Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Menteri Bahlil Pimpin Tabur Bunga di Hari Pertambangan dan Energi ke-80

    Menteri Bahlil Pimpin Tabur Bunga di Hari Pertambangan dan Energi ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggelar upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu (28/9/2025). 

    Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertambangan dan Energi ke-80.

    Upacara dipimpin langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia didampingi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Turut hadir jajaran pejabat tinggi madya dan pratama, perwakilan unit kerja Kementerian ESDM, hingga keluarga para tokoh energi nasional. 

    Selain itu, acara juga dihadiri oleh keluarga pahlawan energi, di antaranya keluarga almarhum Muhammad Sadli, Soemantri Brodjonegoro, Ibnu Sutowo, Kuntoro Mangkusoebroto, Subroto, dan Darwin Zahady Saleh.

    “Hari ini, kita hadir untuk memperingati Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80. Saya mewakili Kementerian ESDM menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pendahulu kami, khususnya pahlawan di bidang energi dan pertambangan, atas jasa dan perjuangan beliau demi kemajuan sektor ESDM,” ujar Bahlil.

    Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan melalui mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga, serta tabur bunga di makam para tokoh energi dan pertambangan. 

    Kegiatan serupa juga dilaksanakan serentak di tiga lokasi lain, yakni TPU Karet Bivak (makam Chairul Saleh), TPU Tanah Kusir (makam Slamet Bratanata) di Jakarta, dan TPU Sasanalaya (makam Arie F. Lasut) di Yogyakarta.

    Menurut Bahlil, tradisi ziarah dan tabur bunga ini menjadi simbol penghormatan terhadap para tokoh energi yang telah meletakkan dasar pembangunan energi dan pertambangan nasional. 

    Momentum tersebut juga diharapkan menjadi pengingat bagi generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan ketahanan energi, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan kemandirian energi nasional.

    Bahlil berharap peringatan HUT Pertambangan dan Energi ke-80 juga dapat memperkuat agenda strategis sektor energi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penataan tambang, hingga percepatan hilirisasi industri.

  • Progres Pipa Gas Cisem II 86,1%, Ditargetkan Rampung Maret 2026

    Progres Pipa Gas Cisem II 86,1%, Ditargetkan Rampung Maret 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan progres pembangunan jaringan pipa gas bumi Cirebon-Semarang tahap II (Cisem II) telah mencapai 86,1% per September 2025.

    Koordinator Perencanaan Pembangunan Ditjen Migas Kementerian ESDM Sugiarto mengatakan, realisasi itu lebih cepat dibandingkan dengan rencana awal sebesar 84,8%.

    “Progres fisik lebih cepat 1,3% dari target. Kami optimistis proyek ini dapat selesai sesuai kontrak pada Maret 2026,” ujarnya melalui keterangan resmi dikutip Minggu (28/9/2025).

    Adapun proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp2,8 triliun ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dilaksanakan dengan skema pengadaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (design and build).

    Sugiarto mengatakan, pipa gas sepanjang 245 kilometer (km) ini akan menyalurkan pasokan dari Jawa Timur ke Jawa Barat untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menekan biaya distribusi.

    Dia menambahkan, keberadaan Cisem II akan memperluas akses suplai gas dari berbagai sumber, termasuk dari wilayah timur dan temuan baru di Jawa Tengah.

    Sistem jaringan pipa yang terintegrasi dari Riau hingga Jawa Timur diharapkan mampu menurunkan harga gas, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat di Jawa Tengah serta Jawa Barat.

    “Pembangunan Pipa Cisem II akan menciptakan sistem pipa transmisi gas yang terintegrasi dari Riau hingga Jawa Timur sehingga mendukung penurunan harga gas dengan memperluas akses suplai dari berbagai sumber, termasuk dari wilayah timur dan temuan baru di Jawa Tengah, ke daerah-daerah dengan kebutuhan gas yang tinggi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah,” jelas Sugiarto.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Keuangan Ditjen Migas Ari Gemini Parbinoto menegaskan bahwa pengawasan proyek tidak hanya fokus pada aspek konstruksi, tetapi juga tata kelola administrasi.

    “Kami memastikan proyek Cisem berjalan sesuai ketentuan melalui pengawasan ketat dan audit dari BPK agar seluruh proses akuntabel,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sumartono menekankan, pemerintah terus melakukan percepatan. Ini termasuk penyelesaian tarif dan skema komersial.

    “Koordinasi lintas instansi serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk mempercepat operasionalisasi proyek ini,” ujarnya.

    Dia berharap keberadaan Pipa Gas Cisem II dapat menjadi tulang punggung distribusi gas nasional, menekan biaya transportasi energi, memperkuat ketahanan energi, serta mendorong pertumbuhan industri di Pulau Jawa.

    Cisem II merupakan kelanjutan dari Proyek Cisem I, yang telah mengalirkan gas ke kawasan industri Kendal, Jawa Tengah, sejak November 2023.

    Adapun penerima manfaat dari pembangunan proyek Cisem II adalah Kilang Balongan, berbagai industri di wilayah Jawa Barat, jaringan gas rumah tangga, serta tambahan kebutuhan PT Pupuk Kujang.  

    Pemerintah memulai proyek Pipa Gas Cisem Tahap II pada September 2024. Hal tersebut ditandai dengan pengelasan perdana (first welding) oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. 

    Penandatanganan kontrak Cisem II dilakukan pada Agustus 2024. Adapun, kontrak senilai Rp2,8 triliun itu telah ditandatangani oleh pemenang lelang yaitu KSO PT Timas Suplindo-PT Pratiwi Putri Sulung.   

    Proyek tahap kedua Pipa Cisem yang sudah diresmikan itu bakal membentang sepanjang 245 km dari Batang hingga Kandang Haur Timur.

  • Video: BBM Impor Masih Jadi Andalan, Swasembada Energi Kapan Terwujud?

    Video: BBM Impor Masih Jadi Andalan, Swasembada Energi Kapan Terwujud?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah disebut Tenaga Ahli Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Anggawira memastikan pengawasan standar BBM yang beredar di Indonesia, termasuk di SPBU swasta sesuai SNI 9235.204 dan melalui uji mutu.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM bersama Badan Usaha menyusun rencana pasokan dan kebutuhan BBM dalam neraca komoditas dengan asumsi adanya pertumbuhan kebutuhan 10% per tahun. Di sisi lain pemerintah mendorong produksi minyak mentah dalam negeri untuk menekan angka impor BBM dengan mendorong eksplorasi sumber minyak sekaligus meningkatkan efisiensi pengolahan kilang minyak dalam negeri.

    Di sisi lain, pemerintah terus mendorong investasi sektor hulu hingga hilir migas sebagai upaya meningkatkan produksi minyak menuju target swasembada energi RI.

    Seperti apa strategi pemerintah mengurangi impor BBM menuju swasembada energi? Selengkapnya simak dialog Maria Katarina dengan Tenaga Ahli Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Anggawira dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 26/09/2025)

  • Harta Karun Incaran Dunia Ini Melimpah di RI, Nggak Bakal Diekspor!

    Harta Karun Incaran Dunia Ini Melimpah di RI, Nggak Bakal Diekspor!

    Jakarta –

    Pemerintah melarang ekspor seluruh mineral ikutan dari timah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan di dalam mineral ikutan tersebut ada kandungan seperti logam tanah jarang, harta karun incaran dunia.

    Bahlil mengatakan langkah tersebut juga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan sumber mineral tersebut dapat dikuasai negara.

    “Kami Kementerian ESDM atas arahan Bapak Presiden logam tanah jarang ini menjadi salah satu komoditas strategis yang harus dikuasai oleh negara. Karena itu sudah saya perintahkan, sudah saya buat keputusan bahwa seluruh turunan daripada hasil Prosesi timah Itu tidak bisa diekspor,” katanya dikutip Sabtu (27/9/2025).

    Sebagai tindak lanjut arahan Presiden tersebut, Bahlil mengatakan pemerintah menugaskan Badan Industri Mineral yang baru dibentuk untuk mengkaji nilai tambah dari produk turunan timah, termasuk logam tanah jarang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

    Selain itu, Bahlil menegaskan pemerintah akan memprioritaskan pengelolaan mineral ikutan timah melalui BUMN. Dimana beberapa wilayah yang izin usahanya belum diterbitkan pun akan diarahkan untuk mendukung kebijakan ini.

    “Beberapa wilayah yang IUP nya Itu belum diterbitkan Kami akan fokuskan diprioritaskan sebesar-besarnya, dikuasai oleh negara Lewat BUMN. Sekarang kita lagi persiapkan supaya ini benar-benar menjadi Komoditas unggulan baru yang bisa memberikan manfaat Bagi pendapatan negara,” katanya.

    Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sumber daya logam tanah jarang RI dalam bentuk biji mencapai 136,2 juta ton pada 2024 dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 118.650 ton.

    Hal ini tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 228.K/MB.03/MEM.G/2025 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara Nasional Tahun 2025 yang ditetapkan pada 3 Juli 2025.

    Dari total sumber daya logam tanah jarang tersebut, terdiri dari sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih tereka mencapai 128,8 juta ton, sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 114.236 ton.

    Kemudian untuk sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih tertunjuk mencapai 5,4 juta ton dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 3.317 ton.

    Lalu untuk sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk bijih terukur mencapai 1,82 juta ton dan sumber daya logam tanah jarang dalam bentuk logam sebesar 1.097 ton. Sementara untuk cadangan logam tanah jarang dalam bentuk bijih maupun logam belum ada besaran cadangannya.

    (hns/hns)

  • Terungkap Perintah Prabowo Kejar Tambahan Saham Freeport Lebih dari 10%

    Terungkap Perintah Prabowo Kejar Tambahan Saham Freeport Lebih dari 10%

    Jakarta –

    Pemerintah menargetkan mendapatkan tambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penambahan saham tersebut juga merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada tahun 2041.

    “Atas arahan Bapak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar diatas 10%,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

    “Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport ya,” sambungnya.

    Bahlil mengatakan penambahan saham lebih dari 10% ini sebagian nantinya akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.

    “Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua dan ini terjadi nanti di pasca 2041,” katanya.

    Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Ia mengungkap, pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk mengakuisisi saham tersebut.

    “Saya target malah 12%,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) kemarin.

    “Free of charge, mantep kan,” tambahnya.

    Untuk target waktu pengakuisisan tersebut, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final.

    “Sudah hampir final. (Target) Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari bapak Preesiden,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • Tambal Kekosongan Stok SPBU, Vivo Serap 40 Ribu Barel BBM Impor dari Pertamina – Page 3

    Tambal Kekosongan Stok SPBU, Vivo Serap 40 Ribu Barel BBM Impor dari Pertamina – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, sejumlah pengelola SPBU swasta telah menjalin kesepakatan impor BBM lewat skema business to business (B2B) dari PT Pertamina (Persero), untuk mengisi kekosongan stok BBM di SPBU swasta.

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta tersebut sudah tiba di Indonesia, tepatnya pada Rabu (24/9/2025) lalu.

    Kuota impor BBM tambahan tersebut disalurkan kepada 5 perusahaan pengelola SPBU swasta, yakni Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo, Exxon, dan AKR Corporindo. Namun, Anggia menyebut salah satu di antaranya masih enggan mengambil BBM impor dari Pertamina.

    “Sampai hari Rabu malam itu dari 5 badan usaha swasta, hanya satu BU swasta yang belum sepakat,” ujar Dwi Anggia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025) kemarin.

     

  • Skema B2B Impor BBM, Guru Besar UI: Solusi Perkuat Ketahanan Energi

    Skema B2B Impor BBM, Guru Besar UI: Solusi Perkuat Ketahanan Energi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memfasilitasi skema business-to-business (B2B) antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga pasokan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

    Guru Besar Universitas Indonesia,  Prof. Andy N. Sommeng, menyatakan skema B2B memberi keuntungan signifikan. Dengan pembelian dalam volume besar, kata Andy, posisi tawar Pertamina meningkat, logistik menjadi lebih efisien, dan stok nasional menjadi lebih terjamin. “Dengan skema impor ini, Pertamina bisa membeli dalam volume besar. Bargaining power meningkat, logistik lebih efisien, dan stok nasional lebih aman,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).

    Menurut Andy, hasil rapat antara ESDM, Pertamina, dan pengelola SPBU swasta yang melahirkan empat poin kesepakatan memperlihatkan tata kelola yang transparan. Poin-poin itu meliputi jaminan pasokan dalam tujuh hari, keterlibatan surveyor independen, serta mekanisme harga yang terbuka.

    Ia menegaskan bahwa pengaturan ini bukan monopoli komersial, melainkan monopoli negara yang sah sesuai ketentuan UU Migas, PP 36/2004, dan Perpres 191/2014. “Ini sejalan dengan implementasi Pasal 33 UUD 1945,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak membatasi kuota impor bagi SPBU swasta. Alokasi untuk tahun ini dinaikkan 10% dibandingkan realisasi 2024, menjadi 110% dari realisasi tahun lalu. “Kalau tahun lalu 1 juta kiloliter, tahun ini 1,1 juta kiloliter. Kalau masih kurang, silakan kolaborasi dengan Pertamina,” ujar Bahlil.

    Bahlil juga memastikan cadangan BBM nasional saat ini mencukupi untuk kebutuhan 18–21 hari. Ia menekankan bahwa pengelolaan energi merupakan urusan publik yang harus tetap dikontrol negara. “Energi menyangkut hajat hidup orang banyak. Cabang industri ini wajib tetap dikontrol negara,” kata Bahlil.

    Sebagai mantan Kepala BPH Migas (2011–2017), Andy menekankan peran strategis Pertamina bukan sekadar sebagai importir tunggal, tetapi juga sebagai penyangga terhadap fluktuasi pasar global. Bila sepenuhnya diserahkan ke pasar bebas, ujarnya, volatilitas harga akan membebani konsumen kecil. “Negara wajib hadir memastikan stabilitas,” tutur Andy.

    Data ESDM menunjukkan pangsa pasar SPBU swasta mencapai sekitar 13% dari total distribusi nasional. Kehadiran mereka, menurut Andy, penting untuk meningkatkan layanan ritel BBM, namun harus berada dalam koridor regulasi agar tidak mengganggu peran strategis Pertamina.

    Andy mengingatkan bahwa skema impor B2B sebaiknya dipandang sebagai solusi jangka menengah. Prioritas tetap pada percepatan pembangunan kilang dan diversifikasi energi agar ketergantungan impor tidak berkepanjangan. “Kebijakan ini bukan solusi permanen, tapi jembatan menuju kemandirian energi. Pemerintah perlu transparan dalam kompensasi ke Pertamina dan memperkuat proyek kilang,” katanya.

    Dengan skema yang terstruktur dan transparan, diharapkan publik semakin yakin pasokan BBM terjaga, harga terkendali, dan tata kelola energi berjalan sesuai amanat konstitusi. Implementasi yang konsisten, menurut para pengamat, akan menentukan efektivitas skema ini dalam jangka menengah.

  • Pengendara Mulai Beralih Usai SPBU Swasta Impor BBM Lewat Pertamina Megapolitan 26 September 2025

    Pengendara Mulai Beralih Usai SPBU Swasta Impor BBM Lewat Pertamina Megapolitan 26 September 2025

    Pengendara Mulai Beralih Usai SPBU Swasta Impor BBM Lewat Pertamina
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Sejumlah pengendara menanggapi kesepakatan SPBU swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) impor melalui PT Pertamina (Persero).
    Kesepakatan impor BBM dilakukan lewat skema
    business to business
    (B2B) dari Pertamina untuk mengisi kekosongan stok BBM di SPBU swasta yang terjadi belakangan ini.
    Wati (37), warga Jakarta Pusat, mengaku kebijakan tersebut membuatnya berpikir ulang untuk kembali mengisi BBM di SPBU Shell.
    “Mending Pertamina. Kalau stok ada, pasti saya tetap ke Shell. Tapi kalau kosong terus, dan impor dari Pertamina, otomatis pindah,” kata Wati saat ditemui, Jumat (26/9/2025).
    Ia menuturkan, dalam beberapa pekan terakhir stok bensin di SPBU swasta sering kosong sehingga ia terpaksa beralih ke SPBU Pertamina.
    “Ya mau bagaimana ya, pasti beralih. Saya belinya pertalite di Pertamina karena takut kalau pertamax dioplos,” ujarnya.
    Menurut Wati, harga BBM di SPBU swasta memang lebih mahal dibandingkan Pertamina.
    Namun, jika pasokan impor tetap berasal dari Pertamina, ia lebih memilih mengisi di SPBU milik BUMN tersebut.
    “Kalau harga, pasti mahal yang swasta. Tapi kalau impor satu sumber, kan Pertamina lebih murah. Pasti saya pilih Pertamina saja dengan jenis yang sama, toh bensinnya sama,” tutur Wati.
    Sementara itu, Satria (27), pengendara sepeda motor asal Jakarta Selatan, menilai kebijakan impor BBM melalui Pertamina tidak menjadi masalah selama kualitas BBM di SPBU swasta tetap terjaga.
    “Kalau kualitasnya sama dengan Pertamina, ya jujur saya pilih isi di Pertamina saja karena lebih murah,” kata Satria.
    Senada, Riko (30), pengendara mobil pribadi, juga mengaku memilih Pertamina selama stok BBM di Shell kosong.
    “Saya sementara memang pindah dulu ke Pertamina, selama stok dari Shell kosong,” ujarnya.
    Namun, Riko menilai kebijakan ini berpotensi memengaruhi harga di pasar.
    “Kalau semua lewat Pertamina, harganya bisa dikendalikan oleh satu pihak saja. Kita sebagai konsumen jadi tidak punya pilihan. Menurut saya, pemerintah perlu melakukan pengawasan agar tetap adil,” ungkapnya.
    Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memastikan akan kembali mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta.
    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan impor tambahan berasal dari berbagai sumber untuk menyediakan base fuel yang dapat dibeli SPBU swasta.
    “Pokoknya kita usahakan dalam satu minggu ke depan ini sudah terpenuhi dan SPBU swasta sudah bisa berjalan normal,” kata Simon dalam keterangan yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/9/2025).
    Ia menambahkan, impor tambahan akan dilakukan sesuai kebutuhan hingga akhir 2025, sementara kuota impor pada 2026 masih akan dibahas lebih lanjut.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan seluruh SPBU swasta telah sepakat membeli BBM dari Pertamina setelah rapat di Kementerian ESDM pada Jumat (19/9/2025).
    Kesepakatan itu diambil untuk mengatasi kelangkaan BBM nonsubsidi yang sempat terjadi di sejumlah SPBU non-Pertamina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Ungkap Syarat 190 Izin Tambang yang Dibekukan Bisa Kembali Beroperasi

    Bahlil Ungkap Syarat 190 Izin Tambang yang Dibekukan Bisa Kembali Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, 190 perusahaan tambang yang kini dibekukan operasionalnya oleh pemerintah merupakan langkah pembenahan tata kelola pertambangan. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, syarat sederhana agar 190 perusahaan tambang tersebut dapat kembali beroperasi yakni membayar jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan areal masing-masing. 

    “Sebenarnya kuncinya cuma satu saja, simpel itu bayar jaminan reklamasi. Itu kan hanya jaminan reklamasi,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (26/9/2025). 

    Dia menerangkan, 190 perusahaan tersebut sebelumnya telah diberikan surat peringatan tiga kali oleh Direktorat Jenderal Minerba. Hal ini dilakukan untuk memastikan aktivitas tambang sesuai dengan kaidah-kaidah aturan. 

    Bahlil menyebut, suspensi operasional tambang yang belum membayarkan jaminan tersebut mulai berlaku untuk rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) tahun depan. Namun, pembekuan telah dilakukan karena pengajuan RKAB tahun depan telah dimulai. 

    Jaminan reklamasi dan pascatambang dibayarkan sesuai dengan jumlah area produksi perusahaan tambang yang tercantum dalam RKAB masing-masing. 

    “Pemerintah hanya minta ‘Kamu nitip ya jaminan reklamasinya, ini uang kamu cuma pemerintah jadi jaminan’. Tujuannya apa? Agar begitu dia tambang selesai dia harus menjamin untuk melakukan reklamasi karena kalau ini tidak kita lakukan nanti tambang ini kan tidak untuk kita Kan generasi anak cucu kita,” jelasnya. 

    Apabila pembayaran jaminan reklamasi dan pascatambang telah dilakukan, maka pemerintah akan kembali memberikan izin operasional tambang. 

    Dia menerangkan bahwa keputusan pembekuan 190 perusahaan tambang dilakukan setelah pihaknya melakukan evaluasi total ke sejumlah area di Kalimantan hingga Sulawesi. 

    “Banyak tambang yang sudah selesai ditambang tidak dilakukan reklamasi, negara melakukan reklamasi jaminannya waktu itu, waktu dulu belum dijadikan sebagai syarat,” tuturnya. 

    Sebagaimana diketahui, penangguhan operasi tersebut berdasarkan surat Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025 yang ditandatangani pada 18 September 2025.

    Pemberian sanksi diberikan lantaran perusahaan tak memberikan jaminan reklamasi pascatambang. Selain itu, ada pula perusahaan yang melakukan produksi melebihi RKAB yang telah disetujui Kementerian ESDM.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarto menuturkan, sanksi penghentian sementara kegiatan pertambangan secara otomatis batal jika perusahaan telah mendapat surat penetapan dan menempatkan jaminan reklamasi sampai dengan 2025.

    “Setelah setiap perusahaan itu melakukan pembayaran, kemudian di-update di kami, kami akan buka kembali,” kata Tri, Kamis (25/9/2025).

  • Divestasi Saham Freeport, Opsi Tambah Smelter di Papua Berlanjut?

    Divestasi Saham Freeport, Opsi Tambah Smelter di Papua Berlanjut?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, opsi pembangunan smelter tembaga baru oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tidak lagi menjadi prioritas pemerintah. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, semula opsi tersebut menjadi salah satu syarat untuk perpanjangan IUPK selepas 2041, selain penambahan divestasi minimal 10% saham PTFI ke MIND ID.

    Alih-alih meminta pembangunan smelter baru di Fakfak, Papua Barat, pemerintah akan mendorong PTFI untuk memprioritaskan pemanfaatan smelter tembaga di Gresik. 

    “Tadinya kita ingin untuk ada smelter di Papua, tadinya. Tapi itu masih diskusi karena penambahan jumlah saham di atas 10% apalagi untuk sebagian ke [BUMD] Papua maka itu salah satu opsi untuk diprioritaskan pemanfaatan smelternya di Gresik,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (26/9/2025). 

    Adapun, pemerintah membidik penambahan kepemilikan saham negara di PTFI lebih dari 10%. Sebagiannya akan diberikan kepada BUMD Papua. 

    “Insyallah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Saham ini sebagian kepada BUMD Papua, ini terjadi pasca-2041 supaya eksplorasi bisa dilakukan,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (26/9/2025). 

    Bahlil menegaskan pembagian saham BUMD Papua akan terjadi selepas 2041. Dalam hal ini, dia menyebut, sejumlah tahapan negosiasi masih berlangsung dan rencananya pada Oktober 2025 ini akan kembali diadakan rapat final antara pemerintah dan Freeport. 

    “Iya itu tidak ada nilai valuasi, jadi sangat kecil dan saya minta itu diberikan angka semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” tuturnya

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa opsi perpanjangan izin tambang Freeport ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang diungkap dalam rapat bersama Freeport-McMoran dan PTFI.