkap Relasi Karen Agustiawan dengan Perusahaan Anak Riza Chalid

    Kejagung ungkap Relasi Karen Agustiawan dengan Perusahaan Anak Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut bahwa bekas Direktur Utama Pertamina (Persero) Karen Agustiawan meneken kontrak dengan PT Orbit Terminal Merak (OTM). 

    Dalam data pemilik manfaat atau beneficial owner yang dihimpun Bisnis, PT OTM adalah perusahaan milik Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) yang banyak dikaitkan dengan pengusaha, Mohammad Riza Chalid atau Riza Chalid.

    Seperti diketahui, Andrianto Riza adalah salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Kasus ini ditengarai merugikan negara triliunan rupiah

    “Pada 2014 itu, yang bersangkutan [Karen] memberikan persetujuan terhadap kontrak yang berlangsung selama kalau nggak salah 10 tahun, terhadap kontrak storage,” ujar Harli di Kejagung, Rabu (23/4/2025).

    Dia menambahkan, penyidik pada Jampidsus Kejagung masih perlu mendalami peran Karen pada perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang tersebut.

    Di samping itu, Harli juga tidak ingin berandai-andai soal Karen bakal diperkarakan pada kasus ini. Sebab, pembuktian untuk pihak-pihak yang bertanggungjawab bakal bergantung penyidik.

    “Iya, semua itu berpulang bagaimana fakta hukumnya. Tapi bahwa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk memperkuat ya, peran-peran dari para tersangka ini,” pungkasnya.

    Pemeriksaan Karen

    Sekadar informasi, Karen diperiksa pada Selasa (23/4/2025). Selain Karen, Kejagung juga turut memeriksa lima saksi lainnya.

    Adapun saksi yang diperiksa itu yakni, GI selaku Advisor to CPO PT Berau Coal; AW selaku Assistant Manager Procurement Department PT Pamapersada Nusantara Group; RS selaku Analyst Product ISC Pertamina; AF selaku Assistant Operation Risk Division BRI; dan BP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 2021 di Kementerian Keuangan.

    “Tim jaksa penyidik pada Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa KA (Karen Agustiawan) selaku Direktur Utama Pertamina periode 2009–2014,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Adapun Karen sebelumnya divonis hukuman 13 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina pada tahun 2011—2021 yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Keenam saksi tersebut diperiksa untuk sembilan tersangka dalam kasus ini. “Pemeriksaan saksi ini untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut,” ucapnya.

    Kejagung dalam kasus ini telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

    Sembilan tersangka itu, yaitu Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

    Tersangka lainnya, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

  • DJP sebut kinerja sistem Coretax makin stabil

    DJP sebut kinerja sistem Coretax makin stabil

    Dalam proses login, misalnya, latensi rata-rata berada di bawah 0,1 detik

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kinerja sistem aplikasi Coretax telah menunjukkan performa yang stabil.

    “Selama periode 24 Maret hingga 20 April 2025, sistem aplikasi Coretax DJP menunjukkan performa yang stabil,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Namun, DJP mencatat masih terjadi fluktuasi waktu tunggu (latensi), terutama saat volume transaksi mengalami peningkatan secara signifikan pada fungsi-fungsi tertentu.

    Dalam proses login, misalnya, latensi rata-rata berada di bawah 0,1 detik (kurang dari 100 milidetik), dengan performa terbaik tercatat sebesar 0,084 detik (8,4 milidetik) pada tanggal 18 April 2025.

    Sementara proses pendaftaran wajib pajak menunjukkan peningkatan latensi pada 25 Maret 2025 yang mencapai 1,13 detik (1.130 milidetik) dan turun kembali menjadi 0,446 detik (446 milidetik) pada 26 Maret 2025.

    Peningkatan latensi pada akhir bulan Maret 2025 disebabkan oleh lonjakan aktivitas pendaftaran wajib pajak baru. Latensi kemudian menurun secara konsisten hingga kembali di bawah 0,06 detik (60 milidetik) pada bulan April 2025.

    Untuk SPT masa, terjadi beberapa kali lonjakan signifikan, seperti pada tanggal 26 Maret 2025 latensi mencapai 21,231 detik dan 30,1 detik pada 27 Maret 2025. Dwi menyebut penyempurnaan terus dilakukan sehingga latensi berhasil ditekan menjadi 0,00118 detik (1,18 milidetik) di 19 April 2025.

    Pengelolaan faktur pajak sempat mencatat latensi tinggi sebesar 9,368 detik pada 15 April 2025, tetapi per 18 April 2025 latensi kembali turun menjadi 0,102 detik. Fluktuasi latensi terjadi juga dipengaruhi oleh peningkatan volume penerbitan faktur pajak.

    Sedangkan pengelolaan bukti potong menunjukkan lonjakan latensi tertinggi mencapai 51,90 detik pada 15 April 2025. Pada tanggal 20 April 2025, data menunjukkan penurunan latensi menjadi 0,197 detik.

    Untuk faktur pajak, per 20 April 2025 pukul 00.00 WIB, Coretax DJP telah mengadministrasikan faktur pajak sejumlah 198.859.058 untuk masa pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2025. Batas waktu pembuatan faktur pajak masa April masih dapat dilakukan sampai dengan pertengahan bulan Mei 2025.

    Sementara bukti potong telah diadministrasikan sebanyak 70.693.689 untuk masa pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2025.

    Kemudian, SPT telah diadministrasikan sebanyak 933.484 SPT Masa PPN dan PPnBM serta 997.705 SPT Masa PPh Pasal 21/26 dan 149.589 SPT Masa PPh Unifikasi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos DJP Suryo Utomo: Setoran Pajak Selalu Naik selama Saya Menjabat

    Bos DJP Suryo Utomo: Setoran Pajak Selalu Naik selama Saya Menjabat

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengaku bangga dengan pencapaian penerimaan pajak yang terus naik dalam lima tahun terakhir.

    Suryo menjelaskan penerimaan pajak merupakan salah satu indikator perekonomian. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat ikut optimistis dengan perekonomian Indonesia karena penerimaan pajak selalu naik secara tahunan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, para Wajib Pajak, dalam lima tahun saya menjabat, alhamdulillah pertumbuhan [penerimaan pajak] bergerak positif,” ujar Suryo dalam AMSC Gathering 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

    Sebagai informasi, Suryo Utomo menjabat sebagai Bos Pajak sejak 2019. Setelahnya, penerimaan pajak memang selalu meningkat.

    Penerimaan pajak mencapai Rp1.072,1 triliun pada 2020, naik menjadi Rp1.278,7 triliun pada 2021, kembali naik ke Rp1.716,8 triliun pada 2022, terus naik menjadi Rp1.867,9 triliun pada 2023, dan terakhir kembali naik ke Rp1.932,4 triliun (unaudited) pada 2024.

    “Alhamdulillah dalam 4 tahun penerimaan pajak mencapai target yang telah ditetapkan, atas bantuan Bapak, Ibu sekalian,” ujar Suryo.

    Dalam 5 tahun menjabat, lembaga yang dipimpin Suryo itu hanya gagal mencapai target penerimaan pajak pada tahun lalu atau 2024. APBN 2024 menargetkan penerimaan pajak Rp1.988,9 triliun, namun realisasinya hanya Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target.

    Dia pun menjelaskan target penerimaan pajak tahun ini bahkan lebih tinggi dari tahun lalu yaitu sebesar Rp2.189,31 triliun. Oleh sebab itu, Suryo meminta bantuan Wajib Pajak.

    “Kita harus optimistis. Optimistis, optimistis, optimistis yang ada di pemikiran kita. Karena enggak ada yang lain. Kalau kita pesimistis, besok kita tutup, tapi kalau optimistis, ada harapan,” katanya.

    Sementara itu, sepanjang tahun ini atau Januari—Maret 2025, penerimaan pajak mencapai Rp322,6 triliun atau turun 18,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp393,9 triliun.

    Perlu dicermati bahwa rasio pajak mencatatkan tren penurunan meskipun secara nominal angka penerimaan pajak terus naik.

  • Segini Harga Cushion TIRTIR yang Ditahan Bea Cukai, Rachel Vennya Rugi Puluhan Juta Rupiah

    Segini Harga Cushion TIRTIR yang Ditahan Bea Cukai, Rachel Vennya Rugi Puluhan Juta Rupiah

    Segini Harga Cushion TIRTIR yang Ditahan Bea Cukai, Rachel Vennya Rugi Puluhan Juta Rupiah

    TRIBUNJATENG.COM– Segini harga cushion TIRTIR brand asal Korea Selatan.

    Rachel Vennya mendapat hadiah produk 60 cushion TIRTIR dari perusahaan kosmetik.

    Namun setiba di Indonesia, ternyata 40 cushion ditahan bea cukai.

    Rachel Vennya hanya menerima 20 cushion.

    Kronologi Rachel Vennya ngamuk karena cushion pemberian dari brand asal Korea Selatan ditahan pihak Bea Cukai.

    Kekesalan Rachel Vennya itu ia unggah di akun Tiktok pribadinya, Selasa (22/4/2025).

    Rachel mengunggah video yang menampilkan dirinya hendak membuka paket hadiah kosmetik dari perusahaan Korea Selatan. 

    harusnya, Rachel Vennya mendapat 60 cushion, namun paket yang ia terima hanya 20 buah.

    “Jadi ini bukan satu-satunya PR package yang aku dapetin, aku dapat juga PR package yang gede yang isinya ada 60 cushion.

    Dalam video itu, Rachel mengaku mendapat kiriman hadiah paket berisi 60 cushion, tetapi 40 di antaranya tertahan di Bea Cukai. 

    Rachel Vennya mengaku membayar 20 cushion yang ia terima.

    “Dia (Bea Cukai) cuma mau me-release 20 cushion, itupun aku harus bayar,” kata Rachel dalam video tersebut.

    Rachel Vennya berusaha menjelaskan jika cushion tersbeut merupakan hadiah dari brand TIRTIR.

    “Terus aku udah sempet ngasih tahu ke Bea Cukai kalau ini tuh gift aku nggak akan jualin lagi karena aku mau bikin video, bikin konten tentang si cushion TIRTIR itu, dan dia cuma mau nge-release 20 cushion itu pun aku harus bayar. Terus aku bilang, ya udah aku bayar tapi boleh nggak di-release semuanya?” tutur Rachel.

    Karena kesal, Rachel Vennya lantas berusaha merelakan cushion tersebut.

    “Ya sudah nggak apa-apa, aku nggak ambil PR Packgae-nya, biar buat teman-teman yang di Bea Cukai, biar tetap glowing karena pakai cushion,” tulis Rachel Vennya.

    Harga cushion TIRTIR

    Tirtir sudah resmi masuk ke Indonesia sejak tahun 2024 lalu dan direview oleh banyak beauty vlogger.

    Untuk cushion-nya, harga satuan cushion lengkap dengan puff dan kemasannya yang unik dijual di e-commerce di Indonesia mulai dari Rp250 ribu. 

    Jika 40 cushion yang ditahan bea cukai,maka Rachel Vennya mengalami kerugian sekitar Rp 10 juta.

    Klarifikasi Bea Cukai

    Melansir dari Kompas.com, Penjelasan Bea Cukai Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, penahanan puluhan cushion tersebut dilakukan lantaran barang yang dimaksud termasuk produk kosmetik. 

    Oleh karena itu, peraturan kiriman barang itu mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. 

    Berdasarkan aturan itu, produk kosmetik yang dikirim melalui mekanisme pengiriman barang, perlu dibatasi. 

    “Produk tersebut dibatasi importasinya oleh BPOM melalui Peraturan BPOM 28 Tahun 2023 yakni 20 pcs per penerima barang apabila diimpor melalui mekanisme barang kiriman,” kata dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (23/4/2025). Atas dasar itu, Bea Cukai hanya melepaskan 20 produk cushion yang dikirim ke Rachel Vennya.

    Sayangnya, berdasarkan aturan yang berlaku, 40 cushion yang tertahan di Bea Cukai tidak bisa diberikan. 

    Nirwala menjelaskan, sisa barang tersebut akan dilakukan penegahan yakni tindakan yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau mencegah keberangkatan sarana pengangkut.

    “Atas kelebihan barang yang dimaksud, dilakukan penegahan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini hibah, lelang, ataupun dimusnahkan,” jelas Nirwala.

    Terkait dengan penarikan sejumlah uang untuk pengambilan barang yang ditujukan kepada Rachel Vennya, Nirwala meluruskan bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi. “Tidak benar, Bea Cukai tidak pernah meminta uang tebusan,” tandas dia.

     

     

     

  • Kejagung: Karen Agustiawan Teken Kontrak 10 Tahun dengan Perusahaan Anak Riza Chalid

    Kejagung: Karen Agustiawan Teken Kontrak 10 Tahun dengan Perusahaan Anak Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan eks Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan telah meneken kontrak kerja sama dengan PT Orbit Terminal Merak (OTM).

    Sebelumnya, PT OTM merupakan perusahaan milik Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR). Dia merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

    Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengatakan kerja sama Pertamina dengan perusahaan milik anak dari saudagar minyak Riza Chalid itu dilakukan pada akhir masa jabatan Karen.

    “Pada 2014 itu, yang bersangkutan [Karen] memberikan persetujuan terhadap kontrak yang berlangsung selama kalau nggak salah 10 tahun, terhadap kontrak storage,” ujar Harli di Kejagung, Rabu (23/4/2025).

    Dia menambahkan, penyidik pada Jampidsus Kejagung masih perlu mendalami peran Karen pada perkara dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang tersebut.

    Di samping itu, Harli juga tidak ingin berandai-andai soal Karen bakal diperkarakan pada kasus ini. Sebab, pembuktian untuk pihak-pihak yang bertanggungjawab bakal bergantung penyidik.

    “Iya, semua itu berpulang bagaimana fakta hukumnya. Tapi bahwa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk memperkuat ya, peran-peran dari para tersangka ini,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Karen diperiksa pada Selasa (23/4/2025). Selain Karen, Kejagung juga turut memeriksa lima saksi lainnya.

    Perincian saksi yang diperiksa itu yakni, GI selaku Advisor to CPO PT Berau Coal; AW selaku Assistant Manager Procurement Department PT Pamapersada Nusantara Group; RS selaku Analyst Product ISC Pertamina; AF selaku Assistant Operation Risk Division BRI; dan BP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 2021 di Kementerian Keuangan.