Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • ​BP Taskin Usulkan Buat Koperasi Tambang

    ​BP Taskin Usulkan Buat Koperasi Tambang

    Jakarta: Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menggelar audiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengungkap angka kemiskinan di wilayah Konawe Utara mencapai 13,35 persen, padahal wilayah tersebut dikelilingi aktivitas pertambangan nikel. Angka ini lebih tinggi dari angka kemiskinan di Provinsi Sultra sebesar 10 persen.

    Penyebabnya kata Budiman karena banyak rakyat yang selama ini hidup dari sektor pertanian tidak bisa lagi memanfaatkan lahannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pasalnya lahannya sudah masuk dalam izin usaha pertambangan.

    “Mereka dari asosiasi mengadukan masalah itu ke kami untuk dicarikan solusinya,” kata Budiman saat menerima audiensi dari Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara di Gedung BP Taskin, Jakarta, dalam keteranganya seperti dikutip Rabu, 1 Oktober 2025.

    Solusinya kata Budiman dengan menerapkan skema koperasi tambang rakyat. Skema ini dinilai lebih memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat lokal. Hal ini sebagaimana pengalaman di Nusa Tenggara Barat (NTB), pengelolaan aktivitas tambang emas dilakukan melalui koperasi rakyat dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum.

    Sebagai langkah awal, Budiman mengatakan, akan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Konawe Utara.
     

    Dia ingin ada kepastian keterlibatan masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja, kontraktor lokal, maupun koperasi. “Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak saja,” ujar Budiman.

    Ketua Asosiasi IUJP Konawe Utara, Rakhmatullah mengungkap banyak warga yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan kini kesulitan bertahan hidup. Hal itu terjadi karena kerusakan lingkungan di darat maupun laut sebagai akibat lahirnya IUJP.

    “Perusahaan itu punya tanggung jawab sosial terhadap kondisi masyarakat, khususnya Kabupaten Konawe Utara di daerah lingkar tambang,” kata Rakhmat.

    Karena di wilayah tambang Konawe Utara kata Rakhmat sudah terjadi pengalihan fungsi pencaharian masyarakat, dari yang masyarakat bisa bertani menjadi tidak dibolehkan lagi 
    karena sudah menjadi daerah pertambangan. “Itu yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi,” kata dia.

    Selain itu, Rakhman mengklaim Konawe Utara merupakan salah satu penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia, yakni Rp1,446 triliun pada 2024. Potensi besar ini dapat memberi dampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

    “Jika pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan kontraktor daerah, maka perekonomian masyarakat Konawe Utara akan tumbuh lebih kuat,” kata dia.

    Rakhmat menyebut dari 159 desa di Konawe Utara terdapat sekitar 30 desa yang berada di lingkar tambang. Desa-desa ini memiliki peluang besar untuk berkembang apabila skema pemberdayaan ekonomi lokal berjalan optimal.

    “Pemerintah Daerah (Pemda) juga terus berupaya mendorong perusahaan pemegang izin usaha tambang untuk lebih melibatkan masyarakat setempat,” tutup Rakhmat.

    Jakarta: Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menggelar audiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Selasa (30/9/2025).
     
    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengungkap angka kemiskinan di wilayah Konawe Utara mencapai 13,35 persen, padahal wilayah tersebut dikelilingi aktivitas pertambangan nikel. Angka ini lebih tinggi dari angka kemiskinan di Provinsi Sultra sebesar 10 persen.
     
    Penyebabnya kata Budiman karena banyak rakyat yang selama ini hidup dari sektor pertanian tidak bisa lagi memanfaatkan lahannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pasalnya lahannya sudah masuk dalam izin usaha pertambangan.

    “Mereka dari asosiasi mengadukan masalah itu ke kami untuk dicarikan solusinya,” kata Budiman saat menerima audiensi dari Asosiasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Konawe Utara di Gedung BP Taskin, Jakarta, dalam keteranganya seperti dikutip Rabu, 1 Oktober 2025.
     
    Solusinya kata Budiman dengan menerapkan skema koperasi tambang rakyat. Skema ini dinilai lebih memberi manfaat secara langsung kepada masyarakat lokal. Hal ini sebagaimana pengalaman di Nusa Tenggara Barat (NTB), pengelolaan aktivitas tambang emas dilakukan melalui koperasi rakyat dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan aparat penegak hukum.
     
    Sebagai langkah awal, Budiman mengatakan, akan menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan tambang yang beroperasi di Konawe Utara.
     

     
    Dia ingin ada kepastian keterlibatan masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja, kontraktor lokal, maupun koperasi. “Jangan sampai kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati segelintir pihak saja,” ujar Budiman.
     
    Ketua Asosiasi IUJP Konawe Utara, Rakhmatullah mengungkap banyak warga yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan kini kesulitan bertahan hidup. Hal itu terjadi karena kerusakan lingkungan di darat maupun laut sebagai akibat lahirnya IUJP.
     
    “Perusahaan itu punya tanggung jawab sosial terhadap kondisi masyarakat, khususnya Kabupaten Konawe Utara di daerah lingkar tambang,” kata Rakhmat.
     
    Karena di wilayah tambang Konawe Utara kata Rakhmat sudah terjadi pengalihan fungsi pencaharian masyarakat, dari yang masyarakat bisa bertani menjadi tidak dibolehkan lagi 
    karena sudah menjadi daerah pertambangan. “Itu yang menyebabkan angka kemiskinan tinggi,” kata dia.
     
    Selain itu, Rakhman mengklaim Konawe Utara merupakan salah satu penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia, yakni Rp1,446 triliun pada 2024. Potensi besar ini dapat memberi dampak lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
     
    “Jika pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan kontraktor daerah, maka perekonomian masyarakat Konawe Utara akan tumbuh lebih kuat,” kata dia.
     
    Rakhmat menyebut dari 159 desa di Konawe Utara terdapat sekitar 30 desa yang berada di lingkar tambang. Desa-desa ini memiliki peluang besar untuk berkembang apabila skema pemberdayaan ekonomi lokal berjalan optimal.
     
    “Pemerintah Daerah (Pemda) juga terus berupaya mendorong perusahaan pemegang izin usaha tambang untuk lebih melibatkan masyarakat setempat,” tutup Rakhmat.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Harga Batu Bara Acuan (HBA) 1 Oktober 2025: Semua Jenis Kompak Naik

    Harga Batu Bara Acuan (HBA) 1 Oktober 2025: Semua Jenis Kompak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan (HBA) untuk penjualan periode pertama Oktober 2025. Tercatat semua jenis kompak HBA naik.

    HBA periode pertama Oktober 2025 tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 326.K/MB.01/MEM.B/2025. Beleid ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 30 September 2025.

    Perinciannya, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama Oktober ditetapkan sebesar US$106,94 per ton. Harga tersebut naik dibanding periode kedua September 2025 yang sebesar US$103,49 per ton.

    Berikutnya, HBA untuk batu bara nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar US$64,8 per ton untuk periode pertama Oktober. Angka ini naik dibandingkan periode kedua September, yakni US$64,4 per ton.

    Sementara, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR dipatok US$43,1 per ton untuk periode pertama Oktober ini. Angka tersebut naik  dibandingkan pada periode kedua September yang senilai US$42,5 per ton.

    Lalu, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR dipatok US$32,95 per ton pada periode pertama Oktober. Angka itu naik dibandingkan periode kedua September yang sebesar US$32,78 per ton.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara, nilai HBA periode kedua bulan berjalan merupakan rata-rata tertimbang volume harga jual batu bara pada titik serah secara free on board di atas kapal pengangkut (FOB vessel).  

    Harga jual itu juga dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan rentang sampel 6.100-6.500 kcal/kg GAR transaksi penjualan batu bara untuk pembayaran royalti pada aplikasi ePNBP Minerba, pada tanggal pengapalan minggu keempat dua bulan sebelumnya hingga minggu ketiga bulan sebelumnya.

    Selain HBA, Bahlil juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral periode pertama Oktober 2025.

    Tercatat, HMA nikel kini dipatok US$15.101/dmt. Ini naik dibanding periode kedua September yang senilai US$15.000/dmt.

    Kemudian, HMA aluminium dipatok US$2.662,5/dmt. HMA tersebut naik dibanding periode kedua September, yakni US$2.604,3/dmt.

    Selanjutnya, HMA tembaga dipatok US$9.935,5/dmt pada periode pertama Oktober ini. Angka tersebut naik dibidang HMA tembaga pada periode kedua September yang senilai US$9.741,8/dmt.

    Adapun HMA kobalt dipatok US$33.307/dmt pada periode pertama Oktober. Angka ini naik dibandingkan periode kedua September yang senilai US$32.897/dmt.

    Melalui Kepmen ESDM Nomor 80.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan, HBA dan HMA akan terbit sebanyak dua kali dalam 1 bulan, yakni setiap tanggal 1 dan 15.

  • RKAB Minerba Tahunan Dipastikan Berlaku Lagi 2026, Aturan Segera Terbit

    RKAB Minerba Tahunan Dipastikan Berlaku Lagi 2026, Aturan Segera Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) kembali menjadi 1 tahun sekali mulai tahun depan.

    Oleh karena itu, Kementerian ESDM meminta perusahaan untuk mengajukan kembali RKAB terbaru pada Oktober 2025 melalui aplikasi MinerbaOne. Adapun, saat ini, penerbitan RKAB dilakukan 3 tahun sekali melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB.

    Sekretaris Ditjen Minerba ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengungkapkan, Peraturan Menteri (Permen) ESDM terkait RKAB itu segera terbit pada pekan ini.

    “Iya [berlaku mulai] 2026, tapi kalau di aturan sekarang yang sedang disiapkan di Permen,” ucap Siti ditemui di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Kendati demikian, dia menyebut, bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang memiliki RKAB dengan masa berlaku hingga 2026 masih bisa dipakai. Dengan kata lain, RKAB itu masih bisa berlaku hingga Maret 2026.

    Namun, pemegang IUP itu harus tetap mengajukan ulang RKAB melalui aplikasi MinerbaOne pada Oktober 2025.

    “Yang 2026 yang sudah disetujui, bisa dipakai sampai Maret. Tapi harus submit lagi. Jadi enggak usah khawatir,” jelas Siti.

    Wacana mengembalikan penerbitan RKAB minerba menjadi 1 tahun sekali sejatinya merupakan usulan Komisi XII DPR RI. Usulan itu disampaikan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja pada Rabu (2/7/2025) lalu.

    Gayung bersambut, Bahlil pun merasa sependapat dengan anggota dewan lantaran kondisi pasar minerba khususnya batu bara global yang buruk belakangan ini. 

    “Jadi menyangkut RKAB, memang kalau kita membuat 1 tahun, nanti dikirain kita ada main-main lagi. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan politik, makanya kita lakukan. Mulai hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami terima usulan dari Komisi XII untuk kita buat RKAB per tahun,” ucap Bahlil.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menjelaskan, saat ini jumlah batu bara yang diperjualbelikan di pasar global mencapai 1,2 miliar hingga 1,3 miliar ton per tahun, sementara Indonesia memproduksi 600 juta hingga 700 juta ton per tahun. 

    Artinya, lebih dari 50% penjualan batu bara global dikuasai Indonesia. Namun, menurut Bahlil, produksi batu bara RI itu terlalu jor-joran. Hal itu tak lepas dari penerbitan RKAB yang dilakukan 3 tahun sekali. Akibatnya, produksi menjadi tak terkendali. 

    “Saya mengatakan, ini jor-joran akibat RKAB yang kita lakukan per 3 tahun, itu buahnya adalah tidak bisa kita mengendalikan antara produksi batu bara dan permintaan dunia. Apa yang terjadi? Harga jatuh,” kata Bahlil.

    Bahlil pun mengatakan, anjloknya harga batu bara tentunya berimbas pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba. 

    “PNBP kita pun itu turun. Akibat dari apa? Kebijakan kita bersama yang membuat [RKAB] 3 tahun ini. Itu dari sisi batu bara. Nikel pun demikian. Bauksit pun demikian,” tutur Bahlil.

  • Rosan Ungkap Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke RI!

    Rosan Ungkap Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke RI!

    Jakarta –

    Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX), sepakat menyerahkan 12% kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Indonesia. Kesepakatan itu diungkapkan oleh CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.

    Menurut Rosan,penambahan saham ini tidak akan menguras kas negara. Hal tersebut ia pastikan setelah melakukan pembahasan langsung di AS bersama Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan Chief Executive Officer Kathleen Quirk.

    “Mereka (FCX) sudah menyetujui untuk 12%, saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%,” kata Rosan di Jakarta, dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (30/9/2025).

    Rosan menjelaskan bahwa rencana awal penambahan saham pemerintah di PTFI hanya sebesar 10%. Namun, setelah melalui proses negosiasi, kesepakatan akhirnya ditingkatkan menjadi 12%.

    “Kita negosiasi tadi, yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang, dan juga mereka akan buat dua universitas dan dua rumah sakit yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter dibangun di sana di Papua,” kata Rosan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan yakni sebesar 10%.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penambahan saham lebih dari 10% tersebut telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham di atas 10%,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah saat ini sedang bernegosiasi dengan Freeport untuk bisa memperoleh porsi hingga 12%. Nantinya, sebagian saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.

    “Dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua dan ini terjadi nanti pasca 2041,” katanya.

    Seperti diketahui, pada 2018 lalu Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51,23% melalui Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan MIND ID atau sebelumnya atas nama PT Inalum (Persero).

    Adapun nilai akuisisi untuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport ini mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun saat itu. Akuisisi ini menandai peningkatan kepemilikan Indonesia di PTFI dari semula hanya 9,36% menjadi 51,23%. Sementara 48,77% saham lainnya dimiliki oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX).

    (acd/acd)

  • Danantara Pastikan Kantongi Tambahan 12% Saham Freeport Gratis – Page 3

    Danantara Pastikan Kantongi Tambahan 12% Saham Freeport Gratis – Page 3

    Sebelumnya diwartakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bisa mendapat porsi divestasi saham PT Freeport Indonesia lebih besar dari 10%. Dalam waktu dekat, dia mengaku akan bertemu dengan manajemen Freeport McMoran.

    Bahlil mengatakan, pada tahap negosiasi awal ada rencana penambahan porsi kepemilikan sebesar 10 persen. Meskipun, dia membuka peluang divestasi saham Freeport bisa lebih besar.

    “Sekali lagi, saya tidak mengatakan angka pastinya. Yang jelas, negosiasi awal waktu kami lakukan itu 10 persen. Tapi ini ada potensinya di atas 10 persen,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Menyoal proses negosiasi sendiri, dia belum merinci lebih jauh. Hanya saja, sudah ada rencana untuk bertemu dengan manajemen Freeport McMoran. 

    Freeport McMoran merupakan pemegang saham dalam PT Freeport Indonesia dengan porsi 48,77 persen, sisanya digenggam pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID sebesar 51,23 persen.

    “Ini negosiasi, saya sebentar sore akan ketemu dengan manajemen Freeport. Dalam kurun waktu dekat saya akan ketemu dengan manajemen Freeport McMoran,” tutur dia. 

     

     

  • Status Gunung Lewotobi Diturunkan ke Level Siaga Regional 30 September 2025

    Status Gunung Lewotobi Diturunkan ke Level Siaga Regional 30 September 2025

    Status Gunung Lewotobi Diturunkan ke Level Siaga
    Tim Redaksi
    FLORES TIMUR, KOMPAS.com
    – Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan status Gunung Lewotobi Laki-laki dari level IV awas ke level III siaga pada Senin (29/9/2025).
    Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid mencatat bahwa pada periode pengamatan 23 September hingga 29 September 2025 pukul 06.00 Wita, tercatat 50 kali gempa letusan, 77 kali embusan, 1 kali harmonik, 79 kali gempa tremor non harmonik, 42 kali
    low frequency,
    6 kali vulkanik dalam, 2 kali tektonik lokal, dan 31 kali gempa tektonik jauh.
    Wafid menyampaikan bahwa kegempaan masih didominasi oleh gempa letusan, embusan
    , low frequency
    , dan gempa tremor non harmonik.
    “Hal ini mencerminkan proses pergerakan fluida magmatik serta pelepasan tekanan yang masih terjadi di dalam tubuh gunung api,” ujarnya.
    Meski demikian, ungkap Wafid, selama periode ini, jumlah kejadian erupsi eksplosif berfluktuasi dengan skala yang tidak terlalu besar.
    Demikian pula dengan kejadian gempa vulkanik dalam yang juga mengalami penurunan.
    Hal ini menunjukkan bahwa suplai magma masih aktif, tetapi dengan laju rendah, diikuti pula oleh pelepasan tekanan yang terus menerus.
    Nilai RSAM (R
    eal-time Seismic Amplitude Measurement
    ) yang berkaitan dengan energi kegempaan menunjukkan kondisi yang fluktuatif.
    Sementara itu, grafik tiltmeter menunjukkan pola meningkat dengan laju yang tidak terlalu besar dan arah vektor terlihat inflasi.
    Hal ini menandakan proses akumulasi tekanan pada kedalaman dangkal masih berlangsung, namun diikuti pula oleh pelepasan tekanan secara berulang.
    “Pergerakan GNSS masih mengindikasi adanya deformasi,” kata dia.
    Wafid menjelaskan bahwa kombinasi semua parameter ini mengindikasikan aktivitas suplai magma ke permukaan masih berlangsung.
    Dengan demikian, potensi erupsi eksplosif maupun efusif masih bisa terjadi.
    “Berdasarkan analisis visual dan instrumental, tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki diturunkan dari level IV awas menjadi level III siaga pada 29 September 2025 pukul 15.00 Wita,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kejar Net Zero Emission, ASDP Uji Coba Penggunaan Biodiesel B50

    Kejar Net Zero Emission, ASDP Uji Coba Penggunaan Biodiesel B50

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan jasa pelayaran pelat merah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tengah melakukan uji coba penggunaan bahan bakar biodiesel B50 pada armadanya. Hal itu seiring dengan target pemerintah untuk mengimplementasikan penggunaan bahan bakar biodiesel itu pada 2026 mendatang.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menerangkan saat ini, pihaknya sudah mengimplementasikan B30 dan kini secara bertahap telah beralih ke B40. 

    Dengan begitu, ASDP mengaku telah secara perlahan-lahan mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap bahan bakar fosil. Penggunaan biodiesel ini juga sejalan dengan rencana ASDP untuk turut berkontribusi terhadap pencapaian target net zero emission.

    “Sejalan dengan program pemerintah, ASDP telah mengimplementasikan B30 dan kini beralih ke B40 di sejumlah armada, termasuk yang melayani lintasan Merak–Bakauheni,” katanya kepada Bisnis, Senin (29/9/2025).

    Pasalnya, jalur pelayaran Merak–Bakauheni menjadi salah satu jalur pelabuhan terpadat yang berada di bawah wilayah ASDP. Sepanjang tahun berjalan 2025, total pergerakan di kedua pelabuhan ini mencapai 19,2 juta penumpang dan lebih dari 4,1 juta unit kendaraan dari berbagai golongan.

    Sebagai pelabuhan dengan gerbang masuk Pulau Sumatra dari Jawa, dan sebaliknya, penggunaan energi ramah lingkungan di kedua pelabuhan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan posisi ASDP terhadap target net zero emission.

    Bahkan, ASDP juga tengah melakukan uji coba penerapan B50. Hal itu sejalan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tengah melakukan roadtest terhadap penggunaan bahan bakar biodiesel ini.

    Kementerian ESDM semula menargetkan B50 akan diimplementasikan pada 2026. Namun, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini pihaknya masih mempersiapkan upaya uji jalan pada kendaraan, mobil, alat berat tambang hingga alat dan mesin pertanian. Dengan begitu, implementasi B50 pada Januari 2026 diprediksi belum bisa berlangsung sepenuhnya.

    Namun, hal itu tidak menyurutkan niat ASDP untuk menggunakan bahan bakar dengan campuran biodiesel 50% ini. Pasalnya, ke depan, ASDP bakal melakukan pengembangan armada baru dengan konsep ramah lingkungan.

    “ASDP tengah melakukan kajian teknis dan uji coba untuk mendukung penerapan B50 pada 2026. Kami menyiapkan infrastruktur, penyesuaian mesin kapal, serta kolaborasi dengan kementerian terkait untuk memastikan transisi berjalan mulus,” katanya.

    Tidak hanya demi cita-cita net zero emission, rencana penerapan B50 juga disinyalir bakal berdampak pada pola operasional dan biaya ASDP. Bahkan, secara jangka panjang, penggunaan bahan ramah lingkungan disebut memberikan efisiensi energi dan citra positif bagi perusahaan yang menerapkan keberlanjutan.

  • WINGS Group Pasang PLTS Atap 36 MWp, Kurangi Emisi 50 Ribu Ton CO2 per Tahun – Page 3

    WINGS Group Pasang PLTS Atap 36 MWp, Kurangi Emisi 50 Ribu Ton CO2 per Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – WINGS Group mempertegas komitmennya terhadap transisi energi bersih dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap berkapasitas total 36 megawatt peak (MWp) di delapan pabrik yang berlokasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Inisiatif ini diresmikan bertepatan dengan Hari Ozon Internasional pada 16 September 2025.

    Langkah strategis tersebut diproyeksikan mampu menurunkan emisi karbon lebih dari 50 ribu ton CO2 setiap tahun. Dampaknya setara dengan upaya menanam sekitar dua juta pohon setiap tahun. Melalui pemanfaatan energi terbarukan, WINGS Group menargetkan penurunan gas rumah kaca sekaligus mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia tahun 2060.

    Menurut data Kementerian ESDM, potensi energi surya Indonesia mencapai 3.295 gigawatt (GW). Namun hingga Juni 2025, pemanfaatannya baru sekitar 538 megawatt (MW). Karena itu, pemerintah terus mendorong peningkatan bauran energi bersih sebesar 23% melalui PLTS Atap sebagai teknologi kunci dalam percepatan transisi energi.

    Direktur WINGS Group, Ricky Tjahjono, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari perjalanan perusahaan dalam mewujudkan komitmen keberlanjutan.

    “Pemasangan PLTS Atap ini adalah bagian dari perjalanan WINGS Group mewujudkan sustainability melalui transisi menuju energi bersih. Kami percaya, sustainability bukan pilihan, tetapi tanggung jawab bersama. Melalui inisiatif ini, harapannya kami dapat menekan emisi gas karbon sekaligus menghadirkan efisiensi energi dengan melanjutkan investasi ini di pabrik kami lainnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025)

     

  • Antam Heboh Bolak-Balik Komunikasi dengan Kejagung, Ini Alasannya

    Antam Heboh Bolak-Balik Komunikasi dengan Kejagung, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) secara intensif sedang melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Hal itu menyangkut persoalan regulasi yang memicu ketidakpastian dalam penjualan produk mineral, khususnya feronikel dan bauksit.

    Aturan tersebut adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.268 tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara.

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto menyatakan, Kepmen itu mewajibkan perusahaan menjual produk tambangnya di atas atau minimal sesuai Harga Patokan Mineral (HPM).

    Menurutnya, ketentuan ini tidak selaras dengan pemahaman aparat penegak hukum (APH), sehingga pihaknya merasa perlu menjalin komunikasi intens dengan pihak-pihak terkait.

    Adapun Antam sedang berkomunikasi dengan pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini JAMIntel dan JAM Datun. Kemudian juga sudah dilakukan komunikasi dengan BPKP dan juga BPK.

    “Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik Pak. Karena ini kalau dalam tambang bauksit kami Pak, kami langsung gak bisa nambang Pak karena stockpile penuh,” tegas Achmad Ardianto.

    “Sementara kita hanya bisa menjual kepada yang terafiliasi dengan BAI dengan pihak Inalum. Untuk feronikel kita juga jadinya terkunci, kita stock-nya sudah hampir penuh. Kita hanya bisa jual kepada perusahaan yang kontraknya sudah berjalan dalam hal ini kemarin terakhir dengan Posco,” tambah Achmad Ardianto.

    Berdasarkan Kepmen No.268 tahun 2025 tersebut, perusahaan tambang mineral dan batu bara dalam melakukan penjualan mineral logam atau batu bara yang diproduksi harus mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM) atau Harga Patokan Batu Bara (HPB).

    HPM atau HPB tersebut merupakan harga batas bawah penjualan mineral logam atau batu bara oleh perusahaan tambang atau pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi, IUPK ataupun Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    Namun, bila harga mineral logam atau batu bara yang dijual atau tertera pada kontrak penjualan di bawah HPM atau HPB, maka HPM atau HPB tetap digunakan dalam penghitungan kewajiban perpajakan dan menjadi harga dasar dalam pengenaan iuran produksi.

    Kepmen ESDM ini berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 8 Agustus 2025.

    Achmad Ardianto menambahkan, adapun industri yang tidak terdampak adalah perusahaan-perusahaan yang izinnya berasal dari Kementerian Perindustrian berupa IUI, atau bukan dari Kementerian ESDM.

    “Yang perusahaan-perusahaan China yang IUI dasarnya mereka tidak terikat kepada peraturan Kepmen 268 Pak,” paparnya.

    Situasi yang ada tersebut dinilai menghambat operasional Antam secara signifikan, terutama pada penjualan feronikel yang hanya bisa dilakukan kepada mitra lama seperti Posco. Sementara, penjualan ke pihak lain dinilai tidak memungkinkan karena harga jual yang di bawah HPM bisa dianggap melanggar aturan oleh APH. “Nanti dampaknya kepada dividen dan juga kepada pajak Pak,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Stok BBM SPBU Swasta Kosong Meski Pertamina Sediakan Pasokan

    Stok BBM SPBU Swasta Kosong Meski Pertamina Sediakan Pasokan

    Bisnis.com, JAKARTA — Stok BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell, BP, dan Vivo di bilangan Jakarta masih kosong pada Senin (29/9/2025). Stok bensin masih tak tersedia di SPBU swasta itu meski Pertamina telah menyediakan pasokan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di SPBU Shell Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, suasana tampak sepi. Tidak ada antrean kendaraan yang datang untuk mengisi bahan bakar.

    Pada papan harga, tertulis Shell Super Shell V-Power masih kosong. Sementara, Shell V-Power Diesel tersedia dengan harga Rp14.130 per liter.

    Tampak petugas SPBU pun hanya berjaga dan memberi tahu calon pembeli yang datang bahwa stok BBM masih kosong. Asal tahu saja, stok BBM di SPBU swasta, termasuk Shell sudah kosong sejak akhir Agustus 2025.

    Ketika ditanya kapan persediaan BBM kembali normal, petugas mengaku tidak tahu. “Kami belum tahu kapan stok kembali normal,” ucap salah satu petugas.

    Suasana SPBU Shell Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025). Stok BBM di SPBU tersebut masih kosong. – Bisnis/Mochammad Ryan H

    Pemandangan serupa juga terjadi di SPBU BP bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Terpantau, suasana di SPBU tersebut lengang.

    Di bagian depan SPBU, terpasang spanduk bertuliskan ‘Tersedia Diesel’. Artinya, stok bensin masih kosong. Hal ini diperkuat dengan pengumuman pada papan harga bahwa BP 92 dan BP Ultimate tak tersedia.

    Sama seperti Shell, petugas di SPBU BP juga belum bisa memastikan kapan stok BBM kembali normal.

    Kekosongan stok BBM juga terjadi di SPBU Vivo Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Bahkan, SPBU ini menutup layanan seiring semua stok BBM besutan mereka kosong. 

    Tercatat pada papan harga bahwa Revvo 95, Revvo 92, dan Revvo 90 dituliskan dengan angka nol. Pihak Vivo pun memagari bagian depan SPBU, sehingga calon pembeli tak bisa masuk dan berbalik arah.

    Suasana SPBU Vivo Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025). SPBU tampak tutup seiring dengan kekosongan stok BBM. – Bisnis/Mochammad Ryan H

    SPBU Swasta Masih Negosiasi dengan Pertamina

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah meminta SPBU swasta kehabisan stok untuk membeli base fuel dari Pertamina sejak pekan lalu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun sempat menyebut stok BBM di SPBU swasta bakal segera hadir sekitar pekan ini. 

    Namun, hingga kini stok BBM di SPBU swasta masih kosong. Setidaknya, hal ini terjadi di SPBU Shell, BP, dan Vivo di kawasan Jakarta.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, stok BBM di SPBU swasta saat ini masih kosong lantaran kesepakatan antara mereka dan Pertamina masih terus bergulir. Menurutnya, baru satu SPBU swasta yang telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina, yakni Vivo.

    “Minggu lalu sudah ada pihak swasta yang sudah mulai menyetujui poin-poin negosiasi sama Pertamina. Ditunggu saja. Kan ketersediaan tergantung kesepakatan dari swasta sama Pertamina,” ujar Laode di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025). 

    Oleh karena itu, Laode belum bisa memastikan mulai kapan stok BBM di SPBU swasta kembali normal. Dia menekankan bahwa hal itu bergantung pada kesepakatan antara SPBU swasta dengan Pertamina.

    Apalagi, transaksi para badan usaha itu dilakukan secara business to business (B2B). Karenanya, Kementerian ESDM tidak bisa campur tangan lebih jauh selain memberi rekomendasi. Laode menyebut, saat ini Pertamina telah menyediakan 100.000 barel base fuel untuk SPBU swasta. “

    Yang jelas BBM-nya sudah ada di pelabuhan, di kargo. jadi sebenarnya ini tinggal kecepatan antara swasta dan Pertamina melakukan proses negosiasi,” tutur Laode.

    Kendati, Laode tak tinggal diam. Secara paralel pihaknya mengirimi surat kepada para pelaku usaha SPBU swasta dan Pertamina. Surat itu, bertujuan untuk mendorong kesepakatan antara SPBU swasta dan Pertamina. 

    “Kalau kami maunya diimplementasikan, makanya Minggu kemarin hari Jumat saya sudah bikin surat lagi ke Pertamina dan swasta agar segera mengimplementasikan. jadi tiap Minggu itu saya bersurat untuk mengingatkan,” ucap Laode.