Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Dirjen Bea Cukai Baru Sudah Mundur dari TNI Sejak 2 Mei

    Dirjen Bea Cukai Baru Sudah Mundur dari TNI Sejak 2 Mei

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Letjen Djaka Budhi Utama bicara tentang statusnya sebagai anggota TNI. Djaka menegaskan, ia telah mengajukan pengunduran diri sejak awal Mei.

    Hal ini disampaikan Djaka usai konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025. Djaka mengatakan, dirinya telah mengajukan proses pengunduran diri sejak 2 Mei 2025.

    “Proses pensiun saya, saya sudah melakukan surat-menyurat. Pengunduran diri saya terhitung mulai tanggal 2 (Mei),” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Akan tetapi, ia belum dapat memastikan kapan proses pengunduran dirinya selesai. Menurutnya, hal ini sepenuhnya berada di tangan Markas Besar (Mabes) TNI.

    Meski Surat Keputusan (SK) belum keluar, ia memastikan bahwa statusnya telah resmi mengundurkan diri. Untuk merilis SK tersebut dibutuhkan persetujuan Kepala Staf TNI, untuk kemudian disetujui Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekarang ini walaupun SKEP pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. Sudah purna, istilahnya belum aktif,” ujarnya.

    Di sisi lain, Djaka mengakui bahwa dirinya telah mendapatkan informasi bahwa dia akan masuk ke dalam pemerintahan sejak awal Mei. Informasi tersebut diterimanya dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra.

    “Intinya mungkin sudah saya diajukan, saya dipanggil oleh Kepala BIN bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” terangnya.

    Tonton juga “Istana Ungkap Alasan Ditunjuknya Dirjen Bea Cukai dari TNI” di sini:

    (shc/ara)

  • Dirjen Baru Mau Naik Haji, Sri Mulyani Minta Sambil Belajar Materi Bea Cukai

    Dirjen Baru Mau Naik Haji, Sri Mulyani Minta Sambil Belajar Materi Bea Cukai

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru dilantik, Letjen Djaka Budhi Utama akan menunaikan ibadah Haji. Sambil beribadah, ia diminta untuk mempelajari materi terkait kepabeanan dan cukai.

    Sri Mulyani mengatakan tidak adil jika baru dilantik sudah banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Letjen Djaka Budhi Utama. Oleh karena itu, Bendahara Negara itu memberi waktu anak buahnya untuk mempelajari selama satu bulan.

    “Nggak fair baru tiga jam sudah ditanya banyak hal, jadi beliau (Dirjen Bea Cukai) nanti juga akan membutuhkan waktu satu bulan, namun beliau Insyaallah akan naik haji, tapi mungkin naik haji sambil belajar mengenai materi supaya waktu pulang bisa memberikan briefing kepada teman-teman media,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Sri Mulyani menyebut akan ada press briefing dengan Dirjen Bea Cukai yang baru pada satu bulan ke depan dari sekarang. Termasuk dengan Dirjen Pajak yang baru yakni Bimo Wijayanto.

    “Saya rasa satu bulan nanti kita akan membuat briefing untuk teman-teman media, untuk bisa mengenal dirjen yang baru yaitu Pak Bimo dan Pak Djaka,” ucap Sri Mulyani.

    “Kita semua menyambut welcome to Kementerian Keuangan dan kami semuanya, kita bekerja sama dan bekerja bersama, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Jadi ini tidak individual responsibility, ini adalah institusi kita bersama,” tambahnya.

    Letjen Djaka Budhi Utama menjadi orang militer ketiga yang memimpin Bea Cukai. Pria yang lahir pada 9 November 1967 di Jakarta itu merupakan lulusan SMA Negeri 39 Jakarta pada 1986 dan Akademi Militer pada 1990.

    Letjen Djaka Budhi Utama juga pernah mengisi pos-pos strategis di pemerintahan, seperti misalnya Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam pada tahun 2021-2023. Dia juga sempat menjadi Staf Khusus Panglima TNI pada 2023, hingga terakhir menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).

    (aid/fdl)

  • Kemenkeu Lapor Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 3 T

    Kemenkeu Lapor Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp 3 T

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 21 Mei 2025 mencapai Rp 3 triliun. Dari jumlah tersebut, sudah ada 3,97 juta penerima manfaat.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi anggaran program MBG hingga 30 April mencapai Rp 2,4 triliun. Sedangkan hingga 21 Mei, realisasinya tembus Rp 3 triliun.

    “Angka paling terbaru telah dicairkan realisasi anggaran yang telah cair adalah Rp 3 triliun. Sampai dengan 21 Mei ini, yang telah dijangkau, mendapatkan MBG ada 3.977.519 orang penerima manfaat yang berdiri atas anak sekolah berbagai level, SD, SMP, SMA dan juga ibu hamil,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Suahasil mengatakan, para penerima manfaat tersebut dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Sejak Januari sampai Mei 2025 terjadi peningkatan penerima manfaat dari yang semula 750 ribu pada Januari, kini tembus 3,9 juta. Meski begitu, angka ini masih cukup jauh dari target awal 17,9 juta penerima manfaat.

    Pemerintah juga telah menaikkan target penerima manfaat menjadi 82,9 juta penerima manfaat pada kuartal IV-2025. Jumlah SPPG juga akan bertambah jadi 32.000 yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Kita berharap bahwa 82,9 juta penerima ini akan sesegera mungkin menerima pada Q4, tapi tetangga Q4-nya akan diberikan pada Q4. Dan kita mensiapkan APBN untuk memenuhi kebutuhan MBG,” ujarnya.

    Selain itu, pihaknya juga siap untuk menggelontorkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun apabila dibutuhkan untuk mengejar kebutuhan target 82,9 juta penerima di kuartal IV-2025.

    “Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu kepala BGn telah menyebutkan di DPR kebutuhan tambahan anggaran, di APBN kami tetap menyiapkan untuk kebutuhan tambahan anggaran. Seperti yang telah disampaikan, bisa Rp 100 triliun jika memang akan 82,9 juta penerima selama Q4 2025,” kata dia.

    Tonton juga “BGN Bantah Isu Raffi Ahmad Dapat Proyek 300 Dapur MBG di Banten” di sini:

    (shc/ara)

  • APBN Surplus Rp4,3 Triliun pada April, Sri Mulyani Beber Data-data Ini

    APBN Surplus Rp4,3 Triliun pada April, Sri Mulyani Beber Data-data Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sempat mengalami defisit selama tiga bulan berturut-turut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilaporkan mulai mengalami surplus.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, surplus APBN pada April 2025 tercatat sebesar Rp 4,3 triliun, atau 0,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu menjadi perubahan arah setelah tiga bulan berturut-turut mengalami defisit.

    “Sampai dengan bulan April, kita posisinya surplus Rp4,3 triliun rupiah, artinya ini 0,7 persen dari total 0,02 dari GDP atau kalau dari target surplus 0,7 dari target defisit Rp616,2 triliun,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, Jumat (23/5/2025).

    Dia membeberkan, keseimbangan primer Indonesia surplus Rp173,9 triliun rupiah. Adapun postur APBN sampai dengan akhir April, yakni 30 April 2024 adalah penerimaan atau pendapatan negara tercatat Rp810,5 triliun atau 27 persen dari target.

    Penerimaan pajak mencapai Rp557,1 triliun, yang setara dengan 25,4 persen dari target dalam Undang-Undang APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun, atau 33,1 persen dari target Rp301,6 triliun.

    Kemudian, belanja negara tercatat Rp 806,2 triliun atau 22 persen dari target. Komponen belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari total belanja pemerintah pusat, dan belanja transfer ke daerah yang telah terealisasi sebesar Rp259,4 triliun.

    Keseimbangan primer surplus Rp 173,9 triliun dan total postur surplus Rp 4,3 triliun. “Perubahan arah dari tadinya 3 bulan berturut-turut, Januari, Februari, Maret defisit. Maka pada bulan April ini adalah surplus,” jelasnya.

  • Istana Buka-bukaan Cerita di Balik Ditunjuknya Dirjen Pajak-Bea Cukai Kemenkeu

    Istana Buka-bukaan Cerita di Balik Ditunjuknya Dirjen Pajak-Bea Cukai Kemenkeu

    Jakarta –

    Rotasi besar-besaran terjadi di tubuh Kementerian Keuangan. Pejabat eselon I di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati itu baru saja dirombak.

    Yang jadi perhatian adalah penunjukan dua sosok baru di posisi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak serta Dirjen Bea dan Cukai yang menjadi tumpuan penerimaan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan alasan rotasi pejabat tinggi Kemenkeu dilakukan.

    Alasan utama rotasi dilakukan karena pemerintah ingin mengejar peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai. Menurutnya, ketika dikaji bersama, baik oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga internal Kementerian Keuangan banyak hal yang harus dibenahi.

    “Ini kan kita merasa bahwa setelah kita pelajari, itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi, dan itu menjadi concern pemerintah, concern Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan beserta dengan seluruh jajaran,” ujar Prasetyo saat berbincang dengan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Prasetyo juga menekankan penunjukan pejabat baru ini tidak serta merta keinginan Prabowo. Semua keputusan dilakukan bersama antara Prabowo dengan Sri Mulyani.

    Pemilihan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang dilantik hari ini juga sudah dilakukan penilaiannya sejak jauh hari. Dirjen Pajak yang dijabat Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai yang dijabat Djaka Budhi Utama telah diproses penilaiannya sejak lama.

    “Kita mencari sosok dan beberapa figur yang tadinya kita tawarkan atau kita ingin beri penugasan di sana, tidak semua juga sanggup dan bersedia menerima penugasan ini,” sebut Prasetyo.

    “Ya kan calon itu tidak hanya satu. Calonnya kan ada beberapa yang kita asesmenkan. Kemudian ini bukan kok istilahnya calon terakhir, tidak. Beliaulah yang kemudian siap menjalankan tugas dari bapak presiden,” lanjutnya.

    Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Foto: Pradita Utama

    Prasetyo melanjutkan, pemerintah menaruh target besar untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya di sektor perpajakan yang rasionya sangat rendah bila dibandingkan dengan negara tetangga.

    “Kita itu rata-rata di kisaran 9,8% sampai 10%, lebih sedikit, 10% ya tax ratio kita. Sementara beberapa negara tetangga kita itu sudah di atas 14%, 17%, 18%,” papar Prasetyo.

    Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama Foto: Pradita Utama

    Di sisi lain, dia menegaskan menaikkan rasio perpajakan bukan berarti menaikkan tarif pajak bagi masyarakat. Namun, harus ada perbaikan sistem agar penarikan pajak bisa lebih efektif.

    “Tapi sistem harus kita benahi, kan gitu. Kemudian dengan digitalisasi software kita perbaiki. Lalu imbauan ketertiban untuk kita semua wajib pajak membayar dengan benar. Termasuk membenahi dari sisi kinerja kawan-kawan di Kementerian Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak,” pungkas Prasetyo.

    (hal/ara)

  • Pemerintah Sudah Belanja Rp 806,2 T hingga April, Ini Rinciannya

    Pemerintah Sudah Belanja Rp 806,2 T hingga April, Ini Rinciannya

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga 30 April 2025 realisasi belanja negara telah mencapai Rp 806,2 triliun. Realisasi ini merupakan 22,3% dari total belanja APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pencapaian realisasi 22,3% itu masih bisa tercapai di tengah kondisi efisiensi besar-besaran anggaran pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Di sisi belanja hingga akhir April kita telah membelanjakan Rp 806,2 triliun. Ini artinya 22,3% dari total belanja negara Rp 3.621,3 triliun sudah direalisir hingga akhir April,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2025).

    Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari target sebesar Rp 2.701,4 triliun.

    “Di mana belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Belanja non KL atau disebutnya belanja bendahara umum negara mencapai Rp 293,1 triliun atau 19% dari target belanja non KL Rp 1.541,4 triliun,” paparnya.

    Berikutnya, transfer ke daerah per 30 April realisasinya paling tinggi mencapai Rp 259,4 triliun atau 28,2% dari target Rp 919,9 triliun. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan kecepatan belanja pemerintah pusat.

    “Kalau dibandingkan dengan penerimaan di mana realisasinya mencapai di atas 25% atau bahkan penerimaan bea cukai 33,1%. Total pendapatan negara 27%, maka kita lihat kecepatan pendapatan negara sudah mendahului dari kecepatan belanja negara yang baru 20%,” ujarnya.

    Belanja Pemerintah Lebih Rendah

    Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, realisasi belanja pemerintah pusat Rp 546,8 triliun atau 20,2% dari total pagu 2025 bila dibandingkan 2024 yang berada di angka 23,8% sebesar Rp 591,7 triliun memang lebih rendah. Sebab, ada penyelenggaraan pemilu yang juga mendorong realisasinya.

    Berikutnya dari sisi belanja K/L, realisasinya mencapai Rp 253,6 triliun atau 21,9%. Menyangkut belanja pegawai, sampai akhir April telah dibelanjakan Rp 102 triliun, 33,3% dari APBN.

    “Ini artinya on track, 4 bulan pertama 1/3 tahun, dia 1/3 belanja pegawai. Kalau kita lihat dibandingkan dengan belanja pegawai pada tahun 2024, terjadi peningkatan sekitar 5%,” ujar Suahasil dalam kesempatan yang sama.

    Suahasil menjelaskan, peningkatan signifikan dari belanja pegawai antara lain karena transisi pemerintahan. Ada beberapa K/L yang sifatnya transisi dan memerlukan belanja pegawai yang lebih tinggi, kemudian pada bulan April sudah mulai menerima pegawai.

    Realisasi Bansos Turun

    Berikutnya untuk belanja bantuan sosial (bansos), telah dibelanjakan Rp 43,6 triliun, turun dibandingkan dengan tahun lalu. Namun Suahasil menjelaskan, penurunan ini disebabkan karena beberapa sedang dilakukan pemadanan dan validasi, menyesuaikan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, misalnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tahun lalu sampai dengan April tercatat realisasinya mencapai Rp 10,5 triliun, sedangkan pada tahun ini PKH 2025 adalah Rp 7,3 triliun.

    Suahasil mengatakan, jumlah penerimanya tetap, tapi kemungkinan besar baru akan mulai dibayarkan pada Mei dan Juni 2025. Lalu, bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) juga termasuk yang sedang penyesuaian data.

    Pada 2024, sampai dengan April realisasinya Rp 5,9 triliun, sedangkan tahun ini di Rp 1,5 triliun. Jumlah penerimanya juga tidak terlalu berubah.

    “Namun kalau kita lihat kartu sembako, ini sekarang pada 2025 adalah Rp 10,9 triliun. Kalau kita melakukan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, tujuannya adalah untuk memperbaiki kebetulan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita,” ujar Suahasil.

    Lalu dari sisi belanja modal, sampai April sudah dibelanjakan Rp 36,6 triliun. Suahasil mengatakan, bila ibandingkan tahun lalu terlihat lebih rendah, namun kalau dibandingkan bulan Maret, melonjak signifikan. Adapun bulan lalu realisasinya di Rp 25,9 triliun, selama bulan April saja sudah dibelanjakan Rp 10,7 triliun, sehingga secara akumulasi mencapai Rp36,6 triliun.

    “Karena itu yang terkait belanja modal ini yang terjadi adalah akselerasi belanja modal itu sudah dimulai sejak bulan Maret yang lalu dan terus berlanjut di bulan April 2025 ini. Apa saja? Itu berupa groundbreaking dan progres fisik berbagai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga yang terkait dengan peralatan dan mesin, termasuk juga alutsista,” terangnya.

    Berikutnya, belanja non-KL yang telah dibelanjakan Rp 293,1 triliun, manfaat pensiun telah dibayarkan sekitar Rp 70,8 triliun dan dibayarkan sesuai dengan jadwal. Suahasil mengatakan, ada peningkatan jumlah pensiunan yang menerima manfaat pensiunan dibandingkan setahun yang lalu.

    “Peningkatan jumlah pensiunan sekitar 55.000 orang di tahun 2025 dibandingkan 2024. Untuk belanja subsidi realisasi yang sudah cair dari anggaran yaitu Rp 47,4 triliun,” kata dia.

    (shc/ara)

  • Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Kemenkeu bakal tambah anggaran MBG bila target penerima tercapai

    Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan bakal menambah alokasi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bila target penerima tercapai.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya telah menyediakan anggaran tambahan untuk Program MBG, namun penyalurannya bergantung pada progres pelaksanaan program tersebut.

    “Di APBN, kami siap menyiagakan untuk kebutuhan tambahan anggaran seperti yang telah disampaikan, yaitu sebesar Rp100 triliun, jika memang akan terlaksana 82,9 juta penerima selama kuartal IV-2025,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Per 21 Mei 2025, Program MBG tercatat menjangkau 3,98 juta penerima manfaat yang dilayani oleh 1.386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/dapur umum. Penyaluran itu menggunakan dana APBN senilai Rp3 triliun.

    Realisasi jumlah penerima maupun penggunaan anggaran itu masih jauh dari target alokasi yang ditetapkan pada APBN 2025.

    Sebagai catatan, anggaran program MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan target awal sebanyak 17,9 juta penerima yang terdiri dari 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui serta balita.

    Namun, seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penerima Program MBG ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima yang dilayani oleh 32 ribu SPPG.

    Untuk kebutuhan ini, pemerintah berencana menambah anggaran untuk MBG sebanyak Rp100 triliun, sehingga total anggaran akan menjadi Rp171 triliun.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut mekanisme tambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp50 triliun sedang disusun dalam peraturan presiden (perpres).

    “Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui usai pembahasan rancangan Perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta, Jumat (9/5).

    Ia menegaskan anggaran untuk Program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, namun untuk penambahannya tergantung kapan percepatan Program MBG akan dilakukan.

    “Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan,” ucap Dadan Hindayana.

    Dalam kesempatan terpisah, Dadan menjelaskan terkait serapan program, di mana penerima manfaat direncanakan sebanyak 3 juta pada tiga bulan pertama, kemudian meningkat mulai Mei, Juni, Juli menjadi 6 juta.

    “Mudah-mudahan itu bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat,” ujarnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani beri pesan ke Dirjen Bea Cukai agar jaga industri domestik

    Sri Mulyani beri pesan ke Dirjen Bea Cukai agar jaga industri domestik

    Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama untuk memberantas aktivitas-aktivitas ekonomi ilegal agar industri domestik tetap terjaga.

    “Maka kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya,” kata Sri Mulyani dalam pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

    Dirinya juga menekankan perlunya kolaborasi antar kementerian/lembaga (K/L) agar mampu meningkatkan penerimaan negara dari pajak maupun penerimaan non-pajak.

    Lebih lanjut, Bendahara Negara menyoroti bahwa Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, melalui sistem seperti DBA dan Caisa, sering kali memberikan kemudahan, namun juga kerap menerima keluhan dari masyarakat.

    Maka dari itu, ia mendorong adanya perbaikan serta pengembangan terus menerus.

    “Citra dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik, namun masyarakat dan dunia usaha biasanya juga sangat segan untuk mau membayar pajak. Ini adalah kontradiksi yang harus terus-menerus dikelola,” ujar Sri Mulyani.

    Adapun Menkeu hari ini melantik 22 pejabat eselon I Kemenkeu, salah satunya Djaka sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru. Berikut daftar pejabat yang dilantik:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani rombak jajaran Dirjen di Kementerian Keuangan

    Sri Mulyani rombak jajaran Dirjen di Kementerian Keuangan

    ANTARA – Menteri Keuangan Sri Mulyani merombak jajaran direktur jenderal di Kementerian Keuangan, di Kantor Kemenkeu Jakarta, Kamis (23/5). Perombakan ini menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani.
    (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

  • Airlangga harap Bimo sebagai dirjen pajak baru bisa kerek rasio pajak

    Airlangga harap Bimo sebagai dirjen pajak baru bisa kerek rasio pajak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang baru dapat mengerek rasio pajak (tax ratio).

    Hal ini selaras dengan target yang ditetapkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menaikkan tax ratio sebesar 23 persen pada 2029.

    “Dan tax ratio salah satunya adalah Coretax, jadi Coretax itu menjadi penting untuk bisa diimplementasikan secara baik,” katanya usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut Bimo telah memiliki cukup banyak pengalaman di sektor ekonomi, khususnya perpajakan.

    Sebagaimana diketahui, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA) di Direktorat Jenderal Pajak.

    Bimo merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 2000.

    Ia melanjutkan gelar MBA dari University of Queensland (2005) dan gelar doktor (Ph.D) di bidang ekonomi dari University of Canberra, Australia.

    “Dari segi pendidikan juga baik, dari Gajah Mada (UGM), kemudian juga dari Australia dan pernah ikut postdoc dan relatif berusia muda,” jelasnya.

    Adapun hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik hari ini:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025