Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Pertamina SAF Forum 2025 dorong kolaborasi menuju rendah emisi

    Pertamina SAF Forum 2025 dorong kolaborasi menuju rendah emisi

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga menggelar Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) Forum 2025 dalam rangka mendorong kolaborasi menuju langit yang rendah emisi.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan forum SAF menjadi ajang kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri energi, maskapai penerbangan, produsen pesawat, serta lembaga sertifikasi nasional dan internasional untuk mempercepat pengembangan dan implementasi SAF di Indonesia.

    Kegiatan Pertamina SAF Forum 2025 bertema “From Used Cooking Oil to Indonesia’s Sky: Driving the Circular Economy for a Clean Energy Transition”, yang berlangsung di Jakarta, Kamis ini, terselenggara dengan dukungan Indonesia National Air Carriers Association (Inaca) dan Board of Airline Representatives-Indonesia (Barindo).

    Sementara itu, Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo, dalam sambutannya saat forum, menyampaikan bahwa pengembangan SAF merupakan langkah nyata roadmap transisi energi nasional menuju net zero emission (NZE) pada 2060.

    “Saat ini, juga sedang disusun regulasi penahapan implementasi SAF, yang diusulkan dapat dimulai 2026 dengan tahap awal implementasi sebesar satu persen mengacu pada mekanisme mass balance melalui sertifikasi rantai suplai (skema CORSIA) untuk penerbangan internasional dari Jakarta (CGK) dan Denpasar (DPS).” ujarnya.

    Edi menambahkan pemerintah telah menyiapkan peta jalan yang nantinya secara bertahap meningkat hingga lima persen pada 2035.

    “Inisiatif seperti Pertamina SAF Forum 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh pihak dalam membangun rantai pasok SAF yang terintegrasi di Indonesia. Keberhasilan implementasi ini tentu membutuhkan dukungan kuat dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, sektor swasta, industri energi, maupun maskapai,” jelasnya.

    Mars Ega menambahkan komitmen perusahaan sebagai penggerak utama dalam rantai pasok bahan bakar penerbangan ramah lingkungan, SAF secara nasional, mulai dari pengumpulan bahan baku, penyimpanan, hingga penyediaan bahan bakar bagi maskapai penerbangan.

    “Pertamina SAF bukan hanya tentang penyediaan bahan bakar aviasi ramah lingkungan. Lebih dari itu, ini adalah national movement, yang mana rantai pasok dan penyediaan SAF mampu menggerakkan ekonomi sirkular masyarakat,” jelasnya.

    Menurut dia, Indonesia memiliki keunggulan sebagai salah satu penghasil minyak jelantah terbesar dan SAF menjadi solusi untuk mengubah limbah sehari-hari menjadi energi berkelanjutan yang bernilai ekonomi sekaligus mendukung masa depan yang lebih hijau.

    Ketua Umum Inaca Denon Prawiraatmadja menyampaikan bahwa kolaborasi antara pelaku industri penerbangan dan Pertamina merupakan langkah strategis menuju penerbangan rendah emisi.

    “Indonesia telah menghadirkan SAF melalui Pertamina. Inisiatif ini sejalan dengan dorongan International Civil Aviation Organization (ICAO) melalui CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) agar Indonesia bertransformasi dari penggunaan bahan bakar fosil menuju bahan bakar penerbangan berkelanjutan secara voluntary pada 2026 dan mandatori mulai 2027,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Denon mengajak seluruh pihak di ekosistem penerbangan untuk bekerja sama mewujudkan transformasi industri berbasis karbon menuju industri berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain kunci dalam mendukung pencapaian NZE pada 2060.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM dorong pengembangan bioetanol dari hasil pertanian lokal

    ESDM dorong pengembangan bioetanol dari hasil pertanian lokal

    ANTARA – Kementerian ESDM menyiapkan penerapan kewajiban campuran bioetanol sebanyak 10 persen dalam BBM non subsidi. Penerapan ini ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2028, menyusul uji coba Pertamax Green 95 yang telah menggunakan 5 persen bioetanol. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas penggunaan energi baru terbarukan di sektor transportasi.
    (Azhfar Muhammad Robbani/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM beberkan langkah percepatan energi baru terbarukan

    ESDM beberkan langkah percepatan energi baru terbarukan

    ANTARA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan sejumlah langkah atau strategi untuk mempercepat peningkatan penerapan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani di Tangerang, Kamis (16/10) menyatakan pemerintah telah menambah jumlah kapasitas EBT 42 GW listrik hingga menambah jumlah PLTS yang ditargetkan mencapai 100 GW pada 10 tahun mendatang. 
    (Azhfar Muhammad Robbani/Irfan Hardiansyah/Andi Bagasela/I Gusti Agung Ayu N)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Alamak, Ada 2.380-an Tambang Mineral Ilegal Tersebar di NKRI

    Alamak, Ada 2.380-an Tambang Mineral Ilegal Tersebar di NKRI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan saat ini terdapat praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias ilegal di 29 provinsi. Adapun mayoritas dari tambang ilegal tersebut merupakan komoditas mineral.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan berdasarkan laporan yang ia terima kegiatan tersebut tersebar di 93 lokasi untuk komoditas batu bara dan sekitar 2.380 lokasi lainnya untuk komoditas mineral.

    “Dari sini kita juga melihat berdasarkan komoditas, itu ada 93 lokasi pertambangan batu bara, kemudian itu ada sekitar 2380-an ini kegiatan pertambangan ilegal untuk mineral,” kata Yuliot dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Yuliot mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang umumnya dilakukan oleh masyarakat.

    Menurut dia, pemerintah kini tengah mengkaji kemungkinan untuk melegalkan sebagian kegiatan tersebut melalui skema izin pertambangan rakyat (IPR).

    “Jadi masyarakat yang ada di daerah ya kemudian mereka melaksanakan kegiatan pertambangan di daerahnya sendiri, ya sepanjang bisa kita legalkan melalui izin pertambangan rakyat, ini akan kita lakukan,” katanya.

    Selain penegakan hukum, pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan rakyat. Adapun, setelah proses penertiban dilakukan dan izin pertambangan rakyat diterbitkan sesuai ketentuan perundang-undangan, pemerintah akan melanjutkan dengan pembinaan lebih lanjut.

    “Jadi nanti pada saat itu pertambangan rakyat ini kita sudah tertibkan, ya kemudian dengan kewajiban-kewajiban yang ada, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kan kita ada pembinaan lebih lanjut, ya misalnya yang menjadi kewenangan daerah, itu kan ada dinas pertambangan yang ada di daerah,” katanya.

    (ven)

    [Gambas:Video CNBC]

  • UKM Bisa Kelola Tambang, Menteri Maman Siapkan Aturan Turunan

    UKM Bisa Kelola Tambang, Menteri Maman Siapkan Aturan Turunan

    Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) tengah menyiapkan aturan turunan melalui peraturan menteri (Permen) terkait pengelolaan tambang mineral dan batu bara bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

    Seperti diketahui, pemerintah membuka peluang bagi para UKM untuk mengelola wilayah tambang mineral dan batu bara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (PP 39/2025) sebagai perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

    Dalam beleid itu, disebutkan bahwa UKM mendapatkan kesempatan untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral logam maupun WIUP batu bara paling luas masing-masing sebesar 2.500 hektare.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuat aturan turunan dari PP 39/2025.

    “Pasti ada [aturan turunan dari Kementerian UMKM terkait UKM bisa mengelola tambang]. Kan kita harus buat tindak lanjut aturan teknisnya di kementerian masing-masing,” kata Maman saat ditemui di sela-sela acara Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (15/10/2025).

    Meski PP 39/2025 telah resmi berlaku, mekanisme teknis di masing-masing kementerian masih dalam tahap penyusunan. Maman menargetkan aturan teknis dari Kementerian UMKM sebagai turunan dari PP tersebut rampung dalam waktu 2–3 bulan ke depan.

    “2–3 bulan lah, kali ya. Yang penting prinsip kehati-hatian juga tidak kita tinggalkan,” terangnya.

    Adapun, hingga saat ini, belum ada pengajuan dari UKM yang ingin mengelola tambang. Dia memperkirakan, proses para UKM dapat mengelola tambang baru akan berjalan 2–3 bulan ke depan, setelah seluruh kementerian terkait merampungkan aturan teknis.

    “Belum, belum, belum [belum ada UKM yang mengajukan mengelola tambang]. Itu kan masih PP-nya kan baru keluar,” imbuhnya.

    Seiring meluncurnya PP 39/2025, Maman menuturkan bahwa Kementerian UMKM mendapat mandat untuk melakukan verifikasi awal terhadap badan usaha menengah yang mengajukan pengelolaan blok tambang ke Kementerian ESDM. Nantinya, proses penunjukan langsung hanya bisa dilakukan jika perusahaan tersebut lolos verifikasi.

    Dalam proses verifikasi tersebut, perusahaan menengah yang ditunjuk wajib menjalankan corporate business responsibility.

    “Ini adalah kewajiban kepada si perusahaan menengah yang mendapatkan pengelolaan tambang melalui mekanisme penunjukan langsung untuk melakukan kerja sama bisnis dengan usaha mikro dan kecil yang ada di daerah itu,” pungkasnya.

  • 83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    83,5% Publik Puas Kinerja Prabowo, Sektor Energi Unggul

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga riset Index Politica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 83,5% setelah satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih. Survei ini dilakukan pada 1–10 Oktober 2025 terhadap 1.600 responden di 27 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±3% dan tingkat kepercayaan 95%.

    Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, menyebut sektor energi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “Kementerian ESDM ini sangat vital. Banyak programnya belum terekspos, padahal berperan besar menjaga devisa dan memperkuat APBN,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Fadhly menilai program B40 Biodiesel yang dijalankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menjadi salah satu langkah konkret menuju kemandirian energi nasional.

    “Program ini menghemat sekitar Rp147 triliun. Jika ditingkatkan ke B45, potensi efisiensinya mencapai Rp197 triliun, dan bila mencapai B50, dampaknya terhadap neraca perdagangan dan APBN akan lebih besar lagi,” katanya.

    Menurutnya, program ini bukan hanya soal energi terbarukan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap penghematan impor bahan bakar minyak (BBM) dan stabilitas fiskal.

    Selain itu, Bahlil juga dinilai berhasil menghidupkan kembali sumur-sumur minyak tua yang sebelumnya tidak produktif.

    “Program revitalisasi sumur minyak yang dianggap tidak ekonomis ini berhasil meningkatkan lifting nasional,” ujar Fadhly.

    Program biodiesel dan bioetanol, lanjut Fadhly, sejalan dengan agenda transisi energi dan komitmen Net Zero Emission 2060.

    “Program biofuel seperti B40 dan rencana E10 bensin bukan hanya pro lingkungan, tapi juga pro rakyat. Program ini memperkuat ekonomi hijau dan mengurangi ketergantungan impor,” tegasnya.

    Fadhly menyebut keberhasilan program-program tersebut ikut berkontribusi pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran.

    “Sektor energi adalah tulang punggung ekonomi nasional. Kinerja ESDM memberi dampak nyata terhadap fiskal, lingkungan, dan stabilitas harga energi,” ujarnya.

    Tujuh Menteri Paling Dikenal Publik

    Dalam survei yang sama, masyarakat diminta menyebut nama menteri yang paling dikenal (top of mind). Hasilnya, tujuh menteri menempati posisi teratas:

    Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan – program stimulus Rp200 triliun ke bank Himbara dan BSI.
    Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM – program peningkatan lifting minyak dan biodiesel B45.
    Jenderal (Purn) Sjafri Sjamsoedin, Menteri Pertahanan – program transfer teknologi kapal selam, drone, dan pesawat tempur.
    Dr. Wihaji, Menteri BKKBN – penurunan angka stunting balita.
    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan – revitalisasi irigasi dan bendungan.
    Dr. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian – program swasembada beras dan jagung.
    Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama – penurunan biaya haji.

    Sebanyak 87,5% responden mengaku mengetahui aktivitas dan kebijakan para menteri. Faktor utama yang memengaruhi persepsi publik mencakup keberhasilan program (41,5%), keramahan dan kesantunan (17,5%), serta pemberitaan positif di media (16,2%).

    Fadhly menegaskan, hasil survei ini menjadi barometer bagi arah kebijakan ekonomi nasional ke depan.

    “Kinerja sektor energi yang kuat, efisiensi fiskal, dan dorongan pada energi bersih menjadi kombinasi yang memperkuat kepercayaan publik. Ini fondasi penting menuju kedaulatan energi Indonesia,” tutupnya.

  • Setahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik Capai 83,5% dan Sektor Energi Jadi Andalan – Page 3

    Setahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik Capai 83,5% dan Sektor Energi Jadi Andalan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Setahun memimpin pemerintahan, tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai angka impresif, yakni 83,5 persen. Angka ini terungkap dalam survei nasional bertajuk “Satu Tahun Kinerja Presiden dan Menteri Kabinet Merah Putih” yang dirilis oleh lembaga survei Index Politica.

    Direktur Riset Index Politica, Fadhly Alimin Hasyim, mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama yang mengangkat citra positif pemerintahan Prabowo-Gibran adalah kinerja sektor energi di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Kementerian ESDM ini kementerian yang sangat vital. Banyak programnya tidak diekspos, padahal kontribusinya besar terhadap devisa dan APBN,” ujar Fadhly di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Menurut Fadhly, dua program unggulan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, yakni program biodiesel B40–B45 dan revitalisasi sumur minyak tua.

    “Program B40 bisa menghemat sampai Rp147 triliun, dan kalau naik ke B45 bisa hemat Rp197 triliun. Kalau diteruskan ke B50, dampaknya luar biasa bagi APBN,” jelasnya.

    Fadhly menambahkan, kebijakan biodiesel tak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga mendukung transisi energi bersih yang kini menjadi agenda global.

    “Biodiesel ini bahan bakar nabati, ramah lingkungan, dan mengurangi impor minyak. Program ini harus terus didukung,” tegasnya.

    Selain itu, program revitalisasi sumur tua juga menjadi salah satu kebijakan populer di masyarakat. Banyak sumur yang sebelumnya tidak produktif kini kembali memberikan hasil positif bagi produksi minyak nasional.

     “Selama ini banyak sumur tua dianggap tidak ekonomis. Menteri ESDM melakukan revitalisasi, dan itu berhasil. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat di daerah,” tambahnya.

  • Bahlil Sebut Baru 4 dari 190 Perusahaan yang Bayar Jaminan Reklamasi Tambang

    Bahlil Sebut Baru 4 dari 190 Perusahaan yang Bayar Jaminan Reklamasi Tambang

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dari total 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sempat dibekukan sementara, kini sudah ada empat yang kembali beroperasi. Hal ini terjadi karena empat perusahaan tersebut sudah memenuhi kewajiban jaminan reklamasi pascatambang.

    “Dari 190 itu empatnya sudah jalan, sudah dibuka karena sudah memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam prosesnya,” kata Bahlil saat ditemui di Minerba Convex di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

    Sebenarnya, sudah ada 44 perusahaan yang sudah mengajukan permohonan pembukaan kembali, namun baru empat di antaranya yang memenuhi seluruh persyaratan.

    “Yang mengajukan sudah 44, yang 4 sudah oke,” katanya.

    Bahlil mengatakan bahwa kebijakan pembekuan izin usaha pertambangan terhadap 190 perusahaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersulit pelaku usaha. Melainkan sebagai langkah penegakan aturan dan komitmen terhadap praktik pertambangan berkelanjutan.

    “Jadi sebenarnya itu nggak kita buat susah, cuma tolong ikutin aturan yang ada,” katanya.

    Penangguhan 190 Izin Tambang

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, penangguhan 190 izin tambang minerba dilakukan untuk mengevaluasi kewajiban perusahaan tambang.

    “Ini kan kita lagi evaluasi menyeluruh untuk kewajiban-kewajiban perusahaan,” ungkap Yuliot di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2025).

    Ada dua aspek yang dievaluasi Kementerian ESDM, pertama kewajiban reklamasi, kedua kepatuhan perusahaan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

    “Jadi kan ada kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi atas kegiatannya yang dilakukan. Kedua, mereka juga harus melaksanakan ini RKAB, ternyata ini berproduksi.. mungkin yang ditangguhkan itu sebagian ada yang berproduksi lebih dari RKAB. Ini evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Dirjen Minerba,” ujar Yuliot.

    Lihat juga Video: Penambangan Pasir Ilegal untuk Reklamasi Resort di Labuan Bajo, 7 Kapal Diamankan

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Hilirisasi DME Jadi Senjata Kurangi Impor LPG – Page 3

    Hilirisasi DME Jadi Senjata Kurangi Impor LPG – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG sangat tinggi.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, sementara kapasitas produksi dalam negeri baru sekitar 1,3 juta ton per tahun.

    Kondisi tersebut membuat impor LPG Indonesia berada di kisaran 6,5 hingga 7 juta ton per tahun, sehingga menekan neraca perdagangan energi dan menambah beban subsidi negara.

    “Impor kita sekarang untuk LPG, total konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun. Kapasitas produksi kita hanya 1,3 juta ton per tahun. Impor kita kurang lebih sekitar 6,5 sampai 7 juta ton,” kata Bahlil dalam pembukaan Minerba Convex 2025, di Assembly Hall, Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

    Menurut dia, langkah strategis diperlukan agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor energi yang rawan terhadap gejolak harga global.

    Program Hilirisasi Batu Bara Berkalori Rendah

    Sebagai langkah konkret, pemerintah kini menyiapkan program hilirisasi batu bara berkalori rendah menjadi Dimethyl Ether (DME), yang bisa digunakan sebagai substitusi LPG.

    Bahlil menjelaskan, inisiatif ini tidak hanya untuk mengurangi impor, tapi juga membuka peluang investasi baru di sektor energi alternatif.

    “Sementara gas kita, itu untuk bahan baku LPG,itu tidak banyak. Maka kita akan kelola untuk mendorong hilirisasi lewat DME, batu bara low-calorie,” ujarnya.

     

     

     

  • Minerba One Diluncurkan, Ini Tujuan dan Kegunaannya – Page 3

    Minerba One Diluncurkan, Ini Tujuan dan Kegunaannya – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mendapat anggaran Rp 21,67 triliun pada 2026. Anggaran ini naik drastis dari pagu awal Rp 8,12 triliun.

    Kenaikan anggaran ini telah disetujui Komisi XII DPR dalam Rapat Kerja dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Anggaran ini akan digunakan untuk beragam program prioritas, termasuk pembangunan listrik desa (Lisdes).

    “Pagu Anggaran Awal Kementerian ESDM TA 2026 adalah sebesar Rp 8,12 triliun, dengan komposisi anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp4,82 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 2,69 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp0,61 triliun,” ujar Yuliot, di Kompleks Parlemen, Jakarta, ditulis Kamis (4/9/2025).

    Beberapa program yang jadi prioritas di antaranya, pembangunan jaringan gas kota (jargas), kegiatan eksplorasi migas dan batubara, serta program peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Lisdes.

    “Untuk melanjutkan percepatan visi misi Bapak Presiden, pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ESDM mendapatkan anggaran tambahan Rp 8,55 triliun yang akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Listrik Desa yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 5 triliun dan akan digunakan untuk infrastruktur listrik di 1.135 lokasi,” ungkap Yuliot.