Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Harga Biodiesel Turun jadi Rp13.381 per Liter Desember 2025

    Harga Biodiesel Turun jadi Rp13.381 per Liter Desember 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan harga indeks pasar (HIP) untuk bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel dan bioetanol untuk Desember 2025. Tercatat, harga kedua jenis BBN itu turun dibanding bulan sebelumnya.

    Perinciannya, HIP biodiesel Desember 2025 ditetapkan sebesar Rp13.381 per liter ditambah ongkos angkut. Angka ini turun dibanding HIP biodiesel November yang sebesar Rp14.036 per liter ditambah ongkos angkut.  

    Sementara itu, besaran konversi crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel adalah sebesar US$85 per metrik ton pada Desember 2025 ini. Angka tersebut masih tak berubah dari November 2025 lalu.

    Adapun besaran HIP BBN jenis biodiesel dimaksud dihitung berdasarkan ketentuan Diktum KESATU Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar dan besaran Ongkos Angkut berdasarkan ketentuan Lampiran I Keputusan Menteri ESDM Nomor 290.K/EK.05/MEM.E/2025.

    Lebih terperinci, harga HIP BBN biodiesel diperoleh dari formula, HIP = (harga CPO KPB rata-rata + US$85 per ton) x 870 kg per m³ + ongkos angkut.

    Sementara itu, 870 kg per m³ adalah faktor satuan dari kilogram ke liter. Lalu, untuk konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp16.691 per US$.

    Sedangkan, HIP bioetanol dipatok Rp8.428 per liter untuk Desember 2025. Harga tersebut turun dibandingkan HIP bioetanol pada November yang sebesar Rp9.013 per liter.

    Perhitungan HIP BBN bioetanol tersebut menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu HIP = (harga tetes tebu KPB rata-rata periode 3 bulan x 4,125 kg per liter) + US$0,25 per liter. Dengan harga tetes tebu KPB rata-rata (15 Agustus 2025 – 14 November 2025) adalah Rp1.034 per kg.  

    Kemudian, 4,125 kg per liter merupakan faktor satuan konversi dari kilogram ke liter. Lalu, untuk US$0,25 per liter adalah nilai konversi bahan baku menjadi bioetanol. Untuk konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp16.647 per US$. 

  • Kementerian ESDM Sebut Tambang Emas Martabe Milik UNTR Setop Produksi Sementara

    Kementerian ESDM Sebut Tambang Emas Martabe Milik UNTR Setop Produksi Sementara

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan jika tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) telah menghentikan sementara kegiatan pertambangannya di Sumatera Utara.

    Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengungkapkan jika penghentian ini dikarenakan perusahaan yang fokus membantu masyarakat yang terdampak banjir bandang di SUmatera Utara.

    “Sejauh ini stop aktivitas, mereka difokuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Jadi mereka full team untuk membantu distribusi bantuan, terutama ya makanan, pakaian untuk keluarga yang di sana. Karena untuk posko-pengungsian aja masih terbatas di situ soalnya,” kata Anggia kepada awak media, dikutip Sabtu, 6 Desember.

    Kendati demikian Anggia tidak merinci lebih lanjut hingga kapan penghentian operasional ini dilakukan.

    Ia juga menyebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah meninjau secara langsung lokasi pertambangan emas Martabe. Berdasarkan pengamatan tersebut diketahui jika lokasi longsor berada jauh dari lokasi pertambangan , sementara banjir bandang terjadi di Sungai Garoga.

    Anggia mengakui jika PTAR memang membuka lahan untuk lokasi pertambangan karena proses eksploitasi yang masih berlangsung.

    “Di Martabe itu memang bukaan lahan ketika eksploitasi kan memang masih berlangsung. Tapi banjir yang terjadi itu bukan di sungai ini,” tandas Anggia.

  • Kementerian-BUMN diminta beri insentif untuk korban banjir Sumatera

    Kementerian-BUMN diminta beri insentif untuk korban banjir Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) meminta seluruh kementerian hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait untuk memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera.

    “Masyarakat sebagai korban bencana banjir di Sumatera, memang berhak untuk diberikan insentif. Insentif fiskal dan nonfiskal tersebut sangat penting sebagai stimulus ekonomi dan untuk mengembalikan aspek daya beli masyarakat,” ujar Ketua FKBI Tulus Abadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

    Ia menuturkan, banyak di antara masyarakat terdampak bencana yang telah kehilangan pendapatan, sumber mata pencaharian, bahkan tulang punggung keluarga mereka.

    Pihaknya pun mengapresiasi langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang meniadakan sementara aturan penggunaan barcode untuk pembelian BBM jenis Pertalite di daerah bencana.

    Tulus menilai langkah Kementerian ESDM tersebut perlu diikuti oleh sektor layanan publik lainnya guna memulihkan perekonomian di kawasan terdampak bencana.

    Ia mengatakan, kebijakan tersebut tepat sasaran karena pembatasan administratif dalam kondisi darurat hanya akan menyulitkan warga.

    Meskipun demikian, ia mendorong kementerian tersebut untuk memperluas bantuan dengan membebaskan atau memberikan diskon tagihan listrik selama 3 bulan hingga 6 bulan ke depan, serta memberikan bantuan gas LPG 3 kilogram (kg) bagi para korban.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BBM Swasta Tak Lagi Langka, Shell Susul BP dan Vivo Beli dari Pertamina

    BBM Swasta Tak Lagi Langka, Shell Susul BP dan Vivo Beli dari Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Shell akhirnya merealisasikan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dasar atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga setelah melalui negosiasi panjang.

    Dengan pembelian ini, BBM jenis bensin di jaringan SPBU Shell akan kembali hadir setelah sempat langka sejak akhir Agustus 2025 dan kosong total sejak Oktober 2025.

    Mengikuti jejak badan usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta lainnya, seperti BP-AKR dan Vivo, Shell akhirnya membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, perusahaan telah menyuplai 430.000 barel base fuel ke seluruh badan usaha swasta, termasuk Shell, Vivo, dan BP-AKR.

    “Untuk Shell Indonesia penyaluran kali ini 100 MB [ribu barel] sehingga total suplai kepada seluruh SPBU swasta [BP-AKR, Vivo, dan Shell Indonesia] mencapai 430 MB menunjukkan kapasitas suplai kami yang kuat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan energi nasional,” ujar Roberth melalui keterangan resminya, Jumat (5/12/2025).

    Dia menerangkan penyaluran BBM ke SPBU swasta tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina dalam kolaborasi yang diamanahkan oleh Kementerian ESDM, sekaligus untuk menjaga ketahanan dan distribusi energi untuk Indonesia.

    “Penyaluran kepada Shell Indonesia menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga tidak hanya siap memenuhi kebutuhan BBM untuk jaringan SPBU Pertamina, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi operator SPBU swasta,” kata Robert.

    Roberth menambahkan mekanisme penyediaan pasokan kepada Shell Indonesia dengan menggunakan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi mekanisme compliance serta governance secara business to business (B2B).

    Pertamina Patra Niaga dan Shell Indonesia juga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM serta distribusi energi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Proses B2B dari sisi jumlah kebutuhan berdasarkan volume permintaan, pelaksanaan tender supplier yang dilakukan dengan aspek GCG dan konfirmasi berulang dengan customer, pelaksanaan join surveyor, sampai dengan mekanisme open book untuk negosiasi aspek komersial dilaksanakan, sampai akhirnya proses bongkar dilaksanakan dan diterima BU swasta untuk disalurkan kepada masyarakat.

    “Komoditas BBM yang dipasok kepada BU swasta yang dalam hal ini Shell Indonesia telah memenuhi seluruh requirements yang dimintakan dari BU swasta sebagai bentuk komitmen tindak lanjut atas arahan pemerintah”, tambah Roberth.

    Sebelumnya, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian menuturkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya agar produk BBM jenis bensin tersedia kembali di jaringan SPBU Shell sesuai dengan standar keselamatan operasional.

    Selain itu, Shell juga tetap mengedepankan prosedur dan pedoman pengadaan BBM serta standar bahan bakar berkualitas tinggi Shell secara global.

    Ingrid menjelaskan bahwa base fuel merupakan bahan bakar dasar tanpa adanya campuran aditif dan pewarna.

    Sebelum didistribusikan ke jaringan SPBU Shell, base fuel akan dicampur dengan aditif dan pewarna khusus dari Shell sehingga menghasilkan produk BBM dengan standar bahan bakar berkualitas tinggi Shell.

    “Pembaruan terkait ketersediaan produk BBM jenis bensin akan diinformasikan melalui saluran informasi Shell Indonesia; termasuk situs web, layanan pelanggan, aplikasi Shell Asia, dan media sosial,” ucap Ingrid.

    Sementara itu, BP-AKR telah lebih dulu membeli base fuel dari Pertamina sebanyak 100.000 barel pada Oktober 2025 dan kembali menambah pembelian sebanyak 130.000 barel pada akhir November 2025.

    Lalu, Vivo melakukan pembelian sebanyak 100.000 barel pada akhir November 2025.

    Negosiasi Panjang

    Adapun, kelangkaan BBM di SPBU swasta terjadi lantaran kuota impor BBM SPBU swasta habis sebelum akhir tahun. Tahun ini, Kementerian ESDM memberikan kuota impor BBM kepada masing-masing SPBU swasta sebesar 110% dibandingkan realisasi tahun lalu.

    Sebagai solusi, Kementerian ESDM pun meminta SPBU swasta berkolaborasi dengan Pertamina lantaran perusahaan pelat merah itu masih memiliki stok dan jatah impor.

    Pada pertengahan September 2025, SPBU swasta dan Pertamina disebut telah sepakat membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina. Namun, dalam perjalanannya, kesepakatan itu lama terealisasi lantaran adanya ketidaksesuaian spesifikasi base fuel yang diminta SPBU swasta.

    Hingga akhirnya, pada Oktober 2025, mekanisme negosiasi diubah dari semula dilakukan bersama-sama menjadi dilakukan antarperusahaan.

    Kala itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan, sebelumnya proses negosiasi jual-beli base fuel antara Pertamina dengan SPBU swasta dilakukan melalui mekanisme lelang. Selanjutnya, BU mengajukan masing-masing calon importir hingga sumber BBM.

    Dalam mekanisme yang baru, negosiasi benar-benar dilakukan antara Pertamina dengan masing-masing BU hilir migas swasta. Artinya, proses lelang yang sebelumnya dilakukan bersama-sama, kini dilakukan antarperusahaan.

    “Jadi masing-masing badan perusahaan swasta nanti yang berkomitmen dengan Pertamina. Jadi enggak satu dikumpul lagi, nanti masing-masing di treatment satu-satu. Karena ternyata begitu digabung tuh tiga masuk, satu sudah lolos, satunya mundur,” ujar Laode di sela-sela acara Minerba Convex 2025 di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

  • Update Data Korban Banjir Sumatra (6/12): 883 Meninggal Dunia, 520 Orang Hilang

    Update Data Korban Banjir Sumatra (6/12): 883 Meninggal Dunia, 520 Orang Hilang

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra sudah mencapai 883 jiwa.

    Jumlah itu berdasarkan data dalam situs Geoportal Data Bencana Indonesia BNPB yang dilihat Bisnis pada 09.30 WIB per Sabtu (4/12/2025).

    Secara terperinci, Sumatra Utara menjadi wilayah paling tinggi korban meninggal dunia sebanyak 312 jiwa. Diikuti, Aceh 345 jiwa dan Sumatra Barat 226 jiwa total korban meninggal dunia.

    “Meninggal dunia 883 jiwa,” tulis BNPB di situs gis.bnpb.go.id dikutip Jumat (6/12/2025).

    Dalam situs yang sama, bencana alam di Sumatra masih menyisakan 520 orang yang dinyatakan hilang dengan rincian Aceh 174 jiwa; Sumatra Utara 133 jiwa; dan Sumatra Barat 213 jiwa.

    Adapun, secara total BNPB juga merangkum total rumah rusak akibat bencana ini adalah 121.500 unit dari 51 wilayah kabupaten yang terdampak.

    “Rumah rusak 121.500 dan 50 kabupaten terdampak,” dalam data BNPB.

    Selanjutnya, fasilitas pendidikan yang terdampak bencana ada 509 unit, jembatan rusak mencapai 405 unit, fasilitas umum rusak 1.100 unit. Adapun, gedung atau kantor rusak 221 unit dan fasilitas kesehatan rusak 270 unit dan rumah ibadah 338 unit.

    Sekadar informasi, kementerian/lembaga dan stakeholder terkait terus menyalurkan bantuan logistik yang didominasi menggunakan jalur udara. Bantuan ini meliputi makanan, air bersih, popok, selimut, obat-obatan, beras, tenda, hingga matras.

    Pasokan bahan bakar minyak pun mulai disuplai melalui jalur darat. Kementerian ESDM mengeluarkan pengecualian penggunaan barcode bagi wilayah yang terdampak.

    Perbaikan listrik juga tengah dilakukan oleh PLN. Selain itu, pemerintah memberikan router Starlink agar akses komunikasi berjalan optimal. 

    Selain itu, Polri juga mendapatkan mandat untuk menghubungkan kembali jalur yang terputus akibat banjir dahsyat yang melanda Sumatra sejak akhir November 2025.

  • Kemarin, pemulihan listrik di Aceh hingga PLTU Cirebon batal pensiun

    Kemarin, pemulihan listrik di Aceh hingga PLTU Cirebon batal pensiun

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita bidang ekonomi menjadi perhatian pada Jumat (5/12), mulai dari pemulihan listrik di tiga provinsi yang terkena bencana di Sumatra hingga pemerintah mencari alternatif PLTU pengganti saat Cirebon-1 batal pensiun.

    Berikut sajian berita bidang ekonomi yang masih menarik untuk dibaca hari ini:

    ESDM: Pemulihan listrik di Aceh 52 persen, Sumbar capai 99 persen

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan pemulihan pasokan tenaga listrik di wilayah Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor mencapai 52 persen, di Sumatera Utara 87 persen, dan Sumatera Barat mencapai 99 persen.

    “Perbaikan infrastruktur listrik, terutama di tiga provinsi yang terdampak, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sudah berproses,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pemerintah: 3,1 miliar dolar AS dari komitmen awal JETP siap digunakan

    Pemerintah memastikan sekitar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari komitmen pendanaan awal Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai 20 miliar dolar AS siap dimanfaatkan untuk mempercepat implementasi berbagai proyek energi bersih di Indonesia.

    Selain itu, sekitar 5,5 miliar dolar AS lainnya saat ini masih dalam proses negosiasi untuk proyek-proyek yang ada di dalam pipeline.

    Selengkapnya baca di sini.

    BI: Cadangan devisa November 2025 meningkat jadi 150,1 miliar dolar AS

    Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2025 meningkat menjadi 150,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dari posisi sebelumnya pada bulan lalu sebesar 149,9 miliar dolar AS.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Menkeu pantau belanja daerah untuk kaji opsi pelonggaran TKD

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus memantau belanja pemerintah daerah untuk mengkaji opsi pelonggaran terhadap transfer keuangan daerah (TKD) 2026.

    “Kami lihat apakah satu triwulan ini dan triwulan pertama ke depan mereka bisa menyerap anggaran lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu, tidak bocor,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan di Denpasar, Bali, Jumat.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pemerintah cari alternatif PLTU pengganti saat Cirebon-1 batal pensiun

    Pemerintah menyiapkan alternatif pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pengganti yang dapat dipensiunkan dini saat penghentian operasi PLTU Cirebon-1 tidak dilanjutkan, merespons kabar yang beredar mengenai perubahan rencana penghentian operasi pembangkit tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa salah satu pertimbangan batalnya pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena faktor teknis. PLTU ini dinilai memiliki umur operasional yang relatif panjang, menggunakan teknologi yang mumpuni, serta kinerjanya masih tergolong memadai.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada 23 Izin Tambang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara

    Ada 23 Izin Tambang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara

    JAKARTA – Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengungkapkan jika terdapat 23 izin tambang yang berlokasi di tiga wilayah terdampak bencana banjir dan longsor, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Tak hanya izin tambang, di ketiga wilayah tersebut juga terdapat Kontrak Karya (KK) yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

    “Ada total 23 (izin tambang), ada IUP (Izin Usaha Pertambangan), ada kontrak karya,” ujar Anggia, Jumat, 5 Desember.

    Ia merinci, dari 23 izin tambang terdsebut, terdapat empat pemegang Kontrak Karya (KK) dan 19 IUP komoditas logam. Sementara itu komoditas pertambangan yang berada di wilayah tersebut antara lain emas, bijih besi, timbal, dan seng.

    Anggia memastikan Kementerian ESDM akan melakukan pengecekan dan evaluasi serta memberi sanksi jika terbukti melanggar.

    “Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) akan tegas mengevaluasi, akan memberi sanksi bagi yang merusak lingkungan,” sambung Anggi.

    Dari data Kementerian ESDM, terdapat empat pemegang Kontrak Karya (KK) dan 19 IUP komoditas logam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Di Provinsi Aceh sendiri tercatat satu KK dengan komoditas emas yang izinnya diterbitkan pada tahun 2018.

    Selain itu, terdapat tiga IUP komoditas emas yang mulai berlaku pada tahun 2010 dan 2017, tiga IUP komoditas besi yang mulai berlaku dalam rentang 2021 hingga 2024, serta tiga IUP komoditas bijih besi DMP yang diterbitkan dalam rentang 2011 hingga 2020.

    Provinsi ini juga memiliki dua IUP komoditas bijih besi yang mulai masa berlakunya berada pada rentang 2012 hingga 2018.

    Kemudian terdapat satu Kontrak Karya (KK) yang beririsan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, dengan komoditas timbal dan seng yang mulai berlaku sejak tahun 2018.

    Di Provinsi Sumatera Utara tercatat pula dua KK komoditas emas DMP yang diterbitkan pada tahun 2017 dan 2018, serta satu IUP komoditas tembaga DMP yang mulai berlaku pada tahun 2017.

    Di Provinsi Sumatera Barat tercatat empat IUP komoditas besi yang izinnya keluar pada tahun 2019 dan 2020, satu IUP bijih besi yang berlaku sejak tahun 2013, satu IUP Timah Hitam yang ada sejak tahun 2020, dan satu IUP emas yang mulai berlaku pada tahun 2019.

  • KBRI Astana Jajaki Kolaborasi dengan ERG Kazakhstan untuk Penghiliran Mineral

    KBRI Astana Jajaki Kolaborasi dengan ERG Kazakhstan untuk Penghiliran Mineral

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Kazakhstan berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama bidang penghiliran mineral melalui penjajakan dengan Eurasian Resources Group (ERG) Kazakhstan.

    ERG merupakan salah satu perusahaan pertambangan dan energi yang berpusat di Kazakhstan dan Luxembourg. Investasi perusahaan ERG di Kazakhstan sekitar US$15 miliar dan pemerintah Kazakhstan memiliki 40% saham di ERG.  ERG juga beroperasi di Kongo (Afrika) dan Brasil.

    Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan M. Fadjroel Rachman memimpin langsung kunjungan delegasi ERG di Indonesia pada 19—30 November 2025. Sejumlah perusahaan yang dikunjungi delegasi ERG yakni PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum di Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, PT BAI Smelter-Grade Alumina Refinery di Mempawah, Kalimantan Barat, dan PT Aneka Tambang Tbk. di Tayan, Kalimantan Barat.

    “Kami sangat kagum dengan profesionalitas dan prestasi kerja ketiga Badan Usaha Milik Negara [BUMN] yang semuanya dikerjakan putera-puteri Indonesia,” ujar Fadjroel dalam keterangan resmi, Jumat (5/11/2025).

    Dubes Fadjroel menegaskan bahwa kunjungan delegasi ERG merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dan Menlu Sugiono dalam rangka diplomasi ekonomi Indonesia di KBRI Astana guna mendukung penghiliran dan investasi hijau sesuai Asta Cita.

    “Arahan prioritas kerja Menteri Luar Negeri, Sugiono untuk mendorong diplomasi ketahanan nasional serta diplomasi ekonomi Pancasila,” ujar mantan Komisaris Utama Adhi Karya dan komisaris Waskita tersebut.

    Wakil Direktur Utama (Deputy CEO) Bidang Keuangan ERG Daniyar Ravshanovich Rakhmatullayev mengapresiasi pelayanan dan berbagai informasi terkait dengan peluang kerja sama di Indonesia.

    Dalam menunjukkan keseriusan ERG dalam membangun kerja sama strategis di Indonesia, Daniyar membawa tim lengkap di antaranya Gulnur Kanybekovna Abienova sebagai Direktur Jenderal JSC Aluminium Kazakhstan, Vladimir Nikolaevich Krasnoyarskiy sebagai Kepala Riset dan Rekayasa, Petr Petrovich Gorovoy sebagai Kepala Hidrometalurgi, dan Murat Bakhtybekovich Zhumabayef sebagai Direktur Produksi.

    “Semoga rencana kerja sama strategis antara ERG dengan MIND ID, PT Inalum, PT BAI, dan PT Antam dapat terwujud dalam waktu dekat,” ujar Daniyar.

    Kunjungan ERG di ini sekaligus untuk memperkuat finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama bilateral di bidang mineral antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM) dengan Kementerian Perindustrian dan Konstruksi Kazakhstan.

    Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa kebijakan dan prioritas pemerintah Indonesia saat ini adalah penghiliran pada sektor mineral, serta membuka luas peluang investasi dan kolaborasi antara Indonesia dan Kazakhstan.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Inalum Melati Sarnita meyakini bahwa ERG sebagai sebuah grup sumber daya alam global mempunyai potensi besar memperkuat industri mineral Indonesia serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri mineral Indonesia di pasar dunia.

    Sejumlah anggota legislatif juga mendukung adanya penjajakan kerja sama dengan ERG. Dalam pertemuan di Kalimantan Barat, turut hadir Anggota DPR RI Komisi XII Gulam Muhammad Sharon dari Fraksi Nasdem, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie dari Fraksi Nasdem,  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong dari Fraksi Gerindra, serta Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey dari Fraksi Nasdem.

    Sharon menyampaikan dukungan peningkatan diplomasi ekonomi antara Indonesia dengan Kazakhstan dan Tajikistan. “Sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat yang membidani urusan Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM], lingkungan hidup, dan investasi, saya akan mendukung penuh penguatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Kazakhstan dan Tajikistan,” ucap politisi muda Kalbar tersebut.

  • Pendanaan Transisi Energi JETP Tambah Jadi Rp356,2 Triliun, Airlangga Beberkan Realisasinya

    Pendanaan Transisi Energi JETP Tambah Jadi Rp356,2 Triliun, Airlangga Beberkan Realisasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan komitmen pendanaan transisi energi dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP) meningkat peningkatan dari kesepakatan awal US$20 miliar menjadi US$21,4 miliar.

    Angka itu setara Rp356,2 triliun (kurs JISDOR 4 Desember 2025 sebesar Rp16.646 per dolar AS).

    Airlangga merinci bahwa kenaikan angka komitmen tersebut berasal dari dukungan International Partners Group (IPG) sekitar US$11 miliar dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) sekitar US$10 miliar.

    “Ini menunjukkan kuatnya kepercayaan internasional terhadap proyek-proyek renewable di Indonesia,” ujarnya usai rapat koordinasi perkembangan implementasi JETP di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (5/12/2025).

    Meski komitmen pendanaan naik, mantan menteri perindustrian itu membeberkan bahwa realisasi pencairan dana masih berjalan bertahap.

    Dari total komitmen awal, dana yang telah dimobilisasi baru mencapai US$3,1 miliar melalui skema JETP. Sementara itu, sekitar US$5,5 miliar lainnya saat ini masih dalam proses negosiasi untuk pembiayaan proyek-proyek konkret.

    Airlangga merinci sejumlah proyek prioritas yang masuk dalam radar pendanaan ini antara lain Green Corridor Sulawesi, program dedieselisasi pembangkit listrik, pengembangan panas bumi (geothermal) di Sumatra, serta proyek Waste to Energy yang dikombinasikan dengan inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC).

    “Inggris dan Irlandia juga menyampaikan studi mengenai Just Framework yang memberikan langkah-langkah implementatif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan inklusivitas dalam transisi energi,” tambah Airlangga.

    Prioritas Donor

    Dalam pembahasan teranyar dengan duta-duta besar negara anggota IPG, Uni Eropa, GFANZ, ADB, GIZ, hingga World Bank, Airlangga menyebut pihak donor meminta pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap (solar rooftop).

    Selain itu, para mitra internasional juga menyoroti pentingnya proses pengadaan dan tender energi terbarukan yang lebih jelas.

    Airlangga mengaku berbagai permintaan itu sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034 yang telah memasukkan target penambahan kapasitas energi terbarukan sebesar 70 Gigawatt (GW).

    Untuk mengakselerasi penyerapan dana jumbo tersebut, pemerintah tengah memfinalisasi skema ‘JETP 2.0’ melalui satuan tugas (task force) yang melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, dan Kementerian ESDM.

    “Task force ini akan mempercepat dan mengakselerasi JETP 2.0 agar dana yang tersedia sebesar US$21,4 miliar ini betul-betul bisa mempercepat arahan Bapak Presiden untuk mencapai NZE [Net Zero Emission/nol emisi bersih] di Indonesia,” tutupnya.

    Sementara itu, Duta Besar Jerman untuk Indonesia yang diwakilkan Deputy Head of Mission Thomas Graf meyakini pendanaan JETP akan berhasil mendukung transisi energi di Indonesia. 

    “Kami juga yakin berdasarkan yang kami dengar di rapat hari ini, kita akan dapat bekerjasama dan mencapai hasil bersama demi kebaikan kita semua, kebaikan Indonesia, kebaikan iklim,” ucap Graf pada kesempatan yang sama.

  • ESDM Target Pasokan Listrik ke 1,4 Juta Pelanggan di Aceh Pulih Pekan Ini

    ESDM Target Pasokan Listrik ke 1,4 Juta Pelanggan di Aceh Pulih Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pemulihan pasokan listrik di wilayah Aceh pascabanjir dapat segera dituntaskan, utamanya ke 700.000 pelanggan pada pekan ini.

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, pemulihan listrik di wilayah Aceh yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor telah mencapai sebesar 52% atau 759.000 dari total 1,4 juta pelanggan PLN. 

    “Sabtu ini insyaallah itu 700.000 pelanggan mudah-mudahan akan bisa nyala segera, mostly di Aceh,” kata Anggia kepada wartawan di Kantor ESDM, Jumat (5/12/2025). 

    Perbaikan sambungan listrik untuk 700.000 pelanggan PLN lainnya yang ditargetkan pulih pekan ini dilakukan lewat pemulihan jaringan kelistrikan di Kabupaten Bireuen dan kawasan Arun, Aceh.

    “Bireuen dan Arun itu kan menyinari sebagian besar wilayah Sumatra Utara dan Aceh, itu yang langsung diperbaiki,” terangnya. 

    Tak hanya Aceh, perbaikan infrastruktur listrik lainnya di Sumatra Utara dan Sumatra Barat masih terus berproses. Perbaikan di Sumatra Utara mencapai 87% dan Sumatra Barat sudah mencapai 99%.

    Untuk wilayah Sumatra Utara, dari 544.000 pelanggan yang terdampak, sebanyak 473.000 pelanggan sudah bisa mengakses listrik atau sekitar 87%.

    “Untuk Sumatra Barat ini praktis tidak separah dua provinsi lainnya, dari 270.000 pelanggan yang terdampak, kurang lebih 268.000 pelanggan sudah bisa akses listrik. [Pemulihannya] 99%,” jelasnya.

    Dia memastikan pemerintah akan melanjutkan upaya pemulihan jaringan kelistrikan dan ketahanan energi di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Sejumlah mobilisasi peralatan telah diterjunkan melalui jalur udara ke titik-titik pembangunan infrastruktur.

    “Sutet [saluran udara tegangan ekstra tinggi] kan di tengah hutan, ya untuk menyambungkan semua wilayah Aceh itu. Itu yang dikejar oleh Pak Menteri [ESDM Bahlil Lahadalia] untuk diselesaikan oleh PLN,” pungkasnya.