Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Kementerian ESDM memanggil SPBU swasta soal BBM impor belum dibeli

    Kementerian ESDM memanggil SPBU swasta soal BBM impor belum dibeli

    Ini kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 WIB.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta guna membahas terkait belum dilakukannya pembelian base fuel dari bahan bakar minyak (BBM) impor yang disediakan oleh Pertamina.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pertemuan itu akan dilakukan hari Jumat ini di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM sekitar pukul 15.30 WIB.

    “Di Kantor Migas, jadi mungkin kita tunggu saja nanti sore ya. Info yang lebih pasti lagi mengenai kesepakatan yang ada,” kata Laode ditemui di Kantor Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat siang.

    Di menyampaikan pihaknya akan bertemu dengan para pengusaha SPBU dalam rangka negosiasi menuju kesepakatan antarbadan usaha.

    “Ini kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 WIB,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, British Petroleum (BP), dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

    Langkah tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP, yang telah terjadi sejak Agustus 2025.

    Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.

    Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada SPBU swasta yang membeli base fuel dari Pertamina.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bensin Shell Habis Total!

    Bensin Shell Habis Total!

    Jakarta –

    Tak ada lagi bensin Shell yang dijual. Stok BBM Shell habis total!

    Stok BBM Shell habis. Diakses pada laman Shell Indonesia per 3 Oktober 2025, stok Shell Super tak tersedia lagi. Tak cuma itu, Shell V-Power dan Shell V-Power Nitro+ juga tak tersedia.

    “Mohon maaf Shell Super tidak tersedia di SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan,” tulis Shell dalam laman tersebut.

    Sejatinya, kosongnya stok bensin di SPBU Shell sudah diprediksi sebelumnya. Presiden Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada hari Rabu juga sudah mengatakan bahwa sisa stok bensin hanya tersisa di lima SPBU. Stok bensin Shell itu akan habis pada Kamis malam.

    “Jadi kami memang benar-benar mengalami stock out atau kelangkaan untuk BBM jenis bensin,” ungkap Ingrid.

    Shell sudah mengantisipasi hal tersebut sejak bulan Juni. Shell juga sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan mengingat adanya kenaikan permintaan. Namun dari Kementerian ESDM dijelaskan ada pembatasan kuota impor. SPBU swasta diminta untuk membeli BBM dari Pertamina. SPBU swasta itu menyanggupi asalkan Pertamina bisa menyediakan base fuel tanpa campuran apapun. Terkait hal itu, Ingrid menyebut pihaknya belum melakukan negosiasi dengan Pertamina. Namun, dia mengatakan Shell siap menyerap BBM dari Pertamina asalkan sesuai dengan ketentuan dari perusahaan.

    “Kami memberikan contoh bahwa mendapatkan barang dari lokal atau Pertamina itu bukan hal haram yang haram buat Shell atau hal yang tabu. Kami pernah melakukannya, jadi kami percaya ini masih perlu didiskusikan tapi itu bukan yang akan kami tolak sepanjang tiga aspek itu terpenuhi,” terang Ingrid.

    SPBU swasta lainnya yakni BP dan Vivo diketahui sempat sepakat untuk membeli BBM dari Pertamina. Namun kesepakatan itu batal karena ditemukan adanya kandungan etanol 3,5 persen pada base fuel yang didatangkan Pertamina.

    “Isu yang disampaikan rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten, kontennya itu ada kandungan etanol dimana secara regulasi itu diperkenankan etanol dalam jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20 persen, nah sedangkan ada etanol 3,5 persen nah ini yang membuat kondisi temen-temen SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena konten etanol tersebut,” jelas Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar.

    (dry/din)

  • Tim ESDM Turun ke Dumai Cek Penyebab Kebakaran Kilang

    Tim ESDM Turun ke Dumai Cek Penyebab Kebakaran Kilang

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan tim ke Kilang Pertamina Dumai, Riau mengecek penyebab kebakaran pada Rabu malam (1/10/2025). Peristiwa kebakaran tersebut sudah ditangani dan api sudah sudah padam.

    “Kalau ini kan murni ada accident ya. Jadi tim saya, hari ini baru kita kirim tim untuk melihat apa penyebabnya setelah itu akan kita sampaikan,” kata Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Laode juga memastikan kebakaran tersebut tidak ada gangguan produksi di Kilang tersebut. Ia mengatakan kilang tersebut masih tetap beroperasi.

    “Kalau laporan semalam yang saya dapat dari pak GM itu tidak ada gangguan. Tetap produksi dan beroperasi,” katanya.

    Sebelumnya, Pertamina memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Kilang Dumai yang mengalami kebakaran pada Rabu malam tetap aman. Adapun kebakaran tersebut sudah padam dan terkendali pada pukul 23.20 WIB.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Dumai Agustiawan mengatakan, ketersediaan stok produk Pertalite tercatat tidak terdampak sehingga tetap dapat memasok Pertalite untuk wilayah Sumatra Bagian Utara (Sumbagut).

    Untuk kebutuhan Solar area Dumai dan Siak serta kebutuhan Avtur area Pekanbaru dipastikan tetap dapat dipenuhi oleh Kilang Dumai. Sedangkan kebutuhan untuk sebagian area Sumbagut lainnya akan disupport dengan alih suplai dari kilang Pertamina yang lain.

    “Dengan dukungan kilang-kilang lain di seluruh Indonesia, kami memastikan tidak ada gangguan suplai untuk masyarakat. Stok dan distribusi BBM tetap berada pada level aman,” ujar Agustiawan kepada detikcom, Kamis (2/10/2025).

    Terkait dengan penyebab kebakaran tersebut, Agustiawan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan investigasi untuk memastikan langkah pencegahan yang lebih optimal di masa mendatang.

    Ia, menegaskan bahwa komitmen PT KPI adalah memberikan jaminan energi yang andal meskipun dalam kondisi darurat sekalipun. Ia men

    “Terima kasih atas dukungan seluruh pihak. Kami percaya, dengan sinergi dan langkah responsif, dampak kejadian ini dapat tertangani dengan baik tanpa menimbulkan gangguan berarti bagi masyarakat,” tutur Agustiawan.

    Lihat Video ‘Kilang Minyak Dumai Kebakaran, Pertamina Fokus Pemadaman dan Isolasi’:

    (hns/hns)

  • ESDM Siapkan Mekanisme Baru Pengadaan BBM untuk SPBU Swasta

    ESDM Siapkan Mekanisme Baru Pengadaan BBM untuk SPBU Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengkaji mekanisme pengadaan BBM untuk pelaku usaha SPBU.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman memastikan skema baru itu bakal dibuat seideal mungkin. Hal ini dilakukan agar kejadiaan kehabisan stok BBM di SPBU swasta yang lebih cepat, tak terulang.

    “Kita akan siapkan suatu mekanisme yang pas. Sehingga nanti kedepannya kita tidak menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang,” ucap Laode di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Kendati, Laode belum bisa membocorkan mekanisme seperti apa yang dia maksud. Dia hanya menyebut, pelaku usaha SPBU, khususnya swasta telah mengajukan kuota impor untuk 2026.

    Laode juga tak bisa membocorkan dulu berapa kuota yang diajukan itu. Namun, dia memberi sinyal bahwa kuota yang diminta lebih tinggi dibanding 2025.

    “Saya belum bisa bocorkan angkanya ya. Nanti saja. Tapi intinya kita akan bahas khusus untuk tahun 2026,” ucap Laode.

    Asal tahu saja, kuota impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025, telah naik 10% dibanding 2024. Adapun secara volume anhka mencapai 776.248 kiloliter (KL).

    Adapun realisasi impor BBM badan usaha swasta saat ini sudah berada di atas 98%.

    Perinciannya, kuota impor BBM untuk Shell pada 2025 mencapai 329.704 KL untuk RON 92, 119.601 KL RON 95, dan 38.674 KL RON 98.

    Sementara untuk BP, kuota impor BBM mencapai 97.107 KL untuk RON 92 dan 11.863 KL untuk RON 95. Sedangkan kupat impor BBM Vivo mencapai 18.642 KL untuk RON 90, 60.857 KL RON 92, dan 7.302 KL RON 95.

  • Bahlil Klaim Stok BBM Aman

    Bahlil Klaim Stok BBM Aman

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan ketahanan Bahan Bakar Minyak (BBM) secara nasional mencapai 18 hingga 21 hari ke depan.

    Menurut Bahlil kondisi tersebut menunjukkan stok BBM dalam keadaan aman.

    “Stok BBM kita, mau RON 92, RON 95, RON 98, maupun Pertalite itu cukup untuk 18-21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Sementara, terkait kekosongan BBM di SPBU swasta, Bahlil menegaskan Kementerian ESDM telah memberikan kuota impor tambahan sebesar 10%. Selain itu, pemerintah juga telah menjembatani pembelian BBM ke Pertamina untuk mengatasi masalah kekosongan tersebut.

    Selebihnya, Bahlil mengatakan proses pengadaan dengan skema business-to-business (B2B) tersebut diserahkan ke pihak SPBU swasta dan Pertamina.

    “B2B-nya silahkan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita, ketersediaan kita menipis. Nggak ada. Udah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya,” terang Bahlil.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman menambahkan, Untuk kuota impor tahun depan sedang disiapkan mekanisme yang pas, sesuai dengan data yang diserahkan oleh SPBU swasta untuk impor BBM tahun depan.

    “Nah tahun depan itu badan usaha swasta sudah kirim permintaannya ke saya. Jadi nanti kami akan rapatkan. Kita akan siapkan suatu mekanisme yang pas. Sehingga nanti ke depannya kita tidak menghadapi kondisi-kondisi seperti sekarang,” tutur Laode.

    (hns/hns)

  • Tanggapi keluhan Antam, ESDM tinjau mekanisme ekspor emas

    Tanggapi keluhan Antam, ESDM tinjau mekanisme ekspor emas

    Yang ekspor emas, nanti kami coba lihat siapa saja yang ekspor, terus mekanismenya apa

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan meninjau mekanisme ekspor emas sebagai respons atas keluhan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang kekurangan pasokan emas.

    “Yang ekspor (emas) nanti kami coba lihat siapa saja yang ekspor, terus mekanismenya apa,” ucap Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis.

    Hal tersebut merespons keluhan Antam ihwal sulitnya perusahaan pelat merah tersebut mendapatkan pasokan emas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Senayan Jakarta, Senin (29/9).

    Direktur Utama Antam Achmad Ardianto menyampaikan Indonesia berpotensi memproduksi emas sebesar 90 ton per tahunnya.

    Namun, karena tidak ada aturan yang mengharuskan perusahaan tambang untuk menjual hasil tambang emasnya kepada Antam, perusahaan pelat merah tersebut tidak bisa memenuhi permintaan emas di dalam negeri.

    Tambang emas milik Antam yang berlokasi di Pongkor, Jawa Barat, hanya bisa memproduksi 1 ton emas dalam satu tahun.

    Sedangkan, realisasi penjualan emas Antam pada 2024 berada di angka 43 ton. Tahun ini, Antam menargetkan penjualan emas mencapai 45 ton.

    Ketimpangan produksi emas Antam dengan permintaan emas menyebabkan Ardianto mengimpor emas kurang lebih 30 ton dari Singapura dan Australia.

    Tri akan melihat apakah terdapat pajak dari impor emas maupun ekspor emas, serta menimbang opsi mana yang lebih menguntungkan.

    Terlebih, Antam sudah menjalin kerja sama dengan PT Freeport Indonesia terkait bisnis pembelian sebanyak 30 ton emas.

    Oleh karena itu, ia belum menentukan apakah nantinya akan mewajibkan perusahaan tambang emas untuk menjual produksinya kepada Antam.

    “Kalau misalnya Freeport nanti sudah selesai, terus berjalan dengan baik, kan sudah ada tanda tangan kontrak, nanti kami putuskan,” ujar Achmad.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM sebut Pertamina serap BBM yang ditolak Vivo

    ESDM sebut Pertamina serap BBM yang ditolak Vivo

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan base fuel dari bahan bakar minyak (BBM) yang diimpor oleh Pertamina akan diserap sendiri, setelah ditolak oleh PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) karena kandungan etanol.

    “Itu dipakai sendiri sama Pertamina,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas, Jakarta, Kamis.

    Vivo batal membeli base fuel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina karena ada kandungan etanol sekitar 3,5 persen pada hasil uji lab base fuel yang diimpor oleh Pertamina.

    Padahal, sebelumnya Vivo sudah menyepakati untuk membeli base fuel dari Pertamina sebanyak 40 ribu barel (MB), dari 100 ribu barel yang sudah diimpor oleh perusahaan plat merah tersebut.

    Laode menyampaikan bahwa Pertamina sama sekali tidak mengalami kerugian dari pembatalan kesepakatan antara Pertamina dengan Vivo.

    “Tidak (ada kerugian),” kata Laode.

    Laode menjelaskan bahwa kandungan etanol dalam base fuel yang diimpor oleh Pertamina tidak melanggar spesifikasi yang diatur oleh pemerintah. Spesifikasi BBM yang diatur oleh Kementerian ESDM adalah research octane number (RON) atau angka oktan.

    Bahkan, lanjut Laode, kandungan etanol wajar ditemukan di bahan bakar ramah lingkungan (biofuel).

    Oleh karena itu, penolakan Vivo terhadap BBM yang diimpor oleh Pertamina karena Vivo memang memiliki spesifikasi khusus, bukan karena kualitas BBM Pertamina yang bermasalah.

    “Itu spek yang ada di mereka (Vivo) sendiri, tidak mau menggunakan (BBM) yang mengandung etanol. Tapi, bukan berarti (kandungan etanolnya) tidak berada di dalam toleransi, itu perbedaannya,” ujar Laode.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, bp, dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

    Langkah tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan bp, yang telah terjadi sejak Agustus 2025.

    Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.

    Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada SPBU swasta yang membeli base fuel dari Pertamina.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jaga Stok BBM, Pertamina Patra Niaga Jamin Produk Sesuai Spesifikasi dan Aturan – Page 3

    Jaga Stok BBM, Pertamina Patra Niaga Jamin Produk Sesuai Spesifikasi dan Aturan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertamina Patra Niaga memastikan selalu membuka kolaborasi bersama SPBU swasta untuk memastikan layanan energi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat tetap terjamin. Ini menindaklanjuti arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan komitmen dalam menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, menjelaskan, pihaknya berkomitmen menghadirkan layanan terbaik dengan tetap tunduk pada regulasi yang berlaku.

    “Kami memastikan seluruh produk BBM yang disalurkan sesuai dengan spesifikasi resmi pemerintah serta mekanisme pengadaan yang berlaku. Dalam menjalankan amanah menjaga pasokan energi nasional, Pertamina Patra Niaga tidak bekerja sendiri, tetapi kami juga terbuka untuk berkolaborasi dengan SPBU swasta,” jelas Roberth dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/2/2025).

    Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa distribusi BBM tidak hanya berfokus di perkotaan, namun juga menyentuh wilayah pelosok dari Sabang hingga Merauke.

    Upaya ini diiringi dengan investasi untuk memperkuat ketahanan energi, baik di daerah yang sedang berkembang maupun di wilayah terpencil, sebagai dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Terkait kolaborasi dengan badan usaha swasta, Pertamina Patra Niaga juga menekankan pentingnya ruang negosiasi yang saling menghormati prosedur internal masing-masing pihak. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat sistem layanan energi nasional secara menyeluruh demi masyarakat.

     

  • ini Alasan BP-Vivo Batal Beli BBM dari Pertamina – Page 3

    ini Alasan BP-Vivo Batal Beli BBM dari Pertamina – Page 3

    Penemuan adanya kandungan etanol sebesar 3,5 persen dalam bahan bakar impor Pertamina menjadi momen penting dalam proses negosiasi bisnis ke bisnis (B2B) ini.

    Achmad Muchtasyar menyampaikan bahwa kandungan etanol tersebut menjadi alasan utama bagi SPBU swasta, termasuk Vivo dan BP-AKR, untuk membatalkan rencana pembelian mereka.

    “Ini (kandungan etanol) yang membuat teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian (base fuel), karena ada konten etanol tersebut,” ungkapnya.

    Menarik untuk dicatat, Achmad juga menyoroti bahwa dari perspektif regulasi, keberadaan kandungan etanol tersebut sebenarnya masih dibolehkan. Ia mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan batas maksimal kandungan etanol di bawah 20 persen.

    Dengan kata lain, kadar 3,5 persen yang ada dalam bahan bakar tersebut masih jauh di bawah ambang batas yang diizinkan oleh pemerintah.

    Akibat dari keputusan pembatalan oleh Vivo dan BP-AKR, negosiasi B2B harus dimulai dari awal lagi. Sebanyak 100 ribu barel bahan bakar yang sudah diimpor oleh Pertamina dipastikan belum dapat dijual kepada SPBU swasta.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga pernah menyatakan bahwa Shell, Vivo, BP, dan Exxon Mobil telah memberikan persetujuan untuk skema impor tambahan BBM melalui Pertamina.

  • DPR Tantang Shell Dkk Bangun SPBU di Papua: Pasti Enggak Mau, Karena Rugi – Page 3

    DPR Tantang Shell Dkk Bangun SPBU di Papua: Pasti Enggak Mau, Karena Rugi – Page 3

    Dalam rangka impor BBM tambahan melalui Pertamina tersebut, Anggia menekankan bahwa pihak Pertamina tidak mengambil keuntungan sepeser pun daripadanya.

    “Bisa dipastikan, Dirut Pertamina juga sudah menyampaikan, bahwa tidak akan mengambil keuntungan dalam kondisi yang sekarang. Yang penting jadi prioritas kita sekarang adalah untuk memberikan barangnya ada di masyarakat, untuk melayani konsumen,” tegasnya.

    “Ketika sudah ada di sini, dengan spesifikasi syarat yang diberikan, pihak Pertamina saat ini posisinya menunggu. Menunggu badan usaha-usaha untuk segera menyelesaikan mekanisme B2B-nya, sehingga masyarakat bisa segera terlayani sampai akhir tahun ini,” dia menambahkan.

    Menyikapi kekurangan stok BBM saat ini, Kementerian ESDM bakal melakukan evaluasi terhadap kebutuhan kuota impor BBM untuk tahun depan.

    Anggia menyampaikan, masing-masing perusahaan pengelola SPBU swasta pada Oktober 2025 nanti akan mengajukan berapa kebutuhan BBM mereka untuk tahun depan. Sesuai dengan ketentuan neraca komoditas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024.

    “Rencana impornya sudah diajukan Oktober ini untuk 2026. Jadi kalau ada istilah monopoli, impor satu pintu, itu untuk tahun 2026 tidak ada. Dan untuk tahun ini pun juga tidak ada, hanya mekanisme B2B dan kolaborasi yang kita jalankan,” pungkasnya.