Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Target Penerimaan Pajak 2025 Rp 2.189 Triliun, Suryo Utomo Tempuh Intensifikasi dan Ekstensifikasi – Halaman all

    Target Penerimaan Pajak 2025 Rp 2.189 Triliun, Suryo Utomo Tempuh Intensifikasi dan Ekstensifikasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189 triliun dalam atau naik 13,5 persen dibandingkan tahun 2024.

    Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengaku, target pendapatan perpajakan tahun ini merupakan tantangan yang harus dibarengi dengan upaya yang keras.

    “Ini merupakan challenge sekaligus effort yang harus kami lakukan dan support dan kebersamaan dalam mengarungi cerita pengumpulan penerimaan tahun 2025 ini betul-betul sangat kami harapkan,” kata Suryo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, Rabu (6/5/2025).

    Suryo mengatakan, DJBC mengupayakan perluasan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kemudian, mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, joint program dan penegakan hukum.

    Lalu, menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan.

    “Kami coba lakukan dan konsisten akan terus kami lakukan pada waktu kami harus mengumpulkan penerimaan negara. Tujuannya pasti memperluas basis,” terang Suryo.

    Di sisi lain, DJBC juga memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha serta transformasi ekonomi yang bernilai lebih tinggi.

    Serta mendorong penguatan organisasi dan sumber daya manusia sejalan dengan dinamika perekonomian.

    “Plus satu lagi, bagaimana kami mencoba membuat administrasi kami lebih simple lebih sederhana dan lebih cepat dengan cara implementasi Coretax di 2025,” ungkapnya.

    Sampai akhir Maret 2025, realisasi penerimaan pajak pemerintah mencapai Rp 322 triliun. Menurut Suryo, ini bergerak positif dibandingkan dengan realisasi sampai dengan 28 Februari.

    “Dapat kami sampaikan bahwa di bulan Maret ini sendiri penerimaan pajak bertumbuh positif sebetulnya dibandingkan dengan dua bulan sebelumnya Januari-Februari yang bertumbuh negatif,” tegas dia.

  • Kemenkeu: Realisasi TKD di NTT triwulan I-2025 capai Rp5,30 triliun

    Kemenkeu: Realisasi TKD di NTT triwulan I-2025 capai Rp5,30 triliun

    Pemerintah daerah yang telah menyalurkan TKD terbesar adalah Pemprov NTT dengan total penyaluran Rp767,73 miliar

    Kupang, NTT (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada triwulan I-2025 telah mencapai Rp5,30 triliun.

    “Total penyaluran TKD di NTT sejak Januari hingga Maret 2025 sebesar Rp5,30 triliun atau 20,78 persen dari alokasi,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPB Kemenkeu Provinsi NTT Catur Ariyanto Widodo dalam keterangannya di Kupang, Selasa.

    Adapun total alokasi (pagu) untuk wilayah NTT pada 2025 sebesar Rp25,53 triliun.

    “Pemerintah daerah yang telah menyalurkan TKD terbesar adalah Pemprov NTT dengan total penyaluran Rp767,73 miliar,” katanya.

    Catur menyebutkan realisasi penyaluran terbesar adalah untuk dana alokasi umum (DAU) dengan total Rp4,02 triliun atau 25,41 persen dari alokasi.

    Ia mengatakan, penyaluran jenis TKD untuk dana alokasi khusus (DAK) nonfisik juga optimal sebesar Rp1,0007 triliun atau sebesar 21,68 persen dari alokasi dengan realisasi terbesar adalah untuk penyaluran dana BOS.

    Dalam hal ini juga sudah terdapat penyaluran untuk tunjangan profesi guru, bantuan operasional kesehatan (BOK), bantuan operasional penyelenggara (BOP) PAUD, dan dana ketahanan pangan.

    “Sampai dengan Maret 2025 belum ada realisasi penyaluran DAK fisik,” katanya.

    Sementara realisasi penyaluran dana bagi hasil (DBH) terbesar adalah untuk DBA SDA kehutanan yang telah mencapai Rp53,55 miliar.

    Adapun penyaluran insentif fiskal sebesar Rp18,20 miliar atau 7,60 persen dari total alokasi.

    “Penerima alokasi insentif fisikal terbesar adalah Pemda Kabupaten Sumba Timur yakni Rp32,83 miliar,” katanya.

    Selain itu, realisasi penyaluran dana desa adalah 8,94 persen dari alokasi atau 241,27 miliar untuk 629 desa. Dengan realisasinya terdiri dari dana desa earmark sebesar Rp146,25 miliar dan dana desa reguler sebesar Rp95,02 miliar.

    Pewarta: Yoseph Boli Bataona
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gara-Gara Gaji Dipotong, Ribuan Guru di Israel Mogok Kerja dan Ratusan Sekolah Ditutup – Halaman all

    Gara-Gara Gaji Dipotong, Ribuan Guru di Israel Mogok Kerja dan Ratusan Sekolah Ditutup – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemotongan gaji memicu aksi mogok besar-besaran di kalangan guru Israel.

    Ini mengakibatkan ratusan sekolah di Israel tengah ditutup total pada Senin (5/5/2025).

    Para guru memilih izin sakit massal sebagai bentuk protes, meskipun kesepakatan baru saja dicapai antara Kementerian Keuangan dan Serikat Guru Israel.

    Banyak guru merasa tidak puas dengan konsesi yang diberikan oleh pemimpin serikat, Yaffa Ben David, yang menyetujui pemotongan gaji sebesar 0,95 persen dari rencana awal 3,3 persen.

    Usulan pemotongan gaji ini akan mulai berlaku pada Mei hingga akhir Desember 2025, dikutip dari The Times of Israel.

    Keputusan ini mengakibatkan sekitar 17.000-20.000 guru dan  sekitar 10 persen dari tenaga kerja dilaporkan memilih izin sakit pada Senin. 

    Di Tel Aviv saja, lebih dari 218 taman kanak-kanak serta 50 sekolah dasar dan menengah tutup. 

    Aksi mogok dimulai Minggu (4/5/2025) pagi, dengan sekitar 25.000 guru ikut serta, sebagian tidak masuk kerja hingga pukul 10 pagi, sebagian lainnya tidak masuk sama sekali. 

    Banyak sekolah akhirnya memilih untuk tutup sepanjang hari.

    Serikat Guru mengklaim bahwa kesepakatan ini adalah ‘pencapaian signifikan’.

    Namun media Ibrani melaporkan ada pengurangan lain dalam kenaikan gaji, promosi, dan tunjangan sekolah sebagai kompensasi pemotongan, meski guru mendapat tambahan hari libur. 

    Akan tetapi, Channel 12 melaporkan pemotongan gaji ini tidak berlaku bagi guru di sekolah Haredi.

    Seorang guru dari Yehud, Ilana Ohel yang memimpin aksi protes ini mengatakan kepada Ynet bahwa ia tidak setuju dengan kesepakatan ini.

    Ia menuntut uangnya dikembalikan karena menilai keputusan ini tidak adil.

    “Saya ingin uang saya kembali. Perjanjian ini mempermalukan kami. Mereka mengambil Lag B’Omer (hari libur) dari kami, membekukan promosi, dan memotong komponen gaji lainnya,” tegasnya.

    Tidak hanya itu, ia menuntut uang lembur untuk para guru yang telah bekerja hingga malam hari karena menerima panggilan telepon dari orang tua siswa.

    Sementara itu, laporan dari Walla menyebut para guru berencana melanjutkan aksi hingga tercapai kesepakatan yang lebih baik.

     Di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Keuangan memperingatkan bahwa hari sakit para guru tidak akan diakui sebagai cuti resmi.

    Sehingga Kementerian Pendidikan mengatakan bahwa para aksi protes ini justru akan membuat para guru tidak menerima gaji di hari protesnya.

    Kepemimpinan Orang Tua Nasional dilaporkan tengah mengajukan banding ke pengadilan ketenagakerjaan atas penggunaan ‘cuti sakit’ yang dinilai tidak sah.

    Kondisi ini memperparah lumpuhnya aktivitas belajar mengajar di berbagai daerah.

    Mogok massal ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di sektor pendidikan Israel. 

    Ini menunjukkan konflik internal Israel semakin meluas, tidak hanya di kalangan pejabat, namun juga di kalangan masyarakat.

    Sementara itu, agresi masih berlanjut di Gaza sejak Oktober 2023.

    Di mana Israel tak henti melancarkan berbagai serangan di Gaza.

    Hingga saat ini, korban tewas akibat serangan Israel di Gaza telah mencapai 52.615 orang.

    Sebagian besar korban merupakan wanita dan anak-anak.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu Unit – Halaman all

    Pemerintah Tambah Kuota Rumah Subsidi Jadi 350 Ribu Unit – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menambah kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit. Pada awal tahun ini jumlah yang dialokasikan sebanyak 220 ribu unit.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan jumlah alokasi rumah subsidi ini merupakan terpanjang sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

    “Pertama kali sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasanya rata-rata rumah subsidi paling banyak 260 ribu,” kata Ara, sapaan akrabnya, saat memberi sambutan dalam acara penyerahan rumah subsidi untuk wartawan di Grand Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

    Ia mengatakan ini merupakan hasil kolaborasi pihaknya bersama Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, dan DPR RI. Ara memastikan anggaran untuk penambahan kuota rumah subsidi menjadi 350 ribu unit telah disiapkan.

    Dalam kesempatan sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut memberi progres terkini kinerja rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera.

    Sejak 1 Januari hingga 5 Mei 2025, jumlah rumah subsidi yang terdistribusi telah mencapai 117.021 unit.

    Detailnya, proses yang masih dalam pembangunan sebanyak 9.181 unit, ready stock (selesai dibangun belum akad) 10.494 unit, persetujuan kredit (sebelum akad) 10.477 unit, dan akad kredit (belum cair) 2.616 unit. Ini totalnya 32.768 unit.

    Sementara itu, untuk realisasi KPR FLPP sebanyak 84.173 unit dan akad Tapera sebanyak 80 unit. Jadi, total seluruhnya mencapai 117.021 unit.

    “Ini merupakan capaian yang luar biasa di bawah orkestrasi Pak Maruarar Sirait dan Pak Presiden Prabowo untuk terus mengakselerasi pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui KPR subsidi FLPP. Ini merupakan bagian dari skema Program 3 Juta Rumah,” kata Heru.

     

  • Kepala BGN Pastikan Dapur MBG Tak Lagi Reimburse, Andalkan Skema Ini

    Kepala BGN Pastikan Dapur MBG Tak Lagi Reimburse, Andalkan Skema Ini

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa kini mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi menggunakan sistem reimburse untuk menjalankan operasionalnya. Solusi ini menyusul serangkaian keluhan terkait lamanya waktu pencairan dana.

    Kini tidak boleh ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang boleh menjalankan operasionalnya sebelum memiliki virtual account (VA) khusus. VA ini akan menjadi sarana transaksi antara pemerintah dengan mitra dan SPPG yang hanya bisa diakses kedua pihak tersebut.

    Dadan menjelaskan, dana modal atau uang muka operasional akan cair dan masuk ke rekening VA dari pemerintah. Uang akan cair setiap 10 hari operasional dapur.

    “Jadi, sekarang sudah tidak ada lagi sistem reimburse. Jadi, kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggung dan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk untuk (setiap) 10 hari ke depan,” kata Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

    Dadan mengatakan, saat ini pihaknya masih membenahi dapur yang sudah berjalan sebelumnya. Harapannya, sistem seluruh dapur bisa rampung minggu ini sehingga seluruh transaksi bisa lebih tertata menggunakan virtual account.

    Lebih lanjut Dadan menjelaskan, mitra yang ingin melaksanakan program MBG harus membuat proposal terlebih dulu di setiap periode 10 hari operasional. Dari sana, BGN baru memverifikasi, setelah rampung uangnya akan dikirim langsung ke rekening virtual account.

    Setelah itu, mitra harus membuat laporan penggunaan uang. Dengan demikian, setiap periode 10 hari, mitra harus membuat proposal baru, diikuti dengan laporan keuangan setiap akhir periode.

    “Begitu uang masuk ke rekening virtual account maka pada tanggal 5 (Mei), kepala SPPG dan mitra sudah harus membuat proposal untuk tanggal 15 (Mei). Siklusnya demikian. Nah, kemudian pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk maka mitra dan kepala SPPG sudah harus membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5 sampai tanggal 10,” jelasnya.

    Bakal ada tiga komponen utama dalam program MBG yaitu komponen bahan baku, komponen operasional, dan komponen insentif. Untuk bahan baku dan operasional sifatnya add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang bahan baku yang tersisa.

    “Jadi, pada saat mengusulkan untuk tanggal 25 nanti usulannya Rp 300 juta tetapi dicatat uang sisa Rp 50 juta. Sehingga BGN nanti hanya mengirimkan sisanya Rp 250 juta karena Rp 50 juta sudah ada di rekening. Demikian prosesnya, sehingga selalu ada di mana ketika uang itu sudah masuk pada saat yang sama dia harus membuat proposal untuk 10 hari kemudian,” terangnya lagi.

    Dadan meyakini, kehadiran virtual account akan sangat memudahkan pemantauan, bahkan Kementerian Keuangan bisa melihat semua transaksi yang terjadi di virtual account masing-masing SPPG. Meskipun nanti ada yayasan yang berafiliasi dengan institusi, tetapi tetap virtual account-nya per SPPG sehingga dari satu SPPG ke SPPG lain berbeda.

    (shc/ara)

  • Disdukcapil Papua Barat percepat pendataan OAP di tujuh kabupaten

    Disdukcapil Papua Barat percepat pendataan OAP di tujuh kabupaten

    Data OAP tidak hanya sebagai acuan pengalokasian dana otsus Papua, tetapi dimanfaatkan untuk penyusunan program pembangunan.

    Manokwari (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Papua Barat berupaya mempercepat pendataan orang asli Papua (OAP) di tujuh kabupaten se-Papua Barat.

    Kepala Disdukcapil Papua Barat dr. Ria Maria Come di Manokwari, Senin, mengatakan bahwa data OAP menjadi salah satu variabel penghitungan alokasi dana otonomi khusus pada tahun 2026, dan dana tambahan infrastruktur pada tahun yang sama.

    “Kementerian Keuangan sudah kirim surat minta data OAP, jadi kami percepat penginputan. Pada tanggal 31 Mei 2025, data harus dikirim ke kementerian,” katanya.

    Ria menyebutkan jumlah OAP di tujuh kabupaten yang sudah terdata pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Plus per 4 Mei 2025 sebanyak 259.779 orang (134.156 laki-laki dan 125.623 perempuan).

    Manokwari ada 87.962 orang, Fakfak 54.895 orang, Manokwari Selatan 24.997 orang, Kaimana 24.021 orang, Teluk Bintuni 23.466 orang, Pegunungan Arfak 23.414 orang, dan Teluk Wondama 21.024 orang.

    “Data ini hanya kategori 1 (ayah dan ibu asli Papua), kategori 2 (ayah asli Papua, ibu non-Papua), dan kategori 3 (Ibu asli Papua, ayah non Papua),” kata Ria menjelaskan.

    Kadisdukcapil mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan monitoring dan evaluasi serta rapat koordinasi dengan disdukcapil dari tujuh kabupaten guna mempercepat pendataan OAP se-Papua Barat.

    Ditegaskan pula bahwa data OAP tidak hanya sebagai acuan pengalokasian dana otsus Papua, tetapi dimanfaatkan untuk penyusunan program pembangunan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.

    “Kami sepakat satu minggu sebelum 31 Mei sudah berikan data yang diminta Kementerian Keuangan,” ucap Ria.

    Menurut dia, pendataan OAP menggunakan pendekatan marga sejak akhir tahun 2024 yang melibatkan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan dewan adat masing-masing kabupaten.

    Ia mengakui bahwa realisasi pendataan belum sesuai dengan ekspektasi karena sejumlah kendala di masing-masing kabupaten, antara lain, kualitas jaringan internet dan peralatan perekaman kurang memadai.

    Pada kesempatan itu, dia berharap agar pemerintah kabupaten memberikan dukungan berupa pengadaan peralatan dan tambahan anggaran untuk mempercepat pendataan OAP di tujuh kabupaten.

    Anggaran itu, lanjut dia, untuk melaksanakan strategi jemput bola sekaligus memperpanjang waktu operasional tenaga administrator yang menginput data ke dalam sistem SIAK Plus.

    “Layanan jemput bola harus keluar gedung, dan itu butuh biaya operasional serta peralatan yang mendukung kelancaran pendataan,” katanya.

    Sebelumnya, disdukcapil provinsi telah memfasilitasi peningkatan kapasitas operator aplikasi SIAK Plus, administrator basis data, tim verifikasi MRPB, dan tim verifikasi Dewan Adat Wilayah III Doberay.

    Pendataan OAP, kata dia, juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, Perdasus Nomor 4 Tahun 2023.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan belanja pemerintah pada kuartal I-2025 mengalami kontraksi -1,38% secara tahunan (year on year/yoy). Hal itu turut mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menurut pengeluaran tumbuh positif pada kuartal I-2025, kecuali konsumsi pemerintah. Hal itu dikarenakan tidak adanya belanja Pemilu seperti yang dilakukan pada kuartal I-2024.

    “Jadi di tahun lalu ada Pemilu, di tahun ini tidak ada Pemilu, itu salah satunya (penyebab kontraksi),” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Terkait dampak efisiensi anggaran pemerintah ke pertumbuhan ekonomi, Amalia menyebut nantinya akan ada realokasi anggaran yang dampaknya akan kelihatan pada kuartal II-2025.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan di kuartal II-2025 dan seterusnya. Jadi kuartal I-2025 ini masih adanya proses administrasi untuk kemudian direalokasi menjadi kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan ekonomi lainnya,” beber Amalia.

    Alhasil pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87%. Angka itu lebih rendah dari kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I-2024 yang sebesar 5,11%.

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%.

    Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor yakni tumbuh 6,78% didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Hanya konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi -1,38%.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Meski begitu, Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkena efisiensi sebesar Rp 86,6 triliun. Rinciannya, pembukaan blokir dilakukan untuk 23 K/L baru Rp 33,1 triliun dan 76 K/L lainnya Rp 53,49 triliun.

    “Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L telah melakukan penajaman relokasi anggaran, melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden prioritas pembangunan besarnya Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4).

    Tonton juga “Terkena Efisiensi Anggaran, BPOM Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik” di sini:

    (kil/kil)

  • Setoran Pajak Capai Rp 322 T di Akhir Maret, 14,7% dari Target APBN

    Setoran Pajak Capai Rp 322 T di Akhir Maret, 14,7% dari Target APBN

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak mencatat total penerimaan pajak pada Maret 2025 Rp 322,6 triliun. Angka setara dengan 14,7% dari target APBN Tahun 2025.

    “Capaian ini merupakan hasil gotong royong #KawanPajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh #KawanPajak dalam mendukung pembangunan nasional melalui kepatuhan pajak,” tulis keterangan @ditjenpajakri, Senin (5/5/2025).

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengungkapkan selama sebulan penuh pada Maret 2025 pendapatan negara berhasil dikumpulkan sebesar Rp 200 triliun. Hal itu membuat pendapatan negara di tiga bulan pertama 2025 mencapai Rp 516,1 triliun atau 17,2% dari target.

    Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 322,6 triliun atau 14,7% dari target, dari kepabeanan dan cukai Rp 77,5 triliun atau 25,7% dari target, serta dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target.

    Dari sisi belanja, sampai 31 Maret 2025 mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Rinciannya belanja pemerintah pusat Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 207,1 triliun.

    Dengan demikian posisi APBN sampai 31 Maret 2025 mengalami defisit Rp 104,2 triliun atau 0,43% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah.

    Tonton juga “Kata Dedi Mulyadi soal Mobil Lexus Miliknya Nunggak Pajak” di sini:

    (ada/rrd)

  • Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan

    Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan

    Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
    Yassierli
    mengatakan, pemerintah akan merilis
    data bulanan
    terkait peningkatan dan penurunan jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
    Penyusunan data ini melibatkan kolaborasi antara
    Kementerian Ketenagakerjaan
    (Kemenaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).
    “Kita ingin ada data bulanan terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi, data bulanan itu tidak hanya inflasi atau indikator-indikator makro, tapi kita juga ingin ada indikator-indikator tenaga kerja, berapa jumlah tenaga kerja per bulan meningkatnya, berkurangnya,” kata Yassierli, dalam rapat kerja bersama Komisi IX di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).
    Yassierli menuturkan, Kemenkeu akan mendukung pengumpulan data berdasarkan pembayaran pajak penghasilan karyawan (PPh 21).
    Data ini akan digunakan untuk menganalisis jumlah tenaga kerja di berbagai perusahaan di seluruh daerah.
    Dengan demikian, Kemenaker dapat melakukan mitigasi untuk mencegah pengurangan karyawan lebih lanjut.
    “Dari situ kita bisa melakukan estimasi apakah sudah terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja atau belum, trennya seperti apa dari perusahaan. Sehingga kita bisa melakukan itu, untuk mitigasi melihat kemungkinan terburuk selanjutnya seperti apa,” ucap Yassierli.
    Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK hingga 23 April 2025 mencapai 24.036 orang.
    Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year to year/YoY).
    Sepanjang tahun 2024, total pekerja yang mengalami PHK tercatat mencapai 77.965 orang.
    PHK tersebut terjadi paling banyak di tiga provinsi, dengan rincian 10.692 pekerja di Jawa Tengah, 4.649 orang di Jakarta, dan 3.546 orang di Riau. 
    “Tiga sektor terbanyak yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya,” ujar Yassierli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dana Koperasi Desa, Zulhas: Pinjaman Himbara Plafon hingga Rp5 Miliar

    Dana Koperasi Desa, Zulhas: Pinjaman Himbara Plafon hingga Rp5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap dana pembentukan 80.000 Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih akan meminjam dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan plafon di kisaran Rp4 miliar—Rp5 miliar.

    Menko Zulhas menuturkan skema pendanaan Rp4–5 miliar dari Himbara ini akan menjadi tumpuan awal dalam pembentukan KopDes Merah Putih.

    “Dana KopDes atau koperasi kelurahan itu nanti dananya pinjaman dari Himbara, plafonnya antara Rp4 miliar–Rp5 miliar,” kata Zulhas dalam unggahan video di akun Instagram miliknya, dikutip pada Minggu (4/5/2025).

    Zulhas menjelaskan, plafon pinjaman dari Himbara ini akan melalui prosedur verifikasi yang ketat layaknya proses di perbankan.

    “Nanti KopDes atau koperasi kelurahan itu akan menggunakan plafon itu sesuai dengan keperluannya, tetapi sebagaimana prosedur perbankan, akan diverifikasi dengan ketat,” jelasnya.

    Jika merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang terbit pada akhir Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menugaskan kepada Menteri BUMN untuk memberikan dukungan kepada bank Himbara sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah.

    Pendanaan tersebut dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Kementerian Koperasi (Kemenkop) melalui skema channeling atas kebutuhan investasi KopDes terkait infrastruktur yang mencakup bangunan, saluran air, saluran listrik, atau akses jalan.

    Selain itu, Menteri BUMN juga ditugaskan untuk memberikan dukungan kepada bank Himbara sebagai salah satu penyedia pendanaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) atas kebutuhan modal kerja KopDes melalui skema executing.

    Ketua Satuan Tugas (Satgas) Harian KopDes Merah Putih itu juga menjelaskan bahwa kelembagaan KopDes Merah Putih bisa dibentuk dari gabungan, eksisting, maupun baru.

    Saat ini, terdapat 51.505 koperasi, yang terdiri dari 5.297 koperasi unit desa (KUD) dan 46.208 koperasi non-KUD. Serta, sebanyak 62.464 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di 75.265 desa. 

    Zulhas menambahkan, keberadaan KopDes Merah Putih ini juga membuka 2 juta lapangan kerja di pedesaan. Untuk itu,  dia meminta agar semua pihak memastikan koperasi ini dapat berkelanjutan.

    Untuk diketahui, proses peluncuran 80.000 KopDes Merah Putih rencananya akan dilakukan pada 12 Juli 2025, atau bertepatan saat peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Adapun, pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 KopDes Merah Putih di desa dan kelurahan sebagai strategi membangun ekonomi kerakyatan dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional.