Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Ketua MPR: Penunjukan Dirjen Bea Cukai hak prerogatif presiden

    Ketua MPR: Penunjukan Dirjen Bea Cukai hak prerogatif presiden

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentu saja itu hak prerogatif Presiden melalui Kementerian Keuangan untuk menunjuk siapa,” kata Muzani di Gedung Nusantara V, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Muzani menegaskan Presiden tentunya telah mempertimbangkan dengan matang siapa sosok yang akan menduduki jabatan-jabatan punya dampak besar dalam kelangsungan bangsa.

    “Saya kira pertimbangan presiden adalah kemampuan yang bersangkutan bisa menggalang ataupun memaksimalkan penerimaan negara,” ujarnya.

    Hal senada juga disampaikan Muzani soal penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.

    Dia yakin sosok yang ditunjuk Presiden Prabowo bisa memberikan kontribusi nyata terhadap negara.

    “Presiden berharap penunjukan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai yang baru bisa memberikan benefit yang lebih besar bagi sektor penerimaan negara yang selama ini dianggap masih memiliki potensi bisa melonjak dari kedua sektor tersebut, perpajakan dan Bea Cukai,” kata Muzani.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudaraku dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:

    1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

    2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

    3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

    4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

    5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

    6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

    7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

    8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

    9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

    10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

    11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

    12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

    13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

    14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

    15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

    16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

    17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

    19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

    20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

    21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

    22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tunjuk Djaka Budi jadi Dirjen Bea Cukai, Istana: Perlu sosok berani

    Tunjuk Djaka Budi jadi Dirjen Bea Cukai, Istana: Perlu sosok berani

    ANTARA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat (23/5), menyebut penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan karena perlu sosok yang berani. TNI dinilai institusi yang tepat dalam penanganan penyelundupan barang-barang ilegal karena kemampuan yang dimiliki untuk berkoordinasi lintas wilayah. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

  • Belanja pegawai tumbuh 6 persen, capai Rp102 triliun

    Belanja pegawai tumbuh 6 persen, capai Rp102 triliun

    Ini artinya ‘on track’. Empat bulan pertama, sepertiga tahun, sepertiga belanja pegawai

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp102 triliun pada April 2025, tumbuh 6 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp96,2 triliun.

    “Sampai dengan akhir April telah dibelanjakan Rp102 triliun atau 33,3 persen dari APBN. Ini artinya on track. Empat bulan pertama, sepertiga tahun, sepertiga belanja pegawai,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Peningkatan itu didorong oleh penerimaan pegawai pada K/L transisi, yang memiliki porsi Rp39,2 triliun dari belanja pegawai.

    Kenaikan besaran tunjangan dan jumlah tenaga pendidik non-PNS juga mendorong pertumbuhan belanja pegawai, di mana serapannya mencapai 301.968 guru per akhir April 2025.

    Adapun secara keseluruhan, belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan terealisasi sebesar Rp66,4 triliun, tumbuh 5,7 persen (yoy) dari realisasi tahun lalu Rp62,8 triliun.

    Sedangkan belanja tunjangan kinerja, lembur dan sebagainya mencapai Rp35,6 triliun atau tumbuh 6,5 persen (yoy) dari Rp33,4 triliun.

    Sebagai catatan, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

    Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target.

    Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.

    Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

    Sementara pendapatan negara tercatat mencapai Rp810,5 triliun, sehingga APBN mencatatkan surplus Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/PDB) per April 2025.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dirjen Bea Cukai baru sudah mundur dari TNI sejak awal Mei 2025

    Dirjen Bea Cukai baru sudah mundur dari TNI sejak awal Mei 2025

    ANTARA – Penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan sempat menjadi sorotan karena statusnya yang merupakan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia aktif. Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budi Utama pada hari Jumat (22/5), menyebut dirinya sudah mengundurkan diri dari TNI sejak melayangkan surat kepada Mabes TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat pada 2 Mei 2025 lalu. (Sanya Dinda Susanti/Irfan Hardiansyah/Yovita Amalia/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sri Mulyani beri waktu 1 bulan untuk Dirjen Pajak Bimo belajar Coretax

    Sri Mulyani beri waktu 1 bulan untuk Dirjen Pajak Bimo belajar Coretax

    Berikanlah satu bulan untuk beliau melihat data, fakta dan realitas dengan perspektif ‘fresh’ Dirjen Pajak yang baru

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta publik memberikan waktu satu bulan untuk Direktur Jenderal Pajak baru Bimo Wijayanto untuk mempelajari urusan pajak, termasuk Coretax.

    “Kami meminta Dirjen Pajak baru Bimo untuk melihat dulu ke dalam. Berikanlah satu bulan untuk beliau melihat data, fakta dan realitas dengan perspektif fresh Dirjen Pajak yang baru,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Usai mempelajari pajak, Bimo diminta untuk membuat penjelasan terpisah, mengingat banyak dan luasnya cakupan pajak.

    “Bisa membuat press briefing tersendiri mengenai Coretax atau hal-hal lain yang akan dilakukan,” tambah Sri Mulyani.

    Sama halnya, Sri Mulyani juga memberikan waktu satu bulan untuk Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mempelajari materi terkait kepabeanan dan cukai.

    “Tidak adil, baru tiga jam sudah ditanya banyak hal. Beliau juga akan membutuhkan waktu satu bulan. Namun, beliau akan naik haji. Mungkin nanti naik haji sambil belajar mengenai materi, supaya waktu pulang bisa memberikan briefing,” ujar Menkeu lagi.

    Pagi ini, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Suryo Utomo, dan Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai menggantikan Askolani.

    Pelantikan ini merupakan bagian dari pelantikan 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

    “Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Dirjen Pajak yang baru, Bimo Wijayanto sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves, serta pernah menjadi Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden.

    Di lingkungan Kementerian Keuangan, Bimo dikenal sebagai Analis Senior yang berperan besar dalam pembentukan Center for Tax Analysis (CTA).

    Sementara, Dirjen Bea dan Cukai yang baru, Djaka Budi Utama memiliki latar belakang seorang purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

    Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani melantik total 22 pejabat eselon I Kementerian Keuangan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana ungkap alasan Djaka Budi di Bea Cukai: Butuh sosok berani

    Istana ungkap alasan Djaka Budi di Bea Cukai: Butuh sosok berani

    Bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa alasan posisi Dirjen Bea dan Cukai dijabat oleh Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama karena institusi tersebut membutuhkan sosok yang berani.

    Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN) resmi dilantik sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Jumat.

    “Bahwa Bea Cukai ini setelah kita pelajari, itu membutuhkan sosok yang memang harus berani. Karena di situ, mohon maaf ya, tetapi kita semua paham bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran itu yang masuknya melalui jalur Bea Cukai,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menjelaskan bahwa banyak terjadi pelanggaran di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seperti penyelundupan barang ilegal dari institusi itu.

    Saat ditanya lebih lanjut soal penunjukan dari kalangan TNI untuk mengisi jabatan Dirjen Bea dan Cukai, Prasetyo menilai bahwa TNI merupakan lembaga yang paling terpercaya dan berada di garda terdepan dalam berbagai sektor.

    Selain itu, Bea dan Cukai yang memiliki pos tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga membutuhkan sosok yang mampu berkoordinasi lintas wilayah, instansi dan kementerian.

    “Beliau tidak akan bekerja sendiri. Untuk beberapa hal memang kita akan bekerja keras untuk kita ‘keroyok’ bersama-sama. Sekali lagi, substansinya adalah kita memang sedang ingin bekerja keras meningkatkan pendapatan kita dengan penertiban-penertiban,” kata Prasetyo.

    Penunjukan sejumlah eselon I di Kementerian Keuangan, kata Prasetyo, juga dilakukan atas usulan dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai.

    Atas hal tersebut, dua dirjen di Kementerian Keuangan, yakni Dirjen Pajak yang dijabat Bimo Wijayanto, dan Dirjen Bea Cukai yang dijabat Djaka Budi Utama, merupakan penunjukan dari Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Kita konsentrasi untuk sekarang mengejar yang namanya peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan bea cukai. Kita merasa bahwa setelah kita pelajari, itu banyak sekali hal-hal yang memang harus kita benahi. Dan itu menjadi concern pemerintah, concern Bapak Presiden, concern Ibu Menteri Keuangan,” kata Prasetyo.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tingkatkan tax ratio, pemerintah benahi tata kelola pajak

    Tingkatkan tax ratio, pemerintah benahi tata kelola pajak

    ANTARA – Pemerintah tengah membenahi tata kelola pajak untuk meningkatkan pendapatan dan penerimaan negara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Jumat (23/5), menyebut langkah taat pajak, perbaikan software, hingga pembenahan kinerja di Kementerian Keuangan dilakukan agar tax ratio Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari negara tetangga. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

  • Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama buka-bukaan alasannya menerima tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pejabat Kementerian Keuangan.

    Djaka mengatakan, dirinya mempertimbangkan untuk menerima tawaran tersebut karena menganggapnya sebagai tugas negara. Oleh karena itu, akhirnya ia bersedia untuk mengajukan pengunduran diri sebagai anggota TNI.

    “Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Djaka mengaku bahwa dirinya telah mendapatkan informasi akan ditugaskan di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sejak awal Mei. Informasi tersebut diterimanya dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra.

    Oleh karena itulah, pada tanggal 2 Mei Djaka memutuskan untuk mengajukan surat pengunduran diri dari anggota TNI. Hingga kini, surat pengunduran dirinya masih diproses di Markas Besar (Mabes) TNI.

    Meski Surat Keputusan (SK) belum keluar, ia memastikan bahwa statusnya telah resmi mengundurkan diri. Untuk merilis SK tersebut dibutuhkan persetujuan Kepala Staf TNI, untuk kemudian disetujui Presiden Prabowo Subianto.

    “Sekarang ini walaupun SK pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. Sudah purna, istilahnya belum aktif,” ujarnya.

    Djaka mendapat arahan dari Prabowo untuk mengawal jalannya Ditjen Bea dan Cukai. Selain itu, ia juga diminta untuk mengawal penerimaan negara sesuai yang ditargetkan pemerintah.

    Pengawasan tersebut termasuk juga dengan mengawasi transaksi gelap di pelabuhan hingga operasi pelabuhan-pelabuhan gelap. Menurutnya, banyak celah atau lubang di pelabuhan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum ataupun pihak tertentu.

    “Pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu ininya (tugas) adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan ataupun berkurangnya penyelundupan-penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” jelasnya.

    (shc/ara)

  • Bulog Gelontorkan Rp 15,15 T Serap Gabah Petani

    Bulog Gelontorkan Rp 15,15 T Serap Gabah Petani

    Jakarta –

    Perum Bulog telah menggelontorkan Rp 15,15 triliun untuk menyerap gabah hasil panen petani. Jumlah tersebut setara 91% dari alokasi anggaran yang diberikan sebesar Rp 16,58 triliun.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Perum Bulog telah ditetapkan sebagai operator investasi pemerintah pada 2025 dan mendapatkan alokasi anggaran Rp 16,58 triliun untuk pengadaan beras.

    Bulog ditugaskan menyerap hasil panen petani 3 juta ton setara beras. Dari dana tersebut, hingga 15 Mei 2025, Bulog telah membelanjakan Rp 15,15 triliun.

    “Jadi ini adalah 91%. Untuk gabah telah Bulog telah membeli sebanyak 1,46 juta ton gabah senilai Rp 9,5 triliun dan 0,4 juta ton beras setara Rp 5,65 triliun. Ini menyerap panen yang sekarang sedang berlangsung di masyarakat,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Dengan demikian, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 3,7 juta ton. Suahasil menilai stok beras tersebut merupakan yang tertinggi selama 57 tahun terakhir.

    Sementara itu, produksi beras dari Januari sampai April meningkat sekitar 25,7% dibandingkan tahun lalu. Sebab itu, Suahasil menilai pertumbuhan ekonomi sektor pertanian tumbuh sangat impresif di angka 10%.

    “Maka itu di pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kita pertumbuhan ekonomi yang sangat impresif di angka 10%,” terang Suahasil.

    Capaian ini, lanjut Suahasil, tak lepas dari penyaluran pupuk subsidi yang langsung menyentuh ke petani. Hal ini disebabkan pemerintah telah memangkas 145 regulasi berkaitan penyaluran pupuk bersubsidi.

    “Penyaluran pupuk telah dilakukan proses lebih efisien reformasi di penyaluran pupuk bersubsidi melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dilakukan penyederhanaan tata kelola dengan memangkas 145 regulasi sehingga pupuk bersubsidi bisa langsung disalurkan kepada kelompok-kelompok petani di seluruh daerah dan langsung tersedia sehingga berkontribusi peningkatan produktivitas petani dan kesejahteraan petani kita,” imbuh Suahasil.

    (rea/ara)

  • Djaka Buka-bukaan Alasan Terima Tawaran Prabowo Jadi Dirjen Bea Cukai

    Dirjen Bea Cukai Djaka Ungkap Arahan Khusus Prabowo

    Jakarta –

    Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama mengungkapkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto sebelum ia menjabat. Salah satunya arahannya, memastikan tidak ada lagi aktivitas ilegal di pelabuhan.

    Djaka mengatakan, ia mendapat arahan dari Prabowo untuk mengawal jalannya Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai. Selain itu, ia juga diminta untuk mengawal penerimaan negara sesuai yang ditargetkan pemerintah.

    “Saya diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk memastikan bahwa ataupun mengawal Bea Cukai, mengawal penerimaan negara sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah,” kata Djaka di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).

    Djaka mengatakan, terdapat sejumlah celah di pelabuhan yang kerap dimanfaatkan oleh oknum ataupun pihak tertentu untuk melakukan aktivitas ilegal. Hal ini juga termasuk keberadaan pelabuhan gelap.

    Menurutnya, keberadaan pelabuhan-pelabuhan gelap ini perlu dikoordinasikan dengan TNI maupun Kepolisian agar segera ditindak. Dengan demikian, harapannya bisa dibasmi aktivitas-aktivitas penyelundupan.

    “Pelabuhan-pelabuhan gelap yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan teman-teman di TNI maupun kepolisian. Mungkin salah satu ininya (tugas dari Prabowo) adalah untuk memastikan tidak ada penyelundupan ataupun berkurangnya penyelundupan-penyelundupan, sehingga penerimaan negara bisa sesuai dengan target,” jelasnya.

    Di sisi lain, Djaka mengaku telah mendapatkan informasi tentang penugasannya di Ditjen Bea Cukai bahkan sejak awal Mei. Informasi tersebut diterimanya dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra.

    “Intinya mungkin sudah saya diajukan, saya dipanggil oleh Kepala BIN bahwa ada rencana Pak Prabowo untuk menempatkan saya di Bea Cukai. Saya pertimbangkan karena ini adalah tugas negara yang merupakan tantangan untuk saya. Saya bersedia untuk mengajukan pengunduran diri,” kata dia.

    Oleh karena itu, ia telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota TNI sejak 2 Mei 2025. Meski demikian, hingga saat ini proses pengunduran dirinya belum rampung.

    “Sekarang ini walaupun SKEP pensiunnya belum keluar, tapi saya sudah mengundurkan diri. Sudah purna, istilahnya belum aktif,” ujar Djaka.

    Tonton juga “Istana Ungkap Alasan Ditunjuknya Dirjen Bea Cukai dari TNI” di sini:

    (shc/ara)