Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • ESDM tangguhkan 190 izin tambang mineral dan batu bara

    ESDM tangguhkan 190 izin tambang mineral dan batu bara

    Ini evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Ditjen Minerba,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menangguhkan 190 izin tambang mineral dan batu bara (minerba), sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh sektor pertambangan oleh Direktorat Jenderal Minerba.

    “Ini evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Ditjen Minerba,” ucap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung ketika ditemui di sela-sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Yuliot menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang izinnya ditangguhkan disebabkan oleh berbagai hal, seperti evaluasi terkait ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang, evaluasi pelaksanaan produksi yang mengacu kepada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dan lain-lain.

    Terkait dengan ketaatan terhadap RKAB, Yuliot menyampaikan hasil evaluasi dari sebagian perusahaan yang izinnya ditangguhkan menunjukkan mereka berproduksi melebihi RKAB yang disetujui.

    “Sepanjang perusahaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan dan juga rencana kegiatan usaha yang diberikan pada tahun yang bersangkutan, seharusnya tidak ada masalah,” katanya.

    Ketika disinggung apakah penangguhan izin yang diberikan kepada masing-masing perusahaan memungkinkan untuk ditarik kembali, Yuliot menyampaikan tindakan tersebut tergantung hasil evaluasi dari Ditjen Minerba.

    “Kami lihat dari evaluasi (Ditjen) Minerba,” katanya.

    Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025, dijatuhkan sanksi penghentian sementara kepada 190 perusahaan tambang terkait kewajiban perusahaan untuk menjamin kegiatan reklamasi pascatambang.

    Selama sanksi dikenakan, para pemegang IUP diminta tetap melaksanakan kewajiban pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan pertambangan, termasuk juga lingkungan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menelisik Korupsi Jumbo Komisi Migas 17,28 Juta Dolar AS di Lampung… Regional 23 September 2025

    Menelisik Korupsi Jumbo Komisi Migas 17,28 Juta Dolar AS di Lampung… Regional 23 September 2025

    Menelisik Korupsi Jumbo Komisi Migas Rp 271 Miliar di Lampung…
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Kasus dugaan korupsi besar dalam pengelolaan
    participating interest
    atau komisi migas di Provinsi Lampung telah menyeret tiga petinggi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi tersangka, serta dua mantan gubernur yang saat ini sedang diperiksa.
    Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengungkapkan, total uang komisi yang diduga terlibat mencapai 17,28 juta dollar Amerika atau setara dengan Rp 271 miliar.
    Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya menyatakan, kerugian negara akibat dugaan korupsi ini ditaksir mencapai Rp 200 miliar.
    Dalam proses penyelidikan, Kejati Lampung telah berhasil menyelamatkan Rp 81 miliar.
    “Kita juga telah menetapkan tiga orang tersangka atas perkara ini,” kata Armen saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa (23/9/2025) pagi.
    Ketiga tersangka tersebut adalah para petinggi PT Lampung Energi Berjaya (PT LEB), yaitu Heri Wardoyo (komisaris, mantan wakil bupati Tulang Bawang), Hermawan Eriadi (Presiden Direktur), dan Budi Kurniawan (Direktur Operasional).
    Armen menambahkan, penyidik juga telah memeriksa dua mantan gubernur, yaitu Arinal Djunaidi (gubernur periode 2019-2024) dan Samsudin (Pj gubernur).
    Perkara pengelolaan Participating Interest 10 persen ini telah menimbulkan polemik di kalangan publik Lampung, khususnya di industri migas.
    Terdapat dugaan penyelewengan uang komisi yang diterima Pemprov Lampung melalui PT LEB dari PHE OSES dengan nilai mencapai 17,28 juta dollar Amerika.
    Uang komisi tersebut kemudian diteruskan oleh PT LEB ke PT LJU (PT Lampung Jasa Utama) sebelum disalurkan ke Pemprov Lampung, PDAM Lampung Timur, dan Pemkab Lampung Timur.
    Penunjukan PT LEB yang berdiri sejak tahun 2020 sebagai pengelola uang komisi juga menimbulkan pertanyaan.
    Penelusuran menunjukkan bahwa tidak ditemukan nomenklatur pendirian PT LEB, baik dalam perda maupun produk hukum lainnya sebagai payung hukum.
    Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 Provinsi Lampung menyebutkan, pembentukan PT LEB hanya berdasarkan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang disahkan melalui akta notaris.
    Berdasarkan perda tersebut, hanya PT LJU yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai Penerima Penawaran Participating Interest 10 persen.
    Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016 ayat 6 Pasal 7, dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang dibentuk oleh BUMD untuk pengelolaan Participating Interest harus disahkan melalui perda.
    Kementerian ESDM pun menegaskan bahwa PT Lampung Energi Berjaya sebagai anak perusahaan PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) tidak dapat melakukan pengelolaan Participating Interest 10 persen.
    Armen menegaskan, pengelolaan uang komisi migas ini menyalahi sejumlah aturan karena dana langsung masuk ke PT LEB.
    “Ya dana PI (participating interest) langsung masuk ke PT LEB,” kata dia.
    Armen menambahkan, pihaknya masih fokus untuk melengkapi penyidikan terhadap ketiga tersangka agar proses persidangan dapat segera dilakukan.
    “Nanti kita tunggu proses persidangan ya, kita masih banyak pendalaman,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamen ESDM sebut Shell dan BP sudah sampaikan data impor ke Pertamina

    Wamen ESDM sebut Shell dan BP sudah sampaikan data impor ke Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan badan usaha swasta, seperti Shell dan BP (British Petroleum), sudah menyampaikan data kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) ke Pertamina.

    “Sudah menyampaikan data ke Pertamina,” ucap Yuliot ketika ditemui di sel Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Yuliot menjelaskan bahwa pada Jumat (19/9), badan usaha swasta yang terdiri atas Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil sudah menyepakati akan membeli base fuel yang diimpor oleh Pertamina dan akan menambahkan zat aditif sesuai dengan ketentuan badan usaha masing-masing.

    Pertemuan antara Shell, BP, Vivo, ExxonMobil, dan Pertamina difasilitasi oleh Kementerian ESDM. Akan tetapi, dalam hal kesepakatan bisnis, Yuliot menyampaikan bahwa hal tersebut di luar kewenangan ESDM.

    “Semua itu B to B (business to business), kalau tidak tercapai (kesepakatannya), kami akan evaluasi apa yang membuat tidak tercapai,” ucap Yuliot.

    Lebih lanjut, Yuliot mengatakan bahwa target Kementerian ESDM adalah BBM dapat tersedia kembali di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dalam waktu sepekan.

    “Arahan dari Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), 7 hari itu sudah terisi di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) swasta,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gunung Lewotobi Alami Penggembungan akibat Suplai Magma Baru Regional 23 September 2025

    Gunung Lewotobi Alami Penggembungan akibat Suplai Magma Baru Regional 23 September 2025

    Gunung Lewotobi Alami Penggembungan akibat Suplai Magma Baru
    Tim Redaksi
    FLORES TIMUR, KOMPAS.com
    – Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT, mengalami penggembungan.
    Kepala Badan Geologi, Muhmmad Wafid menjelaskan bahwa dalam tiga hingga tujuh hari terakhir, grafik tiltmeter masih menunjukkan tren inflasi yang semakin jelas.
    “Ini berarti tubuh gunung mengalami penggembungan akibat suplai magma baru,” ujar Wafid dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).
    Ia menyampaikan bahwa Data Global Navigation Satellite System (GNSS) juga menguatkan hal ini dengan adanya kenaikan komponen vertikal secara konsisten.
    “Pola ini mengindikasikan migrasi magma ke kedalaman lebih dangkal, sehingga potensi erupsi masih mungkin terjadi,” kata dia.
    Wafid mencatat, pada periode pengamatan 21 September hingga 22 September 2025 pukul 12.00 Wita, terdeteksi adanya beberapa jenis gempa, yaitu 55 kali gempa letusan, 8 kali guguran, 53 kali embusan, 2 kali tremor harmonik.
    Kemudian, enam kali gempa tremor non-harmonik, 14 kali low frequency, 5 kali vulkanik dalam, 1 kali tektonik lokal, dan 7 kali tektonik jauh.
    Selama periode ini, beber Wafid, aktivitas kegempaan didominasi oleh gempa letusan, low frekuensi, serta tremor menerus dengan amplitudo cukup signifikan.
    Data RSAM (Real-time Seismic Amplitude Measurement) dalam sepekan terakhir masih menunjukkan peningkatan fluktuatif dengan kecenderungan tetap tinggi.
    Kondisi ini menegaskan bahwa suplai magma masih aktif, meskipun intensitas letusan tampak lebih variatif.
    “Pola energi kumulatif kegempaan juga masih memperlihatkan peningkatan, mengindikasikan akumulasi tekanan di dalam sistem magmatik,” jelasnya.
    Ia menegaskan tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki masih tinggi, dengan tingkat aktivitas berada pada level IV awas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ESDM bahas konsep PLTS untuk Kopdes Merah Putih

    ESDM bahas konsep PLTS untuk Kopdes Merah Putih

    Konsep PLTS untuk Kopdes Merah Putih sedang dibahas di internal Kementerian ESDM

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas konsep penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Konsep ini (PLTS untuk Kopdes Merah Putih) sedang dibahas di internal Kementerian ESDM,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin.

    Kebutuhan Kopdes Merah Putih akan listrik yang berasal dari PLTS dapat datang dari kebutuhan para tenant koperasi, untuk operasional alat-alat koperasi (seperti pendingin), atau lain-lainnya.

    Konsep tersebutlah yang sedang dibahas oleh Kementerian ESDM bersama pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa PLTS yang akan dibangun untuk masing-masing Kopdes Merah Putih dapat selaras dengan kebutuhan koperasi.

    Penggunaan tenaga surya bagi operasional Kopdes Merah Putih, tutur Eniya, merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan PLTS.

    “Ini adalah untuk mengakselerasi penggunaan tenaga surya, yakni dikombinasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kami melihat bahwa potensi EBT (energi baru dan terbarukan) ini harus tumbuh bersama perekonomian yang ada,” kata Eniya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sedang membangun desain besar PLTS 100 gigawatt (GW) yang mendorong ketersediaan listrik bagi Kopdes Merah Putih.

    Bahlil mengatakan PLTS tersebut akan dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di tanah air untuk memanfaatkan pasar yang masif.

    “Karena PLTS itu cuma 4 jam pada saat siang hari. Selebihnya harus disimpan lewat baterai. Pada saat malam, baterai yang main. Ini saya lihat bahwa peluang pasar di Indonesia itu cukup besar,” katanya lagi.

    Lebih lanjut, menurut dia, industri baterai memiliki potensi besar di pasar domestik maupun internasional.

    Kebutuhan baterai dalam negeri hingga 2034 mencapai 392 gigawatt hour (GWh) yang mencakup kebutuhan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, mobil dan motor listrik, peluang ekspor listrik dan program membangun 100 GW PLTS.

    Sedangkan, potensi pasar internasional mencakup 3.500 GWh pada 2030, dan 500 miliar dolar Amerika Serikat (AS) potensi pasar baterai kendaraan listrik global pada periode yang sama.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM salurkan ‘listrik hijau’ untuk 391 ribu kepala keluarga

    ESDM salurkan ‘listrik hijau’ untuk 391 ribu kepala keluarga

    Kementerian ESDM sudah membangun 74 megawatt (MW) pembangkit listrik, baik tenaga surya maupun mikro hidro

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyalurkan listrik hijau yang berasal dari pembangkit listrik dengan energi terbarukan, seperti tenaga surya (PLTS), mikro hidro (PLTMH), hingga pembangkit listrik tenaga biomassa, kepada 391 ribu kepala keluarga.

    “Selama 8 tahun ini, Kementerian ESDM sudah membangun 74 megawatt (MW) pembangkit listrik, baik tenaga surya maupun mikro hidro. Ini sudah memberikan akses listrik kepada 391 ribu kepala keluarga,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin.

    Eniya menjelaskan angka tersebut terlihat kecil, sebab keberadaan kepala keluarga tersebut tersebar di titik-titik terpencil dan membutuhkan kapasitas pembangkitan listrik yang kecil. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, 391 ribu kepala keluarga tersebut tersebar di 484 desa.

    Pada prinsipnya, tutur dia, Kementerian ESDM ingin memberi akses listrik kepada desa-desa yang sangat terpencil, yang tak terjangkau oleh PLN.

    “Sehingga harus dibuat satu sistem off grid (tak tersambung ke jaringan listrik umum) dengan energi terbarukan, karena kalau mendatangkan diesel ke tempat terpencil juga harganya akan semakin tinggi,” tutur Eniya.

    Program tersebut masih berlanjut, hingga pemerintah bisa memastikan bahwa elektrifikasi mencapai 100 persen atau seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses listrik per 2029. Pembangunan pembangkit listrik pun tidak terbatas pada tenaga surya, mikro hidro dan biomassa.

    Eniya membuka kemungkinan pemerintah mengeksplorasi pembangkit listrik dari energi terbarukan lainnya untuk turut merealisasikan target elektrifikasi tersebut.

    “Arahan Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) kemarin, kami memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat dalam waktu sampai dengan 2029. Nanti akan semakin bertambah (elektrifikasinya) dan kapasitasnya pun akan sangat bertambah,” kata Eniya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap salah satu isi rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (25/8), yaitu target untuk mengaliri listrik ke 5.700 desa dan 4.400 dusun di berbagai daerah Indonesia pada 2029–2030.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi XII DPR minta PLN perkuat tanggung jawab sosial

    Anggota Komisi XII DPR minta PLN perkuat tanggung jawab sosial

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui meminta PT PLN (Persero) memperkuat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar masyarakat di sekitar pembangkit merasakan manfaat nyata, bukan sekadar kontribusi pada ketahanan energi.

    “PLN tidak boleh hanya bicara soal energi dan ekonomi makro. Warga sekitar operasi harus merasakan dampak positif melalui program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan pelestarian lingkungan,” kata Alfons berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan TJSL harus menjadi bagian integral dari operasi PLN. Program tersebut perlu diarahkan pada pemberdayaan UMKM lokal di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata; pelatihan keterampilan tenaga kerja muda; pengelolaan limbah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; serta penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Alfons juga menekankan pelaksanaan TJSL harus transparan, terukur, dan berkelanjutan.

    “Komisi XII DPR RI akan mendorong agar PLN memiliki peta jalan TJSL yang jelas. Evaluasi TJSL bahkan perlu menjadi syarat perpanjangan izin operasional pembangkit ke depan,” ujarnya.

    Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2024–2025 mencapai 100,6 gigawatt (GW). Dari total tersebut, sekitar 85 persen masih berasal dari pembangkit berbasis fosil, sedangkan 15 persen sisanya dari energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga air, panas bumi, biomassa, surya, angin, dan sampah.

    Kapasitas terpasang EBT meliputi PLTA sekitar 6–7 GW, PLTP 2,6 GW, serta gabungan biomassa, tenaga surya, angin, dan pembangkit EBT lainnya sekitar 1–2 GW. Sekitar 60 persen pembangkit PLN berada di radius kurang dari 10 kilometer dari permukiman padat penduduk.

    Laporan International Energy Agency (IEA) 2024 mencatat pembangkit berbasis fosil menyumbang 35 persen emisi karbon dioksida sektor energi Indonesia.

    Sementara itu, studi Bappenas 2023 menunjukkan daerah dengan pembangkit memang mencatat pertumbuhan ekonomi 1,2–1,5 persen lebih tinggi, tetapi menghadapi risiko kesehatan dan polusi udara hingga 15–20 persen lebih besar.

    Alfons menilai, dengan skema TJSL yang kuat, dana CSR sektor kelistrikan dapat lebih efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional dan target penurunan emisi.

    “PLN harus hadir sebagai mitra pembangunan. TJSL adalah jembatan untuk memastikan pembangunan energi berjalan inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM cetak rekor pertumbuhan bauran energi, kini mencapai 16 persen

    ESDM cetak rekor pertumbuhan bauran energi, kini mencapai 16 persen

    kami bisa meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 2 persen. Jadi, saat ini sudah mencapai 16,1 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencetak rekor pertumbuhan bauran energi tertinggi, yakni sebesar 2 persen dalam satu tahun, sehingga angka bauran energi mencapai 16 persen.

    “Ini rekor tertinggi, dalam capaian per satu tahun, kami bisa meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 2 persen. Jadi, saat ini sudah mencapai 16,1 persen,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin.

    Bauran EBT tersebut terdiri atas sektor ketenagalistrikan (8,13 persen) dan sektor non-kelistrikan (7,87 persen) dari bahan bakar nabati, biomassa, dan biogas.

    Capaian tersebut, kata Eniya, telah selaras dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

    Target bauran energi yang ditetapkan dalam RUKN dan RUPTL untuk tahun 2025 adalah sebesar 15,9 persen.

    “Alhamdulillah bauran energi sudah mulai selaras dengan RUKN. Biasanya RUKN itu di atas, lalu capaiannya di bawah. Ini syukurnya sudah terkejar,” kata Eniya.

    Ia menyampaikan bahwa capaian tambahan bauran energi terbarukan tertinggi berasal dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA), yakni sebesar 500,2 MW.

    Bahkan, lanjut dia, pada akhir tahun nanti, akan ada tambahan pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia, yakni PLTA Batang Toru yang berlokasi di Sungai Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dengan kapasitas lebih dari 500 MW.

    “Mudah-mudahan sih akhir tahun. Kalau nggak, mungkin awal tahun depan. PLTA Batang Toru itu sekitar 500 MW, jadi besar sekali,” kata Eniya.

    Selain itu, tambahan bauran energi dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 233,3 MW, pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 105,1 MW, hingga pembangkit listrik tenaga bioenergi sebesar 37,8 MW.

    “Bukan hanya di sektor kelistrikan, tetapi di sektor bahan bakar, di transportasi, itu juga kami baru kali ini naik ke B40,” tutur Eniya.

    Peningkatan mandatori pencampuran biodiesel menjadi B40 per September sudah mencapai 10 juta kiloliter (KL), atau 64,7 persen dari target 15,6 juta KL.

    “Ke depan, kami melihat lagi potensi-potensi yang lain dalam perencanaan kami,” kata Eniya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM paparkan sumber daya batu bara Indonesia capai 31,9 miliar ton

    ESDM paparkan sumber daya batu bara Indonesia capai 31,9 miliar ton

    kita memproduksi batu bara rata-rata di atas 700 juta ton mulai tahun 2023, tahun 2024 mencapai 836 juta ton

    Badung, Bali (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan sumber daya batu bara Indonesia saat ini mencapai 31,9 miliar ton dengan jumlah perusahaan tambang mencapai 959 perusahaan.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam acara Fastmarkets CT Asia 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia dan Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Senin, mengatakan jumlah tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki perusahaan tambang batu bara terbanyak di dunia.

    “Dengan jumlah perusahaan tambang 959 ini kita memproduksi batu bara rata-rata di atas 700 juta ton mulai tahun 2023, di tahun 2024 mencapai 836 juta ton dan pada saat ini kita menargetkan produksi 739 juta ton,” katanya.

    Dalam konferensi tahunan industri batu bara terbesar skala internasional yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk membahas perkembangan pasar, kebijakan dan arah industri ke depan di Intercontinental Jimbaran Bali, Winarno membeberkan saat ini produksi batubara Indonesia sudah mencapai 509 juta ton atau 68 persen dari total produksi yang ditargetkan tahun 2025.

    Dia menjelaskan batu bara Indonesia telah mempengaruhi geopolitik global dan secara nasional telah menjadi penggerak ekonomi terutama sumbangan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 70 persen.

    Dimana pada tahun 2024, kata dia, penerimaan pajak dari subsektor minerba mencapai Rp143 triliun.

    Pemerintah, kata dia, menargetkan tahun 2025, PNBP dari sektor minerba bisa mencapai Rp123 triliun.

    Winarno menjelaskan pemerintah berkomitmen ke depan batu bara dikembangkan agar semakin bersih menuju target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

    “Peran batu bara di Indonesia di samping sebagai salah satu sumber energi, tetapi juga kita upayakan, batubara ini menuju ke transisi tahun 2060, sudah semakin bersih dibanding dengan kondisi pada saat ini,” ungkapnya.

    Dia menjelaskan Indonesia juga merencanakan mengurangi ketergantungan terhadap batu bara, dalam arti pengguna batu bara dapat menjadi lebih bersih dibanding dengan kondisi saat ini.

    Meskipun demikian, dirinya tidak menampik konsumsi batu bara untuk domestik sudah mencapai sekitar 300 juta ton per tahun.

    Di mana serapan paling besar batubara industri pembangkit listrik. Sementara untuk industri kertas, industri semen, tekstil dan lain sebagainya relatif lebih rendah dibanding serapan untuk pembangkit listrik tenaga uap.

    Dia berharap semua pemangku kepentingan dalam forum Fastmarkets CT Asia 2025 baik pelaku usaha maupun pemerintah dapat berkolaborasi dan bersinergi terutama mewujudkan transisi energi.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • IAGI: Gag Nikel Raja Ampat Beroperasi Lagi, Cadangannya Sumbang Hilirisasi – Page 3

    IAGI: Gag Nikel Raja Ampat Beroperasi Lagi, Cadangannya Sumbang Hilirisasi – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah kembali beroperasi.

    “Sudah, setahu saya. Per hari Rabu,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, dikutip dari Antara, Jumat (12/9/2025).

    Hasil evaluasi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) menunjukkan PT GAG Nikel berhasil meraih peringkat hijau. Artinya, perusahaan telah mematuhi tata kelola lingkungan sekaligus menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

    “(Keputusannya) lintas kementerian, sama KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) dan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” tambahnya.