Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia Naik jadi USD 66,81 per Barel – Page 3

    Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia Naik jadi USD 66,81 per Barel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) September 2025 sebesar USD 66,81 per barel. Naik sebesar USD 0,73 per barel dari ICP Agustus 2025 yang ditetapkan sebesar USD 66,07 per barel.

    Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 336.K/MG.03/MEM.M/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan September 2025 yang ditandatangani pada 8 Oktober 2025.

    “Kenaikan ICP September 2025, juga naiknya Brent (ICE) dan Basket OPEC, dipengaruhi oleh peningkatan risiko geopolitik Rusia-Ukraina yang menyebabkan kekhawatiran gangguan pasokan,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Laode menyampaikan, serangan Ukraina sejak Juni 2025 telah menyebabkan 17 persen kilang Rusia tidak dapat beroperasi.

    Selain itu, ajakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Uni Eropa untuk mengenakan tarif hingga 100 persen kepada China dan India demi meningkatkan biaya ekonomi dan memaksa Rusia mengakhiri perang, juga turut berperan pada kenaikan ICP bulan ini.

    “Faktor lainnya yang juga memperkuat tren kenaikan ICP adalah peningkatan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini juga menyeret Brent dan Basket OPEC turut menguat,” terang Laode.

     

  • Campuran Etanol ke BBM Bukan Hal Baru, Sudah Diuji Coba Sejak 1980-an – Page 3

    Campuran Etanol ke BBM Bukan Hal Baru, Sudah Diuji Coba Sejak 1980-an – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) target menetapkan mandatori atau kewajiban campuran bioetanol 10 persen (E10) untuk BBM jenis bensin (gasoline) pada 2028.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, program E10 bakal melalui tahapan uji coba pasar (trial market) selama 2-3 tahun terlebih dahulu. Sebelum nantinya diwajibkan untuk BBM non subsidi.

    “Jadi penerapannya di sekitar 2028, dan itu untuk non PSO dulu,” ujar Eniya di Jakarta, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Saat ini, PT Pertamina (Persero) tengah melakukan trial market untuk BBM campuran bioetanol 5 persen (E5) pada produk Pertamax Green 95. Adapun kandungan 5 persen bioetanol tersebut dihasilkan dari molase atau ampas tebu.

    Uji coba pasar Pertamax Green 95 akan terus dilaksanakan hingga 2026 mendatang. Sebelum masuk ke tahap E10, Eniya berharap tingkat konsumsi untuk produk campuran bioetanol 5 persen tersebut semakin membesar.

    “Tahun depan sudah pasti bergerak untuk E5. Kita harapkan E5 bertumbuh. Saya pinginnya itu konsumsinya makin tumbuh,” imbuh dia.

     

  • Anugerah Liputan6, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya: Penambah Semangat untuk Transisi Energi yang Adil – Page 3

    Anugerah Liputan6, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya: Penambah Semangat untuk Transisi Energi yang Adil – Page 3

    Diketahui, berikut daftar para penerima penghargaan Anugerah Liputan6 2025:

    1. Bank Mandiri sebagai penerima anugerah kategori Inovasi CSR: Penggerak Kepedulian Inovatif

    2. Bupati Jember sebagai penerima anugerah kategori Pemberdayaan Masyarakat: Penggerak Konektivitas

    3. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penerima anugerah kategori Inovasi CSR: Penggerak Ekonomi Hijau Inklusif

    4. Hypernet Technologies sebagai penerima anugerah bidang digitalisasi: penggerak integrasi jaringan managed service digital Indonesia

    5. PT BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) sebagai penerima anugerah bidang digitalisasi: Bulion Bank, inivator ekosistem emas terintegrasi 2025

    6. BANK RAYA sebagai penerima anugerah bidang digitalisasi: Inovasi perbankan digital berbasis komunitas

    7. BPJS Kesehatan sebagai penerima anugerah bidang digitalisasi: Pelopor ekosistem kesehetan digital nasional

    8. Kementerian Sosial sebagai penerima anugerah bidang pemberdayaan masyarakat: penggerak kemandirian nasional.

    9. PT Harfia Construction Machinery sebagai penerima anugerah bidang Swasembada Pangan: Penyedia Transformasi Pertanian Terintegrasi di Indonesia

    10. Bulog sebagai penerima anugerah bidang Swasembada Pangan: Inovasi Logistik Pangan Digital Nasional

    11. PT Permodalan Nasional Madani(PNM) sebagai penerima anugerah bidang Kesejahteraan Masyarakat: Penggerak Pemberdayaan Perempuan Prasejahtera

    12. PT Permodalan Nasional Madani(PNM) sebagai penerima anugerah bidang Tanggung Jawab Bisnis: Pendorong UMKM Naik Kelas Berkelanjutan.

    13. Harita Nickel sebagai penerima anugerah tanggung jawab bisnis: Program UMKM dan Kewirausahaan Terbaik

    14. Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) sebagai penerima anugerah Pemberdayaan Masyarakat Pelestarian Ekosistem Pesisir Berkelanjutan

    15. Pemprov Jakarta sebagai penerima anugerah Lingkungan: Inovasi Kota Hijau Berkelanjutan

    16. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, PROF. DR. ENG. Eniya Listiani Dewi, B.ENG., M.ENG., IPU sebagai penerima anugerah Energi: Orkestrator Sains dan Kebijakan Energi.

    17. BPJS Ketenagakerjaan sebagai penerima anugerah bidang Pendidikan: Penjaga Asa Keluarga Pekerja Indonesia.

    Anugerah Perempuan Hebat

    1. Anugerah Perempuan Hebat Kategori Kesehatan: Dr. dr. Tan Shot Yen, M.Hum – Penggerak Pemberian Makan Bayi dan Anak

    2. Anugerah Perempuan Hebat Kategori Kemanusiaan: dr Prita Kusumaningsih – Pejuang Kesehatan Ibu dan Anak Korban Perang di Gaza

    3. Anugerah Perempuan hebat kategori olahraga: Desak Made Rita – Penjaga Nyala Api Panjat Tebing Indonesia

    4. Anugerah Perempuan Hebat Kategori Literasi Digital: Mira Sahid – Pegiat Literasi Digital Anti-Hoax

    5. Anugerah Perempuan Hebat Kategori Energi Terbarukan: Mada Ayu Habsari, Chairwoman Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) – Penerang Desa Terpencil dengan Energi Surya

    6. Anugerah Perempuan Hebat Kategori Teknologi: Krisan Valerie Sangari – Inovator Teknologi Inklusif

    7. Anugerah Perempuan Hebat Kategori UMKM: Findy Oktavian – Penggerak Inovasi Nusantara

  • Ramai Tambang Ilegal Digarap Masyarakat, Begini Tindakan ESDM

    Ramai Tambang Ilegal Digarap Masyarakat, Begini Tindakan ESDM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya melakukan penataan izin pertambangan di Indonesia. Sebab, saat ini terdapat praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias ilegal di 29 provinsi.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan kegiatan tersebut tersebar di 93 lokasi untuk komoditas batu bara dan sekitar 2.380 lokasi lainnya untuk komoditas mineral.

    Menurut dia, sebagian besar kegiatan ilegal tersebut dilakukan oleh masyarakat lokal. Oleh sebab itu, pemerintah tengah meninjau kemungkinan memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) kepada pelaku tambang yang memenuhi syarat.

    “Untuk ini hampir sama yang kita lakukan bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, apakah ini bisa kita berikan perizinan, izin pertambangan rakyat,” kata Yuliot dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia Special Road to Hari Tambang dan Energi 2025, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Ia pun menegaskan bahwa pemberian izin tersebut tidak dimaksudkan untuk melegalkan tambang ilegal, tetapi sebagai langkah pemerintah melakukan penataan. Sehingga kegiatan masyarakat dapat berjalan sesuai aturan.

    “Jadi nanti pada saat itu pertambangan rakyat ini kita sudah tertibkan, ya kemudian dengan kewajiban-kewajiban yang ada, itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kan kita ada pembinaan lebih lanjut,” tambahnya.

    Yuliot menjelaskan pembinaan kegiatan pertambangan dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Adapun, tim di lapangan bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) juga telah melakukan pemeriksaan.

    “Untuk tim di lapangan bersama di Dirjen Gakkum itu juga sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan, nanti kita secara ini akan koordinasikan dengan pemerintah daerah, yang kemudian kita juga koordinasikan dengan aparat penegak hukum, jadi ke depan itu justru ini tidak ada kegiatan ilegal di kegiatan pertambangan,” tambahnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ESDM genjot program listrik desa, jamin seluruh wilayah terlayani 2030

    ESDM genjot program listrik desa, jamin seluruh wilayah terlayani 2030

    Target Bapak Presiden Prabowo, 2029-2030, semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 400 dusun yang belum ada listriknya.

    Palembang (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mempercepat pelaksanaan program listrik desa sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan akses energi ke seluruh pelosok negeri.

    Dalam kunjungannya ke Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (16/10), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan program ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh desa di Indonesia teraliri listrik paling lambat tahun 2030.

    “Target Bapak Presiden Prabowo, 2029-2030, semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 400 dusun yang belum ada listriknya,” ujar Bahlil.

    Desa Bandar Jaya menjadi salah satu lokasi prioritas dalam pelaksanaan program. Di desa ini, direncanakan pembangunan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 5,3 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 3,42 kms, pembangunan gardu distribusi berkapasitas 100 kVA, serta penyambungan listrik untuk 63 calon pelanggan baru.

    “Untuk Desa Bandar Jaya, kami sudah mulai melakukan pemasangan tiang listrik. Secara ekonomis, rute PLN memang cukup berat. Bayangkan, hanya untuk melayani 65 rumah, harus memasang tiang sepanjang 8 kilometer sirkuit, atau setara dengan 4 kilometer garis lurus,” kata Bahlil lagi.

    Ia mengakui bahwa tantangan teknis dan biaya tinggi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program ini. Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjangkau seluruh wilayah sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

    Menurut data PLN, pelaksanaan program listrik desa tahun 2025 akan menjangkau 1.285 lokasi dengan total 77.616 pelanggan. Infrastruktur yang akan dibangun meliputi JTM total sepanjang 4.770 kms, JTR sepanjang 3.265 kms, dan gardu distribusi dengan kapasitas total 94.040 kVA.

    Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah dengan jumlah desa belum terlistriki terbanyak, yaitu sebanyak 153 desa. Disusul oleh Jawa Timur dengan 128 desa, Jawa Barat sebanyak 104 desa, dan Jawa Tengah sebanyak 96 desa.

    Sementara itu, Sumatera Utara mencatatkan 78 desa yang belum teraliri listrik, sedangkan Papua Barat Daya dan Sulawesi Tengah masing-masing memiliki 62 desa yang masih belum mendapatkan akses listrik.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Sumsel harapkan pendampingan pengelolaan sumur rakyat

    Pemprov Sumsel harapkan pendampingan pengelolaan sumur rakyat

    Palembang, Sumsel (ANTARA) – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berharap ada pendampingan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat untuk memastikan aspek keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Herman dalam kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke salah satu sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (16/10/2025).

    Musi Banyuasin (Muba) merupakan daerah yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas pengeboran minyak rakyat.

    Herman menyoroti bahwa selama ini banyak sumur rakyat di daerah tersebut yang beroperasi ilegal, sehingga tidak mendapatkan pembinaan keselamatan dari pihak berwenang.

    Akibatnya, banyak warga menjadi korban kecelakaan kerja yang seharusnya bisa dicegah.

    “Begitu banyak saudara-saudara kita di Muba meninggal karena tidak bisa diintervensi penyelamatan. Karena dianggap ilegal, tidak ada pembinaan keselamatan dari pihak resmi,” ujarnya.

    Ia menambahkan praktik pengeboran ilegal tidak hanya membahayakan keselamatan warga, tetapi juga merusak citra daerah dan menyebabkan kerugian negara akibat hilangnya potensi pendapatan dari sektor migas.

    Sebagai solusi jangka panjang, Herman mengusulkan pembentukan akademi migas di wilayah tersebut sebagai wadah pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal agar dapat mengelola sumber daya migas secara aman.

    “Yang di sini dikasih sekolah akademi saja, Pak. Supaya orang di sini bisa bekerja dengan benar,” tuturnya.

    Salah satu penambang rakyat, Anita, menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Ia mengaku kini bisa bekerja dengan tenang tanpa rasa takut akan penindakan hukum.

    “Tapi, kami mohon bantuan supaya kami ini bisa dibina, supaya tidak was-was lagi terkait keamanan dan lingkungan ini,” kata Anita.

    Sementara itu, Menteri Bahlil memastikan bahwa sumur minyak rakyat akan dapat beroperasi secara legal paling lambat akhir November 2025.

    “Kami targetkan November akhir sudah harus jalan. Kalau andaikan 100 persen belum, tapi bertahap mungkin sudah bisa berjalan. Mana yang siap, kita jalan duluan,” ujar Bahlil

    Ia juga memastikan masyarakat tak perlu khawatir karena minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh perusahaan migas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

    “Bagi K3S ini akan meningkatkan pendapatan mereka juga karena ada sharing 20 persen. Bagi negara juga mendapatkan pendapatan, dan daerah juga meningkatkan pendapatan. Dan sekaligus juga bisa meningkatkan lifting kita,” ucapnya.

    Kementerian ESDM mencatat terdapat sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia. Jika setiap sumur menghasilkan satu barel per hari, maka potensi tambahan lifting minyak nasional bisa mencapai 45 ribu barel per hari.

    Sebaran sumur minyak masyarakat paling banyak ada di Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan jumlah di Sumatera Selatan mencapai lebih dari 7.700 sumur.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Masih Tinggi, Warga Diminta Waspada Potensi Erupsi Susulan – Page 3

    Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Masih Tinggi, Warga Diminta Waspada Potensi Erupsi Susulan – Page 3

    Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 km dari puncak, serta 7 km ke arah barat laut–timur laut dari pusat erupsi. Warga diminta tetap tenang, mengikuti arahan pemerintah daerah, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

    Selain ancaman erupsi, warga di sekitar Nawakote, Dulipali, Nobo, Hokeng Jaya, hingga Nurabelen diminta mewaspadai potensi banjir lahar bila terjadi hujan lebat. Abu vulkanik juga berpotensi mengganggu operasional bandara dan jalur penerbangan di kawasan sekitar.

    Badan Geologi mengingatkan masyarakat yang terdampak hujan abu untuk menggunakan masker atau pelindung hidung dan mulut demi mencegah gangguan pernapasan. Pemerintah daerah diimbau untuk terus berkoordinasi dengan Pos Pengamatan G. Lewotobi Laki-laki di Desa Pululera serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

    Informasi resmi dan pembaruan terkini mengenai aktivitas gunungapi dapat diakses melalui situs Magma Indonesia dan kanal resmi Badan Geologi Kementerian ESDM.

     

  • Bahlil sebut sumur rakyat dapat izin operasi paling lambat November 

    Bahlil sebut sumur rakyat dapat izin operasi paling lambat November 

    Kami targetkan November akhir sudah harus jalan. Kalau andaikan 100 persen belum, tapi bertahap mungkin sudah bisa berjalan

    Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.

    “Kami targetkan November akhir sudah harus jalan. Kalau andaikan 100 persen belum, tapi bertahap mungkin sudah bisa berjalan. Mana yang siap, kita jalan duluan,” ujar Bahlil seusai meninjau kegiatan penambangan sumur masyarakat di Desa Mekar Sari Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Ia menyampaikan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, sumur-sumur minyak yang selama ini dikelola masyarakat secara mandiri kini mendapatkan pengakuan hukum.

    Izin akan diberikan kepada BUMD, koperasi, dan UMKM agar masyarakat dapat bekerja tanpa rasa takut melanggar aturan.

    Bahlil menyebut minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dengan harga 80 persen dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Bahlil menyebut skema ini sebagai harga terbaik dalam sejarah legalisasi sumber daya rakyat.

    Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mengelola kekayaan alam secara adil.

    “Jangan ada persepsi bahwa urusan minyak ini hanya pengusaha besar saja,” ucap dia.

    Meski penambangan sumur minyak rakyat dilegalkan, Bahlil menekankan pengelolaan sumur rakyat wajib mengikuti standar keselamatan kerja (K3) dan perlindungan lingkungan.

    SKK Migas dan kontraktor K3S akan mengawasi pelaksanaannya.

    Jika terjadi pelanggaran atau kecelakaan, izin akan dievaluasi.

    “Saya janji kepada ibu-bapak semua, paling lambat November, semua sudah selesai. Dan izin sudah diberikan,” kata dia.

    Bahlil menyampaikan bahwa hasil produksi dari sumur minyak rakyat nantinya akan dimasukkan sebagai bagian dari pendapatan daerah, diperhitungkan dalam skema bagi hasil untuk pemerintah daerah, serta turut dihitung sebagai kontribusi terhadap produksi minyak nasional.

    Kementerian ESDM mencatat terdapat sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat di seluruh Indonesia. Jika setiap sumur menghasilkan satu barel per hari maka potensi tambahan lifting minyak nasional bisa mencapai 45 ribu barel per hari.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM menjamin beli minyak sumur rakyat dengan harga pasti

    Menteri ESDM menjamin beli minyak sumur rakyat dengan harga pasti

    Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan.

    Musi Banyuasin (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin kepastian harga pembelian hasil produksi sumur minyak rakyat.

    Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat meninjau kegiatan penambangan minyak rakyat, di Desa Mekar Sari, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis.

    Dalam kunjungannya, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk menata aktivitas penambangan minyak rakyat agar beroperasi secara aman, berkelanjutan, dan sesuai aturan.

    Untuk mewujudkan hal tersebut sekaligus memberikan jaminan ekonomi yang layak, pemerintah telah menetapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat.

    “Pemerintah ingin memastikan kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP), masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” ujar Bahlil.

    Kebijakan harga beli 80 persen dari ICP tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mendorong penambang rakyat beroperasi di bawah payung hukum dan aturan resmi, seperti yang diatur dalam Permen ESDM 14 Tahun 2025.

    Langkah tersebut memberikan kepastian bagi para penambang, yang sebelumnya mengaku ragu-ragu dalam beroperasi.

    “Dulu kami takut-takut mulut (menambang), sekarang sudah tenang karena pemerintah turun langsung dan memberikan solusi. Kami siap mengikuti aturan,” ujar Anita, salah satu perwakilan penambang rakyat, saat berdialog dengan Bahlil.

    Bahlil menekankan bahwa penataan itu tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga demi keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan.

    Ia juga meminta pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas untuk memperkuat koordinasi dalam pendampingan teknis dan administratif bagi penambang.

    “Kalau semua pihak bekerja bersama, masyarakat akan sejahtera dan negara pun diuntungkan. Ini semangat keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” kata Bahlil menegaskan.

    Melalui implementasi aturan baru tersebut dan kepastian pembelian dengan harga yang layak, pemerintah berharap kegiatan minyak rakyat dapat berkontribusi signifikan terhadap energi nasional sekaligus turut meningkatkan lifting migas Indonesia.

    Dalam peninjauan di Keluang, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia didampingi oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, Dirut Pertamina Simon Aloysius, Gubernur Sumsel Herman Deru, dan Bupati Muba M Toha Tohet.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop akan siapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang

    Menkop akan siapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono akan menyiapkan peraturan menteri (permen) terkait koperasi yang mengelola tambang.

    “Nanti kami akan kaji kemungkinan untuk membuat peraturan menteri Koperasi,” ujar Ferry dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis.

    Dia menambahkan bahwa Kementerian Koperasi (Kemenkop) nantinya akan mempersyaratkan koperasi yang mengajukan izin pengelolaan tambang adalah koperasi yang memiliki anggota yang berasal dari masyarakat di wilayah tambang mineral tersebut.

    “Dengan permen keluar langsung ajukan tambang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kalau itu koperasi ke Kementerian Koperasi. Syarat ada, tapi kita tidak boleh mempersulit lagi syaratnya, begitu syarat teknis yang ada di Kementerian ESDM ada, kita yang di Kementerian Koperasi permennya itu hanya sebatas dengan ranahnya koperasi,” katanya.

    Ferry mengungkapkan permen terkait koperasi yang mengelola tambang diharapkan dapat terbit pada pekan depan.

    “Justru kenapa koperasi harus dibuka kesempatan mengelola tambang, karena supaya anggota koperasinya bisa berasal dari masyarakat desa di sekitar tambang itu,” ujarnya.

    Sebelumnya Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah koperasi diberikan kesempatan mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare guna memperkuat peran koperasi dalam sektor strategis nasional.

    Ia menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang menjadi perubahan kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Menurut Ferry, peraturan baru itu membuka jalan bagi koperasi untuk memiliki izin usaha pertambangan secara resmi, menandai era baru keterlibatan koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.

    Ia menegaskan kebijakan tersebut juga menjadi bukti keseriusan pemerintah memperkuat posisi koperasi agar dapat bersaing dalam industri pertambangan yang selama ini didominasi korporasi besar.

    Lebih lanjut dikatakan Ferry, kebijakan itu akan membuka peluang pengelolaan tambang oleh berbagai entitas nasional, termasuk koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.