Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Konflik Iran-Israel, Pemerintah waspadai dampak lonjakan harga minyak

    Konflik Iran-Israel, Pemerintah waspadai dampak lonjakan harga minyak

    Arsip foto – Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto. (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian.)

    Konflik Iran-Israel, Pemerintah waspadai dampak lonjakan harga minyak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 20:26 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mewaspadai potensi dampak dari lonjakan harga minyak dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah sebagai imbas dari memanasnya konflik antara Iran dan Israel.

    Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan gejolak di Timur Tengah berpotensi memengaruhi perekonomian nasional, khususnya karena Indonesia masih berstatus sebagai negara net importir minyak.

    “Kita masih memantau dan mewaspadai efek dari konflik Timur Tengah terhadap harga minyak dan nilai tukar rupiah, karena Indonesia masih net importir minyak,” ujar Haryo di Jakarta, Selasa (17/6).

    Sebagaimana diketahui, pasca aksi saling serang antara Iran dan Israel, harga minyak dunia mengalami lonjakan hingga menyentuh kisaran 72–74 dolar AS per barel.

    Meski demikian, Haryo menilai harga tersebut masih berada dalam rentang asumsi dasar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

    Mengacu pada laman resmi Kementerian Keuangan, asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar 82 dolar AS per barel.

    Sementara itu, rata-rata ICP per Mei 2025 tercatat pada level 65,29 dolar AS per barel.

    “Sejauh pantauan, harga minyak masih dalam kisaran asumsi dasar APBN yang menjadi patokan,” jelasnya.

    Di sisi lain, nilai tukar rupiah turut mengalami tekanan.

    Pada penutupan perdagangan hari ini, rupiah melemah sebesar 25 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.290 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.265 per dolar AS.

    Namun, berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, rupiah justru menguat tipis ke level Rp16.281 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.296 per dolar AS.

    “Kita juga memperhatikan sentimen ini terhadap nilai tukar rupiah ke depannya, termasuk dampaknya terhadap rantai pasok energi dan logistik, serta efek terhadap inflasi agar tetap terkendali,” kata Haryo.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa untuk saat ini Pemerintah tetap fokus menjaga daya beli masyarakat, salah satunya melalui implementasi lima stimulus ekonomi yang tengah digelontorkan sepanjang Juni hingga Juli 2025.

    “Tentu kita berharap konflik segera mereda, dan saat ini Pemerintah fokus pada menjaga daya beli masyarakat dengan lima paket stimulus bulan Juni dan Juli,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025

    Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025

    Ilustrasi – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

    Pemerintah telah salurkan belanja bansos Rp48,8 triliun per Mei 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Juni 2025 – 22:36 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos) senilai Rp48,8 triliun per 31 Mei 2025, setara 32,6 persen dari target APBN.

    Realisasi itu melambat bila dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp70,5 triliun atau 46,3 persen dari target APBN.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Jakarta, Selasa (17/6), menjelaskan perlambatan penyaluran bansos disebabkan oleh program triwulanan.

    “Sejumlah belanja memang belum terealisasi, karena memang belanjanya itu sifatnya tiga bulanan. Jadi, mungkin di bulan Maret dan April kemarin telah dibelanjakan, tapi pada Mei belum ada belanjanya lagi,” ujar dia.

    Namun, Wamenkeu mengatakan akan ada akselerasi penyaluran bansos pada Juni ini, termasuk belanja bansos yang datanya sedang diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Kementerian Sosial.

    “Kami cek juga dengan Kemensos. Sisa penyaluran bantuan sosial berupa Kartu Sembako maupun Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II-2025 akan diselesaikan di Juni ini, jadi memang belum terekam di bulan Mei,” ujar Suahasil.

    Untuk mengakselerasi penyaluran bansos, Pemerintah akan memperkuat kerja sama dengan bank Himbara.

    Penyaluran belanja negara terakselerasi pada Mei 2025, dengan realisasi Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target Rp3.621,3 triliun. Meski nilai realisasi masih jauh dari target, mempertimbangkan paruh pertama tahun hampir berlalu, namun nilai itu meningkat sekitar Rp200 triliun dari realisasi April sebesar Rp806, 2 triliun.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) tersalurkan sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen dari target), yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun.

    Pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN Rp3.005,1 triliun. Nilai itu melambat bila dibandingkan kinerja April. Pendapatan pada Mei bertambah senilai Rp184,8 triliun dalam sebulan, sedangkan pada April bertambah hampir Rp300 triliun.

    Dengan demikian, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025.

    Sumber : Antara

  • Kemenkeu: Anggaran MBG Baru Tersalurkan Rp4,4 Triliun atau 6,2% dari Pagu

    Kemenkeu: Anggaran MBG Baru Tersalurkan Rp4,4 Triliun atau 6,2% dari Pagu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat penyaluran anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG mencapai Rp4,4 triliun dan telah dinikmati sebanyak 4,89 juta penerima. 

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan realisasi per 12 Juni 2025 tersebut naik Rp1,1 triliun dari periode akhir Mei yang senilai Rp3,3 triliun. 

    “Ini dilaksanakan oleh 1.716 SPPG dan manfaatnya diterima oleh sekitar 4,89 juta penerima manfaat sesuai dengan arahan Presiden,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Awalnya, pemerintah menargetkan penerima manfaat di 2025 sebanyak 17,9 juta orang dengan anggaran senilai Rp71 triliun. 

    Kemudian target penerima manfaat MBG pada tahun ini dinaikkan dan menuju 82,9 juta penerima dan dilayani oleh 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran tambahan dari pagu awal menjadi Rp171 triliun. 

    “Kami menyiapkan anggaran tambahan sampai dengan Rp100 triliun yang nanti realisasinya akan kami sampaikan secara rutin bergantung kepada kecepatan realisasi penerima manfaat oleh Badan Gizi Nasional,” lanjut Sua.

    Melihat secara persentase, artinya penyaluran anggaran MBG hingga pertangahan tahun ini baru mencapai 6,2% dari pagu awal Rp71 triliun.

    Adapun untuk tahun depan, anggaran untuk Badan Gizi Nasional (BGN) direncanakan senilai Rp217,86 triliun.

    Bahkan pagu indikatif untuk BGN tersebut menjadi yang terbesar dari seluruh K/L menggeser posisi Kementerian Pertahanan yang langganan menempati posisi pertama dengan anggaran paling gemuk dalam APBN.

    Adapun, secara umum pemerintah telah melakukan belanja senilai Rp1.016,3 triliun sepanjang tahun ini hingga Mei 2025.

    Terdiri dari belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp649,2 triliun yang termasuk di dalamnya belanja K/L senilai Rp325,7 triliun dan belanja nonK/L senilai Rp368,5 triliun.

    Sementara belanja melalui Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisir senilai Rp322 triliun atau mencakup 35% terhadap APBN. 

  • Dirjen Djaka Bea Cukai Umumkan Rencana Pembentukan Satgas Berantas Rokok Ilegal

    Dirjen Djaka Bea Cukai Umumkan Rencana Pembentukan Satgas Berantas Rokok Ilegal

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama menyebut akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peredaran Rokok Ilegal dalam rangka mengatasi peredaran barang kena cukai tersebut. 

    Djaka berjanji akan melakukan operasi penindakan barang ilegal tersebut secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. “Insyaallah saya akan membentuk Satgas Pencegahan Rokok Ilegal,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Dia menyebut sepanjang 2025 Bea Cukai minim melakukan penindakan namun jumlah barang yang ditindak justru lebih banyak. Menurut Djaka sepanjang tahun berjalan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau secara year-on-year (YoY), penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai terkait dengan rokok ilegal terjadi penurunan sebesar 13,2%. Sementara jumlah barang yang ditindak mencapai 285,81 juta batang rokok ilegal atau meningkat 32% YoY. 

    Teranyar, Bea Cukai baru saja melakukan penindakan serentak rokok ilegal di wilayah Aceh sebanyak 4,62 juta barang dengan nilai sekitar Rp7,02 miliar. 

    Rokok tersebut terdiri dari Rokok Machester Royal Red (truk) sebanyak 250.000 batang senilai Rp391,25 juta, Rokok Machester Royal Red (Gudang) sebanyak 1,75 juta batang senilai Rp2,74 miliar, dan rokok ABI Blueberry sebanyak 2,62 juta batang senilai Rp3,89 miliar. 

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dugaan pelanggaran rokok ilegal sepanjang tahun 2024 ditemukan bahwa rokok polos menempati posisi teratas sebesar 95,44%, disusul palsu sebesar 1,95%, salah peruntukan 1,13%, bekas 0,51%, dan salah personalisasi 0,37%. Risiko kerugian negara diperkirakan Rp97,81 triliun.

    Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai termasuk dari cukai rokok pada Mei 2025 tercatat mencapai Rp22,9 triliun atau tumbuh sebesar 71,1% YoY. Utamanya didorong kebijakan penundaan pelunasan pita cukai dari 3 bulan (2024) menjadi 2 bulan pada tahun ini.

    Jika dilakukan normalisasi atau tanpa penundaan pelunasan, penerimaan cukai pada Mei 2025 tetap meningkat. 

  • Kemenkeu Cairkan Utang Baru Rp349,3 Triliun untuk Biayai Proyek APBN 2025

    Kemenkeu Cairkan Utang Baru Rp349,3 Triliun untuk Biayai Proyek APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru senilai Rp349,3 triliun hingga Mei 2025.  untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. 

    Realisasi tersebut telah mencapai 45% dari total target pembiayaan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN) neto dan pinjaman yang senilai Rp775,9 triliun. 

    Dalam periode ini, pemerintah juga melakukan pembiayaan non-utang senilai Rp24,5 triliun. 

    “Pembiayaan non-utang di sini minus Rp24,5 triliun artinya kita beirnvestasi ke hal-hal khusus. Ini tidak menambah utang,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

    Dengan demikian, pembiayaan anggaran hingga Mei 2025 mencapai 324,8 triliun atau 52,7% dari target APBN senilai Rp616,2 triliun. 

    Thomas menuturkan bahwa pemenuhan pembiayaan utang berjalan secara on track dengan berbagai langkah mitigasi risiko. 

    Mulai dari pengadaan pembiayaan utang secara pruden, fleksibel, oportunistik, terukur, mencakup aspek timing sizing, instrumen, maupun currency mix. Sebagaimana pemerintah menerbitkan obligasi dengan denominasi yen Jepang pada bulan lalu. 

    Langkah mitigasi lainnya, yakni pemerintah telah melakukan prefunding, cash buffer yang memadai, dan active cash dan debt management.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pendapatan negara sepanjang Januari—Mei 2025 mencapai Rp995,3 triliun. 

    Penerimaan pajak mencapai Rp683,3 triliun atau 31,2% dari target APBN 2025 senilai Rp2.189,2 triliun. Kinerja penerimaan pajak itu turun 11,28% (year on year/YoY) dari Mei 2024 senilai Rp760,38 triliun.

    Realisasi belanja negara hingga Mei 2025 tercatat senilai Rp1.016,3 triliun. Pengeluaran itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp322 triliun.

    Alhasil, APBN 2025 mencatatkan defisit senilai Rp21 triliun atau 0,09%erhadpa produk domestik bruto (PDB). Realisasi tersebut masih jauh dari ketentuan defisit 2,53%. “Jadi ini Rp21 triliun masih sangat kecil, tapi kita terus akan memantau perkembangan pelaksanaan APBN,” tuturnya. 

    Secara bruto per 3 Juni 2025, melihat dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pemerintah telah menerbitkan SBN senilai Rp593 triliun. 

    Terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp414,11 triliun yang didominasi rupiah senilai Rp346,56 triliun. Sementara penerbitan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp178,89 triliun dan didinominasi denominasi rupiah senilai Rp134,46 triliun. 

  • Istana Tegaskan Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Jadi Prioritas

    Istana Tegaskan Pembentukan Badan Penerimaan Negara Belum Jadi Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) belum menjadi prioritas pemerintah.

    Hal ini disampaikan menanggapi isu yang berkembang terkait struktur kelembagaan baru yang sempat disebut-sebut akan menjadi bagian dari reformasi penerimaan negara di Kantor Presiden, Selasa (17/6/2025).

    “Belum ada, belum. Saya belum lihat dan memang enggak ada [struktur BPN yang beredar],” kata Prasetyo kepada wartawan.

    Wacana pembentukan BPN sempat mencuat setelah pernyataan beberapa pejabat terkait, termasuk dari Kementerian Keuangan. Namun Prasetyo menyatakan bahwa pembentukan lembaga baru tersebut masih sebatas kemungkinan, bukan keputusan.

    “Bahwa dimungkinkan kita membentuk badan itu, iya. Tapi manakala memang diperlukan. Kalau tidak ya [tidak dibuat],” ujarnya sambil menggelengkan kepala beberapa kali.

    Ketika ditanya apakah badan semacam itu sudah mendesak untuk dibentuk, Prasetyo menjawab tegas belum dibutuhkan.

    Dia menambahkan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah memperkuat sistem dan kinerja instansi yang sudah ada, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan.

    “Sekarang semua sedang konsentrasi temen temen di kemenkeu, kemudian kemarin dirjen pajak, dirjen bea cukai yang baru, ini terus bekerja keras memperbaiki kinerja, memperbaiki sistem, memperbaiki pendataan,” jelasnya. 

    Dia juga menekankan bahwa upaya peningkatan penerimaan negara bukan sekadar menaikkan tarif pajak.

    Dengan demikian, Prasetyo kembali menegaskan bahwa  pembentukan Badan Penerimaan Negara, meskipun secara hukum dimungkinkan,  yetapibelum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

    Menurutnya, saat ini pemerintah lebih memilih untuk memaksimalkan potensi lembaga yang sudah ada guna mengoptimalkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat.

    “Kami harapannya supaya penerimaan kita di sektor pajak bisa meningkat, tapi perlu saya garis bawahi bahwa bukan menaikkan tarif pajaknya ya, jadi jangan dimaknai naik pendapatan pajak itu karena tarif pajaknya dinaikkan, bukan, bukan itu, jadi jangan salah,” pungkas Prasetyo.

  • DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura Regional 17 Juni 2025

    DPRD Jateng Sebut Anggaran Tanggul Demak Dihapus, Pemerintah Janji Proyek Raksasa di Pantura
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com – 
    DPRD Jawa Tengah mengungkapkan kekecewaan usai pemerintah pusat menghapus usulan anggaran Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul di pesisir Demak. Padahal, wilayah seperti Sayung, Bedono, hingga Bonang terus terendam rob.
    Di sisi lain, pemerintah pusat menjanjikan proyek
    tanggul laut
    raksasa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, namun realisasinya belum jelas bagi warga terdampak.
    Penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun itu disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah.
    Ia menegaskan bahwa penghapusan anggaran sangat mengecewakan warga pesisir Demak, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun terdampak banjir rob di wilayah Sayung, Bedono, hingga Bonang.
    “Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar (badan anggaran) itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah saat ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025).

    Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan rob yang telah berlangsung lama.
    Sebagai bentuk kekecewaan, warga menggelar aksi doa bersama di jalan Pantura, Sayung, pada Minggu (15/6/2025).
    Aksi spiritual ini diinisiasi oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak dan diikuti oleh ratusan warga serta tokoh masyarakat.
    “Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujarnya.
    Nur Saadah menegaskan bahwa doa bersama itu mencerminkan besarnya harapan masyarakat agar pemerintah benar-benar menyelesaikan akar persoalan rob.
    “Usaha yang dilakukan Komisi D, utamanya kami dari Dapil Demak, Kudus, Jepara itu memang belum mendapatkan respon yang baik oleh pemerintah pusat. Nah, saya sangat mendukung,” tegasnya.
    Ia mengungkapkan bahwa Komisi D telah memperjuangkan pembangunan tanggul laut sebagai solusi permanen sejak tahun 2016. Namun, hingga kini, proyek tersebut belum terealisasi, sementara penurunan muka tanah terus memperparah kondisi pesisir.
    “Saya melihat satu-satunya jalan ya harus ada pembangunan siwal yang permanen dan itu tentunya diutamakan di daerah Sayung dan sekitarnya sampai ke Moro Demak dan Bonang,” ujar dia.
    Nur Saadah terus mendesak pemerintah pusat untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Badan Otorita khusus pembangunan
    tanggul laut Pantura
    Jawa.
    Ia berharap wilayah Demak menjadi prioritas utama, mengingat tingkat genangan semakin parah.
    Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa, pemerintah pusat tengah menyiapkan proyek tanggul laut raksasa yang akan membentang sepanjang Pesisir Utara Jawa, dari Banten hingga Jawa Timur.
    Proyek ambisius ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai langkah nyata menyelamatkan wilayah-wilayah rawan rob, terutama Demak dan Semarang yang menjadi prioritas utama penanganan.
    “Kalau bicara Rob, tidak hanya Jakarta karena penurunan tanah, tidak hanya Semarang. Tetapi sepanjang pantai utara. Otomatis Demak, Pekalongan, Jepara, dan Rembang menjadi satu kesatuan yang harus ditangani bersama,” ujar Dody di Pantura Sayung, Minggu (15/6/2025), dalam acara doa bersama warga Nahdlatul Ulama (NU) Demak, Jawa Tengah, Minggu (15/6/2025).
    Dody mengatakan, gagasan tanggul laut sepanjang Pesisir Utara sudah dipikirkan Prabowo sebelum jadi presiden. Belum lama ini hal tersebut juga disampaikan Prabowo dalam sebuah forum internasional.
    Dia juga menyinggung Tol Semarang-Demak Seksi ll yang memiliki fungsi sebagai tanggul di Kecamatan Sayung, selambat-lambatnya akan selesai pada akhir tahun 2027.
    “Perlu waktu untuk menyelesaikan semua pekerjaan fisik ini, doa tetap diperlukan agar semuanya berjalan lancar. Tepat waktu,” ujarnya.
    Menurut Dody, Gubernur Jawa Tengah, juga telah mengusulkan tambahan tanggul laut sepanjang 20 kilometer untuk menangani banjir rob Demak hingga perbatasan Jepara.
    “Kita akan kaji bersama-sama, kemudian akan kita usulkan DPR teruskan Pak Presiden,” ujarnya lagi.
    Dia menegaskan, banjir rob di pesisir menjadi prioritas bersama supaya kejadian masyarakat kehilangan tanah dan tempat tinggal tidak terulang.
    Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan Belanda untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang 500 kilometer di Pantai Utara Jawa.
    Proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1.297 triliun.
    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Belanda punya pengalaman panjang dalam pembangunan tanggul dan pengelolaan wilayah pesisir.
    “Proyek ini lebih dari sekadar pertahanan terhadap banjir dan penurunan tanah. Ini adalah undangan untuk menciptakan koridor pertumbuhan Indonesia berikutnya,” ujar Anindya dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda Michiel Sweers di Jakarta, Senin (16/6/2025), seperti dilansir
    Antara.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aset Penunggak Pajak Bakal Disita Serentak Pekan Ini oleh DJP, Siap-Siap

    Aset Penunggak Pajak Bakal Disita Serentak Pekan Ini oleh DJP, Siap-Siap

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmikan Pekan Sita Serentak Tahun 2025 yang dimulai di wilayah Jawa Barat, dengan menyita 133 aset para penunggak pajak. 

    Direktur Penegakan Hukum Kantor Pusat Ditjen Pajak Eka Sila Kusna Jaya mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penagihan aktif, meningkatkan sinergi dan koordinasi antar-KPP dalam bidang penagihan. 

    Selain itu, langkah ini juga untuk menyeragamkan prosedur pelaksanaan sita di seluruh wilayah, dan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada penunggak pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

    “Direktorat Jenderal Pajak menjalankan tindakan penagihan aktif sebagai bagian dari aturan yang kami terapkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/6/2025). 

    Pekan Sita Serentak menjadi bentuk nyata komitmen DJP dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berintegritas. Melalui kolaborasi ini, DJP tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak sebagai fondasi pembangunan nasional.

    Kick-off Pekan Sita Serentak Tahun 2025 dilaksanakan secara hybrid sebagai bentuk transparansi dan pengawasan internal.

    Dalam kegiatan ini, Juru Sita dari KPP terpilih mengeksekusi penyitaan objek pajak berupa tanah secara langsung di lapangan, yang disiarkan secara langsung dan disaksikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak.

    Pelaksanaan dilakukan serentak oleh empat KPP sebagai perwakilan dari masing-masing kanwil, yaitu KPP Pratama Cimahi (Kanwil DJP Jawa Barat I), KPP Pratama Cikarang Selatan (Kanwil DJP Jawa Barat II), serta KPP Pratama Depok Sawangan dan KPP Pratama Ciawi (Kanwil DJP Jawa Barat III).

    Eka menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk mengoptimalkan pencairan utang pajak melalui tindakan penagihan berupa sita, serta mendorong kepatuhan pajak melalui efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak melunasi kewajibannya. 

    Adapun Pekan Sita Serentak rencananya dilaksanakan selama 5 hari, yakni pada 16—20 Juni 2025, dengan rencana penyitaan terhadap 133 aset milik penunggak pajak di wilayah Jawa Barat. 

    Secara perinci, berasal dari Kanwil DJP Jawa Barat I sebanyak 63 aset, Kanwil DJP Jawa Barat II sebanyak 24 aset, serta Kanwil DJP Jawa Barat III sebanyak  46 aset. 

    Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Kurniawan Nizar menuturkan melalui Pekan Sita Serentak ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa penegakan hukum perpajakan dilakukan secara konsisten. 

    Apalagi, tunggakan pajak masih tinggi di Kanwil DJP Jawa Barat I. Untuk itu, Nizar berharap kinerja penagihan meningkat dan wajib pajak yang tidak patuh mendapat efek jera. 

    Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Romadhaniah menekankan Pekan Sita Serentak ini merupakan inovasi DJP Jawa Barat. 

    “Kami berharap kegiatan ini menjadi awal dari sinergi penagihan yang lebih kuat antar-kanwil dan menjadi langkah nyata dalam membangun budaya patuh pajak di masyarakat,” tutur Romadhaniah.

    Bagi Wajib Pajak yang ingin mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai informasi perpajakan lebih lanjut dapat menghubungi Penyuluh Pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui saluran yang tersedia pada laman pajak.go.id.

  • KKP Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih, Telan Anggaran Rp 2,2 T

    KKP Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih, Telan Anggaran Rp 2,2 T

    Jakarta –

    Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) akan membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada tahun ini sebagai tahap awal. Diperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu lokasi KNMP sebesar Rp 22 miliar. Lantas dari mana sumber dananya?

    Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP Trian Yunanda mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran biaya tambahan (ABT) untuk pembangunan KNMP sebagai tahap awal. Pengajuan dana tersebut sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Pure APBN, dari ABT. Sudah (mengajukan ke Kemenkeu),” kata Trian kepada awak media di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025).

    Lebih lanjut, Trian menjelaskan tengah maraton membahas dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Saat ini, pihaknya tengah menyusun persyaratan teknis agar anggaran tersebut cair.

    “Anggaran ini nanti dari anggaran biaya tambahan. Jadi, ada proses sendiri disitu dimana ada berbagai persyaratan teknis yang kita siapkan. Kita harapkan persyaratan teknisi ini minggu ini sudah selesai,” tambah Trian.

    Di sisi lain, timnya juga terus mematangkan agar pembangunan 100 KNMP sesuai target, mulai dari detail desain serta rencana anggaran biaya. Dia pun menargetkan anggaran untuk pembangunan KNMP cair pada bulan Juli mendatang.

    “Jadi mudah-mudahan dalam wktu dekat sesuai dengan rencana mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa kontrak, artinya anggaran juga sudah tersedia, termasuk tentunya kaitannya dengan rincian output yg diperlukan. Demikian prasyarat untuk proses pengadaan barang dan jasa yg bisa kita lakukan,” jelas Trian.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuka blokir anggaran kementeriannya sebesar Rp 2 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih.

    Trenggono mengatakan blokir anggaran tersebut sudah dalam proses pembukaan oleh Kemenkeu yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Tonton juga Video: Momen Nelayan Prigi Trenggalek Gelar Labuh Larung Sembonyo

    (rea/rrd)

  • Kapolri Tunjuk Novel Baswedan jadi Wakil Ketua Satgas Penerimaan Negara

    Kapolri Tunjuk Novel Baswedan jadi Wakil Ketua Satgas Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk satuan tugas khusus atau Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara.

    Tim besutan Sigit itu dinahkodai langsung oleh eks penyidik KPK, Herry Muryanto selaku Kepala Satgassus. Tak sendiri, Herry bakal didampingi mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

    Anggota Satgassus, Yudi Purnomo Harahap mengatakan satgasuss ini memiliki tugas untuk mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor.

    “Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin langsung oleh Herry Muryanto selaku kepala dan Novel Baswedan selaku Wakil Kepala, serta beranggotakan mantan Pegawai KPK,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (16/6/2025).

    Dia menambahkan, selama enama bulan dibentuk, Satgassus ini telah berkordinasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM.

    Teranyar, Yudi mengungkap Satgassus ini juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di sektor ini, tim Satgasuss menyatakan bahwa ada potensi untuk meningkatkan pendapatan negara.

    “Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat,” tambahnya.

    Yudi menjelaskan, salah satu potensi penerimaan negara yang bisa ditingkatkan yaitu terkait dengan banyaknya kapal sekitar 30 GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut tanpa izin.

    “Dengan demikian atas ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya,” tutur Yudi.

    Diakui Yudi, memang saat ini sudah ada sejumlah kapal yang sudah mengajukan perizinan, namun masih ada sejumlah kendala.

    Oleh karena itu, nantinya tim Satgas bakal mendorong sinergitas antara stakeholder terkait untuk membuat solusi atas persoalan tersebut. Misalnya, meminta KKP secara sendiri atau bekerjasama dengan Pemda membuka gerai pelayanan perizinan.

    “Dengan bertambahnya kapal-kapal perikanan yang telah berizin, maka akan makin bertambah jumlah kapal-kapal yang dapat dipungut PNBP atas ikan tangkapannya dan secara otomatis hal ini akan meningkatkan penerimaan negara,” pungkas Yudi.