Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Barang Antarpulau Justru Dikirim ke Luar Negeri

    Barang Antarpulau Justru Dikirim ke Luar Negeri

    Jakarta –

    Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan mengungkapkan penyelundupan barang ke luar negeri dengan kedok pengiriman barang antar pulau di dalam negeri. Modus yang muncul sebuah barang dikirim antar pulau di dalam negeri, namun di tengah pelayaran kapal justru belok ke luar negeri secara diam-diam.

    Biasanya barang yang diekspor ilegal ke luar negeri ini merupakan barang tertentu dengan kriteria barang yang dikenakan bea keluar, barang yang dikenakan larangan atau pembatasan (lartas), dan juga barang yang mendapatkan subsidi.

    Demi mencegah modus ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 50 tahun 2024 tentang Tata Laksana Pelayanan dan Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabeanan.

    “PMK ini mencerminkan upaya Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai dalam mendukung kelancaran logistik nasional melalui pembinaan dan pemberian efisiensi prosedur pengangkutan serta melindungi masyarakat dari penyelundupan barang ilegal dan berbahaya,” papar Bea Cukai dalam unggahannya di akun Instagram resmi @beacukairi, Jumat (25/4/2025).

    Pada intinya, PMK itu bertujuan untuk memperkuat tata kelola pelayanan dan pengawasan terhadap pengangkutan barang tertentu antar pulau di wilayah Indonesia. Sebab, barang tertentu tersebut biasanya memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran ketentuan kepabaenan.

    Ada empat pokok pengaturan dalam PMK tersebut, paling pertama adalah mewajibkan sarana pengangkut barang untuk memasang dan mengaktifkan sistem identifikasi otomatis (automatic identification system/AIS).

    Kedua, penggunaan data pemberitahuan secara elektronik untuk efisiensi pelayanan. Ketiga komitmen pengawasan terhadap barang tertentu secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Poin terakhir, Bea Cukai menetapkan beberapa poin penegasan sanksi bagi pihak yang melanggar.

    (hal/fdl)

  • Penjelasan Kementerian PU Soal Pembubaran Satgas Pembangunan IKN

    Penjelasan Kementerian PU Soal Pembubaran Satgas Pembangunan IKN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan penjelasan lanjutan mengenai pembubaran Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (Satgas IKN) yang berada di bawah naungannya.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Zainal Fatah menjelaskan bahwa pembubaran Satgas OIKN Kementerian PU itu dilakukan usai tak mengantongi restu pengadaan anggaran dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

    “Memang dibubarkan, karena kita komunikasi secara administratif dengan Kementerian Keuangan, tapi pihak Kementerian Keuangan menolak. Artinya kelihatannya tidak perlu itu,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (25/4/2025).

    Di samping itu, Zainal juga menyebut pembubaran Satgas itu dilakukan lantaran saat ini fokus pembangunan IKN bakal dilakukan langsung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang kini dinahkodai oleh Basuki Hadimuljono.

    Terlebih, saat ini pimpinan Satgas Kementerian PU telah bertugas langsung di OIKN. Sehingga, pembangunan proyek baru IKN bakal sepenuhnya dikerjakan oleh OIKN.

    “Yang jelas triger utama [dibubarkan] Otorita kan sudah bekerja normal, dulu tuh kita bentuk karena di sini ada masing-masing dirjen yang membangun. Sehingga ada usulan Satgas,” pungkasnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sekaligus mantan Kepala Satgas Pembangunan IKN, Danis H. Sumadilaga juga sempat turut memberikan penjelasan.

    Danis menyebut, Satgas IKN di bawah Kementerian PU tersebut dibubarkan lantaran pemerintah bakal membentuk tim unit percepatan pembangunan IKN yang serupa dengan Satgas di bawah OIKN.

    “Jadi Satgas yang dicabut itu kan Satgas [di bawah naungan] PUPR. Nah, insyaallah sekarang OIKN sudah di sana, sebentar lagi akan ada semacam Satgas Tim Pengendali yang akan dibentuk oleh OIKN,” jelas Danis saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Selasa (22/4/2025).

    Dia menjelaskan, nantinya tim satuan tugas yang bakal dinamai Tim Pengendali itu bakal terdiri atas tiga kementerian dan lembaga (K/L), yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Adapun, pembubaran Satgas IKN itu termuat dalam Kepmen Nomor 408/KPTS/M/2025 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri PUPR Nomor 17/KPTS/M/204 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara yang telah ditetapkan sejak 26 Maret 2025.

  • Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

    Indonesia Proaktif Atasi Tarif Resiprokal AS, Tawarkan Solusi Konkret dan Deregulasi

    PIKIRAN RAKYAT – Gelombang kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025, mendorong respons cepat dan terukur dari berbagai negara mitra dagang, termasuk Indonesia.

    Sebagai langkah proaktif untuk mengatasi potensi dampak negatif kebijakan tersebut, delegasi tinggi Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, selaku Ketua Delegasi dan Koordinator Perundingan atas Kebijakan Tarif AS, melakukan serangkaian pertemuan penting di Washington, D.C.

    Puncak dari rangkaian pertemuan tersebut terjadi pada Kamis, 24 April 2025 sore waktu setempat, di mana Menko Airlangga bertemu dengan US Secretary of Treasury, Scott Bessent.

    Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi forum krusial untuk menyampaikan posisi Indonesia, menawarkan solusi konkret, dan menjajaki peluang kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan di tengah tantangan kebijakan perdagangan global.

    Secretary Bessent dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasinya atas respons sigap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia segera setelah pengumuman kebijakan tarif resiprokal.

    “Saya terkesan dengan surat yang disampaikan oleh Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini,” tegas Secretary Bessent.

    Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok negara-negara yang melakukan pembahasan lebih awal dengan Pemerintah AS terkait kebijakan tarif ini.

    Progress perkembangan pembahasan yang cepat dan dinilai sangat baik oleh kedua belah pihak menjadi modal penting dalam upaya mencari solusi yang konstruktif.

    Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga kembali menegaskan posisi Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada United States Trade Representative (USTR) dan Secretary of Commerce pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

    Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, fokus utama Menko Airlangga adalah menyampaikan komitmen Indonesia dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia secara adil dan berkelanjutan.

    “Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti Minyak dan Gas, serta Produk-produk Pertanian,” ungkap Menko Airlangga.

    Langkah ini menunjukkan kesediaan Indonesia untuk berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga memaparkan berbagai kebijakan deregulasi yang akan ditempuh Indonesia untuk mempermudah arus perdagangan dan investasi.

    Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup penyederhanaan perizinan impor, peninjauan kembali kuota impor, dan evaluasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel dan tidak menghambat perdagangan yang saling menguntungkan.

    “Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals. Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital,” jelas Menko Airlangga, menyoroti sektor-sektor potensial untuk peningkatan kerjasama bilateral di masa depan.

    Dalam pertemuan yang berlangsung konstruktif tersebut, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang terbuka dan bersahabat bagi negara-negara mitra, termasuk Amerika Serikat. Penegasan ini penting untuk membangun kepercayaan dan menciptakan iklim negosiasi yang positif.

    Upaya delegasi Indonesia ini mendapatkan dukungan penuh dari berbagai asosiasi, dunia usaha, serta sektor swasta di tanah air.

    Mereka berharap agar proses negosiasi tarif dapat segera dimulai setelah penandatanganan kesepakatan non-disclosure dengan pihak USTR yang telah dilakukan pada 23 April 2025.

    “Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari,” pungkas Menko Airlangga, menunjukkan target waktu yang ambisius namun realistis untuk mencapai kesepakatan.

    Selain isu tarif, pihak AS juga menyampaikan ketertarikannya untuk bekerja sama dalam forum G20, di mana Amerika Serikat akan memegang presidensi pada tahun 2026.

    Kerjasama ini diharapkan dapat mendukung agenda kebijakan Presiden Trump dalam forum multilateral tersebut.

    Lebih lanjut, Amerika Serikat menilai pentingnya peran Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), di mana Indonesia saat ini tengah memanfaatkan proses aksesi keanggotaan untuk melakukan reformasi struktural dan deregulasi ekonomi.

    Dukungan AS terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi sinyal positif bagi upaya reformasi ekonomi Indonesia.

    Dalam pertemuan penting ini, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Marie Elka Pangestu, menunjukkan keseriusan dan koordinasi lintas sektoral dalam menghadapi isu strategis ini.

    Turut hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Washington, D.C. Ida Bagus Bimantara, serta jajaran pejabat dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

    Langkah Cepat Indonesia dan Implikasi ke Depan

    Langkah cepat dan proaktif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam merespons kebijakan tarif resiprokal AS menunjukkan pemahaman yang mendalam akan pentingnya menjaga hubungan dagang yang sehat dengan salah satu mitra ekonomi terbesar.

    Kunjungan delegasi tingkat tinggi dan tawaran solusi konkret seperti peningkatan pembelian komoditas dan deregulasi ekonomi merupakan strategi yang cerdas untuk meredakan potensi ketegangan dan membuka jalur negosiasi yang konstruktif.

    Penegasan komitmen terhadap perdagangan yang fair and square menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dengan pihak AS. Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan kerjasama di sektor critical minerals, keuangan, dan ekonomi digital menunjukkan visi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi dengan AS di sektor-sektor strategis masa depan.

    Target waktu 60 hari untuk menyelesaikan detail pembahasan dan negosiasi teknis menunjukkan optimisme dan kesiapan Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam waktu yang relatif singkat. Dukungan dari dunia usaha dan sektor swasta juga menjadi modal penting dalam memperkuat posisi negosiasi Indonesia.

    Keterlibatan AS dalam mendukung agenda G20 di bawah presidensi mereka pada tahun 2026 dan apresiasi terhadap reformasi ekonomi Indonesia melalui proses aksesi OECD memberikan sinyal positif bahwa hubungan bilateral kedua negara memiliki potensi untuk terus berkembang di berbagai platform multilateral.

    Meskipun pertemuan awal menunjukkan perkembangan yang baik, tantangan dalam negosiasi tarif dengan AS tentu tidak dapat diabaikan. Kebijakan perdagangan AS seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan pertimbangan ekonomi internal.

    Harapannya, dengan komunikasi yang efektif, tawaran solusi yang konstruktif, dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia dan Amerika Serikat dapat mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatasi isu tarif resiprokal tetapi juga memperkuat kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan di masa depan.

    Keberhasilan negosiasi ini akan menjadi preseden penting dalam menjaga stabilitas perdagangan global dan menunjukkan pentingnya dialog dalam menyelesaikan sengketa ekonomi antar negara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen di 2025

    Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen di 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 April 2025 – 20:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis Indonesia tetap bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2025, di tengah tekanan global serta koreksi target pertumbuhan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Optimisme itu mempertimbangkan kinerja ekonomi pada kuartal I-2025 yang diperkirakan akan mencetak angka pertumbuhan yang positif.

    Kinerja konsumsi rumah tangga disebut tetap baik didukung oleh belanja pemerintah, termasuk di antaranya pemberian tunjangan hari raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya. Terlebih, belanja pemerintah itu berbarengan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, yang umumnya menjadi musim peningkatan permintaan.

    Selain itu, pemerintah yakin keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah dan meningkatnya aktivitas konstruksi properti swasta diprakirakan meningkatkan kinerja investasi.

    Investasi swasta masih baik, kata Sri Mulyani, didukung keyakinan produsen yang tercermin pada aktivitas manufaktur Indonesia yang ekspansif.

    Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana terlihat dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat.

    Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan juga tetap baik, didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025, terutama komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.

    Adapun terkait koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi oleh IMF, Sri Mulyani mengatakan revisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Kebijakan itu memicu ketidakpastian yang masif dan diperkirakan akan menyebabkan perlambatan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan.

    Dalam konteks itu, IMF memperkirakan negara-negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap perdagangan internasional akan mengalami dampak lebih besar. Hal itu yang melandasi IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia sebesar 0,4 persen menjadi 4,7 persen.

    Namun, Menkeu menyatakan Indonesia tetap mengambil langkah-langkah responsif, termasuk bernegosiasi aktif dengan AS terkait tarif resiprokal serta menyusun langkah deregulasi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

    “Langkah-langkah ini yang terus dirumuskan dan akan terus dimonitor, sehingga kepercayaan dari perekonomian dalam negeri dan pelaku ekonomi bisa dijaga atau bahkan diperkuat,” ujar Menkeu.

    Terkait target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025, yang mematok angka 5,2 persen, Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi target pada pertengahan tahun ketika pihaknya menyampaikan laporan semester kepada DPR.

    Evaluasi itu akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penundaan tarif resiprokal selama 90 hari dan perkembangan lainnya.

    Dalam dua bulan ke depan, yakni Mei dan Juni, Kementerian Keuangan akan mematangkan analisis terhadap dampak dari kondisi global sambil menyiapkan mitigasi risiko. Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan juga akan menyiapkan APBN sebagai instrumen shock absorber maupun counter-cyclical.

    “Untuk itu, kita juga akan lihat nanti apakah target dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen mengalami deviasi dan implikasinya,” kata Sri Mulyani pula.

    Sumber : Antara

  • Menkeu Sri Mulyani Beberkan Langkah untuk Tingkatkan Tax Ratio

    Menkeu Sri Mulyani Beberkan Langkah untuk Tingkatkan Tax Ratio

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus melakukan sejumlah pembenahan untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio). Upaya ini dilakukan dengan melakukan reformasi struktural agar meningkatkan kemudahan dalam administrasi perpajakan.

    “Kami terus melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki tax ratio. Baik itu dari sisi perbaikan administrasi dalam perpajakan dan ini termasuk juga langkah deregulasi,” ucap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala  Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2025 pada Kamis (24/4/2025).

    Saat pandemi Covid-19 pada 2019, 2020, dan 2021, rasio pajak turun karena banyak industri yang tidak berjalan. Pada 2023, rasio perpajakan Indonesia  10,31%, turun dari tahun 2022 sebesar 10,39%. 

    Apabila dilihat selama tiga tahun beruntun dari 2019 sampai 2021, rasio perpajakan sebesar 9,77% (2019), 8,33%(2020), dan 9,12%(2021). Hingga Oktober 2025 rasio perpajakan tercatat sebesar 10,02% dari PDB.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System/CTAS) atau coretax untuk meningkatkan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak. Pada saat yang sama Kemenkeu menyederhanakan proses restitusi pajak dan  melakukan percepatan pemeriksaan pajak.

    “Untuk kepabeanan penetapan nilai pabean dengan menggunakan valuasi price range sehingga bisa memberikan kepastian menghapus kuota impor untuk menyederhanakan tata kelola impor,” terang Menkeu Sri Mulyani.

    Pemerintah juga menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan dalam merekam transaksi secara lebih akurat sehingga bisa menimbulkan kepastian dari sisi pelaksanaan peraturan perpajakan.

    Kemenkeu melakukan reformasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Dengan adanya reformasi juga meningkatkan  kepastian dan penyederhanaan sehingga mendorong kepatuhan (compliance) yang lebih tinggi. Pada saat yang sama pemerintah juga melakukan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan potensial tetapi selama ini belum bisa menjadi sumber penerimaan secara memadai.

    “Hal itu kami lakukan dengan berbagai kerja sama dengan K/L (Kementerian/Lembaga) lain apakah itu sektor perikanan atau sektor-sektor lain pertambangan yang termasuk illegal mining, illegal logging, dan illegal fishing,” kata Sri Mulyani.

    Kemenkeu berinvestasi untuk pengadaan peralatan Hi-co scan x-ray system sehingga akan memberikan percepatan pelayanan. Dengan adanya investasi ini akan meningkatkan keamanan dan penjagaan Indonesia dari kemungkinan bahaya lalu lintas barang.

    “Juga berbagai kebijakan dan administrasi di sektor perpajakan yang akan terus diharmonisasikan,” terang Menkeu Sri Mulyani.

  • DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    DPR Khawatirkan Penerimaan Negara Anjlok, APBN Siap Hadapi Ancaman Tarif Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengakui penerimaan negara masih mengalami tekanan dalam tiga bulan pertama tahun ini. DPR pun akan memanggil otoritas fiskal, agar memastikan APBN siap menjadi bantalan hadapi dampak tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.

    Misbakhun menilai penerimaan pajak yang anjlok beberapa bulan terakhir belum bisa menjadi patokan kinerja penerimaan negara ke depan. Dia meyakini, penerimaan pajak akan meningkat usai masa lapor SPT Tahunan berakhir pada akhir April 2025.

    Oleh sebab itu, sambungnya, Komisi XI DPR ingin mendalami perkembangan penerimaan negara dengan menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan dalam waktu dekat.

    “Pada Mei nanti akan mengundang rapat mengenai penerimaan pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, juga penerimaan PNBP. Kita rapatkan dulu, titik-titiknya di mana saja, kalau ada kelemahan di mana,” ungkap Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Memang, sepanjang tahun ini atau Januari—Maret 2025, penerimaan pajak ‘hanya’ mencapai Rp322,6 triliun. Jumlah tersebut turun 18,1% dibandingkan realisasi penerimaan pajak periode yang sama tahun lalu sebesar Rp393,9 triliun.

    Sementara itu dari sisi moneter, legislator Fraksi Partai Golkar itu melihat nilai tukar rupiah akan tertekan. Oleh karenanya, Misbakhun tidak heran apabila proyeksi pertumbuhan ekonomi juga menurun dari target pemerintah sebesar 5,2% pada tahun ini.

    Di samping itu, dia meyakini sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa meminimalisir dampak negatif penerapan tarif Trump ke perekonomian dalam negeri. Misbakhun mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG).

    “Karena apa? MBG ini akan membentuk ekosistem penciptaan lapangan pekerjaan, supply chain [rantai pasok] terhadap kebutuhan-kebutuhan MBG akan menghidupkan perekonomian di tingkat bawah,” katanya.

    Lagi pula, sambungnya, dia tidak yakin Trump akan kukuh menerapkan tarif resiprokalnya dengan ketat. Trump sendiri menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% ke barang-barang asal Indonesia.

    Menurutnya, Trump sendiri sudah menerima tekanan karena ketakutan masyarakat akan naiknya harga-harga barang akibat lonjakan tarif impor. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi AS pun diperkirakan akan turun drastis apabila tarif resiprokal tetap berlaku.

    “Trump ini kan baru mewacanakan,” jelas Misbakhun.

  • Reaktivasi rel Banjar-Pangandaran butuh Rp3,2 triliun

    Reaktivasi rel Banjar-Pangandaran butuh Rp3,2 triliun

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan reaktivasi rel kereta Banjar – Pangandaran dibanding lainnya, adalah yang paling rasional saat ini dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar Rp3,2 triliun.

    “Yang paling rasional dan bisa dilaksanakan, tahap pertama adalah Banjar-Pangandaran. Ya kurang lebih Rp3,2 triliun,” kata Dedi dikutip di Bandung, Kamis.

    Reaktivasi jalur kereta adalah mimpi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat meski saat ini keadaan fiskal daerah diakuinya belum memungkinkan.

    Target dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kata Dedi, bisa mereaktivasi jalur kereta Cipatat-Padalarang, Bandung-Ciwidey, jalur Garut (Cikajang), termasuk Banjar-Pangandaran dengan proyeksi kebutuhan dana Rp20 triliun.

    “Terkait nilai pembiayaan Rp20 triliun ini akan dilakukan sekarang atau ke depan minimal kan kita sudah punya mimpi. Siapa tahu, keuangan pemerintah pusat ke depan semakin sehingga Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan mampu alokasikan dana untuk Jabar,” ujarnya.

    Sebelumnya, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan akan mendahulukan dukungan aksesibilitas untuk proyek strategis nasional.

    “Ini masih didalami karena kan harus dikaji dari berbagai aspek, satu misalnya dari aspek aksesibilitas tempat-tempat yang menjadi proyek strategis nasional misalnya, lalu dari sisi sosial budaya, kependudukan, dan sisi lingkungan jadi multi aspek yang harus kita pertimbangkan, tapi tetap akan dikaji DED-nya,” ujarnya.

    Pengkajian itu akan diikuti dengan kajian anggaran dari jumlahnya, termasuk sumber pendanaannya.

    “Alternatif anggarannya yang pertama tentu kita harapkan dari pemerintah pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dan skema transfer pusat ke daerah lainnya. Kemudian nanti tentu di dalamnya juga bagaimana kapasitas fiskal kita untuk ikut juga memastikan pembangunan reaktivasi bisa berjalan optimal,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen pada 2025

    Sri Mulyani yakin ekonomi RI mampu tumbuh 5 persen pada 2025

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5 persen.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati optimistis Indonesia tetap bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada 2025, di tengah tekanan global serta koreksi target pertumbuhan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diprakirakan akan mencapai sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis.

    Optimisme itu mempertimbangkan kinerja ekonomi pada kuartal I-2025 yang diperkirakan akan mencetak angka pertumbuhan yang positif.

    Kinerja konsumsi rumah tangga disebut tetap baik didukung oleh belanja pemerintah, termasuk di antaranya pemberian tunjangan hari raya (THR), belanja sosial, dan berbagai insentif lainnya. Terlebih, belanja pemerintah itu berbarengan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah, yang umumnya menjadi musim peningkatan permintaan.

    Selain itu, pemerintah yakin keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah dan meningkatnya aktivitas konstruksi properti swasta diprakirakan meningkatkan kinerja investasi.

    Investasi swasta masih baik, kata Sri Mulyani, didukung keyakinan produsen yang tercermin pada aktivitas manufaktur Indonesia yang ekspansif.

    Investasi, khususnya nonbangunan, tetap menopang pertumbuhan ekonomi sebagaimana terlihat dari meningkatnya impor barang modal, terutama alat-alat berat.

    Sementara itu, kinerja ekspor diprakirakan juga tetap baik, didukung oleh ekspor nonmigas yang meningkat pada Maret 2025, terutama komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), besi dan baja, serta mesin dan peralatan elektrik.

    Adapun terkait koreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi oleh IMF, Sri Mulyani mengatakan revisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Kebijakan itu memicu ketidakpastian yang masif dan diperkirakan akan menyebabkan perlambatan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan.

    Dalam konteks itu, IMF memperkirakan negara-negara dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap perdagangan internasional akan mengalami dampak lebih besar. Hal itu yang melandasi IMF mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia sebesar 0,4 persen menjadi 4,7 persen.

    Namun, Menkeu menyatakan Indonesia tetap mengambil langkah-langkah responsif, termasuk bernegosiasi aktif dengan AS terkait tarif resiprokal serta menyusun langkah deregulasi untuk meningkatkan potensi pertumbuhan jangka panjang.

    “Langkah-langkah ini yang terus dirumuskan dan akan terus dimonitor, sehingga kepercayaan dari perekonomian dalam negeri dan pelaku ekonomi bisa dijaga atau bahkan diperkuat,” ujar Menkeu.

    Terkait target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025, yang mematok angka 5,2 persen, Sri Mulyani mengatakan akan mengevaluasi target pada pertengahan tahun ketika pihaknya menyampaikan laporan semester kepada DPR.

    Evaluasi itu akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk penundaan tarif resiprokal selama 90 hari dan perkembangan lainnya.

    Dalam dua bulan ke depan, yakni Mei dan Juni, Kementerian Keuangan akan mematangkan analisis terhadap dampak dari kondisi global sambil menyiapkan mitigasi risiko. Bersamaan dengan itu, Kementerian Keuangan juga akan menyiapkan APBN sebagai instrumen shock absorber maupun counter-cyclical.

    “Untuk itu, kita juga akan lihat nanti apakah target dari pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2 persen mengalami deviasi dan implikasinya,” kata Sri Mulyani pula.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenkeu Wanti-wanti Tren Rasio Pajak Jakarta Turun Sejak 2022

    Kemenkeu Wanti-wanti Tren Rasio Pajak Jakarta Turun Sejak 2022

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti tren penurunan local tax ratio atau rasio pajak daerah di Provinsi Jakarta. 

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menyampaikan bahwa rasio pajak Jakarta pada 2024 berada di kisaran sebesar 1,20. Jumlah tersebut sedikit di bawah rata-rata nasional yang sebesar 1,21. 

    Meski angkanya relatif sejajar, tren penurunannya menjadi perhatian Kemenkeu. Dalam lima tahun terakhir, dia memaparkan bahwa local tax ratio Jakarta bergerak fluktuatif dan cenderung menurun sejak 2022. 

    “Nasional total untuk local tax ratio kita anggarkan semua itu 1,21, hampir sama [dengan Jakarta] Tapi kalau kita lihat ini ada tren penurunan 2023-2024 ini. Nah, gimana ini bisa kita tingkatkan terus,” jelasnya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Provinsi DKI Jakarta, dikutip Kamis (24/4/2025).

    Pasalnya, kata dia, peningkatan local tax ratio dinilai penting untuk mendukung program-program pembangunan karena membutuhkan anggaran. 

    Kemenkeu mengusulkan sejumlah strategi optimalisasi Pendapatan Daerah dari Retribusi dan Pajak Daerah (PDRD) yang disebut untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Global. 

    Beberapa contohnya, seperti Optimalisasi penerapan kebijakan BBNKB serta Pemungutan PKB dan PKB Progresif, Optimalisasi kembali penerimaan dari PBB-P2 dan PBJT atas jasa parkir, Pemberian insentif fiskal PDRD bagi pelaku usaha dan Penerapan Electronic Road Pricing (ERP) sebagai bentuk retribusi jasa umum

    Di lain sisi, Lucky juga mendorong Jakarta untuk mulai mengembangkan pendekatan pembiayaan alternatif, termasuk creative financing. Dia menekankan bahwa mengandalkan anggaran murni saja tidak cukup untuk melakukan percepatan pembangunan.

    “Kita tahu kalau kita hanya mengandalkan dari anggaran, itu mungkin kita gak bisa melakukan lompatan besar gak akan bisa. Nah, bagaimana kita bisa mencari alternatif-alternatif pembiayaan,” jelasnya. 

  • Menkeu Sri Mulyani Beberkan Langkah untuk Tingkatkan Tax Ratio

    Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak Alami Tren Positif pada Maret 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan realisasi penerimaan pajak mencapai mengalami kenaikan menjadi Rp 322,6 triliun per 31 Maret 2025. 

    Laju penerimaan pajak pada kuartal I-2025 disokong oleh program reformasi perpajakan untuk perbaikan administrasi perpajakan dan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System) atau Coretax.

    “Kenaikan tersebut menunjukkan program-program perbaikan penerimaan perpajakan berjalan on track,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2025 pada Kamis (24/4/2025).

    Realisasi penerimaan pajak pada Maret 2025 mengalami kenaikan Rp 134,8 triliun dari realisasi pada bulan sebelumnya, yakni Rp 187,8 triliun. Angka ini lebih tinggi dari kenaikan penerimaan dari Januari sampai Februari 2025 yang sebesar Rp 98,9 triliun. Ada pun realisasi penerimaan pajak pada Januari 2025 sebesar Rp 88,89 triliun.

    “Terjadi pembalikan tren, menjadi positif khususnya penerimaan pajak yang meningkat signifikan di Maret 2025 sebesar Rp 134,8 triliun, rebound dibandingkan Februari 2025 sebesar Rp 98,9 triliun,” kata Sri Mulyani.

    Dia berharap upaya mengumpulkan penerimaan pajak ke depan akan lebih efisien dan penerimaan pajak diperkirakan akan tumbuh secara lebih optimal. “Kenaikan penerimaan pajak menurut jenis pajak, rumah tangga dan sektor ekonomi menunjukkan bahwa perekonomian dan daya beli konsumen secara umum masih tetap kuat,” tutur Sri Mulyani.

    Sementara itu penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 77,5 triliun atau 22,6% dari pagu. Sedangkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 115,9 triliun. “Secara keseluruhan pendapatan negara baik perpajakan PNBP mencapai Rp 516,1 triliun,” tutur Sri Mulyani terkait penerimaan pajak.