Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian Keuangan

  • Kejagung Geledah Bea Cukai Kasus CPO, Dirjen Djaka Siapkan Bantuan Hukum ke Pegawai

    Kejagung Geledah Bea Cukai Kasus CPO, Dirjen Djaka Siapkan Bantuan Hukum ke Pegawai

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di sejumlah kantor pelayanan Bea Cukai.

    Djaka menjelaskan bahwa langkah penegakan hukum tersebut berkaitan dengan pendalaman kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kegiatan usaha komoditas kelapa sawit dan turunannya. Penyelidikan ini menyasar periode tahun berjalan 2021 hingga 2024.

    “Itu kasus lama masalah sawit dan turunannya, selama tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau tidak salah,” ungkap Djaka di Kantor Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia memerinci bahwa penggeledahan tidak terpusat di satu lokasi saja, melainkan dilakukan di beberapa kantor wilayah (Kanwil) Bea Cukai yang memiliki kaitan operasional dengan aktivitas ekspor komoditas tersebut.

    Meski proses hukum tengah berjalan, Djaka menekankan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah. Pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya kesalahan prosedur atau tindak pidana yang dilakukan oleh personel Bea Cukai sebelum adanya putusan hukum yang mengikat.

    Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, purnawirawan perwira TNI ini memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan memberikan pendampingan bagi pegawainya yang menjalani pemeriksaan.

    “Tentunya kita belum tentu men-judge bahwa personel dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai Bea Cukai yang diperiksa,” tutupnya.

    Dugaan Korupsi Limbah CPO

    Adapun, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah CPO pada 2022. Pengusutan ini dilakukan karena penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI telah mengendus dugaan praktik rasuah terkait dengan ekspor Pome 2022.

    Informasi yang dihimpun Bisnis, penyidikan kasus ini bermula dari data eksportasi POME yang nilainya justru lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor crude palm oil alias CPO. Padahal, POME adalah limbah cair kelapa sawit. Limbah ini bisa berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau gas metana dan mengubah biogas menjadi energi listrik.

    Adapun kalau merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin No.32/2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit, eksportasi POME bisa dilacak dalam dua kode harmonized system atau kode HS yakni 23066090 dan 23069090. 

    Kode HS dengan pos tarif 23066090 diperuntukkan untuk POME yang berkadar asam lemak bebas atau ALB 10% – 20%. Sementara untuk kode HS dengan pos tarif 23069090 digunakan untuk POME dengan kadar air dan impurities sebesar 0,5%.

    Sayangnya, pihak Kejagung belum mau memaparkan mengenai detail perkara yang disidiknya saat ini. Mereka hanya memastikan telah memeriksa sejumlah pihak untuk menyibak misteri di balik kasus korupsi eksportasi POME.  

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor limbah CPO di Indonesia itu mencapai US$1.760.024.935 atau US$1,7 miliar pada 2022.

    Nilai itu diperoleh dari dua pos tarif POME yang diklasifikasikan berdasarkan parameter. Misalkan kode HS 23066090 dengan parameter kadar ALB memiliki nilai ekspor US$651 juta dan bobot sekitar 3 juta ton.

    Sementara itu, limbah CPO dengan parameter kadar air dan impurities memiliki kode HS 23069090. Limbah CPO dengan parameter ini memiliki nilai ekspor US$1,1 miliar dengan volume 1,2 juta ton.

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan pihaknya telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait dengan perkara ini. Satu dari lokasi yang digeledah adalah kantor pusat Bea Cukai di Jakarta. 

    Selain itu, rumah pejabat Bea Cukai juga telah digeledah dalam perkara ini. Lokasi penggeledahan itu tak hanya dilakukan di Jakarta, sebab penyidik Jampidsus juga telah melakukan geledah di luar Jakarta. 

    Hanya saja, Anang tidak menjelaskan secara jelas pihak-pihak yang digeledah itu, termasuk duduk perkara kasusnya. Namun demikian, Anang menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya hukum seperti pemanggilan saksi dalam perkara ekspor limbah CPO ini.

    “Saksi sudah diperiksa, penggeledahan sudah, pokoknya ketika melakukan upaya paksa dan salah satunya penggeledahan langkah hukum ini pastinya saksi-saksi sudah ada yang diperiksa, sudah pasti itu,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (28/10/2025).

  • Ini Daftar Motor Menkeu Purbaya yang Jajal Moge Patwal

    Ini Daftar Motor Menkeu Purbaya yang Jajal Moge Patwal

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ternyata mengakui bawa motor gede itu perlu keahlian. Melirik sisi otomotif Menkeu Purbaya, sebenarnya dia juga menyimpan motor, lho!

    Hal ini terlihat dari data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dia melaporkan punya alat transportasi mesin senilai Rp 3,6 miliaran. Rinciannya sebagai berikut:

    1. Mobil, Mercedes-Benz sedan tahun 2008, harga Rp 200 juta
    2. Mobil, BMW Jeep tahun 2019, harga Rp 1,6 miliar
    3. Mobil, Toyota Alphard tahun 2019, harga Rp 1 miliar
    4. Mobil, Peugeot 5008 tahun 2019, harga Rp 730 juta

    Nah, urusan sepeda motor, Menkeu ternyata menyimpan dua motor matic.

    Pertama, Yamaha Xmax lansiran tahun 2018. Ini merupakan skutik bongsor berkapasitas 250 cc. Harga motor yang dimiliki Purbaya ditaksir Rp 55 juta.

    Kedua, Purbaya juga menyimpan sepeda motor Honda Vario 125 lansiran 2021. Harga motornya ditaksir Rp 21 juta.

    Menkeu Purbaya Jajal Motor Gede

    Menkeu Purbaya menunggangi moge patwal berupa BMW 1300 GS Adventure. Moge bergaya petualang itu dijajal Purbaya di sekitar gedung Kementerian Keuangan. Dalam video yang diunggah akun TikTok @purbayayudhis, Purbaya sempat kesulitan untuk menurunkan motor yang distandar dua tersebut. Kemudian dia dibantu dua pria yang mendorong moge Jerman tersebut. Setelahnya, dia baru mengenakan helm dan siap menggeber moge bertuliskan ‘Denwal’ tersebut.

    “Pagi tadi saya iseng aja nyobain moge patwal kepolisian yang sehari-hari bertugas di Kemenkeu. Gak gampang dan berat motornya, sepertinya perlu keahlian khusus, apalagi menembus kemacetan Jakarta, bisa zig-zag atau selap-selip di jalanan Jakarta yang macet. Gak gampang Guys, berat motornya lebih enak pake motor bebek. Kalian pake motor apa?” tulis Purbaya di akun tersebut.

    (riar/rgr)

  • Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Penggeledahan Kejagung

    Dirjen Bea Cukai Buka Suara Soal Penggeledahan Kejagung

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, buka suara bahwa penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap beberapa kantor Bea Cukai berkaitan dengan perkara lama di sektor komoditas sawit.

    Ia menjelaskan, kasus tersebut merupakan rangkaian penyelidikan terkait ekspor sawit dan turunannya pada periode 2021 hingga 2024.

    “Itu kasus lama masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah,” kata Djaka saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menurutnya, langkah Kejagung merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Djaka menegaskan bahwa informasi penggeledahan ini bukanlah hal baru di internal Bea Cukai.

    Sejumlah dokumen dan data yang dibutuhkan telah disiapkan untuk mendukung penyidikan. Ia menyebut bahwa kerja sama penuh dengan aparat penegak hukum adalah komitmen lembaganya dalam menjaga integritas sistem pengawasan ekspor.

    Meski mencuat kembali ke publik, Djaka meminta agar kasus tersebut dilihat secara proporsional. Ia menekankan bahwa penyelidikan yang berjalan tidak otomatis berarti adanya kesalahan dari aparat Bea Cukai.

    “Tentunya kita belum tentu menjudge bahwa personil dari Bea Cukai itu melakukan tindakan kesalahan,” ujarnya.

     

  • Dirjen Bea Cukai Beberkan Strategi Agar Tak Dibekukan Menkeu Purbaya

    Dirjen Bea Cukai Beberkan Strategi Agar Tak Dibekukan Menkeu Purbaya

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) (Dirjen Bea Cukai) Djaka Budhi Utama, membeberkan strategi Bea Cukai agar tidak dibekukan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    Djaka menuturkan, strategi utama untuk menyelamatkan institusi adalah memperbaiki kultur kerja. Djaka mengatakan bahwa perubahan kultur bukan sekadar slogan, tetapi mencakup disiplin, integritas, dan pola pikir pegawai. 

    “Pastikan mulai dari kultur, meningkatkan kinerja, kemudian meningkatkan pengawasan apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan,” kata Djaka saat ditemui di Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Ia tidak ingin Bea Cukai mengulang sejarah kelam 1985–1995 ketika citra lembaga jatuh di mata publik. Komitmen untuk mencegah itu, menurut dia, harus terlihat dari sikap dan perilaku pegawai yang bekerja dengan standar etika tinggi.

    “Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985-1995 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif kepada Bea cukai,” ujarnya.

    Upaya perbaikan kultur ini juga didorong melalui evaluasi ketat dan penegakan aturan tanpa kompromi. Pegawai yang melenceng dari aturan, ujar Djaka, akan langsung diproses melalui kepatuhan internal maupun Itjen Kemenkeu.

    “Yang masih bandel kita selesaikan itu aja. Karena kan kita ada proses ya, ada yang proses sedikit banyak. Saya nggak tau berapa yang sudah kita tindak tetapi sudah melalui proses apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Itjen Kementerian Keuangan,” jelasnya.

     

  • Barang Milik Negara Kini Dilindungi Asuransi Berbasis Skema Pooling Fund Bencana, Apa Itu?

    Barang Milik Negara Kini Dilindungi Asuransi Berbasis Skema Pooling Fund Bencana, Apa Itu?

     

    Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Adendum III Kontrak Payung dengan Asuransi Jasindo. Selain itu, juga diteruskan dengan peluncuran Asuransi Barang Milik Negara (BMN) Preferen dengan mekanisme pembiayaan Pooling Fund Bencana.

    Peluncuran ini sekaligus menandai pembayaran premi pertama asuransi Barang Milik Negara melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada konsorsium asuransi BMN.

    “Kedua kegiatan ini menjadi langkah konkrit dalam memperkuat perlindungan aset negara melalui skema pengasuransian yang berkelanjutan. Momentum ini juga menjadi percepatan transformasi tata kelola risiko di tingkat nasional, dengan harapan implementasi Asuransi BMN Preferen mampu menghadirkan standar mitigasi risiko yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel di seluruh Kementerian dan Lembaga,” ujar Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel, Rabu (3/12/2025).

    Hingga 2025, nilai BMN yang telah diasuransikan melalui anggaran kementerian/lembaga mencapai sekitar Rp 61 triliun. Dengan peluncuran skema pooling fund bencana, cakupan asuransi pada tahun ini bertambah sekitar Rp 30 triliun dengan piloting pada tiga kementerian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama, sehingga total cakupan tahun 2025 mencapai Rp 91 triliun.

    Asuransi BMN Preferen menghadirkan pola perlindungan aset negara yang lebih terstruktur dengan menetapkan standar pertanggungan yang sama bagi seluruh kementerian/lembaga. Pembiayaan pooling fund berperan sebagai mekanisme pelengkap dalam pengelolaan dana bersama yang memungkinkan pembayaran premi dilakukan diluar anggaran Kementerian/Lembaga (Rupiah Murni).

    Sehingga, pemulihan BMN yang terdampak bencana dapat direspons lebih cepat dan pelayanan umum dapat berkesinambungan serta stabilitas fiskal keuangan negara dapat terjaga.

     

     

  • Diancam Prabowo Dibekukan, Dirjen Bea Cukai: Yang Bandel Kita Selesaikan!

    Diancam Prabowo Dibekukan, Dirjen Bea Cukai: Yang Bandel Kita Selesaikan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama berjanji tidak akan memberi ruang terhadap pelanggaran integritas. 

    Pernyataan itu dia ungkapkan menyusul ancaman dari Presiden Prabowo Subianto terkait pembekuan kewenangan Bea Cukai apabila tidak bisa perbaiki kesan negatif di masyarakat.

    Djaka menyatakan langkah tegas harus diambil sebagai bagian dari strategi pemulihan kepercayaan publik dan upaya menghapus stigma “sarang pungli” yang selama ini melekat pada instansi kepabeanan. Dia memastikan mekanisme penindakan terhadap oknum pegawai terus berjalan.

    “Yang masih bandel, kita selesaikan. Itu saja,” tegas Djaka di Kantor Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2024).

    Purnawirawan perwira TNI ini menjelaskan bahwa proses pembersihan internal tersebut melibatkan mekanisme berlapis, baik melalui unit Kepatuhan Internal di lingkungan Bea Cukai maupun sinergi dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan.

    Kendati tidak memerinci jumlah pegawai yang telah dijatuhi sanksi, dia mengklaim proses penegakan disiplin terus dilakukan secara berkelanjutan.

    “Saya tidak [hafal] berapa yang sudah ditindak, tetapi sudah melalui proses,” jelasnya..

    Djaka mengakui bahwa sorotan tajam publik dan pemerintah saat ini merupakan bentuk koreksi yang tidak bisa ditawar. Dia menekankan bahwa pihaknya tidak ingin mengulangi sejarah kelam ketika fungsi pemeriksaan pabean dilucuti dari Bea Cukai dan diserahkan kepada pihak swasta seperti yang pernah terjadi pada era Orde Baru.

    Dia menyatakan optimisme adalah satu-satunya pilihan. Menurutnya, kegagalan dalam memenuhi target reformasi tersebut membawa risiko eksistensial bagi institusi maupun pegawai.

    “Ya optimis, harus optimis. Kalau kita tidak optimis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja? Tentu tidak akan mau,” tegasnya.

    Strategi Teknologi dan AI

    Selain penegakan integrasi pegawai, Djaka memaparkan strategi lain mencakup peningkatan kinerja hingga pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara.

    Salah satu terobosan teknis yang tengah digenjot adalah integrasi teknologi akal imitasi alias artificial intelligence (AI) dalam sistem pengawasan kargo untuk mencegah praktik under-invoicing atau pemalsuan nilai pabean yang merugikan negara.

    “Kita berupaya memanfaatkan teknologi, seperti di pelabuhan untuk menghindari underinvoicing, kita sudah melakukan upaya untuk mengoneksikan dengan AI. Sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna, kita berupaya ke arah sana,” jelasnya.

    Terakhir, Djaka meminta dukungan masyarakat untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghapus stigma “sarang pungli” yang selama ini melekat. Dia menyadari perbaikan pelayanan harus dilakukan secara bertahap namun pasti untuk merespons ketidakpuasan publik.

    “Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik,” tutup Djaka.

  • Respons Dirjen Djaka Soal Ancaman Prabowo Bekukan Bea Cukai dan Ganti Pakai Surveyor Asing

    Respons Dirjen Djaka Soal Ancaman Prabowo Bekukan Bea Cukai dan Ganti Pakai Surveyor Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan membekukan institusinya kalau tidak ada perbaikan dalam setahun ke depan.

    Djaka mengakui bahwa sorotan tajam publik dan pemerintah saat ini merupakan bentuk koreksi yang tidak bisa ditawar.

    Dia menekankan bahwa pihaknya tidak ingin mengulangi sejarah kelam ketika fungsi pemeriksaan pabean dilucuti dari Bea Cukai dan diserahkan kepada pihak swasta seperti yang pernah terjadi pada era Orde Baru.

    “Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985—1995, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai, sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif,” ujar Djaka di Kantor Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/12/2024).

    Dia menyatakan optimisme adalah satu-satunya pilihan. Menurutnya, kegagalan dalam memenuhi target reformasi tersebut membawa risiko eksistensial bagi institusi maupun pegawai.

    “Ya optimis, harus optimis. Kalau kita tidak optimis, tahun depan kita selesai semua. Apakah mau pegawai Bea Cukai dirumahkan dengan makan gaji buta saja? Tentu tidak akan mau,” tegasnya.

    Pembenahan Internal

    Untuk mengejar target pembenahan tersebut, Djaka memaparkan strategi yang mencakup perbaikan kultur sumber daya manusia (SDM), peningkatan kinerja, hingga pengawasan ketat di pelabuhan dan bandara.

    Salah satu terobosan teknis yang tengah digenjot adalah integrasi teknologi akal imitasi alias artificial intelligence (AI) dalam sistem pengawasan kargo untuk mencegah praktik under-invoicing atau pemalsuan nilai pabean yang merugikan negara.

    “Kita berupaya memanfaatkan teknologi, seperti di pelabuhan untuk menghindari under-invoicing, kita sudah melakukan upaya untuk mengoneksikan dengan AI. Sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna, kita berupaya ke arah sana,” jelasnya.

    Terkait integritas pegawai, Djaka memastikan tidak ada toleransi bagi oknum yang melakukan pelanggaran. Dia menyebut proses penindakan terus berjalan, baik melalui unit kepatuhan internal maupun Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan.

    “Yang masih bandel kita selesaikan. Saya tidak [hafal] berapa yang sudah ditindak, tetapi sudah melalui proses,” tambah purnawirawan perwira TNI itu.

    Terakhir, Djaka meminta dukungan masyarakat untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghapus stigma “sarang pungli” yang selama ini melekat. Dia menyadari perbaikan pelayanan harus dilakukan secara bertahap namun pasti untuk merespons ketidakpuasan publik.

    “Mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan. Kami memohon dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik,” tutup Djaka.

    Ultimatum Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu tahun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperbaiki kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai.

    Purbaya mengungkapkan Prabowo telah melemparkan ultimatum keras kepada Bea dan Cukai.

    Menurutnya, Prabowo siap membekukan instansi tersebut dan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional, Société Générale de Surveillance (SGS), layaknya era Orde Baru apabila kinerja dan citra publik mereka tak kunjung membaik.

    “Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Purbaya mengakui bahwa saat ini persepsi publik terhadap instansi kepabeanan tersebut berada di titik kritis. Dalam rapat internal, dia secara terbuka menyampaikan kepada jajarannya bahwa citra Bea Cukai kurang bagus di mata media, masyarakat, hingga Prabowo.

    Hanya saja, di tengah ancaman pembubaran tersebut, Purbaya mengaku telah memasang badan. Dia telah meminta tenggat waktu satu tahun kepada Prabowo untuk melakukan bersih-bersih internal secara mandiri tanpa intervensi pihak luar.

    “Saya sudah minta waktu keberhasilannya satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman ini serius,” tegasnya.

    Sebagai langkah perbaikan, bendahara negara itu mulai mengadopsi teknologi kecerdasan imitasi alias artificial intelligence (AI) di pos-pos pelayanan Bea Cukai.

    Teknologi ini difokuskan untuk mendeteksi praktik underinvoicing atau manipulasi faktur harga barang impor yang selama ini menjadi celah kebocoran penerimaan negara.

    Purbaya menilai, respons internal Bea Cukai terhadap ultimatum ini cukup positif. Dia meyakini sumber daya manusia (SDM) di instansi tersebut memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni untuk berubah.

    “Saya pikir tahun depan sudah aman. Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” tutupnya.

  • Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Bos OJK Minta Komisi XI DPR Kaji Insentif Keringanan Pajak buat Pasar Modal

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Komisi XI DPR RI mengkaji insentif bagi Bursa Efek Indonesia (BEI). Insentif yang diminta OJK berupa keringanan pajak.

    Hal ini diungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran direksi BEI dan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Insentif ini diperlukan untuk meningkatkan pendalaman di pasar modal.

    “Pimpinan Bapak/Ibu Anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak,” ungkap Mahendra dalam Raker di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Pendalaman pasar masih diupayakan OJK dan BEI, salah satunya dengan meningkatkan saham beredar atau free float di pasar modal. Komisi XI mengusulkan peningkatan free float menjadi 30%.

    Mahendra menjelaskan, saat ini struktur free float berada di kisaran 23%. Struktur ini menjadi salah satu yang terendah dibandingkan negara-negara di kawasan. Menurutnya, kondisi ini membuat perdagangan lebih terkonsentrasi pada emiten-emiten yang besar.

    “Untuk itu OJK menyiapkan kebijakan free float dengan dua pendekatan utama, Initial Free Float dan Continuous Free Float. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, OJK juga menyiapkan langkah-langkah pendukung berupa penguatan basis investor domestik, integrasi standar global, serta simplifikasi aksi korporasi agar proses penambahan free float tidak menjadi beban administratif,” pungkasnya.

    Syarat Insentif Pasar Modal dari Purbaya

    Sebelumnya, BEI disebut meminta insentif untuk ekosistem pasar modal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, permintaan tersebut tidak lantas diberikan lantaran masih banyak ditemukan saham gorengan.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta BEI lebih dulu memperbaiki perilaku investor di pasar modal, karena menurutnya, saham-saham gorengan merugikan investor kecil.

    “Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi, saya bilang, akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    (ahi/ara)

  • Ini Daftar Motor Menkeu Purbaya yang Jajal Moge Patwal

    Berat, Enakan Naik Motor Bebek

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjajal moge patwal. Kata Purbaya, motornya berat lebih enak mengendarai motor bebek.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berkesempatan untuk menunggangi moge patwal berupa BMW 1300 GS Adventure. Moge bergaya petualang itu dijajal Purbaya di sekitar gedung Kementerian Keuangan. Dalam video yang diunggah akun TikTok @purbayayudhis, Purbaya sempat kesulitan untuk menurunkan motor yang distandar dua tersebut. Kemudian dia dibantu dua pria yang mendorong moge Jerman tersebut. Setelahnya, dia baru mengenakan helm dan siap menggeber moge bertuliskan ‘Denwal’ tersebut.

    “Pagi tadi saya iseng aja nyobain moge patwal kepolisian yang sehari-hari bertugas di Kemenkeu. Gak gampang dan berat motornya, sepertinya perlu keahlian khusus, apalagi menembus kemacetan Jakarta, bisa zig-zag atau selap-selip di jalanan Jakarta yang macet. Gak gampang Guys, berat motornya lebih enak pake motor bebek. Kalian pake motor apa?” tulis Purbaya di akun tersebut.

    Perlahan tapi pasti, Purbaya mulai mengendarai motor itu keluar dari basement gedung parkiran. Dia selanjutnya berkeliling sekitar gedung Kemenkeu. Dia pun mengutarakan rasanya mengendarai moge dengan banderol miliaran tersebut.

    “Berat motornya, enakan naik motor bebek,” ujar Purbaya seraya tertawa.

    Moge yang ditunggangi Purbaya itu adalah BMW R 1300 GS Adventure yang dirancang untuk menaklukkan berbagai medan mulai dari jalanan mulus hingga jalur off-road menantang. BMW R 1300 GS Adventure hadir dengan teknologi yang paling mencolok dan menjadi terobosan bagi lini adventure BMW Motorrad adalah Automated Shift Assistant (ASA). Hadirnya teknologi ini diklaim membuat aktivitas berkendara menggunakan BMW R 1300 GS Adventure lebih sederhana.

    Sesuai namanya, teknologi ASA tersebut membuat pengendara tak perlu repot menekan kopling untuk memindahkan gigi. Penggunaan dua aktuator elektromekanis dapat membuat perpindahan gigi yang halus tanpa perlu menekan kopling secara manual. Secara dimensi, BMW R 1300 GS Adventure berukuran mirip dengan model legendaris K52 atau BMW R 1250 GS. Panjangnya tembus 2.280 mm, lebar 1.012 mm, dan wheelbase-nya 1.534 mm.

    R 1300 GS Adventure juga membawa tangki yang besar dengan desain yang ikonik. Tangki ini berkapasitas 30 liter. Total bobot motor ini menjadi 269 kg yang artinya jauh lebih berat ketimbang model KA1.

    BMW Motorrad mempercayakan mesin boxer 2-silinder 1.300 cc generasi terbaru untuk R 1300 GS Adventure ini. Diklaim tenaganya tembus 145 HP di 7.750 RPM dan torsi 149 Nm di 6.500 RPM.

    Khasnya BMW pula, moge adventure lini teratas mereka ini masih dibekali dengan beragam fitur canggih. Ada empat mode berkendara di motor ini mulai dari Enduro, Rain, Road, hingga Eco.

    Selain itu, fitur ‘penjaga’ seperti Engine Drag Torque Control, Dynamic Brake Control, Hill Start Control, dan lain sebagainya juga disertakan sebagai standar di R 1300 GS Adventure. Motor ini bisa dimiliki dengan banderol mulai Rp 4 miliaran.

    (dry/rgr)

  • Pemerintah serap Rp25 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Pemerintah serap Rp25 triliun dari lelang SUN pekan ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyerap dana senilai Rp25 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 2 Desember 2025.

    Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa, total penerimaan masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp69,64 triliun.

    Serapan terbesar berasal dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp5,5 triliun dari penawaran masuk Rp7,19 triliun.

    Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,45991 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

    Serapan berikutnya berasal dari seri FR0102 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,15 triliun dari penawaran masuk Rp6,73 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,74988 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2054.

    Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp3,85 triliun dari FR0107 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp7,71 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,54987 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

    Dari seri FR0105 (pembukaan kembali), dimenangkan dana sebesar Rp3,25 triliun dari penawaran masuk Rp5,41 triliun.

    Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,77971 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2064.

    Kemudian, pemerintah menyerap dana sebesar Rp2 triliun dari tiga seri, yakni SPN01260103 (penerbitan baru), SPN12261203 (penerbitan baru), dan FR0108 (pembukaan kembali).

    Seri SPN01260103 menerima penawaran masuk sebesar Rp2,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 4,55000 persen dan jatuh tempo 3 Januari 2026.

    Seri SPN12261203 menerima penawaran masuk Rp4,85 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 5,00000 persen dan jatuh tempo 3 Desember 2026.

    Sedangkan, seri FR0108 menerima penawaran masuk senilai Rp16,14 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,23928 persen dengan jatuh tempo 15 April 2036.

    Serapan selanjutnya yaitu seri FR0109 (pembukaan kembali) yang dimenangkan senilai Rp1,25 triliun dengan penawaran masuk tertinggi sebesar Rp17,41 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 5,71000 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

    Terakhir, pemerintah menyerap dana senilai Rp1 triliun dari seri SPN12260305 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp1,35 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 4,70000 persen dengan jatuh tempo 5 Maret 2026.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.