Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Indonesia di Pusat Mineral Kritis: Menempa Masa Depan Energi Bersih dengan Keberlanjutan dan Standar Global

    Indonesia di Pusat Mineral Kritis: Menempa Masa Depan Energi Bersih dengan Keberlanjutan dan Standar Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia menjadi sorotan utama dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) melalui sebuah sesi dialog penting yang menyoroti peran strategis bangsa dalam transisi energi global.

    Sesi berdurasi 90 menit yang diselenggarakan oleh PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bertajuk “Indonesia at the Epicenterof Critical Minerals: Nickel, Copper, and the Global Energy Transition” ini mempertemukan para pemimpin dari kalangan pemerintah, industri, dan lembaga keberlanjutan.

    Para narasumber membahas bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan potensi sumber daya alamnya yang besar dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, inklusi sosial, serta ketahanan ekonomi jangka panjang.
     
    Sesi ini dimoderatori oleh Ashwin Balasubramanian, Partner di McKinsey & Company, dan menghadirkan Bernardus Irmanto (Presiden Direktur & CEO, PT Vale Indonesia), Dr. Ing. Tri Winarno (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), David Wei(General Manager, Huayou Indonesia), Tom Malik (Head ofCorporate Communications, PT Merdeka Copper Gold Tbk), serta Rebecca Burton (Deputy Director, Initiative forResponsible Mining Assurance – IRMA).
     
    Permintaan global terhadap nikel dan tembaga—dua mineral penting bagi kendaraan listrik, energi terbarukan, dan elektrifikasi—diproyeksikan akan meningkat dua hingga tiga kali lipat pada tahun 2040. Indonesia, yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan operasi tembaga yang berkembang pesat, berada di pusat transformasi tersebut.“Mineral kritis merupakan fondasi dari transisi energi global, dan Indonesia berada di pusatnya,” ujar Bernardus Irmanto, CEO PT Vale Indonesia.

  • Kejagung: Tak Ada Dakwaan Oplosan dalam Kasus Pertamina

    Kejagung: Tak Ada Dakwaan Oplosan dalam Kasus Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tidak ada kata oplosan dalam surat dakwaan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna menyatakan bahwa istilah oplosan memang tidak ada dalam kasus Pertamina itu. Sebab, yang ada hanya istilah blending.

    “Jadi memang tidak ada istilah oplosan sekarang sebetulnya, kan blending-an,” ujar Anang di Kejagung Rabu (10/10/2025).

    Dia menjelaskan blending  itu memang istilah yang lumrah dalam industri perminyakan. Namun, dalam kasus tata kelola minyak ini justru disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

    Dengan demikian, praktik culas tersebut malah mengakibatkan kerugian negara. “Ibaratnya blending-an dari RON 88 atau RON 92 yang memang dijual dengan harga di bawah, ya kan di situ. Di situ kan ada, dan dia termasuk ya yang diuntungkan, ada diperlakukan istimewa, itu saja,” pungkas Anang.

    Sekadar informasi, berdasarkan surat dakwaan terhadap terdakwa eks Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan terdapat penyelewengan formula harga jual eceran (HJE) yang tidak mencerminkan kondisi pasar. 

    Dugaan manipulasi HJE itu dilakukan agar kompensasi yang diterima Pertamina menjadi lebih besar dari seharusnya. Adapun, blending ini dilakukan dengan pencampuran High Octane Mogas Component (HOMC-RON minimal 92) dan Naptha dengan fraksi formula  blending tertentu.

    Formula blending RON 92 dan Naphta tersebut juga digunakan oleh PT Pertamina baik dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Alpha untuk impor Pertalite RON 90 sejak tahun 2021. Formula itu dilakukan melalui proses produksi Pertalite RON 90 di kilang PT Pertamina. 

    Padahal, pencampuran terbaik dari komponen yang memiliki harga publikasi untuk menghasilkan RON 90 yang sesuai dengan spesifikasi Kementerian ESDM adalah terdiri dari 8,90% Naphta RON 72 ditambah dengan 91,10% RON 92. 

    Dengan menggunakan formula campuran tersebut, kompensasi yang harus dibayarkan Pemerintah menjadi lebih rendah sebesar Rp13,1 triliun dibandingkan dengan kompensasi menggunakan HJE saat ini untuk tahun 2022-2023.

    “Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp13.118.191.145.790,40 yang merupakan pembayaran oleh pemerintah yang lebih besar dari seharusnya atas kompensasi Pertalite selama tahun 2022-2023,” dikutip dalam surat dakwaan Riva, Jumat (10/10/2025).

  • Bahlil Bakal Kirim Tim Untuk Berguru Bangun PLTS Murah di India

    Bahlil Bakal Kirim Tim Untuk Berguru Bangun PLTS Murah di India

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengirim tim ke India untuk mempelajari Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut dilakukan setelah mendengar bahwa proyek PLTS di negara tersebut sangat murah.

    “Di India, saya baca salah satu media, ini ada pembangunan PLTS 220 Megawatt dengan biaya hanya 3 sen,” ujarnya dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di JCC Senayan, Jumat (10/10).

    Menurutnya, jika hal itu diterapkan di Indonesia, maka akan memudahkan pengembangan energi hijau di Tanah Air. “Kalau itu bisa diterapkan di Indonesia, katakanlah kalau itu benar. Saya lagi mengirim tim untuk mengecek di sana. Kalau itu benar, maka saya pikir ini sebuah hal yang juga bisa kita elaborasi untuk bisa kita lakukan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Bahlil menyatakan, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan bisa membangun Pembangkit Listrik Tenaga suray (PLTS) di tiap Desa dengan kapasitas hingga 1,5 Mega Watt (MW).

    Kelak, kapasitas total PLTS di setiap Desa di Indonesia akan mencapai 100 Giga Watt (GW).

    “Seluruh Indonesia. Kan itu program Bapak Presiden yang satu desa, 1 sampai 1,5 MW solar panel ya,” kata Bahlil di sela acara 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE), di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Sebagaimana diketahui, pemerintah bakal menggenjot pembangunan PLTS hingga 2034. Hal tersebut menyusul disahkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034.

    Dari seluruh jenis kapasitas pembangkit energi bersih yang akan dibangun di dalam RUPTL baru, sumber energi surya memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,1 GW.

    Bahlil sempat mengungkapkan rencana pembangunan PLTS dengan target 100 GW tersebut memerlukan keterlibatan para investor asing. Mengingat, kapasitas industri panel surya dalam negeri saat ini hanya sekitar 5 GW per tahun.

    “Pasti (melibatkan investor asing) karena solar panel 100 gigawatt itu kan cukup besar,” kata Bahlil di Istana Negara, Senin (15/9/2025).

    Oleh sebab itu, pemerintah akan mencari investor asing yang bersedia turut serta menyukseskan proyek ini dan dapat berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional serta BUMN, termasuk di dalamnya adalah PLN.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Akademisi Nilai Program BBM Campur Etanol Jadi Terobosan Capai Swasembada Energi

    Akademisi Nilai Program BBM Campur Etanol Jadi Terobosan Capai Swasembada Energi

    Bisnis.com, BANDUNG— Upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). 

    Kebijakan yang tengah digulirkan pemerintah melalui penggunaan campuran etanol ke dalam BBM jenis bensin dinilai sebagai salah satu terobosan penting mencapai tujuan itu.

    Dosen Program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba) Ima Amaliah mengatakan, program swasembada energi sudah seharusnya dijalankan sejak lama, bahkan sejak masa kejayaan minyak Indonesia di era 1980-an. Saat itu, kata dia, hasil dari sektor migas seharusnya dimanfaatkan untuk membangun fondasi energi nasional yang mandiri.

    “Saya mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Program swasembada energi adalah langkah yang tepat dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujar Ima dalam diskusi bertajuk ‘Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?’ yang diselenggarakan oleh Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung, Jumat (10/10/2025).

    Menurut Ima, momentum menuju kemandirian energi saat ini sangat tepat karena dunia tengah menghadapi tantangan perubahan iklim. Indonesia pun sudah terikat pada komitmen Paris Agreement atau Perjanjian Paris untuk mencapai net zero emission paling lambat tahun 2050. Karena itu, transformasi menuju energi bersih seperti bioetanol merupakan bagian dari kewajiban global. 

    Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yus Widjajanto menilai kebijakan pencampuran etanol dalam BBM yang tengah diinisiasi pemerintah menjadi langkah nyata dalam mengurangi impor energi. Menurutnya, secara teknis bahan bakar dengan kandungan etanol terbukti aman digunakan pada kendaraan bermotor modern dan bisa membantu menekan emisi karbon.

    “Etanol dari tebu, jagung, atau singkong itu tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga memperkuat rantai pasok energi domestik. Selama kadar etanolnya diatur dengan benar, kendaraan tidak akan mengalami masalah teknis berarti,” kata Tri.

    Tri menambahkan, pemanfaatan etanol bisa membantu menekan ketergantungan impor BBM yang selama ini mencapai lebih dari 45% kebutuhan nasional. Selain itu, pengembangan industri bioetanol dalam negeri juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah bagi produk pertanian nasional.

    “Ini langkah strategis untuk membangun kemandirian energi berbasis sumber daya dalam negeri. Pemerintah tinggal memastikan kesinambungan pasokan bahan baku dan infrastruktur distribusinya,” ujarnya.

    Selain program etanol, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi menilai positif kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai regulasi sumur minyak rakyat untuk mengerek produksi agar tidak ketergantungan lagi pada impor.  

    Kata Yogi, semua hal tersebut akan berjalan efektif jika diikuti pembenahan tata kelola energi. Ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks. 

    “Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah,” ujar Yogi. 

    Meski begitu, Yogi mengingatkan agar kebijakan sumur rakyat tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Ia mewanti-wanti agar masyarakat tidak dijadikan proksi dari perusahaan besar yang ingin mengeruk keuntungan untuk golongan tertentu saja.

    Para akademisi itu sepakat bahwa kebijakan etanol dapat menjadi batu loncatan menuju kemandirian energi nasional, asalkan didukung dengan inovasi teknologi, riset berkelanjutan, dan komitmen politik yang kuat. 

  • Indonesia Bahas Mekanisme Ekspor Listrik ke Singapura

    Indonesia Bahas Mekanisme Ekspor Listrik ke Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru terkait proyek energi hijau hasil kerja sama antara Indonesia dan Singapura.

    Dia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, Indonesia akan mengekspor listrik bersih ke Singapura. Sementara itu, pemerintah Singapura telah memastikan akan memulai pengembangan kawasan industri hijau yang potensial di wilayah Bintan, Batam, dan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). 

    “Sudah tentu ekspor listrik ini saling menguntungkan. Jangan ada satu negara yang merasa lebih hebat daripada negara lain, kita saling menguntungkan,” ujar Bahlil di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Jumat (10/10/2025).

    Kabar terbaru, Bahlil mengatakan, pemerintah sedang membahas mekanisme secara lebih detail terkait aturan di masing-masing negara sebelum mulai melaksanakan proyek tersebut.

    “Sekarang tinggal kita lagi dalam pembahasan terkait dengan mekanismenya dan kedua negara menghargai aturan di masing-masing negara,” jelasnya.

    Perlu diketahui, ada tiga poin dalam perjanjian kerja sama pada proyek energi hijau ini, yang meliputi perdagangan listrik energi yang bersih, lalu carbon capture storage (CCS), dan yang ketiga membangun kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepulauan Riau.

    Mengacu laman resmi Kementerian ESDM, investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan kerja sama tersebut diperkirakan di atas US$10 miliar atau sekitar Rp160 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS).

    Skema modal hingga US$10 miliar tersebut terbagi dalam tiga langkah strategis. Pertama, pembangunan instalasi besar-besaran panel surya. Kedua, investasi pada fasilitas CCS yang menjanjikan posisi Indonesia dan Singapura sebagai pionir regional. 

    Ketiga, pendirian kawasan industri hijau yang akan menyatukan rantai pasok manufaktur, teknologi, dan logistik dengan standar rendah emisi karbon.

    Untuk menjamin realisasi investasi, Indonesia dan Singapura membentuk satuan tugas bersama, Satuan Tugas (Satgas) Energi Baru Terbarukan (EBT) Lintas Batas, yang dipimpin langsung oleh menteri ESDM dan menteri perdagangan dan industri Singapura. 

    Nantinya, tim ini bertugas merumuskan rencana aksi, mulai detail teknis pembangunan, skema pendanaan, hingga tata kelola kawasan industri hijau yang berkelanjutan.

  • BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Bantah Halangi Investasi Shell Cs di RI

    BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Bantah Halangi Investasi Shell Cs di RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah bahwa pemerintah telah menghalangi investasi SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo di tengah polemik kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) saat ini.

    Sebelumnya, sejumlah SPBU swasta itu mengadu kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait kepastian dan keberlanjutan investasi di Indonesia, imbas kondisi langkanya stok BBM.

    Bahlil pun menepis anggapan bahwa pemerintah mengganjal investasi Shell, Vivo, dan lainnya mengingat kuota impor BBM yang diberikan kepada SPBU swasta pada tahun ini sebesar 110%.

    “Jadi gini, menyangkut dengan SPBU swasta, kita menghargai semua investasi yang ada. Tapi swasta juga harus mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti kita tidak membiarkan semuanya,” ujar Bahlil di JCC Senayan, pada Jumat (10/10/2025).

    Perlu diketahui, SPBU swasta sudah tidak diberikan tambahan kuota impor BBM lantaran pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.

    “Semuanya kita kasih, bukan tidak kita kasih, 110% itu kan harusnya sudah paten kali, kan? Jadi apanya investasi yang kita halangi?,” kata Bahlil.

    Sebagaimana diketahui, kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 memicu spekulasi di pasar energi terkait stabilitas pasokan dan dinamika persaingan di sektor hilir migas.

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM menawarkan solusi dengan meminta SPBU swasta membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina, mengingat perusahaan pelat merah itu masih memiliki sisa kuota impor yang belum terpakai.

    Namun, sebagian badan usaha swasta belum sepakat dengan opsi tersebut lantaran kargo base fuel yang didatangkan Pertamina disebut mengandung etanol hingga 3,5%.

    Menanggapi kondisi ini, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu akhirnya menggelar pertemuan dengan sejumlah badan usaha SPBU, seperti Pertamina, Shell, BP, dan Vivo.

    Todotua menegaskan pemerintah terus memantau situasi investasi di sektor hilir energi, terutama setelah muncul isu pembatasan kuota impor BBM non-subsidi yang dijual oleh SPBU swasta.

    “Intinya, negara harus hadir dalam mengelola kepastian investasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut, pemerintah tengah berupaya membangun forum komunikasi yang kondusif agar pelaku usaha dan Pertamina dapat mencari solusi bersama terhadap tantangan pasokan BBM di dalam negeri.

  • Bahlil Bantah Ganjal Investasi Shell cs Buntut BBM Kosong

    Bahlil Bantah Ganjal Investasi Shell cs Buntut BBM Kosong

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kunjungan badan usaha swasta seperti Shell, Exxon, hingga BP AKR ke kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Badan usaha swasta meminta kepastian investasi di tengah kelang BBM di SPBU mereka.

    Bahlil membantah dirinya menghalang-halangi rencana investasi badan usaha swasta di Tanah Air. Menurutnya, pemerintah sudah memberikan tambahan kuota impor menjadi 110% pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

    “110% itu kan harusnya udah paten kali itu kan. Jadi apanya investasinya yang kita halangi?” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Adapun tahun ini SPBU swasta diminta bekerja sama dengan Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok BBM. Kosongnya stok di SPBU swasta sudah terjadi sejak akhir Agustus 2025.

    “Menyangkut kuota impor, saya sampaikan sekali lagi ya. Kuota impor itu sudah kita memberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Semuanya kita kasih, bukan nggak kita kasih. Jadi apanya?” tambah Bahlil

    Bahlil juga menegaskan dirinya menghargai semua investasi yang dilakukan pihak swasta. Tapi ia meminta para pengusaha patuh terhadap aturan pemerintah.

    “Jadi gini, menyangkut dengan swasta kita menghargai semua investasi yang ada. Tapi juga swasta harus mengikuti aturan yang ada,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengakui polemik kelangkaan BBM dan pembatasan kuota impor membuat rencana bisnis badan usaha swasta terganggu. Namun, ia mengingatkan bahwa Kementerian ESDM perlu juga menyesuaikan neraca impor.

    “Iya (terganggu), karena memang ada pembatasan kuota itu menjadi cukup terganggu. Tapi kan juga dari sisi Kementerian ESDM juga mereka butuh menyesuaikan juga dalam neraca kuota impornya mereka,” imbuh Todotua.

    Meski begitu Todotua memastikan rencana investasi badan usaha swasta tetap berjalan sesuai rencana. Sebelumnya, Todotua menyebut pertemuan dirinya dengan perwakilan SPBU swasta membahas isu kelangkaan BBM.

    “Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini, kepada Kementerian kami mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita, kaitannya dengan adanya isu pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar yang dijual, yang non-subsidi dijual oleh SPBU para pelaku usaha,” jelas Todotua dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    (ily/rrd)

  • Stok BBM Lagi Kosong, BP Tetap Mau Bangun SPBU Baru di RI

    Stok BBM Lagi Kosong, BP Tetap Mau Bangun SPBU Baru di RI

    Jakarta –

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu memastikan rencana BP menambah SPBU di Indonesia tetap berjalan sesuai rencana. Saat ini BP mengoperasikan 70 SPBU dan ditargetkan mencapai 250 SPBU di tahun 2030.

    Tahun 2025 sendiri BP berencana menambah 10 SPBU baru. Adapun kepastian soal keberlanjutan investasi disampaikan di tengah kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta.

    “Kita bilang oke ya, aman ya, jalan terus semuanya nggak ada yang berubah, mereka semua commit. Kaya BP itu itu dia punya planning sampai 2030 mereka itu ada sekitar up to 250 SPBU yang mereka planning. Jadi itu schedule planning mereka tetap jalan. Tahun ini mereka ada penambahan 10 SPBU,” ujar Todotua di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Meski begitu, Todotua mengakui polemik kelangkaan BBM dan pembatasan kuota impor membuat rencana bisnis badan usaha swasta terganggu. Namun, ia mengingatkan bahwa Kementerian ESDM perlu juga melakukan penyesuaian terhadap neraca impor

    “Iya (terganggu), karena memang ada pembatasan kuota itu menjadi cukup terganggu. Tapi kan juga dari sisi Kementerian ESDM juga mereka butuh menyesuaikan juga dalam neraca kuota impornya mereka,” imbuh Todotua.

    Todotua lalu memastikan persoalan ini akan selesai tahun ini. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi demi implementasi yang lebih baik di tahun 2026.

    Menurutnya, kelangkaan BBM di SPBU swasta disebabkan perubahan pola konsumsi dari BBM subsidi ke BBM non subsidi, salah satunya peralihan ke swasta. Ia menilai perubahan ini sebenarnya bagus karena mengurangi pengeluaran subsidi oleh pemerintah.

    “Karena secara prinsip permasalahan itu kan adanya shifting dari orang yang mengkonsumsi subsidi jadi non subsidi, which is kan sebenarnya bagus. Beban subsidi kita menjadi turun,” tutur Todotua.

    Terkait pertemuan dirinya dengan badan usaha swasta beberapa waktu lalu, Todotua menyebut pihaknya ingin menyejukkan situasi yang berlangsung. Ia mengingatkan bahwa menjaga investasi yang sudah ada sama pentingnya dengan menarik investasi baru.

    “Karen itu cycle ekonominya tercipta di situ. Sehingga di situ kalau umpama mereka ada terganggu, atau sampai pull out , itu kan kita rugi tenaga kerjanya hilang, ekosistem ekonomi yang terbentuk juga, kita jaga lah,” tutup Todotua.

    (ily/rrd)

  • Bahlil Sebut Tambang Bawah Tanah Freeport Belum Beroperasi, Masih Diaudit

    Bahlil Sebut Tambang Bawah Tanah Freeport Belum Beroperasi, Masih Diaudit

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan seluruh kegiatan produksi tambang bawah tanah (underground) di area Grasberg Block Cave PT Freeport Indonesia (PTFI) masih belum beroperasi.

    Bahlil mengatakan kegiatan produksi tambang bawah tanah akan bisa beroperasi kembali setelah audit yang dilakukan Kementerian ESDM rampung dan berbagai hal lainnya yang perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar mengetahui penyebab kejadian longsor di bawah tanah dapat diketahui, sehingga hasil audit ini bisa dilakukan mitigasi agar kejadian longsor bawah tanah tidak terjadi kembali.

    “Yang pertama adalah kita melakukan audit total terhadap implementasi daripada operasi underground di Freeport. Sekarang belum ada yang bisa dilakukan produksi, tetapi kita lagi lakukan audit, sampai kemudian kita bisa menemukan apa faktor penyebabnya, dan setelah itu, kita akan mitigasi agar hal-hal yang terjadi sekarang tidak lagi terjadi ke depan dan itu dibutuhkan berbagai langkah-langkah terkait dengan teknik sipilnya, teknik tambangnya, dan ini tim saya lagi terus melakukan proses audit di sana,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (10/9/2025).

    Terkait kemungkinan sanksi bagi perusahaan, Bahlil menegaskan pemerintah belum akan memberikan sanksi kepada Freeport sebelum hasil audit keluar.

    “Sanksinya itu kan setelah hasil audit. Kan kita tidak boleh menghukum sesuatu tanpa ada dasarnya. Kan kita audit dulu apa persoalannya, penyebabnya apa. Setelah itu baru kita bisa memberikan rekomendasi, apakah rekomendasi itu berbentuk perbaikan atau apa, nanti kita lihat, ya,” katanya.

    Freeport Investigasi

    Sebelumnya, Direktur PTFI, Tony Wenas mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi yang kemudian dilakukan evaluasi. Selanjutnya, hasil evaluasi ini akan dilaporkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Ia menjelaskan, proses evakuasi ketujuh pekerja ini berjalan selama kurang lebih 27 hari. Saat ini, ketujuh pekerja tersebut telah diantar ke masing-masing kampung halaman. Proses pencairan asuransi keluarga terkait juga masih terus berlangsung.

    “Kita kan lagi melakukan investigasi, dan berdasarkan investigasi tersebut dilakukan evaluasi, baru kita akan, ya tentu saja komunikasi dengan Kementerian ESDM-nya, dalam hal ini Inspektur tambang,” kata kepada wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    (ara/ara)

  • Benarkah Penambahan Saham Pemerintah di Freeport 12% Gratis? Begini Jawaban Bahlil

    Benarkah Penambahan Saham Pemerintah di Freeport 12% Gratis? Begini Jawaban Bahlil

    Jakarta –

    Pemerintah mengklaim pembahasan tambahan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12% sudah mencapai tahap akhir. Benarkah penambahan saham 12% didapatkan secara gratis?

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum bisa menjawab hal tersebut. Bahlil mengatakan penandatanganan kontrak perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2061 masih diproses, dan hal ini harus melibatkan berbagai pihak.

    Bahlil mengatakan penambahan porsi saham tersebut apakah didapatkan secara gratis atau bayar akan diumumkannya ketika kontrak perpanjangan IUPK sudah diteken.

    “Gini, setelah saya melakukan perpanjangan kontrak saya baru umumkan, tetapi untuk urusan penambahan saham itu sudah dalam diskusi dan paraf kesepakatan, tetapi itu semua harus tertuang dalam kontak dan kontrak perpanjanganya lagi dalam proses. Saya kan harus libatkan diskusi dengan pemerintah Provinsi Papua. Jadi harus kita bicarakan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Sebagai informasi, saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan dari penambahan saham 12% tersebut, maka nantinya Freeport akan mendapatkan izin penambangan hingga tahun 2061.

    “Rancangannya akan ke sana (2061) karen undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang berbasis smelterkan sampai cadangan selesai,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menyebut pemerintah menerima tambahan kepemilikan saham Freeport-McMoRan secara free of charge alias tanpa biaya. Adapun penambahan yang disepakati sebesar 12%.

    “Hasil negosiasi kami juga kan kita akan mendapatkan penambahan saham 12% ya. Free of charge ya, jadi tidak ada biaya sama sekali. Nah, implementasinya akan terus difinalisasi,” jelas Rosan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Ditemui terpisah, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas tak menyebut angka 12% telah mencapai kesepakatan akhir. Pasalnya, belum ada perjanjian di atas kertas.

    Diketahui, penambahan saham pemerintah di tambang Freeport menjadi bagian dari negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Sementara saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga 2041.

    “Saya baru bisa bilang sudah final, kalau memang sudah disepakati, ditandatangan dalam arti kata begitu,” ungkapnya.

    (ara/ara)