Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Kementerian ESDM Uji BBM Campur Etanol 10%, Cek Kecocokan di Iklim Tropis – Page 3

    Kementerian ESDM Uji BBM Campur Etanol 10%, Cek Kecocokan di Iklim Tropis – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan uji coba bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol 10 persen atau E10, yang dirancang agar sesuai dengan karakteristik iklim tropis Indonesia. Untuk memastikan hasil yang akurat, ESDM akan menggandeng industri otomotif dalam melakukan pengujian menyeluruh terhadap mesin kendaraan.

    “Jadi pengujiannya menyeluruh, statistiknya mesin-mesin seperti apa, korosif atau nggak, filternya diganti berapa, atau karetnya seperti apa. Ini nanti akan persis seperti (uji) biodiesel,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi usai penandatanganan nota kesepahaman di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

    Uji coba ini juga mempertimbangkan sejumlah kekhawatiran publik, termasuk potensi etanol yang dianggap tidak cocok untuk iklim tropis dan sifatnya yang dapat menyebabkan korosi bila bersentuhan dengan material seperti karet.

     

  • Gugatan Perdata Bahlil Terkait BBM Langka Masuk ke Tahap Mediasi Nasional 15 Oktober 2025

    Gugatan Perdata Bahlil Terkait BBM Langka Masuk ke Tahap Mediasi Nasional 15 Oktober 2025

    Gugatan Perdata Bahlil Terkait BBM Langka Masuk ke Tahap Mediasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gugatan perdata terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah pom bensin swasta telah masuk ke tahap mediasi.
    Hal ini disampaikan oleh Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani setelah memeriksa kelengkapan identitas para pihak.
    “Sebelum pemeriksaan kita lakukan, kepada para pihak diwajibkan untuk proses mediasi,” kata Hakim Ketua Ni Kadek Susantiani, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).
    Dalam sidang kedua ini, semua pihak sudah hadir.
    Tati Suryati selaku penggugat hadir langsung di ruang sidang ditemani oleh tim kuasa hukumnya, termasuk Boyamin Saiman.
    Sementara itu, Tergugat 1 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Tergugat 2 Pertamina, dan Tergugat 3 PT Shell Indonesia masing-masing mengutus tim hukum mereka untuk hadir dalam persidangan.
    Hakim Kadek menuturkan, mediasi merupakan proses yang wajib dilalui oleh semua pihak yang bersengketa sebelum gugatan kembali masuk ke persidangan.
    “Saya berharap dalam proses mediasi ini bisa dilakukan dengan iktikad baik dari para pihak dan saya berharap para pihak bisa menemukan titik temu, ada perdamaian yang bisa disepakati,” ujar Hakim Kadek.
    Berhubung para pihak tidak menunjukkan mediator, majelis hakim pun menunjuk Saptono untuk menjadi hakim mediator yang akan memfasilitasi proses ini.
    “Untuk mediator kami akan menunjuk Bapak Saptono SH.MH, selaku mediator dalam proses perkara ini. Nanti akan menjembatani bapak ibu dalam melakukan proses mediasi,” imbuh hakim.
    Hakim menuturkan, para pihak memiliki waktu 30 hari untuk melaksanakan mediasi.
    Persidangan baru dapat dilanjutkan setelah majelis hakim mendapatkan laporan hasil mediasi dari hakim mediator.
    Para pihak pun diarahkan untuk mendaftarkan perkara ini ke ruang mediasi yang berada di lantai 2 PN Jakpus.
    Gugatan ini telah tercatat dalam sistem PN Jakpus pada Senin (29/9/2025) dengan nomor perkara: 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.
    Penggugat diketahui merupakan seorang warga sipil bernama Tati Suryati.
    Pengacara penggugat, Boyamin Saiman, mengatakan, Tati merupakan konsumen dari produk BBM V-Power Nitro+ dengan Research Octane Number (RON) 98 yang merupakan produk dari Shell.
    Biasanya, Tati mengisi bensin dengan produk Shell setiap dua minggu sekali.
    Namun, sejak ada kelangkaan BBM di SPBU swasta pada pertengahan September 2025 lalu, Tati kesulitan untuk mendapatkan Shell hingga harus beralih ke produk Pertamina.
    Kelangkaan BBM di SPBU swasta ini dinilai sebagai suatu perbuatan melawan hukum karena telah membatasi kuota BBM.
    “Bahwa Tergugat I (Menteri ESDM) melalui pernyataan di beberapa media yang dipublikasikan pada tanggal 20 September 2025 menyatakan bahwa pemerintah membuat keputusan untuk tetap melayani penjualan BBM impor tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina (Tergugat II),” ujar Pengacara Tati, Boyamin, dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).
    Atas kebijakannya, Bahlil dinilai secara sengaja melanggar Pasal 12 ayat (2) Perpres 191/2014, yang menyatakan “setiap badan usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama melakukan impor minyak bumi, asalkan mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM dan izin dari Kementerian Perdagangan.”
    Pihak penggugat menilai, Bahlil telah memaksa perusahaan swasta untuk membeli BBM dari Pertamina.
    Dalam gugatan ini, Pertamina ikut digugat karena dinilai menjadi fasilitator bagi Menteri ESDM untuk menjalankan perbuatan melawan hukum.
    Sementara itu, Shell selaku perusahaan swasta juga ikut digugat karena dinilai tidak dapat melindungi konsumennya.
    Dalam perkara ini, Bahlil digugat karena telah menyebabkan kerugian materiil dan immateriil.
    Tati menggugat Bahlil untuk membayarkan uang ganti rugi kerugian materil sebesar Rp 1.161.240.
    Angka ini dihitung berdasarkan tagihan dua kali pengisian BBM V-Power Nitro+ RON 98.
    Boyamin mengatakan, sejak tanggal 14 September 2025, mobil Tati yang diisi bensin RON 92 sudah tidak digunakan.
    Tati khawatir, pengisian bensin di bawah RON 98 dapat menyebabkan kerusakan pada mobilnya.
    Sementara itu, Bahlil juga digugat untuk membayar kerugian immateriil senilai Rp 500 juta yang merupakan harga mobil Tati yang sudah diisi RON 92.
    Boyamin mengatakan, kerugian immateriil ini diajukan karena ada kecemasan mobil yang telanjur diisi RON 92 berujung rusak karena biasanya diisi RON 98.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stok di Shell-Vivo Habis Total, Bensin di SPBU Swasta Kosong Semua

    Stok di Shell-Vivo Habis Total, Bensin di SPBU Swasta Kosong Semua

    Jakarta –

    Stok bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin di SPBU swasta sudah langka. Shell dan Vivo mengungkapkan stok bensinnya sudah habis. Untuk saat ini tidak tersedia lagi bahan bakar jenis bensin di kedua SPBU swasta tersebut.

    Dikutip dari situs Informasi Ketersediaan Stok SPBU VIVO, stok bensin di SPBU Vivo sudah tidak tersedia lagi. Saat ini, yang masih tersedia hanya BBM jenis diesel.

    “Mohon maaf saat ini semua produk BBM Jenis bensin (Revvo 90, Revvo 92 dan Revvo95) tidak tersedia di semua Lokasi SPBU VIVO. Hanya Produk Diesel yang masih tersedia,” demikian dikutip dari situs Informasi Ketersediaan Stok SPBU VIVO, Rabu (15/10/2025).

    Sebelumnya, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI belum lama ini, Direktur Vivo Energy Indonesia Leonard Mamahit mengungkap sisa stok BBM hanya tersedia hingga akhir Oktober 2025. Namun, belum sampai akhir Oktober stok BBM Vivo sudah habis.

    “Saat ini memang stok kami sudah habis, di bulan Oktober ini, jadi tidak ada lagi yang bisa kami jual untuk bahan bakarnya. Pada akhir bulan Oktober ini (stok tersisa),” ujar Leonard.

    Begitu juga dengan Shell. Dikutip dari situs resmi Shell Indonesia, BBM jenis bensin dari Shell seperti Shell Super, Shell V-Power dan Shell V-Power Nitro+ sudah tidak tersedia. Shell belum bisa memastikan kapan stok bensin akan kembali normal.

    “Mohon maaf, Shell Super tidak tersedia di SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan,” tulis Shell di situs resminya. Shell juga memastikan bensin Shell V-Power dan V-Power Nitro+ tidak tersedia di SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan.

    Bensin dI SPBU Shell Habis Total. Foto: Rifkianto Nugroho

    Stok bensin Shell sendiri sudah kosong sejak awal Oktober 2025. Kosongnya stok bensin di SPBU Shell sudah diprediksi sebelumnya. Presiden Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada awal bulan ini juga mengatakan stok bensinnya menipis.

    “Jadi kami memang benar-benar mengalami stock out atau kelangkaan untuk BBM jenis bensin,” ungkap Ingrid.

    Shell sudah mengantisipasi hal tersebut sejak bulan Juni. Shell juga sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan mengingat adanya kenaikan permintaan. Namun dari Kementerian ESDM dijelaskan ada pembatasan kuota impor. SPBU swasta diminta untuk membeli base fuel dari Pertamina. SPBU swasta itu menyanggupi asalkan Pertamina bisa menyediakan base fuel tanpa campuran apa pun.

    Sementara itu, SPBU BP melalui akun Instagram resminya juga mengkonfirmasi bahwa bahan bakar bensin tidak tersedia.

    “Untuk saat ini tidak tersedia BP 92 dan BP Ultimate. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, kami sedang mengusahakan agar pasokan BBM kembali normal. Terimakasih,” demikian dikutip dari akun Instagram resmi BP Indonesia yang menjawab pertanyaan warganet mengenai stok BBM di SPBU BP.

    (rgr/din)

  • Wow! RI Bisa Hasilkan 80 Ton Emas Cuma dari 2 Perusahaan Ini

    Wow! RI Bisa Hasilkan 80 Ton Emas Cuma dari 2 Perusahaan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, produksi emas nasional saat ini sebagian besar masih bergantung pada dua perusahaan, diantaranya yakni PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan, dua perusahaan tersebut mampu menghasilkan total sekitar 80 ton emas per tahun yang berasal dari pengolahan konsentrat tembaga di fasilitas pemurnian (smelter) mereka. Di mana smelter PTFI mampu menghasilkan sekitar 60 ton emas, sedangkan smelter milik AMNT sekitar 20 ton emas.

    “Memang sekarang ini adalah refinery emas kita itu kan di Freeport, kalau 3 juta konsentrat yang diolah oleh smester, itu menghasilkan 50 sampai 60 ton emas. Sementara di Amman, di NTB, dengan 970 ribu konsentrat, itu menghasilkan 18 sampai dengan 20 ton emas,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, dikutip Rabu (15/10/2025).

    Oleh sebab itu, ia pun mendorong PT Aneka Tambang Tbk (Antam) melakukan proses Business-to-business (B2B) untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Meski demikian, Bahlil mengakui produksi emas dan tembaga PTFI untuk saat ini belum berjalan maksimal.

    Ditambah lagi terdapat gangguan pasokan di sektor hulu akibat penutupan sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah insiden longsor beberapa waktu lalu.

    “Tapi kan kita tahu bahwa sekarang di Freeport itu kemarin ada terjadi musibah di underground dan kita harus turut berduka cita atas meninggalnya 7 karyawan. Sekarang ini kita lagi melakukan evaluasi total. Jadi produksi terhadap konsentrat di Freeport itu belum dilakukan secara maksimal. Maka dengan demikian pasti mengalami kekurangan pasokan,” katanya.

    RI Pemilik Cadangan Emas Terbesar ke-4 di Dunia

    Berdasarkan data U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries (USGS) yang dirilis Januari 2025, Indonesia sendiri menempati posisi ke 4 cadangan emas dunia. Total cadangan emas yang dimiliki Indonesia tercatat mencapai 3.600 metrik ton.

    Pemilik cadangan emas terbesar di dunia menurut data USGS ini adalah negara Australia dan Rusia dengan cadangan mencapai 12.000 metrik ton. Diikuti oleh Afrika Selatan sebesar 5.000 metrik ton dan Indonesia sebesar 3.600 metrik ton.

    Pemilik cadangan emas terbesar ke lima di dunia diduduki oleh Kanada dengan total cadangan emas mencapai 3.200 metrik ton. Adapun, total cadangan emas dunia mencapai 6.400 metrik ton.

    Selain cadangan Indonesia juga merupakan negara terbesar ke-10 produksi emas di Dunia. Produksi emas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 100 ton per tahun.

    Sementara ini, posisi pertama diduduki oleh China dengan produksi pada tahun 2023 mencapai 375 metrik ton per tahun. Diikuti oleh negara Rusia dengan produksi mencapai 313 metrik ton per tahun.

    Sedangkan, negara ketiga dengan produksi emas terbesar adalah Australia sebesar 296 metrik ton per tahun.

    Adapun, produksi emas dunia pada tahun 2023 mencapai 3.250 metrik ton per tahun.

    Negara dengan cadangan emas terbesar di Dunia

    Australia: 12.000 metrik ton
    Rusia: 12.000 metrik ton
    Afrika Selatan: 5.000 metrik ton
    Indonesia: 3.600 metrik ton
    Kanada: 3.200 metrik ton
    China: 3.100 metrik ton
    Amerika Serikat: 3.000 metrik ton
    Peru: 2.500 metrik ton
    Brazil: 2.400 metrik ton
    Kazakhstan: 2.300 metrik ton
    Uzbekistan: 1.800 metrik ton
    Meksiko: 1.400 metrik ton
    Ghana: 1.000 metrik ton
    Mali: 800 metrik ton
    Kolombia: 700 metrik ton
    Tanzania: 400 metrik ton
    Burkina Faso: –
    Negara lainnya: 9.200 metrik ton

    Total: 64.000 metrik ton.

    Negara dengan produksi emas terbesar di Dunia

    China: 375 metrik ton
    Rusia: 313 metrik ton
    Australia: 296 metrik ton
    Kanada: 198 metrik ton
    Amerika Serikat: 170 metrik ton
    Kazakhstan: 133 metrik ton
    Meksiko: 127 metrik ton
    Uzbekistan: 120 metrik ton
    Afrika Selatan: 104 metrik ton
    Indonesia: 100 metrik ton
    Peru: 100 metrik ton
    Brazil: 71 metrik ton
    Mali: 67 metrik ton
    Kolombia: 61 metrik ton
    Burkina Faso: 57 metrik ton
    Tanzania: 55 metrik ton
    Ghana: 16 metrik ton
    Negara lainnya: 777 metrik ton

    Total: 3.250 metrik ton.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kementerian ESDM Bantah Gunung Lawu Bakal DIlelang untuk Proyek Panas Bumi

    Kementerian ESDM Bantah Gunung Lawu Bakal DIlelang untuk Proyek Panas Bumi

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiyani Dewi membantah Gunung Lawu masuk dalam proyek panas bumi atau geothermal.

    Hal ini menyusul ramainya pemberitaan di media sosial yang menyebut gunung berapi aktif di Jawa Tengah ini masuk dalam proyek panas bumi yang akan dilelang oleh Kementerian ESDM.

    “Oh enggak, itu di luar. Pokoknya ada areanya adalah di luar area Lawu. Karena itu sudah dikeluarkan,” ujar Eniya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Selasa, 14 Oktober.

    Dikatakan Eniya, sejatinya proyek panas bumi di sekitar Gunung Lawu masuk dalam wacana untuk dikembangkan oleh Kementerian ESDM namun tersandung isu sosial serta kearifan sosial

    “Ya, karena isu sosial. Dan isu sosial di situ kan macam-macam,” sambung dia.

    Eniya bilang, saat ini Kementerian ESDM masih berfokus pada proyek pengeboran panas bumi di Gunung Hamiding di Halmahera Utara, Maluku Utara, dan PLTP Bonjol di Sumatera Barat yang akan lakukan pada akhir pekan ini.

    “Yang drilling pertama ke Hamiding sama Bonjol. Ini rada bersamaan, akhir minggu ini,” sambung Eniya.

    Untuk informasi, Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar, mencapai 23.742 Megawatt (MW).

    Dari jumlah itu, masih terdapat peluang besar pengembangan panas bumi di Indonesia.

    Saat ini Indonesia menempati posisi nomor dua sebagai produsen listrik panas bumi secara global.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dengan kapasitas terpasang listrik dari sumber panas bumi sebesar 2.744 Megawatt (MW), posisi Indonesia hanya berada di bawah Amerika Serikat yang memiliki 3.937 MW listrik dari panas bumi.

    “Kita tahu geothermal adalah salah satu sumber energi baru terbarukan, dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar, terbesar di dunia. Dan dari sini, baru kurang lebih sekitar 10 persen yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90 persen potensi ini,” ujar Bahlil dikutip Kamis, 18 September.

    Sebagai tindak lanjut, Kementerian ESDM menyederhanakan perizinan dan regulasi, yang disinyalir dapat menghambat investasi, untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi.

    Tahun 2024, Kementerian ESDM telah meluncurkan platform digital untuk pengelolaan panas bumi bernama Genesis. Mulai tahun ini, lelang WKP dilakukan melalui platform Genesis.

  • Penyaluran Subsidi BBM, LPG, dan Listrik Bakal Pakai Data BPS

    Penyaluran Subsidi BBM, LPG, dan Listrik Bakal Pakai Data BPS

    Jakarta –

    Pemerintah terus mematangkan rencana penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sudah sejak lama mematangkan rencana tersebut dan saat ini masih dikaji.

    “Tujuannya agar data yang disajikan itu betul-betul tepat sasaran. Saya sudah bersepakat sama ibu (Kepala BPS), nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi men-cross check-an, karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN, dan sudah hampir selesai,” kata Bahlil usai melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, dan Statistik dengan Kepala BPS di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Bahlil menambahkan, jika seluruh proses pendataan rampung akan segera diumumkan. Ketika ditanya apakah memungkinkan data tersebut akan diterapkan pada 2026, Bahlil hanya meminta doa dan mengatakan tidak ingin menerapkannya secara tergesa-gesa.

    Bahlil juga tidak menjawab apakah hanya masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN saja yang bisa mendapatkan subsidi BBM, LPG, serta listrik.

    “Insyaallah doain agar bisa lebih cepat, lebih baik, tapi apalah artinya kita mau cepat, kalau datanya tidak akurat,” katanya.

    Subsidi Tetap Berbasis Komoditas

    Sebelumnya, Bahlil juga bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

    Bahlil mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

    Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi.

    “Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Tok! Kementrian ESDM Terbitkan Izin 16 Blok Tambang Rakyat di NTB

    Tok! Kementrian ESDM Terbitkan Izin 16 Blok Tambang Rakyat di NTB

    Bisnis.com, MATARAM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk 16 blok tambang rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB). 

    Proses penerbitan IPR di NTB terus dilakukan untuk legalisasi pertambangan rakyat yang selama ini beroperasi secara ilegal. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan penerbitan IPR merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menertibkan aktivitas pertambangan tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat.

    “Jadi, IPR ini adalah salah satu cara melegalkan yang ilegal, tetapi barangnya tetap sama,” jelas Iqbal dikutip dari siaran pers, Selasa (14/10/2025).

    Pemprov NTB telah mengambil langkah konkret dengan menerbitkan IPR kepada koperasi yang bergerak pada tambang rakyat. Pada 12 Juli 2025, Gubernur bersama Kapolda NTB telah menyerahkan IPR pertama kepada Koperasi Selonong Bukit Lestari di Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk legalisasi aktivitas tambang rakyat.

    Menurut Iqbal, pemerintah terus menyempurnakan mekanisme pengawasan tambang rakyat, termasuk dalam pengendalian dampak sosial dan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri.

    “Alhamdulillah, saat ini kami sudah mendapatkan 16 blok IPR yang telah disetujui Kementerian ESDM,” ujar Iqbal. 

    Sebagai informasi, NTB merupakan salah satu daerah tambang, baik di Pulau Lombok maupun Sumbawa. Sejumlah perusahaan tambang besar beroperasi di NTB, terutama di Pulau Sumbawa. Di samping perusahaan tambang tersebut, selama ini ada ratusan tambang ilegal yang dijalankan oleh masyarakat juga beroperasi.

    Tambang rakyat dijalankan dengan konvensional oleh masyarakat, tanpa memperhatikan standardisasi sesuai dengan standar keselamatan kerja. Lokasinya yang banyak dan terus tumbuh membuat pemerintah kesulitan melakukan pencegahan dan pengawasan. 

    Tambang juga menjadi penopang perekonomian NTB, 98% ekspor NTB merupakan konsentrat tambang. Selain itu, Pemprov NTB juga menerima Dana Bagi Hasil (DBH) laba bersih tambang hingga Rp172 miliar per tahun yang diperoleh dari operasi tambang PT AMNT Mineral (Amman). 

  • Pabrik Tembaga Raksasa di Jatim Bisa Stop Operasi Akhir Oktober Ini!

    Pabrik Tembaga Raksasa di Jatim Bisa Stop Operasi Akhir Oktober Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan aktivitas fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, bisa terhenti pada akhir Oktober 2025 ini.

    Hal tersebut menyusul terganggunya pasokan di sektor hulu akibat penutupan sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) setelah insiden longsor beberapa waktu lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membeberkan operasional smelter PTFI di Gresik saat ini masih beroperasi. Namun pasokan dari tambang diperkirakan hanya mampu mencukupi kebutuhan smelter hingga akhir bulan ini.

    “Sampai akhir Oktober mungkin. Jadi sementara berhenti,” kata Tri ditemui di Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

    Di sisi lain, Tri mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah meminta PTFI untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum memulai kembali aktivitas produksi di area GBC. Dengan demikian, kejadian yang serupa tidak terulang kembali.

    “Dia (PTFI) sudah kita minta untuk melibatkan pekerja yang lama yang tahu soal geoteknik, yang tahu soal terowongannya dulu, yang mendesain, gitu-gitu kan. Untuk ini tuh kemungkinan akan terjadi lagi nggak sih? Kalau misalnya akan terjadi mitigasinya apa?,” kata Tri.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal melakukan audit secara total terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI). Mengingat insiden ini telah menewaskan sebanyak tujuh orang pekerja.

    Akibatnya operasi di Grasberg, kemungkinan akan dimulai kembali secara bertahap pada paruh pertama 2026.

    “Tapi yang namanya musibah memang itu terjadi. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita melakukan audit total terhadap implementasi daripada operasi underground di Freeport,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, dikutip Senin (13/10/2025).

    Bahlil menjelaskan operasional PTFI di tambang tersebut hingga saat ini masih terhenti. Namun yang pasti, proses audit yang dilakukan pemerintah masih terus berlangsung.

    “Sekarang belum ada yang bisa dilakukan produksi. Tetapi kita lagi lakukan audit sampai kemudian kita bisa menemukan apa faktor penyebabnya,” kata Bahlil.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Modena di Ajang IISF 2025: Pamer Inovasi Panel Surya hingga Rumah Pintar – Page 3

    Modena di Ajang IISF 2025: Pamer Inovasi Panel Surya hingga Rumah Pintar – Page 3

    Sebagai salah satu pilar utama komitmen ini, Modena Energy hadir sebagai unit bisnis yang secara spesifik fokus pada pengembangan energi terbarukan.

    Inovasi andalannya adalah Modena SolarPad, sebuah paket panel surya yang tersedia dalam berbagai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna, mulai dari rumah tangga skala kecil hingga proyek komersial dan industri berskala besar.

    Modena Energy menawarkan pendekatan menyeluruh (end-to-end), mencakup pembiayaan, desain sistem, instalasi, hingga pemeliharaan jangka panjang.

    Langkah ini strategis mengingat data Kementerian ESDM yang menyebutkan bahwa efisiensi energi di rumah tangga mampu menghemat hingga 30% dari total konsumsi energi. Sementara itu, sektor komersial dan industri terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi jejak emisi.

    Head of Modena Energy, Muhammad Agiya Fersya, mengungkapkan dampak signifikan dari instalasi SolarPad.

    “Klien kami rata-rata mencatat estimasi penghematan hingga Rp 125 juta per bulan dari biaya listrik, serta pengurangan emisi hingga 100.000 kg CO₂ per bulan untuk setiap instalasi sistem Solar PV berkapasitas 1 MWp,” paparnya.

    Fersya menambahkan, penggunaan SolarPad tidak hanya meningkatkan efisiensi energi di rumah tangga, tapi juga memberikan dampak nyata bagi bisnis komersial dalam mendukung transisi energi nasional.

     

  • Riza Chalid dan Anaknya Didakwa Memperkaya Diri Rp 3,07 T, Negara Rugi Rp 285 Triliun dalam Korupsi Minyak Mentah – Page 3

    Riza Chalid dan Anaknya Didakwa Memperkaya Diri Rp 3,07 T, Negara Rugi Rp 285 Triliun dalam Korupsi Minyak Mentah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anak Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp285 triliun dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah. Selain itu, Kerry juga dinyatakan memperkaya diri sendiri mencapai Rp3,07 triliun.

    “Memperkaya terdakwa Muhammad Kerry Andrianto Riza dan Dimas Werhaspati melalui PT Jenggala Maritim Nusantara (JMN) sebesar USD9,860,514.31 dan Rp1.073.619.047,00 dalam pengaturan Pengadaan Sewa Tiga Kapal Milik PT. Jenggala Maritim Nusantara (PT. JMN),” ujar jaksa dalam membacakan dakwaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/10).

    “Memperkaya terdakwa Muhammad Kerry Andrianto Riza, Gading Ramadhan Juedo dan Muhammad Riza Chalid melalui PT Orbit Terminal Merak (OTM) sebesar Rp 2.905.420.003.854,00 dalam Kegiatan Sewa Terminal Bahan Bakar (TBBM) Merak,” sambungnya.

    Kerugian negara sebesar USD 9,860,514.31 dan Rp 2,906,493,622,901 merupakan bagian dari total Kerugian Keuangan Negara sebesar USD 2,732,816,820.63 dan Rp 25.439.881.674.368,30, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT. Pertamina (Persero) dan Sub Holding, Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Instansi terkait lainnya Nomor : 26/SR/LH/DJPI/PKN.02/06/2025 tanggal 18 Juni 2025.

    Kemudian, kerugian perekonomian negara sebesar Rp 171.997.835.294.293,00 yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut dan illegal gain sebesar sebesar USD2,617,683,340.41 berupa Keuntungan ilegal didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri.

    Sebagaimana Laporan Analisis Kerugian Perekonomian Negara Akibat Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Tata Kelola Minyak Mentah Dan Produk Kilang Pada Pt Pertamina (Persero), Sub Holding Dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKS) pada periode 2018-2023 dari Ahli di Bidang Tata kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang pada PT Pertamina (persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tanggal 19 Juni 2025.